Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dalam mewujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, merata baik materiil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Dalam menjalankan visi diatas, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk
mencapai tujuan pembangunan itu. Guna mencapai tujuan pembangunan itu
diperlukan adanya rencana terpadu dan terukur sesuai dengan misinya.Dibidang
peserikatan pekerja (Serikat Pekerja) visi dan misi itu jelas dinyatakan dalam UU
No. 13/2003 yang dituangkan dalam pengertian sebagai berikut : “ Serikat
Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik
diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.”
Dalam pelaksanaan visi dan misi itu, perlu ditetapkan sarana-sarananya secara
jelas dan dapat dilaksanakan secara baik, konsisten, terencana dan terukur. Sistem
hubungan perburuhan terdiri atas tiga bagian—para pekerja, manajemen, dan
serikat pekerja. Pemerintah mempengaruhi interaksi diantara ketiganya. Para
pekerja dapat terdiri dari manajer atau anggota serikat buruh, dan sebagian
anggota serikat pekerja adalah bagian dari sistem manajemen serikat pekerja
(pemimpin serikat pekerja lokal). Setiap hubungan yang terjadi di antara
ketiganya diatur oleh perundang-undangan tertentu. Masing-masing pihak dalam
model hubungan perburuhan diatas biasanya mempunyai tujuan yang berbeda.
Para pekerja lebih mementingkan perbaikan kondisi kerja, upah, dan kesempatan-
kesempatan
1
Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja, secara
mandiri atau bekerja kepada orang lain. Pekerja atau buruh adalah seseorang yang
bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah1. Sedangkan tenaga kerja
berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU no. 13 tahun 2003 adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilan barang dan/atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jumlah tenaga kerja
yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang
tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang
berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan
adalah unskillabour, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah.
Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat
sewenang- wenang kepada pekerja / buruhnya. Buruh dipandang sebagai obyek.
Buruh dianggap sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan pelanggan
pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan
perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau
sebagai unsur konstitutip yang menjadikan perusahaan. Majikan dapat dengan
leluasa untuk menekan pekerja / buruhnya untuk bekerja secara maksimal,
terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya majikan dapat menetapkan
upah hanya maksimal sebanyak upah minimum propinsi yang ada, tanpa melihat
masa kerja dari pekerja itu. Seringkali pekerja dengan masa kerja yang lama
upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari upah pekerja yang masa kerjanya
kurang dari satu tahun. Majikan enggan untuk meningkatkan atau menaikkan upah
pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih bahwa takut
diprotes oleh perusahaan – perusahaan lain yang sejenis.
Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya serikat
pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan . Diharapkan dengan adanya serikat
pekerja di perusahaan dapat mewakili dan menyalurkan aspirasi pekerja, sehingga
dapat dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan kata lain
serikat pekerja / buruh diharapkan dapat sebagai wadah pekerja dalam
memperjuangkan haknya. Secara sosiologis kedudukan buruh adalah tidak bebas.
Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa
2
bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan
syarat-syarat kerja . Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada
majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan
perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus.
Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi
perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan
dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat
(yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan
dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah
perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya
perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya
yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin, yaitu : Perlindungan hukum dari
kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam
bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti
dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak
karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur
secara sosiologis dan filosofis. Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi
tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan
evaluatif/material.
Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif
kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum; keberlakuan normative
yaitu kaidah cocok dalam system hukum herarkis,; keberlakuan evaluatif yaitu
secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat
mewajibkan karena isinya. Kedudukan buruh yang lemah ini membutuhkan suatu
wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat
di dalam suatu serikat pekerja atau serikat buruh. Tujuan dibentuknya serikat
pekerja/ buruh adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui
keterwakilan buruh di dalam serikat buruh maka diharapkan aspirasi buruh dapat
sampai kepada majikan. Selain itu melalui wadah serikat pekerja / buruh ini
diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini
3
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan
industrial di tingkat perusahaan.
Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh
(Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898).
Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja secara umum
dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang
kurang menereskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada masa Orde Baru
serikat pekerja atau serikat buruh hanya diperbolehkan satu yaitu serikat pekerja
seluruh Indonesia (SPSI). Pada masa Orde Baru itu pulalah muncul suatu serikat
buruh tandingan SPSI yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI) di bawah
Mochtar Pokpohan. Karena tidak dikehendaki oleh pemerintah Soeharto, akhirnya
ia ditahan dan bebas setelah era reformasi.
Pada masa reformasi setelah adanya UU NO. 21 Thaun 2000 dimungkinkan
dibentuk serikat buruh/ pekerja lebih dari satu. Hal ini menyebabkan keberadaan
serikat pekerja/serikat buruh banyak didirikan di satu perusahaan. Sayangnya
karena ketidak siapan buruh melaksanakan hak berserikat dimanfaatkan oleh
oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingannya sendiri dengan
menjual bangsa. Dikatakan demikian karena berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000
diperbolehkan serikat pekerja / buruh itu menerima sumbangan dana dari negara
lain. Sering pula keberadaan serikat pekerja/ buruh yang lebih dari satu jumlahnya
di satu perusahaan justru memicu terjadinya perselisihan perburuhan yang dapat
berakibat mogok kerja yang seharusnya justru bertentangan dengan tujuan
disahkannya UU No. 21 tahun 2000 tersebut.
Dari uraian di atas maka muncul permasalahan bagaimana fungsi serikat
pekerja atau buruh dalam rangka meningkatkan hubungan industrial di tingkat
perusahaan. Hal ini memerlukan suatu kebijaksanaan pemerintah, untukl
menjabarkan ketentuan yang ada di dalam UU no. 21 Tahun 2000 dalam peraturan
pelaksanaannya. Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari UU No. 21
Tahun 2000 sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum diperlukan banyak
penafsiran hukum diantaranya penafsiran mengenai fungsi serikat pekerja.
4
B. Tujuan Penulisan Makalah
1. Memahami konsep hubungan antara serikat pekerja
2. Mengetahui masalah – masalah yang dihadapi pekerja dala melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.
3. Mengetahui landasan hukum dan serikeat pekerja.
C. Manfaat Penulisan Makalah
Penulisan makalah in diharapkan akan memberi manfaat secara teoritis dan
praktis sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penulisan ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan manajemen
sumber daya manusia khususnya yang mengkaji tentang hubungan serikat
pekerja
b. Hasil penulisan dapat dijadikan informasi ilmiah oleh mereka yang pekrja baik
diperusahaan maupun dipemerintahan
c. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan masukan untuk menambah bahan
pustaka serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta
pembaca pada umumnya tentang hubungan serikat pekerja.
2. Manfaat praktis
Penulisan ini dapat dijadikan masukan kepada mahasiswa yang umumnya yang
ingin bekerja atau menjadi manejer pada perusahan pribadi yang akan dikelolanya
kelak.
5
Bab II
Pembahasan
A. Konsep Serikat Pekerja
Alinea ketiga dari Pembukaan UUD 1945 yaitu negara melindungi segenap
bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 27
UUD 1945 yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas penghasilan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Buruh adalah bagian dari bangsa Indonesia,
sehingga berhak pula untuk dilindungi dan mendapatkan penghidupan yang layak.
Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi
buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam
suatu wadah serikat buruh/pekerja. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta
menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara
dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang
dimiliki manusia berdasrkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena
pemberianmasyarakat atau negara disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia
dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari ketertiban dan keadilan.
Pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia,
berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui,
dihormati dan dijunjung tinggi. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara
hukum.
Kebebasan berserikat dan berkumpul termuat dalam konvensi ILO tentang
kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi ,1948 (No. 87) telah
diratifikasi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998, dan
Konvensi ILO tentang hak berorganisasi dan berunding bersama, 1949 (No. 98)
telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Konvensi No. 87
dimaksudkan secara keseluruhan untuk melindungi kebebasan berserikat terhadap
6
kemungkinan campur tangan pemerintah. Konvensi No. 98 ditujukan untuk
mendorong pengembangan penuh mekanisme perundingan kolektif sukarela.
