Docstoc

jurnal manajemen pelayanan kesehatan

Document Sample
jurnal manajemen pelayanan kesehatan Powered By Docstoc
					                                        Jurnal
                                      Manajemen
                                 Pelayanan Kesehatan
                  The Indonesian Journal of Health Service Management
                               Volume 09/Nomor 02/Juni/2006

                                            Daftar Isi

Editorial
      Mengelola Bencana di Sektor Kesehatan: Membutuhkan Pendekatan Ilmiah                               51

Makalah Kebijakan
      Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-
      Undang No. 9/2004 tentang Praktik Kedokteran
      Hargianti Dini Iswandari                                                                           52

Artikel Penelitian
      Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Penempatan Dokter Spesialis Ikatan Dinas
      S. R. Mustikowati, Laksono Trisnantoro, Andreasta Meliala                                         58

      Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan terhadap Kinerja Karyawan di
      Rumah Sakit Jiwa Madani
      Nofrinaldi, Adi Utarini, Andreasta Meliala                                                         65

      Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya dengan Work Sampling di Unit Layanan Gizi
      Pelayanan Kesehatan Sint Carolus Tahun 2005
      M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito                                                           72

      Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Semarang sebagai
      Dasar Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
      Retno Wahyu Gayatri, Chriswardani Suryawati, L. Ratna Kartikawulan                                80

      Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak pada Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Terpencil:
      Studi Kasus Provinsi Lampung
      Dumilah Ayuningtyas                                                                                87

      Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas Melalui Pelatihan Berjenjang pada Dokter
      dan Perawat
      Iwan Dwiprahasto                                                                                   94

Resensi Buku
     Hard Facts, Dangerous Half-truths & Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management 102

Korespondensi
      Dampak Ekonomi dari Penyakit Avian Influenza (H5n1) di Bali                                       104




                                                                                                          i
                  Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
                     The Indonesian Journal of Health Service Management



    Diterbitkan oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4
kali setahun (triwulan). Jurnal ini didukung oleh Program Pascasarjana UGM Ilmu Kesehatan Masyarakat yang mempunyai
berbagai minat utama dalam manajemen dan kebijakan pelayanan kesehatan. Minat-minat utama yang ada adalah Magis-
ter Manajemen Rumah Sakit, Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Magister Manajemen dan Kebijakan
Obat, Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan.
    Misi Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan adalah perkembangan menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai
tulisan ilmiah mengenai manajemen dan kebijakan dalam lingkup pelayanan kesehatan.
    Jurnal ini ditujukan sebagai media komunikasi bagi kalangan yang mempunyai perhatian terhadap ilmu manajemen dan
kebijakan pelayanan kesehatan antara lain para manajer di organisasi-organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit
pemerintah dan swasta, dinas kesehatan, departemen kesehatan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, BKKBN,
pengelola industri obat, dan asuransi kesehatan serta para peneliti, pengajar, dan ilmuwan yang tertarik dengan aplikasi
ilmu manajemen dan kebijakan dalam sektor kesehatan.
    Isi jurnal berupa artikel atau hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit, manajemen pelayanan
kesehatan, asuransi, visi, dan masalah-masalah yang relevan dengan manajemen dan kebijakan kesehatan.


                                                  Pemimpin Redaksi
                                                  Laksono Trisnantoro

                                                         Editor
                                      Abdul Razak Thaha           Tjahjono Kuntjoro
                                           Bhisma Murti           Sri Werdati
                                       Hasbullah Tabrany          Yulita Hendrartini
                                   Johana E. Prawitasari          Yodi Mahendradhata
                                              I. Riwanto

                                            Mitra Bestari (Peer Reviewer)
                                      A.A.Gde Muninjaya        Hari Kusnanto Josef
                                   M. Ahmad Djojosugito        Mubasysyir Hasanbasri
                                       Ali Ghufron Mukti       Sri Suryawati
                                     Bambang Purwanto          Triono Soendoro

                                                  Sekretaris Redaksi
                                               Hilaria Lestari Budiningsih

                                                        Penerbit
                              Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, FK UGM, Yogyakarta
                                          STT: 2398/SK/DITJEN PPG/STT/1998

                            Harga langganan untuk satu tahun (4 kali terbit/triwulan)
                                                   Pulau Jawa Rp100.000,00
                                  Luar Pulau Jawa Rp125.000,00 (Sudah termasuk ongkos kirim)
              Bank BNI 46 Cabang UGM Yogyakarta No Rek.: 0038603369 a.n Laksono Trisnantoro/Seminar
                              Bukti Transfer mohon di fax sebagai bukti berlangganan

              Alamat surat-menyurat menyangkut naskah, langganan keagenan dan pemasangan iklan:
                            Sekretariat Redaksi Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
                          d/a Gedung KPTU Lantai 3, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta
                                     Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
                                           Telp/Fax: 0274-547490,547489
                                             Email: hiillary@yahoo.com
                                           Web-site: www.jmpk-online.net




ii
                         Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                     No. 02 Juni l 2006                                    Halaman 51 - 51
                                      Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
                                                                                                    Editorial



                 MENGELOLA BENCANA DI SEKTOR KESEHATAN:
                     MEMBUTUHKAN PENDEKATAN ILMIAH


G           empa tektonik yang mengguncang Aceh di
            akhir tahun 2004 (26 Desember) dan Daerah
            Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah di
tengah tahun 2006 (27 Mei) menyadarkan kita bahwa
                                                          tanpa keterlibatan pihak lain di sektor kesehatan.
                                                          Berbagai pelatihan mengenai preparedness emergency
                                                          selama ini sebagian besar dilakukan untuk Instalasi
                                                          Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dan 118, serta Palang
Indonesia merupakan daerah bahaya gempa. Bahaya           Merah Indonesia (PMI). Sampai saat ini belum ada
gempa tektonik ini berada dari ujung utara Pulau          pelatihan dengan standar nasional untuk manajemen
Sumatera ke selatan, ke pantai barat Sumatera, Selat      bencana bagi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten
Sunda, pantai selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa       kota dan LSM terkait. Tentunya pelatihan manajemen
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.    ini berbeda dengan pelatihan manajemen pada saat
Hampir semua provinsi di Indonesia berada dalam risiko.   normal yaitu faktor waktu dan koordinasi tidak begitu
Kapan gempa akan tiba? Semua orang tidak tahu.            menjadi masalah.
Gempa bumi di DIY tahun 2006 membuktikan bahwa                  Kedua, perhatian para ahli manajemen kesehatan
kapan saja gempa bumi dapat terjadi. Dalam keadaan        pada bencana masih belum banyak. Saat ini para
ini, pilihan utama adalah melakukan preparedness,         ahli manajemen kesehatan cenderung bergerak di
menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi gempa           bidang yang normal, seperti manajemen rumah sakit,
yang akan datang setiap saat.                             manajemen asuransi kesehatan, dan sebagainya.
       Pertanyaan penting dalam melakukan persiapan       Belum ada doktor ahli manajemen bencana di sektor
menghadapi bencana adalah pendekatannya. Selama           kesehatan di Indonesia. Pada saat tsunami di Aceh
ini kita melihat bahwa pendekatan menghadapi bencana      dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah,
dan mengelola dampaknya dilakukan dengan pendekatan       beberapa ahli manajemen pelayanan kesehatan terlibat
semangat dan niat baik. Akan tetapi menjadi pertanyaan    langsung dalam masa emergency dan rekonstruksi
apakah semangat dan niat baik cukup? Ataukah perlu        dengan pengalaman terbatas.
didukung hal lain, khususnya pendekatan ilmiah. Sebagai         Ketiga, perguruan tinggi kesehatan di Indonesia
gambaran ketika terjadi kecelakaan, tindakan penolongan   belum menempatkan bencana sebagai salahsatu topik
korban oleh pihak yang tidak menguasai teknik             yang dapat didekati secara ilmiah. Mata kuliah mengenai
pertolongan mungkin justru memperparah keadaan.           bencana sudah ada diberbagai program studi pendidikan
       Dua bencana besar di Aceh dan DIY-Jawa Tengah      tenaga kesehatan. Akan tetapi, belum ada pendidikan
menunjukkan bahwa bencana dan akibatnya terhadap          resmi atau pelatihan bersertifikat untuk pengelolaan
kesehatan masyarakat merupakan hal serius. Pada saat      bencana. Buku-buku dan artikel-artikel penelitian
emergency penderitaan korban dapat dikurangi apabila      mengenai bencana belum banyak diterbitkan.
penanganan mediknya baik. Di masa rekonstruksi,                 Berpijak pada pengalaman ini sudah selayaknya
pembangunan fisik, sistem manajemen, dan peralatan        ilmu manajemen dipergunakan untuk penanganan
fasilitas kesehatan yang biasanya didanai oleh donor      bencana di sektor kesehatan. Pengembangan ini
sebaiknya dapat direncanakan dengan tepat agar efektif    sebaiknya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam
dan tidak membebani biaya operasional di kelak            workshop lesson-learned bencana di Aceh dan DIY
kemudian hari.                                            yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Pelayanan
       Pada intinya penanganan bencana membutuhkan        Kesehatan Fakultas Kedokteran, UGM, Yogyakarta
koordinasi yang baik pada masa emergency, masa            pada bulan Juni, tepat sebulan setelah bencana di-
transisi, sampai ke masa pemulihan. Sebagai gambar-       simpulkan bahwa ilmu manajemen mutlak diperlukan
an dalam bencana diperlukan kecepatan dan mutu            dalam penanganan bencana. Sebagai gambaran bahwa
pelayanan yang optimal dalam penanganan medik,            manajer bencana perlu mempunyai pelatihan yang baik
kemampuan leadership dalam menangani persiapan,           berdasarkan kurikulum tertentu. Dipertimbangkan pula
fase emergency, dan fase recovery, keterampilan dalam     sertifikasi khusus untuk para manajer bencana.
informatika dan komunikasi dalam bencana, termasuk              Untuk menghasilkan modul pelatihan yang baik,
mengelola NGO dalam negeri dan internasional; pengem-     berbagai riset operasional dalam bencana alam perlu
bangan sistem surveillance pascabencana, sampai ke        dilakukan. Diperlukan kegiatan untuk meneliti sistem
sistem logistik. Dalam hal ini manfaat ilmu manajemen     logistik dalam bencana, sistem telekomunikasi dan
diperlukan dalam preparedness, emergency, dan             informatika dalam bencana, leadership dalam bencana,
rekonstruksi bencana.                                     sistem pendanaan dan pembiayaan bencana, sampai
       Pengalaman dari Aceh dan DIY menunjukkan           ke aspek komunikasi antarpelaku. Lebih lanjut
bahwa ilmu manajemen belum dipergunakan maksimal.         diharapkan pengembangan ini sampai pada pendidikan
Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa hal penting.        S2 dan penelitian di level S3 dalam manajemen
Pertama masalah bencana di sektor kesehatan sering        bencana di sektor kesehatan. (Laksono Trisnantoro,
diidentikkan dengan tim emergency klinik dan 118 saja,    trisnantoro@yahoo.com)

                                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   51
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                             No. 02 Juni l 2006                                    Halaman 52 - 57
                          Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
 Makalah Kebijakan




          ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN:
         SUATU TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 9/2004
                     TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

                                  LEGAL ASPECT OF MEDICAL PRACTICE:
                            REVIEW BASED ON MEDICAL PRACTICE ACT NO.9/2004

                                               Hargianti Dini Iswandari
                                         Program Magister Hukum Kesehatan
                                   Univesitas Soegiopranoto Semarang, Jawa Tengah


ABSTRACT                                                             garaan praktik kedokteran. Peraturan perundang–
The community is not just an object but also as a subject of         undangan merupakan salah satu wujud hukum,
health services, therefor, the implementation of public health       sementara hukum sendiri mengandung pengertian
services is the responsibility of government and community. A
strategic public policy such as Medical Practice Act No. 29 of       yang lebih luas dari sekedar wujud tersebut.
2004, is expected to overcome problems related to health             Sekalipun segala hal telah ditata menurut ukuran
services. Two basic issues of this regulation, firstly, to protect   perundang-undangan yang baik, di dalam praktiknya
community from an exploitative and unethical of medical practice     masih terdapat berbagai kekurangan sehingga
which may decrease community trust toward medical
professions; secondly, to provide a legal certainty and legal        diperlukan pemahaman yang memadai dan masih
protection of medical profession against an excessive                dimungkinkan pengubahan peraturan perundang-
community litigation.                                                undangan tersebut. Hermien1 menyatakan bahwa
                                                                     ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No.23/1992
Keywords: Medical Practice Act, medical ethic
                                                                     tentang Kesehatan (UUK) serta peraturan pelak-
ABSTRAK                                                              sanaannya, belum mencerminkan hukum kesehat-
Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek           an. Selanjutnya Van der Mijn2 menyatakan bahwa
penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggara-            ‘Hukum Kesehatan’ meliputi ketentuan yang secara
an pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung                 langsung mengatur masalah kesehatan, penerapan
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan            ketentuan hukum pidana, hukum perdata, serta
publik yang strategis seperti Undang-Undang No. 29/2004
tentang Praktik Kedokteran (UUPK), diharapkan dapat meng-            hukum administratif yang berhubungan dengan
atasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan             masalah kesehatan.
praktik kedokteran. Dua permasalahan yang mendasari pe-
nyusunan Undang-Undang tersebut, yang pertama adalah                         “ ……a body of rules that relates directly to
memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik                     the case for health as well as to the applica-
kedokteran yang ekploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteran              tion of general civil, criminal and adminis-
sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat                      trative law“
terhadap profesi medik, yang kedua, memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan                  Hukum kedokteran memiliki ruang lingkup
masyarakat yang berlebihan.
                                                                     seperti di bawah ini:
Kata kunci: UUPK, etika kedokteran                                   a. Peraturan perundang–undangan yang secara
                                                                         langsung dan tidak langsung mengatur masalah
PENGANTAR                                                                bidang kedokteran, contohnya: UUPK
     Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)                         b. Penerapan ketentuan hukum administrasi,
sering dipahami sebagai (sama dengan) hukum                              hukum perdata dan hukum pidana yang tepat
kedokteran atau juga hukum kesehatan (health law/                        untuk hal tersebut
medical law). Pandangan tersebut muncul bila                         c. Kebiasaan yang baik dan diikuti secara terus-
hukum dimaknai ’sebatas peraturan’ untuk meme-                           menerus dalam bidang kedokteran, perjanjian
nuhi kebutuhan praktis, yaitu untuk menyelesaikan                        internasional, serta perkembangan ilmu penge-
permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam                              tahuan dan teknologi yang diterapkan dalam
hubungannya dengan tenaga kesehatan yang inti                            praktik kedokteran, menjadi sumber hukum
permasalahannya berkaitan dengan penyeleng-                              dalam bidang kedokteran




52   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                    Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



d.   Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan         f.   Melakukan pencatatan terhadap dokter dan
     hukum tetap, menjadi sumber hukum dalam                  dokter gigi yang melanggar etika profesi.
     bidang kedokteran.
                                                               Keanggotaan KKI meliputi unsur-unsur dari
     Uraian di atas menunjukkan bahwa UUPK               organisasi profesi, asosiasi terkait, wakil dari peme-
hanya salah satu aspek hukum yang berkaitan              rintah (departemen kesehatan dan departemen
dengan penyelenggaraan praktik kedokteran dan            pendidikan nasional), serta wakil tokoh masyarakat.7
tidak dapat disebut sebagai hukum kedokteran             Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam
ataupun hukum kesehatan.                                 UUPK, KKI diberi kewenangan untuk menjabar-
                                                         kannya dalam peraturan KKI. Dalam hubungannya
UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN                         dengan penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter
(UUPK)                                                   gigi, saat ini KKI telah mengeluarkan Peraturan KKI
     Pengaturan penyelenggaraan praktik kedok-           No. 1/2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter
teran dilandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan,        Gigi serta Keputusan KKI No. 1/2005 tentang
kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan. 3 Ke-             Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
beradaan UUPK dimaksudkan untuk: (1) memberikan                Dari pengertian dan lingkup hukum kedokteran
perlindungan kepada pasien, (2) mempertahankan           sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini akan
dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang               diuraikan aspek hukum administrasi, hukum perdata,
diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan (3)           dan hukum pidana berkaitan dengan penyeleng-
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,            garaan praktik kedokteran.
dokter dan dokter gigi.4 Untuk mencapai tujuan
tersebut, diatur pembentukan dua lembaga inde-           Aspek Hukum Administrasi dalam Penyeleng-
penden yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan       garaan Praktik Kedokteran
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia               Setiap dokter/dokter gigi yang telah menyelesai-
(MKDKI), masing-masing dengan fungsi, tugas dan          kan pendidikan dan ingin menjalankan praktik
kewenangan yang berbeda.                                 kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin
     Keberadaan KKI yang terdiri dari Konsil Kedok-      menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu: (1)
teran dan Konsil Kedokteran Gigi, dimaksudkan            izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil
untuk melindungi masyarakat pengguna jasa                (formeele bevoegdheid), dan (2) izin dalam arti
pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu                pemberian kewenangan secara materiil (materieele
pelayanan dokter dan dokter gigi. Fungsi KKI meliputi    bevoegdheid). Secara teoretis, izin merupakan
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan            pembolehan (khusus) untuk melakukan sesuatu
pembinaan. Sebagai implementasi dari fungsi              yang secara umum dilarang.8 Sebagai contoh: dokter
tersebut maka KKI mempunyai tugas5:                      boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh yang
a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi           harus dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadap
b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter         bagian tubuh yang memerlukan tindakan dengan
     dan dokter gigi                                     persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan
c. Melakukan pembinaan terhadap penyeleng-               kepada profesi lain.
     garaan praktik kedokteran.                                Pada hakikatnya, perangkat izin (formal atau
                                                         material) menurut hukum administrasi adalah:
   Dalam menjalankan tugas tersebut KKI memiliki         a. Mengarahkan aktivitas artinya, pemberian izin
kewenangan6 untuk:                                             (formal atau material) dapat memberi kontribusi,
a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi                ditegakkannya penerapan standar profesi dan
   dokter dan dokter gigi                                      standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh
b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda regis-                 para dokter (dan dokter gigi) dalam pelaksanaan
   trasi dokter dan dokter gigi                                praktiknya
c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan             b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam
   dokter gigi                                                 rangka penyelenggaraan praktik kedokteran,
d. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedok-                    dan mencegah penyelenggaraan praktik
   teran dan kedokteran gigi                                   kedokteran oleh orang yang tidak berhak9
e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan              c. Mendistribusikan kelangkaan tenaga dokter/
   etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi               dokter gigi, yang dikaitkan dengan kewenangan
   profesi                                                     pemerintah daerah atas pembatasan tempat
                                                               praktik dan penataan Surat Izin Praktik (SIP)


                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   53
                        Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran



d.    Melakukan proses seleksi, yakni penilaian ad-           consent. Objek, dalam hubungan hukum tersebut
      ministratif, serta kemampuan teknis yang harus          adalah pelayanan kesehatan kepada pasien.
      dipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi             Dikaitkan dengan UUPK, perangkat hukum informed
e.    Memberikan perlindungan terhadap warga                  consent tersebut diarahkan untuk:
      masyarakat terhadap praktik yang tidak dilaku-          a. Menghormati harkat dan martabat pasien
      kan10 oleh orang yang memiliki kompetensi                   melalui pemberian informasi dan persetujuan
      tertentu.                                                   atas tindakan yang akan dilakukan
                                                              b. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan
     Dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam                   kemampuan hidup sehat
bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis              c. Menumbuhkan sikap positif dan iktikad baik,
yang diajukan. Lembaga yang berwenang menge-                      serta profesionalisme pada peran dokter (dan
luarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk                 dokter gigi) mengingat pentingnya harkat dan
melakukan penilaian administratif dan teknis                      martabat pasien
kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada                 d. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan
asas–asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian,                    sesuai standar dan persyaratan yang berlaku.
keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan,
kepatutan dan keadilan. Selanjutnya apabila syarat-                Suatu hubungan hukum dianggap sah apabila
syarat tersebut tidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat        memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu
ditarik kembali.                                              kesepakatan untuk saling mengikatkan diri (van
     Telah terjadi beberapa perubahan mendasar                degeenen die zich verbinden), dan kecakapan untuk
yang berkaitan dengan perizinan di dalam UUPK,                saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau
yaitu:                                                        tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab
a. Digunakan terminologi Surat Tanda Registrasi               yang diperbolehkan (bekwaamheid om eene
     (STR) yang diterbitkan oleh KKI11, sebagai               verbintenis aan te gaan).15 Dari sudut kecakapan
     pengganti terminologi Surat Penugasan (SP)               (bekwaam), ketidakseimbangan pengetahuan dan
b. Untuk mendapatkan STR pertama kali dilakukan               kemampuan (different of knowledge and ability)
     uji kompetensi oleh organisasi profesi (dengan           mungkin akan menempatkan pasien pada posisi
     sertifikat kompetensi)12                                 yang ’lemah’. Oleh sebab itu, yang harus diutamakan
c. Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh KKI            dalam hubungan ini adalah terbentuknya saling
     dan berlaku selama lima tahun serta dapat                percaya dalam usaha membangun kesederajatan di
     diperpanjang melalui uji kompetensi lagi13               antara kedua belah pihak.
d. Masa berlaku SIP sesuai STR. Dengan kata                        Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada
     lain, bila masa berlaku STR sudah habis maka             dua prinsip, yaitu: 1) hak atas pemeliharaan kese-
     SIP juga habis.14                                        hatan (right to health care) dan 2) hak untuk menen-
                                                              tukan (nasib) sendiri (right to self determination). Hak
     Sebagai implementasi dari UUPK, telah                    yang pertama berorientasi pada nilai sosial dan hak
dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor                 yang kedua berorientasi pada ciri atau karakteristik
1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelengga-                   individual.16 Hak dan kewajiban yang timbul dalam
raan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk menata              hubungan pasien dengan dokter (dan dokter gigi)
lebih lanjut masalah perizinan, termasuk aturan               meliputi penyampaian informasi dan penentuan
peralihan yang bertujuan untuk menyelesaikan                  tindakan. Pasien wajib memberikan informasi17 yang
permasalahan yang mungkin timbul.                             berkaitan dengan keluhannya dan berhak menerima
                                                              informasi18 yang cukup dari dokter/dokter gigi (right
Aspek Hukum Perdata dalam Penyelenggaraan                     to information), selanjutnya pasien berhak meng-
Praktik Kedokteran                                            ambil keputusan untuk dirinya sendiri (right to self
    Setelah seorang dokter memiliki izin untuk                determination). Dokter berhak mendapatkan infor-
menjalankan praktik, muncul ’hubungan hukum’                  masi yang cukup dari pasien19 dan wajib memberikan
dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran yang              informasi20 yang cukup pula sehubungan dengan
masing-masing pihak (pasien dan dokter) memiliki              kondisi ataupun akibat yang akan terjadi. Se-
otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban) dalam                  lanjutnya dokter berhak mengusulkan yang terbaik
menjalin komunikasi dan interaksi dua arah. Hukum             sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya
memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak              (ability and judgement) dan berhak menolak bila
melalui perangkat hukum yang disebut informed                 permintaan pasien dirasa tidak sesuai dengan



54   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



norma, etika serta kemampuan profesionalnya.                   pembuktian sepanjang dilakukan dengan benar
Selain hal di atas, dokter wajib melakukan pen-                sesuai ketentuan yang berlaku27.
catatan (rekam medik) dengan baik dan benar.21
    Secara tegas UUPK telah mengatur materi               D.   Prinsip perlindungan kepada pasien berupa
muatan:                                                        kewajiban dokter menyimpan rahasia pasien
A. Prinsip keahlian dan kewenangan, diwujudkan                 yang diketahui baik secara langsung maupun
    dalam materi pengaturan bahwasanya dokter                  tidak langsung.28 Sebenarnya masalah rahasia
    (dan dokter gigi) harus menjalankan praktik                kedokteran telah diatur dalam Peraturan Peme-
    sesuai standar profesi, dan merujuk bila kondisi           rintah No. 10/1966, jauh sebelum UUPK diundang-
    yang terjadi, di luar keahlian dan kewena-                 kan. Menurut Keneth Mullan29, terdapat tiga
    ngannya.22 Terdapat lima unsur standar profesi             komponen yang menjadi persyaratan dalam
    medik yang meliputi23:                                     penyimpangan dari pengungkapan rahasia,
    1. Ketelitian dan kecermatan                               sebagai berikut:
    2. Standar medis
                                                                    “ … first the information must have the
    3. Kemampuan rata–rata                                          necessary quality of confidence about it.
    4. Tujuan tindakan                                              Secondly the information must have been
    5. Proporsionalitas tindakan.                                   imparted in circumstances importing and
                                                                    obligation of confidence. And finally, there
                                                                    must be an unauthorized use of the
          Batasan tersebut sangat penting untuk                     information….”
     penilaian terjadinya penyimpangan (atau tidak).
     Terminologi lain yang kurang lebih identik                    Rahasia pasien yang diketahui dokter (dan
     dengan standar profesi, menurut Pozgar24 adalah           dokter gigi) dapat diungkap (dibuka) bila:
     4 D yaitu, apakah dokter (dan dokter gigi) men-           1. Ada izin dari pasien yang dinyatakan secara
     jalankan sesuai tugasnya (duty), apakah ada                   tegas ataupun tidak
     penyimpangan terhadap tugasnya (dereliction               2. Didasarkan pada perjanjian pasien, kepada
     of duty), apakah ada kerugian (damage), dan                   siapa rahasia boleh diungkapkan
     apakah ada hubungan sebab-akibat antara                   3. Kewajiban membuka rahasia didasarkan
     tindakan dan kerugian yang ditimbulkan (direct                pada kekuatan suatu undang-undang
     caution)                                                  4. Pembukaan rahasia atas perintah hakim
                                                               5. Individu yang merupakan public figur.30
B.   Prinsip otoritas pasien, diwujudkan dengan
     pengaturan bahwasanya setiap tindakan                E.   Berbeda dengan hubungan hukum pada umum-
     kedokteran atau kedokteran gigi harus                     nya, hubungan hukum antara pasien dengan
     mendapat persetujuan. Persetujuan pasien baru             dokter (dan dokter gigi) tidak diatur secara
     dapat diberikan setelah menerima informasi dan            khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum
     memahami segala sesuatu yang menyangkut                   Acara Perdata (KUHAP). Pada dasarnya
     tindakan tersebut.25                                      hubungan hukum antara pasien dengan dokter
                                                               (dan dokter gigi) adalah upaya maksimal untuk
C.   Prinsip pencatatan (rekam medik) 26 yang                  penyembuhan pasien yang dilakukan dengan
     wajib dibuat oleh dokter. Beberapa literatur              cermat dan hati-hati (met zorg en inspanning),
     menyatakan bahwa rekam medik mempunyai                    sehingga hubungan hukumnya disebut perikatan
     nilai Administration, Legal, Finance, Research,           ikhtiar (inspanning verbintenis). Pada awalnya
     Education, dan Documentation (ALFRED).                    hal ini dipahami sebagai konstruksi hukum,
     Dalam hukum acara perdata maupun pidana                   yang kemudian ditinjau kembali oleh Pemerintah
     dikenal: alat bukti dengan tulisan, bertolak dari         Belanda dengan memasukkan masalah
     hal tersebut maka, selama ini rekam medik                 inspanningverbintenis ke dalam BW baru yang
     sebagai catatan yang dibuat dokter (dan dokter            menata hubungan hukum dokter dengan pasien.
     gigi) dianggap dapat digunakan sebagai: alat                   Praktik kedokteran diselenggarakan
     bukti dengan tulisan, meskipun di dalam                   berdasarkan kesepakatan antara dokter (atau
     perkembangan selanjutnya, pendapat tersebut               dokter gigi) dengan pasien dalam upaya untuk
     masih mungkin ditinjau kembali. Rekam medik               pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,
     bukan alat bukti menurut undang-undang,                   peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit
     meskipun dapat digunakan sebagai petunjuk                 dan pemulihan kesehatan.31 Terma berdasarkan
                                                               kesepakatan menunjukkan bahwa hubungan


                                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   55
                        Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran



      hukum antara dokter (dan dokter gigi) dengan            perundang-undangan yang ada untuk mencegah
      pasien tidak ditekankan pada hasilnya (resultaat        kekosongan hukum. Beberapa hal yang sudah (dan
      verbintenis) melainkan pada upaya yang harus            belum) dilaksanakan, menyertai pelaksanaan UUPK
      dilakukan. Meskipun demikian, tersirat batasan          adalah sebagai yang disebut di bawah ini:
      bahwa ’upaya yang harus dilakukan’ adalah               a. Telah dibentuk KKI melalui Keputusan Presiden,
      ’upaya yang sesuai dengan standar yang                      selanjutnya KKI dapat mengeluarkan peraturan
      berlaku’.                                                   pelaksanaan UUPK.
                                                              b. Telah diatur mekanisme registrasi supaya
F.    Aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi            pelayanan dokter dan dokter gigi tetap dapat
      berdasarkan perbuatan melanggar hukum                       berjalan selama masa peralihan.
      (onrechtmatige daad).32 Beberapa syarat yang            c. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan
      harus dipenuhi untuk penerapan aspek ini                    No. 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang
      adalah: 1) adanya perbuatan (berbuat atau tidak             Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter
      berbuat), 2) perbuatan itu melanggar hukum                  Gigi, yang berkaitan dengan peralihan SP
      (tidak hanya melanggar undang-undang),                      menjadi STR, SIP yang lama menjadi SIP
      kebiasaan dan kesusilaan, 3) ada kerugian, 4)               menurut UUPK, serta kejelasan pengaturan tiga
      ada hubungan sebab akibat antara perbuatan                  tempat praktik.
      dengan kerugian, serta 5) ada unsur kesalahan.          d. Belum tersusun Majelis Kehormatan Disiplin
      Ukuran yang digunakan adalah kesesuaian                     Kedokteran Indonesia yang sangat penting
      dengan standar profesi medik, serta kerugian                untuk penegakan aturan dan ketentuan
      yang ditimbulkan. Pengertian di atas menun-                 pelayanan oleh dokter atau dokter gigi.
      jukkan bahwa sekalipun hubungan hukum
      antara dokter (atau dokter gigi) dengan pasien          SARAN
      adalah ’upaya secara maksimal’, tetapi tidak            a. Pencantuman ketentuan pidana di dalam UUPK
      tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti              seyogyanya tidak hanya dipandang dari ’sisi
      rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar              kepentingan’ dokter (dan dokter gigi) melainkan
                                                                 lebih kepada upaya menciptakan ketertiban
      hukum yang dokter (atau dokter gigi) harus
                                                                 terhadap ketentuan yang sudah ada dan mem-
      mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut
                                                                 berikan kepastian hukum bagi masyarakat,
      dari segi hukum perdata.
                                                                 seperti yang tertuang dalam tujuan disusunnya
                                                                 UUPK.
Aspek Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan
                                                              b. Masih diperlukan ketentuan-ketentuan lain
Praktik Kedokteran
                                                                 sebagai ’upaya pemaksa’ untuk memenuhi
     Penataan hukum pidana dibutuhkan dalam
                                                                 aspek perlindungan serta aspek administratif,
upaya melindungi masyarakat.Hakikat ketentuan
                                                                 misalnya:
pidana adalah meminta pertanggungjawaban melalui
                                                                 1. Kewajiban menyusun dan melaksanakan
tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan                   peraturan-peraturan internal rumah sakit
terlebih dahulu29. Dalam Kitab Undang-Undang                          (hospital bylaws dan medical staff bylaws)
Hukum Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa:                           dan institusi kesehatan lainnya.
dasar penambahan ketentuan pidana harus dengan                   2. Kewajiban melaksanakan audit medik dan
undang-undang. Bertolak dari pengertian di atas                       audit manajemen secara berkala dengan
maka beberapa ketentuan pidana yang berkaitan                         baik dan benar pada setiap institusi kese-
dengan penyelenggaraan praktik kedokteran telah                       hatan, termasuk didalamnya, transparansi
diatur dalam KUHP, namun masih dibutuhkan                             pertanggungjawaban (accountability)
beberapa penambahan sesuai dengan kemajuan ilmu                       publik, serta pelaksanaan pelayanan medik
pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.                       berdasarkan bukti (evidence based medi-
Oleh sebab itu, beberapa perbuatan yang dapat                         cine).
dikenai pidana dicantumkan di dalam UUPK.
                                                                  Sekalipun pada awalnya kewajiban–kewajiban
PENUTUP                                                       tersebut akan dirasakan sebagai tekanan bagi
    Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)                   profesional kesehatan, tetapi membiasakan dan
akan (dan harus) ditindaklanjuti dengan berbagai              meningkatkan perilaku positif akan berdampak positif
peraturan pendukung, misalnya Peraturan Menteri               pula bagi masyarakat sebagai pengguna jasa
Kesehatan dan Peraturan KKI. Sebelum diterbitkan              maupun bagi profesional sebagai pelayanan
pengaturan lebih lanjut, tetap digunakan peraturan            kesehatan.


