11-Kapita Selekta Asuransi Syariah

Document Sample
11-Kapita Selekta Asuransi Syariah Powered By Docstoc
					               Kapita Selekta Asuransi Syariah:
     Tela’ah Umum Tentang Asuransi Syariah di Indonesia
                                  Oleh:
              Dr. Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, M.Ec
                            AM Hasan Ali, MA


1. Pendahuluan
       Awalnya, wacana tentang asuransi syariah termasuk dalam hukum Islam
kontemporer. Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Saw dan
periode Islam berikutnya, belum di kenal institusi keuangan asuransi. Tidak ada
nash al-Qur‟an atau Hadits Nabi yang menjelaskan tentang teori dan praktek
operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Secara historis pembahasan
tentang asuransi baru muncul pada abad 18, yaitu pada masa hidupnya Ibnu Abidin
(1784-1836), seorang ulama ahli fiqh dari kalangan Madzhab Hanafiah, yang
memberi tanggapan praktek asuransi pada kitabnya Raddul Mukhtar, pada Bab al-
musta‟min (pihak yang meminta jaminan).
        Sebagai bagian dari masalah fiqh kontemporer, wacana tentang asuransi
syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijtihadiy. Di kalangan ulama kontem-
porer, di antaranya Mustafa Ahmad Zarqa, termasuk salah satu ulama yang bisa
menerima praktek asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai
yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan
setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses “islamisasi”. Praktek yang
tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti
praktek riba (bunga), maisir dan gharar.
        Penerimaan praktek asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi ijma‟
jama‟i (kesepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama
Indonesia (MUI) atau lembaga bahtsul masa‟il di NU dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Pada tahun 2001, MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN),
telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah sebagai
panduan awal operasional industri asuransi syariah di Indonesia. Tujuan adanya
fatwa ini sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia.
      Pada tahap berikutnya, fatwa tentang asuransi syariah yang dikeluarkan
oleh DSN-MUI dapat dijadikan bahan materi dalam proses positivisasi hukum
ekonomi syariah yang sedang dikerjakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Mahkamah
Agung RI.
        Di sisi lain, perlu mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah
adalah sistem operasional dan akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi
syariah. Pada masalah akad banyak ditemukan dalam operasional asuransi syariah
yang tidak didasarkan pada satu akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan
gabungan dari beberapa akad. Contohnya, produk asuransi syariah yang memakai
dua rekening, rekening saving dan rekening non saving (tabarru‟), mendasarkan
akadnya pada akad tabarru‟ dan akad tijarah.


  Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum
  Ekonomi Syariah diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI pada
  tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.

  Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syari‟ah (PKES)

  Staf Pengkaji pada Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)


                                                                                                       1
2. Memahami Definisi Asuransi Syariah
       Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa
Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai
kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa
disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).
        Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin
yang secara bahasa berarti tuma‟ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa
dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi,
jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani
kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan. Hal
ini sama dengan seseorang yang sedang kuliah atau sekolah yang keperluan sehari-
harinya ada yang menjamin dalam pelaksanaan kuliah dia akan merasa tenang dan
tidak perlu kuatir. Berbeda dengan seseorang yang menjalani kuliah tanpa adanya
jaminan dari orang tua atau orang lain, kuliah sambil kerja, orang tersebut
menjalani kuliah tidak tenang dan ada perasaan kuatir, karena harus mencari biaya
sendiri selama kuliah.
       Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan
(perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti
yang tertulis di bawah ini:
       Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law
mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu
persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian,
guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian
tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut
akan disebarkan ke seluruh kelompok.
       Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut
pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang
mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada
yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko. Dilihat dari signifikansi
kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan menyebarkan beban
kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi
seluruh masyarakat.
       Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-ta‟min)
adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban
membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan
sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak
pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”
       Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan
bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian
(timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu
(onzeker vooral).”
       Asuransi menurut UU RI No. 2 th. 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang
dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,


                                                                                2
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
        Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih
dikenal dengan ta‟min, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah .
       Dari definisi asuransi syariah di atas jelas bahwa pertama, asuransi syariah
berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak
awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan
menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru‟. Jadi sistem ini
tidak menggunakan pengalihan risiko (transfer of risk) dimana tertanggung harus
membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (sharing of risk) di
mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi
syariah harus selaras dengan hukum Islam (syari‟ah), artinya akad yang dilakukan
harus terhindar dari riba, gharar (ketidak jelasan dana), dan maisir (gambling), di
samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyibah.
3. Nilai Filosofis Asuransi Syariah
       Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah)
yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah Swt.
dalam QS. al-Baqarah [2]:30
                                    ]30:‫وإ ِْذقال رَ بك لِ ْلملَئِكة إ ِِّنى جَ اعل فًِ اْألَرْ ض خلِ ٌْفة...[البقرة‬
                                                   َ َ ِ                 ٌ ِ            ِ َ َ َ ُّ َ َ َ
Arinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
         “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi…” (QS.
         Al-Baqarah [2]: 30]
       Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa
keberada-annya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau
sesamanya. Solusinya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah [5]: 2
             ]2:‫و َتعَاونوا علَى ا ْلبر والتقوَ ى وَ الَ َتعَاونوا علَى اْإلِ ْثم وا ْلعُدوان واتقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ شد ٌْد ا ْلعقاِب.[المائدة‬
                            َِ ُ َِ                             َّ َ ِ َ ْ َ ِ               َ ُْ َ                 ْ َّ َ ِّ ِ     َ ُ َ َ
Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan takwa,
          dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
          bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
          Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 2)
        Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat
tolong-menolong (ta‟awun) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai
takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi
manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling
melakukan tolong-menolong (ta‟awun), manusia telah menjalankan satu fitrah
dasar yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah
satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.
       Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian
yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidak-tahuannya terhadap
kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan

                                                                                                                                               3
bagaimana keadaannya pada waktu di kemudiaan hari (future time). Firman Allah
Swt. telah ditegaskan dalam QS. al-Taghaabun [64]:11 dan QS. Luqman [31]:34:
                                                                   ْ
                                     ] 11 : ‫مَ ا أ َ ص ا ب مِ ن م ُ ص ٌْ ب َ ة ٍ إ ِ ال َّ ب ِ إ ِ ذ نِ هللا ِ ...[ التغابن‬
                                                                                                  ِ     ْ    َ َ
Artinya: “Tidak ada sesuau musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan
                   izin Allah…” (QS. Al-Taghaabun [64]: 11)
‫إ ِ ن هللا َ عِ نْ دَ ه ُ ع ل ْ م ُ ال سَّ ا ع ة ِ وَ ٌ ُ ن َ ز ل ُ ا ل ْ غ ٌْ ث وَ ٌ ُ ع ل ِّ م ُ مَ ا ف ًِ ا ْ أل َ ر حا َ م وَ ما َ ت َ د ر ى ن َ ف ْ س ما َ ذ ا‬
  َ      ٌ           ِ ْ             ِ      ْ                             َ        َ َ              ِّ               َ                  ِ                     َّ
                    ] 34 : ‫ت َ ك س ب غ دا وَ ما َ ت َ د ر ى ن َ ف ْ س ب ِ أ َ ي أ َ ر ض ت َ م ُ وْ ت إ ِ ن هللا َ ع ل ِ ٌْ م ٌ خ بْ ٌْ رٌ .[ لقمان‬
                                                 َ         َ        َّ ُ                    ٍ ْ ِّ               ٌ             ِ ْ                   َ ُ ِ ْ
Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
          Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui
          apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapa
          mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan
          tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati.
          Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.
          Luqman [31]: 34)
Apakah hari esok dia (manusia) masih dalam keadaan sehat wal-afiat dan masih
dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaannya
masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran atau terkena
kebakaran?
       Sebuah pertanyaan yang tidak akan dapat dipastikan jawabannya oleh
manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia tidak dapat
menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah Swt. tidak memberikan kemampuan
tersebut kepada manusia. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya
sebatas memprediksikan dan merencanakan (planning) sesuatu yang belum terjadi
serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa
mendatang.
       Suatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan
dialami oleh setiap manusia. Firman Allah Swt. QS. Ali Imran [3]: 145 dan 185:
                                                                         ْ
                  ] 145 : ‫وَ ما َ كا َ ن ل ِ ن َ ف ْ س أ َ ن ت َ م ُ وْ ت إ ِ ال َّ ب ِ إ ِ ذ نِ هللا ِ كِ تا َ با م ُ ؤَ ج ل . ..[ أل عمران‬
                                           َّ                                                َ            ْ ٍ                 َ
Artinya: ”Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah,
          sebagai ketetapan yang tertentu waktunya.” (QS. Ali Imran [3]: 145)
                                                                                             َ ٍ
                                           ] 185 : ‫ك ُ ل ُّ ن َ ف ْ س ذ ا ئ ِ ق َ ة ُ ا ل ْ مَ وْ تِ . [ أل عمران‬
Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati…” (QS. Ali Imran [3]: 185)


Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelolah
kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (sa‟adah al-
daraini), seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 201. Adapun salah
satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di
masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah,
kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal
semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan
mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh
ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf [12]: 46-49
‫ٌُوسُفُ أٌَُّها َ الصدٌْق أَفتِ َنا فًِ سبْع َبقرَ ات سِ ماَن ٌَأْكلُهُنَّ س ْبع عجَ افٌ وَّ سبْع س ْنبلَت خضْ ر وَّ أُخرَ ٌَبساَت لَّعلًِّ أَرْ جع إِلَى‬
       ُِ            َ ٍ ِ َ                   ٍ ُ ٍ ُ ُ ِ َ                           ِ ٌ َ          ُ ٍ              ٍ َ ِ َ                ْ ُ ِّ ِّ                      ْ
َ   َ‫الناس لَعلَّهم ٌَعْ لَمُونَ . قاَل َتزرَ عُونَ س ْبعَ سِ نِ ٌْنَ دَأَبا فمَا حَ صَدتم فذرُوهُ فًِ سَبِ ٌْلِه إِال َّ قلٌِْل مَا َتأْكل ُْونَ . ثم ٌَأْتًِْ مِنْ َبعْ د ذ‬
‫ِ لِك‬                       َّ ُ        ُ              َ         ِ                ْ  ََ ُْْ         َ                        َ ْ       ْ       َ    ْ          ُْ َ ِ     َّ



