Docstoc

Outsourcing antara teori, aturan dan praktiknya

Document Sample
Outsourcing antara teori, aturan dan praktiknya Powered By Docstoc
					                     Outsourcing antara teori, aturan dan praktiknya1

                                 Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.2

                                       asri1wj@yahoo.com



Latar Belakang

      Hampir setiap tahun tuntutan May day adalah “hapuskan outsourcing”. Di tahun 2011,
sebagai persiapan memperingati hari buruh, pada tanggal 11 Maret 2011 telah berkumpul
pekerja yang tergabung dalam Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI : GASBURI,
SBTPI, FPBJ, PPBI, KASBI, GSBI, FNPBI, SP PLN, AGRA, SMI, IMM, Perempuan
Mahardika) di Bundaran HI. Tuntutannya adalah imperialisme-kapitalis yang meliputi
masalah upah, sistem kerja outsourcing, pendidikan dan kesehatan, pengangguran,
                                                                                                    3
perlindungan TKI, kenaikan harga kebutuhan, perampasan tanah rakyat, dan korupsi.                       Dari
tuntutan itu, seolah outsourcing adalah bayangan buruk bagi setiap buruh di Indonesia, yang
harus di hapus di muka bumi. Outsourcing telah dianggap sebagai penyebab hilangnya hak
buruh yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (LNRI Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279, selanjutnya disebut
dengan UU 13/2003). Ada anggapan bahwa outsourcing adalah bentuk perbudakan modern.

      Tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing dari pihak buruh, mendapat
perlawanan yang keras dari pengusaha. Muncullah dilema pengaturan outsourcing. Bagi
buruh outsourcing adalah sumber kegelisahan sosial. Outsourcing dianggap sebagai sumber
diskriminasi pemberian hak (terhadap pekerja tetap) yang menjadi sumber utama hambatan
mencapai kesejahteraan. Bagi pengusaha, outsourcing adalah suatu sistem kerja yang sangat
menguntungkan untuk mencapai efesiensi guna peningkatan produktivitas. Bagi pemerintah,
outsourcing merupakan salah satu solusi guna mengatasi tingkat pengangguran dan pemikat
investasi.


        1
          Dipublikasikan dalam http://masyarakathubunganindustrial.wordpress.com/
        2
          Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surabaya
        3
          http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110411/persatuan-perlawanan-rakyat-bersiap-sambut-hari-
buruh-sedunia.html dalam Asri Wijayanti, “Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan”                makalah
disampaikan pada Seminar “Sistem Kerja Outsourcing Guna Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan
Pekerja/Buruh” dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei (Mayday) yang diselenggarakan
pada tanggal 16 April 2011 di Fakultas Hukum USU Medan
      Perbedaan sudut pandang dari ketiga subyek hukum dalam bidang perburuhan,
memaksa perlu adanya aturan hukum tentang outsourcing karena sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Istilah     outsourcing     tidak ada di dalam UU 13/2003. Yang ada adalah
penyediaan jasa pekerja/buruh. Hal inilah yang menimbulkan adanya pendapat bahwa
tuntutan hapuskan outsourcing adalah tidak mendasar karena tidak dikenal dalam UU
13/2003.4 Berpijak dari uraian di atas, muncul permasalahan Apakah outsourcing adalah
penyediaan jasa pekerja dan apakah outsourcing merupakan bentuk perbudakan modern?




Kerangka Teori outsourcing

      Pengertian outsourcing. Outsourcing berasal dari kata out source yang artinya to
procure (as some goods or services needed by a business or organization) under contract
                             5
with an outside supplier         (untuk mendapatkan barang atau jasa dibutuhkan bisnis atau
organisasi yang mendasarkan kontrak dengan pemasok luar). Outsourcing adalah
pendelegasian operasi dan managemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar
(perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tidak lagi
dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing.6

       Tujuan diadakannya outsourcing. Tujuan diadakannya outsourcing adalah efisiensi
guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan berkuantitas dengan memperkecil
resiko. Usaha untuk mencapai efisiensi sebenarnya merupakan hal yang dapat dipahami.
Terdapat beberapa teori managemen yang mengupayakan tercapainya hal itu. Business
Process Reengineering (BPR = rekayasa ulang proses bisnis) oleh Michael Hammer yang
menekankan pada penghilangan semua faktor yang tidak memberikan nilai tambah lebih
penting daripada menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi. Total Quality Management
(TQM); Just-in-time (JIT);7 Model Plan-Do-Check-Act oleh Dr.W.Edward Deming8; yang