56   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                   Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



KEPUSTAKAAN                                            17. Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia
1. Hermien Hadiati Koeswadji, Undang Undang No             No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
    23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas – Asas       18. Pasal 52, Undang-Undang Republik Indonesia
    dan Permasalahan Dalam Implementasinya. PT.            No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
    Citra Aditya Bakti, Bandung.1996:13.               19. Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia
2. Hermien Hadiati Koeswadji, loc cit, halaman 14.         No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
3. Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia No        20. Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia
    29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.              No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia No        21. Pasal 46, Undang-Undang Republik Indonesia
    29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.              No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
5. Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia No        22. Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia
    29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.              No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
6. Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia No        23. Leenen dalam Gezondheidszorg en Recht,
    29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.              Alpheen aan den Rijn, Brussel.1981:36.
7. Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia          24. George D Pozgar, Legal Aspect of Health Care
    No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.           Administration, Aspen Systems Corporation,
8. Bruggink, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit          London.1979:19-20.
    de Rechtstheorie, Deventer, Kluwer. 1993: 72.      25. Pasal 45, Undang-Undang Republik Indonesia
9. Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan             No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
    secara formil maupun materiil.                     26. Pasal 46,47, Undang-Undang Republik
10. Yang bersangkutan tidak memberikan                     Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
    pelayanan sesuai standar kompetensi.                   Kedokteran.
11. Pasal 29 (1,2), Undang-Undang Republik             27. Bambang Purnomo, Hukum Kesehatan,
    Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik             Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas
    Kedokteran.                                            Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Aditya
12. Pasal 29 (3), Undang-Undang Republik                   Media. Yogyakarta. Tanpa Tahun: 44.
    Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik         28. Pasal 47, 48, Undang-Undang Republik
    Kedokteran.                                            Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
13. Pasal 29 (4), Undang-Undang Republik                   Kedokteran.
    Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik         29. Kenneth Mullan, Pharmacy Law & Practice,
    Kedokteran.                                            Blackstone Press Limited, London. 2000: 316.
14. Pasal 29 (4), Undang-Undang Republik               30. Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran,
    Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik             Grafikatama Jaya, Jakarta. 1991: 49.
    Kedokteran.                                        31. Pasal 39, Undang-Undang Republik Indonesia
15. Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum                  No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
    Perdata, Burgelijk Wetboek, Diindonesiakan         32. Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum
    oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT        Perdata, Burgelijk Wetboek, diindonesiakan
    Pradnya Paramita, Jakarta.2002;32: 339.                oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT
16. Leenen, Handboek Gezonheidsrecht, Rechten              Pradnya Paramita, Jakarta.2002; 32: 346.
    van Mensen in de Gezondheidszorg, Samson
    Uitgeverij, Alpheen aan den Rijn, Nederland.
    1981: 20.




                                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   57
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                             No. 02 Juni l 2006                                          Halaman 58 - 64
                                    S.R. Mustikowati, dkk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi
  Artikel Penelitian




                  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
                    PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS IKATAN DINAS

                                   INFLUENCING FACTORS TO THE PLACEMENT
                                     OF CONTRACTED SPECIALIST DOCTORS

                        S. R. Mustikowati1, Laksono Trisnantoro2, Andreasta Meliala2
                        1
                         Biro Kepegawaian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
                              2
                                Magister Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta


ABSTRACT                                                            Spesialis (PPDS) 7 bidang (4 dasar dan 3 penunjang).
Background: The problem of specialist doctor availability is        Walaupun telah terikat kontrak, ada beberapa lulusan spesialis
complicated at present due to limited number of specialist          peserta program ikatan dinas yang menolak untuk ditempatkan
doctors and their preference for working in big cities. Some        di lokasi yang ditetapkan.
policies have been implemented to spread out specialized            Tujuan: Penelitian untuk menggambarkan faktor-faktor yang
services such as providing scholarship for participants of          mempengaruhi penempatan dokter spesialis.
specialist doctor’s education program in 7 fields (4 basic and 3    Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan
supports). Although they have been bound to a contract, some        rancangan cross sectional, variabel bebas adalah pre-
refuse to be placed at they specified region after they             disposing factor (motivasi, komitmen, keadaan sosial budaya,
graduated.                                                          rasa aman dan pengetahuan daerah yang akan ditempati),
Objective: To identify affecting placement of specialist doctors.   enabling factor (penerimaan daerah tujuan, sarana di daerah
Methods: The research was an analytical type which used             tujuan, reward, karier pascaikatan dinas), reinforcing factor
cross sectional design. Independent variables consisted of          (peraturan kebijakan, sanksi). Variabel tergantung adalah
predisposing factors (motivation, commitment, social cultural       penempatan dokter spesialis ikatan dinas.
condition, safety and knowledge about region of placement),         Subjek penelitian para lulusan PPDS Ikatan Dinas yang terdaftar
enabling factors (revenue and facilities of the specified region,   di Biro Kepegawaian Depkes Juli-Desember 2003 yang menolak
reward and post contract career), reinforcing factors (policies,    penempatan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian
sanctions). Dependent variable was the placement of                 koisoner, wawancara, dan data sekunder. Hasil penelitian
contracted specialist doctors. Subject of the study were            adalah dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif.
graduates of contracted specialist doctor education program         Hasil: Sebagian besar responden mempunyai motivasi dan
registered at Personnel Bureau of Ministry of Health from July      komitmen rendah karena sarana daerah dalam menunjang
to December 2003 who refused placement. Data were attained          pekerjaan tidak memadai, sehingga tidak dapat mengembangkan
through questionnaire, interview and secondary data. Result         karir. Reward yang diberikan juga belum sesuai dengan
of the study derived from analysis of both quantitative and         harapan. Responden kurang informasi tentang daerah yang
qualitative data.                                                   akan dituju, sehingga penerimaan daerah kurang. Responden
Result: result of the study showed that most respondent had         tidak keberatan mengembalikan uang pendidikan 6-20 kali asal
low motivation and commitment due to limited facilities of the      terlepas dari perjanjian ikatan dinas berarti punishment yang
specified region so that they could not develop their career.       diberikan tidak berpengaruh pada subjek.
Reward had not yet been as expected. Respondents lacked             Kesimpulan: Sebagian besar dokter spesialis ikatan dinas
information about the specified region so that they lacked          menolak untuk penempatan karena komitmen dan motivasi
acceptance of the region. They did not mind paying back the         rendah. Dari faktor predisposing, enabling, reinforcing yang
money for their education 6 – 20 folds on condition that they       paling dominan adalah faktor predisposing yaitu: komitmen dan
could break the of contract agreement which meant that they         motivasi
were unaffected by punishment.
Conclusion: Most contracted specialist doctors refused              Kata Kunci: faktor–faktor penerimaan, dokter spesialis ikatan
placement due to low commitment and motivation. Out of factors      dinas
of predisposing, enabling and reinforcing, the most dominant
was predisposing, i.e. commitment and motivation.                   PENGANTAR
                                                                         Masalah ketersediaan dokter spesialis saat ini
Keywords: acceptance to placement, officially contracted
specialist doctors                                                  cukup kompleks. Hal ini disebabkan kurang
                                                                    tersedianya tenaga dokter spesialis dan adanya
ABSTRACT                                                            kecenderungan para dokter spesialis untuk bekerja
Latar Belakang: Masalah ketersediaan dokter spesialis saat          di kota-kota besar. Dari data yang ada diketahui
ini dialami cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh kurangnya       bahwa 65% dari dokter spesialis menghendaki
ketersediaan tenaga dokter spesialis dan adanya                     bekerja di Jawa dan Bali. Permasalahan distribusi
kecenderungan para dokter spesialis untuk bekerja di kota-
kota besar. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan dalam             dokter spesialis terlihat bahwa 29% dari Rumah Sakit
pemerataan pelayanan spesialistik antara lain pemberian             (RS) kelas C atau 66 RS dari 229 RS kelas C tidak
bantuan beasiswa bagi peserta Program Pendidikan Dokter             mempunyai dokter spesialis 4 dasar. Beberapa


58   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



kebijakan telah dilaksanakan dalam pemerataan            kebijakan tentang program pendidikan dokter
pelayanan spesialistik antara lain dengan pemberian      spesialis ikatan dinas. Untuk mengetahui strategi
bantuan beasiswa bagi peserta Program Pendidikan         atau intervensi apa yang dapat meningkatkan
Dokter Spesialis (PPDS) 7 bidang terdiri dari 4 dasar    kepatuhan tenaga spesialis untuk melaksanakan
dan 3 penunjang.                                         tugasnya.
      Walaupun telah terikat kontrak, ada beberapa            Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka
lulusan spesialis peserta program ikatan dinas yang      konsep penelitian di atas maka diajukan pertanyaan
menolak untuk ditempatkan di lokasi yang                 penelitian sebagai berikut: Apa alasan para dokter
ditetapkan. Saat ini dirasakan penolakan para lulusan    spesialis ikatan dinas menolak penempatan atau
dokter spesialis ikatan dinas tersebut cenderung         bertugas di lokasi yang ditentukan. Apakah faktor-
meningkat. Mereka menolak dengan berbagai alasan         faktor predisposing yang mempengaruhi
antara lain: alasan keluarga, pengembangan karir,        penempatan spesialis ikatan dinas. Apakah faktor-
tidak tersedia fasilitas, penolakan oleh daerah dan      faktor enabling yang mempengaruhi penempatan
lain-lain.                                               spesialis ikatan dinas. Apakah faktor-faktor reinforcing
      Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah       yang mempengaruhi penempatan spesialis ikatan
telah mengeluarkan beberapa rambu-rambu yaitu            dinas. Apa faktor-faktor yang paling dominan yang
bagi peserta program dokter spesialis ikatan dinas       mempengaruhi penolakan dokter spesialis ikatan
yang telah lulus tetapi tidak melaksanakan tugas         dinas untuk ditempatkan di lokasi yang ditentukan.
harus mengembalikan bantuan biaya pendidikan.
Besarnya jumlah biaya yang harus dikembalikan            BAHAN DAN CARA PENELITIAN
sebesar enam kali dari yang telah diterimanya.                Jenis penelitian yang digunakan adalah
Ternyata bagi para lulusan spesialis terutama empat      penelitian survei dengan menggunakan metode
bidang dasar, sanksi mengembalikan enam kali dari        kualitatif, deskriptif. Subjek penelitian ini para lulusan
bantuan yang telah diterima kurang bermakna.             PPDS Ikatan Dinas yang terdaftar di Biro
Setelah mereka lulus penghasilan yang diperoleh          Kepegawaian Depkes tahun 2003, yang menolak
dapat menutupi sanksi tersebut. Agar pendaya-            penempatan/bertugas dilokasi yang telah ditentukan.
gunaan tenaga tersebut dapat sesuai sasaran maka
melalui Keputusan Menteri Kesehatan                          Variabel bebas adalah predisposing factor,
(Kepmemkes) No. 351/Menkes/SK/III/1998 dilakukan         enabling factor, dan reinforcing factor. Definisi
beberapa penyesuaian antara lain bagi yang tidak         operasional adalah:
melaksanakan tugas jumlah biaya yang harus               a. Faktor predisposing yaitu faktor karakteristik
dikembalikan ditingkatkan menjadi dua puluh kali             individu yang menjadi dasar bagi perilaku yaitu
dari yang diterimanya.                                       motivasi, komitmen, keadaan sosial ekonomi
      Penelitian ini bertujuan untuk:                        budaya, rasa aman dan pengetahuan tentang
a. Mengidentifikasi alasan para dokter spesialis             daerah tujuan.
      ikatan dinas menolak penempatan atau ber-          b. Faktor enabling yaitu faktor yang diperlukan
      tugas di lokasi yang ditentukan.                       untuk menunjang perilaku kesehatan yaitu
b. Mengidentifikasi faktor predisposing (motivasi,           penerimaan daerah tujuan, sarana di daerah
      komitmen, keadaan sosial budaya, rasa aman             tujuan dan reward.
      dan pengetahuan daerah yang akan ditempuh)         c. Faktor reinforcing merupakan faktor penyerta
      yang mempengaruhi penempatan spesialis                 perilaku yang mendukung atau menghambat
      ikatan dinas.                                          yang berperan menetapkan atau melenyapkan
c. Mengidentifikasi faktor enabling (penerimaan              perilaku tersebut yaitu peraturan kebijakan dan
      daerah tujuan, sarana di daerah tujuan, reward,        punishment.
      karir pascaikatan dinas), yang mempengaruhi
      penempatan spesialis ikatan dinas.                     Variabel tergantung adalah penempatan
d. Mengidentifikasi faktor reinforcing (peraturan        dokter spesialis ikatan dinas. Definisi operasional
      kebijakan, punishment/sanksi) yang                 penempatan dokter spesialis ikatan dinas adalah
      mempengaruhi penempatan spesialis ikatan           menempatkan subjek setelah lulus spesialis sesuai
      dinas.                                             dengan perjanjian yang telah disepakati. Penem-
                                                         patan dokter spesialis ikatan dinas dengan meng-
    Bagi Departemen Kesehatan Republik Indonesia         gunakan data sekunder dan dari data yang ada
(Depkes RI) hasil penelitian ini dapat digunakan         dikoding.
sebagai salah satu masukan untuk menentukan


                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   59
                                  S.R. Mustikowati, dkk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                               memadai, lingkungan tidak mendukung, keluarga tidak
Hasil Pengumpulan Data                                        menyetujui dan RS telah terisi spesialis bidang yang
     Pengumpulan data dalam sebuah penelitian                 sama dengan lingkup kerja yang terbatas.
merupakan langkah penting. Langkah yang diguna-                    Kendala yang membuat responden menolak
kan untuk penelitian ini adalah wawancara dan                 penempatan ikatan dinas karena waktu ikatan dinas
kuesioner untuk pengumpulan data primer dan telaah            lama minimal 4-5 tahun, situasi, kondisi dan
dokumen untuk data sekunder. Responden sebanyak               lingkungan tempat kerja tidak sesuai, fasilitas tidak
24 orang baik wawancara maupun kuesioner.                     memadai, faktor keluarga, ditarik jadi staf pengajar,
Wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti                     dan kurangnya informasi tentang daerah penempatan.
sedangkan pada kuesioner diisi langsung oleh para             Menurut sebagian responden, sanksi yang diberi-
lulusan PPDS ikatan dinas yang terdaftar di Biro              kan sangat berat dan tidak sesuai dengan beasiswa
Kepegawaian Depkes tahun 2003, sedangkan data                 yang diberikan sehingga perlu adanya evaluasi
sekunder merupakan informasi dari permohonan                  tentang kebijakan yang sekarang berlaku.
penempatan 84 dokter spesialis ikatan dinas yang                   Dalam mengembangkan karir sebagian
perjanjian ikatan dinas yang telah disepakati di tahun        responden mengatakan sulit mengembangkan karir
2001-2003.                                                    karena kondisi RS yang tidak memungkinkan, di
                                                              daerah terpencil, RS yang dituju telah terisi dokter
Hasil Wawancara                                               spesialis yang sama dan pengembangan karir
     Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar               macet. Masalah insentif, menurut sebagian besar
responden ikut PPDS ikatan dinas karena berharap              responden belum mengetahui adanya insentif di
dapat mengembangkan karir sebagai dokter                      tempat daerah yang dituju.
spesialis, tempat kerja layak dan fasilitas terpenuhi.             Tanggapan masyarakat dengan adanya penem-
Faktor yang memotivasi para dokter ikut program               patan dokter spesialis menurut responden sebagaian
pendidikan dokter spesialis ikatan dinas karena               besar mengatakan baik dan sebagian lagi belum
mendapat beasiswa, sehingga mereka tidak perlu                dapat menilai tanggapan masyarakat karena
mengeluarkan biaya pendidikan sendiri.                        responden belum bekerja di tempat yang telah
     Sebagian besar responden mengatakan bahwa                disepakati
beasiswa yang diberikan tidak setimpal dengan
penempatan yang telah ditetapkan setelah selesai              Hasil Kuesioner
pendidikan karena rata-rata daerah penempatan                      Kuesioner disusun berdasarkan aspek perilaku
ikatan dinas terpencil, tidak diminati dan tempat             yang dipengaruhi oleh tiga faktor dari Green1 yaitu:
bekerja tidak menjanjikan nominal secara finansial.           predisposing factor (motivasi, komitmen, keadaan
     Dari hasil wawancara 11 responden mempunyai              sosial budaya, rasa aman dan pengetahuan daerah
komitmen dengan perjanjian ikatan dinas dan tidak ada         yang akan ditempati), enabling factor (penerimaan
alasan untuk tidak menepatinya, dan 13 responden tidak        daerah tujuan, sarana di daerah tujuan, reward, karir
komitmen dengan yang telah disepakati dengan alasan:          pascaikatan dinas), reinforcing factor (peraturan
ada pilihan lain yang lebih menjanjikan, otonomi daerah,      kebijakan, sanksi) sebanyak 20 item (Tabel 1).
pengembangan karir kurang, insentif kecil, fasilitas tidak

                                           Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

                                              Nilai         Nilai
                           Variabel                                     Rata-Rata    Standar Deviasi
                                            Terendah      Tertinggi
                     Motivasi                   4            20            12              3
                     Komitmen                   4            20            14              3
                     Sosial budaya              2            10            6               1
                     Penerimaan daerah          3            15            9               2
                     Sarana daerah              2            10            5               1
                     Reward                     1             5            3               1
                     Karir                      2            10            6               1
                     Punishment                 2            10            7               1




60   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                            Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



     Kategorisasi variabel motivasi, komitmen, sosial                        kategorisasi tinggi tidak didapatkan dan
budaya, penerimaan daerah, sarana daerah, reward,                            sebagian besar penerimaan daerah responden
karir, dan punishment, dikelompokkan dalam tiga                              rendah yaitu 62,5%.
kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Kategorisasi yang digunakan adalah model distribusi                          Tabel 5. Kategori Variabel Penerimaan Daerah
normal dengan batasan kategori skala berdasarkan
                                                                           Kategori      Rentang Skor     Jumlah    Frekuensi (%)
mean skor skala (M), deviasi standar dengan (s),
                                                                           Tinggi            13-15           0             0
skor minimum (Xmin) dan skor maksimum (Xmaks).2                            Sedang            10-12           9            37,5
                                                                           Rendah             <9            15            62,5
a.     Kategori Variabel Motivasi                                           Jumlah                          24            100
       Kategorisasi motivasi tergambar pada Tabel 2,
       bahwa motivasi dengan kategorisasi tinggi tidak
       didapatkan dan sebagian besar motivasi                         e.     Kategori Variabel Sarana Daerah
       responden rendah yaitu 91,7%.                                         Kategorisasi sarana daerah tergambar pada
                                                                             Tabel 6, bahwa sarana daerah dengan kate-
               Tabel 2. Kategori Variabel Motivasi                           gorisasi tinggi tidak didapatkan dan sebagian
                                                                             besar sarana daerah responden rendah yaitu
     Kategori     Rentang Skor    Jumlah     Frekuensi (%)                   87,5%.
     Tinggi           17-20           0           0
     Sedang           14-16           2          8,3                           Tabel 6. Kategori Variabel Sarana Daerah
     Rendah            <13           22          91,7
      Jumlah                         24          100                       Kategori      Rentang Skor     Jumlah    Frekuensi (%)
                                                                           Tinggi             9-10           0             0
                                                                           Sedang              7-8           3            12,5
b.     Kategori Variabel Komitmen                                          Rendah              <6            21           87,5
       Kategorisasi komitmen tergambar pada Tabel                           Jumlah                           24           100
       3, bahwa komitmen dengan kategorisasi tinggi
       tidak didapatkan dan sebagian besar komitmen
                                                                      f.     Kategori Variabel Reward
       responden rendah yaitu 58,3%.
                                                                             Kategorisasi reward tergambar pada Tabel 7,
           Tabel 3. Kategori Variabel Komitmen
                                                                             sebagian besar reward responden sedang yaitu
                                                                             62,5%.
     Kategori      Rentang Skor    Jumlah     Frekuensi (%)
                                                                                      Tabel 7. Kategori Variabel Reward
 Tinggi                17-20         0                0
 Sedang                14-16         10              41,7                  Kategori      Rentang Skor    Jumlah    Frekuensi (%)
 Rendah                 <13          14              58,3
                                                                           Tinggi             4-5          6               25
  Jumlah                             24              100
                                                                           Sedang             2-3          15             62,5
                                                                           Rendah              1           3              12,5
                                                                            Jumlah                         24             100
c.     Kategori Variabel Sosial Budaya
       Kategorisasi sosial budaya tergambar pada Tabel
       4, bahwa sosial budaya dengan kategorisasi                     g.     Kategori Variabel Karir
       tinggi tidak didapatkan dan sebagian besar sosial                     Kategorisasi karir tergambar pada Tabel 8,
       budaya responden rendah yaitu 62,5%:                                  bahwa karir dengan kategorisasi tinggi tidak
                                                                             didapatkan dan sebagian besar karir responden
         Tabel 4. Kategori Variabel Sosial Budaya                            rendah yaitu 83,3%.
     Kategori     Rentang Skor    Jumlah     Frekuensi (%)
                                                                                       Tabel 8. Kategori Variabel Karir
     Tinggi            9-10           -               -
     Sedang            7-8            9              37,5
                                                                           Kategori      Rentang skor    Jumlah    Frekuensi (%)
     Rendah             <6           15              62,5
                                                                           Tinggi            9-10           -            -
      Jumlah                         24              100                   Sedang             7-8          4           16,7
                                                                           Rendah             <6           20          83,3
                                                                            Jumlah                         24           100
d.     Kategori Variabel Penerimaan Daerah
       Kategorisasi penerimaan daerah tergambar
       pada Tabel 5, bahwa penerimaan daerah dengan


                                                            Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l     61
                                   S.R. Mustikowati, dkk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi



h.     Kategori Variabel Punishment                                 Motivasi berdasarkan kebutuhan bersifat jenjang
       Kategorisasi punishment tergambar pada Tabel            dari kebutuhan paling primer sampai kebutuhan
       9, bahwa sebagian besar punishment responden            sekunder.4 Jenjang kebutuhan motivasi dari Maslow4
       sedang yaitu 50% dan rendah yaitu 45,8%:                mulai dari yang terendah adalah kebutuhan fisiologis,
                                                               rasa aman, cinta dan rasa memiliki, penghargaan
           Tabel 9. Kategori Variabel Punishment               dan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk merealisasi
                                                               bakat, potensi dan minat, pertumbuhan, pengem-
     Kategori   Rentang skor     Jumlah     Frekuensi (%)
                                                               bangan diri sangat berperan dalam diri responden.
 Tinggi              9-10           1             4,2
 Sedang              7-8            12            50           Hal ini berarti kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta
 Rendah               <6            11           45,8          dan rasa memiliki bagi responden telah terpenuhi
  Jumlah                            24           100           sehingga yang dibutuhkan responden saat ini adalah
                                                               penghargaan dan aktualisasi diri.
                                                                    Berdasarkan hasil analisis wawancara dan
Hasil Data Sekunder                                            kuesioner sebagian besar responden mempunyai
     Berdasarkan data dari Depkes tentang                      komitmen rendah. Hal ini sangat mempengaruhi para
permasalahan penempatan dokter spesialis ikatan                responden untuk tidak melaksanakan ikatan dinas
dinas tahun 2001 – 2003 bahwa dari 361 orang dokter            pada tempat sesuai dengan tempat tujuan yang telah
spesialis peserta program bantuan ikatan dinas yang            disepakati. Berbagai penyebab antara lain kurangnya
mengajukan permohonan penempatan, terdapat 84                  informasi daerah yang dituju, kondisi lingkungan tidak
orang yang mengajukan permohonan untuk                         kondusif untuk pengembangan karir, lamanya waktu
ditempatkan di luar tempat tugas sebenarnya (Tabel             ikatan dinas, insentif dan fasilitas kurang memadai,
10).

                Tabel 10. Data Permasalahan Permohonan Penempatan Dokter Spesialis Ikatan Dinas
                                               Tahun 2001 – 2003

                                                          Alasan                            Jumlah
                        Faktor individu :
                        -   Orang tua / anak / istri / suami / sakit                          12
                        -   Sakit ginjal kronik / jantung                                      3
                        -   Ikut suami / istri / keluarga                                      2
                        -   Mengikuti pendidikan lanjutan                                      1
                        Faktor daerah tujuan
                         - Situasi kemanan                                                    1
                         - RS telah terisi spesialis yang sama                                8
                         - RS yang dituju memerlukan spesialis                                8
                        Faktor kebijakan / program
                         - Ikut tim kesehatan gabungan / khusus                               15
                         - Disetujui oleh pemerintah daerah setempat / tujuan                 18
                         - Selama pendidikan gaji dibayar oleh Pemerintah daerah tujuan        4
                         - Masa bakti ikatan dinas terlalu lama                                5
                         - Bersedia mengembalikan uang pendidikan / biaya ikatan dinas         7
                                                           Total                              84


PEMBAHASAN                                                     faktor keluarga, otonomi daerah dan tempat tujuan
     Berdasarkan hasil analisis kuesioner me-                  telah terisi dokter spesialis yang sama. Hasil
nunjukkan motivasi dari responden sangat rendah.               penelitian ini tidak selaras dengan pendapat Wiener5
Hal ini berarti adanya proses yang buruk pada                  berpendapat bahwa dengan dimilikinya komitmen,
seseorang untuk berperilaku dalam rangka mencapai              maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan rela
tujuan.3 Dengan demikian, motivasi berhubungan erat            berkorban demi kemajuan organisasi, bersedia
dengan perilaku dan prestasi kerja.                            memberikan perhatian yang besar pada perkem-
     Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa                   bangan organisasi dan memiliki tekad yang kuat
motivasi para dokter spesialis ikatan dinas rendah             untuk menjaga eksistensi organisasi di dalam
karena kekurangan dorongan dari diri mereka untuk              lingkungan kerja. Hal ini berarti responden rendah
melaksanakan penempatan ikatan dinas. Hal ini                  komitmennya terhadap yang telah disepakati
disebabkan karena tempat tujuan pelaksanaan tugas              karena tidak mempunyai ikatan psikologis terhadap
bukan merupakan tujuan akhir yang diinginkan oleh              organisasi (Depkes, dinas kesehatan dan RS)
mereka.


62    l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



dan pada awal perjanjian ikatan dinas tidak              yang telah disepakati, terbukti mereka mau
dilaksanakan orientasi, membangun kepecayaan dan         mengembalikan biaya pendidikan 6-20 kali lipat biaya
penyelesaian tujuan organisasi atau kejelasan peran.     pendidikan yang mereka terima. Punishment
     Hasil kuesioner sebagian besar responden tidak      sebenarnya belum tentu membuat seseorang patuh
paham akan sosial budaya tempat mereka akan              atau takut pada suatu komitmen yang telah
bekerja. Hal ini disebabkan karena kurang informasi      disepakati. Punishment yang efektif adalah punishment
tentang daerah yang akan ditempati dalam bekerja.        yang harus tepat atau disesuaikan dengan situasi
Demikian juga masalah penerimaan daerah,                 dan kondisi dari seseorang tersebut. Hasil penelitian
responden merasa tidak dibutuhkan dan tidak              ini sejalan dengan hasil penelitian Lekatompessy7
diterima di tempat bekerja nanti. Salah satu             bahwa penempatan dokter spesialis belum merata
responden dari hasil wawancara mengatakan:               karena tidak ada sanksi yang tegas.
         ”Untuk bidang spesialis penunjang (anestesi,
         radiologi, patologi) masyarakat belum
                                                         KESIMPULAN DAN SARAN
         memandang perlu”                                Kesimpulan
                                                              Sebagian besar dokter spesialis ikatan dinas
      Hal ini berhubungan dengan otonomi daerah          menolak untuk penempatan karena motivasi, dan
dalam SDM. Ilyas5, menyatakan bahwa otonomi              komitmen rendah. Faktor predisposing yang paling
daerah bukan wacana baru dalam sistem pemerintah         dominan berpengaruh pada penempatan dokter
RI, namun kenyataan yang dihadapi sektor                 spesialis ikatan dinas yaitu komitmen dan motivasi,
kesehatan selama orde baru, yang masih tersisa           sedangkan keadaan sosial budaya, pengetahuan
sampai sekarang adalah sentralisasi program              tentang daerah tujuan, serta rasa aman pengaruh-
kesehatan, termasuk dalam hal manajemen proyek-          nya tidak sebesar komitmen dan motivasi. Faktor
proyek besar yang diharapkan akan memberikan             enabling yang paling dominan berpengaruh pada
dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat. Hal         penempatan dokter spesialis ikatan dinas yaitu
ini berarti responden kurang informasi tentang daerah    penerimaan masyarakat di tempat tujuan dan
yang dituju, sehingga mempengaruhi minat responden       pengembangan karir, sedangkan reward tidak telalu
untuk bekerja sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.     berpengaruh. Faktor reinforcing yang paling dominan
      Berdasarkan hasil kuesioner sarana daerah          adalah kebijakan pengurangan masa bakti untuk
atau fasilitas tidak memadai dirasa menghambat           daerah konflik dan punishment untuk mengembalikan
dalam melakukan pekerjaan. Sebenarnya masalah            biaya ikatan dinas. Dari faktor prediposing, enabling,
sarana yang kurang memadai karena faktor                 reinforcing yang paling dominan adalah faktor pre-
kemampuan daerah dan kebutuhan akan dokter               disposing yaitu komitmen dan motivasi.
spesialis tertentu belum dibutuhkan di beberapa
daerah. Jadi setiap usaha perencanaan, yang paling       Saran
mendesak adalah penyediaan SDM dalam jumlah                   Pada awal rekrutmen peserta program pendidik-
yang tepat dan dengan kemampuan yang dibutuh-            an dokter spesialis ikatan dinas, departemen
kan. Perencanaan SDM adalah proses yang dilaku-          kesehatan perlu memperhatikan beberapa hal, di
kan manajemen untuk menentukan bagaimana                 antaranya penyiapan lokasi sesuai dengan
organisasi harus bergerak dan kondisi SDM saat ini       kebutuhan, penyiapan fasilitas penunjang untuk
menuju kondisi yang diinginkan. Perencanaan ini          optimasliasi pekerjaan, serta kejelasan informasi
merupakan proses menganalisis kebutuhan SDM              tentang situasi keamanan dan sosial budaya daerah
suatu organisasi pada kondisi yang berubah dan
                                                         yang akan dituju.
mengembangkan aktivitas yang diperlukan untuk
                                                              Rekrutmen peserta program pendidikan dokter
memenuhi kebutuhan ini.
                                                         spesialis ikatan dinas dilaksanakan oleh pemerintah
      Dari hasil wawancara dan kuesioner ternyata
                                                         daerah, pembiayaan bagi daerah yang mampu
responden merasa reward bukan suatu masalah
                                                         dibiayai melalui APBD, sedangkan daerah yang
dalam penempatan ikatan dinas. Hasil penelitian ini
                                                         kurang mampu dapat bekerjasama dengan peme-
berbeda dengan pendapat Gluek6 bahwa tujuan
                                                         rintah pusat. Tujuannya adalah agar para peserta
pemberian reward akan membuat seseorang tertarik
                                                         program pendidikan dokter spesialis mempunyai
untuk bekerja dan termotivasi untuk bekerja dengan
                                                         ikatan yang lebih nyata.
baik untuk organisasi atau instansi.
                                                              Agar dapat diidentifikasi daerah yang mampu
      Sebagian besar responden dari hasil kuesioner
                                                         dan yang kurang mampu, perlu adanya peta kemam-
merasa bahwa punishment dari Departemen
                                                         puan daerah sehingga pemerintah pusat dapat lebih
Kesehatan tidak berpengaruh terhadap kontrak kerja


                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   63
                                  S.R. Mustikowati, dkk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi



mengkonsentrasikan pada pengembangan daerah-                  2.    Azwar, S. Sikap Manusia dan Pengukurannya.
daerah yang kurang mampu.                                           Edisi 2. Pusaka Pelajar Yogyakarta. 1999.
     Keberhasilan departemen kesehatan untuk                  3.    Robbin, Steven.P. Perilaku Organisasi. Penerbit
mengisi kekosongan dokter spesialis pada daerah-                    Gramedia. Jakarta.2003.
daerah konflik, bencana harus terus dijaga. Keber-            4.    Maslow, A.H. Motivasi Dan Kepribadian. PT.
hasilan strategi pengisian tenaga spesialis di daerah               Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 1993;
konflik dan bencana, dapat diberlakukan bagi daerah-                1(3).
daerah yang kurang diminati oleh para dokter                  5.    Ilyas, Y. Desentralisasi Dan Manajemen Tenaga
spesialis. Strategi ini perlu diterapkan bersama                    Kesehatan. Perencanaan SDM Rumah Sakit,
dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan.                  Jakarta. 2000.
                                                              6.    Gluek, W.F. Personnel: a Diagnostic Approach.
KEPUSTAKAAN                                                         Plano Tex: Business Publications. 1982.
1. Green, L.W. Health Education Planning, a                   7.    Lekatompessy, F. Analisis Kebijakan
   Diagnostic Approach, Mayfield Publishing                         Penempatan Dokter Spesialis Empat dan Tiga
   Company, California.1980.                                        Penunjang di Depkes RI, Tesis S-2, Universitas
                                                                    Gadjah Mada, Yogyakarta.1999.




