makalah hak asasi manusia

					PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN
           HAK ASASI MANUSIA (HAM)

   Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran
                “Pendidikan Kewarganegaraan”
            Guru Mata Pelajaran : Drs. Baharuddin




                           Oleh :
             _______________________________
             _______________________________
             _______________________________
             _______________________________
             _______________________________
            ________________________________
            ________________________________




          SMK NEGERI 4 MAKASSAR
                           2011
                                                                                          i

                                 Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala
nikmat-Nya dan karunia-Nya. Dengan segenap ungkapan rasa terima kasih yang tidak
terperi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung
seluruh proses penulisan makalah ini sehingga penulisan makalah dengan judul
PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAM selesai di kerjakan.


Begitu banyak hal yang dilalui penulis sampai dengan selesainya karya yang merupakan
hasil pintu akhir dari seluruh proses studi dan analisa sistem pemerintahan di berbagai
negara. Mungkin apa yang telah kami hasilkan bukanlah yang terbaik, namun kami
berharap apa yang telah kami lakukan akan bermanfaat.


Kami sadar bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-mata hasil dari jerih payah
kami semata tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak.Oleh sebab Itu saya
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Baharuddin
2. Teman-teman kelas X AK 4
3. Orangtua kami semua

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan Ikhlas diberikan balasan
oleh Allah SWT.



                                                        Makassar, 5 Oktober 2011
                                                                                                                     ii

                                                 DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................... ii

BAB I : Pendahuluan ................................................................................. 1

           Latar Belakang ............................................................................... 1

           Rumusan Masalah ......................................................................... 1

BAB II : Pembahasan ................................................................................ 2

           Pengertian HAM ............................................................................. 2

           Ciri – Ciri HAM ............................................................................... 6

           Macam – Macam HAM ................................................................... 6

           Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM ................................ 8

           Instrumen dan Dasar Hukum HAM ................................................. 10

           Perkembangan HAM di Indonesia dan Dunia ................................. 11

           Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM........................................ 12

           Peran Masyarakat dalam Menegakkan HAM ................................. 14

           Contoh – contoh kasus pelanggaran HAM ..................................... 15

BAB III : PENUTUP ................................................................................... 16

           Kesimpulan .................................................................................... 16

           Saran - Saran ................................................................................. 16

DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 17
                                                                          1

                                  BAB 1

                           PENDAHULUAN




A. Latar Belakang


       Di zaman dewasa ini, kita sudah mengenal kata hak asasi manusia yaitu
  hak pribadi untuk bebas melakukan apapun sesuai dengan peraturan yang
  berlaku. Namun, masih sedikit kalangan masyarakat belum mengerti dan
  memahami apa hak asasi manusia itu. Di Indonesia, hak asasi manusia telah
  dibuatkan peraturan – peraturan yang akan mengatur hak – hak asasi
  manusia. Termasuk hukuman yang diberikan kepada pihak yang telah
  melanggar hak asasi tersebut.
       Dengan makalah ini, kami akan menjelaskan dengan detail tentang hak
  asasi manusia serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sudah
  banyak badan – badan yang mendukung hak asasi manusia di Indonesia.


B. Rumusan Masalah


  Rumusan dari makalah ini adalah :
  1. Apa itu HAM ?
  2. Jelaskan macam – macam HAM !
  3. Sebutkan Isntrumen – instrumen hukum HAM !
  4. Jelaskan peran masyarakat dalam penegakan HAM !
                                                                          2