                                                                                                                                                                            4
:‫س ْبع شِ دَاد ٌَأْك ْلنَ مَا قدمتم لَهُنَّ إِال َّ قلٌِْل ممَّا تحْ سِ نونَ . ثم ٌَأْتًِ مِنْ َبعْ د ذلِك عاٌم فِ ٌْه ٌغَاث الناسُ وفِ ٌْه ٌَعْ صِ رُونَ . [ٌوسف‬
           ْ           ِ َ        َّ ُ ُ ِ            َ َ َ ِ                    َّ ُ    ُْ ُ ِ              َ                 ْ ُ ْ َّ َ     ُ ٌ           ٌ َ
                                                                                                                                                    ]49-46
Arinya: “(Setelah pelayan iu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai
          orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh
          ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi
          betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan
          (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu,
          agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam
          tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai
          hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
          Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
          menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun
          sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.Kemudian
          setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan
          (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur). (QS. Yusuf
          [12]: 46-49)
       Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang
secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk
menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menimpanya pada waktu yang akan
datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah
mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak
zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam
melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam al-Qur‟an atau sunnah Nabi
Muhammad Saw.
       Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi
syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong-
menolong, bekerjasama dan proteksi terhadap peril (peristiwa yang membawa
kerugian).
4. Pendapat Ulama tentang Asuransi
        Para ulama awalnya berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan
praktek hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini
dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan
asuransi, dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini
mempunyai hujjah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan
hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara
pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi
dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Di
samping itu ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial
(ijtima‟i) dan mengharam-kan asuransi yang bersifat komersial (tijary) serta ada
pula yang meragukannya (subhat).
       Alasan ulama yang mengharamkan praktek asuransi, adalah:
a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
b. Asuransi mengandung unsur ketidak-pastian.
c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam
d. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai.
e. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang
   berarti mendahului takdir Allah Swt.
f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.



                                                                                                                                                               5
       Mahdi Hasan melarang praktek asuransi dikarenakan: (a) Asuransi tak lain
adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak
yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib ada-nya, (b) Asuransi juga adalah
perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko, (c)
Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun
milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba, (d)
Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (risywah), karena kompensasi di
dalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.
      Argumentasi ulama dalam membolehkan asuransi adalah:
a. Tidak terdapat nash al-Qur‟an atau Hadits yang melarang Asuransi
b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul
   dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan
   perusahaan asuransi, dan
f. Asuransi termasuk syirkah at-ta‟awuniyah, usaha bersama yang didasarkan
   pada prinsip tolong menolong.
5. Akad Pada Asuransi Syariah
        Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad
tabarru‟, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu
pihak kepada pihak yang lain.1 Akad tabarru‟ merupakan bagian dari tabaddul haq
(pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad tabarru‟ hanya searah dan tidak
disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu
adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan
melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelolah dana.
        Dengan akad tabarru‟ berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan
dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelolah) untuk
menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelolah dan
dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.
Akad tabarru‟ ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling
tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (takaful)
bersama. Zarqa tidak menyebutkan akad takaful dalam mengilustrasikan kondisi
semacam ini, tetapi dengan memakai istilah akad tabarru‟.2 Sebagai implikasinya,
adalah peniadaan prinsip pertukaran (tabaddul) yang layak terjadi pada akad al-ba‟i
(jual-beli). Akad tabadduly adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan
asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis
yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah
penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini
(tabaduly) adalah keharusan pemindahan hak.3
        Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad
mudharabah, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit and loss
sharing (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total
rekening tabungan (saving) dapat di-investasi-kan oleh perusahaan asuransi yang
risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

         1 Mustafa Ahmad Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-„Am, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 291
         2  Ibid.
          3 Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran

premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta ansuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana
tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.


                                                                                                               6
       Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa dalam praktek asuransi paling
tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu; akad tabarru‟ dan akad
mudharabah. Akad tabarru‟ terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan
utamanya digunakan untuk saling menanggung (takaful) peserta asuransi yang
mengalami musibah kerugian. Sedang akad mudharabah terwujud tetkala dana
yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha
yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (profit). Karena landasan dasar yang
awal dari akad mudharabah ini adalah prinsip profit and loss sharing, maka jika
dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi
bersama sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam
investasinya mengalami kerugian (loss atau negative return) maka kerugian
tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
a. Akad
        Dalam operasional asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus
jelas. Apakah akadnya jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful). Dalam
asumsi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ketidakjelasan dalam masalah akad.
Pada asuransi biasa akad yang melandasi adalah jual beli (aqd tadabuli). Oleh
karena itu syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan tidak boleh
dilanggar ketentuan syariahnya.
        Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, terdapatnya
harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual, pembeli,
barang atau yang akan diperoleh ada, yang dipersoalkan adalah berapa besar premi
yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tahu
tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai
dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung
usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.
        Dengan demikian akadnya jual beli maka dalam asuransi biasa terjadi cacat
secara syariah karena tidak jelas (gharar). Yaitu berapa besar yang akan dibayarkan
kepada pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima
pemegang polis (pada produk non saving).