64   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                             No. 02 Juni l 2006                                           Halaman 65 - 71
                                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
                                                                                                             Artikel Penelitian




       PERSEPSI DAN PENGARUH SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
        TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RUMAH SAKIT JIWA MADANI

                            PERCEPTION AND IMPACT OF AN INCENTIVE SYSTEM
                           TO STAFF PERFORMANCE AT MADANI MENTAL HOSPITAL

                                 Nofrinaldi1, Andreasta Meliala2, Adi Utarini2,3
                                  1
                                    Rumah Sakit Jiwa Madani, Sulawesi Tengah
                               2
                                 Minat Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta
                 3
                   Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta


ABSTRACT                                                             menggunakan kuesioner dan dokumen yang tersedia. Analisis
Background: The revised incentive system started in June             deskriptif dan uji paired t-test dan product moment correlation
2004 has triggered many complaints, especially from paramedic        digunakan dalam analisis data.
and others staff the incentive system it was perceived to be         Hasil: Revisi sistem insentif menyebabkan penurunan bermakna
unfair and more benefit for doctors.                                 persepsi keseluruhan terhadap sistem insentif (1,7%) dan
Objective: The objective of the study was to evaluate the            peningkatan bermakna dalam kinerja dokter sebesar 6.7%.
impact of revised incentive system at Madani Mental Hospital         Persepsi staf berkorelasi bermakna dengan kinerja staf, dengan
and the correlation between staff perception and performance.        korelasi tertinggi pada dokter (r 0,88). Pada perawat, revisi
Method: This was a quasi experimental study with pre and             sistem insentif tersebut justru menurunkan persepsi mereka
post test design. The subjects were all hospital staff (n=202).      terhadap aspek keadilan dan persepsi keseluruhan, serta
The independent variables were the revised incentive system          sistem insentif tersebut tidak mempengaruhi kinerjanya.
and staff perception on the incentive system, while the              Kesimpulan: Revisi sistem insentif menurunkan persepsi staf,
dependent variables were doctors’ performance (i.e.,                 yang selanjutnya berkorelasi dengan kinerjanya.
attendance, number of patients served, number of visits) and
staff performance (i.e., quality of work and workload, cost          Kata Kunci: sistem insentif, persepsi dan kinerja staf
effectiveness and initiatives). Questionnaires and documents
were used. Data were analyzed descriptively and using paired         PENGANTAR
t-test and product moment correlation test.
                                                                          Desentralisasi merupakan tantangan berat bagi
Result: The revised incentive system caused a significant
decrease (1.7%) of the overall perception on the incentive           Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk tetap eksis dalam
system and a significant increase (6.7%) of doctors’                 memberikan pelayanan kesehatan pada
performance. Staff perception had significant relationship           masyarakat. Pasien jiwa umumnya membutuhkan
(0.49) with staff performance, with the highest correlation
                                                                     perawatan yang panjang dan bahkan sampai seumur
among doctors (0.88). For nurses, the revised incentive system
decreased their perception on fairness and the overall               hidup. Dampak ekonomi bagi keluarga sangat berat
perception, and the incentive system did not affect their            dan dapat menyebabkan kesulitan pembiayaan
performance.                                                         perawatan.
Conclusion: The revised incentive system decreased staff
                                                                          Rumah Sakit Jiwa Madani (RSJM) mulai
perception which in turn correlated with their performance.
                                                                     melakukan pengembangan pelayanan. Sejak tahun
Keywords: incentive system, staff performance, perception            2001 RSJM dikembangkan menjadi RSJ “plus”
                                                                     dengan beberapa tambahan pelayanan seperti: (1)
ABSTRAK                                                              pelayanan gawat darurat 24 jam, (2) pelayanan rawat
Latar belakang: Revisi sistem insentif yang diterapkan pada          jalan yang terdiri dari pelayanan poliklinik empat
bulan Juni 2004 telah memicu berbagai keluhan, terutama dari
                                                                     pelayanan dasar spesialistik, poliklinik gigi dan
perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Menurut persepsi
mereka, revisi sistem insentif tersebut tidak adil dan cenderung     mulut, konsultasi psikologi, serta pelayanan rawat
lebih menguntungkan para dokter.                                     inap dengan kapasitas 120 tempat tidur (tt) dan
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak       pelayanan penunjang lainnya.
revisi system insentif di Rumah Sakit Jiwa Madani dan korelasi
                                                                          Bertambahnya jenis pelayanan akan menambah
antara persepsi dan kinerja staf setelah revisi sistem insentif.
Metode: Penelitian kuasi-eksperimental ini menggunakan               tenaga dokter terutama dokter spesialis. Dengan
rancangan pre dan post test, tanpa kelompok kontrol. Subjek          bertambahnya jumlah ketenagaan dengan berbagai
adalah seluruh staf rumah sakit (n=202). Variabel                    keahlian, timbul masalah di RS, terutama pada
independennya adalah revisi sistem insentif dan persepsi staf
                                                                     sistem pembagian jasa pelayanan, seperti adanya
terhadap sistem insentif tersebut, sedangkan variabel
dependennya adalah kinerja dokter (yaitu presensi, jumlah            rasa ketidakpuasan dengan apa yang diterima, bila
pasien, jumlah visite) dan kinerja staf (kualitas pekerjaan, beban   dibandingkan dengan kontribusinya terhadap RS.
kerja, efektivitas biaya dan inisiatif). Instrumen penelitian



                                                          Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l      65
                         Nofrinaldi, dkk: Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan



      Sistem yang diterapkan sejak tahun 1999                 kinerja dokter spesialis setelah dilakukan perubahan
adalah sistem pembagian dengan menggunakan                    insentif. Perubahan insentif pembayaran dokter dari
sistem indeks tertentu. Indeks telah disepakati               fee-for-service menjadi sistem kapitasi dapat
bersama. Dengan melihat sistem pembagian seperti              menurunkan biaya pengobatan, akan tetapi menurut
di atas, ada kemungkinan seorang pegawai                      Stearns6, dokter meresponnya dengan meningkat-
struktural akan mendapatkan jasa lebih besar dari             kan penggunaan sumber daya agar penghasilannya
yang diterima oleh dokter dan paramedis yang hanya            tetap meningkat.
berperan sebagai tenaga fungsional di RS. Padahal                  Tujuan penelitian ini adalah: a) untuk
di beberapa RS tenaga dokter mendapatkan jasa                 mengetahui perbedaan antara persepsi dan kinerja
pelayanan lebih besar. Dalam perspektif yang                  karyawan sebelum dengan sesudah revisi sistem
berkembang, peran dokter sangat menentukan                    pembagian jasa pelayanan, b) untuk mengetahui
karena pasien datang ke RS untuk mendapatkan                  perbedaan antara persepsi dan kinerja karyawan
pelayanan dokter, di samping pelayanan tenaga                 sebelum dengan sesudah revisi sistem pembagian
kesehatan lainnya.                                            jasa pelayanan berdasarkan ciri individu, c) untuk
      Di samping rasa ketidakpuasan terhadap sistem           mengetahui hubungan antara persepsi karyawan
indeks yang digunakan dalam pembagian jasa                    terhadap revisi sistem pembagian jasa pelayanan
pelayanan, terdapat beberapa faktor lain yang                 dengan kinerja karyawan berdasarkan jenis
menyebabkan penolakan dokter terhadap jasa                    pekerjaan.
pelayanan yang diterima: (1) waktu pembayaran jasa
pelayanan tidak jelas, (2) tidak adanya transparansi          BAHAN DAN CARA PENELITIAN
dalam mekanisma pembagian dan penetapan                            Penelitian kuasi eksperimental ini menggunakan
indeks, (3) ketidakadilan dan ketidaktahuan akan              rancangan pre dan post study design without control
sistem pembagian karena dokter spesialis belum                group. Subjek penelitian adalah seluruh karyawan
terlibat dalam perumusan sistem pembagian jasa                RSJ M (202), terdiri dari: (a) 15 dokter (dokter umum
pelayanan yang telah digunakan sebelumnya.                    6 orang, dokter gigi 2 orang, dokter spesialis 7 orang),
      Untuk mengatasi masalah tersebut, pada bulan            (b) 130 paramedis, (c) 58 karyawan lain.
Juni 2004 pihak RS melakukan revisi sistem                         Variabel bebasnya adalah: 1) revisi sistem
pembagian jasa pelayanan. Revisi dilakukan dengan             pembagian jasa pelayanan, dan 2) persepsi terhadap
menyerahkan secara langsung 60% dari total jasa               sistem pembagian jasa pelayanan, meliputi keadilan,
yang berkaitan dengan jasa pemeriksaan, jasa                  transparansi, waktu pemberian. Variabel terikat
tindakan medis, serta jasa visite kepada dokter               adalah: (1) kinerja dokter, meliputi presensi,
bersangkutan. Sisanya, 40%, dibagi bersama                    kunjungan rawat jalan, serta jumlah visite, (2) kinerja
dengan menggunakan sistem indeks yang berlaku                 dokter, paramedis, dan karyawan sebelum dan
selama ini, sehingga dokter sebagai karyawan juga             setelah revisi sistem jasa pelayanan, meliputi mutu
memperoleh haknya. Revisi sistem pembagian jasa               pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektivitas pembiayaan,
pelayanan tersebut menimbulkan ketidakpuasan                  dan inisiatif. Ciri-ciri individu yaitu jenis kelamin, umur,
pada perawat dan karyawan lain karena lebih                   masa kerja, golongan, dan jenis pekerjaan juga
menguntungkan dokter dan proporsi pembagian jasa              dikumpulkan datanya.
pelayanan yang diterimanya berkurang dibandingkan                  Sumber data menggunakan data primer dan data
sebelum direvisi.                                             sekunder. Data sekunder berasal dari catatan medik
      Bila sistem pembagian jasa pelayanan dianggap           dan kepegawaian RSJ M untuk mengumpulkan data
bernilai bagi karyawan, maka akan mendatangkan                kinerja dokter enam bulan sebelum dan enam bulan
persepsi yang positif terhadap sistem pembagian               sesudah revisi sistem jasa pelayanan. Data primer
jasa pelayanan tersebut.1,2 Siagian3 menyebutkan              persepsi dan kinerja dokter, paramedis dan karyawan
bahwa apabila persepsi karyawan terhadap imbalan              diperoleh melalui kuisioner. Kuisioner terdiri dari tiga
yang diterimanya tidak memadai, maka                          bagian yaitu ciri karakteristik individu, persepsi
kemungkinan karyawan tersebut akan berusaha                   karyawan terhadap sistem pembagian jasa
memperoleh imbalan yang lebih besar atau                      pelayanan dan kinerja seluruh karyawan.
mengurangi intensitas usaha dalam melaksanakan                     Kuisioner sistem pembagian jasa pelayanan
tanggung jawabnya. Dengan demikian, persepsinya               memuat 24 pertanyaan mengenai transparansi,
terhadap insentif dapat berpengaruh terhadap                  keadilan, dan pertanyaan mengenai waktu pemberian
kinerjanya.                                                   jasa pelayanan. Penilaian menggunakan skala in-
      Silalahi4 di RS HKBP Balige tidak menemukan             terval model Likert, skor penilaian berkisar antara 1
hubungan yang kuat antara insentif dengan kepuasan            (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju).
kerja. Akan tetapi, Djaelani5 menemukan peningkatan           Kuesioner kinerja dokter dan karyawan mempunyai



66   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



25 item pertanyaan yang mengukur mutu pekerjaan,                Perbandingan rata-rata persepsi responden
jumlah pekerjaan, efektivitas, dan inisiasi.               terhadap sistem pembagian jasa pelayanan dan
Pertanyaan menggunakan skala likert dengan skala           kinerja responden sebelum dan sesudah revisi
1 (tidak pernah melakukan) hingga 5 (selalu                sistem pembagian jasa pelayanan diuji dengan uji
melakukan).                                                statistik paired t-test (Tabel 2).
                                                                Nilai positif (+) pada kolom selisih berarti
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                            penurunan, sedangkan nilai negatif (-) berarti
     Responden mempunyai proporsi yang sama                peningkatan persepsi setelah revisi sistem
menurut jenis kelamin, berusia muda (<33 tahun)            pembagian jasa pelayanan. Perbedaan skor rata-
dengan lama kerja terbanyak <10 tahun dan sebagian         rata persepsi tentang sistem pembagian jasa
besar berpendidikan diploma. Golongan I-II                 pelayanan yang signifikan (p<0,05) terjadi pada
mendominasi karyawan RS. Perawat merupakan                 aspek transparansi dan keadilan, dengan selisih
proporsi terbesar karyawan RS (hampir mencapai             sebesar 0,41 untuk aspek transparansi atau
65%). Rasio tt dengan perawat di RS ini sebesar 1:         penurunan persepsi transparansi sebesar 2,5%.
1,8, sedangkan untuk dokter 1: 8,57. (Tabel 1).            Penurunan yang lebih besar terdapat pada aspek
                                                           keadilan dengan selisih sebesar 0,47 atau 3,3%.
      Tabel 1. Karakteristik Responden (n=202)             Secara keseluruhan, persepsi juga menurun secara
                                                           signifikan (selisih 0,91 atau 1,7%). Artinya revisi
         Karakteristik          n          %
                                                           pembagian jasa pelayanan justru dianggap kurang
    Jenis Kelamin
                               101        50,0
                                                           transparansi dan adil, sedangkan waktu
        ·    Laki-laki
        ·    Perempuan         101        50,0             pembagiannya tidak ada perbedaan.
    Umur                                                        Secara total skor kinerja hanya mengalami
        ·    < 33 tahun        103        51,0             penurunan sebesar 0,06% dari rata-rata skor kinerja
        ·    33 – 45 tahun      78        38,6
                                21        10,4
                                                           sebelum revisi sistem pembagian jasa pelayanan.
        ·    ? 46 tahun
    Pendidikan
                                                           Tabel 3 menunjukkan bahwa pada kelompok dokter,
        ·    SD/SMP             20        9,9              terdapat peningkatan persepsi secara keseluruhan
        ·    SLTA               42        20,8             dan keadilan yang bermakna (p<0,05) antara
        ·    Diploma           117        57,9
                                                           sebelum dan setelah revisi sistem pembagian jasa
        ·    S1/S2              23        11,4
                                                           pelayanan (selisih 3,57 atau meningkat 6,8% pada
    Golongan
        ·    Kontrak            52        25,7             persepsi keseluruhan dan selisih 3,50 atau
        ·    I-II               81        40,1             meningkat 6,7% pada aspek keadilan). Kinerja
        ·    III-IV             69        34,2             dokter juga mengalami peningkatan yang signifikan
    Jenis Pekerjaan                                        (p<0,05) setelah revisi sistem pembagian jasa
        ·    Dokter             14        6,9
        ·    Paramedis         130        64,4             pelayanan, walaupun hanya pada aspek jumlah kerja
        ·    Karyawan Lain      58        28,7             dan efektivitas biaya serta kinerja keseluruhan. To-
    Masa Kerja                                             tal peningkatan kinerja secara keseluruhan sebesar
        ·    < 9 tahun         124        61,4             3,64 atau meningkat sekitar 10%.
        ·    10 – 10 tahun      64        31,7
        ·    > 20 tahun         14        6,9



                 Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Persepsi dan Kinerja Responden Sebelum
                            dan Setelah Revisi Sistem Pembagian Jasa Pelayanan

                                     Sebelum (a)            Sesudah (b)          Selisih
             Variabel                                                                       t-paired       P
                                 Rerata        SD        Rerata        SD         (a-b)
    Persepsi
        1. Transparansi          16,05           3,81     15,64       4,11         0,41       2,18       0,03*
        2. Keadilan              14,11           2,78     13,64       2,89         0,47       2,56       0,01*
        3. Waktu                 21,12           3,03     21,10       3,27         0,02       0,17       0,87
        Total                    51,29           7,65     50,38       7,50         0,91       3,04       0,00*
    Kinerja
        1. Mutu Pekerjaan        31,33           4,18     31,35       4,45        -0,02      -0,14       0,89
        2. Jumlah Pekerjaan      13,12           2,34     13,32       2,37        -0,20      -1,14       0,26
        3. Efektivitas Biaya     15,10           2,82     14,93       3,08         0,17       0,99       0,33
        4. Inisiatif             23,11           3,54     23,01       3,70         0,10       0,72       0,47
        Total                    82,66           8,92     82,60       9,68         0,06       0,14       0,89




                                                 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   67
                           Nofrinaldi, dkk: Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan



               Tabel 3. Perbandingan Rata-rata Persepsi dan Kinerja Dokter dan Paramedis Sebelum
                               dan Setelah Revisi Sistem Pembagian Jasa Pelayanan


                                             Sebelum (a)                 Sesudah (b)            Selisih
         Jenis Pekerjaan                                                                                          t-paired          P
                                        Rerata           SD           Rerata          SD         (a-b)
         Dokter
         Persepsi
             1. Transparansi                15,57        3,79         15,50           4,49        0,07               0,08          0,94
             2. Keadilan                    14,86        3,98         18,36           2,13       -3,50               -2,4          0,03*
             3. Waktu                       22,29        3,19         22,43           2,82       -0,14              -0,17          0,87
             Total                          52,71        9,14         56,29           4,55       -3,57              -2,22          0,05*
         Kinerja
             1. Mutu Pekerjaan              32,43        4,36         32,36           4,45        0,07              0,21           0,84
             2. Jumlah Pekerjaan            10,43        1,99         15,57           1,45       -5,14             -6,62           0,00*
             3. Efektivitas Biaya           13,29        1,38         16,93           1,69       -3,64            -10,20           0,00*
             4. Inisiatif                   24,93        3,50         24,86           3,82        0,07              0,17           0,87
             Total                          81,07        9,01         89,71           7,71       -8,64             -8,61           0,00*
         Paramedis
         Persepsi
             1. Transparansi                15,76        3,49         15,31           3,80        0,45              1,78           0,08
             2. Keadilan                    13,80        2,53         13,01           2,62        0,79              4,45           0,00*
             3. Waktu                       21,16        2,95         21,05           3,23        0,11              0,64           0,53
             Total                          50,72        6,93         49,38           7,13        1,35              3,85           0,00*
         Kinerja
             1. Mutu Pekerjaan              31,47        4,11         31,41           4,54        0,06               0,25          0,80
             2. Jumlah Pekerjaan            13,26        2,21         13,19           2,18        0,07               0,40          0,69
             3. Efektivitas Biaya           15,20        2,77         14,85           3,16        0,35               1,69          0,09
             4. Inisiatif                   22,90        3,76         23,00           3,90       -0,10              -0,56          0,58
             Total                          82,83        8,58         82,45           9,66        0,38               0,83          0,41


     Responden paramedis secara bermakna                                      Persepsi dokter tentang transparansi sistem
menurun persepsinya tentang keadilan dan persepsi                        pembagian jasa pelayanan berkorelasi bermakna
secara keseluruhan sebelum dan setelah revisi                            dengan mutu pekerjaan (r 0,73) dan kinerja secara
sistem pembagian jasa pelayanan (selisih 1,3462                          keseluruhan (r 0,62), sedangkan aspek waktu
atau menurun 2,6%). Kinerja paramedis tidak                              pembagian berhubungan dengan inisiatif dan kinerja
berbeda bermakna sebelum dan setelah revisi sistem                       dokter keseluruhan. Persepsi secara keseluruhan
pembagian jasa pelayanan.                                                berhubungan bermakna dengan mutu kerja, inisiatif
     Semua hasil uji korelasi (Tabel 4) menunjukan                       kerja, dan kinerja secara keseluruhan dan korelasi
hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap                        terhadap mutu dan total kinerja kuat (r >0,8).
sistem pembagian jasa pelayanan dengan kinerja                                Pada kelompok paramedis, semua persepsi
setelah dilakukan revisi sistem pembagian jasa                           berkorelasi dengan semua kinerja, meskipun
pelayanan. Namun demikian, korelasinya relatif                           korelasinya lemah. Persepsi secara keseluruhan
lemah, kecuali pada persepsi dan kinerja                                 berkorelasi cukup kuat dengan kinerja secara
keseluruhan (r 0.49). Tabel 5 menunjukkan korelasi                       keseluruhan.
pada berbagai latar belakang profesi karyawan.


                                  Tabel 4. Korelasi Persepsi dan Kinerja Responden
                               Setelah Revisi Sistem Pembagian Jasa Pelayanan (n=202)

                                                                                  Kinerja
             Persepsi                Mutu           Jumlah Kerja              Efektivitas             Inisiatif                  Total
                                 r          p        r            p           r             p     r           P              r            P

        Transparansi            0,29   0,000*       0,24        0,001*      0,20      0,005*     0,27      0,000*           0,36     0,000*
        Keadilan                0,19   0,006*       0,23        0,001*      0,23      0,001*     0,22      0,001*           0,31     0,000*
        Waktu Pembagian         0,28   0,000*       0,26        0,000*      0,35      0,000*     0,26      0,000*           0,40     0,000*
        Total                   0,35   0,000*       0,33        0,000*      0,35      0,000*     0,35      0,000*           0,49     0,000*




68   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                        Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



                             Tabel 5. Korelasi Persepsi dan Kinerja Dokter, Paramedis
                                Setelah Revisi Sistem Pembagian Jasa Pelayanan

                                                              Aspek Kinerja
       Persepsi              Mutu          Jumlah Kerja         Efektivitas           Inisiatif       Total Kinerja
                         r          p        r         p        r        p        r               p    r        p
       Dokter (n=14)
      Transparansi     0,73      0,003*     -0,07    0,810      0,34   0,233      0,29       0,311     0,62   0,017*
      Keadilan         -0,33      0,248     -0,12    0,682     -0,36   0,212      0,20       0,482    -0,19    0,516
      Waktu            0,48       0,080     -0,42    0,134      0,39   0,162      0,58      0,031*     0,57   0,033*
      Total            0,86      0,000*     -0,39    0,171      0,41   0,141      0,74      0,002*     0,88   0,000*
      Paramedis
      (n=130)
      Transparansi     0,18      0,041*     0,22    0,014*     0,24    0,006*     0,26      0,003*     0,32   0,000*
      Keadilan         0,18      0,038*     0,17     0,050     0,22    0,012*     0,22      0,012*     0,28   0,001*
      Waktu            0,20      0,022*     0,23    0,009*     0,25    0,003*     0,19      0,027*     0,31   0,000*
      Total            0,25      0,004*     0,28    0,001*     0,33    0,000*     0,31      0,000*     0,41   0,000*


PEMBAHASAN                                                    jabatan, penilaian hasil kerja, inisiatif, perilaku, dan
     Revisi sistem pembagian jasa pelayanan                   lain-lain.
merupakan upaya manajemen RS untuk                                  Edwards & Klockars (cit Ilyas)7 mengembangkan
meningkatkan kinerja dokter yang dianggap masih               teori interaksi simbolik yaitu pengembangan konsep
lemah. Lemahnya kinerja dikarenakan dokter merasa             sendiri dan membuat penilaian sendiri berdasarkan
insentif yang diterima tidak sebanding dengan                 pada keyakinan tentang bagaimana orang lain
besarnya kontribusi mereka. Dokter merasa                     menilai, memahami dan mengevaluasi diri sendiri,
mempunyai kontribusi terbesar dalam pelayanan                 sedangkan menurut Ilyas 7 penilaian sendiri
kesehatan, walaupun jumlah dokter hanya kurang                dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor
dari 10% dari jumlah seluruh karyawan. Dalam                  kepribadian, pengalaman, dan pengetahuan, serta
penelitian jumlah sampel dokter juga kecil (n=15).            sosio-demografis, seperti suku dan pendidikan. Pada
     Secara keseluruhan, dampak revisi kebijakan              penilaian sendiri juga akan memungkinkan
tersebut justru menimbulkan kecemburuan pada                  pemberian skor yang tinggi diberikan oleh karyawan
karyawan lain. Hal tersebut terbukti dengan                   tersebut untuk menilai pekerjaan mereka sendiri.
penurunan persepsi perawat terhadap sistem                    Fenomena tersebut terlihat pada hasil penelitian,
pembagian jasa pelayanan. Penurunan tersebut                  seperti ditemukan adanya penurunan persepsi
terjadi pada persepsi tentang keadilan dan trans-             terhadap sistem insentif pada kelompok paramedis
paransi sistem pembagian jasa pelayanan. Perawat              dan karyawan lainnya akan tetapi hanya berdampak
dan karyawan secara keseluruhan menganggap                    pada penurunan kinerja yang relatif kecil. Bias per-
sistem pembagian jasa pelayanan yang direvisi                 sonal juga memungkinkan terjadinya hasil yang
kurang adil dan kurang transparan. Namun, kinerja             berbeda antara penilaian diri sendiri dengan penilaian
mereka relatif tetap karena tidak ada perbedaan yang          oleh orang lain, nilai budaya, cemburu dan harapan
signifikan kinerja semua perawat sebelum dengan               personal, serta ketidakpahaman individu terhadap
setelah revisi sistem pembagian jasa pelayanan.               apa yang dinilai.
     Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi                    Keuntungan penilaian sendiri dengan kuisioner
lemahnya kekuatan hubungan antara persepsi                    adalah dapat dilakukan dalam waktu singkat dan
terhadap sistem pembagian jasa pelayanan dengan               murah, jika dibandingkan dengan penilaian observasi
kinerja adalah teknik atau pendekatan dalam                   atau penilaian oleh tim. Penelitian dengan
pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja               pendekatan observasi tentu tidak dapat dilakukan
yang dilakukan oleh individu bersangkutan adalah              untuk mengukur persepsi yang telah lalu.
salah satu dari banyak teknik dalam mengukur                        Sangat ideal kalau penilaian diri sendiri
kinerja karyawan. Setiap teknik pengukuran                    dikombinasikan dengan teknik penilaian 360°, serta
mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penilaian                  penilaian hasil kerja secara obyektif. Penilaian 360°
kinerja oleh karyawan sendiri merupakan teknik yang           akan memberikan data yang lebih baik dan dapat
sudah lama diterapkan di berbagai perusahaan di               dipercaya karena dilakukan penilaian silang oleh
negara industri. 7 Penilaian diri sendiri sering              bawahan, mitra dan atasan di organisasi kerja. Data
digunakan pada bidang manajemen SDM, seperti                  penilaian merupakan kumulasi dari total skor pada
pengukuran kebutuhan pelatihan, analisis peringkat            ketiga penilaian yang dilakukan baik itu penilaian


                                                    Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   69
                         Nofrinaldi, dkk: Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan



diri sendiri, penilaian mitra dan penilian oleh atasan.       menganggap revisi tersebut cukup adil. Dokter di
Hasil dari penilaian silang ini akan bisa mengurangi          RSJM terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan
kemungkinan terjadinya penilaian yang bias atau               dokter gigi. Pembagian jasa pelayanan yang
kecenderungan untuk menilai diri sendiri dengan               diperoleh diberikan kepada dokter spesialis dan akan
penilaian tinggi.                                             dibagikan ke anggota SMF-nya. Oleh karena itu,
      Revisi sistem pembagian jasa pelayanan                  kinerja dokter justru berhubungan dengan persepsi
berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh masing-           tentang transparansi dan waktu pembagian serta
masing karyawan di luar gaji. Persepsi tentang                persepsi secara keseluruhan. Hal tersebut
ketidakadilan revisi tersebut dikarena revisi tersebut        kemungkinan disebabkan pula karena penentuan
lebih menguntungkan sekelompok karyawan, yaitu                revisi hanya melibatkan dokter.
dokter. Persepsi individu terhadap imbalan yang                    Di samping itu, untuk meningkatkan kinerja
diterima berhubungan dengan karakteristik demografi           banyak faktor yang mempengaruhinya sistem
seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan,               pemberian jasa atau kompensasi hanya merupakan
pendidikan, masa kerja, tingkatan di dalam                    salah satu faktor yang bisa berpengaruh terhadap
organisasi tempat bekerja.1                                   kinerja seseorang sesuai dengan pendapat Steers
      Berdasarkan jenis pekerjaan, perbandingan skor          dan Porter9 yang berpendapat bahwa kompensasi
rata-rata persepsi sebelum dan setelah revisi sistem          merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
pembagian jasa pelayanan menunjukkan adanya                   kinerja.
perbedaan hasil uji statistik. Dokter menganggap                   Bagi paramedis, revisi tersebut hanya
sistem pembagian jasa pelayanan yang direvisi                 menurunkan persepsinya terhadap keadilan sistem
cukup adil, namun paramedis menganggap revisi                 pembagian jasa pelayanan, namun tidak
sistem pembagian tersebut tidak adil. Rasa keadilan           menyebabkan penurunan kinerja. Semua aspek
pada karyawan perlu diperhatikan. Henderson 1                 persepsi berhubungan dengan semua aspek kinerja
berpendapat persepsi tentang keadilan terhadap                dalam kelompok ini, namun korelasi tersebut
imbalan atau sistem pembagian jasa pelayanan                  termasuk kategori lemah. Hal tersebut berarti
yang diterima dapat berpengaruh kepada kepuasan               walaupun terjadi penurunan persepsi tidak
dan prestasi kerja karyawan dan akhirnya akan                 menyebabkan kinerja paramedis menurun secara
mempengaruhi kinerja organisasi. Hal tersebut                 drastis. Fenomena tersebut bisa disebabkan karena
dikarenakan kinerja organisasi tidak hanya                    penilaian dilakukan dengan penilaian sendiri,
dipengaruhi oleh kinerja dokter namun dipengaruhi             sehingga individu cenderung memberikan penilaian
oleh kinerja seluruh karyawan, baik karyawan                  yang tinggi.7
paramedis maupun karyawan lainnya.                                 Upah atau imbalan yang langsung terikat
      Kepuasan dokter terhadap revisi sistem                  dengan kinerja dapat memotivasi perbaikan dari
pelayanan telah meningkatkan kinerja dokter                   kinerja individu karyawan.10 Akan tetapi pemberian
khususnya jumlah pekerjaan dan efektivitas, serta             imbalan langsung terkait dengan kinerja juga bisa
kinerja keseluruhan. Jumlah kerja meningkat karena            mengakibatkan rusaknya motivasi kerja atau kinerja
revisi tersebut berkaitan dengan jumlah pasien yang           karyawan apabila sistem penilaian kinerja tidak adil
dilayani. Jika pasien yang dilayani semakin banyak            atau keabsahan cara penilaian kinerja yang tidak
maka insentif yang diterima dokter semakin besar.             jelas. Steers dan Porter9 menyatakan bahwa antara
Djaelani5 menemukan peningkatan kinerja dokter                usaha dan kinerja tidak selalu mempunyai hubungan
spesialis di RSPKT Bontang setelah dilakukan                  sebab akibat yang pasti. Artinya kinerja individual
perubahan insentif bagi mereka. Penelitian Lanier,            dipengaruhi beberapa faktor, seperti motivasi dan
dkk., 8 menemukan bahwa dokter di Amerika                     harapan akan usaha yang dikerjakan. Hubungan
meningkat kinerjanya karena besarnya insentif yang            antara kinerja dan kepuasan dipengaruhi oleh banyak
memadai.                                                      faktor didalamnya. Sistem reward merupakan salah
      Hasil uji korelasi product moment antara semua          satu faktor yang mempengaruhi kinerja.
aspek persepsi dan aspek kinerja pada seluruh
karyawan menunjukkan hasil yang signifikan. Pada              KESIMPULAN DAN SARAN
kelompok dokter secara keseluruhan persepsi                   Kesimpulan
terhadap sistem pembagian jasa pelayanan                          Revisi sistem pembagian jasa pelayanan
berhubungan dengan kinerja, kecuali pada aspek                menimbulkan penurunan persepsi terhadap sistem
keadilan. Fenomena tersebut kemungkinan                       pembagian jasa pelayanan secara signifikan,
disebabkan karena belum semua dokter                          sedangkan kinerja karyawan relatif tetap. Revisi