        4
          Parlindungan Purba, “Peran Pengusaha Pengerah Jasa Pekerja/Buruh dalam Perlindungan
Pekerja/buruh outsource” makalah disampaikan pada Seminar “Sistem Kerja Outsourcing Guna Mendukung
Pembangunan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh” dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei
(Mayday) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2011 di Fakultas Hukum USU Medan
        5
          http://www.merriam-webster.com/dictionary/outsource
        6
           Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, DSS Publishing, Jakarta,2006, h. 2.
        7
          http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
        8
          http://www.skymark.com/resources/leaders/ishikawa.asp
diperluaskan oleh Kaoru Ishikawa yang menciptakan fishbone diagram9 sebagai landasan
untuk mencari root causes yang sudah diterapkan pada Kaizen. Elemen Kaizen adalah
teamwork; personal discipline; improved morale; quality circles dan suggestions for
improvement10
       Secara umum, outsourcing merupakan suatu sitem kerja untuk menghasilkan barang
atau jasa yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan cara mengalihkan sebagian pekerjaannya
kepada pemberi kerja lainnya. Tidak ada batasan mengenai siapa dan kepada siapa
outsourcing dapat dilakukan. Demikian pula tidak ada batasan mengenai “jenis pekerjaan
apa” yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Asalkan setelah dilakukan suatu analisis
managemen akan dapat memberikan keuntungan baik peningkatan kualitas maupun kuantitas.
Dalam hal ini outsourcing harus bermakna “outsourcing pekerjaan”bukan “outsourcing
pekerja” Efesiensi merupakan tujuan/ sasaran antara dari outsourcing. Dikatakan demikian
karena tujuan akhir dari outsourcing adalah adanya peningkatan produktivitas.
     Outsourcing adalah salah satu bentuk dari hubungan kerja. Hubungan kerja adalah
hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh subyek
hukum mengenai obyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Syarat subyek hukum
yang melakukan suatu hubungan hukum haruslah “orang”. Makna orang dapat merupakan
naturlijke persoon atau badan hukum. Subyek hukum dalam hubungan kerja adalah majikan
dan pekerja. Hubungan antara majikan dan pekerja diwujudkan dalam bentuk adanya
“perintah” dari majikan yang berbanding terbalik dengan imbalan dari telah dilaksanakannya
perintah yang berupa “upah dan hak-hak lain menurut hukum”. Syarat obyek hukum dari
suatu hubungan hukum adalah “benda”. Di dalam hubungan kerja obyek hukum adalah
“pekerjaan”. Makna pekerjaan adalah sesuatu yang telah dikerjakan dengan mengeluarkan
tenaga yang melekat pada diri pekerja untuk menghasilkan “barang” atau “jasa”. Dengan
demikian pekerja tidak dapat sebagai obyek dari suatu hubungan kerja.

Pengaturan outsourcing

     Istilah outsourcing tidak ada dalam UU 13/2003. Dasar hukum pengaturan outsourcing
adalah Pasal 64 –Pasal 66 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 59 UU 13/2003. Istilah outsourcing
disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya.
Ketentuan Pasal 64 –Pasal 66 UU 13/2003 dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmenakertrans


       9
           srikumalaningsih.files.wordpress.com/.../diagram-sebab-akibat.ppt
       10
            http://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
Nomor    KEP.100/MEN/VI/2004,       tentang     PKWT   jo.   Kepmenakertrans      No.   Kep-
101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/Buruh
jo.Kepmenakertrans No. KEP.220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

     Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU 13/2003, perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Tidak ada
penjelasan resmi dari rumusan Pasal 64. Ada dua bentuk perjanjian untuk dapat
dilaksanakannya   penyerahan     sebagian     pelaksanaan    pekerjaan,   yaitu    perjanjian
pemborongan pekerjaan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh. Dari ketentuan Pasal
64 dapat diinterpretasikan adanya dua jenis outsourcing yaitu “outsourcing pekerjaan” yang
mendasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan dan “outsourcing          pekerja” yang
didasarkan pada adanya perjanjian penyediaan jasa pekerja.

     Pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan
bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikat diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan (Pasl 1601 b B.W.)
Syarat pemborongan pekerjaan berdasarkan Pasal 65 UU 13/2003 adalah : tertulis, berbadan
hukum, didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT), serta syarat lainnya yaitu : dilakukan secara terpisah dari kegiatan
utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses
produksi secara langsung. Perjanjian kerja waktu tertentu. Dasar pengaturannya adalah Pasal
59 UU 13/2003. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : pekerjaan yang
sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat
musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

     Perjanjian penyediaan jasa pekerja. Dasar pengaturannya adalah Pasal 66 UU
13/2003. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan
oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan jasa penunjang dengan syarat:
adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
berdasar PKWT/PKWTT; perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; dan perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara
tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
berbadan hukum. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Praktik outsourcing

       Implementasi outsourcing sudah terjadi di dunia, misalnya digunakannya ahli hukum
asal India di Amerika Serikat. Biaya akan lebih efisien apabila menggunakan ahli hukum
India. Biaya yang dikeluarkan untuk ahli hukum Amerika Serikat, sebesar US$ 250.000
hingga US$ 300.000 per tahun (US$ 400 hingga US$ 600 per jam). Biaya untuk ahli hukum
India hanya sebesar US$ 6000 hingga (US$ 15.000 US$ 50 hingga US$ 70 per jam).11
       Secara umum pekerja dengan sistim outsourcing di luar negeri diterapkan bagi skill
labour bukan unskill labour.      Keadaan ini berbeda dengan di Indonesia. Outsourcing
seringkali digunakan sebagai tipu muslihat pengusaha untuk menghindari pesangon. Ada
rekayasa dari sebagian pengusaha penyedia jasa pekerja adalah pengusaha pemberi
pekerjaan. Terdapat diskriminasi upah bagi pekerja outsourcing dengan pekerja tetap di
dalam satu perusahaan pemebri pekerjaanSistem outsourcing           di luar negeri adalah
outsourcing pekerjaan bukan outsourcing pekerja. Pekerja yang tergabung dalam outsourcing
masing-masing mempunyai keahlian tertentu dalam pekerjaannya, baik dalam proses
pembuatan barang atau jasa. Banyak berdiri peusahaan penyediaan jasa pekerja yang sama
sekali tidak memperhatikan kualitas/ kompetensi pekerja berdasarkan pekerjaan. Tidak
diperhatikannya kompetensi pekerja mengakibatkan calo-calo tenaga kerja. Bahkan sering
terjadi pungutan liar terhadap pekerja dari oknum perusahaan penyediaan jasa pekerja. Calon
pekerja yang ingin segera dapat ditempatkan di perusahaan pemberi pekerjaan diharuskan
untuk menyerahkan sejumlah uang jaminan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja.

       11
          Belajar dari Pengalaman “Legal Process Outsourcing” (LPO) India,   http://jurnalhukum.
blogspot.com/2007/01/legal-process-outsourcing-lpo-di-india.html.
Bentuk jaminan beragam mulai dari uang sejumlah Rp. 100.000 sampai jumlah tertentu atau
ijazah tergantung dari jenis pekerjaannya.12 Jaminan itu dimaksudkan sebagai pengikat bagi
pekerja untuk bekerja dengan baik (bersedia diperas tenaganya). Apabila selama hubungan
kerja berlangsung, pekerja melakukan kesalahan dengan mudahnya akan akan kehilangan
pekerjaan. Sebaliknya apabila pekerja mengundurkan diri maka harus membayar kompensasi
untuk mengambil ijasah sebesar Rp. 5.000.000.13 Tidak berhenti disitu, upah pada bulan
pertama, pekerja hanya memperoleh 50% dari upah yang seharusnya, 14 pada bulan - bulan
selanjutnya pekerja mendapat potongan 20%-30%, sehingga upah yang diterima dibawah
upah minimum.15 Demikian pula apabila dilakukan lembur kerja, tidak ada perincian yang
jelas. Disisi lain juga terdapat pekerja outsourcing yang menerima upah layak di atas upah
minimum.16
       Apabila dilakukan perbandingan dengan pekerja tetap yang hubungan kerjanya
didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu terdapat diskriminasi pemberian hak-
hak pekerja. Misalnya untuk pekerja tetap di suatu perusahaan di Surabaya selain
mendapatkan upah minimal upah minimum, juga mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan
pekerja beserta keluarganya, Ada medical check up secara berkala. Apabila ada pekerja yang
sakit mendapat perawatan medis gratis apapun penyakitnya di rumah sakit internasional serta
mendapat upah tetap selama pekerja itu sakit. Berbeda dengan pekerja outsourcing (yang
bekerja di tempat yang sama), yang tidak mendapatkan semua hak itu. Rata-rata mereka
mendapatkan upah sebesar tujuh ratus ribu rupiah tanpa diberi perinciannya. 17 Telah terjadi
diskriminasi upah. Inilah yang menimbulkan kegelisahan sosial dan berakhir dengan teriakan
“Hapuskan outsourcing”.