b. Gharar (ketidakjelasan)
       Definisi gharar menurut madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya
tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Ibnu
Taimiyah bicara tentang gharar, yaitu al gharar yang tidak diketahui akibatnya.
Sedangkan Ibnu Qoyim berkata al gharar adalah yang tidak bisa diukur
penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual hamba yang
melarikan diri dan unta liar meskipun ada.
       Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan makud alaih
(sesuatu yang diakadkan). Yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau
tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak
diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu kapan
kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadilah gharar.
Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran
harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
        Takaful mengganti akad tadi dengan niat tabarru (aqd takafuli), yaitu suatu
niat tolong menolong pada sesama peserta takaful apabila ada yang ditakdirkan
mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan

                                                                                   7
untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat
musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita
menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. Seperti yang
disebutkan dalam beberapa hadist.
       Rasulullah pernah melarang jual beli gharar (HR Muslim). Dari Ali RA
katanya Rasulullah pernah melarang jual beli orang terpaksa, jual beli gharar HR
Abu Daud).
       Konsekuensi dari akad dalam asuransi konvensional, dana peserta menjadi
milik perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi takaful, dana yang terkumpul
adalah milik peserta dan takaful tidak boleh mengklaim milik takaful.

d. Tabarru
       Tabarru berasal dari kata tabarraa yatabarra tabarrauan, yang artinya
sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan).
Niat tabarru merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru
bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling
membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika diantaranya ada yang
mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus.
Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening
tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling tolong menolong.
       Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah
sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat
besar dihadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW, barang
siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya (HR
Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

e. Maisir (judi, untung/untungan)
       Dalam mekanisme asuransi konvensional, maisir (untung untungan),
sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan adanya gharar. Al gharar menurut
bahasanya artinya penipuan., yang tidak ada unsur rela pada pelaksanaannya,
sehingga termasuk memakan harta bathil. Pada bagian lain Zuhail berkata bahwa
baial gharar adalah jual beli yang mengandung resiko bagi salah seorang yang
mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor inilah yang
dalam asuransi konvensional disebut maisir (gambling).
         Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional
terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al
qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir
dalam asuransi konvensional mengatakan adanya unsur maisir karena adanya unsur
gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa
meninggal dunia, sebelum periode akhir polis asuransinya, namun telah membayar
preminya sebagian maka tanggungannya akan menerima sejumlah uang tertentu.
         Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak
diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini dipandang sebagai al maisir. Unsur
ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh
tergantung dengan pengalaman si penanggung, keuntungan dipandang sebagai hasil
mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerjanya yang riil.
         Lebih jauh Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang
polis mengambil (ikut) asuransi tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebutkan
judi, jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayar.



                                                                                8
Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya
klaim yang dibayarnya.

f. Riba
        Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya
dengan bunga. Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri
dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan
menghitung keuntugan di depan. Takaful menyimpan dananya di bank yang
berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Demikian pula investasinya,
selain di bank-bank syariah juga pada bidang-bidang lain yang tidak bertentangan
dengan syariah.
       Allah dengan tegas melarang praktek riba, “Hai orang-orang yang beriman
janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Ali
Imron:130). Sedangkan hadist Nabi mengutuk orang-orang yang terlibat dalam
transaksi riba “Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba,
penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama” (HR
Muslim).

g. Dana Hangus
       Hal lain yang sering dipermasalahkan oleh para ulama pada asuransi
konvensional adalah adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat
melanjutkan pembayaran premi dan ingin mendundurkan diri sebelum masa
reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula juga asuransi non
saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa
kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus yang
sekaligus menjadi milik pihak asuransi.
       Hal ini menurut para ulama sangat merugikan peserta terutama bagi mereka
yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi tidak punya dana
untuk melanjutkan, sedangkan jika tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan
hangus. Pada kaitan ini peserta dalam posisi yang dizalimi, padahal dalam praktek
muamalah dilarang saling menzalimi antara kedua belah pihak, laa dharaa wala
dhirara (tidak ada yang merugikan dan dirugikan).
           Tabel: Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional


 No       Materi Pembeda               Asuransi Syariah                   Asuransi Konvensional
  1   Akad                     Tolong-menolong                       Jual-Beli (tabaduli)
  2   Kepemilikan dana         Dana yang terkumpul dari nasabah      Dana yang terkumpul dari nasabah
                               (premi) merupakan milik peserta,      (premi) menjadi milik perusahaan.
                               perusahaan hanya sebagai pemegang     Perusahaan bebas untuk menentukan
                               amanah untuk mengelolahnya            investasinya
  3   Investasi dana           Investasi dana berdasar syariah       Investasi dana berdasarkan bunga
                               dengan sistem bagi hasil              (riba)
                               (mudharabah)
  4   Pembayaran Klaim         Dari rekening tabaru‟ (dana sosial)   Dari rekening dana perusahaan
                               seluruh peserta.
  5   Keuntungan               Dibagi antara perusahaan dengan       Seluruhnya menjadi milik
                               peserta, sesuai prinsip bagi hasil    perusahaan
  6   Dewan Pengawas Syariah   Ada Dewan Pengawas Syariah.           Tidak ada
                               Mengawasi manajemen, produk dan
                               investasi.