Perjuangan untuk mendirikan serikat buruh / pekerja yang mandiri untuk
memperjuangkan hak buruh sebenarnya telah ada sejak pemerintahan Hindia
Belanda yaitu sejak abad 19 dan berlansung hingga sekarang. Pada tahun 1979
lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG) atau serikat pekerja
guru Hindia Belanda. Selanjutnya disusul lahirnya beberapa serikat pekerja seperti
Pos bond, Cultuur Bond, Zuiker Bond, Spoor Bond.
Keberadaan serikat buruh atau pekerja pada masa Orde Baru belum
memenuhi prinsip dasar serikat buruh. Prinsip dasar serikat buruh ada tiga yaitu
kesatuan, mandiri dan demokratis. Prinsip kesatuan yaitu adanya solidaritas
dikalangan buruh bahwa mereka merupakan satu bagian tak terpisahkan dalam
organisasi Prinsip kemandirian maksudnya organisasi buruh harus bebas dari
dominasi kekuatan dari luar buruh, baik itu pemerintah, majikan, partai politik,
organisasi agama atau tokoh-tokoh individual. Prinsip demokratis artinya
mendapat dukungan dan partisipasi penuh para anggotanya
Tiga prinsip dasar serikat buruh itu belum dapat dilaksanakan dengan penuh
pada masa Orde Baru karena serikat buruh yang diakui saat itu hanya ada satu
yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SPSI). Upaya pemerintah selanjutnya untuk
memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi buruh dituangkan
dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh
(Lembaran Negara tahun 2000 No.131. Tambahan Lembaran Negara No. 3989).
B. Hubungan Serikat Pekerja Manajemen
Sistem hubungan perburuhan terdiri atas tiga bagian—para pekerja,
manajemen, dan serikat pekerja. Pemerintah mempengaruhi interaksi diantara
ketiganya. Para pekerja dapat terdiri dari manajer atau anggota serikat buruh, dan
sebagian anggota serikat pekerja adalah bagian dari sistem manajemen serikat
pekerja (pemimpin serikat pekerja lokal). Setiap hubungan yang terjadi di antara
ketiganya diatur oleh perundang-undangan tertentu. Masing-masing pihak dalam
model hubungan perburuhan diatas biasanya mempunyai tujuan yang berbeda.
Para pekerja lebih mementingkan perbaikan kondisi kerja, upah, dan kesempatan-
7
kesempatan Pengembangan karir. Manajemen mempunyai tujuan organisasi
secara menyeluruh (misalnya, meningkatnya keuntungan, pangsa pasar, dan
tingkat pertumbuhan) dan juga berusaha melestarikan hak-hak prerogatif
manajerial untuk mengatur tenaga kerja dan mencapai tujuan-tujuan pribadi para
manajer (seperti promosi atau prestasi). Pemerintah berkepentingan dalam
menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan sehat, perlindungan hak-hak
pribadi, dan keamanan serta keadilan dalam melaksanakan pekerjaan.
1. Hubungan yang kurang harmonis
Tujuan para pekerja, serikat pekerja, manajemen, dan pemerintah seringkali
tidak berjalan seiring. Sehingga, sering muncul hubungan yang kurang harmonis,
dimana pekerja dan manajemen berusaha untuk memperoleh potongan yang lebih
besar dari pendapatan yang ada. Secara historis, SP mengambil sikap yang kurang
harmonis dalam interaksinya dengan manajemen. Fokus tuntutannya adalah pada
upah, jam kerja, dan kondisi kerja sebagai usaha untuk memperoleh “lebih banyak
dan lebih baik” dari yang selama ini diterima dari perusahaan. Permasalahan yang
dialami serikat pekerja Serikat pekerja juga adalah organisasi yang komplek,
dengan segala aturan dan struktur yang mereka miliki. Pemimpin/pengurus yang
mereka pilih bisa dengan silih berganti tetapi nilai organisasi tetap sama. Tetapi
perlu diingat! peran pemimpin mengubah organisasi, ini adalah suatu fakta yang
benar. Karena bagaimanapun juga karekteristik paternalistik juga dianut dalam
pola kepimpinan ditempat kita. Anggota berubah karena memiliki pemimpin yang
kuat. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja
serta dibiayai oleh mereka sendiri. Serikat pekerja adalah organisasi representasi,
organisasi yang mewakili. Artinya, anggota mengambil peranan penting dalam
organisasi dan pergerakkan organisasi serikat pekerja. Dukungan yang mereka
berikan adalah dalam bentuk partisipasi dan kontribusi yang aktif dan luas. Tidak
mudah memang menjadi pemimpin serikat pekerja di Indonesia, karena banyak
tantangan yang tidak hanya datang dari pihak manajemen tetapi juga anggota itu
sendiri. Membangun hubungan industrial ditempat kerja adalah tidak mudah,
terutama nilai-nilai akan hak asasi pekerja, khususnya hak berorganisasi dan
melakukan perundingan, tidak dipahami dengan benar dan baik oleh manajemen
atau oleh pekerja itu sendiri Mereka tidak sadar bahwa hubungan kerja saat ini
8
tidak hanya sekedar majikan – bawahan (master-servant) atau antara manajemen
dan karyawan yang sekedar diupah (dan menjadi “asset” perusahaan!). Pola-pikir
ini jugalah yang sepertinya selalu menjadi hal mendasar kerusakan hubungan
industrial.