Analisis

       Aturan hukum yang baik adalah yang sesuai dengan teori dan filsafat hukum. Aturan
hukum itu mempunyai keberlakuan secara formil, materiil dan filsafati. Ada kecocokan
antara aturan hukum dengan kenyataan di masyarakat. Artinya aturan hukum itu dapat
diterapkan di masyarakat 40 – 50 tahun ke depan. Pengaturan mengenai outsourcing dalam

       12
            Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing di Surabaya tanggal 10 April 2011.
       13
            Hasil wawancara dengan konsultan hukum pekerja outsourcing di Palembang tanggal 8 April
2011
       14
          Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing   di Surabaya tanggal 5 April 2011.
       15
          Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing   di Surabaya tanggal 1 April 2011.
       16
          Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing   di Jakarta tanggal 1 Maret 2011.
       17
          Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing   di Surabaya tanggal 2 Januari 2012
kenyataannya menimbulkan suatu problem sosial. Hal ini karena rumusan aturan hukum
mengenai outsourcing berdasar UU 13/2003 belum sesuai dengan teori hukum. Ada tiga hal
yang tidak sesuai dengan teori hukum yaitu konsep hubungan hukum, subyek hukum
outsourcing dan obyek hukum outsourcing.
       Pertama, konsep hubungan hukum. Pasal 64-66 UU 13/2003 mengatur hubungan
hukum tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja. Hubungan hukum yang timbul dari
perjanjian pemborongan pekerjaan apabila ditinjau dari teori merupakan outsourcing
pekerjaan. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian penyediaan jasa pekerja apabila
ditinjau dari teori merupakan outsourcing pekerja. Hubungan hukum yang dirumuskan ada
dua yaitu hubungan hukum I antara pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyediaan jasa
pekerja, hubungan hukum II antara perusahaan penyediaan jasa pekerja dengan pekerja.
Rumusan ini bertentangan dengan legal concept tentang hubungan kerja. Ada tiga unsure
hubungan kerja yaitu pekerjaan, perintah dan upah (Pasal 1 angka 15 UU 13/2003). Perintah
diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja, yang menikmati hasil pekerjaan adalah
pemberi pekerjaan, tetapi anehnya UU merumuskan hubungan hukum hanya timbul antara
perusahaan penyediaan jasa pekerja dengan pekerja. Hal ini adalah bertentangan dengan
konsep hubungan kerja. Status pekerja kabur secara yuridis. Seharusnya pemberi perintah
adalah yang bertanggung jawab terhadap diri pekerja (termasuk semua hak pekerja berdasar
UU). Jadi seharusnya dirumuskan hubungan kerja dalam outsourcing adalah antara pemberi
pekerjaan dengan pekerja, bukan antara perusahaan penyediaan jasa pekerja dengan pekerja.
       Kedua, subyek hukum outsourcing. Subyek hukum adalah pengemban hak dan
kewajiban. UU 13/2003 hanya merumuskan subyek hukum yang dapat mengadakan
perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan haruslah dalam bentuk badsan
hukum. Ada dua jenis subyek hukum naturlijke person dan rechtspersoon. Dengan batasan
status badan hukum saja maka UU 13/2003 telah merumuskan secara diskriminatif terhadap
kesempatan berusaha bagi pengusaha perorangan. Tujuan disyaratkan badan hukum (oleh
pembentuk UU) supaya perusahaan penerima pekerjaan dapat dimintai pertanggungjawaban
apabila tidak memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal ini adalah tidak relevan,
mengingat setiap pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan
suatu pelanggaran, tidak menunggu pelaku usaha berbentuk badan hukum. Melakukan
pemborongan pekerjaan bukanlah monopoli suatu perusahaan yang sudah berbadan hukum,
tetapi menjadi hak setiap pelaku usaha. Batasan ini akan mengakibatkan pelaku usaha
(khususnya usaha kecil dan menengah) kehilangan haknya disamping juga dapat mematikan
program kemitraan atau community sosial development program suatu perusahaan dengan
lingkungan sosial disekitarnya yang sudah berjalan.18

