Surat Perjanjian Dengan Managemen

							  GONJANG GANJING TENTANG PEKERJA KONTRAK/PKWT
                 dan OUTSOURCING
                        Oleh:
                H. Hasanuddin Rachman

Menjelang dan sesudah peringatan May Day atau Hari Buruh, 1 Mei 2008, mencuat
berita di masmedia cetak maupun elektronik tentang tuntutan para pekerja/buruh yang
disuarakan melalui pimpinan SP/SB :Hapuskan Kerja Kontrak ! Stop/Hentikan
Outsourcing !

 “May Day, Pemerintah Diminta Peka terhadap Masalah Buruh, Tuntutan tidak perlu
banyak, tetapi yang satu ini yang harus diperjuangkan untuk dicabut, terutama terkait
sistem outsourcing” Wakil Ketua Komisi III DPR;
 “Sistem kontrak kerja atau outsourcing akan dihapus karena banyak merugikan buruh”,
Erman Soeparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Suara Karya, Jumat 2 Mei
2008).

“Tuntutan penghapusan system kerja kontrak dan outsourcing serta perbaikan upah
minimum menjadi agenda utama perayaan Hari Buruh Seduna diberbagai daerah ditanah
air” (Investor Daily, Jumat 2 Mei 2008).

‘Ribuan demonstrans melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana
Negara di kawasan Jln. M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin, untuk memperingati Hari Buruh
Sedunia yang jatuh pada 1 Mei. Pada peringatan yang biasa disebut May Day itu para
buruh tersebut menuntut penghapusan sistem outsourcing” (Koran Tempo, Jumat 2 Mei
2008)

Berita-berita tersebut menunjukkan banyak kalangan tidak atau kurang memahami
permasalahan kontrak kerja dan ousourcing. Bahkan dalam box berita surat kabar
tersebut ada kutipan pernyataan Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
“Sistem kontrak kerja atau outsourcing akan dihapus karena banyak merugikan pekerja
atau buruh”. Apakah benar Menakertrans berkata seperti itu ? Perlu klarifikasi
nampaknya. Bila benar sungguh memprihatinkan. Tulisan berikut ini mudah-mudahan
dapat menjelaskan permasalahan diseputar system kerja kontrak dan outsourcing

SISTEM  OUTSOURCING                       DAN        LATAR           BELAKANG
OUTSOURCING

   1. Timbulnya permasalahan pada praktek outsourcing, sementara belum tersedia
      perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hal tersebut.

   2. KUH Perdata pasal 1601 b mengatur adanya pengakuan tentang perjanjian
      pemborongan pekerjaan.




                                                                                   1
   3. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebut istilah
      outsourcing namun dalam beberapa pasal (Pasal 64-66) mengatur tentang
      pemborongan pekerjaan dan penggunaan pekerja/buruh melalui perusahaan jasa
      penyedia pekerja/buruh yang akhirnya dikenal dengan sebutan outsourcing
      dengan maksud :

      •   sebagai landasan hukum menyikapi praktek outsourcing;
      •   sebagai acuan menyelesaikan permasalahan yang           timbul   dilingkup
          outsourcing.

Landasan Filosofis & Pertimbangan Pelibatan Perusahaan Lain

    Pertimbangan mengurangi beban;

    Pertimbangan meminimalkan / mengalihkan resiko;

    Pertimbangan efisiensi (bukan dalam arti production cost);

    Pertimbangan fluktuasi pekerjaan

PELAKSANAAN OUTSOURCING -TIMBULNYA OUTSOURCING :

   1. Untuk efisiensi, Charles t. Fote mengatakan “kiat berhemat adalah jangan
      mengerjakan semua sendiri”.
   2. Mengurangi panjang dan kompleksnya rentang kendali manajemen usaha.
   3. Political will : pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi usaha kecil dan
      menengah.
   4. Ada jenis pekerjaan spesifik memerlukan penanganan khusus oleh keahlian
      tertentu.
   5. Bentuk hubungan dagang baru dengan sistim order.
   6. Untuk menekan labor cost.