70   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                    Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



sistem pembagian jasa pelayanan telah                   UCAPAN TERIMA KASIH
meningkatkan kinerja dokter secara signifikan                Terima kasih kepada WHO-Alliance for Health
terutama pada aspek jumlah pekerjaan dan efektivitas    Policy and Systems Research, Young Researcher
biaya, dan kinerja secara keseluruhan. Persepsi         Grants tahun 2004-2005 (YR-21) yang telah
terhadap sistem pembagian jasa pelayanan                mendanai penelitian ini.
berhubungan dengan kinerja secara signifikan dan
cukup kuat. Korelasi antara persepsi dengan kinerja     KEPUSTAKAAN
pada kelompok dokter sangat kuat, sedangkan pada        1. Henderson, R.I. Compensation Management,
kelompok paramedis kekuatan korelasi antara                 Rewarding Performance, Prentice Hall, New
persepsi dengan kinerja dalam kategori cukup kuat.          Jersey.1994.
                                                        2. Schuler, R.S., and Huber, V.L. Personal and
Saran                                                       Human Resource Management, St. Paul,
      Kepada pihak manajemen rumah sakit                    Minesota.1993.
disarankan supaya meninjau kembali revisi sistem        3. Siagian, S.P. Manajemen Sumberdaya Manusia,
pembagian jasa pelayanan, terutama peninjauan               Bumi aksara, Jakarta.2004.
dalam aspek keadilan dan transparansi dalam sistem      4. Silalahi, H.E. Hubungan Persepsi Mengenai
pembagian jasa pelayanan. Perubahan yang                    Sistim Pembagian Insentif dan Kepuasan Kerja
dilakukan haruslah dengan melibatkan perwakilan             Karyawan di RS HKBP Balige, Tesis, MMR-
setiap kelompok karyawan, serta sebelum                     UGM, Yogyakarta.1999.
diterapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu.      5. Djaelani, M. Pengaruh Sistem Insentif Jasa
Maka dengan demikian akan diharapkan                        Medik Dokter Residen/Spesialis terhadap
terbentuknya satu persepsi yang sama terhadap               Kinerja Rumah Sakit di RS Pupuk Kaltim
sistem pembagian jasa pelayanan pada seluruh                Bontang, Tesis, MMR-UGM, Yogyakarta.1999.
karyawan, sehingga tidak akan menimbulkan               6. Stearns, Sally C. Physician Responses to Fee-
masalah dengan sistem pembagian jasa pelayanan              for-Service and Capitation Payment, 1992;29:
yang diterapkan. Pihak manajemen perlu melakukan            416-25.
evaluasi secara berkala terhadap sistem pembagian       7. Ilyas, Y. Kinerja, Teori, Penilaian, dan penelitian.
jasa pelayanan yang diterapkan. Hal ini bisa                Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI,
dilakukan dengan komunikasi yang aktif dan terbuka          Depok. 2002.
dengan semua kelompok karyawan yang ada,                8. Lainer DC, Roland M, Burstin H dan Knottnerus.
dengan begitu akan diketahui diketahui aspek mana           Doctor Performance and Public Accountability,
dari ketiga aspek tersebut yang masih relevan atau          The Lancent, 2003;362, 1404-1408.
diterima semua karyawan serta akan menjadi acuan        9. Steers, R., and Porter, L.W.Motivation and Work
dalam penentuan kebijakan baru. Dapat dilakukan             Behavior, Mc Grawhill Book Company, New
penelitian lebih lanjut dalam hal kinerja dokter dan        York. 1996.
paramedis dengan metode penilaian dan instrumen         10. Dessler. Human Resource Management.
lain.                                                       Prentice – Hall, Inc.,A Simon & Schuster Com-
                                                            pany, New Jersey.1997.




                                              Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   71
                                 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                        No. 02 Juni l 2006                                              Halaman 72 - 79
                  M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito: Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya
  Artikel Penelitian




         ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA PEKARYA DENGAN
        WORK SAMPLING DI UNIT LAYANAN GIZI PELAYANAN KESEHATAN

              ANALYSIS OF THE OPTIMAL NUMBER OF SUPPORT STAFF NEEDED USING
                      WORK SAMPLING IN THE NUTRITIONAL SERVICES UNIT

                                 M.Waseso Suharyono1, Wiku B.B Adisasmito2
                                Bagian Pelayanan Kesehatan Sint Carolus, Jakarta
                                 1

                              2
                                Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
                         Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta


ABSTRACT                                                              shift kerja adalah 43,57 % dan penggunaan waktu produktif
Backgrounds: The most important components in the hospital            terhadap total waktu kegiatan dalam satu hari kerja 53,36 %.
services are human resources. Professional management is              Kegiatan langsung tenaga pekarya di layanan gizi Pelayanan
needed to determine the type as well as the quality of the            Kesehatan Sint Carolus pada waktu pagi hari 24,93%,
human resources to assure the quality productive hospital             sedangkan pada waktu kerja sore lebih rendah sebesar
services. This study aimed at finding out of the optimal number       17,94%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan waktu produktif
of support staff needed in The Nutritional Services Unit at St.       tenaga pekarya masih rendah. Berdasarkan penggunaan waktu
Carolus Health Services 2005                                          produktif dibutuhkan 8 tenaga pekarya, dan berdasarkan
Methods: This was a time motion study with work sampling              metode WISN hanya dibutuhkan 7 tenaga pekarya.
method. Samples were all workers (13 people) in The Nutritional       Kesimpulan: Jumlah optimal kebutuhan tenaga pekarya yang
Services Unit. Data were collected through observation of             dibutuhkan di Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan Sint
worker activities in The Nutritional Services Unit in 7 consecutive   Carolus sebanyak 7 orang tenaga pekarya. Hal ini menunjukkan
days (9-15 June 2005). The data were analyzed using Workload          adanya kelebihan jumlah tenaga pekarya Unit Layanan Gizi
Indicators of Staffing Need (WISN) method.                            Pelayanan Kesehatan Sint Carolus sebanyak 6 orang.
Results: The analysis showed that using productive time of
the activities time total in one working shift is 53,36% and          Kata Kunci: beban kerja, work sampling
using productive time of working hours is 43,57%. 24,93% is
used for direct activities in morning working hours and 17,94%
is used for direct activities in afternoon working hours. It was      PENGANTAR
concluded that the productive use of the support was still                 Layanan jasa Rumah Sakit (RS), merupakan
very low. Based on the use of the productive working hours,
eight people of support staff are needed, and based on the            suatu layanan masyarakat yang penting dan
WISN method, only seven people of support staff are needed.           dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tuntutan
Conclusions: The optimal number of support staff needed in            kesehatan. Banyak unsur yang berperan dan men-
The Nutritional Services Unit at St. Carolus Health Services is       dukung berfungsinya operasional RS. Salah satu unsur
seven people. This means that there are an excessive number
of support staff i.e. six people.                                     utama pendukung tersebut adalah Sumber Daya
                                                                      Manusia (SDM) yang padat karya dan berkualitas
Keywords: workload, work sampling                                     tinggi, disertai kesadaran akan penghayatan
                                                                      pengabdian kepada kepentingan masyarakat
ABSTRAK                                                               khususnya dalam pemenuhan kebutuhan layanan
Latar Belakang: Sumber daya manusia merupakan salah satu              kesehatan. Unit Layanan Gizi RS yang merupakan
komponen penting dalam pelayanan rumah sakit. Manajemen
profesional sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas
                                                                      salah satu unit penunjang umum, juga memerlukan
sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan rumah                  SDM yang berkualitas untuk menjamin produksi
sakit yang berkualitas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui         layanan yang bermutu tinggi. Perencanaan SDM atau
jumlah optimal kebutuhan tenaga pekarya di Unit Layanan Gizi          menurut beberapa referensi disebutkan sebagai
Pelayanan Kesehatan Sint Carolus tahun 2005.                          manajemen personalia,1,2 dikaitkan dengan rencana
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode work sampling. Sampel penelitian adalah            strategis RS, sehingga kajian terhadap jumlah personil
seluruh pekerja (13 orang) di Unit Layanan Gizi Pelayanan             pendukung yang diperlukan sejalan dengan arah
Kesehatan Sint Carolus. Pengumpulan data dilakukan melalui            perencanaan pengembangan bisnis satuan kerja unit
pengamatan terhadap kegiatan pekerja di Unit Layanan Gizi             layanan gizi. Hasil kajian akan didapatkan kuantitas,
Pelayanan Kesehatan Sint Carolus selama 7 hari berturut-turut
(9-15 Juni 2005). Data dianalisis dengan menggunakan metode
                                                                      kualitas, dan alokasi penempatan personil yang
Workload Indicators of Staffing Need (WISN).                          diperlukan. Perencanaan ketenagaan tersebut juga
Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa produktifitas atau            menganalisis job title, job description, job spesification
penggunaan waktu produktif terhadap waktu kerja dalam satu            yang tetap dan optimal. 3



72   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                      Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



     Salah satu temuan saat melaksanakan residensi        kerja sore. Dari masing-masing data yang
di Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus     terkelompok tersebut dikalikan lima karena
(PKSC) tersebut pada pertengahan Desember 2004            pengamatan dilakukan setiap lima menit. Akhirnya
sampai dengan akhir Januari 2005 bahwa berdasarkan        didapatkan data jumlah waktu dalam menit dari
informasi data wawancara dan penelusuran dokumen,         masing-masing pola kegiatan tersebut di atas terbagi
didapatkan jumlah tenaga pelaksana di unit tersebut       dalam kelompok waktu kerja pagi dan sore. Segera
dirasakan berlebih. Salah satu kategori tenaga yang       didapatkan data jumlah waktu produktif tenaga
dirasakan berlebihan tersebut adalah tenaga pekarya       pekarya. Selanjutnya, data waktu kerja produktif
(15,6% dari total jumlah tenaga di unit layanan gizi).    bersama dengan data-data sekunder yang telah
Adapun jumlah keseluruhan tenaga penunjang umum           disebutkan di atas dimasukkan ke dalam rumus
RS pada kategori tenaga pekarya tersebut termasuk         perhitungan jumlah tenaga dari Workload Indicators
didalamnya sebesar 53,31% (tahun 2005). Besarnya          of Staffing Need (WISN). 4 Langkah perhitungan
jumlah tenaga penunjang umum ini berdampak                kebutuhan tenaga berdasarkan WISN ini meliputi 5
langsung terhadap beban biaya personel yang               langkah, yaitu5:
mencapai 47% dari total biaya operasional (tahun 2005).   1. Menetapkan waktu kerja tersedia
     Kondisi ini yang mendasari penelitian untuk          2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM yang
mengkaji jumlah optimal kebutuhan tenaga pekarya              dihitung
khususnya di unit layanan gizi. Di samping itu,
                                                          3. Menyusun standar beban kerja
manajemen PKSC belum pernah melaksanakan
                                                          4. Menyusun standar kelonggaran
kajian kebutuhan jumlah tenaga khususnya tenaga
                                                          5. Menghitung kebutuhan tenaga perunit kerja.
penunjang umum berdasarkan beban kerja nyata.
                                                               Adapun rumus waktu kerja tersedia yaitu:
BAHAN DAN CARA PENELITIAN
     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif           Waktu kerja tersedia = (A – (B+C+D+E)) X F
dengan menggunakan metode work sampling.                  A   = Hari kerja (6 hari kerja/minggu)
Penelitian bertujuan untuk mengetahui jumlah opti-        B   = Cuti tahunan
mal kebutuhan tenaga pekarya yang sesuai dengan           C   = Pendidikan dan pelatihan
kegiatan sesungguhnya di Unit Layanan Gizi PKSC           D   = Hari libur nasional
tahun 2005.                                               E   = Ketidakhadiran kerja (sesuai data rata-rata
     Penelitian dilakukan selama tujuh hari mulai 9             ketidakhadiran kerja selama kurun waktu satu
Juni – 15 Juni 2005. Sebagai populasi penelitian                tahun, karena alasan sakit, tidak masuk kerja
adalah seluruh tenaga pekarya yaitu sebanyak 13                 dengan atau tanpa pemberitahuan atau izin).
orang di Unit Layanan Gizi PKSC. Pengumpulan data         F   = Waktu kerja (waktu kerja dalam satu hari
dibagi menjadi data primer yang dikumpulkan melalui             adalah 7 – 8 jam)
pengamatan langsung terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh tenaga pekarya selama jam kerja dan             Beban kerja masing-masing kategori SDM di
data sekunder yang diperoleh melalui data yang            unit kerja RS meliputi:
berasal dari Unit Layanan Gizi PKSC.                      1. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh
     Pengamatan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga              masing-masing kategori tenaga
pengamat yang sudah dilatih sebelumnya.                   2. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk
Pencatatan hasil pengamatan yang dilakukan                     menyelesaikan tiap kegiatan pokok
selama tujuh hari kerja penuh dicatat di dalam            3. Standar beban kerja per satu tahun masing-
instrumen pengumpulan data yaitu formulir pen-                 masing kategori SDM
catatan kegiatan tenaga pekarya. Pengamatan dan
pencatatan dilakukan setiap lima menit selama                  Dari hasil perhitungan didapatkan hasil jumlah
waktu kerja dalam satu hari terhadap seluruh tenaga       optimal tenaga pekarya yang dibutuhkan. Untuk
pekarya yang bekerja pada hari itu.                       mempertajam perhitungan jumlah tenaga pekarya
     Setiap hari setelah pencatatan selesai, segera       tersebut, maka penelitian ini juga menghitung jumlah
dilakukan analisis data. Pertama dengan menge-            optimal kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan
                                                          penggunaan waktu produktif tenaga pekarya terhadap
lompokkan pola kegiatan atas kegiatan langsung,
                                                          jumlah tenaga pekarya yang ada saat ini. 6,7,8
kegiatan tidak langsung, kegiatan lain produktif,
                                                          Penggabungan kedua pendekatan perhitungan di atas,
kegiatan lain tidak produktif, dan kegiatan pribadi.
                                                          didapatkan jumlah tenaga pekarya yang optimal.
Kemudian rekapitulasi data waktu kegiatan tersebut
dikelompokkan lagi pada waktu kerja pagi dan waktu



                                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   73
                   M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito: Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                                 kegiatan-kegiatan tersebut tetap bermanfaat bagi
1. Jumlah Waktu Setiap Pola Kegiatan                            pengembangan atau kepentingan tenaga yang
     Tenaga Pekarya                                             bersangkutan maupun unit satuan kerja. Penelitian
     Pengamatan terhadap penggunaan waktu pada                  ini, tidak memasukkan penggunaan waktu kegiatan
setiap pola kegiatan tenaga didahului dengan                    lain yang produktif tersebut ke dalam kelompok
mencermati karakteristik seluruh kegiatan yang                  kegiatan produktif yang terdiri dari kegiatan langsung
berhasil diamati dan kemudian dikelompokkan ke                  dan kegiatan tidak langsung, dengan maksud untuk
dalam masing-masing pola kegiatan.9 Banyaknya                   mendapatkan hasil pengamatan yang lebih tajam
kelompok pola kegiatan tersebut dapat bervariasi dan            tentang penggunaan waktu produktif yang
dikombinasikan, sesuai dengan kebutuhan                         sesungguhnya atau yang berhubungan langsung
ketajaman penelitian yang diperlukan.6 Kelompok                 dengan proses produksi layanan Rowland 1980.10, 11
kegiatan yang diamati tersebut terdiri dari kegiatan                   Selanjutnya dengan mendapatkan besaran
langsung, kegiatan tidak langsung, kegiatan                     waktu kerja produktif tenaga pekarya tersebut, akan
nonproduktif dan kegiatan pribadi.6 Penelitian ini              dapat menghitung jumlah kebutuhan optimal tenaga
mengembangkan atau menambahkan satu kelompok                    pekarya berdasarkan rumus perhitungan WISN.4
kegiatan pengamatan lagi, yaitu kegiatan lain yang                     Dari hasil penelitian selama tujuh hari di Unit
produktif. Kegiatan lain yang produktif ini, mengamati          Layanan Gizi PKSC, didapatkan jumlah waktu setiap
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pekarya             pola kegiatan tenaga pekarya menurut waktu tugas
yang tidak berhubungan langsung atau berdampak                  seperti dalam Tabel 1.
langsung terhadap proses produksi layanan, tetapi

                                  Tabel 1. Jumlah Waktu Kegiatan Tenaga Pekarya
                             dalam Tujuh Hari Kerja di Unit Layanan Gizi PKSC Tahun 2005

                                                                               Hari Kerja
                                     Kegiatan                          Pagi                 Sore
                                                                   f          %         f          %
                       Langsung
                       - Menerima bahan makanan mentah              350        2,60      105        0,99
                       - Membersihkan bahan makanan                1400       10,39      805        7,65
                       - Mengolah bahan makanan                    1610       11,94      980        9,30
                       Subtotal                                   3.360       24,93    1.890       17,94
                       Tidak Langsung
                       - Mendistribusikan makanan siap olah         770        5,71      840        7,97
                       - Membersihkan alat masak/ makan           1.610       11,95    1.960       18,60
                       - Membersihkan ruang kerja                 1.050        7,79      805        7,64
                       - Menempel etiket menu                       280        2,08      245        2,33
                       Subtotal                                   3.710       27,53    3.850       36,54
                       Kegiatan lain yang
                       Produktif
                       - Diskusi                                    280        2,07       0            0
                       - Pembinaan                                1.155        8,57     140         1,33
                       - Membaca buku ilmiah gizi                   245        1,82     105         0,99
                       Subtotal                                   1.680       12,46     245         2,32
                       Kegiatan lain yang tidak
                       Produktif
                       - Istirahat                                1.190        8,83    1.085       10,30
                       - Mengobrol                                1.155        8,57      980        9,30
                       - Menonton TV                                245        1,82      665        6,31
                       Subtotal                                   2.590       19,22    2.730       25,91
                       Kegiatan pribadi
                       - makan / minum                            1.295        9,62      455        4,32
                       - Sembayang / mandi                          840        6,24    1.365       12,97
                       Subtotal                                   2.135       15,86    1.820       17,29
                                      TOTAL                      13.475        100    10.535         100
                     f = frekuensi, jumlah kegiatan dalam satuan menit.




74   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                          Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



     Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa                       pencucian alat masak/makan serta kegiatan
kegiatan langsung tenaga pekarya di Unit Layanan                    mendistribusikan bahan makan mentah maupun
Gizi PKSC, terbanyak pada waktu kerja pagi                          makanan siap saji tidak dapat diselesaikan secara
(24,93%), waktu kerja sore lebih rendah (17,94%).                   keseluruhan pada waktu kerja pagi, walaupun
     Pada waktu kerja pagi kegiatan langsung yang                   kegiatan pengolahan bahan makanan menjadi siap
dilakukan oleh tenaga pekarya mempunyai kategori                    saji dapat diselesaikan pada waktu kerja pagi.
yang berkaitan langsung dengan kegiatan pokok unit                        Kegiatan lain yang porduktif dilakukan tenaga
layanan gizi. Pada waktu kerja pagi, kegiatan                       pekarya pada waktu kerja sore hari persentasenya
langsung tenaga pekarya mencakup kegiatan                           jauh lebih rendah daripada waktu kerja pagi hari, yaitu
menerima bahan makanan mentah, membersihkan                         menjadi sebesar 2,33 %. Hal ini disebabkan karena
bahan makanan, dan mengolah bahan makanan.                          sebagian besar kategori kegiatan ini sebagian besar
     Kegiatan langsung tenaga pekarya pada waktu                    dialokasikan pada waktu kerja pagi hari berhubung
kerja sore hari secara umum mengalami penurunan                     tenaga pembimbing atau pembina lebih banyak
persentasenya dibandingkan dengan kegiatan                          bekerja pada waktu kerja pagi hari.
langsung tenaga pekarya pada waktu kerja pagi hari.                       Kegiatan lain yang tidak produktif tenaga pekarya
Salah satu alasan sebab penurunan tersebut karena                   pada waktu kerja sore hari ternyata meningkat
sebagian besar pesanan menu sore dan malam hari                     persentasenya sebesar 5,40% dari kegiatan yang
sudah disiapkan oleh tenaga pekarya yang bekerja                    sama pada waktu kerja pagi hari. Hal ini disebabkan,
pada waktu kerja pagi hari. Pada waktu kerja sore,                  setelah tenaga pekarya dapat menyelesaikan
kegiatan langsung tenaga pekarya meliputi menerima                  kegiatan sisa pencucian alat masak atau makan,
bahan makanan mentah, membersihkan bahan                            serta distribusi bahan makan siap saji, maka mereka
makanan dan mengolah bahan makanan.                                 memilki banyak waktu luang sampai jam pulang
     Kegiatan tidak langsung tenaga pekarya pada                    kerja.
waktu kerja sore persentasenya lebih tinggi daripada                      Bila digambarkan dalam diagram maka kegiatan
waktu kerja pagi, yaitu meningkat sebesar 3,8 %.                    tenaga pekarya pada pagi hari dan sore hari selama
Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan                   tujuh hari kerja dapat dilihat pada Diagram 1 dan 2.



                                                                                       Kegiatan
                  4000                                                                 Langsung
                  3500
                                                                                       Kegiatan Tidak
                  3000                                                                 Langsung
                  2500           3360     3710                                         Kegiatan Lain
                  2000                                                                 Produktif
                  1500
                                                  1680      2590   2135                Kegiatan Lain
                  1000                                                                 Tidak Produktif
                   500
                                                                                       Kegiatan Pribadi
                      0
                                          Jumlah (menit)


                        Diagram 1. Kegiatan Pagi Hari Tenaga Pekarya dalam Tujuh Hari Kerja
                                       di Unit Layanan Gizi PKSC, Tahun 2005



                                                                                       Kegiatan
               4000
                                                                                       Langsung
               3500
                                                                                       Kegiatan Tidak
               3000
                                                                                       Langsung
               2500                     3850
                                                                                       Kegiatan Lain
               2000                                        2730                        Produktif
               1500
                               1890                                1820                Kegiatan Lain
               1000                                                                    Tidak Produktif
                500                                                                    Kegiatan Pribadi
                                                 245
                    0
                                        Jumlah (menit)

                        Diagram 2. Kegiatan Sore Hari Tenaga Pekarya dalam Tujuh Hari Kerja
                                       di Unit Layanan Gizi PKSC, Tahun 2005




                                                         Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   75
                   M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito: Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya



     Pada waktu kerja pagi terdiri dari kegiatan                   satu komponen yang harus dihitung lebih dahulu
langsung 24,93%, kegiatan tidak langsung 27,53%,                   adalah besarnya penggunaan waktu produktif
kegiatan lain produktif 12,46%, kegiatan lain tidak                tenaga yang bersangkutan.4 Waktu produktif
produktif 19,22%, dan kegiatan pribadi 15,86%.                     dipakai untuk menghitung besarnya standar
     Pada waktu kerja sore hari, kegiatan langsung                 beban kerja yaitu dengan membagi waktu kerja
17,94%, kegiatan tidak langsung 36,54%, kegiatan                   tersedia dengan rata-rata waktu produktif yang
lain produktif 2,32%, kegiatan lain tidak produktif                diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan
25,91%, dan kegiatan pribadi 17,29%.                               produk layanan. Selanjutnya untuk menghitung
                                                                   jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah dengan
2.   Penggunaan Waktu Produktif                                    mengukur waktu kerja produktif yang harus
     Penggunaan waktu produktif tenaga pekarya                     dilaksanakan12, kemudian dengan mentransfer
pada waktu kerja pagi dan sore sebesar 1.830 menit                 atau memproyeksikan beban waktu kerja
atau 53,36% dari jumlah keseluruhan waktu kegiatan                 produktif tersebut kepada jumlah tenaga yang
dalam satu hari kerja, seperti disajikan dalam Dia-                nyata/terkini, didapatkan jumlah optimal
gram 3.                                                            kebutuhan tenaga.6
     Penggunaan waktu produktif/kerja produktif                         Produktivitas tenaga kerja tidak mungkin
tenaga pekarya dalam satu shift kerja terhadap                     mencapai 100%, karena adanya faktor kelelahan
waktu kerja tersedia sebesar 43,57%, seperti                       dan kejenuhan dari tenaga kerja tersebut sebesar
disajikan pada Diagram 4.                                          15%, sehingga produktivitasnya hanya 85%,12
                                                                   sedangkan menurut International Labour Orga-



                      1900
                                                                                          53,36 % Waktu
                      1800
                                            1830                                          Produktif
                      1700
                                                         1600                             46,64 % Waktu
                      1600
                                                                                          Kegiatan Lain
                      1500
                      1400
                                         Jumlah (menit)

             Diagram 3. Penggunaan Waktu Produktif terhadap Total Waktu Kegiatan Tenaga Pekarya
                          dalam Satu Hari Kerja di Unit Layanan Gizi PKSC, Tahun 2005




                     200
                                                                                      43,57 % Waktu
                                                                                      Produktif
                     150
                                      183          160                                38,09 % Waktu
                     100
                                                                                      Kegiatan Lain
                                                           77
                       50                                                             18,34 % Sisa
                                                                                      Waktu Tidak
                        0                                                             Terpakai
                                        Jumlah (menit)

           Diagram 4. Penggunaan Waktu Produktif terhadap Waktu Kerja Tersedia Per Tenaga Pekarya
                          dalam Satu Shift Kerja di Unit Layanan Gizi PKSC, Tahun 2005


3.    Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga                           nization (ILO)13 faktor minimal kelonggaran
      Pekarya                                                       tenaga kerja yang mencakup keletihan dan
a.    Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga pekarya                   kejenuhan, untuk pria mencapai 9% sedangkan
      berdasarkan pengamatan terhadap pengguna-                     untuk wanita 11%. Tenaga kerja dianggap
      an waktu produktif.                                           produktif bila mampu menyelesaikan 80% dari
      Untuk dapat menghitung jumlah tenaga yang                     beban tugasnya.6
      dibutuhkan dalam suatu unit kerja, maka salah


76   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



Penggunaan waktu produktif tenaga pekarya                yang sama dengan beberapa penelitian yang telah
terhadap seluruh jumlah waktu kegiatan yang              dilakukan sebelumnya10,11,14 Ketiga penelitian
telah dilakukan dalam satu hari kerja adalah             tersebut juga mengukur waktu kerja produktif dari
sebesar 53,36%. Kenyataan tenaga pekarya                 tenaga yang diamati. Yang membedakan dengan
yang sekarang berjumlah 13 orang, sehingga               penelitian ini adalah dalam penggunaan rumus
berdasarkan konsep Hellwig12 dibutuhkan tenaga           perhitungan jumlah kebutuhan tenaga. Ketiga
pekarya sebanyak 8,1 orang. Berdasarkan                  penelitian tersebut menggunakan rumus menurut
konsep ILO 13 dibutuhkan tenaga pekarya                  Gillies (1989), rumus Nina (1990), dan rumus
sebanyak 7,7 orang, sedangkan berdasarkan                Lokakarya Depkes RI (1989). Ketiga rumus ter-
konsep Ilyas 6 dibutuhkan tenaga pekarya                 sebut dirancang khusus untuk menghitung
sebanyak 8,6 orang. Rata-rata kebutuhan                  kebutuhan tenaga paramedis dan medis, tetapi
tenaga pekarya berdasarkan penggunaan waktu              lebih sering untuk pengukuran kebutuhan tenaga
produktif terhadap total waktu kegiatan pekarya          perawat, karena pengukuran beban kerja
adalah sebanyak 8,1 orang.                               berdasarkan asuhan keperawatan yang mereka
      Penggunaan waktu produktif bekerja per             lakukan lebih jelas batasannya berdasarkan
satu tenaga pekarya terhadap waktu kerja                 standar operasi prosedur, sehingga hasil peng-
tersedia per satu shift kerja dalam satu hari            ukurannya lebih mudah dilakukan, sedangkan
kerja adalah sebesar 43,57 %. Waktu kerja                penelitian ini yang menggunakan rumus WISN
produktif satu orang tenaga pekarya per satu             menurut Shipp4 harus mengukur volume beban
shift atau satu hari kerja sebesar 1.830 menit           kerja dan standar beban kerja tenaga penunjang
dibagi 10 orang tenaga pekarya yang diamati              di luar tenaga medis atau paramedis, yaitu dalam
setiap hari pengamatan, yaitu sebesar 183                hal ini tenaga pekarya.
menit. Waktu kerja tersedia bagi tenaga                        Penelitian lain yang pernah dilakukan dan
pekarya dalam satu hari kerja adalah sebesar             mempunyai kemiripan dengan penelitian ini
7 jam atau 420 menit, sehingga rata-rata peng-           dalam hal konsep dasar perhitungan beban kerja
gunaan waktu kerja produktif per hari adalah             tenaga yang diamati adalah penelitian menurut
                                                         Persi.15 Perbedaannya adalah bahwa penelitian
sebesar 43,57 %. Pola kegiatan waktu produktif
                                                         Persi15 tersebut menggunakan tehnik time study,
tenaga pekarya hasil penelitian ini dapat
                                                         karena mengamati kegiatan tenaga analis yang
dikatakan masih rendah.6,12,13
                                                         mempunyai siklus kerja yang pendek dan
      Rendahnya tingkat produktivitas tenaga
                                                         berulang-ulang, sehingga lebih tepat dalam
pekarya ini dapat juga dikatakan masih lebih
                                                         pengamatan waktu kerja tenaga dalam satu
rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian
                                                         garis pendek proses produksi layanan secara
Gempari11 di RS Islam Jakarta dengan metode
                                                         individual. Penelitian Persi15 tersebut lebih
penelitian yang sama, didapatkan hasil waktu
                                                         menggambarkan pengamatan pada tenaga
kegiatan produktif perawat sebesar 60,1%
                                                         secara individual bukan secara berkelompok
(kegiatan langsung ditambah kegiatan tidak               seperti pada penelitian dengan work sampling,
langsung), kegiatan lain yang produktif 3,9%,            sehingga salah satu keunggulan teknik work
kegiatan lain yang tidak produktif 29% dan               sampling adalah kemampuan untuk
kegiatan pribadi 7%.                                     mendapatkan informasi atau gambaran umum
      Berdasarkan konsep Hellwig12 proyeksi              pola kegiatan yang ada secara cepat dan
besaran penggunaan waktu produktif sebesar               dengan biaya yang relatif lebih hemat.
43,57% terhadap jumlah tenaga pekarya yang ada                 Dengan mengetahui besaran penggunaan
sekarang, jumlah optimal kebutuhan tenaga                waktu produktif tenaga pekarya dapat disusun/
tersebut hanya sebanyak 6,7 orang. Menurut ILO13         ditetapkan jumlah tenaga pekarya yang
jumlah optimal tenaga yang dibutuhkan hanya 6,2          sesungguhnya yang dibutuhkan 6, 7,16,17 di Unit
orang dan berdasarkan konsep Ilyas6 hanya                Layanan Gizi PKSC dalam rangka upaya
dibutuhkan 7,1 orang, sehingga rata-rata jumlah          peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna-
kebutuhan optimal tenaga pekarya berdasarkan             an SDM, khususnya tenaga pekarya, seperti
kedua pendekatan besaran penggunaan waktu                dijelaskan pada Tabel 2.
produktif di atas sebanyak 7,4 atau 8 orang.                   Berdasarkan pendekatan penggunaan
      Penelitian ini menggunakan teknik work             waktu produktif tenaga pekarya dalam melak-
sampling, yaitu kajian terhadap pola kegiatan            sanakan atau menyelesaikan beban kerjanya,
tenaga yang diamati dan dicatat secara random            dibutuhkan delapan orang.
atau acak. Penelitian ini menggunakan teknik