                                                                                                        9
7. Masalah-Masalah Aktual dalam Praktek Asuransi Syariah

a. Payung hukum yang belum kuat. Saat ini, eksistensi asuransi syariah di
   Indonesia masih didasrkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga
   Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan
   investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.
   Oleh karena itu, perlu adanya terobosan kontrukstif dan bentuk pengutan secara
   yuridis eksistensi asuransi syariah baik berupa Undang-Undang (UU) atau
   Peraturan Pemerintah (PP).

b. Perlu adanya kejelasan antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang
   terlibat dalam kegiatan asuransi syariah. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara
   pihak tertanggung dan pihak penanggung perlu ditegaskan secara transparan.
   Karena saat ini, disinyalir adanya ketidak jelasan terhadap dana tabarru‟ yang
   terhimpun dalam perusahaan asuransi syariah dan belum ada kontrol
   pengawasan terhadap kumpulan dana tabarru‟ yang jumlahnya disinyalir akan
   terus bertambah.

c. Pembenahan di tingkat Sumber Daya Insani (SDI) pada perusahaan asuransi
   syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma konvensional. Oleh karena
   itu diperlukan adanya pemahaman secara mendasar oleh SDI yang bergerak pada
   industri asuransi syariah tentang ekonomi syariah.

d. Perlu dukungan yang kuat (political will) dari pihak pemerintah, dalam hal ini
   Departemen Keuangan RI, untuk memberikan dukungan pengembangan industri
   asuransi syariah di Indinesia.
8. Solusi Melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
      Kabar menggembirakan sekaligus tantangan bagi Peradilan Agama yang
mulai tahun 2006 mendapat limpahan wewenang dalam menangani sengketa yang
berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Berkenaan dengan wewenang tersebut
diperlukan segera hukum ekonomi syariah positif, sebagai pedoman sekaligus
panduan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan
sengketa di antara pelaku bisnis ekonomi syariah.
      Oleh karena itu, maksud Mahkamah Agung untuk segera menyusun kompilasi
hukum ekonomi syariah merupakan langkah nyata dan perlu mendapat dukungan
dari berbagai pihak dalam ikut berperan serta mengawal berlangsungnya kegiatan
industri keuangan syariah di Indonesia. Adapun bahan materi kompilasi hukum
ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah asuransi dapat dirujukan dari:
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum
   asuransi syariah;
b. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep.
   4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan
   asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah;
c. Literatur tentang asuransi syariah;
Wallahu „alam bis showab




                                                                                   10
                             Daftar Pustaka


Abduh, Isa, at-Ta’min baina al-Hilli wa al-Tahrim, Maktabah al-Iqtishad al-
         Islamiy

al-Fanjari, Muhammad Syauqi, al-Islam wa al-Ta’min,     Akadz: Riyad Saudi
          Arabiah, 1984

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am, Juz I, Beirut: Dar al-
         Fikr, 1968

Billah, Mohd. Ma‟sum, Principles & Practices of Takaful and Insurance
         Compared, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001

Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar
         Baru van Hoeve, 1996

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan
        Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
        Umum Asuransi Syariah, Jakarta; 2001

Hassan, Husein Hamid, Hukm al-Syari’ah al-Islamiyyah fi Uqud al-
        Ta’min, Darul I‟tisham: Arab Saudi, tth

Hasan Ali, AM, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan
         Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis, Jakarta: Prenada Media,
         2005, Cet 2

Muslehuddin, Muhammad, Insurance and Islamic Law, Penerj: Burhan
        Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu
        alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, Jakarta: Lentera,
        1999, Cet. ke- 1




                                                                          11
Lampiran: Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

                      DEWAN SYARI’AH NASIONAL
                      MAJELIS ULAMA INDONESIA

                                FATWA
                      DEWAN SYARI’AH NASIONAL
                        NO: 21/DSN-MUI/X/2001

                                                  Tentang

                 PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH

                                 ِ ْ‫ِسْ ِ اللْه َّحْ َ ِ َّحي‬
                                 ‫الر من الر ِ م‬         ‫ب م‬
Dewan Syari‟ah Nasional setelah:
Menimbang                 :a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya
                              mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam
                              kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu
                              dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
                          b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan
                             dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
                          c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi
                             merupakan persoalan baru yang masih banyak
                             dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara
                             aktifitasnya sejalan dengan perinsip-perinsip syari‟ah;
                          d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan
                             dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan
                             Syari‟ah Nasional memandang perlu menetapkan
                             fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-
                             prinsip Syari‟ah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-
                             pihak yang memerlukannya.
Mengingat                     : 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan
                              hari depan:
                                                                        ْ ُ َ
                                       ,َ‫ٌاَأ ٌَُّهَا الَّذ ٌْنَ أَمنوا اتقُوا هللاَ و ْل َت ْنظرْ َنفسٌ مَا قدمَت لِغد, واتقُوا هللا‬
                                                  َّ َ ٍ َ ْ َّ َ                                   َّ ْ ُ َ       ِ
                                                       ]18 :‫إِنَّ هللا خب ٌْر بمَا َتعْ مل ُْونَ . [الحشر‬
                                                                            َ         ِ ٌ َِ َ
                               “Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
                               dan hendak setiap diri memperhatikan apa yang
                               telah dibuat untuk hari esok (masa depan ). Dan
                               bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
                               Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-
                               Hasyr [59]: 18).

