ISLAMIC FINANCE
Bagi mahasiswa pelajar ekonomi terutama ekonomi syariah
Beranda
About
PROFILE
IKLAN
jump to navigation
Akuntansi Syari’ah April 9, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah.
Tags: akuntansi, pengertian, struktur, syariah
add a comment
Pengertian Akuntansi Syari’ah
Pertama. Dalam Islam akuntansi dikenal dengan nama ilmu hisab (ilmu hitung) atau dikenal
juga dengan istilah Muhasabah, sedangkan akuntansi dalam literatur konvensional dikenal
dengan istilah ”to account” yang artinya menghitung. Profesi akuntan dikenal dengan sebutan al-
muhasib.
Kedua istilah di atas mempunyai akar kata yang sama yaitu berasal dari kata ”hasaba”, dan
bermakna menghitung dan menimbang semua amalan manusia dan tingkah lakunya sesuai
dengan apa yang tercatat dan terdaftar. Tapi kata ”hisab” juga mempunyai arti lain dalam bahasa,
yaitu merupakan akar dari kata kerja ”hasaba”, yang berarti mengkalkulasikan dan mendata.
Struktur Teori Akuntansi Syari’ah
Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekontruksi akuntansi modern kedalam
bentuk yang lebih humanis dan syarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi Islam terciptanya
perbedaan bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental, teleologikal.
Konsekuensi ontologis upaya ini bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan
manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudin akan
menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat
manusia dalam hidup sehari-hari (ontologi tauhid ).
Dengan demikian, melakukan rekonstruksi akuntansi (Islamisasi akuntansi) dalam rangka
merumuskan akuntansi yang dirancang dan dibangun melalui muatan nilai tauhid dan
ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Illahi (Akuntansi Islam). Kesemuanya itu dilakukan
dengan perspektif khalifahtul-Allah filardh. Perspektif ini berarti suatu cara pandang yang sadar
akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT.
sumber: http://fe.umj.ac.id (with editting)
EKONOMI ISLAM Maret 30, 2010
Posted by khairoen in Ekonomi islam.
Tags: ekonomi, islam
add a comment
Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya
diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum
dalam rukun iman dan rukun Islam.
Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-
Nya dalam surat At Taubah ayat 105:
“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman
akan melihat pekerjaan itu.”
Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:
“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia
mendapat ampunan.”
(HR.Thabrani dan Baihaqi)
Tujuan Ekonomi Islam
Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya
kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian
pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu
manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.
Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof.Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran
hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat
manusia, yaitu:
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan
lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di
bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah
yang menjad puncak sasaran di atas mencaku p lima jaminan dasar:
· keselamatan keyakinan agama ( al din)
· keselamatan akal (al aql)
· kesalamatan jiwa (al nafs)
· keselamatan harta benda (al mal)
· keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada
manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang
saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk
kepentingan banyak orang.
6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk, karena riba merugikan bagi bagi siapa saja.
TANTANGAN PENGELOLAAN DAN
PENGHIMPUNAN DANA Maret 27, 2010
Posted by khairoen in ISLAMIC FINANCE.
Tags: akuntansi, ekonomi, ISLAMIC FINANCE, perbankan syariah
add a comment
Tantangan Pengelolaan Dana
Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga
keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih
dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun
terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia
membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu,
Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal
jauh di belakang Malaysia.
Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta
dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12
persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah
periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia
memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun
ini.
Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan
rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor
baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman
Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai
penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.
Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut
penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari
negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi
bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan
Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi
pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.
Penghimpunan dana
Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak
penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini
memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan
layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.
Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah.
Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu.
Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor
cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh
Indonesia akan menyusul.
General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan
masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini
memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI,
seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh
dunia.
Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang
dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.
Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan
jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.
Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji
pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon
jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke
bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam
waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun
itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi
syariah.
Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarman,
bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah
cukup kompetitif terhadap bank konvensional. “Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat
bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa
juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional,” kata Adiwarman menjelaskan pola perilaku
nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.
Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga
sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke
bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan
ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat
dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir
tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus
tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.
Perbankan syariah sempat dituding “kurang gaul” dalam lingkungan pembiayaan karena
sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh
pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia
Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh
debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.
Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah
tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini
dinilai masih terkendali.
Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan
produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang
lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh
terhadap prinsip syariah.
Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk
kemaslahatan.
PRINSIP DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH Maret
27, 2010
Posted by khairoen in ISLAMIC FINANCE.
Tags: akuntansi, ekonomi, ISLAMIC FINANCE, perbankan syariah
add a comment
Prinsip perbankan syariah
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai
dengan syariah.
Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:
Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan
nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha
institusi yang meminjam dana.
Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan
media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus
mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam.
Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
Produk perbankan syariah
Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:
Jasa untuk peminjam dana
Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap
keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko
kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh
kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti
penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint
venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara
kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan
pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan
barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa
dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan
pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad
diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati.
Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar
nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal
antara Bank dan Nasabah.
Takaful (asuransi islam)
Jasa untuk penyimpan dana
Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil
dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun
diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang
tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan
dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.
PERBANKAN SYARIAH Maret 27, 2010
Posted by khairoen in ISLAMIC FINANCE.
Tags: akuntansi, ekonomi, finance, islam, islamic, Perbankan, syariah
4 comments
Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan
berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam
agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba
serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang
berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana
hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Latar belakang
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena
adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan
fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank
simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963.
Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep
serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar
berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk
partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.
Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan
diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan
rujukan kepada agama maupun syariat islam.
Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-
negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut
adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek
pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan
profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada
syariah islam.
Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di
Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan
(1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-
Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di
Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu
mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah [[haji].
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991,
bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini
sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa
sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada
periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di
Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan
UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat
Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah
memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank
Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero)dan Bank swasta nasional: Bank
Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).
Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang
104 BPR Syariah. Prinsip perbankan syariah
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai
dengan syariah.
Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:
* Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai
pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
* Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat
hasil usaha institusi yang meminjam dana.
* Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya
merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai
intrinsik.
* Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua
belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari
sebuah transaksi.
* Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan
dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan
syariah.
Produk perbankan syariah
Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain: Jasa untuk
peminjam dana
* Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha.
Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang
disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian
yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak
nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. [3]
* Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership
atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang
disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang
dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah
dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan
mudharabah tidak ada campur tangan[4]
* Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan
membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali
ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang
ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya
angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah
margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan
bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur
selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah. [5]
* Takaful (asuransi islam)
Jasa untuk penyimpan dana
* Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip
dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak
berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. [6]
* Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu
yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan
bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil
tertentu.
Tantangan Pengelolaan Dana
Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga
keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih
dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun
terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia
membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu,
Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal
jauh di belakang Malaysia.
Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta
dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12
persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah
periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia
memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun
ini.
Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan
rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor
baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman
Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai
penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.
Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut
penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari
negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi
bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan
Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi
pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global. Penghimpunan dana
Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak
penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini
memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan
layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.
Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah.
Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu.
Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor
cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh
Indonesia akan menyusul.
General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan
masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini
memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI,
seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh
dunia.
Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang
dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.
Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan
jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.
Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji
pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon
jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke
bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam
waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun
itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi
syariah.
Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarman,
bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah
cukup kompetitif terhadap bank konvensional. “Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat
bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa
juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional,” kata Adiwarman menjelaskan pola perilaku
nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.
Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga
sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke
bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan
ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat
dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir
tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus
tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.
Perbankan syariah sempat dituding “kurang gaul” dalam lingkungan pembiayaan karena
sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh
pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia
Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh
debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.
Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah
tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini
dinilai masih terkendali.
Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan
produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang
lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh
terhadap prinsip syariah.
Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk
kemaslahatan.
