SUPAYA SENI DAN BIROKRASI SEJALAN
Sebuah pertanyaan yang lebih menyerupai syak wasangka saya lemparkan
kepada salah seorang pengurus Dewan Kesenian Daerah (DKD) Banjarnegara
beberapa waktu lalu. ‘Apa saja sih kerjaan DKD?’ Pertanyaan itu terutara sebagai
bentuk protes pada kevakuman lembaga tersebut dari aktivitas seni dewasa ini.
Pengurus DKD itu justru balik bertanya, ‘apa sih yng bisa dilakukan DKD
tanpa dana?’ Jawaban retoris itu sekaligus menjadi penutup pembicaraan karena
merasa dikusi dianggap telah buntu.
Sebagai lembaga resmi non kedinasan, DKD punya kewajiban moral ngopeni
dan nguri-uri kesenian di daerah. Sayangnya, peran itu sering tidak bisa dijalanakan
tanpa dana. Sedangkan pejabat daerah yang memiliki kewenangan mengalokasikan
APBD pada sektor kesenian tampak enggan memberi anggaran yang memadai.
Kurangnya dana selalu menjadi alasan DKD menanggapi protes atas kenihilan
kerja mereka. Sejak beberapa tahun silam DKD Banjarnegara bisa dikatakan tidak
pernah bekerja, kecuali dalam perhelatan seremonial.
Parahnya, sikap yang sama ditunjukkan birokrasi. Mereka seperti menganggap
seni sebagai barang tidak terlalu berharga sehingga tidak perlu mendapat perlakuan
istimewa.
Kondisi ini bisa dipahami dari dua sudut pandang berbeda. Pertama, orientasi
pembangunan sebuah daerah ternyata hanya dipandang dari kesuksesan ekonomi.
Akibatnya birokrasi seperti menjadi sebuah mesin penghasil uang yang hanya punya
tugas mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa produk kesenian
dikomoditaskan untuk mencapai target perolehan PAD, sementara seni yang tidak
laku dijual tidak mendapat perhatian.
Kedua, sangat memprikhatinkan karena para pimpinan daerah tampaknya
tidak memiliki wawasan seni yang memadai. Mereka hanya melihat seni dari
perspektif manajerial, namun tidak mampu melihat dari perspektif filosofi, budaya,
dan sosial. Akibatnya, mereka tidak mampu memahami seni sebagai sebuah ekspresi,
melainkan hanya dipandang sebagai aset ekonomi.
Seni dan mindset ekonomi terkadang memang tidak memiliki titik temu.
Kesenian berarak mengikuti teriakan jiwa setiap manusia, bersifat sangat personal,
dan mengutamakan kebebasan. Sebagai sebuah ekpresi, seni memperlakukan
kejujuran sebagai dasar tindakan. Sebab hanya dengan kejujuran seni akan terlahir
1
indah, menghibur, dan berguna. Sedangkan kegiatan ekonomi semata-mata dilakukan
untuk mendapatkan keuntungan materi.
Pemahaman seni secara mendalam tampaknya tidak dimiliki para pemangku
jabatan di Banjarnegara. Kegiatan kesenian, baik massal maupun personal, tidak
terlalu penting dihadapan mereka. Karena itulah Pemerintah Kabupaten sepertinya
tidak merasa perlu memfasilitasi aktivitas para seniman dan calon seniman, misalnya
dengan menggelontorkan dana pembinaan.
Orientasi ekonomi yang kadang keblinger juga tidak lepas dari paradigma
pembangunan di sana. Selalu saja kemajuan suatu daerah diukur dari pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kepemilikan aset, atau pembangunan infrastruktur. Padahal jika
pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan harmoni justru bisa menimbulkan
keresahan. Apalagi jika penduduk di sana tidak dilibatkan sebagai subjek
pembangunan.
Belajar dari Solo
Untuk menyatukan semangat pembangunan dan kegiatan seni, Banjarnegara
patut belajar dari Solo. Di samping mampu menggenjot pembangunan, kota itu
mampu menjaga harmoni beragam aktivitas seni. Kegiatan-kegiatan seni masih
berlangsung, bahkan difasilitasi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Pada
akhirnya, masyarakat dan pemerintah setempat pula yang memetik manfaatnya.
Hinga kini Solo masih menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi
tercepat di Jawa Tengah. Namun pada saat yang sama kota itu semakin identik dengan
laku seni penduduknya. Kegiatan seni banyak dihelat, bukan semata-mata sebagai alat
pemkot mempromosikan daerahnya, tapi sekaligus memfasilitasi para seniman
berekspresi.
Setahun belakang setidaknya ada empat kegiatan seni besar yang digelar di
Solo, yakni Worl Heritage Cities Conference and Expo, Solo Batik Carnival, Solo
International Etnic Music (SIEM), dan Solo Performing Art City. Dari
penyelenggaraan empat kegiatan tersebut biaya yang diperlukan jelas tidak kecil,
namun manfaat yang terpetik masyarakat di sana juga tidak kalah besar. Kini Solo
dikenal sebagi kota seni, kota kreatif, sekaligus kota pertunjukkan sehingga berani
memasang slogan ‘Solo kreatif, Solo Sejahtera’.
Membandingkan aktivitas kesenian di Solo dan Banjarnegara memang tidak
bijak dan terkesan dipaksakan. Sebagai kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Solo
2
telah lama menjadi pusat perkembangan budaya. Sedangkan secara historis
Banjarnegara tidak memiliki itu. Namun, kota dawet ayu bisa belajar dari sana
bagaimana pemerintah setempat bisa begitu antusias mengembangkan kesenian
lokalnya.
Revitalisasi DKD
Sebagai langkah awal meniru Solo, Banjarnegara bisa mulai dengan
merevitalisasi DKD. Badan ini harus mulai memantapkan diri menjadi badan semi
otonom yang tidak sepenuhnya bersandar pada Pemkab. Meski secara struktural
masih berada di bawah naungan Pemkab, badan ini harus bisa mengambil inisitif
lebih besar dalam pembinaan kesenian.
Kesalahan yang dilakukan DKD, dan agaknya akan terus berulang dalam
beberapa tahun ke depan, adalah terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah.
Kesalahan ini akan berakibat fatal karena Pemkab justru nyaris tidak pernah
melahirkan regulasi untuk mendukung aktivitas seni. Perlahan DKD harus mulai
berani mengambil jarak dengan Pemkab, termasuk mengurangi ketergantungan dana
dari APBD dengan menjajaki sumber dana lain.
Komitmen DKD juga harus dikuti komitmen pengurusnya secara perorangan.
Artinya, orang-orang yang duduk sebagai pengurus mestinya adalah orang yang
memiliki kepedulian besar terhadap kesenian, tidak menjadikannya sebagai jabatan
sambilan. Mereka harus mampu memahami seni dari berbagai sudut pandang, baik
manajerial, filosofi, budaya, dan sosial. Dengan begitu, setidaknya DKD tidak akan
mati hanya karena ditinggal pengurusnya menjalankan kesibukan lain.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
3