                                          Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   77
                   M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito: Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya



              Tabel 2. Kebutuhan Jumlah Tenaga Pekarya Berdasarkan Penggunaan Waktu Produktif
                                     di Unit Layanan Gizi PKSC, Tahun 2005

                 Penggunaan            Jumlah            Jumlah Kebutuhan Tenaga
               waktu produktif         tenaga
                                                                                             Rata-rata
                terhadap total           saat         Hellwig 12        I L O 13   Ilyas 6
               waktu kegiatan             ini

                   53,36 %                               8,1              7,7       8,6         8,1

                  Penggunaan
                waktu produktif
                                         13            Hellwig           ILO       Ilyas
                terhadap waktu
                 kerja tersedia

                   43,57 %                               6,7              6,2       7,1         6,7

                              Rata-Rata Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya                      7,4 atau 8



b.    Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga pekarya                    krusial bila dikaitkan dengan realisasi
      berdasarkan indikator beban kerja (Metode                      komponen biaya personel di unit layanan gizi
      WISN).                                                         tersebut untuk kurun waktu April 2004 sampai
      Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga ber-                       dengan Maret 2005 yaitu sebesar 47% dari to-
      dasarkan rumus WISN, sesuai dengan tahap-                      tal biaya untuk kurun waktu yang sama. Tenaga
      an langkahnya adalah:                                          pekarya di unit layanan gizi tersebut mempuyai
      1. Waktu kerja tersedia dalam satu tahun bagi                  proporsi sebesar 16% dari total tenaga di unit
           tenaga pekarya adalah sebesar 1.820                       yang sama, hal ini dapat diargumentasikan
           menit/tahun.                                              bahwa tenaga pekarya di unit gizi tersebut
      2. Subunit kerja tenaga pekarya adalah unit                    berkontribusi sebesar 16% terhadap total biaya
           layanan gizi PKSC                                         personel di unit yang sama pada kurun waktu
      3. Standar beban kerja dalam satu tahun                        yang sama. Dengan menggunakan jumlah op-
           didapatkan sebesar 91.000 porsi makanan/                  timal tenaga pekarya di unit layanan gizi sesuai
           tahun                                                     hasil penelitian yaitu sebesar tujuh orang, maka
      4. Gambaran kelonggaran tenaga pekarya                         dapat diargumentasikan bahwa manajemen
           dalam satu tahun didapatkan 0,074                         akan melakukan penghematan atau efisiensi
      5. Jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah                        biaya sebesar 8%, dalam hal ini, argumentasi
           total kuantitas produk layanan yaitu                      tersebut didasarkan hanya pada analisis biaya
           489.203 porsi makanan dalam satu tahun,                   personel saja, di Unit Layanan Gizi PKSC.
           dibagi dengan 91.000 porsi makanan
           pertahun, ditambah dengan 0,074, dan                  KESIMPULAN DAN SARAN
           didapatkan hasil sebesar 6                            Kesimpulan
                                                                      Kegiatan langsung tenaga pekarya di Unit
           Berdasarkan perhitungan rumus WISN,                   Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus
      dibutuhkan jumlah optimal tenaga pekarya                   pada waktu pagi hari 24,93%, sedangkan pada waktu
      sebesar 6 orang. Berdasarkan kedua                         kerja sore lebih rendah sebesar 17,94%.
      pendekatan perhitungan yang sudah dijelaskan               Produktivitas atau penggunaan waktu produktif
      di atas, jumlah optimal kebutuhan tenaga                   terhadap waktu kerja dalam satu shift kerja adalah
      pekarya adalah sebesar 7 orang.                            43,57% dan penggunaan waktu produktif terhadap
           Saat ini jumlah tenaga pekarya yang                   total waktu kegiatan dalam satu hari kerja 53,36%.
      bertugas di Unit Layanan Gizi PKSC berjumlah                    Jumlah optimal kebutuhan tenaga pekarya
      13 orang, sehingga perlu diupayakan lebih lanjut           berdasarkan pendekatan perhitungan penggunaan
      mengenai pemindahan dan penempatan                         waktu kerja produktif dan berdasarkan perhitungan
      kelebihan tenaga pekarya tersebut. Inefisiensi             rumus WISN adalah sebanyak tujuh orang tenaga
      atau pemborosan penggunaan tenaga pekarya                  pekarya.
      di unit layanan gizi tersebut, akan sangat terasa




78   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                   Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



Saran                                                  7.    Martoyo, S. Manajemen Sumber Daya Manusia.
     Hasil penelitian dengan metode work sampling,           BPPE, Yogyakarta. 2000; 4: 298.
sebaiknya dilakukan ulang secara berkala dan           8.    Sinungan, M. Produktivitas Dan Bagaimana.
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan          Bumi Aksara, Jakarta. 2003; 5: 154.
gambaran sesungguhnya terhadap pola penggunaan         9.    Barnes, R.M. Motion and Time Study Design
waktu kegiatan/kerja tenaga yang diamati dan                 and Measurement of Work. John Wiley &
meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya                    Sons,Inc. 1980; 7: 659.
produktivitas tenaga pekarya. Untuk mengurangi bias    10.   Achmad, K. Analisis Jumlah Kebutuhan
dari hasil pengamatan kegiatan, waktu penelitian             Tenaga Keperawatan di Puskesmas dengan
sebaiknya dilakukan lebih dari tujuh hari. Karena            Tempat Tidur Perawatan Dinas Kesehatan
mungkin saja ada kegiatan yang tidak terpantau dan           Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
tercatat.                                                    Tesis.1998: 89.
     Dengan didapatkannya hasil perhitungan            11.   Gempari, R. Analisis Pola Waktu Kerja
jumlah tenaga pekarya sebanyak tujuh orang,                  Produktif Pada Unit Rawat Inap RS Islam
sebaiknya dapat dijadikan bahan pertimbangan                 Jakarta.Tesis. 1993: 89.
manajemen RS untuk segera mengambil kebijakan          12.   Hellwig, K. Sepuluh Langkah Menuju
yang sesuai.                                                 Pengukuran Hari Kerja Yang Berhasil Dalam
                                                             Mengelola Waktu. A.Dale Timpe-PT
KEPUSTAKAAN                                                  Elekkomputindo. Jakarta. 1991; 380.
1. Dessler, G. Manajemen Personalia. Ed. 3.            13.   International Labour Organization (ILO).
   Penerbit Erlangga. 1984; 3: 697.                          Penelitian Kerja dan Produktifitas. Erlangga,
2. Handoko, H. Manajemen Personalia Dan                      Jakarta. 1986; 2: 54.
   Sumber Daya Manusia. BPFE, Yogyakarta.              14.   Sariasih, A. Analisis Jumlah Kebutuhan
   1996; 2: 258.                                             Tenaga Keperawatan di Instalasi Rawat Inap
3. Aditama, T.Y. Manajemen Administrasi RS.                  RS kanker Dharmais. Jakarta. Tesis. 1996.
   Ed.2. Universitas Indonesia. Jakarta. 2002: 371.    15.   Persi, Faadly. Analisis Kebutuhan Tenaga
4. Shipp, P.J. Workload Indicators of Staffing Need          Analis Berdasarkan Beban Kerja di Unit
   (WISN). Manual for Implementation. Initiatives.           Laboratorium Klinik RS Santo Borromeus
   Inc, Boston USA. 1998; 1: 165.                            Bandung. Tesis. 2000.
5. Departemen Kesehatan RI. Statistik RS di In-        16.   Niebel, B.W. Motion And Time Study. Ed. 7.
   donesia: Ketenagaan. 2004.                                Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois. 1982:
6. Ilyas, Y. Perencanaan Sumber Daya Manusia                 756.
   Rumah Sakit. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan         17.   Ravianto, J. Produktifitas Dan Manusia Indone-
   FKM UI. Depok. 2000; 1: 163.                              sia. Ed. 1. Sarana Informasi Usaha dan
                                                             Produktifitas, Jakarta. 1985; 150.




                                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   79
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                           No. 02 Juni l 2006                                               Halaman 80 - 86
                             Retno Wahyu Gayatri, dkk: Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis
 Artikel Penelitian




               ANALISIS PEKERJAAN PEGAWAI BAGIAN TEKNIS
               BALAI LABORATORIUM KESEHATAN SEMARANG
         SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

        JOB ANALYSIS OF TECHNICAL OFFICERS AT OFFICE OF HEALTH LABORATORY FOR
                          DEVELOPING EDUCATION AND TRAINING

               Retno Wahyu Gayatri 1, Chriswardani Suryawati 2, L. Ratna Kartikawulan                                 2

                                 1
                                   Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
                   2
                     Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro,
                                          Semarang, Jawa Tengah


ABSTRACT                                                            76 orang, 42 orang (56%) adalah tenaga teknis dan 34 orang
Background: Office of Health Laboratory Jawa Tengah                 (44%) tenaga non teknis (administrasi). Tenaga teknis di BLK
Province in Semarang has 76 employees, which consists of            Semarang terdiri dari 4 jenis yaitu Pengawas Kesehatan,
42 (56%) technical officers (health controller, analyst,            Pelaksana Analis, Pengawas Farmasi dan Pelaksana
pharmacy controller, and health personnel) and 34 (46%) non-        Kesehatan. Selama ini belum pernah dilakukan analisis pekerjaan
technical or administrative officers. According to Local            yang menghasilkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan tenaga
Regulation of Central Java Province No. 1/2000, as a functional     teknis. Dengan adanya analisis pekerjaan diharapkan setiap
institutions under Office of Ministry of Health Central Java        pegawai mendapatkan tugas pokok dan fungsi sesuai
Province, job analysis (job description and job specification)      pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki dan dapat direncanakan
should be developed according to identify education and             pendidikan dan pelatihan mereka.
training program to promote the technical officers skills.          Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Methods: This research was descriptive case study in 2003.          Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi
The objectives of this study were described characteristics         dengan check list dan studi dokumen/data sekunder. Responden
of technical officers based on educational background,              penelitian adalah 10 orang tenaga Pengawas Kesehatan, 5
knowledge and proficiency of technical skills in performing         orang tenaga Pelaksana Analis, 1 orang tenaga Pengawas
job. Interview and observation was conducted to explore job         Farmasi dan 2 orang tenaga Pelaksana Kesehatan. Sebagai
description and job specification of 10 health controller, 5        responden triangulasi adalah Kepala Balai Laboratorium
analyst, 1 pharmacy controller and 2 health personnels. Cross       Kesehatan, Kepala Sub Bag TU dan 3 orang Kepala Seksi
The validation of the data was conducted by interviewed head        (Kimia, Mikrobiologi dan Patologi).
manager, head of administrative affairs and 3 head of divison       Hasil: Pengawas Kesehatan bertugas mengkoordinasikan
(Chemical, Microbilogy and Pathology).                              semua kegiatan pemeriksaan laboratorium di bidang teknis dan
Results: Health controllers coordinate all laboratory               administrasi pada Seksi Patologi, Mikrobiologi dan Kimia.
observation both technical and administrative activities in 3       Pelaksana Analis bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan
division. Analyst examines all laboratory tests in 3 divisions.     laboratorium pada ketiga seksi dan bertanggung jawab atas
The pharmacy responsible to the validity of laboratory test         hasil pemeriksaan laboratorium. Pengawas Farmasi bertugas
result in chemical division. Health personnel’s help analyst to     mengkoordinasikan semua kegiatan pemeriksaan laboratorium
perform laboratory test in pathology and chemical division. Job     di Seksi Kimia. Pelaksana Kesehatan bertugas membantu
relations in this office were vertical and horizontal approach.     Pelaksana Analis dalam melakukan pemeriksaan laboratorium
Technical officers could be injured by hazardous chemical           yang berada di Seksi Patologi dan Kimia. Hubungan kerja
and pesticide. Not all of working condition matches to the          bersifat vertikal dan horizontal. Risiko kerja yang mungkin terjadi
stipulation. Job description and specification is flexible due to   yaitu keracunan bahan kimia dan pestisida. Sebagian kondisi
the situation of the organization.                                  lingkungan kerja masih belum memenuhi persyaratan. Deskripsi
Conclusions: It is recommended to socialized job descriptions       dan spesifikasi pekerjaan empat tenaga teknis yang telah
and job specifications towards all technical officers, continuing   disusun bersifat fleksibel.
education especially SMAK/SMF/SPK, conducting technical             Saran: Deskripsi pekerjaan yang sudah disusun agar
training and improving job safety and standard of job quality.      disosialisasikan kepada tenaga teknis untuk pedoman dalam
This research should be completed research of training need         menjalankan tugas, perlu peningkatan pendidikan SMAK/SMF/
assessment and technical officer’s job burden analysis.             SPK ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, segera dilakukan
                                                                    pelatihan tenaga teknis yang belum dijalankan, perlu tindak
Keywords: job analysis, job description, job specification,         lanjut untuk menangani standar keamanan kerja dan standar
health laboratory.                                                  penyelengggaraan pemantapan mutu. Masih diperlukan
                                                                    penelitian tentang training need assessment tenaga teknis
                                                                    dan analisis beban kerja tenaga teknis.
ABSTRAK
Latar balakang: Balai Laboratorium Kesehatan Semarang               Kata kunci: analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan,
adalah UPT Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2002 mengalami               spesifikasi pekerjaan, laboratorium kesehatan.
perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sesuai
Peraturan Daerah No.1 tahun 2000. Jumlah tenaga sebanyak



80   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                    Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



PENGANTAR                                                      Unit analisis dalam penelitian ini adalah BLK
     Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang         Semarang, dengan populasi penelitian adalah semua
merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan       tenaga teknis yang berjumlah 42 orang. Subjek
yang berkewajiban memberikan pelayanan yang              penelitian adalah tenaga teknis berjumlah 18 orang
bermutu kepada para pelanggannya. Tugas ini tidak        dengan pertimbangan bahwa subjek penelitian
dapat terlaksana dengan sempurna apabila tidak           tersebut memiliki kesamaan jenis bidang pekerjaan.
didukung oleh ketersediaan sumber dana, sumber           Responden penelitian adalah 10 orang tenaga
daya manusia maupun fasilitas kerja yang memadai.        Pengawas Kesehatan, 5 orang tenaga Pelaksana
     Sejak diberlakukan desentralisasi, secara           Analis, 1 orang tenaga Pengawas Farmasi, dan 2
administratif BLK Semarang berada di bawah               orang tenaga Pelaksana Kesehatan. Sebagai
koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah          responden triangulasi adalah Kepala Balai Labo-
seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah            ratorium Kesehatan, Kepala Subbagian TU dan 3
Gubernur Jawa Tengah No. 1 tahun 2002 tanggal 2          orang Kepala Seksi. Analisis data dilakukan dengan
April 2002 Pasal 179 1 tentang Kedudukan, Tugas          mengikuti pola berfikir induktif. Data kualitatif yang
Pokok dan Fungsi BLK. Balai Laboratorium                 terkumpul diolah sesuai tujuan penelitian dan
Kesehatan (BLK) Semarang adalah UPT dinas                selanjutnya diverifikasi serta disajikan dalam bentuk
kesehatan provinsi dengan struktur organisasi terdiri    deskripsi. 3
dari satu orang kepala balai, satu orang kepala
subbagian TU dan tiga orang kepala seksi yaitu           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Seksi Mikrobiologi, Patologi dan Kimia.                       Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan
     Tenaga di Balai Lankes Semarang terdiri dari        dan pemeriksaan atas aktivitas kerja di dalam sebuah
42 orang tenaga teknis (56%) dan 34 orang tenaga         posisi serta kualifikasi (keahlian, kemampuan,
nonteknis (44%). Tenaga teknis mempunyai tugas           pengetahuan serta sifat-sifat individu lainnya) yang
memberikan pelayanan langsung kepada                     diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan.4
masyarakat di bawah koordinator ketiga seksi yang             Perilaku atau tindakan yang dapat diamati dalam
ada, sedangkan tenaga nonteknis yang bekerja di          analisis pekerjaan yaitu: elemen pekerjaan, tugas,
bidang administrasi di bawah koordinator Kepala          kewajiban, posisi, pekerjaan dan jabatan.5 Analisis
Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU). Tenaga teknis         pekerjaan mencakup tiga komponen yaitu: desksipsi
yang ada memiliki berbagai latar belakang                pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja
pendidikan setingkat SLTA (SMAK/SPK/SMF), D3             pekerjaan. 6 Tujuan analisis pekerjaan adalah
(AAK) serta S1 (dokter, biologi, teknik lingkungan       mengumpulkan jawaban atas pertanyaan: apa yang
dan apoteker). Tenaga teknis dibagi menurut bidang       dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya,
pekerjaan, yaitu pengawas kesehatan, pelaksana           kapan pekerjaan harus diselesaikan, dimana
analis, pengawas farmasi, dan pelaksana kesehatan.       pekerjaan harus dilaksanakan, bantuan/sarana
     Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan            pekerjaan apa yang diperlukan dan apa sajakah
informasi mengenai deskripsi pekerjaan dan               persyaratan yang harus dipenuhi.5 Hasil dari analisis
spesifikasi pekerjaan. yang dilakukan melalui            pekerjaan adalah deskripsi dan spesifikasi
analisis pekerjaan tenaga teknis pada BLK                pekerjaan.
Semarang, sedangkan tujuan khususnya yaitu:                   Spesifikasi (syarat) pekerjaan antara lain
1. Menyusun deskripsi pekerjaan sesuai dengan            pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tertentu
     bidang pekerjaan                                    yang berbeda-beda antara pekerjaan yang satu
2. Menyusun spesifikasi pekerjaan sesuai dengan          dengan pekerjaan yang lain. Spesifikasi pekerjaan
     standar yang ditetapkan                             adalah uraian kualitas minimum seseorang yang bisa
3. Menyusun rencana pengembangan tenaga                  diterima agar dapat menjalankan suatu pekerjaan
     teknis BLK Semarang dengan pendidikan dan           dengan baik dan kompeten, yang meliputi
     pelatihan.                                          pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
                                                         pegawai yang didasarkan pada pendidikan formal
BAHAN DAN CARA PENELITIAN                                dan pelatihan tambahan yang telah diikuti oleh
    Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang         pegawai tersebut.7
bersifat deskriptif eksploratif 2 dengan pendekatan           Proses analisis pekerjaan sebenarnya
kualitatif untuk penyusunan deskripsi pekerjaan          merupakan suatu pengumpulan data dan metode
masing-masing pegawai serta rencana pendidikan           yang biasa dipergunakan yaitu dengan menggunakan
dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya             kuesioner, menuliskan cerita singkat, pengamatan
manusia bagian teknis di BLK Semarang..                  dan wawancara.8


                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   81
                            Retno Wahyu Gayatri, dkk: Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis



     Tahap-tahap analisis pekerjaan yaitu:                    Mikrobiologi, Seksi Patologi dan Seksi Kimia serta
pengenalan organisasi dan tipe pekerjaan secara               1 orang Kasubag TU. Kepala BLK melaksanakan
umum, identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar               sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Provinsi
pertanyaan, pengumpulan dan penyempurnaan data,               Jawa Tengah dan melaksanakan tugas teknis
penyusunan deskripsi, spesifikasi dan standar                 operasional laboratorium kesehatan masyarakat dan
pekerjaan serta penerapan hasil dalam sistem                  laboratorium lingkungan.
informasi SDM.9                                                     Seksi mikrobiologi bertanggung jawab kepada
     Berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Jawa               Kepala BLK dalam hal menyiapkan bahan, rencana
Tengah No. 1 tanggal 1 April 2002 tentang                     kegiatan teknis operasional pemeriksaan
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi                   bakteriologi, parasitologi, pemeriksaan BTA yang
dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis                  berasal dari puskesmas mokroskopis di Jawa
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, susunan                 Tengah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala
Organisasi BLK Semarang terdiri dari jabatan                  BLK dan memberikan umpan balik kepada
struktural, yaitu: 1 orang Kepala BLK, 1 orang                puskesmas serta melakukan bimbingan kepada
Subbagian TU, 3 orang Kepala Seksi (Mikrobiologi,             siswa/mahasiswa yang melakukan PKL dan
Kimia dan Patologi), dan jabatan non struktural               menerima aporan kegiatan seksi mikrobiologi.
umum yang terdiri dari tenaga teknis dan tenaga                     Seksi Kimia Klinik bertanggung jawab kepada
nonteknis/administrasi.                                       Kepala BLK dalam hal menyiapkan bahan, rencana
     Tenaga teknis di BLK Semarang dibagi menjadi             kegiatan teknis operasional pemeriksaan di bidan
empat jabatan (pengawas kesehatan, pelaksana                  kimia klinik, yaitu: hematologi, serologi dan
analis, pengawas farmasi, dan pelaksana kesehatan)            immunologi, menyiapkan materi kegiatan bimbingan
yang bertugas langsung di bagian pemeriksaan                  teknis kepada laboratorium di puskesmas maupun
laboratorium dengan berbagai latar belakang                   laboratorium di kabupaten/kota serta pelaporan
pendidikan (analis kesehatan, SMAK, SPK, SMF,                 kegiatan seksi kimia klinik.
dokter, sarjana biologi, sarjana teknik lingkungan dan              Seksi Kimia bertanggungjawab kepada Kepala
apoteker). Tenaga nonteknis/administrasi adalah               BLK dalam hal menyiapkan bahan, rencana kegiatan
tenaga/pegawai yang bekerja di bagian TU.                     teknis operasional pemeriksaan di bidang kimia
                                                              klinik, meliputi pemeriksaan air dan toksikologi serta
1.  Gambaran Umum Responden Penelitian                        melakukan bimbingan kepada peserta magan dari
    Bila dibandingkan dengan standar persyaratan              intitusi pendidikan seperti: FKM, AAK/AAF/
jabatan yang ditetapkan, dari sepuluh orang                   Akafarma, SMF, SAA dan SMAK serta memberikan
pengawas kesehatan masih ada empat orang yang                 pelaporan kegiatan di seksi kimia.
belum memenuhi tingkat pendidikannya, satu orang
bertugas di seksi patologis, dua orang di seksi               3.   Hubungan Kerja
mikrobiologis dan satu orang di seksi kimia..                      Hubungan kerja vertikal dengan atasan langsung
Pendidikan mereka adalah Sekolah Menegah Analis               dalam hal konsultasi/bimbingan dalam menjalankan
Kesehatan (SMAK) sementara persyaratannya                     tugas, sedangkan hubungan horizontal dilakukan
adalah D3 Analis Kesehatan (AAK). Dari lima orang             terhadap sesama tenaga teknis dalam wujud kerja
yang bertugas sebagai pelaksana analis, hanya satu            sama dalam melaksanakan tugas/pekerjaan.
orang yang memenuhi tingkat pendidikannya yaitu               Pertemuan koordinasi dalam seksi biasanya
D3 AKK, yang lainnya berpendidikan SMAK. Satu                 dilakukan dua minggu sekali.
orang tenaga pengawas farmasi sudah mempunyai
pendidikan yang sesuai yaitu S1 apoteker. Dua or-             4.    Risiko Kerja
ang tenaga pelaksana kesehatan juga telah                           Risiko kerja yang mungkin terjadi pada tenaga
memenuhi tingkat pendidikannya yaitu SMF/SPK/                 yang bertugas pada BLK antara lain: keracunan
SMAK.                                                         bahan kimia maupun pestisida. Salah satu cara
                                                              untuk menghindari bahaya kerja yaitu setiap petugas
2.   Tata Kerja                                               harus melakukan pemeriksaan sampel di dalam
     Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang              laboratorium diwajibkan memakai sarung tangan dan
dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu             jas laboratorium, serta menjaga kebersihan ruangan
oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu: Seksi                     maupun peralatan yang dipergunakan.




82   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                         Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



5.   Kondisi Lingkungan Kerja                                 6.   Keadaan Dibandingkan dengan Standar
     Berdasarkan pengamatan dengan memakai                         Pelayanan Blk
pedoman check list disimpulkan bahwa kondisi yang                  Sebagian besar responden penelitian belum
ada di masing-masing laboratorium (patologi,                  mengikuti pelatihan baik penjenjangan maupun yang
mikrobiologi dan kimia) secara umum sudah                     berhubungan dengan tugas pegawai teknis yang
memenuhi syarat luas ruangan serta peralatan                  dipersyaratkan untuk memangku masing-masing
standar yang seharusnya ada dalam masing-masing               tugas teknisnya.
laboratorium, hanya kondisi penataan masih kurang                  Dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan
rapi (misal almari/rak penyimpanan tabung, dinding            dengan check list terhadap standar keamanan kerja,
agak kotor (kena cairan kimia, dekat dengan ruang             pengelolaan spesimen, pencatatan dan pelaporan
pencucian alat atau kamar mandi) dan tempat                   dan standar kemampuan penyelenggaraan
penyimpanan jas lab dan sarung tangan tidak rapi.             pemantapan mutu yang semuanya diperbandingkan
Ruang laboratorium kimia belum memakai AC. Selain             dengan standar pelayanan BLK. Dari semua item
itu juga petunjuk/prosedur untuk masing-masing                yang ada, yang paling banyak belum dilakukan
pemeriksaan tidak semuanya dituliskan.                        (belum ada) yaitu pada standar keamanan kerja dan
     Sebagian besar responden berharap agar kondisi           penyelengaraan pemantapan mutu.
lingkungan kerja (fisik) agar ditingkatkan bersama-
sama. Mereka juga mengharapkan adanya                         7.  Hasil Analisis Pekerjaan Tenaga Teknis BLK
hubungan kerja yang harmonis antara staf dan                      Berikut ini hasil analisis pekerjaan keempat
pimpinan, serta antara sesama rekan kerja.                    tenaga teknis di BLK Provinsi Jawa Tengah (Tabel 1).


                  Tabel 1 Deskripsi Pekerjaan Tenaga Teknis BLK Jawa Tengah di Semarang


                Pengawas Kesehatan            Pelaksana Analis         Pelaksana Kesehatan       Pengawas Farmasi

     Tanggung   1. Melaksanakan            1. Melaksanakan             1. Membantu              1. Melaksanakan
     jawab         delegasi tugas dari        delegasi tugas dari         melaksanakan             delegasi tugas dari
                   kepala seksi               Kepala seksi                pemeriksaan yang         kepala seksi kimia.
                2. Membuat laporan         2. Melaksanakan                dilakukan oleh        2. Membuat laporan
                   hasil pemeriksaan          pengambilan sampel          pelaksana analis         pelaksanaan
                   dengan benar               dengan benar             2. Melaksanakan dan         delegasi.
                3. Melaporkan hasil        3. Menulis data pasien         menulis hasil         3. Membimbing
                   pemeriksaan                dan hasil                   pemeriksaan              siswa/ mahasiswa
                   kepada kepala seksi        pemeriksaan dengan          dengan benar             yg melakukan PKL
                4. Mengkoordinasi             benar                       dengan bimbingan         di lingkungan seksi
                   kegiatan                4. Menyusun laporan            pelaksana analis         kimia dan
                   pemeriksaan di             hasil pemeriksaan        3. Melaporkan hasil         melaporkan
                   masing-masing              dan melaporkan              kepada Kepala            kegiatan kepada
                   seksi secara teknis        kepada kepala seksi         Seksi masing-            kepala seksi kimia
                   maupun                                                 masing melalui
                   administrasi                                           pelaksana analis
                                                                       4. Melaksanakan tugas
                                                                          lain yang diberikan
                                                                          oleh kepala seksi

     Wewenang   1. Menandatangani          1. Menandatangi hasil       1. Menandatangani        1. Memberi saran dan
                   hasil pemeriksaan          pemeriksaan dengan          hasil pemeriksaan        masukan secara
                2. Memberi saran dan          benar                       dengan benar             teknis dan
                   masukan tentang         2. Memberi saran dan        2. Memberikan               administrasi
                   hal-hal yang teknis        masukan mengenai            masukan mengenai         mengenai hal-hal
                   maupun                     hal-hal yang berkaitan      hal-hal yang             yang berkaitan
                   administrasi sesuai        dg teknis                   berkaitan dengan         dengan bidang
                   seksinya                   pemeriksaan                 bidang                   pemeriksaan
                                              laboratorium kepada         pemeriksaannya           kepada kepala
                                              kepala seksi                kepada pelaksana         seksi Kimia
                                           3. Mengkoordinasikan           analis
                                              kegiatan pelaksana
                                              kesehatan




                                                   Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l      83
                            Retno Wahyu Gayatri, dkk: Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis




     Hasil Kerja   1. Tersusunnya topik       1. Terlaksananya          1. Terlaksananya          1. Tersusunnya topik-
                      program kerja dan          kegiatan                  kegiatan                  topik program kerja
                      rencana pelaksaaan         pemeriksaan               pemeriksaan secara        di seksi kimia
                      kerja pada masing-         secara tepat dan          tepat dan benar        2. Terlaksananya
                      masing seksi               benar sesuai              sesuai prosedur           kegiatan
                   2. Terlaksananya              prosedur                  pemeriksaan               pemeriksaan sesuai
                      kegiatan                   pemeriksaan            2. Tersedianya               rencana
                      pemeriksaan sesuai      2. Terlaksananya             informasi tentang      3. Tersedianya data
                      rencana                    kegiatan                  hasil pemeriksaan         pemeriksaan kimia
                   3. Tersedianya data           pemeriksaan               yang dilakukan            secara lengkap
                      pemeriksaan secara         sesuai yang            3. Tersusunnya laporan    4. Tersedianya jadwal
                      lengkap                    direncanakan              untuk semua               kegiatan di seksi
                   4. Terlaksananya           3. Tersedianya               pemeriksaan yang          kimia
                      kegiatan bimbingan         informasi tentang         menjadi                5. Terlaksanya
                      teknis bagi siswa/         hasil pemeriksaan         tanggungjawabnya          kegiatan bimbingan
                      mahasiswa yang             yang dilakukan                                      teknis bagi siswa/
                      melakukan praktik       4. Tersusunnya                                         mahasiswa yang
                      kerja lapngan (PKL)        laporan untuk                                       melalukan PKL
                      di BLK                     pemeriksaan yg                                      khususnya di seksi
                   5. Terlaksananya tugas        menjadi tanggung                                    kimia
                      yang diberikan             jawabnya                                         6. Terkoodinasinya
                      kepala seksi                                                                   kegiatan
                   6. Terkoordinasinya                                                               pemeriksaan di
                      kegiatan                                                                       seksi kimia
                      pemeriksaan di
                      masing-masing
                      seksi