       Ketiga, obyek hukum outsourcing. UU13/2003 merumuskan “penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan”. Yang diserahkan adalah sebagian pekerjaan. Hasil dari
dilaksanakannya pekerjaan adalah produksi barang atau jasa. Pekerjaan memang dapat
dijadikan obyek hukum. Berbeda dengan pekerja. Pekerja tidak dapat sebagai obyek hukum,
karena secara hakekat, filsafati dan teori hukum pekerja adalah orang. Orang tidak dapat
menjadi obyek dari suatu hubungan hukum. Orang selamanya harus sebagai subyek hukum.
Rumusan “perjanjian penyediaan jasa pekerja” telah menimbulkan interpretasi di masyarakat
sebagai perusahaan penyedia pekerja, yang tidak memperhatikan kompetensi pekerja. Praktik
outsourcing menunjukkan bahwa pekerja tanpa kompetensi apapun dapat mendaftarkan
dirinya untuk masuk menjadi pekerja pada perusahaan outsorcing untuk dipekerjakan di
perusahaan lain dengan jaminan atau potongan upah. UU 13/2003 telah membuat jenis baru
dari outsourcing yaitu outsourcing pekerja. Keberadaan outsourcing pekerja telah
menempatkan orang (pekerja)            sebagai obyek hukum. Hal ini sama dengan perbudakan
manusia dan tidak sesuai dengan teori tentang outsourcing yang hanya membatasai tentang
outsourcing pekerjaan.
       Selain itu, parameter pekerjaan yang menjadi obyek dari outsourcing secara teori
adalah selain pekerjaan inti. UU 13/2003 merumuskan pekerjaan yang dapat di outsource
adalah pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama. Dari sudut pandang teori, outsourcing
merupakan konsep ekonomi, tepatnya pengelolaan managemen suatu perusahaan untuk
mengalihkan sebagian pekerjaan yang bukan inti (core/ strategic thinking yang merupakan
originalitas perusahaan) kepada orang lain untuk mencapai tujuan efesiensi proses produksi.
Dalam strategi bisnis, selalu ada pemikiran untuk berusaha mencapai hasil yang optimal.
Segala hal yang menjadi risiko atau penghambat pencapaian hasil harus diminimalisir.
Strategic thinking menjadi parameter dari bagian proses produksi yang tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain, harus dikerjakan sendiri. Strategic thinking merupakan cirri khas yang
membedakan dari suatu perusahaan. Bersifat originalitas. Sebagai contoh, perusahaan
garment, yang merupakan bagian proses produksi yang bersifat originalitas adalah design
product. Perusahaan produk makanan dan minuman, yang merupakan bagian proses produksi
yang bersifat originalitas adalah bagian pembuatan resep.



