Get documents about "makalah hak asasi manusia
Document Sample
PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran
“Pendidikan Kewarganegaraan”
Guru Mata Pelajaran : Drs. Baharuddin
Oleh :
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
SMK NEGERI 4 MAKASSAR
2011
i
Kata pengantar
Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala
nikmat-Nya dan karunia-Nya. Dengan segenap ungkapan rasa terima kasih yang tidak
terperi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung
seluruh proses penulisan makalah ini sehingga penulisan makalah dengan judul
PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAM selesai di kerjakan.
Begitu banyak hal yang dilalui penulis sampai dengan selesainya karya yang merupakan
hasil pintu akhir dari seluruh proses studi dan analisa sistem pemerintahan di berbagai
negara. Mungkin apa yang telah kami hasilkan bukanlah yang terbaik, namun kami
berharap apa yang telah kami lakukan akan bermanfaat.
Kami sadar bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-mata hasil dari jerih payah
kami semata tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak.Oleh sebab Itu saya
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Drs. Baharuddin
2. Teman-teman kelas X AK 4
3. Orangtua kami semua
Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan Ikhlas diberikan balasan
oleh Allah SWT.
Makassar, 5 Oktober 2011
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................... ii
BAB I : Pendahuluan ................................................................................. 1
Latar Belakang ............................................................................... 1
Rumusan Masalah ......................................................................... 1
BAB II : Pembahasan ................................................................................ 2
Pengertian HAM ............................................................................. 2
Ciri – Ciri HAM ............................................................................... 6
Macam – Macam HAM ................................................................... 6
Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM ................................ 8
Instrumen dan Dasar Hukum HAM ................................................. 10
Perkembangan HAM di Indonesia dan Dunia ................................. 11
Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM........................................ 12
Peran Masyarakat dalam Menegakkan HAM ................................. 14
Contoh – contoh kasus pelanggaran HAM ..................................... 15
BAB III : PENUTUP ................................................................................... 16
Kesimpulan .................................................................................... 16
Saran - Saran ................................................................................. 16
DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 17
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di zaman dewasa ini, kita sudah mengenal kata hak asasi manusia yaitu
hak pribadi untuk bebas melakukan apapun sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Namun, masih sedikit kalangan masyarakat belum mengerti dan
memahami apa hak asasi manusia itu. Di Indonesia, hak asasi manusia telah
dibuatkan peraturan – peraturan yang akan mengatur hak – hak asasi
manusia. Termasuk hukuman yang diberikan kepada pihak yang telah
melanggar hak asasi tersebut.
Dengan makalah ini, kami akan menjelaskan dengan detail tentang hak
asasi manusia serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sudah
banyak badan – badan yang mendukung hak asasi manusia di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Rumusan dari makalah ini adalah :
1. Apa itu HAM ?
2. Jelaskan macam – macam HAM !
3. Sebutkan Isntrumen – instrumen hukum HAM !
4. Jelaskan peran masyarakat dalam penegakan HAM !
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
1. Pengertian HAM
Di dalam Negara yang merdeka, hak-hak manusia harus dijamin
karena kemerdekaan suatu Negara bermakna kemerdekaan bagi setiap
warga negaranya. Hak-hak manusia tadi digunakan sebagai landasan
bagi terciptanya kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Tanpa itu semua,
manusia tidak dapat hidup sesuai dengan martabat dan kodratnya
sebagai manusia.
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengertian umum adalah hak-hak
dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang
dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh suatu
kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, jika hal itu terjadi, maka
manusia kehilngan martabatnya.
Pengertian HAM, manurut para tokoh dan dokumen HAM adalah
sebagai berikut.
a. Koentjoro Poerbapranoto (1976)
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya bahwa
hak-hak yang dimiliki manusia merupakan kodratnya yang tidak bisa
dipisahkan dari hakikatnya sebagai sifatnya yang suci.
b. Miriam Budiarjo
Hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah
dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya kehadirannya di
dalam masyarakat.
c. G.J.Wolhots
Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar
pada tabiat setiap pribadi manusia dan justru karena kemanusiannya,
hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena apabila
dicabut akan hilang kemanusiannya.