CIKAL BAKAL OUTSOURCING DI INDONESIA

   1. Pengelolaan sumber daya MIGAS didasarkan pada Pasal 33 (2) & (3) UUD 1945:.
           Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
            hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
           Bumi & air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
            negara & digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
   2. Dalam rangka pelaksanaannya telah diundangkan UU No. 40/Prp tahun 1960
      tentang Pertambangan MIGAS yang memuat ketentuan:
          a. Pertambangan & kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (MIGAS)
             hanya diusahakan oleh negara dan dalam hal ini oleh perusahaan negara
             semata-mata;




                                                                                  2
           b. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan
               negara tersebut apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang
               belum dapat atau tidak dapat dikerjakan sendiri.
  3.   Selanjutnya ketentuan tersebut diatas dituangkan dalam UU No. 8/1971 tentang
       Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (PERTAMINA);
  4.   Sifat usaha pencarian MIGAS adalah:
           a. Padat modal; diperlukan modal yang sangat besar untuk mencari &
               memproduksi MIGAS;
           b. Resiko tinggi; resiko kegagalan yang sangat tinggi dalam pencarian
               MIGAS berbanding terbalik dengan biaya yang dibutuhkan;
           c. Berteknologi tinggi
  5.   Sadar akan terbatasnya dana, teknologi dan sumber daya yang dimiliki, sejalan
       dengan Pasal 12 UU PERTAMINA dalam rangka mengembangkan kegiatan
       sektor hulu, PERTAMINA mengadakan kontrak kerjasama dengan para
       pengusaha minyak asing dalam bentuk Kontraktor Production Sharing (KPS).
  6.   Sistem KPS ini terus berkembang dengan mengakomodasikan tidak saja
       kepentingan investor tetapi juga kepentingan nasional, terutama pembagian
       keuntungan yang lebih layak & peningkatan kadar peran nasional dalam
       pengadaan material, jasa & tenaga kerja.
  7.   Saat ini sistem KPS diterapkan oleh banyak negara produsen minyak lain.

TREND OUTSOURCING

  1. Merupakan kebutuhan dari kondisi saat ini, contohnya adalah untuk penghasil
     consumer goods yang memberikan semua bagian non-corenya kepada pihak lain:
  2. Bukanlah hal baru yang dipraktekkan tetapi merupakan praktek yang sudah
     dilakukan beberapa perusahaan yang berhasil dalam effisiensi yang juga dicirikan
     dengan minimnya masalah-masalah perburuhan;
  3. Outsourcing murni akan memberikan nilai tambah dari lepasnya masalah
     hubungan industrial, remunerasi, benefits dan hal-hal lain yang sifatnya melekat
     pada pekerja karena produk jasalah yang diambil dari sifat kerjanya;
  4. Perubahan dari kondisi sekarang menuju outsourcing merupakan langkah
     effisiensi yang sangat strategis untuk kelancaran usaha yang ada pada saat ini;

TUJUAN PROGRAM OUTSOURCING:

  1. Melaksanakan anjuran Pemerintah dalam mengembangkan kemitraan agar
     perusahaan tidak menguasai kegiatan industri dari hulu ke hilir;
  2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah sub-
     urban;
  3. Mendorong terjadinya proses pendidikan & alih teknologi dalam bidang industri
     & managemen pengelolaan pabrik;
  4. Mengurangi kegiatan pemusatan industri di perkotaan yang dapat menimbulkan
     gangguan kerawanan sosial, keamanan & konflik perburuhan.

MANFAAT OUTSOURCING:


                                                                                   3
  BAGI PEMERINTAH:

  1. Mengembangkan & mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan
     pertumbuhan ekonomi nasional;
  2. Pembinaan & pengembangan kegiatan koperasi & UKM;
  3. Mengurangi beban Pemerintah kota dalam penyediaan fasilitas umum
     (transportasi, listrik, air & pelaksanaan ketertiban umum).