MIKROEKONOMI TERAPAN Maret 20, 2010
Posted by khairoen in Uncategorized.
add a comment
1. Pendahuluan
Ini tentu saja merupakan perantara dalam teori mikroekonomi dan
membantu jika Anda telah juga mengambil beberapa statistik atau ekonometri.
Pembahasan ini disusun sekitar tiga tema:
1. Teori ekonomi – Apa katanya? Apa itu baik untuk?
2. Kausalitas – Apa yang kita maksudkan dengan ini? Dan bagaimana kita tahu kalau kita
melihatnya?
3. Tes empiris – Teori ekonomi adalah cara pengorganisasian fakta dan meramalkan dan
menafsirkan pola di dunia. Ini tidak berarti banyak tanpa data. Data memungkinkan kita untuk
menguji relevansi teori dan untuk mengkalibrasi besar dari prediksi teoretis (prediksi teoritis
sering jelas masuk (positif / negatif) tapi jarang datang dengan magnitudo). Kita akan
menganalisis berbagai eksperimen dan quasi-eksperimen dalam terang teori yang kita
diskusikan.
Definition: Quasi-eksperimen – Peristiwa yang tidak sengaja menciptakan kondisi yang mirip
dengan “randomized
percobaan. Contoh: kembar identik yang dipisahkan saat kelahiran: quasi-eksperimen yang
mungkin digunakan untuk menganalisis sifat-nuture pertanyaan. 200 juta orang membeli tiket
lotre 1 masing-masing dan 100 dari mereka menang lotre. Bisa menggunakan acara ini untuk
mengevaluasi dampak kekayaan pada kebahagiaan, kesehatan, perkawinan
pembubaran, obesitas.
Mengapa menggunakan quasi-eksperimen? Karena banyak dari pertanyaan ekonomi kunci utama
di sekitar pusat pilihan hidup dan hasil: kesehatan, kekayaan, pendidikan, risiko. Hal-hal ini
biasanya tidak terbuka untuk percobaan, jadi kami mencari kesempatan peristiwa-peristiwa di
dunia nyata yang mendekati percobaan kami dan akan diterapkan jika hal itu layak.
1. 1 diskusi: Metodologi Ekonomi – Atau „Mengapa Teori Ekonomi‟
Positif Ekonomi
• Studi tentang “apa adanya”. Usaha deskriptif penilaian bebas nilai.
• Membangun model untuk memahami dan generalisasi fenomena yang kita amati.
• Membuat prediksi yang didasarkan pada model-model.
Normatif Ekonomi
• Menilai “apa yang seharusnya dilakukan”. Membuat resep kebijakan ekonomi.
• Kadang-kadang ekonomi positif memberi kita semua alat yang kita butuhkan untuk
mengatakan bahwa satu kebijakan yang lain dan lebih baik.
(Q: Kapan kasus ini? A: Ketika satu kebijakan secara Pareto lebih unggul dari yang lain. Tidak
terlalu banyak dari ini).
• Definisi: Pareto Perbaikan – Sebuah pilihan / kebijakan / hasil yang bisa membuat setidaknya
satu orang lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Ini adalah kriteria moral yang cukup
pemalu, walaupun itu tidak sepenuhnya tidak kontroversial.
• Pada kasus manapun, pilihan kebijakan peningkatan Pareto sangat jarang (mengapa – teori
mengatakan bahwa orang harus
sudah telah membuat orang-jenis perbaikan). Sebagian besar pilihan kebijakan nilai melibatkan
penilaian, preferensi etis, trade-off antara tujuan yang saling bersaing (misalnya, lapangan kerja
dan inflasi; ekuitas dan efisiensi).
• Meskipun teori ekonomi jarang memberi tahu Anda apa kebijakan untuk memilih, sering
membuat trade-off bersih.
1.1.1 Kekuatan pendekatan ekonomi ilmu sosial
• ketat: asumsi yang menyatakan, metode formal, kesimpulan secara internal konsisten.
• kohesif: dibangun atas dasar prinsip-prinsip pertama dan teori.
• yg dpt disanggah: membuat kuat, dapat diuji (yg dpt disanggah) prediksi, banyak yang muncul
benar.