     Bahan Kerja   1. Program kerja           1. Sampel                 1. Sampel pemeriksaan     1. Sampel
                      masing-masing              pemeriksaan               (darah, urine,            pemeriksaan (air,
                      seksi                      (darah,                   faeses,air, udara,        makanan,bahan-
                   2. Jadwal kerja               urine,faeses, air,        makanan)                  bahan toksik)
                      masing-masing              udara, makanan)        2. Bahan-bahan kimia      2. Program kerja
                      seksi                   2. Bahan-bahan kimia         (reagen)                  masing-masing
                   3. Data-data kegiatan         (reagen)               3. Arahan dari               seksi
                      masing-masing           3. Arahan pempinan           pimpinan, pengawas     3. Jenis kegiatan di
                      seksi                   4. Uraian tugas              kesehatan,                seksi kimia
                   4. Data hasil kegiatan        Pelaksana                 pengawas farmasi       4. Jadwal kerja
                      pemeriksaan                Kegiatan                  dan pelaksana analis      masing-masing
                      laboratorium                                                                   seksi
                   5. Sampel                                                                      5. Data hasil
                      peemriksaan (air,                                                              pemeriksaan
                      udara, darah,                                                                  laboratorium
                      faeses, urine)
                   6. Bahan-bahan kimia
                      (reagen)
                   7. Jenis kegiatan
                      pemriksaan di
                      masing-masing
                      seksi
                   8. Data masing-masing
                      jenis pemeriksaan

     Perangkat     1. Standar pelayanan       1. Prosedur               1. Prosedur               1. Standar pelayanan
     Kerja            laboratorium               pemeriksaan untuk         pemeriksaan untuk         Labkes
                      kesehatan (labkes)         masing-masing             masing-masing jenis    2. Kebijakan-kebijakan
                   2. Kebijakan-masing           jenis pemeriksaan         pemeriksaan               program Balabkes,
                      program BLK             2. Sarung tangan dan      2. Sarung tangan dan         buku dan referensi
                   3. Petunjuk teknis,           peralatan                 peralatan                 pendukung
                      petunjuk                   laboratorium              laboratorium           3. Peralatan
                      pelaksanaan Labkes         pendukung                 pendukung                 pemeriksaan
                   4. Peralatan               3. ATK                    3. ATK                       (tabung gelas,
                      pemeriksaan             4. Buku, referensi        4. Buku, referensi           pipet, gelas ukur
                      (tabung, gelas, pipet      pendukung lainnya         pendukung lainnya         dan lain-lain)
                      dan lain-lain)          5. Petunjuk               5. Petunjuk               4. Alat-alat elektronik
                   5. Alat-alat elektornik       pelaksanaan               pelaksanaan (juklak)      pendukung
                      pendukung                  (juklak) dan              dan petunjuk teknis       pemeriksaan bidang
                      pemeriksaan.               petunjuk teknis           (juknis) pemeriksaan      kimia
                   6. Alat tulis kantor          (juknis)



84   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



     Senada dengan penelitian Aziz Ajarat10 dan                Deskripsi pekerjaan berisi tentang rumusan
Tugiman11, dalam penelitian ini juga ditemukan            tugas, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja,
bahwa secara umum responden belum mengetahui/             tanggung jawab, wewenang dan kondisi pelaksanaan
memahami secara jelas tugas dan tanggung jawab            pekerjaan kerja dengan mempertimbangkan bidang
dalam pekerjaan mereka. Selama ini yang dilakukan         pekerjaan yang ada dan dapat ditinjau kembali
oleh atasan langsung (kepala seksi) adalah berusaha       sesuai dengan tuntutan organisasi.
membuat uraian tugas dan diusahakan tidak terjadi              Spesifikasi pekerjaan yang berisi tentang
overlapping antara pekerjaan yang satu dengan yang        persyaratan untuk menduduki jabatan masing-masing
lain, tetapi hal ini sulit dilakukan dan diakui masih     tenaga teknis tersebut disesuaikan dengan pendidikan
banyak kelemahannya.                                      formal, pangkat/golongan, jenis pelatihan yang pernah
     Pertemuan koordinasi di dalam seksi biasanya         diikuti, pengalaman kerja dan persyaratan fisik yang
dilakukan dua minggu sekali untuk membahas                harus dimiliki oleh tenaga teknis.
permasalahan yang ada. Supervisi/pembinaan
secara langsung pada pekerjaan tenaga teknis tidak        Saran
pernah dilakukan lagi selama tiga bulan terakhir.              Deskripsi pekerjaan tenaga teknis yang telah
     Permasalahan lain dalam hal pengembangan             disusun diharapkan dapat segera disosialisasikan
SDM yaitu: terbatasnya anggaran untuk diklat,             untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas
informasi pelatihan yang diterima seringkali              sesuai bidang pekerjaannya, perlu tindak lanjut untuk
terlambat, kriteria peserta diklat tidak sesuai dengan    menangani standar keamanan kerja dan standar
tenaga yang ada. Diklat SDM khususnya tenaga              penyelengggaraan pemantapan mutu, kesempatan
teknis yang telah disusun oleh Kepala BLK untuk           tenaga teknis dengan pendidikan SMAK/SMF/SPK
jangka menengah (tiga tahun) menjadi lebih terarah        untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan
dengan berhasil disusunnya deskripsi dan spesifikasi      segera dilakukan pelatihan tenaga teknis yang belum
pekerjaan ini.                                            dilakukan. Penelitian lebih lanjut yang dapat
                                                          dilakukan yaitu penelitian tentang training need as-
8. Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan                  sessment tenaga teknis dan analisis beban kerja
   Pelatihan Tenaga Teknis Blk                            tenaga teknis.
    Pelatihan tenaga teknis BLK Jawa Tengah yang
masih diperlukan untuk waktu mendatang yaitu:             KEPUSTAKAAN
a. Seksi Mikrobiologi: pelatihan mikroskopis ma-          1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.1
   laria, pelatihan mikroskopis pemeriksaan telur            tahun 2002, Pembentukan, Kedudukan, Tugas
   cacing dan faeses, pelatihan TB,                          Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit
b. Seksi Kimia: pelatihan penanganan limbah,                 Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Semarang,
   penanganan keracunan makanan                              2002.
c. Seksi Patologi: pelatihan patologi anatomi,            2. Arikunto, S, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi,
   otomatisasi kimia klinik dan hematologi.                  Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
                                                          3. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian
    Semua tenaga teknis memerlukan tambahan                  Kualitatif, edisi kedua, Permaja Rosdakarya,
pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang                    Bandung, 2002.
tugasnya dari berbagai seminar dan workshop yang          4. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI,
berkaitan dengan bidang pekerjaannya, pelatihan              Analisis Jabatan, Pusat pembinaan Pendidikan
manajemen mutu, serta pelatihan penanganan                   dan Latihan Teknis Fungsional, Jakarta, 1993.
keselamatan kerja di laboratorium.                        5. Moekijat, Manajemen Personalia dan Sumber
                                                             Daya Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1995.
KESIMPULAN DAN SARAN                                      6. Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya
Kesimpulan                                                   Manusia, Edisi kedua, Bagian Penerbitan STIE
     Telah dilakukan analisis pekerjaan empat jenis          YKPN, Yogyakarta, 1999.
tenaga teknis di BLK Jawa Tengah yaitu: Pengawas          7. Hasibuan, HMSP. Manajemen Sumber Daya
Kesehatan, Pelaksana Analis, Pengawas Farmasi                Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta,
dan Pelaksana Kesehatan. Jabatan Pengawas                    2000.
Kesehatan, Pelaksana Analis, Pengawas Farmasi             8. Heidjrahman dan Suad Husnan, Manajemen
dan Pelaksana Kesehatan. Jabatan tenaga teknis               Personalia, Edisi keempat cetakan kesembilan,
tersebut ditentukan berdasarkan pangkat, golongan            BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
dan jenjang pendidikan formal.                               2000.


                                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   85
                            Retno Wahyu Gayatri, dkk: Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis



9.  Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan                11. Ajarat, Aziz, Analisis Jabatan Sebagai Dasar
    Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta,                 Pengembangan Sumber Daya Manusia di
    2000.                                                         Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan
10. Tugiman, Analisis Jabatan Sebagai Dasar                       di Ternate, tesis pada Magister Manajemen
    Pengembangan Sumber Daya Manusia di Balai                     Pelayanan Kesehatan (MMPK) Pascasarjana
    Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Gombong                        Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
    dalam Era Desentralisasi, tesis pada Magister
    Manajemen Pelayanan Kesehatan (MMPK)
    Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,
    Yogyakarta, 2002.




86   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                       JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
VOLUME 09                                               No. 02 Juni l 2006                                          Halaman 87 - 93
                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
                                                                                                                Artikel Penelitian




      SISTEM PEMBERIAN INSENTIF YANG BERPIHAK PADA SUMBER DAYA
               MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL:
                     Studi Kasus Provinsi Lampung
A PRO WORKER INCENTIVE/PAY SCHEME FOR HEALTH CARE MANPOWER IN REMOTE AREAS:
                          Case Study in Lampung Province

                                               Dumilah Ayuningtyas
                                Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia,
                                                     Jakarta


ABSTRACT                                                               terhadap seratus ribu penduduk yang harus dilayani masih
Background: This qualitative study seeks to identify problems          kurang dan di bawah rasio nasional. Seperti angka rasio dokter
and their implications on health care manpower in Provinsi             5,6 (nasional 10,73). Informan menyepakati belum terbangun
Lampung by analyzing relevant documents, holding in-depth              sistem pemberian insentif. Tidak ada kebijakan pemberian
interviews, FGD, CDMG for decision-makers and key                      insentif bagi berbagai jenis tenaga kesehatan (bidan, perawat,
stakeholders with the aim of producing a consensus.                    dokter umum) di kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. Hanya
Method: Primary and secondary data collection as well as               ada pemberian insentif yang ditujukan khusus bagi dokter
triangulation of data was carried out in ways that ensure              spesialis di Provinsi Lampung Utara sebesar Rp250.000,00/
quality. The study covers provincial, district and municipal health    bulan dan Provinsi Lampung Barat Rp1.000.000,00/ bulan.
offices (dinkes provinsi/kabupaten/kota), community health             Meski terdapat perbedaan situasi kemampuan antarkabupaten/
centers (puskesmas), hospitals and other health facilities.            kota di Provinsi Lampung namun belum ada pembedaan
Result and Conclusions:The study shows that almost all of              pemberian insentif yang akomodatif. Pemberian insentif
Provinsi Lampung health offices and work units at district and         material dan atau nonmaterial dengan mendasarkan pada
municipality levels experience a shortage of health care               karakteristik daerah dan kemampuan pemda muncul sebagai
manpower. The ratio of health workers (medical doctors,                strategi implementasi sistem pemberian insentif
dentists, midwives, nurses and others) to every 100,000 people
is below the national figure. The ratio of doctors to the population   Kata Kunci: prinsip pemberian insentif, modifikasi insentif,
here is 5.6 (the national figure is 10.73). Informants have            pemberian insentif, kemampuan daerah
identified the absence of an adequate system of compensation
for health workers (midwives, nurses, general practitioners)           PENGANTAR
in the municipality of and in districts in Provinsi Lampung. A
monthly incentive of Rp250,000,00 and Rp1 million is available
                                                                           Berbagai permasalahan Sumber Daya
for specialists only in North Provinsi Lampung and West Provinsi       Manusia (SDM) kesehatan dijumpai di daerah-
Lampung respectively. There are differences in Provinsi                daerah di era desentralisasi, seperti masih rendahnya
Lampung Districts’ financial ability, but there has yet to be a        mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara
scheme that accommodates the differences. The study shows
the possibility of implementing a scheme that covers both
                                                                       kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, juga
material and in-kind incentives that are based on the region’s         kurangnya jumlah SDM kesehatan di daerah
characteristics and the provincial government’s financial ability.     pedesaan. Gambaran tersebut dijumpai pula di
                                                                       Provinsi Lampung. Pelaksanaan otonomi daerah
Keywords: incentive, modification of incentives, the pattern
of incentive and ability of the region
                                                                       harus dipandang sebagai sebuah kesempatan
                                                                       kewenangan untuk mengelola SDM kesehatan
ABSTRAK                                                                daerah dengan lebih baik.
Latar belakang: Untuk mengidentifikasi permasalahan dan                    Manajemen SDM kesehatan perlu mendapat
implikasi ketenagaan kesehatan, termasuk sistem insentif, bagi         perhatian khusus di Provinsi Lampung mengingat
SDM Kesehatan Provinsi Lampung, studi kualitatif ini
menganalisis dokumen terkait, wawancara mendalam,                      masih rendahnya status kesehatan masyarakat,
FGD,CDMG di antara para pengambil keputusan, tokoh kunci               sementara kualitas SDM kesehatannya pun masih
untuk melahirkan konsensus bersama.                                    harus ditingkatkan. Representasi kualitas dan
Metode: Pengambilan data primer, sekunder dan triangulasi              kuantitas SDM kesehatan Provinsi Lampung yang
data dilakukan untuk menjamin kualitas hasil. Studi meliputi
dinkes provinsi/kabupaten dan kota, puskesmas, rumah sakit             tercermin dari laporan provinsi memperlihatkan
dan instasi kesehatan lain.                                            bahwa sebagian besar SDM kesehatan masih
Hasil dan Kesimpulan: Studi memperlihatkan hampir di semua             memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMU.
unit kerja dan dinkes kabupaten/kota di Provinsi Lampung               Kebanyakan SDM kesehatan pada unit
kekurangan jumlah SDM kesehatan. Rasio antara jenis tenaga
kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan lain-lain)          administrasi untuk tingkat provinsi memiliki latar



                                                           Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l      87
                               Dumilah Ayuningtyas: Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak



belakang pendidikan hanya sampai tingkat sekolah                organisasi profesi, staf dinkes yang berhubungan
menengah atas dan akademi dengan mayoritas                      dengan studi ini (kasubbag perencanaan, kasubdin
komposisi sebagai petugas administrasi umum                     SDK, kabag TU, kasie pendayagunaan nakes, pokja
dibandingkan petugas teknik.1 Oleh karena itu,                  provinsi, kasubdin, akademisi, bapelkes, pusdiklat,
dilakukan studi dan pengkajian manajemen,                       pusdiknakes), kepala puskesmas.
pengembangan SDM kesehatan di Provinsi Lampung
dengan tujuan antara lain mengidentifikasi                      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
permasalahan dan implikasi ketenagaan kesehatan,                Situasi Ketenagaan Kesehatan: Jumlah dan
termasuk pada sistem insentif bagi SDM kesehatan.               Jenis SDM Kesehatan
                                                                      Pada Tabel 1 disajikan peta ketenagaan
BAHAN DAN CARA PENELITIAN                                       berdasarkan tingkat pendidikan di Dinkes Provinsi
     Telah dilakukan studi dan pengkajian manajemen             Lampung tahun 2002.
dan pengembangan SDM kesehatan di Provinsi                            Dari Tabel 1, terlihat bahwa 58,41% adalah
Lampung dengan tujuan antara lain mengidentifikasi              tenaga kesehatan yang berpendidikan setingkat
permasalahan dan implikasi ketenagaan kesehatan,                SLTA, tenaga kesehatan yang berpendidikan DIII
termasuk pada sistem insentif bagi SDM kesehatan.               kesehatan sebesar 15,89% dan S1 kesehatan hanya
Studi kualitatif dilakukan untuk mendapatkan                    5,43%. Persentase terbesar tingkat pendidikan SDM
deskripsi rinci dan analisis mendalam tentang                   kesehatan Provinsi Lampung adalah SLTA sebesar
manajemen dan proses pengembangan SDM                           67,31%. Persentase pendidikan S2 (2,5%) ternyata
kesehatan Provinsi Lampung. Oleh karena itu,                    lebih rendah dari persentase pendidikan SD (2,7%).
analisis dokumen terkait, wawancara mendalam,                         Dari segi jumlah tenaga kesehatan, semua unit
FGD,CDMG di antara para pengambil keputusan,                    kerja yang dikunjungi menyatakan bahwa jumlah
tokoh kunci, dan stake holder lain untuk melahirkan             SDM yang dimiliki kurang. Dari segi jenis tenaga
konsensus bersama dengan dasar “expert judge-                   berdasarkan pendidikan jumlahnya juga kurang
ment by good intuitive” menjadi bagian penting pada             kecuali Dinkes Provinsi Lampung Utara kelebihan
studi ini. Pengambilan data primer, sekunder, untuk             tenaga AKL dan ATRO dan Dinkes Bandar Provinsi
kemudian dilakukan triangulasi data dilakukan untuk             Lampung kelebihan tenaga perawat dan Bapelkes
menjamin keakuratan dan validitas hasil studi.                  kelebihan tenaga staf. (Tabel 2).
Pelaksanaan studi meliputi dinas kesehatan                            Dalam skala provinsi jumlah yang ada dirasakan
(dinkes) provinsi/kabupaten dan kota, puskesmas,                masih sangat kurang. Rasio antara jenis tenaga
rumah sakit dan beberapa instasi kesehatan lain                 kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan
yaitu balai pelatihan kesehatan, AKPER dan AKL.                 lain-lain) terhadap 100.000 penduduk yang dilayani
Informan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip                masih kurang dan di bawah rasio nasional. Indikator
adequacy dan appropiatness mulai dari kadinkes,                 ketersediaan tenaga kesehatan yang berperan
kasubdin, kasie, kepala puskesmas, direktur.                    sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan
     Informan dalam studi ini adalah: direktur rumah            ditunjukkan oleh angka rasio dokter, bidan, dan
sakit, kadinkes/wakadinkes provinsi dan kabupaten,              perawat pada Tabel 3.


            Tabel 1. Peta ketenagaan Kesehatan Provinsi Lampung Berdasarkan Komposisi Tahun 2002

                                                                                     Total
                                            Kesehatan         Nonkesehatan
                          Pendidikan                                              Ketenagaan
                                         Jumlah        % Jumlah           %     Jumlah      %
                        S2                  160       2.30    14         0.20      174     2.50
                        S1                  378       5.43   209         3.00      587     8.43
                        D3                1,107      15.89    22         0.32    1,129   16.21
                        SLTA              4,069      58.41   620         8.90    4,689   67.31
                        SLTP                 34       0.49   165         2.37      199     2.86
                        SD                    -          -   188         2.70      188     2.70
                           Total          5,748      82.52 1,218        17.48    6,966 100.00
                        Total Nakes:      6,966
                       Sumber: Bima SDK Dinkes Provinsi Lampung,2003




88   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                          Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



                      Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Unit Kerja yang Dikunjungi Tahun 2003

       Unit Kerja                      Jumlah                                Kekurangan                      Kelebihan
                          Nakes       Nonkes           Total
    Dinkes Provinsi        125          162             287                       -                             -
    Dinkes Bandar          622           96             718       Tenaga analis (lab), tenaga gizi       Tenaga perawat
    Provinsi
    Lampung
    Dinkes Metro            95           54             149       Medis, paramedis, gizi, analis         Tidak ada
                                                                  kesehatan, tenaga statistik,
                                                                  operator komputer
    Dinkes Provinsi        670           72             742       Medis (dokter spesialis, dokter        -    ATRO
    Lampung Utara                                                 gigi)                                  -    AKL
                                                                  Paramedis (S1 keperawatan,             -    Anestesi
                                                                  bidan, gizi, analis kesehatan,
                                                                  Asisten Apoteker, perawat gigi
                                                                  dan fisioterapi)
    Dinkes Provinsi        560           38            598                          -                            -
    Lampung
    Tengah
    Dinkes Provinsi        399            -            399        Semua jenis tenaga                             -
    Lampung Timur
    Dinkes Provinsi        496           55             551                          -                           -
    Lampung
    Selatan
    Dinkes Tulang          468            6             474       Dr, Drg, Parawat, bidan                        -
    Bawang
    RS Dr. Abdul           593          306             899       Spesialis penyakit dalam, mata,        Spesialis bedah,
    Moeloek                                                       THT, kulit, radiologi urologi,         obsgin dan
                                                                  forensik dan dokter umum.              kesehatan anak
                                                                  S1 dan D3 keperawatan,
                                                                  perawat jiwa
    Bapelkes               33            15             48        Widiaiswara, tenaga pramu, sopir       Staf
    Diknakes               148          142            290        Tenaga struktural dirangkap            Tidak ada
                                                                  tenaga fungsional
    Jumlah                 4209         946            5155
   Sumber : Data primer dari unit kerja yang dikunjungi, tahun 2003


                        Tabel 3. Rasio tenaga dokter, bidan dan perawat terhadap penduduk
                                       di Provinsi Lampung tahun 1998 – 2002

                                  RASIO                1998       1999       2000        2001    2002

                        Dokter/100 ribu penduduk        4,03          4,73    7,51       6,53   5,60

                        Bidan/100 ribu penduduk        40,28      31,12      19,42        -          -

                        Perawat /100 ribu penduduk     40,18      31,25      35,90        -          -


                      Sumber: laporan Kinerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 1998 – 2002


     Hasil pengkajian memperlihatkan hampir di                  populasi atau dengan sarana kesehatan
semua unit kerja dan Dinkes Kabupaten/Kota di                   dibandingkan dengan standar nasional, kekosongan
Provinsi Lampung masih kekurangan jumlah SDM                    tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
kesehatan. Rasio antara jenis tenaga kesehatan                  terutama di daerah yang terpencil atau semi terpencil
(dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan lain-lain)             terungkap dari temuan di lapangan. Para informan
terhadap 100.000 penduduk yang harus dilayani                   menyepakati belum terbangun sistem baku
masih sangat kurang bila dibandingkan dengan rasio              pemberian insentif. Tidak ada kebijakan pemberian
nasional. Angka rasio tenaga dokter misalnya 5,6                insentif bagi berbagai jenis tenaga kesehatan (bidan,
masih jauh di bawah angka nasional yaitu 10,73.                 perawat, dokter, dan lain-lain) di seluruh kota dan
Beratnya beban kerja karena harus merangkap                     kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Hanya
tugas/jabatan, tingginya angka turn over, jauhnya               ada pemberian insentif pada saat studi dilakukan di
rasio antara tenaga kesehatan (nakes) dengan                    tahun 2003, yang ditujukan khusus bagi dokter


                                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l       89
                               Dumilah Ayuningtyas: Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak



spesialis di Provinsi Lampung Utara sebesar                   serta dapat mengeliminir kekurangan pada kondisi
Rp250.000,00/bulan dan Provinsi Lampung Barat                 geografi, sarana dan fasilitas, maka insentif tersebut
Rp1.000.000,00/bulan. Meski terdapat perbedaan                dapat meningkatkan minat dan motivasi tenaga
situasi kemampuan antar kabupaten/kota di Provinsi            kesehatan untuk bekerja di daerah yang kurang
Lampung, namun belum ada pembedaan pemberian                  diminati, terpencil atau sangat terpencil.5,6,7
insentif yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan
tersebut. Para informan juga menyepakati klasifikasi          Berbagai Alternatif Bentuk Insentif
perbedaan kota/kabupaten di Provinsi Lampung                      Insentif yang diberikan dapat berupa material
sebagai berikut.                                              dan atau nonmaterial. Pemilihan bentuk insentif
1. Dari sisi keterpencilannya                                 didasarkan pada karakteristik daerah dan
     Daerah terpencil: Provinsi Lampung Barat, Way            kemampuan pemda. Bentuk insentif yang dipilih
     Kanan                                                    dapat berupa bentuk tunggal atau kombinasi dari
     Semi terpencil: Tanggamus, Provinsi Lampung              contoh berikut.
     Timur, Tulang Bawang. Daerah kategori biasa              1. Material. Beberapa insentif berbentuk material
     adalah : kabupaten/ kota sisanya                             yang diminati tenaga kesehatan:
2. Dari sisi kemampuan pendanaan pemerintah                       l   Uang: tunjangan bulanan, asuransi jiwa,
     daerah (miskin atau tidaknya)                                    tunjangan cuti
     Kabupaten miskin di Provinsi Lampung adalah                  l   Perumahan: rumah dinas, atau disediakan
     Way Kanan, Tulang Bawang, dan Provinsi                           uang kontrak
     Lampung Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD)                  l   Kendaraan: roda dua, roda empat,
     teratas adalah Bandar Provinsi Lampung,                          kendaraan dinas, Kendaraan operasional
     Provinsi Lampung Selatan, Provinsi Lampung                   l   Fasilitas komunikasi: telepon, internet
     Tengah, dan Metro.                                           l   Fasilitas hiburan: televisi, VCD
                                                              2. Nonmaterial. Beberapa bentuk insentif
PEMBAHASAN                                                        nonmaterial yang paling diminati oleh tenaga
Konsep,Prinsip Pemberian dan Berbagai                             kesehatan:
Alternatif Bentuk Insentif                                        l   Peluang pendidikan lanjutan atas biaya
      Insentif adalah penghargaan kepada karyawan                     pemerintah
atas segala jerih payahnya dalam meningkatkan                     l   Peluang mengikuti pendidikan dan latihan
tugas dalam memberikan pelayanan kepada cus-                      l   Peluang mendapatkan kenaikan pangkat
tomer di luar gaji yang diterima setiap bulan dengan                  istimewa (untuk PNS)
besaran berubah-ubah sesuai dengan hasil kinerja.                 l   Peluang untuk diangkat menjadi pegawai
Beberapa ahli mengatakan bahwa pemberian gaji                         negeri atau pegawai tetap
pokok (basic salary) hanya dapat membuat para                     l   Peluang peningkatan karir
pekerja merasa aman, namun tidak mampu                        3. Kombinasi. Insentif diberikan dalam bentuk
memberikan motivasi. Upah yang dikaitkan dengan                   kombinasi antara material dan nonmaterial
kinerja (insentif) dikatakan mampu memberikan                     sebagai yang paling sering digunakan.
motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja
karyawan.2 ,3                                                 Dasar dan Langkah Penetapan Strategi
      Secara resmi telah ada batasan tentang insentif         Implementasi Pola Insentif
yang ditetapkan oleh biro kepegawaian departemen              1. Identifikasi masalah
kesehatan. Insentif adalah pemberian imbalan, di luar             Identifikasi masalah dimaksudkan untuk
gaji, baik yang bersifat material dan nonmaterial pada            menjawab pertanyaan sebagai berikut:
tenaga kesehatan sebagai kompensasi atas                          a. Daerah mana saja yang kurang diminati
kesediaannya ditempatkan pada suatu daerah, atau                        tenaga kesehatan
kesediannya melakukan pekerjaan tertentu, atau                    b. Jenis tenaga apa yang kurang diminati
penghargaan atas pencapaian prestasi kerja dalam                  c. Pada fasilitas kesehatan apa saja yang
jangka waktu tertentu.4                                                 mereka kurang diminati
      Pada prinsipnya pemberian insentif harus                    Beberapa pertimbangan dasar dalam melakukan
memenuhi kejelasan tujuan dan sasaran, prinsip                identifikasi masalah adalah sebagai berikut:
keadilan dan prinsip kompensasi itu sendiri yang              1) Keterpencilan suatu daerah menjadi hal yang
bersifat penghargaan dan keterbukaan, dan prinsip                 sangat mendasar pada pemberian insentif, dan
kejelasan skala waktu. Bila bentuk insentif sesuai                diklasifikasikan berdasarkan daerah biasa, semi
dengan kebutuhan atau harapan tenaga kesehatan,                   terpencil, terpencil, dan sangat terpencil


90   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



2)   Keadaan daerah yang tergolong miskin dan           (2) Fasilitas kerja yang tersedia
     kaya dan bantuan departemen kesehatan              (3) Sarana transportasi dan komunikasi yang
     mengenai hal ini                                        tersedia
3) Pertimbangan risiko keamanan dan kerawanan,          (4) Sarana hiburan yang tersedia
     diklasifikasikan sedang, tinggi, dan amat tinggi   (5) Kondisi geografik, iklim, dan jumlah penduduk
4) Peminatan pada daerah yang dituju, diklasifikasi     (6) Risiko pekerjaan yang ada
     diminati, biasa, dan kurang diminati. Suatu        (7) Peraturan tentang ketenagaan yang ada
     daerah kurang diminati yaitu suatu daerah, baik         Identifikasi semua peraturan baik yang berasal
     desa, kecamatan, kabupaten,kota, atau provinsi          dari pusat maupun Perda yang berkaitan
     tertentu yang kurang diminati oleh jenis tenaga         dengan ketenagaan seperti:
     kesehatan tertentu (atau semua jenis tenaga             - Pengangkatan, penempatan dan pem-
     kesehatan). Hal ini ditandai dengan sedikitnya              berhentian
     permintaan atau lamaran dari tenaga kesehatan           - Bentuk ikatan kerja: PNS, honorer, tenaga
     untuk bekerja pada daerah tersebut atau                     kontrak
     tingginya permintaan untuk dipindahkan dari             - Penggajian
     daerah tersebut.                                        - Tunjangan-tunjangan
     Beberapa faktor penyebab kurang diminatinya             - Hak pegawai: pendidikan, cuti, asuransi
suatu daerah biasanya berkaitan dengan situasi               - Kewajiban pegawai
geografi, sosial budaya, adat istiadat, kondisi         (8) Kemampuan keuangan dan fasilitas yang dimiliki
ekonomi daerah dan penduduknya, peluang karir,               pemda.
kelengkapan sarana, fasilitas transportasi dan               - Berapa PAD sekarang
komunikasi, pelayanan administrasi, peluang                  - Berapa persen atau berapa rupiah dana
mengikuti pendidikan dan pelatihan atau                         dialokasikan untuk kesehatan
pendidikan lanjutan, lama waktu penugasan, serta             - Adakah kemungkinan daerah meningkatkan
citra tentang daerah tersebut. Minat tinggi dapat               alokasi anggaran kesehatan
diketahui dari banyaknya permintaan untuk                    - Adakah upaya terobosan yang mungkin
ditempatkan di kecamatan tersebut, serta                        dilakukan untuk meningkatkan anggaran
kemudahan untuk menempatkan tenaga. Minat                       kesehatan
sedang tidak terlalu sulit untuk menempatkan                 - Apakah daerah masih memiliki aset untuk
tenaga di kecamatan, namun tenaga tersebut tidak                perumahan
dapat bertahan lama, atau cukup tingginya                    - Fasilitas apa saja yang dimiliki daerah yang
permintaan untuk pindah. Minat Kurang ditandai                  mungkin digunakan sebagai insentif.
dengan sulitnya mendapatkan tenaga yang
bersedia ditempatkan, serta tingginya permintaan        3.   Identifikasi hal strategis yang diperlukan
untuk pindah dari kecamatan tersebut. Pada                   Identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan pemda
kecamatan yang kurang diminati kemudian                      untuk meningkatkan daya tarik suatu daerah/
dilakukan analisis desa-desa yang kurang diminati            fasilitas kesehatan. Strategi ini setidaknya
dengan metode analisis yang sama.                            meliputi:
                                                             l Dana yang dibutuhkan serta sumbernya
2. Analisis situasi                                             Hitung perkiraan dana yang dibutuhkan untuk
(1) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi                    insentif. Identifikasi pula dari mana sumber
    minat tenaga kesehatan:                                     dananya dan cara mendapatkannya.
    a. Rumah sakit swasta                                    l Fasilitas yang perlu disediakan
    b. Kemampuan          ekonomi   rata-rata                   Rumuskan jenis dan jumlah serta kondisi
        masyarakat                                              fasilitas yang diperlukan untuk insentif.
    c. Kemungkinan berpraktik sore                              Termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang
    d. Perumahan yang disediakan                                telah ada dan yang belum ada. Rumuskan
    e. Kemungkinan melanjutkan pendidikan                       pula bagaimana cara untuk mengadakan
        dengan biaya pemerintah                                 fasilitas yang belum tersedia.
    f. Kemungkinan mengikuti seminar dengan                  l Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang
        biaya pemerintah                                        menjadi prioritas insentif
    g. Kemungkinan mengikuti diklat                             Tentukan jenis dan jumlah tenaga kesehatan
    h. Kemungkinan diangkat jadi pegawai                        yang diprioritaskan untuk mendapat insentif.
        negeri/ tetap                                           Jenis tenaga kesehatan ini dapat dilihat dari