                        2. Firman Allah tentang perinsip-perinsip bermu‟amalah,
                           baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan,
                           antara lain:
                           َ‫ٌاَأ ٌَُّهَا الَّذ ٌْنَ أَمنوا أ َْوف ُْوا با ْلعق ُْود أُحلَّت لَكم بَه ٌْمة األَ ْنعَام إِال مَا ٌ ْتلَى علَ ٌْكم غ ٌْر‬
                                َ ُْ َ           ُ      َّ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ِ                                       َُْ       ِ
                                                        ]1 :‫محلِّى الص ٌْد وأَ ْنتم حرم, إِنَّ هللاَ ٌَحْ كم مَا ٌُر ٌْد. [المائدة‬
                                                                             ُ ِ      ُُ                   ْ ُ ُ ْ ُ َ ِ َّ                 ِ ُ




                                                                                                                                                   12
“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatangternak, kecuali
yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
 dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan       hukum-hukum      menurut     yang
dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)


             ِ‫إِنَّ هللاَ ٌَأْمركم أَنْ تؤدُّوا األَمَا َنات إِلَى أَهْ لِهَا وإِذا حَ كمتم َب ٌْنَ الناس‬
              ِ ِ َّ        ُْْ َ َ َ                      ِ         ْ       َُ      ُْ ُ ُ
                                             ِ ُْ ُ
:‫أَنْ َتحْ كمُوا بِالَعَدل إِنَّ هللاَ نِعمَّا ٌَعِظكم بِه, إِنَّ هللاَ كانَ سمٌْعا ٌَصِ ٌْرا. [النساء‬
                        ِ َ   َ                                ِ                ِ ْ       ْ ُ
                                                                                                 ]58
 “Sesungguhnya      Allah     menyuruh      kamu
 menyampaikan amanat kepada yang berhak
 menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum
 di antara manusia, hendak-lah dengan adil …” (QS.
 an-Nisa [4]:58)


   ‫ٌاَأ ٌَُّهَا الَّذ ٌْنَ أَمنوا إ َِّنمَا ا ْلخمر وا ْلمٌْسِ ر واألَ ْنصابُ واألَزالَم رجْ سٌ مِنْ عمَل‬
   ٍ َ            ِ ُ ْ ْ َ       َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ                           َُْ      ِ
                                                                                    َ ِ َ َّ
                                 ]9 :‫الش ٌْطان فاجْ َتنِبُوهُ لَعلَّكم تفلِحُونَ . [المائدة‬
                                                       ْ ُْ ُْ َ            ْ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan perbuatan keji termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keneruntungan”. (QS. al-
Maidah [5]: 90)

                      ]278 : ‫وأَحَ ل هللا ُ ا ْل َب ٌْعَ وحَ رَّ م الرِّ با َ [البقرة‬
                                                َ       َ                     َّ َ
“Dan   Allah  menghalalkan          jual                beli                  dan
mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah [2]: 275)

:‫ٌاَأ ٌَُّهَا الَّذ ٌْنَ أَمنوا اتقُوا هللاَ وذرُوا مَا َبقًَِ مِنَ الرِّ بَوا إِنْ ك ْنتم مُؤمنِ ٌْنَ . [البقرة‬
                  ِ ْ ُْ ُ                                     ْ َ َ           َّ ْ ُ َ       ِ
                                                                                                   ]278

“Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu
orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

                         ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ َْ
       ]279 :‫وإِنْ ت ْبتم فلَكم رءُوسُ أَموالِكم الَ تظلِمُونَ والَ تظلَمُونَ . [البقرة‬
                                                                ْ ُ ُْ َ ُْ ُ َ
“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-
Baqarah [2]: 279)

. َ‫وإِنْ كانَ ذو عُسْ رَ ة ف َنظِ رَ ةٌ إِلَى م ٌْسَرَ ة, وأَنْ َتصدق ُْوا خ ٌْر لَكم إِنْ ك ْنتم َتعْ لَمُون‬
    ْ          ُْ ُ        ُْ ٌ َ           َّ َ     َ ٍ         َ                  َ ٍ          ُْ َ       َ
                                                                                              ]280 :‫[البقرة‬

“Dan jika(orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh samapai


                                                                                                             13
      berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
      semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu
      mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

      ‫ٌاَأ ٌَُّهَا الَّذ ٌْنَ أَمنوا الَ َتأْكل ُْوا أَموالَكم َب ٌْ َنكم بالبَاطِ ل إِالَّ أَنْ َتكونَ تِجَ ارَ ة عَنء‬
                         ُْ              ِ َ ِ ُْ               ُْ َْ            ُ              َُْ     ِ
                   ]29 :‫م رَ حٌْما. [النساء‬
                                          ِ ْ     ُ‫َترَ اض م ْنكم والَ َتقتل ُْوا أَ ْنفُسكم, إِنَّ هللا كانَ بِك‬
                                                          َ َ           ْ ُ َ            ُْ َ ُْ ِ ٍ