3
d. Jack Donnely
hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-
mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena
diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum
positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai
manusia.
e. John Locke ( Two Treatioes on CMI Government)
Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahirrr yang secara
kodrati melekat oada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat.
(bersifat mutlak). Karena manusia sebagai makhluk social hak-hak itu
akan berhadapan dengan hak asasi orang lain, hal tersebut
disebabkan sebagai berikut.
1) Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
sehingga lahir kewajiban.
2) Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang
kebutuhan antara lain di bidang politik, ekonomi, dan social
budaya.
f. UU No.39 tahun 1999 (tentang HAK ASASI MANUSIA)
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaana manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh
kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Hal
yang sama juga dikemukakan oleh Slamet Marta Wardaya yang
menyatakan bahwa hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural
rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat
universal.
Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai
produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi
dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal ini
4
dikukuhkan dalam intrumen internasional, termasuk perjanjian
internasional di bidang HAM.
Mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia, Ahli hukum
Perancis, Karel Vasak mengemukakan perjalanan hak asasi manusia
dengan mengklasifikasikan hak asasi manusia atas tiga generasi
yang terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu : Generasi
Pertama; Hak Sipil dan Politik (Liberte); Generasi Kedua, Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Egalite) dan Generasi Ketiga, Hak
Solidaritas (Fraternite). Tiga generasi ini perlu dipahami sebagai satu
kesatuan, saling berkaitan dan saling melengkapi. Vasak
menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan
ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu
tertentu.
Ketiga generasi hak asasi manusia tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Hak asasi manusia generasi pertama, yang mencakup soal prinsip
integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan
sipil dan politik. Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak
hidup, hak kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik,
kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan
berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan
penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari hukum yang berlaku
surut dsb. Hak-hak generasi pertama ini sering pula disebut sebagai
“hak-hak negatif” karena negara tidak boleh berperan aktif (positif)
terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-
hak dan kebebasan tersebut.
2. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak
asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia
mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk
mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak
5
atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk
menikmati ragam penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-
lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan
ditandatanganinya „International Couvenant on Economic, Social and
Cultural Rights‟ pada tahun 1966. Termasuk dalam generasi kedua ini
adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan
sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan,
hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat
dsb. Dalam pemenuhan hak-hak generasi kedua ini negara dituntut
bertindak lebih aktif (positif), sehingga hak-hak generasi kedua ini
disebut juga sebagai “hak-hak positif”.
3. Hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas “hak
solidaritas”” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan
gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan
internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu,
negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan
ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya
hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian;
(iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup
yang baik dan (v) dan hak atas warisan budaya sendiri.
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik
bukan parsial sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
Oleh sebab itu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di
bidang sosial politik hanya dapat berjalan dengan baik apabila hak
6
yang lain di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta hak solidaritas
juga juga dilindungi dan dipenuhi, dan begitu pula sebaliknya. Dengan
diratifikasinya konvenan Hak EKOSOB oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, kewajiban Indonesia untuk
melakukan pemenuhan dan jaminan-jaminan ekonomi, sosial dan
budaya harus diwujudkan baik melalui aturan hukum ataupun melalui
kebijakan-kebijakan pemerintah.
Pengakuan dan jaminan HAM dinyatakan dalam piagam PBB atau
Univerasal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia Hak
Asasi Manusia) yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini diterima oleh
Negara anggota pada tanggal 10 Desember 1948, sehingga pada
tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia.
2. Ciri – Ciri HAM
Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi karena ketika manusia
lahir, secara otomatis telah mempunyai hak asasi.
b. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin,
ras, agama, etnis, pendangan politik, atau asal-usul social dan bangsa.
c. HAM tidak bias dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain.