                                              Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   91
                               Dumilah Ayuningtyas: Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak



          analisis minat kerja. Identifikasi pula dari              l   Penyusunan peraturan daerah
          mana jenis tenaga kesehatan tersebut                          Agar memiliki dasar hukum, paket insentif
          didapatkan, apakah dari pasar bebas? Atau                     ini kemudian dibuatkan Perda-nya. Perda ini
          dari daerah tertentu?                                         dapat ditinjau dan diubah sesuai kebutuhan.
      l   Daerah atau sarana kesehatan yang disiapkan
          insentifnya                                         5.    Sosialisasi dengan tujuan adalah agar
          Tentukan daerah mana saja (desa, kecamatan,               keberadaan Perda diketahui secara luas, dapat
          kota), serta fasilitas apa saja yang perlu                dilakukan melalui seminar, iklan, dan
          disiapkan insentifnya.                                    sebagainya.
      l   Waktu dan lama pemberian insentif.
          Tentukan waktu insentif ini diberikan serta         6.    Evaluasi dapat dilakukan pada waktu-waktu
          untuk berapa lama insentif tersebut diperlu-              tertentu dan kebijkaan insentif perlu dievaluasi
          kan. Hal ini penting untuk mengetahui                     untuk mengetahui keefektifannya.
          kemampuan daerah dalam menyediakan
          pembiayaannya.                                      Strategi Implementasi Pengembangan Pola
                                                              Insentif di Provinsi Lampung
4.    Penentuan paket insentif                                     Dengan memperhatikan berbagai alternatif
      Setelah strategi pemberian insentif dibuat,             bentuk insentif, dasar-dasar serta langkah-langkah
      kemudian tentukan paket insentif tersebut.              penetapan insentif maka disusun strategi
      Paket insentif untuk satu jenis tenaga                  implementasi pengembangan pola insentif di Provinsi
      kesehatan relatif berbeda dengan jenis tenaga           Lampung. Pengembangan pola insentif tersebut
      kesehatan lainnya. Untuk itu, perlu dirumuskan          diharapkan dapat memperbesar minat dan motivasi
      paket insentif untuk masing-masing tenaga.              serta meningkatkan ‘daya tahan’ SDM kesehatan
      Paket insentif ini meliputi:                            untuk ditempatkan di daerah terpencil. Tentu dituntut
      l Sarana dan tujuan paket insentif                      pula komitmen dari Pemda untuk memberikan
        Sebutkan jenis tenaga kesehatan yang                  dukungan finansial ataupun kepastian hukum agar
        berhak mendapat paket ini. Misalnya: paket            pola insentif yang telah dibangun dapat diberlakukan
        insentif untuk dokter puskesmas; paket                dalam mekanisme kompensasi/ reward dan sanksi
        insentif untuk bidan desa, dan sebagainya.            secara efektif.
        Sebutkan pula apa tujuan pemberian insentif                Penerapan pola insentif ini diharapkan tak hanya
        ini, jenis, besarnya, waktu pemberian insentif        berlaku di kabupaten tertentu seperti Provinsi
        dan kondisi objektifnya                               Lampung Selatan dan Utara. Seperti yang ditemui
        Contoh di atas adalah matriks untuk insentif          di lapangan, namun dapat dicoba diberlakukan di
        berbentuk material dan nonmaterial dan cara           berbagai kabupaten/kota yang memiliki kemampuan
        mengisinya.                                           serupa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
      l Lama masa tugas                                       a. Pemberian insentif di Provinsi Lampung yang
        Sebutkan berapa lama jenis tenaga tersebut                 terdiri dari dua kota dan enam kabupaten,
        harus bertugas pada tempat yang ditentukan                 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
        atau batas minimal yang disyaratkan agar                   keadaan daerah, yaitu daerah biasa, daerah
        berhak mendapat insentif.                                  semi terpencil, daerah terpencil, dan daerah
      l Cara pemberian insentif                                    sangat terpencil, seperti: Kabupaten Provinsi
        Tentukan cara atau mekanisme pemberian                     Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan
        paket insentif. Termasuk di sini adalah                    yang tergolong kabupaten terpencil yang
        mekanisme administrasi serta teknis                        mungkin memiliki kemampuan terendah
        pelaksanaannya. Sebagai contoh tata cara                   daripada kabupaten yang lain. Untuk Kabupaten
        pemberian insentif berbentuk uang: alokasi                 Tanggamus, Kabupaten Provinsi Lampung
        anggaran di dana alokasi umum, uang di                     Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang yang
        transfer ke bank tertentu setiap tanggal 10.               merupakan daerah semi terpencil, dalam
      l Hal-hal yang membatalkan insentif                          pemberian insentif juga sangat minim sama
        Rumuskan hal-hal apa yang dapat                            seperti pada daerah terpencil.
        membatalkan pemberian suatu insentif. Hal             b. Insentif yang diberikan dapat berupa material
        ini perlu agar tenaga kesehatan yang                       dan atau non-material.
        bersangkutan mengetahui hak dan                            Material, beberapa insentif berbentuk material
        kewajibannya.                                              yang diminati tenaga kesehatan adalah uang


92   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



     (tunjangan bulanan, asuransi jiwa, tunjangan       adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk
     cuti), perumahan (rumah dinas, atau disediakan     mewujudkannya. Cita-cita indah seperti ternyatakan
     uang kontrak), kendaraan (roda dua, roda           dalam visi baru Departemen Kesehatan:
     empat, kendaraan dinas, kendaraan                  "masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat",
     operasional), fasilitas komunikasi (telepon,       dengan grand strategy: "meningkatkan akses
     internet), fasilitas hiburan (televisi, VCD).      masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
     Nonmaterial, beberapa bentuk insentif              berkualitas" dan salah satu inidikatornya adalah di
     nonmaterial yang paling diminati oleh tenaga       setiap desa tersedia SDM kesehatan yang
     kesehatan adalah peluang pendidikan lanjutan       berkompeten niscaya akan tetap menjadi mimpi
     atas biaya pemerintah, peluang mengikuti diklat,   belaka tanpa adanya reformasi dalam manajemen
     peluang mendapatkan kenaikan pangkat               kesehatan khususnya sistem insentif yang berpihak
     istimewa (untuk PNS), peluang untuk diangkat       bagi SDM kesehatan yang berada di medan sulit
     menjadi PNS atau pegawai tetap. Peluang            dan daerah-daerah terpencil.
     peningkatan karir atau dapat pula memberikan
     insentif dalam bentuk yang paling sering           KEPUSTAKAAN
     digunakan yaitu kombinasi antara material dan      1. Profil Kesehatan Provinsi Lampung , Tahun
     non-material.                                         2002.
c.   Gunakan pola-pola atau format yang telah           2. Finlay, W., Martin, J., Roman, P.M., dan Blum,
     dibuat sebagai kesepakatandengan mengacu              T.C. Organizational Structure and Job
     pada pedoman pemberian insentif, langkah-             Satisfaction: Do Bureaucratic Organization
     langkah penetapan serta dasar pertimbangan            Produce More Satisfied Employees ?. Journal
     seperti minat, keterpencilan, srana prasarana         of administration and Society. 1995; 27 (3): 427-
     dan sebagainya ( format dan pola terlampir)           50.
                                                        3. DeSantis, V.S. Comparing Job Satisfaction
PENUTUP                                                    Among Public and Private Sector Employee.
Pemberlakuan pola insentif yang memperlihatkan             American Review of Public Administration.
apresiasi dan keberpihakan terhadap tenaga                 1996; 23 (3): 427-450.
kesehatan yang berada di daerah terpencil akan          4. Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia
menjadi sebuah upaya untuk memenuhi tuntutan               jilid II. 1998: 85.
asas keadilan dalam sistem kompensasi.                  5. Pedoman Insentif bagi Tenaga Kesehatan. Biro
Penetapan pola insentif tersebut diharapkan dapat          Kepegawaian Departemen Kesehatan dan
memperbesar minat dan motivasi serta                       Kesejahteraan Sosial. Jakarta. 2001
meningkatkan ‘daya tahan’ SDM Kesehatan untuk           6. Schuler, RS. Personal & Human Resource
ditempatkan di daerah terpencil. Tentu dituntut pula       Management (5th Ed.), St Paul, Minessota:
komitmen Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk           West Publishing Company, Chapter 9. 1993.
memberikan dukungan kuat. Berbagai deskripsi dan        7. Supardal, Agus. Burhannudin A. Tajibnapis,
temuan lapangan serta prinsip-prinsip dalam                dkk. Pedoman Insentif bagi Tenaga Kesehatan.
pemberian insentif yang telah dikemukakan akan             Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dan
sekedar menjadi catatan documenter belaka tanpa            Kesejahteraan Sosial. Jakarta. 2001.




                                              Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   93
                                Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                            No. 02 Juni l 2006                                           Halaman 94 - 101
                             Iwan Dwiprahasto: Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas
                                                                                                              Artikel Penelitian




       PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DI PUSKESMAS MELALUI
            PELATIHAN BERJENJANG PADA DOKTER DAN PERAWAT

             IMPROVING THE QUALITY OF PRESCRIBING AT PRIMARY HEALTH CENTRES
               THROUGH A TRAINING INTERVENTION FOR DOCTORS AND PARAMEDICS

                                              Iwan Dwiprahasto
                               Bagian Farmakologi & Toksikologi Fakultas Kedokteran
                                                UGM Yogyakarta


ABSTRACT                                                            and the use of injection for muscle ache, 6 months after
Background: inappropriate use of drugs for the treatment of         intervention.
acute respiratory infections (ARI) has been reported
worldwide. Patients present at health centres are commonly          Keywords: inappropriate prescribing, acute respiratory
prescribed with unnecessary antibiotics. Inappropriate              infection, primary health centres
prescribing may result in the occurrence of adverse drug
event.                                                              ABSTRAK
Objective: this study aims (1) to assess prescribing pattern        Latar belakang: berbagai studi menemukan bahwa peng-
for ARI and muscle ache (myalgia) at health centres in 8            gunaan obat untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)
districts of West Sumatra Province, and (2) to improve quality      cenderung berlebih. Sebagian besar pasien yang datang ke
of prescribing for ARI and muscle ache in health centres.           pelayanan kesehatan dengan ISPA cenderung mendapat anti-
Method: A cross sectional study was carried out to address          biotika. Berbagai bukti juga menunjukkan bahwa ketidak-
objective (1). Drug use data were collected retrospectively at      rasionalan peresepan dapat meningkatkan risiko terjadinya efek
health centres in 8 districts of West Sumatra Province for          samping obat.
baseline information on prescribing. To address objective (2) a     Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai pola peresepan
training intervention on rational use of drugs was carried out,     untuk ISPA dan myalgia di puskesmas di 8 kabupaten/kota,
involving primary health care (PHC) physicians and paramedics       provinsi Sumatra Barat, dan (2) meningkatkan mutu pengguna-
from 15 randomly selected primary health centres. Training          an obat untuk ISPA dan myalgia di puskesmas.
was characterized as motivational, interactive, problem-based       Metode: Studi cross sectional dilakukan untuk menjawab
approach for both doctors and paramedics, and on the job            tujuan (1). Data peresepan dikumpulkan dari 43 puskesmas
training for paramedics.                                            secara retrospektif sebagai data dasar. Untuk menjawab tujuan
Result: Forty three health centres participated in the study.       (2) dilakukan intervensi pelatihan penggunaan obat yang
The average number of drugs prescribed for children with ARI        rasional dengan melibatkan dokter dan perawat di 15 puskesmas
was similar to that prescribed by paramedics, i.e. 3.62 and         yang dipilih secara acak ciri pelatihan adalah motivasional,
3.69 respectively. Patients present at health centres with muscle   interaktif, dan berbasis masalah, baik untuk dokter dan perawat,
ache received an average of 3.24 drugs. Antibiotic prescribing      sedangkan khusus untuk perawat, pelaksanaan dilakukan on
in several districts accounted for more than 90%. Only a few        the job training.
health centres reported the use of antibiotics of less than         Hasil: 43 puskesmas ikut serta dalam penelitian. Jumlah rata-
70%. Six months after training intervention on rational use of      rata obat yang diresepkan untuk anak dengan ISPA relative
drugs for PHC physicians and paramedics, the use of drugs           sama dengan dewasa, yaitu masing-masing 3.62 dan 3,69.
including antibiotics and injection decreased significantly. The    Pasien myalgia mendapat rata-rata 3.24 jenis obat. Di sebagian
average number of drugs for children with ARI decreased             besar kabupaten penggunaan antibiotika untuk ISPA mencapai
from 3.74 + 0.58 to 2.47 + 0.67 (p<0.05) (doctor) and from 3.67     lebih dari 90%. Hanya beberapa puskesmas yang meresepkan
+ 0.49 to 2.39 + 0.73 (p<0.05) (paramedics). For adult patients,    antibiotika kurang dari 70%. Enam bulan setelah intervensi peng-
the average number of drugs for ARI also decreased                  gunaan obat yang rasional untuk dokter dan perawat puskesmas,
significantly from 4.11 + 0.63 to 3,21 + 0,71 (p<0.05) (doctor)     penggunaan obat termasuk antibiotika dan injeksi menurun
and from 3.78 + 0.51 to 2.37 + 0.57 (paramedics). A significant     secara bermakna. Rata-rata jumlah obat untuk ISPA pada anak
reduction in the use of antibiotics for children with ARI was       turun dari 3.74 + 0.58 menjadi 2.47 + 0.67 (p<0.05) (dokter)
only detected in paramedics, i.e. from 81.37% to 42.40%.            dan dari 3.67 + 0.49 menjadi 2.39 + 0.73 (p<0.05) (perawat).
Proportion of adult patients with ARI who received antibiotics      Untuk pasien dewasa juga terjadi penurunan yang bermakna
significantly lower after intervention, i.e from 89.18% to 44.15%   dari 4.11 + 0.63 menjadi (p<0.05) (dokter) dan dari 3.78 + 0.51
(p<0.05) (doctor) and from 91.22% to 38.71% (p<0.05)                menjadi 2.37 + 0.57 (perawat). Penurunan penggunaan
(paramedics). The training intervention carried out in the study    antibiotika pada anak dengan ISPA secara bermakna hanya
could also reduce the use of injection significantly for patients   ditemukan pada perawat, dari 81.37% menjadi 42.40%.
with muscle ache, i.e. from 69.11% to 31.89% (p<0.05) (doctor)      Proporsi pasien dewasa dengan ISPA yang mendapat
and from 79.56% to 62.91% (p<0.05) (paramedics).                    antibiotika secara bermakna lebih rendah pascaintervensi, yaitu
Conclusion: the use of drugs for ARI and muscle ache at             dari 89.18% menjadi 44.15% (p<0.05) (dokter) dan dari 91.22%
PHC were found to be excessive and mostly multiple                  menjadi 38.71% (p<0.05) (perawat). Intervensi pelatihan juga
prescribing. The use of injection for muscle ache was also          menurunkan penggunaan injeksi secara bermakna pada pasien
high, i.e. more than 40%. Training on rational use of drugs for     myalgia, yaitu dari 69.11% menjadi 31.89% (p<0.05) (dokter)
PHC could significantly reduce the use of antibiotics for ARI       dan dari 79.56% menjadi 62.91% (p<0.05) (perawat).


94   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



Kesimpulan: penggunaan obat untuk ISPA dan myalgia di               menjawat tujuan penelitian (2) digunakan desain kuasi
puskesmas cenderung berlebihan dan umumnya dalam bentuk             eksperimental dengan jenis rancangan the one group
polifarmasi. Penggunaan injeksi untuk myalgia juga sangat tinggi,
rata-rata lebih dari 40%. Pelatihan penggunaan obat yang            pretest-postest design. Unit analisis untuk tujuan
rasional untuk puskesmas dapat secara bermakna menurunkan           penelitian (1) adalah resep untuk ISPA dan myalgia,
penggunaan antibiotika pada ISPA dan penggunaan injeksi pada        sedangkan untuk tujuan penelitian (2) subyek penelitian
myalgia, enam bulan setelah pelatihan.                              adalah dokter dan perawat yang memberikan pelayan-
Kata Kunci: penulisan resep yang tidak tepat, infeksi saluran
                                                                    an pengobatan di puskesmas. Untuk mendapatkan
pernapasan akut, puskesmas                                          gambaran tentang pola peresepan maka secara acak
                                                                    dipilih 43 puskesmas di 8 kabupaten/kota di Provinsi
PENGANTAR                                                           Sumatera Barat, sedangkan untuk keperluan intervensi
      Peresepan dan penggunaan obat merupakan                       pelatihan dipilih 15 puskesmas secara acak di 3 dari 8
salah satu andalan utama pelayanan kesehatan di                     kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Solok, Pasaman, dan
puskesmas. Mengingat terbatasnya jumlah dokter                      Payakumbuh.
yang ada, sebagian besar puskesmas di Indonesia,                          Pengumpulan data penggunaan obat dilakukan
khususnya di daerah pedesaan terpaksa meman-                        secara retrospektif yaitu selama kurun waktu satu
faatkan pula tenaga perawat untuk memberikan                        bulan terakhir, sebelum dilakukannya intervensi
pelayanan pengobatan. Akibatnya, variasi peresepan                  pelatihan. Data penggunaan obat untuk ISPA dan
antar petugas pelayanan kesehatan tidak dapat                       myalgia dilacak melalui catatan medik atau family
dihindarkan.                                                        folder yang terdapat di puskesmas.
      Beberapa penelitian menemukan bahwa peng-                           Selanjutnya, intervensi pelatihan penggunaan
gunaan obat di pusat pelayanan kesehatan cen-                       obat yang rasional dilaksanakan dalam dua tahap.
derung berlebih. Pada berbagai penyakit yang ringan                 Pelatihan tahap pertama ditujukan kepada dokter
dan dapat sembuh sendiri seperti misalnya infeksi                   puskesmas. Pelatihan tahap pertama dilakukan di
saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, peng-                     tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh dokter
gunaan antibiotika cenderung tinggi. Di samping itu,                puskesmas di masing-masing kabupaten. Pelatihan
jenis obat yang diresepkan juga sangat beragam.1                    bersifat interaktif, berbasis pada masalah riil
      Terdapat dua penyebab utama tingginya                         puskesmas (problem-based) dan lebih berfokus pada
penggunaan obat di pelayanan kesehatan. Pertama,                    pembahasan kasus (case-based), serta mengguna-
berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan petugas                   kan pendekatan team building untuk mencapai
profesional kesehatan mengenai bukti-bukti ilmiah                   kesepakatan di antara para peserta. Pelatihan
terkini, sehingga tidak jarang tetap meresepkan obat                bersifat terstruktur, menggunakan modul pelatihan
yang tidak diperlukan (misalnya antibiotika dan ste-                yang terdiri dari: (1) pedoman untuk pelatih (trainer’s
roid untuk common cold). Kedua, keyakinan dan                       guide) dan (2) materi pelatihan, sedangkan lama
perilaku pasien sangat berperan dalam penetapan jenis               pelatihan adalah tiga hari (18 jam).
obat yang diberikan.2 Kebiasaan memberikan injeksi                        Pelatihan tahap ke dua ditujukan untuk perawat
pada pasien dengan gejala pada otot dan sendi adalah                yang bertugas di balai pengobatan puskesmas.
salah satu contoh nyata pengaruh pasien terhadap                    Pelatihan dilakukan dengan metode on the job train-
perilaku pemberian injeksi oleh dokter atau perawat.3               ing yang diikuti oleh perawat yang bertugas di balai
Situasi ini sangat paradoksikal dengan hasil system-                pengobatan puskesmas. Pelatihan dilakukan di
atic review yang dilakukan oleh Haynes, et al.4 yang                puskesmas masing-masing, dengan metode case-
melaporkan bahwa ketaatan pasien untuk minum obat                   based, serta memanfaatkan kasus-kasus yang
sangatlah rendah, meskipun obat yang diminum adalah                 dijumpai sehari-hari di puskesmas. Selain meng-
atas permintaan atau pilihan pasien sendiri.                        gunakan modul terstruktur untuk pola latihan 18 jam,
      Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsi-             peserta juga mendapat buku Pedoman Pengobatan
kan pola penggunaan obat untuk ISPA dan myalgia di                  Berdasarkan Gejala. Periode penelitian adalah April
8 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, dan (2)                  hingga November 1997.
mengukur dampak intervensi pelatihan penggunaan                           Untuk menilai perubahan pola penggunaan obat
obat yang rasional pada dokter dan perawat puskesmas                maka pengumpulan data peresepan dilakukan dua kali
terhadap mutu peresepan pada ISPA dan myalgia.                      yaitu sebelum periode intervensi (sebagai data dasar)
                                                                    dan 6 bulan setelah intervensi. Data peresepan diambil
BAHAN DAN CARA PENELITIAN                                           secara acak dari 15 puskesmas yang berada di 3
     Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera               kabupaten yang menjadi area penelitian. Pemilihan
Barat dengan dua desain. Desain cross sectional                     puskesmas ditetapkan secara acak dengan komposisi
digunakan untuk menjawab tujuan penelitian (1), yaitu               masing-masing 2 puskesmas di daerah perkotaan dan
pola penggunaan obat pada ISPA dan myalgia. Untuk                   2 puskesmas di daerah pedesaan.


                                                         Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   95
                                 Iwan Dwiprahasto: Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas



     Data peresepan dikumpulkan menggunakan                                    a.     Rata-rata jumlah item obat per kasus ISPA
formulir indikator peresepan dalam bentuk structured                                  Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata
form. Data dikumpulkan dari seluruh puskesmas                                         jumlah item obat yang diberikan pada pasien
induk yang berada dalam wilayah kabupaten terpilih,                                   ISPA balita sebanyak 3.62, sedangkan untuk
menggunakan formulir indikator peresepan untuk                                        ISPA dewasa relatif sama, yaitu 3.69. Di
data dasar. Sumber data adalah buku register harian                                   beberapa kabupaten, balita dengan ISPA
pasien dan lembar resep pasien, serta kartu obat                                      umumnya justru mendapat rata-rata jumlah item
untuk konfirmasi.                                                                     obat yang lebih tinggi daripada pasien ISPA
     Data peresepan yang diambil meliputi dua                                         dewasa. Hal ini terlihat di puskesmas yang
diagnosis, ISPA pada balita dan dewasa, serta                                         terdapat di 5 kabupaten, yaitu Bukit Tinggi,
penyakit jaringan otot (myalgia/rematik).                                             Kabupaten Solok, Kodia Padang, Kabupaten
                                                                                      Pasaman, dan Payakumbuh. Kodia Padang
HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN                                                       mencatat jumlah item obat per pasien balita
1. Karakteristik Unit Analisis Penelitian                                             terbanyak (4,57) dibandingkan dengan
     Data resep obat yang digunakan sebagai data                                      kabupaten yang lain, sedangkan jumlah item
dasar sebelum intervensi berjumlah 3750 resep yang                                    obat terbanyak untuk dewasa dengan ISPA
diambil secara acak sistematik dari 43 puskesmas.                                     ditemukan di Kodia Solok (4,36). Dibandingkan
Sedangkan untuk pascaintervensi data resep yang                                       dengan kabupaten yang lain peresepan obat
dikumpulkan berjumlah 2543. Dari 15 puskesmas                                         tersedikit baik untuk ISPA dewasa maupun
yang dipilih secara acak untuk evaluasi hasil                                         balita ditemukan di Kabupaten Sawahlunto,
intervensi terdapat 15 dokter dan 29 perawat.                                         yaitu masing-masing 3 jenis untuk balita dan
                                                                                      3,42 jenis untuk dewasa.
          Tabel 1. Karakteristik unit observasi

            Karakteristik                         frekuensi
                                                                               b.     Rata-rata jumlah item obat per kasus Myalgia
                                                                                      Pada Gambar 2 dipresentasikan rata-rata jumlah
       Untuk tujuan penelitian (1)
                                                                                      item obat per kasus Myalgia. Meskipun tidak
       -   Jumlah kabupaten/kota                     8
       -   Jumlah puskesmas                          43                               lebih banyak dibandingkan dengan ISPA, namun
       -   Jumlah resep ISPA                        2400                              rata-rata jumlah obat lebih dari 4 ditemukan di
       -   Jumlah resep myalgia                     1350                              Kabupaten Solok (4,2). Kabupaten Padang
       Untuk tujuan penelitian (2)
                                                                                      Panjang mencatat paling sedikit rata-rata jumlah
       -   Jumlah kabupaten/kota                      3
       -   Jumlah puskesmas                           15                              item obat yang diresepkan untuk myalgia, yaitu
       -   Jumlah dokter                              15                              3,07.
       -   Jumlah perawat                             29
       -   Jumlah resep
       -   Preintervensi                            1328
       -   Pascaintervensi                          1215


               5                                   4.57
                                                                        4.36          ISPA Balita       ISPA Dewasa
                                    4.31
                                           4.11                                               4.1      4.31       4.19
                    3.82                                  3.84
                                                                                      3.82
               4           3.7                                   3.63          3.65                                      3.42
                                                                                                    3.45
                                                                                                                     3
               3


               2


               1


               0
                     gi                                                      g
                 Ting       Solo
                                 k              ang            lok       njan      man        buh       unto
           Bukit        Kab                  Pad          ia So      g Pa      Pasa        kum     ah L
                                                       Kod      Padan                  Paya    Saw
           Gambar 1. Rata-rata Jumlah Item Obat Per Kasus ISPA pada Balita dan Dewasa di Puskesmas
                                    di 8 Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat




96   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



                             5
                                               4.2
                                                            3.94
                             4      3.54                                    3.48                                 3.58        3.51

                                                                                       3.07          3.15

                             3



                             2



                             1



                             0




                                           o
                                          g




                                          h
                                         k




                                        nt
                                      an


                                      an



                                      bu
                                      ng
                                       gi




                                      lo
                                       k




                                    Lu
                                   ng


                                    lo




                                    nj
                                   So




                                    m



                                    m
                                   da




                                 Pa
                                 So




                                 sa



                                 ku
                                 Ti




                               Pa




                               ah
                                 a




                             Pa



                              ya
                              di
                             kit




                             ng
                              b




                             w
                           Ka




                           Ko




                           Pa
                           Bu




                          Sa
                          da
                        Pa


                      Gambar 2. Rata-rata Jumlah Item Obat Per Kasus Myalgia di Puskesmas
                                     di 8 Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat


c.   Penggunaan antibiotika untuk ISPA di                                                     Selain kabupaten di atas pemberian antibiotika
     puskesmas di delapan kabupaten, Provinsi                                                 pada penderita ISPA dewasa kurang dari 85%.
     Sumatera Barat                                                                           Di Kabupaten Sawah Lunto penggunaan
     Peresepan antibiotika untuk pasien ISPA                                                  antibiotika pada penderita ISPA dewasa
     dewasa terlihat tinggi di puskesmas-puskesmas                                            terendah dibanding kabupaten lainnya yaitu
     di Kabupaten dan Kotamadia Solok, serta                                                  mencapai kurang dari 70% baik untuk balita
     Kotamadia Padang, yaitu rata-rata di atas 90%.                                           maupun dewasa.



                                                            94.7              94.4
               100                          92.6
                                     87.5            86.4            86.4
                                                                                                      ISPA Balita            ISPA Dewasa
                       79.25
                            83.19                                                                            81.45   83.15   81.75
                                                                                             79.65
                80                                                                                   72.88
                                                                                     69.22                                                  69.22
                                                                                                                                    66.78

                60


                40


                20


                  0
                       gi                                                  g
                   Ting       Solo
                                   k           ang         lok         njan               h
                                                                                man akumbu ah Lun
                                                                                                  to
             Bukit        Kab               Pad       ia So        g Pa     Pasa
                                                   Kod       P adan               Pay    Saw

            Gambar 3. Penggunaan Antibiotika untuk ISPA pada Balita dan Dewasa di Puskesmas
                                di 8 Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat




                                                                   Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l                 97
                               Iwan Dwiprahasto: Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas



d.    Penggunaan injeksi untuk kasus myalgia di                      DAMPAK INTERVENSI PELATIHAN TERHADAP
      puskesmas di delapan kabupaten, Provinsi                       MUTU PENGGUNAAN OBAT
      Sumatera Barat                                                      Enam bulan setelah intervensi pelatihan ber-
      Kebiasaan memberikan injeksi untuk kasus                       jenjang, penggunaan obat menurun secara bermakna,
      Myalgia tampaknya tidak terhindarkan. Ini                      pada yang diresepkan oleh dokter maupun oleh
      terbukti dari tingginya persentase penggunaan                  perawat. Untuk balita dengan ISPA penggunaan obat
      injeksi untuk keluhan otot dan jaringan ikat.                  oleh dokter menurun dari rata-rata 3,74 item menjadi
      Penggunaan injeksi tertinggi ditemukan di                      2,47 item, sedangkan yang diresepkan oleh perawat
      kabupaten Pasaman (83.83%), disusul oleh                       juga menurun, yaitu dari rata-rata 3,67 menjadi 2,39
      Padang Panjang (72.1%), dan Kodia Bukit Tinggi                 item. Penurunan keduanya bermakna secara statistik
      (68.4%) (Gambar 4).                                            (p<0,05). Hal yang sama juga terjadi pada penderita
                                                                     ISPA dewasa yang rata-rata jumlah obat per pasien
                                                                     menurun secara bermakna pascaintervensi dibanding
                                                                     sebelum intervensi, baik yang diresepkan oleh dokter
                                                                     (p=0,041) maupun perawat (p=0,038). (Tabel 2).