• Praktis: akan membantu Anda untuk lebih memahami bagaimana dunia bekerja.
1.1.2 Kelemahan dari pendekatan ekonomi
• “Ekonomi ditandai dengan kekasaran yang mengejutkan dalam cara berpikir tentang individu
dan mereka
motivasi … “- Paul Krugman
• Eg, kuat, asumsi penyederhanaan yang sering tidak enak dan tidak dapat sepenuhnya benar
(misalnya, orang bertindak secara rasional untuk mengejar kepentingan pribadi – berbeda dari
egois – tujuan …).
1.1.3 Tapi ada beberapa kekuatan dalam kelemahan ini
• Kita memiliki model dunia. Ini disebut dunia – dan itu terlalu rumit untuk digunakan.
• Teori ekonomi biasanya hadiah-hadiah yang sangat sederhana, sangat bergaya dunia. Tapi ini
bisa sangat membantu.
• Friedman: “Uji validitas model adalah akurasi dari prediksi tentang real fenomena ekonomi,
bukan realisme dari asumsi “.
• Friedman: “Sebuah hipotesis adalah penting jika itu „menjelaskan‟ banyak demi sedikit”.
• Pendekatan kami: model sederhana, wawasan signifikan.
1.1.4 Tiga wawasan signifikan dari pendekatan ekonomi
• “Orang-orang melakukan yang terbaik dengan apa yang telah mereka”. Anda akan menjauhi
manusia dalam memahami
tindakan – baik positif dan normatif. Ini mengejutkan hanya berapa banyak interaksi manusia.
Anda dapat mengerti hanya dengan mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk membuat
pilihan terbaik untuk sendiri. Juga perhatikan: Alternatif asumsi muncul jauh kurang menarik …
• Ekuilibrium – Pasar „agregat‟ pilihan individu kolektif untuk menghasilkan hasil yang kadang-
kadang spektakuler yang berbeda dari setiap keputusan.
• Properties of kesetimbangan dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi:
- Individu berusaha untuk membuat pilihan terbaik bagi diri mereka sendiri diberi pilihan.
- Apakah ekuilibrium pasar menghasilkan hasil yang terbaik atas semua orang (yaitu, bukan
Pareto efisien)? Jelas tidak ada alasan untuk menganggap bahwa hal itu akan – yaitu, bahwa kita
tidak bisa berbuat lebih baik dengan perencanaan pusat daripada hasil serampangan semua orang
membuat pilihan mandiri untuk alasan egois.
Namun, salah satu wawasan menakjubkan ekonomi adalah bahwa dalam beberapa kondisi, pasar
sering tidak menghasilkan „terbaik‟ hasil. Dan, di mana tidak, teori ini memberikan penjelasan
mengapa dan dapat memberi bimbingan bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik.
Hasil yang baik: kesejahteraan mendasar teorema: kepentingan diri sendiri menghasilkan
efisiensi
Hasil buruk: eksternalitas, kegagalan pasar.
Persamaan Scholes-Black Maret 17, 2010
Posted by khairoen in Uncategorized.
add a comment
Masa depan pasar keuangan tidak bisa ditebak dengan perhitungan. Kemungkinan perhitungan
tersebut hanyalah 50%, seperti kemungkinan munculnya bagian muka koin yang dilempar.
Secara statistik, teori di atas benar, tetapi tetap tidak bisa menentukan masa depan. Cara para ahli
keuangan memprediksi pergerakan pasar lewat hitung-hitungan yang disebut random work.
sama seperti memprediksikan arah jalan orang yang sedang dalamkeadaan mabuk. walau
arahnya tidak jelas, namun hal itu tetap akan menjadi misteri jika tidak diuangkapkan lewat
kalkulasi.
Ahli matematika Kiyoshi Itoh dari jepang ialah orang yang pertama kali mencoba
menghitungnya. Selama perang asia pasifik , beliau menciptakan dalil itoh yang merupakan
tonggak sejarah cara memprediksi pergerakan acak.
Kemudian dalil itu diterapakan dalam bidang keuangan oleh Myron Scholes dan Fisher Black
keduanya dari MIT.