                                  BAB II

                             PEMBAHASAN


A. Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
   1. Pengertian HAM
         Di dalam Negara yang merdeka, hak-hak manusia harus dijamin
      karena kemerdekaan suatu Negara bermakna kemerdekaan bagi setiap
      warga negaranya. Hak-hak manusia tadi digunakan sebagai landasan
      bagi terciptanya kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Tanpa itu semua,
      manusia tidak dapat hidup sesuai dengan martabat dan kodratnya
      sebagai manusia.
         Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengertian umum adalah hak-hak
      dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang
      dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh suatu
      kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, jika hal itu terjadi, maka
      manusia kehilngan martabatnya.
         Pengertian HAM, manurut para tokoh dan dokumen HAM adalah
      sebagai berikut.
      a. Koentjoro Poerbapranoto (1976)
         Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya bahwa
         hak-hak yang dimiliki manusia merupakan kodratnya yang tidak bisa
         dipisahkan dari hakikatnya sebagai sifatnya yang suci.
      b. Miriam Budiarjo
         Hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah
         dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya kehadirannya di
         dalam masyarakat.
      c. G.J.Wolhots
         Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar
         pada tabiat setiap pribadi manusia dan justru karena kemanusiannya,
         hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena apabila
         dicabut akan hilang kemanusiannya.
                                                                         3
d. Jack Donnely
     hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-
     mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena
     diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum
     positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai
     manusia.
e. John Locke ( Two Treatioes on CMI Government)
     Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahirrr yang secara
     kodrati melekat oada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat.
     (bersifat mutlak). Karena manusia sebagai makhluk social hak-hak itu
     akan berhadapan dengan hak asasi orang lain, hal tersebut
     disebabkan sebagai berikut.
     1) Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
        sehingga lahir kewajiban.
     2) Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang
        kebutuhan antara lain di bidang politik, ekonomi, dan social
        budaya.
f.   UU No.39 tahun 1999 (tentang HAK ASASI MANUSIA)
     Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada
     hakikat dan keberadaana manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
     merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
     dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
     kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
     Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh
     kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Hal
     yang sama juga dikemukakan oleh Slamet Marta Wardaya yang
     menyatakan bahwa hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural
     rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat
     universal.
     Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai
     produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi
     dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal ini
                                                                          4
dikukuhkan    dalam      intrumen   internasional,   termasuk    perjanjian
internasional di bidang HAM.
Mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia, Ahli hukum
Perancis, Karel Vasak mengemukakan perjalanan hak asasi manusia
dengan mengklasifikasikan hak asasi manusia atas tiga generasi
yang terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu : Generasi
Pertama; Hak Sipil dan Politik (Liberte); Generasi Kedua, Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Egalite) dan Generasi Ketiga, Hak
Solidaritas (Fraternite). Tiga generasi ini perlu dipahami sebagai satu
kesatuan,    saling   berkaitan     dan    saling    melengkapi.     Vasak
menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan
ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu
tertentu.


Ketiga generasi hak asasi manusia tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:


1. Hak asasi manusia generasi pertama, yang mencakup soal prinsip
integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan
sipil dan politik. Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak
hidup, hak kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik,
kebebasan    berpikir,    beragama     dan   berkeyakinan,      kebebasan
berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan
penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari hukum yang berlaku
surut dsb. Hak-hak generasi pertama ini sering pula disebut sebagai
“hak-hak negatif” karena negara tidak boleh berperan aktif (positif)
terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-
hak               dan                  kebebasan                   tersebut.


2. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak
asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia
mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk
mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak
                                                                        5
atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk
menikmati ragam penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-
lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan
ditandatanganinya „International Couvenant on Economic, Social and
Cultural Rights‟ pada tahun 1966. Termasuk dalam generasi kedua ini
adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan
sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan,
hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat
dsb. Dalam pemenuhan hak-hak generasi kedua ini negara dituntut
bertindak lebih aktif (positif), sehingga hak-hak generasi kedua ini
disebut         juga            sebagai         “hak-hak         positif”.


3. Hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas “hak
solidaritas”” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan
gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan
internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu,
negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan
ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya
hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian;
(iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup
yang   baik   dan   (v)   dan    hak   atas   warisan   budaya   sendiri.


UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik
bukan parsial sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.