  BAGI MASYARAKAT & PEKERJA:

  1. Aktivitas industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang
     dilingkungan masyarakat (pasar, warung, sewa rumah/kamar, transportasi dll);
  2. Mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin &
     peningkatan kemampuan ekonomi;
  3. Mengurangi pengangguran & mencegah terjadinya urbanisasi;
  4. Meningkatkan kemampuan & budaya berusaha dilingkungan masyarakat.

  BAGI INDUSTRI:

  1. Mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan di
     kawasan industri;
  2. Meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru & penyesuaian
     dengan perkembangan teknologi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi untuk
     mengembangkan produk baru & teknologi;
  3. Produk yang sudah stabil & menggunakan teknologi lama bisa dikembangkan di
     perusahaan mitra (outsourcing);
  4. Meningkatkan daya saing perusahaan dengan effisiensi penggunaan fasilitas &
     teknologi yang berkembang pesat.

ALASAN UNTUK OUTSOURCING:

  1.   Fokus pada core bisnis;
  2.   Perampingan organisasi;
  3.   Peningkatan produktivitas;
  4.   Pekerjaan musiman;

KAPAN OUTSOURCING DIBUTUHKAN:

  1.   Cara kerja yang sudah tidak efisien;
  2.   Operation cost yang tinggi;
  3.   Secara kualitas kemampuan kurang bersaing;
  4.   Daya kompetisi rendah.

DAMPAK HAMBATAN TERHADAP OUTSOURCING




                                                                                4
    1. Akan terjadi restrukturisasi kegiatan industri secara nasional yang akan
       mengakibatkan keresahan dikalangan UKM;
    2. UKM akan kehilangan kesempatan untuk berusaha karena semua kegiatan
       industri akan dipusatkan di perusahaan induk;
    3. Berkurangnya kesempatan kerja karena perusahaan harus menggunakan teknologi
       tinggi untuk meningkatkan efisiensi;
    4. Hambatan terhadap perkembangan ekonomi secara nasional.

PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BIASA DIHADAPI DI
LAPANGAN

    1. Dilibatkannya Perusahaan Pemberi Pekerjaan oleh pekerja kontraktor / kontraktor
       dalam perselisihan hubungan industrial mereka;
    2. Ikut campurnya oknum karyawan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam
       penentuan pemilihan pekerja kontraktor secara langsung;
    3. Terlibatnya Perusahaan Pemberi Pekerjaan (oknum karyawan) dalam penentuan
       remunerasi kontraktor;
    4. Proteksi kedaerahan pekerja lokal yang berlebihan;
    5. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dicampur-adukan dengan masalah
       sosial;
    6. Pemaksaan penyelesaian masalah perburuhan dengan cara politis;
    7. Kurangnya antisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan;
    8. Perburuhan dalam kontrak dokumen.

DEFINISI OUTSOURCING :
Berdasarkan semangat Keppres 18/2000, Pasal 6 & 2

   Suatu pola pengadaan yang mengalihkan sebagian kegiatan pengadaan barang / jasa
    kepada penyedia barang / jasa yang mempunyai keahlian di bidangnya yang
    mencakup layanan kegiatan operasi, rencana kebutuhan barang, proses pembelian,
    proses kepabeanan, pengelolaan inventori, sistem suplai & distribusi.

OUTSOURCING          BERDASARKAN          UU    NO.    13   Tahun     2003   Tentang
Ketenagakerjaan

Perusahaan Pemborongan Pekerjaan(PPP):
 Sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan lainnya
   melalui :
   1. Perjanjian pemborongan pekerjaan, atau;
   2. Penyediaan jasa pekerja/buruh.

