Nama Dewi Veranita Rajagukguk NIM 10 002 073 TIK C – Tugas

							                                                    Nama : Dewi Veranita Rajagukguk

                                                    NIM    : 10 002 073




                            TIK C – Tugas perkuliahan 8

                     “Keberadaan SBI dan RSBI” di Indonesia

                                  Kontroversi RSBI



       Pendahuluan
       Kontroversi mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan
satu dari sekian banyak masalah pendidikan yang belum terselesaikan dan masih menjadi
bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan pendidikan. RSBI merupakan cikal bakal
persiapan menuju SBI. Seperti halnya SBI, RSBI pun adalah sebuah terobosan dalam dunia
pendidikan di Tanah Air yang memiliki hukum yang sama dengan SBI. Tujuan pengadaan
RSBI adalah untuk menyaring siswa-siswa dengan kemampuan di atas rata-rata agar lebih
optimal dalam menyerap pelajaran sekaligus menyiapkan peserta didik berbasis Standar
Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia berkualitas internasional dan lulusannya diharapkan
berdaya saing internasional.Pertanyaannya, benarkah SBI dan RSBI yang ada sudah
berjalan sesuai konsep yang diprogramkan ?
       Adanya RSBI telah menimbulkan diskriminasi dan komersialisasi pendidikan
nasional. Hal ini harus dicermati pemerintah karena akan menjadi "bom waktu" yang bisa
merusak pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Berbagai program strategis di
bidang pendidikan telah dirancang, mulai dari Pemerintah Pusat sampai jajaran pemerintah
daerah. Munculnya rintisan sekolah bertaraf internasional ini, terutama di ibu kota provinsi
dan ibu kota kabupaten/kota perlu di cermati.Perbaikan kebijakan pendidikan mengenai
RSBI mau tak mau dimulai dari sekarang. SBI atau RSBI mengakibatkan diskriminasi dan
memperkecil    akses   masyarakat   biasa   untuk   menikmati    pendidikan   berkualitas


       Isi
       Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Untuk itulah
pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan nasional gencar berupaya untuk
mewujudkan tujuan itu. Sekolah, saat ini sedang berlomba-lomba untuk beralih “label”
menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Mereka pun berbenah diri untuk mendapat
pengakuan sebagai sekolah bertaraf internasional. Pembenahan yang dilakukan meliputi
infrastruktur pendidikan, peningkatan sumber daya manusia (guru dan staf sekolah) dan
fasilitas belajar di sekolah tersebut yang termasuk paling lengkap.Tanpa disadari, ini
berakibat pada mahalnya biaya pendidikan RSBI jika dibandingkan dengan sekolah pada
umumnya, meskipun pemerintah telah mengucurkan dana untuk peningkatan sarana dan
prasarana serta mutu SDM sekolah. Sekolah RSBI memang diberikan otoritas untuk
mengambil pungutan dari siswa untuk membiayai sarana dan prasarana sekolah, sehingga
biaya untuk masuk RSBI sangat tinggi. Masyarakat pun berpendapat bahwa RSBI
merupakan salah satu upaya bentuk komersialisasi pendidikan. Selain itu, SBI harus
memiliki sister school dengan sekolah yang ada di luar negeri karena itu konsep dasarnya.
Sister school disini maksudnya menjalin hubungan kerja.


       Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, pemerintah akan tetap
melaksanakan proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau SBI, sesuai
dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan sekolah negeri berstandar internasional.
RSBI tetap jalan meskipun di sisi lain, banyak desakan dari masyarakat untuk
menghentikan RSBI, sebab dinilai penerapan sekolah bertaraf internasional itu membentuk
pengkastaan sekolah negeri dan mendorong biaya pendidikan yang mahal.
       ”Masyarakat tidak harus masuk sekolah bertaraf internasional dan harus bayar
mahal. Sekolah tidak boleh memaksakan siswa, baik yang punya maupun tidak punya uang
harus bayar sama,” tegas mohammad nuh . Seperti diberitakan, sejumlah kalangan meminta
Kementerian Pendidikan Nasional menghentikan komersialisasi RSBI dan SBI.
       Persoalan mengenai RSBI kini memang tengah menjadi sorotan utama publik.
Kebijakan kementrian yang dibawahi oleh Muhammad Nuh tersebut menuai pro dan
kontra. RSBI dinilai oleh masyarakat merupakan sebuah bentuk dari upaya kastanisasi
pendidikan. Hal ini karena kecilnya kesempatan mereka yang tidak mampu (keluarga
miskin) untuk bisa masuk RSBI, karena tingginya biaya. Kendati ada aturan dalam RSBI
yang menyatakan bahwa, sekolah harus menerima bagi siswa kurang mampu, tetap saja
tidak akan bisa mengakomodasi mereka sepenuhnya. Bukankah di dalam konstitusi negeri
ini disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan penghidupan yang
layak?. Sekolah yang merupakan suatu tempat bagi semua orang untuk menuntut ilmu,
seolah telah berubah menjadi tempat yang untouchble bagi kaum tak mampu, dengan kata
lain eksklusif sehingga membuat seolah-olah RSBI hanya untuk “si kaya” saja. Potensi
siswa yang mampu secara akdemis, namun tidak dari sisi materi pastinya akan tersisihkan.
Menyikapi berbagai pro dan kontra yang ada Pemerintah kabupaten atau kota diminta untuk
menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengatur RSBI. Menurut informasi yang
didapat Gerbang type approval bahwa wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas)
Fasli Jalal mengungkapkan, perda tersebut dapat mengatur penyesuaian tarif yang dipungut
pihak sekolah terhadap orang tua siswa.
       Tarif RSBI itu konsensus antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua
murid,tapi gemanya sekarang RSBI itu bertarif mahal. Nah, di sini harus ada kebijakan dari
pemerintah kabupaten atau kota yang dapat mengatur soal pembiayaan, kata pemateri
dalam seminar Rembuk Nasional Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan di
Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung kemarin. Saat ini terdapat
beberapa daerah yang sudah menerbitkan perda untuk mengatur RSBI. Namun, kebanyakan
RSBI di daerah hanya diatur oleh peraturan wali kota dan bupati atau surat keputusan (SK)
wali kota dan SK bupati. Nah, itu tidak cukup, harus ada kebijakan publik yang mengatur
hal tersebut berbentuk perda agar jelas dan disetujui serta dikontrol oleh DPRD setempat,
papar Fasli.
          Fasli mengungkapkan, pemerintah daerah,DPRD, dan elemen pendidikan harus
duduk bersama membahas aturan terkait RSBI. Kontroversi RSBI tercipta karena belum
ada kesepakatan tentang sistem pungutan di sekolah, konsep perencanaan sekolah, dan
pertanggungjawaban sekolah RSBI kepada masyarakat. Menurut informasi yang diterima
Gerbang Type Approval bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wahyudin
Zarkasyi mengatakan, Disdiktingkatprovinsisangat memungkinkan untuk menerbitkan
perda terkait RSBI. Akan tetapi, perdater sebut hanya mengatur kuota untuk masyarakat
miskin.
          Pada dasarnya, dengan adanya RSBI merupakan suatu hal yang sangat positif bagi
perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. RSBI akan memacu terjadinya tingkat
persaingan antar sekolah dalam kualitas. Ini berarti menandakan bahwa pendidikan kita
mengalami suatu kemajuan. Dengan sistem bertaraf internasional, kompetensi lulusan yang
dihasilan (siswa) akan semakin berkualitas. Namun, hal tersebut harus diimbangi juga
denga kualitas SDM serta dengan tetap berlandaskan pada aspek sosial. Maksudnya,
sekolah (RSBI) selaku instiusi pendidikan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi semua
lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah kastanisasi dalam RSBI. Inilah tugas
pemerintah, bagaimana caranya agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
          Namun di sisi lain RSBI juga menyimpan banyak kekurangan. Prosesnya yang tidak
terbuka dan tidak melalui persaingan yang sehat. RSBI akan menciptakan segmentasi bagi
pelajar dari golongan ekonomi atas, dan dianggap mengucilkan siswa dari golongan
eknonomi lemah. Stigma RSBI yang sejatinya untuk perbaikan kualitas malah berubah jadi
sebuah komersialisasi pendidikan yang baru. Pasalnya, mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan memunculkan kastanisasi antara siswa kaya dan siswa miskin.
       RSBI dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan.
Langkah ini menyusul instruksi dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI.
Dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi secara besar-besaran terkait dampak positif
maupun     negatif   program    RSBI.“2011     ini   keberadaan    RSBI     di   evaluasi.
Kami menghentikan proses memperbanyak RSBI,”kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)
Jatim,Harun kemarin. Harun mengatakan, evaluasi yang dilakukan meliputi banyak item, di
antaranya tentang bahasa yang di pergunakan dalam RSBI, kurikulum, serta biaya. Evaluasi
dilakukan karena setelah ada RSBI, ternyata banyak keluhan yang muncul dari masyarakat.
Dikhawatirkan, keluhan-keluhan itu berpengaruh pada proses belajar dan mengajar. Selain
itu,keberadaan RSBI juga belum menunjukan kemajuan yang signifikan didunia
pendidikan.
       Untuk pengajuan-pengajuan sekolah menjadi RSBI, Harun menerangkan, statusnya
tidak akan berubah. Artinya, sekolah tersebut tetap menjadi sekolah reguler.Pasalnya, jika
memang RSBI dipertahankan tetapi tidak ada perubahan, maka persoalan baru akan muncul
dikalangan masyarakat. “Penghentian keberadaan RSBI ini keputusan tepat. Kami khawatir
kalau diteruskan akan menimbulkan problem,”ujar dia. Harun menerangkan, sebenarnya
kemunculan RSBI ini berawal dari pemerintah pusat. Sekolah yang punya titel RSBI
mempunya standar bertaraf Internasional,mulai dari guru, perlengkapan pembelajaran, dan
lain-lain.Namun di tengah jalan,ternyata RSBI sering menjadi kedok untuk menarik biaya
yang besar dari masyarakat.