Oleh sebab itu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di
bidang sosial politik hanya dapat berjalan dengan baik apabila hak
                                                                          6
      yang lain di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta hak solidaritas
      juga juga dilindungi dan dipenuhi, dan begitu pula sebaliknya. Dengan
      diratifikasinya konvenan Hak EKOSOB oleh Indonesia melalui
      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, kewajiban Indonesia untuk
      melakukan pemenuhan dan jaminan-jaminan ekonomi, sosial dan
      budaya harus diwujudkan baik melalui aturan hukum ataupun melalui
      kebijakan-kebijakan pemerintah.
      Pengakuan dan jaminan HAM dinyatakan dalam piagam PBB atau
      Univerasal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia Hak
      Asasi Manusia) yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini diterima oleh
      Negara anggota pada tanggal 10 Desember 1948, sehingga pada
      tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia.


2. Ciri – Ciri HAM
   Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain :
   a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi karena ketika manusia
     lahir, secara otomatis telah mempunyai hak asasi.
   b. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin,
     ras, agama, etnis, pendangan politik, atau asal-usul social dan bangsa.
   c. HAM tidak bias dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
     membatasi atau melanggar hak orang lain.


3. Macam – Macam HAM
   Secara umum HAM dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu
   sebagai berikut.
   a. Hak asasi pribadi (Personal Rights), yaitu hak kemerdekaan memeluk
      agama, beribadat menurut agamanya masing-masing, menyatakan
      pendapat dan kebebasan atau berserikat. Contohnya :
        - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah
          tempat.
        - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
        - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
                                                                          7
     - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama
       dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
b. Hak asasi ekonomi atau milik (Property Rights), yaitu hak dan
   kebebasan sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu dan hak
   mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Contohnya :
   - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
   - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
   - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang,
     dll.
   - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
   - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
c. Hak asasi persamaan hukum (Right of legal equality), yaitu hak untuk
   mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan
   hukum pemerintahan. Contohnya :
   -Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
   pemerintahan.
   - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns.
   - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
d. Hak asasi politik (Political Right), yaitu hak untuk diakui dalam
   kedudukannya sebagai warga Negara yang sederajat, yakni untuk
   memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, atau organisasi serta hak
   mengajukan petisi, kritik, dan saran. Contohnya :
   - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
   - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
   -Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik/organisasi politik
    lain.
   - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
e. Hak asasi social budaya (Social and Culture Rights), yaitu hak
   mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak memiilih pendidikan
   dan pengembangan kebudayaan yang disukai. Contohnya :
   - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
   - Hak mendapatkan pengajaran
                                                                               8
       - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan
       minat
  f.   Hak asasi perlakuan tata cara pengadilan dan perlindungan hukum
       (Procedural Rights), yaitu seperti hak mendapat perlakuan wajar dan
       adil dalam razia, penagkapan, dana peradilan. Contohnya :
       - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
       - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
        penahana dan penyelidikan di mata hukum.


4. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
       Di Indonesia masalah penegakan HAM telah menjadi tekad dan
  komitmen yang kuat dari segenap komponen-komponen bangsa terutama
  pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan atas upaya pemerintah dalam
  menegakkan        HAM   ini,     dapat    dilihat   dari   kemajuan   mengenai
  perumusantentang HAM yang tercapai pada saat Sidang Umum MPR RI
  tahun     1998.    MPR         berhasil    mengeluarkan       ketetapan   MPR
  No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13
  November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menegaskan kepada
  lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk
  menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai
  HAM kepada seluruh masyarakat.
       Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM ini
  adalah adanya kebijakan pemerintha, yaitu pembentukan lembaga
  penegakan HAM.
  a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
       Lembaga ini dikuatkan kedudukan dan fungsinya berdasar UU No.39
       tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
       dengan lembaga Negara lainnya. Fungsinya untuk melaksanakan
       pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak
       asasi manusia. Tujuan Komnas HAM, yaitu sebagai berikut,
       1) Mengembangkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan hak
          asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, piagam
          PBB, serta deklarasi universal HAM.
                                                                         9
   2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi menusia
      guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
      kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

       Keududukan Komnas HAM adalah di ibukota Negara RI. Komnas
       HAM beranggotakan 35 orang tokoh masyarakat yang dipilih oleh

   DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden
   selaku kepala Negara. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran
   HAM, Komnas HAM berwenang melakukan sebagai berikut.