      “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
      memakan (mengambil) harta orang lain secara batil,
      kecuali berupa perdagangan yang dilandasi atas
      sukarela di antara kalian.” (QS. An-Nisa‟ [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-
   menolong dalam perbuatan positif, antara lain:
   َ‫و َتعَاونوا علَى ا ْلبِر وَ التقوَ ى والَ َتعَاونوا علَى ْاإل ْثم وا ْلعُدوان واتقُوا هللاَ إِنَّ هللا‬
                         َّ َ ِ َ ْ َ ِ ِ            َ ُْ َ         َ     ْ َّ      ِّ        َ ُْ َ َ
                                                                           ]2 :‫شد ٌْد ْالعقاب.[المائدة‬
                                                                                            ِ َِ ُ َِ
   “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
   kebai-an dan takwa, dan jangan tolong-menolong
   dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
   bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
   Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 2)
4. Hadits-Hadits Nabi tentang prinsip bermuamalah,
   antara lain:
    ِ ْ ِ ُ                    ُ ُ َ                    ُّ ِ ُ                  ُ ٍ
    ‫منْ فرج عنْ مُسْ لِم كرْ بَة مِنْ كرَ ب الد ْنٌا َ, فّرج هللا ُ ع ْنه كرْ بَة مِنْ كرَ ب ٌَوم‬
                                               َ َّ                                          َ َ َّ َ َ
                       ]‫ا ْلقٌَِامة, وهللا ُ فِى عَون ا ْلع ْبد مَا دَام ا ْلع ْبد فِى عون أَخ ٌْه [رواه مسلم‬
                                       ِ ِ ِ َْ           ُ َ َ        ِ َ ِ ْ                  َ ِ َ
   “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim
   suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan
   kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah
   senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
   menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu
   Hurairah)

                                           ُ ْ ِْ ُ
      ٌ‫م َثل ا ْلمُؤمنِ ٌْنَ فِى َتوادهم و َترَ احمِهم و َتعَاطفِهم مِثل ا ْلجَ سد إِذاَ اش َتكى م ْنه عضْ و‬
           َ ُ ِ َ ْ             َِ                        َ ِْ ُ        َ ْ ِ ِّ َ           ِ ْ ُ َ
                   ]‫َتدَاعَى لَه ا ْلجَ سد بالسهَر وا ْلحمَى. [رواه مسلم عن النعمان بن بشٌر‬
                                                                     ُ َ ِ َّ ِ ِ َ             ُ
      “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sating,
      saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh
      (yang satu); Jikalau satu bagian menderita sakit
      maka bagian lain kan turut menderita” (HR. Muslim
      dari Nu‟man bin Basyir)

           ]‫ا ْلمُؤمِنُ لِ ْلمُؤمِن كا ْلب ْنٌَان ٌَشد َبعْ ضه َبعْ ضا. [رواه مسلم عن أبً موسى‬
                                            ُ ُ     ُّ ُ ِ ُ َ ِ ْ                     ْ
      "Seorang mu‟min dengan mu‟min yang lain ibarat
      sebuah bangunan, satu bagian mnguatkan bagian
      yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy‟ari)

      ‫...وا ْلمُسْ لِمُونَ علَى شرُوطِ هم إِالَّ شرْ طا حَ رَّ م حَ لَال أ َْو أَحَ ل حَ رَ اما. [رواه‬
                       َّ                   َ             َ        ِْ ْ ُ       َ   ْ             َ
                                                                    ]‫الترمذى عن عمر بن عوف‬
      “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
      mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan
      yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR.
      Tirmidzi dari „Amr bin „Auf)



                                                                                                                     14
                    ‫إ َِّنمَا األَعْ مَال بالن ٌَِّت وإ َِّنما َ لِكل امْرئ مَا َنوى...[رواه البخارى مسلم عن عمر‬
                                                 َ       ٍ ِ ِّ ُ             َ ِ        ِ ُ        ْ
                                                                                           ]‫بن الخطاب‬
                    “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya.
                    Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai
                    dengan apa yang diniatkannnya.” (HR. Bukhari-
                    Muslim dari Umar bin Khattab)

                    ‫َنهَى رَ سُول هللاِ صلَّى هللا ُ علَ ٌْه وَ سلَّم عنْ َبٌْع ا ْلغرَ ر [رواه مسلم والترمذى‬
                                        ِ َ ِ             َ َ َ ِ َ                     َ       ُ ْ
                                                     ]‫والنسائى وأبوداود وان ماجه عن أبى هرٌره‬

                    “Rasulullah Saw melarang jual beli yang
                    mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa‟I,
                    Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

                                                                  ]‫إِنَّ خ ٌْرَ كم أَحْ سنكم قضَاء. [رواه البخارى‬
                                                                                      َ َُُْ      ُْ َ

                    “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang
                    yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.”
                    (HR. Bukhari)
                    ‫الَ ضَرَ رَ والَضِ رَ ارَ [رواه ابن ماجه عن عباده بن الصامت, وأحمد عن ابن‬
                                                                                َ
                                                                ]‫عٌاش, ومالك عن ٌحٌى‬
                    “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak
                    boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu
                    Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari
                    Ibnu „Abbas, dan Malik dari Yahya)

