fatwa
EKONOMI SYARIAH
Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan,
asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah
masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu
melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Asset perbankan syari’ah ketika itu
belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi
syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum,
kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi
syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.Para praktisi ekonomi
syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga
ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah
tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi
dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki
landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan
pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia.
Kedudukan Fatwa
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi
terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa
sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan
masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah
fi Haqqil Mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi
mujtahid.
Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah
ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di
Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model
pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. (fiqh ekonomi)
Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum
yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi
ekonomi syariah ke DSN dan taujih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan
kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah.
Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta
fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa
diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda
dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan
perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang
yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak
hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam
Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia
(PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan
Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan
Agama.
Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa
kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut ijtihad jama’iy (ijtihad ulama secara kolektif),
bukan ijtihad fardi (individu), Validitas jama’iy dan fardi jelas sangat berbeda. Ijtihad jama’iy
telah mendekati ijma’. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah
kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut Ijma’.
Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara
legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi
selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka
terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang
lain.
Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih
mana yang lebih memberikan qana’ah (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif atau secara
batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.
Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari’ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini,
berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.
Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari’ah Nasional
Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli
ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah
yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga
mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah
dari Bank Indonesia.
Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa
kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi
Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang
dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga
Ekonomi Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang
berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang
fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS)
yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.
Kaedah dan Prinsip
Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan
pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis
masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam
konteks ini diterapkan dua kaedah.
Pertama, Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan
intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman
modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.
Kedua, Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim ( Pada dasarnya
semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas
riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif),
bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah
menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.
Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip maslahah atau ”ashlahiyah” (mana yang maslahat
atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep maslahah dalam muamalah
menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, ”Di mana ada
mashlalah, maka di situ ada syariah Allah”. Watak maslahat syar’iyah antara lain berpihak
kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah,
pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.
Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara tanzhiriyah (perhitungan teoritis) tetapi juga secara
tajribiyah (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji shalahiyah (validitas)
fatwa, harus diadakan muraja’ah maidaniyah (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu
yang cukup dalam implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis
mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.
Produk Fatwa DSN
Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa
tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang giro, tabungan, murabahah, jual beli salam,
istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam
murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam
murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan
penghapusan aktiva produktiv dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman
umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe
deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang,
pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang,
obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk
export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi
mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal,
obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dsb.
Saran
Struktur dan format fatwa sudah memadai dengan rumusan yang simple. Jika dibandingkan
dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplet muatannya. Namun
format fatwa DSN-MUI hanya terbatas memberikan penentuan status hukum masalah yang
difatwakan, belum bersifat ”ifadah ’ilmiah” yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan
keilmuan, sehingga kurang memberikan bekalan kepada kalangan di luar para ulama ekonomi
syariah. Karena itu disarankan agar setiap fatwa disertai lampirannya, berupa uraian ilmiyah
singkat yang mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan isi fatwa.
Fatwa ini seharusnya disebarkan oleh MUI kepada masyarakat, agar umat mengetahui hukum-
hukum ekonomi syariah. Sangat disayangkan pengursu MUI kabupaten kota pun kadang tidak
memiliki buku fatwa ekonomi syariah MUI tersebut. Padahal telah dikirim ke MUI Propinsi.
Para ulama harus meningkatkan pengetahuan ekonomi syariah kontemporer melalui workshop,
training atau seminar, sehingga wawasannya menjadi luas dan mampu memahami bahkan
menjawab persoalan kekinian secara valid dan akurat, Jangan hanya berkutat dalam persoalan
kajian ibadah, pemikiran teologi, pahala, syorga dan neraka, tapi kajian Islam yang
komprehensif.Penulis adalah Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana PSTTI UI,
Sekjen DPP IAEI dan Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas
Indonesia Jakarta