OUTSOURCING
 Pekerjaan yang diserahkan (1) harus memenuhi syarat-syarat:
  1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,
  2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan,
  3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan


                                                                                      5
    4. Tidak menghambat produksi secara langsung,
    5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan
       Keputusan Menteri.
    6. Perusahaan (1) harus berbentuk badan hukum,
    7. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja P/B sekurang-kurangnya sama dengan
       P/B perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan
       yang berlaku,
    8. Hubungan kerja (PKWT atau PKWTT) antara P/B dengan perusahaan
       pemborongan pekerjaan diatur secara tertulis,tidak terpenuhi, maka demi hukum
       hubungan kerja P/B beralih dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PKWT atau
       PKWTT).

   Perusahaan Penyedia Jasa P / B

       1. P/B PPJ tidak boleh digunakan untuk kegiatan pokok atau yang berhubungan
           langsung dengan proses produksi;
       2. Dapat digunakan untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan
           langsung dengan proses produksi;
       3. Merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari
           instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan;
       4. Bila tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja beralih ke
           perusahaan pemberi pekerjaan.
       5. Perlindungan upah & kesejahteraan, syaker, dan perselisihan menjadi
           tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
       6. Harus memenuhi syarat :
           a. Adanya hubungan kerja antara P/B dan perusahaan penyedia jasa P/B;
           b. PKWT atau PKWTT tertulis ditanda-tangani kedua belah pihak.
       7. Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pokok atau penunjang
           yang berhubungan langsung dengan proses produksi (core busines),
           pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan P/B dengan PKWT dan /
           atau PKWTT;
       8. Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
           dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha
           pokok (core business) suatu perusahaan;
       9. Kegiatan tersebut antara lain:
           a) usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
           b) usaha penyediaan makanan P/B (catering);
           c) usaha tenaga pengamanan (security/satpam);
           d) usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta;
           e) usaha angkutan P/B;
           f) dsb.
       10. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, maupun;
       11. Penyelesaian perselisihan antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
           dengan P/B; harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INTISARI KEPMENAKERTRANS No.220/MEN/X/2004



                                                                                   6
   1. Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
      Perusahaan Lain.
   2. Merupakan pelaksanaan Pasal 65 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003 tentang
      Ketenagakerjaan.
   3. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah
      a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
          perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
          maupun milik negara yang mempekerjakan P/B dengan membayar upah atau
          imbalan dalam bentuk lain;
      b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
          mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
          bentuk lain.
   4. Perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
      pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.
   5. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan melalui perjanjian
      pemborongan pekerjaan secara tertulis.
   6. Dalam hal di satu daerah tidak terdapat perusahaan pemborong pekerjaan yang
      berbadan hukum atau terdapat perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum
      tetapi tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian pekerjaan
      dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan sebagian pelaksanaan
      pekerjaan dapat diserahkan pada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan
      berbadan hukum.

Alur Proses Produksi
Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan
proses pelaksanaan pekerjaan.

Core dan Non-Core
Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, perusahaan pemberi pekerjaan
menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan, serta
melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

KONDISI DUNIA USAHA SAAT INI (Change or Die)
1. Banyak perusahaan bangkrut akibat terlambat melakukan perubahan cara
   pengelolaan;
2. Sebagai akibat semakin dinamisnya lingkungan bisnis, maka perusahaan harus
   semakin lincah & responsif sehingga selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan
   lingkungan bisnis yang karakteristiknya serba cepat & serba tidak pasti;
3. Outsourcing merupakan salah satu solusi bahkan kadang-kadang merupakan satu-
   satunya solusi dari problem efisiensi perusahaan dalam menghadapi kompetisi.