       18
            Moch Syamsudin, Pemahaman outsourcing di Indonesia, Yustitia, Vol 1 no. 2, 2007, h. 174.
       Parameter secara umum ini belum diterapkan dalam aturan hukum tentang
outsourcing di Indonesia. Parameter kegiatan yang dapat dioutsource adalah “yang terpisah
dari kegiatan utama”. Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 bahwa,
   pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang
   berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan
   mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian
   kerja waktu tidak tertentu. Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
   tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan
   di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha
   pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh
   catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang
   di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Rumusan ini merupakan sumber dari konflik sosial yang sengaja dibuat oleh UU 13/2003.
Selalu ada perbedaan penafsiran tentang “yang terpisah dari kegiatan utama” antara
pekerja dengan pengusaha. Pengusaha cenderung menginterpretasikan kegiatan utama adalah
kegiatan yang core business dengan makna yang merupakan strategic thinking. Tergantung
pada penilaian pengusaha bagian mana dari proses produksi yang lebih efisien biaya
produksinya apabila dikerjakan oleh pihak lain. Dari sisi lain, pekerja cenderung
menginterpretasikan kegiatan utama sebagai rangkaian proses produksi dari penyediaan
bahan baku smpai dengan barang jadi. Selain itu rumusan penyerahan “sebagian” pekerjaan
merupakan suatu rumusan norma yang kabur. Dalam arti kata “sebagian” menimbulkan multi
tafsir. Misalnya jumlah rangkaian ban berjalan dari proses produksi ada delapan maka arti
sebagian itu adalah satu dari delapan, dua dari delapan, tiga dari delapan, empat dari delapan,
lima dari delapan, enam dari delapan atau tujuh dari delapan. Setidaknya akan terjadi tujuh
penafsiran yang menjadi sumber konflik/perselisihan perburuhan.
       Akar masalah dari permasalahan outsourcing         adalah adanya diskriminasi dalam
pengupahan bagi kelompok pekerja outsourcing dengan pekerja tetap. Dengan melakukan
beban pekerjaan yang sama seharusnya antara pekerja itu memperoleh upah dan jaminan
sosial yang sama.    Pola kerja outsourcing    sebaiknya hanya dilakukan melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan. Kesalahan interpretasi pada outsourcing pekerja menyebabkan
pemberi pekerjaan melepaskan tanggung jawab atas perlindungan hak-hak pekerja. Untuk itu
Outsourcing pekerjaan berdasar Pasl 65 seharusnya mendasarkan pada kompetensi pekerja.
Hubungan kerja seharusnya terjadi antara pemborong pekerjaan dengan pekerjanya, sehingga
perintah kerja seharusnya hanya berasal dari pemborong pekerjaan. Menjadi kewajiban dari
perusahaan pemborongan pekerjaan untuk melatih pekerjanya sampai memiliki kompetensi
tertentu disamping menyelenggarakan perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan strandart
minimal kerja yang tertuang dalam Core Convention.



Kesimpulan

       Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan adalah outsourcing. Pasal 64-65
mengatur tentang outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. Hubungan hukum dalam
outsourcing pekerjaan antara pemberi pekerjaan dengan pekerja karena perintah kerja
datangnya dari pemberi kerja dan menikmati hasil pekerjaan juga pemberi kerja. Outsourcing
pekerja telah menempatkan pekerja sebagai obyek dari suatu hubungan hukum. Hal ini
merupakan perbudakan manusia. Parameter pekerjaan utama tidak dapat digeneralisasi,
mengingat yang mengetahui bagian proses produksi yang original strategic thinking hanyalah
pengusaha itu sendiri. Pembedaan interpretasi jenis kegiatan utama-penunjang merupakan
sumber perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, hapuskan outsourcing
harus dimaknai hapuskan outsourcing pekerja karena merupakan perbudakan manusia dan
revisi outsourcing pekerjaan dengan merumuskan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan
dengan pekerja serta menghilangkan kriteria kegiatan utama dan penunjang. Hak pekerja
sama antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap.




Daftar Pustaka


Damanik, Sehat, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003
     Tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing, Jakarta,2006.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/outsource

http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110411/persatuan-perlawanan-rakyat-bersiap-
        sambut-hari-buruh-sedunia.html.

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering

http://www.skymark.com/resources/leaders/ishikawa.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
http://jurnalhukum. blogspot.com/2007/01/legal-process-outsourcing-lpo-di-india.html.

Moch Syamsudin, Pemahaman outsourcing di Indonesia, Yustitia, Vol 1 no. 2, 2007.
Purba,    Parlindungan, “Peran Pengusaha Pengerah Jasa Pekerja/Buruh dalam
         Perlindungan Pekerja/buruh outsource” makalah disampaikan pada Seminar
         “Sistem Kerja Outsourcing Guna Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan
         Pekerja/Buruh” dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei
         (Mayday) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2011 di Fakultas Hukum USU
         Medan.

Wijayanti, Asri Wijayanti, “Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan” makalah
      disampaikan pada Seminar “Sistem Kerja Outsourcing Guna Mendukung
      Pembangunan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh” dalam rangka memperingati Hari
      Buruh Internasional 1 Mei (Mayday) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April
      2011 di Fakultas Hukum USU Medan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:561
posted:1/28/2012
language:Indonesian
pages:11
Description: Hapuskan outsourcing, sesungguhnya harus kita kaji ulang. UU 13/2003 merumuskan outsourcing dalan dua bentuk yaitu outsourcing pekerja dan outsourcing pekerjaan. Outsourcing pekerja tidak bertentangan dengan teori asalkan hak- buruh diberikan. outsourcing pekerja inilah yang harus dihapuskan karena menempatkan buruh sebagai obyek hukum bukan sebagai subyek hukum