   1) Perdamaian kedua belah pihak (pihak pelaku dan pihak korban).
   2) Penyelesaian perkara melalui konsultasi perundingan (negosiasi),
      mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
   3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
      sengketa melalui pengadilan.
   4) Penyampaian suatu rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM
      kepada pemerintah untuk ditinadklanjuti.
   5) Member rekomendasi kepada DPR untuk menindaklanjuti suatu
      kasus pelanggaran HAM.
b. Pengadilan HAM
   Pengadilan   HAM dibentuk       berdasar      UU   No.26   tahun   2000.
   Pengadilan HAM berfungsi sebagai pengadilan khusus yang berada
   di bawah lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di tingkat
   kabupaten/kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang sad an
   memutus perkara pelanggaran HAM berat yaitu, meliputi kejahatan
   genosida dan kejahatan terhadap kamanusiaan. Lingkup kewenangan
   pengadilan HAM diatur dalam Pasal 4-6 UU No.26 tahun 2000, yaitu
   sebagai berikut.
   1) Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
      memutus perkara pelanggaran HAM berat.
   2) Pengadilan HAM berwemang juga memeriksa dan memutus
      perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas
      territorial wilayah NKRI oleh warga Negara Indonesia.
                                                                             10
     3) Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksan dan memutus
         perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
         seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan
         dilakukan.
  c. Pengadilan Ad Hoc HAM.
     Pengadilan Ad Hoc HAM, yaitu pengadilan yang memeriksa,
     mengadili, dan memutus pelanggaran HAM berat untuk kasus-kasus
     yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No.26 tahun 2000.
     1) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
     2) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yaitu penyelesaian kasus HAM
         di luar pengadilan HAM. Dalam Pasal 47 ayat 1 UU no.26 tahun
         2000 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi
         sebelum      berlakunya   UU     ini   tidak     menutup   kemungkinan
         penyelesaiannya      dilakukan     oleh        Komisi   kebenaran   dan
         rekonsiliasi.


5. Instrumen atau Dasar Hukum HAM
     Instrument HAM nasional adalah perangkat peraturan yang mengatur
  hak asasi manusia di Indonesia. Instrument HAM nasional adalah sebagai
  berikut.
  a. UUD 1945
     1) HAM dalam pembukaan UUD 1945
         Pembukaan UUD 1945 banyak memuat tentang hal-hal yang
         berkaitan dengan hak asasi, yaitu mulai alenia pertama sampai
         dengan alinea terakhir.
     2) HAM dalam batang tubuh UUD 1945.
         Ketentuan HAM di dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 sampai
         dengan pasal 34. Dalam amandemen UUD 1945 yang kedua,
         telah ditambahkan satu baj khusus, yaitu pada XA tentang HAM
         mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J.
  b. Ketatapan MPR RI (Tap MPR RI)
     MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang
     HAM, pada tanggal 13 November 1998.
                                                                           11
   c. Undang – Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM
       Undang – Undang ini disahkan tanggal 23 September 1999. UU
       No.39 tahun 1999 ini terdiri atas II Bab dan 106 Pasal.
   d. Undang – Undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
       Pengadilan HAM yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah
       pengadialan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
       berat.
   e. Undang – undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.