Tahun 1973, lahirlah persamaan yang dikenal oleh semua ahli keuangan yaitu persamaan
scholes black. Dengan dalil itu harga option bisa ditentukan.
Bersama Robert Merton, keduanya dianugrahi hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun
1997.
persamaan yang terkenal itu adalah:
keterangan:
sigma = volatilitas saham C= harga put option S=harga saham N=normal standar
fungsi distribusi kumulatif K=pemogokan dari opsi r=disetahunkan bebas risiko suku
bunga T=suatu waktu dalam tahun
Secara sederhana penjelasannya ialah
harga option = harga saat ini X (perubahan nilai yang terjadi dihari perjanjian) - harga
pembelian di hari perjanjian X bunga X (perubahan nilai yang terjadi dihari perjanjian)
Dengan dalil itu harga option, seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat
ditentukan.
Hedge fund, Portopolio, Option Maret 15, 2010
Posted by khairoen in Uncategorized.
Tags: blackscholes
add a comment
Hedge fund berarti tindakan pengamanan dana.
Secara umum seperti petani yang menjual beras berdasarkan mekanisme pasar. jika dijual Rp
3000 perkilogram, saat panen melimpah harga beras akan turun menjadi Rp 25oo, tetapi jika
panen meningkat harga akan naik menjadi Rp 3500, yang berarti jumlah penghasilan yang
diperoleh tidak stabil. dari situlah lahir konsep hedge fund yang menganut konsep perdagangan
dengan penyerahan barang kemudian.
Mudahnya dalam contoh seperti ini, Pembeli spekulan lebih dulu mengadakan perjanjian untuk
membeli beras seharga Rp 3000 per kg. dengan demikian beras tetap dijual tanpa melihat hasil
panen, melimpah atau gagal, dengan harga Rp 3000 per kg. dalam hal ini, hedge fund penting
untuk menekan gejolak harga pasar.
Apa untungnya bagi pembeli spekulan? walaupun kaum petani memang tertolong.
tentu ada. jika dalam masa perjanjian terjadi gagal panen dan harga beras menjadi Rp 3500 per
kg, para pembeli spekulan untung Rp 200. tapi jika panen melimpah ruah maka para pembeli
spekulan akan rugi Rp 200.
para spekulan adalah para petaruh. mereka memutuskan berapa jumlah beras yang akan dibeli
tahun depan berdasarkan data dan pengalaman.sekali salah mereka akan rugi besar. karena itu
mereka memikirkan cara mengurangi resiko bahaya yang disebut portofolio yang disebut juga
investasi acak.
Ketika mereka membeli beras mereka juga menanam investasi pada produk di luar perdagangan
beras. dengan demikian modal mereka tetap akan kembali.
Penggabungan dua poin tersebut yaitu hedge fund dan portofolio. Kalau para pembeli spekulan
padi yang panen pada musim panas dan gandum yang di cuaca dingin yang bersamaan. Jika
cuaca tahun itu panas, maka ia akan gagal panen gandum, tetapi ia akan mendapat untung dari
padi.
Dua konsep diatas apabila di kombinasi dengan baik, maka akan diperoleh investasi yang aman.
option produk keuanganpenting yang berhubungan dengan para ahli keuangan masa kini.
Dalam konsep perdagangan di atas tadi, para spekulan membuat perjanjian, dengan para petani,
akan membeli beras dengan harga Rp 3000, tapi yang dibeli ialah option hak beli. Bukan produk
yang dibeli tapi hak membelinya yang dibayar dengan harga tertentu misalnya Rp 200.jika
ternyata terjadi gagal panen dan harga beras Rp 3500 maka dia akan untung Rp 300. kenapa
untung nya bukan Rp 500? karena dia telah membeli option hak sebanyak Rp 200.
akan tetapi bila panen melimpah dan harga beras turun menjadi Rp 2500, berbeda dengan konsep
sebelumnya, dia dapat membatalkan perjanjian karena dia baru membeli hak beli beras tersebut.
jadi dia hanya rugi Rp 200 sebagai pembeli hak, dan petani pun memperoleh keuntungan.