PRAKTEK OUTSOURCING DI INDONESIA
1. PT Pertamina – dengan KPS-KPSnya




                                                                                    7
2. PT Jamsostek – dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kecelakaan
   Kerja (JKK) dengan RS yang dirujuk
3. PT PLN – dalam penyediaan sumber daya listrik dengan perusahaan pembangkit
   listrik (Indonesia Power), juga dalam penyediaan sistem billing tagihan, pembuatan,
   perawatan dan perbaikan jaringan PLN.
4. PT TELKOM - dalam penyediaan sistem billing tagihan, dan juga pembuatan,
   perawatan dan perbaikan jaringan telepon serta sistem transmisi/panel satelit.
5. Perusahaan Penerbangan – dalam Ticketing, Catering, Cargo dan Perawatan Pesawat.

PUTUSAN JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
ATAS UU 13/2003 TENTANG OUTSOURCING

1. Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan terhadap buruh outsourcing tampak
   dalam Pasal 66 ayat (1), (2) a, c dan ayat (4) yang berbunyi :” ------------------------- ”
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal P/B
   dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada
   hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa P/B, dan jika perusahaan penyedia
   jasa P/B bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum
   status hubungan kerja antara P/B dan perusahaan penyedia jasa P/B beralih menjadi
   hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
3. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam
   perlindungan terhadap pengusaha, P/B dan masyarakat secara selaras, dalil para
   Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan
   penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain,
   sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 undang-undang a quo, mendapat
   perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan
   syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat
perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak
buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa
hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses
produksi.

FAKTA & SARAN

1. Lahirnya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebuah realitas yang tidak
   dapat dihindarkan dan kita mesti dapat menerima dengan cara :
   a) Bijaksana : Mau mengakui dan bertanggung jawab terhadap adanya kewajiban
       yang timbul;
   b) Cerdas : Mampu menjabarkan dan mendefinisikan tentang apa yang harus
       disesuaikan dengan kepentingan bisnis.
2. Disamping BIJAKSANA dan CERDAS, para pengusaha juga musti JELI dalam
   melihat mana yang merupakan PELUANG dan mana yang menyerupai JEBAKAN,
   hal ini mengingat ada ancaman :



                                                                                            8
   a)   Pekerja kontrak dapat menjadi pekerja tetap;
   b)   Pekerja Pihak Ketiga dapat menjadi Pekerja Pemberi Kerja;
   c)   Tuntutan denda sampai Rp. 500 juta;
   d)   Tuntutan pidana kurungan sampai 5 tahun.


KESIMPULAN
     Pekerja Kontrak yang bekerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu
      Tertentu (PKWT) diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
      Ketenagakerjaan Pasal 56 s/d Pasal 59, berbeda dengan atau tidak sama
      dengan outsourcing;
     PKWT atau Pekerja Kontrak dihire/direkrut langsung oleh Perusahaan
      Pemberi Kerja;
     Pekerja Perusahaan Outsorcee dihire/direkrut oleh Perusahaan
      Outsourcee bisa menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) bisa dengan status
      Pekerja Kontrak (PKWT), tidak memiliki hubungan kerja dengan
      Perusahaan Pemberi Kerja;
     Outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
      Ketenagakerjaan Pasal 64 s/d Pasal 66;
     UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pernah di Yudicial
      Review oleh 37 Pimpinan SP/SB ke Mahkamah Konstitusi dengan
      Keputusan tidak bertentangan dengan UUD 1945 termasuk PKWT serta
      Outsourcing;
     Mengingat UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan
      produk legislatif dalam hal ini DPR RI, maka perubahan materi hanya
      dapat diubah melalui DPR RI;
     Pemerintah melalui Depnakertrans RI pernah mengusulkan untuk
      melakukan Revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
      Ketenagakerjaan, tetapi mendapat tentangan dan ditolak oleh kalangan
      SP/SB;
     Sulit diterima akal sehat :Untuk melakukan revisi tidak bersedia tetapi
      tetap menuntut penghapusan PKWT dan Outsourcing yang merupakan
      bagian tidak terpisahkan dari UU No. 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan


        Jakarta, 5 Mei 2008.

        Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)



                                H. Hasanuddin Rachman
                     Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi




                                                                            9