       Penutup
       Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau disingkat RSBI, sebenarnya
mempunyai maksud dan tujuan yang bagus. Di sisi positif, RSBI bisa digunakan untuk
memacu sekolah lebih baik dan memberi ruang bagi siswa yang berkemampuan lebih
dalam belajar. RSBI akan memacu terjadinya tingkat persaingan antar sekolah dalam
kualitas.
        RSBI hanya berorientasi pada cara pendidikan negara luar atau seolah-olah
menyetarakan kualitas pendidikan dengan negara luar yang tidak substantif pada tujuan
pendidikan nasional. "Jika diperhatikan, konsep RSBI mengupayakan agar orang-orang dari
kalangan mampu tidak menyekolahkan anaknya ke luar negeri karena di Indonesia ada
standar pendidikan yang mengacu dengan negara luar, namun nyatanya hal itu tidak cukup
berpengaruh lantaran hingga kini RSBI belum menunjukkan arah kemajuan kecuali
infrastruktur saja. , seharusnya akses masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di RSBI
tidak boleh terbatas, namun bisa dirasakan hingga ke masyarakat lapisan bawah.
pembangunan RSBI baru sebatas fisik semata, sementara subtansi pendidikan untuk
meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa masih rendah. Persoalan lainnya terkait RSBI
yakni kualifikasi guru.
        Disinilah peran penting Pemerintah dibutuhkan. Program seperti RSBI ini di masa
datang harus direncanakan dengan matang. Tidak seperti sekarang, setelah dijalankan
banyak terjadi kendala, malah ada wacana akan dihentikan. Ini bukti tidak konsisten dan
tidak matangnya rencana pemerintah. Diharapkan pemerintah mempunyai solusi yang
terbaik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Kepustakaan
    Imam Solehudin (2010 ), kontroversi rintisan sekolah bertaraf internasional (
      RSBI)http://www.gagasmedia.com/serba-serbi/penulis/kontroversi-rintisan-sekolah-
      bertaraf-intrenasional-rsbi.htmlhttp://www.gagasmedia.com/serba-serbi/penulis/-
      06/13/2011
    RSBI , Konsep Konyol Pendidikan Kita
      http://www.klubguru.com/2-
      view.php?subaction=showfull&id=1282872516&archive=&start_from=&ucat=1&-
      06/13/2011
    Program RSBI Distop
      Anonim.(2011).Program RSBI Distop.seputar-indonesia.com -http://www.seputar-
      indonesia.com/edisicetak/content/view/387367- 06/13/2011
    Redaksi.(2010).SBI yang Mahal Mendiknas: Semua Ada Kasta.Suara Pembaruan-
      http://202.169.46.231/index.php?detail=News&id=16484-06/13/2011
    Anonim.(2008).Sisi Positif RSBI.Typecat.com-http://typecat.com/pdf/sisi-positif-
      rsbi.html-6/13/2011
    Admin JANU HERJANTO ( 2011 )
      http://djanoe77.blogspot.com/2011/01/standar-sarana-dan-prasarana-
      pendidikan.html-6/13/2011
    admin ( 2011-06-13)
      http://www.leak.web.id/2010/06/daerah-diminta-keluarkan-perda.html 6/13/2011
    Anonim.(2011).         Sekolah      Bertaraf        Internasional       Kemungkinan
      Dihapus.Bataviase.co.id-http://bataviase.co.id/node/82356-06/13/2011
    Anonim.(2010).Stop           Program,       Cocok          Diterapkan       Sekolah
      Swasta.Surabayapost.co.id-06/13/2011
 Anonim ( 2011),
   http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/03/17/170190--rsbi-hanya-
   mengkotak-kotakkan-pendidikan-06/13/2011