Dengan option, hedge fund menjadi produk keuangan derivatif yang lebih aman. Sistem investasi
seperti ini sangat penting untuk menekan gejolak harga pasar.
Penambahan Manfaat Januari 2, 2010
Posted by khairoen in Uncategorized.
2 comments
Dalam memulai suatu pekerjaan kita harus lah menghadapi 2 konsep yang harus kita perhatikan.
Dua elemen ini merupakan hal yang murni dibutuhkan untuk pemuasan akan nilai dari suatu
perbuatan.
Nilai tersebut ialah:
A. Nilai positif yang merupakan nilai yang mengandung guna kebaikan dan manfaat serta
membawa kepada kepuasan.
B. Nilai negatif yang merupakan nilai yang mengandung nilai kerugian yang tidak diinginkan
oleh pelaku pekerja.
Diantara kedua nilai tersebut, nilai negatif atau nilai kerugian yang harus betul-betul
dipertimbangkan oleh pelaku kerja, karena mengandung hal yang tidak diinginkan.
Sebelum memulai suatu pekerjaan, nilai negatif harus diperhitungkan secara mendalam dan
efektif. Kerugian tersebut baik kerugian dari segi materiil maupun non materiil. Tidak mudah
untuk menentukan nilai puncak dari nilai negatif, karena sangat banyak hasilnya. Makin dikaji
maka nilai negatif akan semakin bertambah. Hal tersebut juga akan membawa dampak yang
tidak baik untuk pelaku pekerja.
Berbeda dari nilai negatif, nilai positif juga perlu pengkajian,namun tidak membawa kepada
kerugian.
belajar tentang kehidupan Maret 15, 2009
Posted by khairoen in Uncategorized.
1 comment so far
ketika tuhan mengajari manusia dengan kehidupan, sangat banyak yang tidak peduli akan dia…
entah apa yang membuat mereka enggan akan mengakui sebuah yng sangat prinsipial tersebut…
mengapa mereka lari ke ilmu pengetahuan yang merupakan bukti ketuhanan yang otentik…
ISLAMIC FINANCE
Bagi mahasiswa pelajar ekonomi terutama ekonomi syariah
Beranda
About
PROFILE
IKLAN
jump to navigation
MUSYAKARAH Juli 6, 2011
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam.
add a comment
Pengertian Musyakarah
Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini
mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi‟il madhi), yashruku (fi‟il mudhari‟)
syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); ertinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al
Munawar) Menurut erti asli bahasa arab, syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih
sehingga tidak boleh dibezakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya, (An-Nabhani)
Hukum Syirkah
Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadith nabi saw berupa taqrir terhadap syirkah.
Pada saat baginda diutuskan oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah
bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad saw membenarkannya. Sabda
baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah „Azza wa jalla telah berfirman;
Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati
yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya. (Hr Abu dawud, alBaihaqi
dan adDaruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan , “aku
dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang.” Lalu kami didatangi
oleh Al Barra‟bin azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, “ Aku dan rakan
kongsiku, Zaiq bin Arqam, telah mengadakan perkongsian. Kemudian kami bertanya kepada
nabi s.a.w tentang tindakan kami. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara
tunai silalah kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang, silalah kalian bayar”
Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi
juga adalah mubah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang
mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi)
dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman”
Rukun Syirkah
Rukun syirkah yang asas ada 3 perkara iaitu: a) akad (ijab-kabul) juga disebut sighah b) dua
pihak yang berakad („aqidani), mesti memiliki kecekapan melakukan pengelolaan harta c) objek
aqad(mahal) juga disebut ma‟qud alaihi, samada modal atau pekerjaan
Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah adalah objek tersebut boleh
dikelola bersama atau boleh diwakilkan.
Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah
yang syari‟e iaitu syirkah inan, abdan, mudharabah dan wujuh. ( Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh al
Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan, abdan
dan mudharabah. Menurut mazhab syafi‟e, zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu
inan dan mudharabah. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah
iaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh dan mufawadhah.