6. Perkembangan HAM di Indonesia dan Dunia


      Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
       1. Magna Charta
       Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya
       HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang
       antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki
       kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri
       tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi
       kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya
       dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
       2. The American declaration
       Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The
       American Declaration of Independence yang lahir dari paham
       Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia
       adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis
       bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
       3. The French declaration
       Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration
       (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi
       sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain
       berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam
       kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang
       yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan
                                                                       12
       tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
       hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
       4. The four freedom
       Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak
       kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran
       agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam
       Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang
       damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari
       ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga
       tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk
       melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).
      Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
       o   Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling
           menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan
           kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak
           kemerdekaan.
       o   Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia
           telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
              1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949,
                  berlaku UUD 1945
              2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950,
                  berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
              3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
              4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali
                  UUD 1945


7. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
       Pelanggaran     HAM adalah      setiap   perbuatan seseorang   atau
  kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak
  disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
  membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang
  yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau
  dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku
                                                                      13
(UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk
pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM
berat itu.
     Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.
Kejahatan genosida        dilakukan   dengan   cara   membunuh   anggota
kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik
seluruh      atau   sebagiannya,   memaksakan    tindakan-tindakan   yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan
secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No.
26/2000 tentang pengadilan HAM).
     Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan
orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
     Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur
negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang
pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM
tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga
pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan
                                                                     14
  terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan
  persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-
  diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan
  khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.


8. Peran Masyarakat dalam menegakkan HAM
     Penegakan HAM di Indonesia dapat behasil dengan baik apabila
  mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat, peran masayarakat
  diperlukan agar pelaksanaan hak asasi manusia tidak bebas, tetapi ada
  aturan dan batasannya. Pembatasan atas hak asasi mausia dicantumkan
  dalam peraturan perundang-undangan, yaitu piagam HAM Indonesia
  yang tercantum dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Pasal 36 dan Pasal
  28J UUD 1945 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut.
  a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain Dalam tertib
     kehidupan bermsayarakat, berbangsa, dan bernegara.
  b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk
     tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
     dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
     penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
     memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
     nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
     masyarakat demokratis.
     Peran serta mayarakat dalam menegakkan HAM dapat dilakukan
  dengan mengamalkan nilai-nilai dalam pasal – pasal tersebut.
     Berdasarkan UU No.39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia pasal
  100 sampai dengan 103 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam
  penegakan HAM. Partisipasi masyarakat yang sesuai dalam undang-
  undang tentang HAM adalah sebagai berikut.
  a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
     lembaga    swadaya    masyarakat   atau   lembaga    kemasyarakatan
     lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan
     pemajuan HAM.
                                                                          15

  b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
     lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
  c. lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran
     hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang
     berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan
     HAM.
  d. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
     lembaga     swadaya    masyarakat       atau   lembaga   kemasyarakatan
     lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan
     kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau
     lembaga lainnya.


9. Contoh – Contoh Kasus Pelanggaran HAM

   1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan
      dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada
      tahun 2003.
   2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan
      pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran
      HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
   3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran
      HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para
      pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi
      kecelakaan.
   4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan
      merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan
      sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan
      yang tertib dan lancar.
   5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk
      pada     suatu    jurusan   tertentu    dalam    kuliahnya   merupakan
      pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa
      memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
                                                                        16

                               BAB III

                             PENUTUP

1. Kesimpulan

       HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,
tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.

       HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam
sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat
dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur‟an dan Hadits
yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik
kehidupan umat Islam.

       Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh
perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

1. Saran-saran

       Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-
injak oleh orang lain.

       Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
                                                                          17

                             DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Idrus, 1997, Tata Negara untuk SMU Kelas 1 Program IPS, Jakarta :
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


Muhlisin, Mujianto, 2007, Kewarganegaraan untuk SMA, Jakarta: Ganeca.


Pustaka   Cahaya,   2006,   Pendidikan   Kewarganeraan    Kelas   XI    untuk
  SMA/SMK/MA, Solo.


http://www. mengevaluasi-berbagai-HAM_9649.html


http://www.PENGERTIAN HAM « Luphmama's Blog.htm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1953
posted:1/17/2012
language:Malay
pages:20