3. Macam – Macam HAM
Secara umum HAM dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu
sebagai berikut.
a. Hak asasi pribadi (Personal Rights), yaitu hak kemerdekaan memeluk
agama, beribadat menurut agamanya masing-masing, menyatakan
pendapat dan kebebasan atau berserikat. Contohnya :
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah
tempat.
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
7
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama
dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
b. Hak asasi ekonomi atau milik (Property Rights), yaitu hak dan
kebebasan sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu dan hak
mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Contohnya :
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang,
dll.
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
c. Hak asasi persamaan hukum (Right of legal equality), yaitu hak untuk
mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan
hukum pemerintahan. Contohnya :
-Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan.
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns.
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
d. Hak asasi politik (Political Right), yaitu hak untuk diakui dalam
kedudukannya sebagai warga Negara yang sederajat, yakni untuk
memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, atau organisasi serta hak
mengajukan petisi, kritik, dan saran. Contohnya :
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
-Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik/organisasi politik
lain.
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
e. Hak asasi social budaya (Social and Culture Rights), yaitu hak
mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak memiilih pendidikan
dan pengembangan kebudayaan yang disukai. Contohnya :
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
8
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan
minat
f. Hak asasi perlakuan tata cara pengadilan dan perlindungan hukum
(Procedural Rights), yaitu seperti hak mendapat perlakuan wajar dan
adil dalam razia, penagkapan, dana peradilan. Contohnya :
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahana dan penyelidikan di mata hukum.
4. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
Di Indonesia masalah penegakan HAM telah menjadi tekad dan
komitmen yang kuat dari segenap komponen-komponen bangsa terutama
pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan atas upaya pemerintah dalam
menegakkan HAM ini, dapat dilihat dari kemajuan mengenai
perumusantentang HAM yang tercapai pada saat Sidang Umum MPR RI
tahun 1998. MPR berhasil mengeluarkan ketetapan MPR
No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13
November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menegaskan kepada
lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk
menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai
HAM kepada seluruh masyarakat.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM ini
adalah adanya kebijakan pemerintha, yaitu pembentukan lembaga
penegakan HAM.
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Lembaga ini dikuatkan kedudukan dan fungsinya berdasar UU No.39
tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga Negara lainnya. Fungsinya untuk melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak
asasi manusia. Tujuan Komnas HAM, yaitu sebagai berikut,
1) Mengembangkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan hak
asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, piagam
PBB, serta deklarasi universal HAM.
9
2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi menusia
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Keududukan Komnas HAM adalah di ibukota Negara RI. Komnas
HAM beranggotakan 35 orang tokoh masyarakat yang dipilih oleh
DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden
selaku kepala Negara. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran
HAM, Komnas HAM berwenang melakukan sebagai berikut.
1) Perdamaian kedua belah pihak (pihak pelaku dan pihak korban).
2) Penyelesaian perkara melalui konsultasi perundingan (negosiasi),
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan.
4) Penyampaian suatu rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM
kepada pemerintah untuk ditinadklanjuti.
5) Member rekomendasi kepada DPR untuk menindaklanjuti suatu
kasus pelanggaran HAM.
b. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasar UU No.26 tahun 2000.
Pengadilan HAM berfungsi sebagai pengadilan khusus yang berada
di bawah lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di tingkat
kabupaten/kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang sad an
memutus perkara pelanggaran HAM berat yaitu, meliputi kejahatan
genosida dan kejahatan terhadap kamanusiaan. Lingkup kewenangan
pengadilan HAM diatur dalam Pasal 4-6 UU No.26 tahun 2000, yaitu
sebagai berikut.
1) Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM berat.
2) Pengadilan HAM berwemang juga memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas
territorial wilayah NKRI oleh warga Negara Indonesia.
10
3) Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksan dan memutus
perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan
dilakukan.
c. Pengadilan Ad Hoc HAM.
Pengadilan Ad Hoc HAM, yaitu pengadilan yang memeriksa,
mengadili, dan memutus pelanggaran HAM berat untuk kasus-kasus
yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No.26 tahun 2000.
1) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
2) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yaitu penyelesaian kasus HAM
di luar pengadilan HAM. Dalam Pasal 47 ayat 1 UU no.26 tahun
2000 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi
sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan
penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan
rekonsiliasi.
5. Instrumen atau Dasar Hukum HAM
Instrument HAM nasional adalah perangkat peraturan yang mengatur
hak asasi manusia di Indonesia. Instrument HAM nasional adalah sebagai
berikut.
a. UUD 1945
1) HAM dalam pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 banyak memuat tentang hal-hal yang
berkaitan dengan hak asasi, yaitu mulai alenia pertama sampai
dengan alinea terakhir.
2) HAM dalam batang tubuh UUD 1945.
Ketentuan HAM di dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 sampai
dengan pasal 34. Dalam amandemen UUD 1945 yang kedua,
telah ditambahkan satu baj khusus, yaitu pada XA tentang HAM
mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J.
b. Ketatapan MPR RI (Tap MPR RI)
MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang
HAM, pada tanggal 13 November 1998.
11
c. Undang – Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM
Undang – Undang ini disahkan tanggal 23 September 1999. UU
No.39 tahun 1999 ini terdiri atas II Bab dan 106 Pasal.
d. Undang – Undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
Pengadilan HAM yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah
pengadialan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat.
e. Undang – undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
6. Perkembangan HAM di Indonesia dan Dunia
Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
1. Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya
HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang
antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki
kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri
tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi
kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya
dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
2. The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The
American Declaration of Independence yang lahir dari paham
Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia
adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis
bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
3. The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration
(Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi
sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain
berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam
kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang
yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan
12
tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
4. The four freedom
Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak
kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran
agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam
Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang
damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari
ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga
tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk
melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
o Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling
menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan
kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak
kemerdekaan.
o Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia
telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949,
berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950,
berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali
UUD 1945
7. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku
13
(UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk
pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM
berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.
Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota
kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik
seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan
secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No.
26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan
orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur
negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang
pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM
tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga
pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan
14
terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan
persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-
diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan
khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
8. Peran Masyarakat dalam menegakkan HAM
Penegakan HAM di Indonesia dapat behasil dengan baik apabila
mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat, peran masayarakat
diperlukan agar pelaksanaan hak asasi manusia tidak bebas, tetapi ada
aturan dan batasannya. Pembatasan atas hak asasi mausia dicantumkan
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu piagam HAM Indonesia
yang tercantum dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Pasal 36 dan Pasal
28J UUD 1945 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut.
a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain Dalam tertib
kehidupan bermsayarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Peran serta mayarakat dalam menegakkan HAM dapat dilakukan
dengan mengamalkan nilai-nilai dalam pasal – pasal tersebut.
Berdasarkan UU No.39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia pasal
100 sampai dengan 103 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam
penegakan HAM. Partisipasi masyarakat yang sesuai dalam undang-
undang tentang HAM adalah sebagai berikut.
a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan
pemajuan HAM.
15
b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
c. lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang
berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan
HAM.
d. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan
kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau
lembaga lainnya.
9. Contoh – Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan
dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada
tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan
pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran
HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran
HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para
pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi
kecelakaan.
4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan
merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan
sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan
yang tertib dan lancar.
5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk
pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan
pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa
memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
16
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,
tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam
sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat
dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur‟an dan Hadits
yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik
kehidupan umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh
perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
1. Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-
injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
17
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Idrus, 1997, Tata Negara untuk SMU Kelas 1 Program IPS, Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Muhlisin, Mujianto, 2007, Kewarganegaraan untuk SMA, Jakarta: Ganeca.
Pustaka Cahaya, 2006, Pendidikan Kewarganeraan Kelas XI untuk
SMA/SMK/MA, Solo.
http://www. mengevaluasi-berbagai-HAM_9649.html
http://www.PENGERTIAN HAM « Luphmama's Blog.htm