2. Union busting (memecah belah)
organisasi dilakukan oleh manajemen dengan segala cara, seperti promosi dan
dipindah tugaskan, naik pangkat untuk menjadi bagian manajemen, dan lainnya.
Dan yang paling parah adalah ketika pekerja atau mantan pengurus melakukan
union busting terhadap organisasinya sendiri! Mereka mau melakukan apa saja
untuk mendapatkan keinginan mereka, serikat pekerja djadikan kendaraan untuk
mencapainya. Mereka berubah dengan cepat menjadi “melawan” organisasi.
Serikat pekerja adalah juga tentang solidaritas, prinsip kesetiakawanan. Rela
berkorban atas nama pribadi untuk orang banyak! Tetapi juga banyak disadari
banyak penumpang gratisan (free rider) yang memanfaatkan kepentingan
organisasi untuk urusan pribadi.
Bicara serikat pekerja adalah bukan mencari kekuasaan, tetapi bagaimana
serikat pekerja telah memberikan hal yang baik bagi pekerjaan dan Seperti
disebutkan diatas bahwa tidak semua pekerja mengetahui bahwa serikat pekerja
adalah hak melekat bagi pekerja, dan bahkan mereka juga tidak percaya bahwa
serikat pekerja membuat mereka menjadi kuat, oleh karena itu banyak sekali
jumlah pekerja yang belum terorganisir dalam serikat pekerja. Hal tersebut
disebabkan oleh isu – isu yang menyedihkan tentang serikat pekerja:
1. Propaganda Anti serikat pekerja (union-busting) oleh pengusaha ataupun
bahkan dari pemerintah sendiri;
2. Potret negatif serikat pekerja dan aktifitasnya;
3. Konsep palsu tentang serikat pekerja yang mengakibatkan keragu–raguan
antar pekerja sehubungan dengan serikat pekerja dan fungsi serta peranannya;
C. Permasalahan serikat pekerja
Secara keseluruhan permasalah timbul oleh karena tindakan yang egois dari
para anggota dan pemimpinnya dimana mereka mempunyai nilai yang rendah
9
pada komitmen dan loyalitas akan idealisme serikat pekerja dan pencapaian tujuan
negara/bangsa.
1. Keanggotaan. Kurangnya keanggotaan adalah salah satu permasalahan serius
yang dihadapi oleh banyak serikat pekerja. Kita memahami bahwa serikat
pekerja dengan total keanggotaan akan memberikan kekuatan yang efektif
dalam proses negosiasi. Serikat pekerja yang hanya memiliki separo atau
bahkan kurang dari separo jumlah keanggotan dalam tempat kerja akan sangat
lemah dan tidak efektif. Dan hal itu perlu dicari cara bagaimana proses
perekrutan anggota dalam rangka menguatkan serikat pekerja.
2. Anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi. Kurangnya pengetahuan
dan tidak tertanam dalam pikiran anggota akan pentingnya pertemuan
organisasi mengakibatkan mereka tidak hadir dalam pertemuan. Hal tersebut
bisa diatasi dengan menerbitkan surat kabar, bulletin atau juga bisa dengan
melalui seminar/workshop.
3. Rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja
yang dipilih. Pemimpin serikat pekerja harus terlatih dan trampil dalam
mengatur organisasinya secara efektif, professional dan efisien. Mereka harus
terlatih dan trampil dalam: undang-undang hubungan industrial, peraturan dan
undang – undang ketenagakerjaan, undang-undang serikat pekerja, peraturan
dan undang-undang jaminan social, Konvensi ILO, Prosedur perselisihan
4. Perburuhan, Prosedur penyampaian pengaduan/keluhan, Hak-hak serikat
pekerja dan pekerja dan hal-hal lainnya yang mendukung kemampuannya
dalam memimpin serikat pekerja. Terlengkapinya dengan kemampuan
tersebut memungkinkan mereka untuk lebih percaya diri dan cerdas
membawa setiap keluh kesah anggota pada tempat pengaduan yang tepat dan
mendapat kesuksesan dalam tataran lebih tinggi sehingga penyelesaian
tersebut menjadi efektif.
D. PERAN SERIKAT PEKERJA
Pemecahan permasalahan yang sudah disebutkan, hanya dapat dilakukan
dengan baik bila terjalin hubungan yang baik, terbuka, saling percaya antar
manajemen dan pekerja/Serikat Pekerja.
10
Serikat Pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan
peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui
upaya :
1. Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara
pekerja dengan pekerja, pekerja dengan Serikat Pekerjanya, pekerja/Serikat
Pekerja dengan manajemen
2. Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping
haknya diorganisasi dan diperusahaan, serta pemupukan dana organisasi
3. Dana Organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja
yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan
pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan
kebutuhan ditempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial
4. Sumber Daya Manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak
manajemen secara rasional dan obyektif
Bilamana, paling tidak 4 persyaratan diatas terpenuhi, Serikat Pekerja melalui
wakilnya akan mampu mencari cara terbaik menyampaikan usulan positif guna
kepentingan bersama. Perlu diyakini bahwa tercapainya Hubungan Industrial yang
harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, hanya akan ada ditingkat
perusahaan. Karenanya social dialogue yang setara, sehat, terbuka, saling percaya
dan dengan visi yang sama guna pertumbuhan perusahaan sangat penting dan
memegang peranan menentukan.
11
Bab III
Penutup
A. Kesimpulan
1. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja
serta dibiayai oleh mereka sendiri. Serikat pekerja adalah organisasi
representasi, organisasi yang mewakili. Artinya, anggota mengambil peranan
penting dalam organisasi dan pergerakkan organisasi serikat pekerja.
2. Masih banyak serikat pekerja yang hanya berdiri karena keinginan
pemerintah dan pengusaha sebagai maksud untuk “melaksanakan” konvensi
ILO tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi
3. Masih adanya larangan bagi pegawai pemerintah untuk mendirikan serikat
pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada. Hal tersebut diatas
mempunyai andil atau peranan dalam mengecilkan arti menjadi anggota
serikat pekerja lebih dari manfaat yang didapat dari menjadi anggota.
Disamping hal itu ada faktor internal atau ekternal yang juga bisa
mempengaruhi kondisi serikat pekerja.
4. Permasalah timbul oleh karena tindakan yang egois dari para anggota dan
pemimpinnya dimana mereka mempunyai nilai yang rendah pada komitmen
dan loyalitas akan idealisme serikat pekerja dan pencapaian tujuan
negara/bangsa.
5. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat diminimalisir oleh serikat
pekerja dan bukan menjadi kendala tetapi justru menjadi tantangan bagi
serikat pekerja untuk lebih pro aktif dalam usaha-usaha mewakili kepentingan
pekerja (anggotanya).
B. Saran
1. Perlu perhatian khusus pemeritah terhadap kesejahteraan pekerja
2. Penetapan dan penyesuaian tarif harus melihat kondisi tempat kerja.
3. Manajemen yang baik dalam mengatur serikat pekerja sangat diperlukan.
12