                                                                                83.83
                       80
                                                                        72.1
                                 68.4                                                     67.28
                                                                                                   64.34
                       60                    59.14



                       40                            39.12   37.89



                       20


                           0
                              gi         k     g       olok       njan
                                                                      g an     buh    Lunt
                                                                                           o
                          Ting       Solo Padan Kodia S       g Pa Pasam ayakum Sawah
                    Bukit        Kab                      adan           P
                                                        P
                           Gambar 4. Penggunaan Injeksi untuk Kasus Myalgia di Puskesmas
                                       di 8 Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat

                                Tabel 2. Penurunan Penggunaan Obat Antibiotika
                      pada Penderita ISPA Enam Bulan Setelah Intervensi Pelatihan Berjenjang

                                 Indikator                    Pre intervensi     Pascaintervensi           p
             Jumlah item obat per pasien ISPA balita
             ñ Dokter                                           3,74 + 0,58         2,47 + 0,67      t-test, 0,021
             ñ Perawat                                          3,67 + 0.49         2,39 + 0,73      t-test, 0,045
             Jumlah item obat per pasien ISPA dewasa
             ñ Dokter                                           4,11 + 0,63         3,21 + 0,71      t-test, 0,041
             ñ Perawat                                          3,78 + 0,51         2,37 + 0,57      t-test, 0,038
             % antibiotika untuk ISPA balita
             ñ Dokter                                                72,75              67,18        X2=0,82
                                                                                                     P=0,05
             ñ   Perawat                                             81,37              42,40        X2=32,12
                                                                                                     P=0,00
             % antibiotika untuk ISPA dewasa
             ñ Dokter                                                89,18              44,15        X2=45,45
                                                                                                     P=0,00
             ñ   Perawat                                             91,22              38,71        X2=61,34
                                                                                                     P=0,00
             Jumlah item obat per pasien myalgia
             ñ Dokter                                           4,39 + 0,66         2,33 + 0,76
             ñ Perawat                                          4,68 + 0,79         3,18 + 0,47
             % injeksi untuk pasien myalgia
             ñ Dokter                                                69,11              31,89        X2=27,38
                                                                                                     P=0,00
             ñ   Perawat                                             79,56              62,91        X2=2,03
                                                                                                     P=0,15


98   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



      Penurunan penggunaan antibiotika secara                  Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian
bermakna untuk pasien balita dengan ISPA ternyata        besar pasien yang datang ke puskesmas dengan
hanya terjadi pada perawat (p<0,05), sedangkan pada      diagnosis ISPA, baik balita maupun dewasa
dokter, meskipun juga terjadi perbaikan, tetapi hal      cenderung mendapat antibiotika. Berbagai studi
ini tidak bermakna secara statistik (p=0,82). Tidak      menunjukkan bahwa ISPA umumnya disebabkan
demikian halnya dengan pasien dewasa dengan              oleh virus dan bersifat dapat sembuh sendiri tanpa
ISPA. Pada kelompok ini penggunaan antibiotika oleh      terapi medikamentosa (self limiting disease),
dokter turun hingga setengahnya (p<0,05), sedang-        sehingga antibiotika tentu tidak diperlukan pada
kan pada perawat penurunan bahkan mencapai               sebagian besar ISPA.14,15,16 Penggunaan antibiotika
hingga tinggal sepertiga dari peresepan antibiotika      untuk ISPA ini ternyata juga ditemukan tidak saja di
sebelum intervensi (p<0,05).                             puskesmas dan di negara sedang berkembang saja,
      Untuk pengobatan myalgia penurunan rata-rata       tetapi juga di praktik swasta dan bahkan di negara-
jumlah item obat juga secara signifikan ditemukan        negara maju.15,16,17.
baik pada dokter maupun perawat, meskipun secara               Penggunaan injeksi di puskesmas untuk myalgia
faktual perbaikan ini lebih tinggi pada dokter di-       ditemukan relatif sangat tinggi dalam penelitian ini.
banding perawat. Hal ini sangat berbeda dengan           Secara farmakologi pemberian obat per injeksi
penggunaan injeksi. Kelompok dokter menganti-            dimaksudkan untuk beberapa tujuan, antara lain18:
sipasi perbaikan peresepan secara lebih baik dan         (1) diperlukan efek yang cepat, (2) obat tidak dapat
bermakna, yaitu dari 61,11% sebelum intervensi           diabsorpsi pada pemberian per oral, (3) untuk kondisi
menjadi 31,89% setelah intervensi, sedangkan pada        kegawatdaruratan yang tidak memungkinkan
kelokmpok perawat meskipun juga bermakna secara          pemberian obat secara oral. Pemberian injeksi untuk
statistik, penurunan penggunaan injeksi untuk myalgia    myalgia tentu tidak rasional, karena tidak memenuhi
relatif kecil, yaitu dari 79,56% sebelum intervensi      salah satu kaidah farmakologi. Terapi simtomatis
menjadi 62,91% setelah intervensi.                       untuk myalgia seharusnya cukup diberikan per oral
                                                         yang relatif lebih aman.
PEMBAHASAN                                                     Penelitian ini dilakukan dalam upaya mening-
     Meskipun penelitian ini hanya difokuskan pada       katkan mutu penggunaan obat di puskesmas,
dua jenis diagnosis yaitu ISPA dan myalgia, tetapi       melalui intervensi pelatihan penggunaan obat yang
hasil studi menggambarkan tingginya tingkat              rasional. Sasaran intervensi adalah dokter dan
penggunaan obat yang tidak perlu pada kedua diag-        perawat yang bertugas di balai pengobatan
nosis tersebut di puskesmas. Polifarmasi sangat          puskesmas. Target dari intervensi adalah
umum dijumpai untuk mengatasi ISPA dan myal-             menurunkan penggunaan antibiotika untuk ISPA
gia. Hasil ini tidak berbeda dengan peresepan oleh       nonpneumonia serta menurunkan penggunaan
dokter umum praktek swasta, yang juga cenderung          injeksi untuk kasus myalgia. Hasil penelitian me-
meresepkan obat dalam bentuk polifarmasi pada            nunjukkan bahwa pelatihan yang bersifat motiva-
ISPA.5,6 Berbagai penelitian menemukan bahwa             sional, interaktif, berbasis pada masalah, dan meng-
peresepan yang berlebih dan tidak rasional               gunakan modul terstruktur dapat menurunkan
cenderung meningkatkan terjadinya adverse drug           praktek polifarmasi, serta menurunkan penggunaan
event (ADE). 7,8 Terdapat hubungan linear antara         antibiotika pada ISPA nonpneumonia secara
jumlah obat yang diresepkan dengan terjadinya ADE,       bermakna. Penggunaan injeksi untuk myalgia, baik
yaitu semakin banyak obat yang diresepkan maka           oleh dokter maupun perawat yang bertugas di
semakin tinggi pula risiko untuk terjadinya ADE ini.     puskesmas, juga menurun secara bermakna. Inter-
Beberapa peneliti mengemukakan bahwa polifarmasi         vensi penggunaan obat di pelayanan kesehatan
umumnya didasarkan pada berbagai faktor, antara          dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain
lain: (1) ketidakyakinan dokter akan diagnosis           adalah academic detailing, pelatihan terstruktur,
pasien,9,10 (2) dorongan pasien untuk meresepkan         supervisi dan umpan balik, dan kursus terfokus. 19-22
obat lain yang tidak diperlukan,10 (3) persepsi dokter         Intervensi pelatihan ternyata mampu
bahwa dari berbagai obat yang diberikan, beberapa        memperbaiki pola penggunaan obat di puskesmas
di antaranya pasi akan memberikan efek yang              serta menurunkan penggunaan obat dan injeksi yang
diharapkan,10,11 dan (4) kurangnya pengetahuan dokter    tidak perlu. Hal ini juga dilaporkan oleh beberapa
terhadap bukti-bukti ilmiah terbaru tentang              peneliti sebelumnya.19,21,22 Namun demikian, pene-
penggunaan berbagai jenis obat.11,12,13                  litian ini belum dapat menjamin apakah perbaikan




                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   99
                          Iwan Dwiprahasto: Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas



peresepan dapat dipertahankan dalam jangka yang              KEPUSTAKAAN
lama, karena evaluasi hanya dilakukan sekali, yaitu          1. Dwiprahasto I. Ketersediaan obat di kabupaten
6 bulan pasca intervensi. Selama ini diketahui bahwa             dan mutu peresepan di pusat pelayanan
di sebagian besar puskesmas turn-over dokter                     kesehatan primer. BIKed, 2004;36(2), 89-96.
umumnya tinggi, yaitu rata-rata 3-5 tahun. Keadaan           2. Britten N, Ukoumunne O, Boulton MG. Patients’
ini tentu menjadi kendala tersendiri untuk menjamin              attitudes to medicines and expectations for pre-
kesinambungan (sustainability) dari hasil intervensi.            scriptions. Health Expectations 2002;5:256–69.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh peneliti                 3. Kane A, Lloyd J, Zaffran M, Simonsen L, Kane
lain.21,22 Namun demikian, jika diamati lebih jauh, dari         M. Transmission of hepatitis B, hepatitis C and
penelitian ini terlihat bahwa perbaikan mutu peng-               human immunodeficiency viruses through
gunaan obat secara konsisten terjadi pada kelompok               unsafe injections in the developing world: model-
perawat. Mereka ini umumnya adalah pegawai negeri                based regional estimates. Bull WHO
sipil yang bertempat tinggal di sekitar puskesmas,               1999;77(10):801-807.
dengan masa tinggal yang relatif panjang, sehingga           4. Haynes RB, McDonald H, Garg AX, Montague
isu turn-over pun relatif minimal. Pada kelompok                 P. Interventions for helping patients to follow
inilah perbaikan mutu peresepan di puskesmas dapat               prescriptions for medications. The Cochrane
ditargetkan secara berkesinambungan.                             Database of Systematic Reviews 2002, Issue
      Penelitian ini juga menemukan bahwa metode                 2. Art. No.: CD000011. DOI: 10.1002/
pelatihan harus dirancang secara spesifik berdasar-              14651858.CD000011.
kan populasi target yang dijadikan sasaran inter-            5. Pavin, M., Nurgozhin, T., Hafner, G. et al.
vensi. Pelatihan yang bersifat interaktif, motivasional,         Prescribing practices of rural primary health care
berdasarkan pada masalah (problem-based ap-                      physicians in Uzbekistan. Tropical Medicine and
proach), dan menggunakan modul terstruktur                       International Health 8, 2003:182–90.
ternyata paling sesuai untuk memperbaiki mutu                6. Jain, N., Lodha, R. & Kabra, S. Upper respiratory
peresepan pada dokter, sedangkan untuk perawat                   tract infections. Indian Journal of Pediatrics 68,
yang bertugas di balai pengobatan, pelatihan yang                2001:1135–8.
sifatnya interaktif, berbasis pada masalah riil sehari-      7. Bates DW, Cullen DJ, Laird N. Incidence of
hari, dan dilaksanakan secara on the job training,               adverse drug and potential adverse drug events.
tampaknya lebih cocok untuk mengubah perilaku                    JAMA 1995; 274:29-34.
peresepan yang mungkin sudah berlangsung hingga              8. Gurwitz JH, Field TS, Harrold LR, et al.
puluhan tahun. Namun demikian, perlu pula disadari               Incidence and preventability of adverse drug
bahwa intervensi yang hanya dilaksanakan sekali                  events among older persons in the 2E1, Canada.
tentu belum tentu menjamin kesinambungan per-                    ambulatory setting. JAMA. 2003; 289 (9): 1107-
baikan peresepan.18 Diperlukan upaya lain yang lebih             16
sistematik, terencana dan terstruktur agar perbaikan         9. Schwartz RK, Soumerai SB, Avorn J. Physician
mutu penggunaan obat di pelayanan kesehatan dapat                motivations for nonscientific drug prescribing.
berlangsung secara konsisten, antara lain dengan                 Soc Sci Med. 1989;28(6):577-82.
mengembangkan mekanisme supervisi dan umpan                  10. Hemminki E. Review of literature on the factors
balik serta monitoring yang terus-menerus ke unit-               affecting drug prescribing. Soc Sci Med
unit pelayanan kesehatan yang ada.                               1975;9:111-5.
                                                             11. Stimson GV. Doctor–patient interaction and
KESIMPULAN                                                       some problems for prescribing. J R Coll Gen
    Penggunaan obat di puskesmas, khususnya                      Pract. 1976;26(1):88-96.
untuk ISPA dan myalgia cenderung berlebih dan                12. Britten N, Ukoumunne O. The influence of
biasanya dalam bentuk polifarmasi. Intervensi                    patients’ expectations of receiving prescriptions
pelatihan, baik untuk dokter maupun perawat yang                 on doctors’ perceptions and the decision to
bertugas di balai pengobatan puskesmas, dapat                    prescribe. BMJ.1997;315:1506-10.
menurunkan penggunaan antibiotika pada ISPA,                 13. Cockburn J, Pit S. Prescribing behaviour in
menurunkan jumlah rata-rata item obat pada ISPA                  clinical practice: patients’ expectations and
dan myalgia, serta menurunkan penggunaan injeksi                 doctors’ perceptions of patients’ expectations
pada myalgia.                                                    — a questionnaire study. BMJ. 1997;315:520-
                                                                 3.




100   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                    Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



14. Cars, H. & Hakansson, A. To prescribe—or not         19. Zwar N, Wolk J, Sanson-Fisher R, Kehoe L.
    to prescribe—antibiotics. District physicians’           Influencing antibiotic prescribing in general
    habits vary greatly, and are difficult to change.        practice: a trial of prescriber feedback and
    Scandinavian Journal of Primary Health Care.             management guidelines. Fam Pract,
    1995; 13, 3–7.                                           1999;16:495-500.
15. Pechere, J. (2001). Patients’ interviews and         20. Turnidge J, Zwar N. Minimising inappropriate
    misuse of antibiotics. Clinical Infectious               prescribing of antibiotics. Med Today, 2000;1:70-
    Diseases. 2002; 33, Suppl. 3: S170–3.                    81.
16. Macfarlane, J., Holmes, W., Macfarlane, R. et        21. Soumerai SB, Avorn J, Taylor WC, Wessels M,
    al. Influence of patients’ expectations on               Maher D, Hawley SL. Improving choice of
    antibiotic management of acute lower respiratory         prescribed antibiotics through concurrent
    tract illness in general practice: questionnaire         reminders in an educational order form. Med
    study. British Medical Journal 315, 1997: 1211–          Care. 1993;31:552-8.
    4.                                                   22. May FW, Rowett DS, Gilbert AL, McNeece JI,
17. Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common          Hurley E. Outcomes of an educational outreach
    cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane           service for community medical practitioners:
    Database of Systematic Reviews 2002, Issue               non-steroidal anti-inflammatory drugs. Med J
    4. Art. No.: CD000247. DOI: 10.1002/                     Aust, 1999;170:471-471.
    14651858.CD000247.
18. Dicko M, Oni A-Q Q, Ganivet S, Kone S, Pierre
    L, Jacquet B. Safety of immunization injections
    in Africa: not simply a problem of logistics.
    Bulletin of the World Health Organization. 2000;
    78: 163-9.




                                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   101
                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                        No. 02 Juni   l   2006                             Halaman 102 - 103

                                                                                                      Resensi



Judul buku     :   Hard facts, dangerous half-truths & total nonsense: profiting from evidence-based man-
                   agement
Penulis        :   Jeffrey Pfeffer dan Robert Sutton
Penerbit       :   Harvard Business School Press
Tahun          :   2006
Tebal          :   276 halaman




A
               pabila pengambilan keputusan para               tersebut bersifat kondisional dan sebagaimana setiap
               dokter mengikuti pola yang diterap-             gagasan mesti ada kelemahan selain kelebihan.
               kan para manajer sekarang ini maka              Sebagai solusinya Pfeffer dan Sutton menawarkan
jumlah pasien yang meninggal dan tuntutan legal                tujuh pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan sebelum
akan meningkat drastis. Pernyataan yang                        mengadopsi suatu gagasan manajerial. Pertanyaan-
provokatif ini digunakan oleh Pfeffer dan Sutton               pertanyaan tersebut pada prinsipnya berupaya untuk
dalam buku Hard facts, half truths and total non-              mengkritisi asumsi-asumsi yang mendasari gagasan
sense untuk mengilustrasikan masalah                           yang akan diadopsi.
pemanfaatan evidence dalam pengambilan                              Di bagian kedua, dangerous half-truths about
keputusan manajerial dewasa ini. Konsep evi-                   managing people and organizations, Pfeffer dan
dence-based practice tentunya sangat familiar bagi             Sutton mendemonstrasikan upaya analisis kritis
pembaca yang berlatar belakang medis karena                    terhadap beberapa gagasan manajerial yang telah
memang diadopsi dari konsep evidence-based                     diadopsi banyak organisasi seperti: (1) organisasi
medicine. Kedua penulis juga mengakui bahwa                    yang terbaik memiliki SDM yang terbaik; (2) insentif
evidence-based management sendiri bukan                        finansial akan meningkatkan kinerja; (3) pemimpin
sebuah konsep baru, sebelumnya pada tahun 1990                 menentukan hidup matinya organisasi, dan (4)
Richard Pascale mengupas hal yang serupa dalam                 keharusan untuk perubahan. Dalam mengupas per-
buku Managing on the Edge dan pada tahun 2003                  ubahan, change or die, kedua penulis menganalisis
Sydney Finkelstein mengupasnya pula dalam Why                  bukti-bukti dari berbagai inisiatif perubahan seperti:
Smart Executives Fail. Meskipun demikian, lebarnya             (1) merger dan akuisisi; (2) adopsi perangkat lunak
kesenjangan antara evidence dan praktik dalam                  baru; (3) re-engineering; dan (4) perbaikan mutu.
manajemen hingga kini nampaknya mengusik                       State of Reengineering Report yang disusun oleh
kedua professor dari Universitas Stanford ini untuk            CSC Index pada tahun 1994 misalnya menunjukkan
mengangkatnya kembali dalam diskursus
                                                               bahwa dari 99 inisiatif reengineering, 67%
manajerial.
                                                               menunjukkan hasil yang mediocre, marginal atau
     Buku ini terdiri dari tiga bagian. Dalam bagian
                                                               gagal. Pencetus konsep reengineering sendiri,
pertama, Setting the stage, kedua penulis menyam-
                                                               Michael Hammer, sekarang mengakui bahwa hanya
paikan argumentasi mengapa setiap organisasi
                                                               30% dari proyek reengineering yang mencapai
memerlukan evidence-based management dan
                                                               tujuannya. Kedua penulis mengakhiri pembahasan
bagaimana organisasi dapat menerapkannya.
                                                               bukti-bukti empirik perubahan ini dengan menyajikan
Yang menarik dalam bagian ini diuraikan tiga praktik
                                                               delapan pertanyaan kritis yang perlu kita
pengambilan keputusan yang buruk dan paling
                                                               pertimbangkan sebelum memulai suatu upaya
sering diumpai di dunia bisnis, yaitu: (1) casual
                                                               perubahan.
benchmarking; (2) melakukan apa yang nampak-
nya memadai di masa lalu; dan (3) memberlakukan                     Bagian ketiga, From Evidence to Action,
suatu konsep (misal: TQM, Re-engineering, Balance              nampaknya merupakan bagian yang nampaknya
Score Card) sebagai suatu ideologi yang kemudian               akan mengecewakan banyak pembaca. Judul dan
diikuti secara fanatis. Kedua profesor ini                     penempatan bagian ini mengundang harapan bahwa
menggarisbawahi bahwa sebagian besar konsep                    kedua penulis dalam klimaks buku ini akan
manajemen merupakan half-truths dalam arti                     menyajikan usulan-usulan praktis dan brilyan untuk
bahwa meskipun ada benarnya dan bisa                           dapat mejembatani jurang antara bukti-bukti dan
bermanfaat namun upaya untuk mengadopsi harus                  praktek manajerial. Dengan ekspetansi yang
lebih hati-hati karena sebagian besar konsep                   sedemikian tinggi bagian ini terasa terlalu singkat



102   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                  Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



meskipun masih menyajikan beberapa gagasan            menjadi direktur RS), lebih cenderung
yang menarik. Yang paling menarik adalah menurut      mempraktekkan evidence-based management?
Pfeffer dan Sutton pada akhirnya salah satu upaya     Kedua, bagaimana dengan hard evidence bahwa
yang dapat menyebarluaskan upaya implementasi         penerapan evidence-based management dapat
evidence-based management adalah mengikuti            meningkatkan kinerja manajerial? Semoga di antara
pola yang mendasari menyebarluasnya praktik           kita ada yang tertarik untuk menulis buku yang dapat
pengambilan keputusan yang tidak berbasis bukti,      menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
yakni melalui advokasi para pakar dan konsultan
manajerial terpandang.
     Ada dua pertanyaan yang mengusik benak
setelah membaca buku ini. Pertama, apakah                               Yodi Mahendradhata
manajer yang berlatar belakang medis dan familiar                (yodi_mahendradhata@yahoo.co.uk)
dengan evidence based-medicine (misal dokter yang




                                          Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   103
                             Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09                                        No. 02 Juni   l   2006                               Halaman 104 - 105

                                                                                                    Korespondensi


                                                                                    Email ditujukan ke hiillary@yahoo.com



                          Dampak Ekonomi dari Penyakit Avian Influenza (H5n1)
                                                       di Bali


      Setelah saya membaca tulisan Saudara A.A.I.              dianalisis untuk mengidentifikasi urgensi dan
Nirmala Trisna, dari Unit Penelitian dan Latihan               pentingnya strategi pencegahan dan pengendalian
Epidemiologi Komunitas, Fakultas Kedokteran                    AI secara terpadu, sedangkan pada bahan dan cara
Universitas Udayana, Bali, yang berjudul Dampak                penelitian, disebutkan bahwa yang dilihat adalah cost
Ekonomi Dari Penyakit Avian Influenza (H5N1) di                of illness. ini menunjukkan bahwa bahasan yang
Propinsi Bali dan dimuat di Jurnal Manajemen                   dikaji masih sangat luas atau umum. Jika dilihat dari
Pelayanan Kesehatan Vol.9/No 01/Maret 2006, maka               Latar Belakang, menunjukkan bahwa tulisan ini dikaji
perkenankanlah saya memberikan tanggapan dan                   secara makroekonomi (dampak AI terhadap industri),
masukan.                                                       tetapi pada cara penelitian ternyata lebih ke arah
      Judul di atas yang disajikan merupakan tema              Mikroekonomi (penghitungan cost/biaya).
menarik untuk dikaji lebih dalam dan merupakan isu                   Jika penulis ingin mengkaji masalah ini dengan
terkini dalam dunia ekonomi khususnya ekonomi                  pendekatan ekonomi makro, maka sebaiknya pene-
kesehatan. Beberapa tahun belakangan ini muncul                litian ini memilih untuk menggunakan analisis
suatu kejadian luar biasa yang berupa wabah (out-              variabel-variabel ekonomi makro, seperti konsumsi
break) dan bencana alam (disaster) yang sering                 (dampak ekonomi terhadap rumah tangga), investasi
terjadi di negeri kita ini. Banyak peneliti yang men-          (dampak ekonomi terhadap industri dan peranan
coba menganalisis kejadian-kejadian tersebut dari              perusahaan swasta), pengeluaran pemerintah, atau
sudut pandang keilmuan masing-masing. Ilmu yang                netto perdagangan luar negeri atau ekspor-impor
paling umum dikaji untuk meneliti dampak kejadian              (dampak ekonomi terhadap pariwisata/wisatawan).
tersebut adalah ilmu ekonomi. Tetapi setelah                   Tulisan ini sedikit menyinggung masalah ekonomi
membaca lebih teliti judul di atas, maka tanggapan             makro, ketika penulis menyajikan gambaran tentang
pertama yang muncul dari pikiran awam dan (apa-                dampak AI ini yang dapat menganggu kestabilan
lagi) seorang ekonom adalah bahwa judul tulisan                ekonomi baik secara forward linkage maupun back-
tersebut masih sangat luas.                                    ward linkage.2
      Ketika berbicara masalah ekonomi, maka yang                    Tulisan ini dapat menjadi pembahasan yang
terlintas pertama kali adalah pertanyaan sebagai               tajam, apabila ditambahkan data tentang berapa
berikut; ekonomi yang mana? Mikro? Makro?                      persen ketergantungan ekonomi bali (secara umum)
Manajemen? Industri? dan sebagainya, sehingga                  terhadap sektor perternakan (backward linkage).
judul yang disampaikan harus lebih mendalam dan                Bagaimana pola penyebaran AI (kajian secara
detail, tentang suatu hal yang akan dikaji. Ilmu               epidemiologi) di Bali? Apakah sudah menyebar
ekonomi sendiri merupakan bidang keilmuan yang                 secara luas? Apakah sudah menjadi wabah lokal
sangat luas. Pada perkembangannya, kajian ilmu                 (local outbreak) atau masih terkonsentrasi di daerah
ekonomi berkembang menjadi beberapa                            tertentu saja, sehingga penghitungan kerugian
subkeilmuan. Baik yang sifatnya pengembangan ke                ekonomi tidak bisa di-aggregat dengan hanya
dalam, seperti bisnis manajemen, teori ekonomi                 menghitung seluruh jumlah unggas di Bali yang
murni, dan akuntansi keuangan moneter, sedangkan               (apabila semuanya) terkena AI. Perlu dikaji lebih
pengembangan ke luar, ekonomi telah terintegrasi               mendalam untuk melihat secara backward linkage
dengan keilmuan lainnya, seperti ekonomi sosial,               ini.
ekonomi politik, ekonomi kesehatan, ekonomi per-                     Hal serupa juga disampaikan penulis ketika
tanian, ekonomi industri, dan sebagainya.1 Oleh                membahas dampaknya melalui pendekatan forward-
sebab itu, sekiranya penulis dapat lebih meng-                 linkage. Tulisan ini tidak disertai data yang menunjuk-
kerucutkan judul penelitian di atas ke dalam ”sub”             kan apakah adanya wabah AI ini cukup signifikan
keilmuan ekonomi yang lebih tepat.                             yang dibuktikan secara empiris terhadap sektor/
      Pada latar belakang dan pendahuluan tulisan              industri yang lain, misalnya pengolahan makanan,
tersebut dijelaskan mengenai dampak dari penyakit              pariwisata, dan sebagainya. Atau hanya masih
Avian Influenza (AI) yang dirasakan oleh peternakan            sebatas wacana. Apakah ada data mengenai berapa
dan industri terkait lainnya. Biaya dari penyakit AI           persen penurunan pertumbuhan ekonomi industri-


104   l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006
                                       Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan



industri tersebut Bali akibat wabah ini? Bagaimana         yang bersifat hipotesis. Perlu kajian empiris dengan
faktor-faktor yang lain? Disinilah perlu diberikannya      data riil dan alat analisis ekonomi yang lebih tepat.
asumsi-asumsi yang relevan terkait dampak ekonomi          Saran penelitian yang diajukan masih sebatas sa-
ini untuk melbih menyederhanakan permasalahan              ran kebijakan umum, bukan spesifik untuk daerah
yang ada. Teori ekonomi tidak akan bermakna apabila        bali dengan karakteristik ekonominya yang spesifik
tidak ada asumsi-asumsi yang menyertainya.                 pula.
     Apabila membaca dari cara penelitian, hasil                Pada bagian akhir korespondensi ini, ada
penelitian, dan pembahasan, maka terlihat bahwa            beberapa inti masukan yang diharapkan bermanfaat
tulisan tersebut mengarahkan pembaca untuk                 bagi pengembangan penelitian sejenis:
memahami dampak ekonomi akibat AI secara mikro-            ñ    Metodologi, alat analisis, data yang digunakan,
ekonomi, yaitu dengan menganalisis cost (biaya)                 dan asumsi merupakan kerangka utama yang
dan melihat sisi permintaan dan penawaran secara                paling penting dalam penelitian empiris
mikroekonomi. Secara umum cost analysis (ter-                   khususnya penelitian ekonomi.
masuk pula cost of illness) harus memasukkan               ñ    Batasan permasalahan perlu diperjelas,
landasan teori dasarnya, yaitu teori biaya. Teori biaya         mengingat luasnya definisi ekonomi yang
yang paling umum dilakukan misalnya analisis biaya              digunakan dalam penelitian ini.
dan manfaat (cost and benefit), analisis efektifitas       ñ    Spesifik ekonomi daerah dan faktor-faktor
biaya (cost effectiveness), dan lain-lain.3 Hal tersebut        penentu pertumbuhan daerah perlu dipertajam
belum terbaca secara eksplisit dalam tulisan ini,               dalam analisis dan kesimpulan, sehingga usulan
hanya melihat dampak AI dari sisi biaya langsung                kebijakannya tidak bersifat terbuka atau umum
dan tidak langsung yang ditanggung oleh penderita.              tetapi lebih terarah untuk spesifik daerah.
Tulisan tersebut sudah mengarah kepada analisis
biaya dan manfaat serta menggunakan konsep biaya           KEPUSTAKAAN
oportunitas dan biaya yang hilang. Perlu dipertim-         1. Toddaro, Michael. Economic Development,
bangan untuk menggunakan salah satu konsep                    Eight Edition, Addison-Wesley, USA. 2002.
tersebut, supaya tulisan menjadi lebih spesifik.           2. Kuntjoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan,
     Pada bagian pembahasan juga disinggung                   AMP-YKPN, Yogyakarta, 2003.
peran media dalam rangka menghindari atau                  3. Parkin, Michael, Bade, Robin. Modern
mengurangi dampak kerugian akibat AI. Hal ini juga            Macroeconomic, Sixth Edition, Prentice-Hall,
tidak disebut dalam awal penelitian, sehingga muncul          Canada.2004.
suatu opini apakah yang berpengaruh penurunkan
pertumbuhan ekonomi di Bali itu penyakitnya atau
berita atas penyakit AI tersebut.                                                         Deni Harbiyanto
     Secara umum, kesimpulan juga belum dituliskan                    Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
secara sistematis penelitian ilmiah, bahkan secara                                    FK UGM, Yogyakarta
awam ada kesan yang mengarah kepada penelitian




                                               Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l   105
                            PETUNJUK BAGI PENULIS

     Misi Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan adalah untuk menerbitkan, menyebarluaskan, dan
mendiskusikan berbagai tulisan ilmiah mengenai manajemen dan kebijakan dalam lingkup pelayanan
kesehatan, yang membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi agar lebih efektif. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
     Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam menerima naskah akan menyaring untuk keaslian,
relevansi penelitian dan praktisi manajemen pelayanan kesehatan. Setelah penyaringan awal naskah
akan dikirimkan kepada reviewer untuk meninjau ulang isi naskah. Editor akan memutuskan penerimaan
naskah dengan mempertimbangkan rekomendasi dari reviewer yang telah ditunjuk. Editor berhak untuk
merubah naskah apabila dipandang perlu, misal dengan memperpendek isi naskah atau menghilangkan
bagan dan tabel. Deskripsi lebih lanjut mengenai jenis-jenis naskah yang dimuat oleh JMPK diuraikan di
bawah.


            1. ARTIKEL PENELITIAN                                    6. ACUAN UMUM
a.   Naskah yang memuat hasil penelitian yang        a    Menyertakan surat pernyataan bahwa
     berkaitan dengan manajemen pelayanan                 naskah yang dikirim belum pernah dan tidak
     kesehatan.                                           sedang dalam proses untuk publikasi, serta
b.   Naskah tidak lebih dari 3000 kata.                   tidak akan dipublikasikan di tempat lain dalam
c.   Naskah disertai abstrak bahasa Inggris dan           bentuk cetakan.
     bahasa Indonesia baik tulisan yang              b.   Karangan berupa ketikan komputer, meng-
     berbahasa Inggris maupun tulisan berbahasa           gunakan perangkat lunak yang umum (MS-
     Indonesia dengan bentuk terstruktur                  WORD) dan diserahkan dalam bentuk
     (backgrounds, methods, results, conclusion),         elektronik (melalui email atau disket) maupun
     dan disertai kata kunci (key words). Abstrak         print out (rangkap 2). Karangan diketik
     hendaknya tidak melebihi 200 kata.                   dengan spasi 1,5 cm pada ukuran kertas
d.   Tidak lebih dari 50 referensi                        kwarto serta tidak bolak-balik (1 kolom).
                                                     c.   Judul karangan tidak melebihi 14 kata dan
            2. MAKALAH KEBIJAKAN                          harap disertai ringkasan judul untuk kepala
a.   Artikel review, pembahasan atau hipotesis.           halaman (header).
b.   Naskah tidak lebih dari 3000 kata.              d.   Nama pengarang tidak disertai gelar dan
c.   Pada dasarnya sama dengan tata cara                  harap disertai alamat kerja yang jelas.
     penulisan artikel penelitian. Hanya saja,       e.   Tabel dan ilustrasi harus diberi judul dan kete-
     untuk abstrak dapat menggunakan bentuk               rangan yang cukup, sehingga tidak ter-
     tidak terstruktur.                                   gantung pada teks. Judul tabel diletakkan di
d.   Tidak lebih dari 50 referensi                        atas tabel. Judul gambar diletakkan di bawah
                                                          gambar.
               3. ROUND TABLES                       f.   Penulisan rujukan memakai sistem nomor
a.   Terdiri dari suatu artikel utama (2000 kata)         (vancouver style dapat dilihat di www.jmpk-
     atas suatu pokok permasalahan manajemen              online.net) sesuai dengan urutan penampil-
     pelayanan kesehatan yang diikuti dengan              an dalam karangan. Misal:
     pembahasan (500 kata) oleh pakar-pakar               …….sudah pernah dilaporkan1…....…
     yang relevan.                                        …….Menurut Sardjito2…....…
                                                          …….Winstein and Swartz3 pernah melakukan
                 4. RESENSI                               ……oleh Avon et al4…....…
a.   Review buku, web-site, cd-rom, yang relevan     g.   Pernyataan terima kasih diletakkan di atas
     dengan permasalahan manajemen pelayan-               kepustakaan. Nama-nama yang diutarakan
     an kesehatan                                         dalam pernyataan harus disertai dengan
b.   Menggunakan 400-850 kata, tanpa referensi            gelar, jabatan, dan alamat kerja.
                                                     h.   Para pengarang diharapkan sedapat
            5. KORESPONDENSI                              mungkin mengikuti Index Medicus dan Index
a    Tanggapan atas suatu naskah yang diterbit-           of Indonesian Learned Periodicals (PDIN
     kan di Jurnal Manajemen Pelayanan                    1974) untuk singkatan nama berkala.
     Kesehatan pada edisi sebelumnya atau            k.   Mencantumkan nama, nomor telepon dan HP,
     gagasan-gagasan orisinil dari pembaca.               alamat instansi yang jelas, dan email.
b.   Menggunakan 400-850 kata
c.   Maksimal 6 refensi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4379
posted:2/7/2012
language:
pages:58