                 7. Kaidah fiqh yang menjelaskan:

                                          ‫األَصْ ل فِى ا ْلمعَامَلت اإلِبَاحَ ة إِال َّ أَنْ ٌَدل دلِ ٌْل علَى َتحْ ر ٌْمهَا‬
                                             ِ ِ           َ ٌ ّ َّ ُ                  ُ        ْ ِ َ ُ             ُ     ْ

                    “Pada dasarnya, semua bentuk mu‟amalah boleh
                    dilakukan    kecuali   ada       dalil            yang
                    mengharamkannya.”
                                                  ِ َ ْ ْ ِ َِْ ُ َ ْ ُ
                                                 .‫الضَّرَ ر ٌُدفع بقدر اإلِمكان‬

                    “Segala mudharat                         harus            dihindarkan                   sedapat
                    mungkin”
                                                                                                          ُ َ ُ
                                                                                                         .‫الضَّرَ ر ٌُزال‬

                    “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

Memperhatikan   : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari‟ah DSN-MUI tanggal
                     13-14 Rabi‟uts tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001 M
                  2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan
                     Syari‟ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram
                     1422 H/09 April 2001 M.
                  3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan
                     Syari‟ah Nasional.




                                                                                                                          15
                     MEMUTUSKAN
Menetapkan   : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM
               ASURANSI SYARI’AH
Pertama      : Ketentuan Umum
               1. Asuransi Syari‟ah (ta‟min, takaful atau tadhamun)
                  adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong
                  di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi
                  dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang
                  memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
                  risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai
                  dengan syariah.
               2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud
                  dengan point (1) adalah yang tidak mengandung
                  gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
                  (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan
                  maksiat.
               3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang
                  dilakukan untuk tujuan komersial.
               4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang
                  dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-
                  menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
               5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk
                  memberikan sejumlah dana kepada perusahaan
                  asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
               6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib
                  diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan
                  kesepakatan dalam akad.

Kedua        : Akad dalam Asuransi
               1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan
                  perusahaan terdiri dari atas akad tijarah dan atau
                  akad tabarru’.
               2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
                  mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah
                  hibah.
               3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus dibedakan:
                  a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
                  b. cara dan waktu pembayaran premi;
                  c. jenis akad tijarah dan atau akad tabarru‟ serta
                     syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis
                     asuransi yang diakadkan.

Ketiga       :       Kedudukan Para Pihak dalam Akad
                    Tijarah&Tabaru’
                 1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan
                    bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta
                    bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).
                 2. Dalam     akad     tabarru’     (hibah),   peserta
                    memberikan hibah yang akan digunakan untuk
                    menolong peserta lain yang terkena musibah.
                    Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola
                    dana.


                                                                      16
Keempat      : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’
               1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad
                  tabarru‟ bila pihak yang tertahan haknya, dengan
                  suka     rela    melepaskan    haknya    sehingga
                  menggugurkan kewajib-an pihak yang belum
                  menunaikan kewajibannya.
               2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi
                  jenis akad tijarah.

Kelima       : Jenis Asuransi dan Akadnya
               1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas
                  asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
               2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut
                  adalah mudharabah dan hibah.

Keenam       : Premi
               1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad
                  tijarah dan jenis akad tabarru’
               2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan
                  asuransi syariah dapat menggunakan rujukan,
                  misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan
                  tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan
                  syarat tidak memasukkan unsur riba dalam
                  penghitungannya.
               3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah
                  dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-
                  hasilkan kepada peserta.
               4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat
                  diinvestasikan

Ketujuh      : Klaim
               1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati
                  pada awal perjanjian
               2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan
                  premi yang dibayarkan
               3. Klaim ataas akad tijarah sepenuhnya merupakan
                  hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan
                  untuk memenuhinya
               4. Klaim atas akad tabarru’ , merupakan hak peserta
                  dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang
                  disepakati dalam akad.

Kedelapan    : Investasi
               1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib
                  melakukan investasi dari dana yang terkumpul
               2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah

Kesembilan   : Reasuransi
               Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi
               kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan
               prinsip syariah


                                                                    17
Kesepuluh         : Pengelolaan
                    1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan
                       oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang
                       amanah.
                    2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil
                       dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar
                       akad tijarah (mudharabah)
                    3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee)
                       dari pengelolaan dana akad tabarru‟ (hibah)

Kesebelas         : Ketentuan Tambahan
                    1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu
                       dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
                    2. Jika salah satu pihak tidaj menunaikan kewajibannya
                       atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,
                       maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
                       Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
                       melalui musyawarah.
                    3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
                       ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
                       kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
                       sebagaimana mestinya.

                                       Ditetapkan di   : Jakarta
                                       Pada Tanggal    : 17 Oktober 2001

                  DEWAN SYARIAH NASIONAL
                   MAJELIS ULAMA INDONESIA


       Ketua,                                   Sekretaris,


KH M.A. Sahal Mahfudh                Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin




                                                                           18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:1/23/2012
language:
pages:18