Ada pun perkongsian boleh samada berkongsi hak milik (syirkatul amlak) atau/dan perkongsian
aqad Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam
berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang syari‟e sama seperti pandangan mazhab hanafi dan
zaidiah.
1) Syirkah Inan
Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal
dan menjalankan kerja. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan
perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RM500 setiap
seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma‟sahabah. Disyaratkan
bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. Modal dalam bentuk harta benda seperti
kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep
perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan
memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan
mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan perniagaan. Keuntungan adalah
berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan
modal yang dikeluarkan. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami‟ meriwayatkan dari Ali r.a yang
mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa
yang mereka sepakati”
2) Syirkah Abdan
Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan)
mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah
dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian
mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka.
Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu mas‟ud pernah berkata” aku
berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang
badar. Sa‟ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun”
(HR Abu Dawud dan Atsram). Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda
membenarkannya.
3) Syirkah Mudharabah
Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak
menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). (An-Nabhani, 1990:
152). Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh.
(Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal
memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai
pengelola modal dalam pasaraya ikan.
Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B)
sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C)
memberikan menjalankan kerja sahaja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan
konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan
konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam
syirkah mudharabah (An-Nabhani, 1990:152). Dalam syirkah mudharabah, hak melakukan
tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf.
Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada
keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian
ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan),
sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan
kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian
jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.
4) Syirkah Wujuh
Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wujuh)
seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan
B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang
mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah
semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-
ketentuan syirkah mudharabah padanya. (An-Nabhani, 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh
adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli
secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari
masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B
bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B
bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang
tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C
(pedagang). Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan
berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh
masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujuh kedua ini
hakikatnya termasuk dalam syirkah „abdan (An-Nabhani, 1990:154). Namun demikian, An-
Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah
kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka
dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau
pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan.
Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para
pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya
dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.
5) Syirkah Mufawadhah
Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis
syirkah di atas (syirkah inan, „abdan, mudharabah dan wujuh). Syirkah mufawadhah dalam
pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri
sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang
diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis
syirkahnya; iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah
inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung
pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah
wujuh). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam
yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga
sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan
pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah „abdan iaitu B
dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Lalu,
ketika A memberikan modal kepada B dan C, bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah
mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C
sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, bererti
terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar
kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan
demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang
disebut syirkah mufawadhah. 6) syirkah al milk 1. Syirkah Al Milk mengandung arti
kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih
memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). Misalnya, dua
orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau
perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan
suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama. Dalam hal ini, para mitra harus
berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan
porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk tetap
menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama
harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak
dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Syirkah al milk
kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak
sukarela/involuntary). Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para
mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al milk tersebut bersifat
ikhtiyari (sukarela/voluntary). Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis
barang (misalnya rumah) yang dibeli secara bersama. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat
dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al milk bersifat
jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa). Misalnya, syirkah di antara ahli waris terhadap
harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.
Perbankan Islam – Peluang atau Ancaman? Juli 6, 2011
Posted by khairoen in Uncategorized.
add a comment
oleh Rodney Wilson
Durham, Inggris – Perbankan Islam, yang mengisyaratkan penolakan terhadap bunga, telah
menjadi sebuah industri penting dalam empat dekade terakhir. Satu pertanyaan tak terelakkan
adalah apakah kehadirannya semakin menjauhkan kaum Muslim dari berbagai nilai dan norma
Barat, menciptakan sebuah perkampungan keuangan tersendiri. Sebuah pandangan alternatif
menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah orang di Barat yang tidak puas atau
skeptis tentang layanan-layanan perbankan yang mereka terima, dan melihat bank-bank tersebut
sebagai pemeras atau bahkan tidak etis, kemunculan perbankan Islam dengan moralitas yang
berbeda menghasilkan Islam dengan cerminan wajah yang lebih positif.
Banyak bankir Barat memandang keuangan Islam sebagai sebentuk rasa keingintahuan, dan
bahkan mungkin sebuah peluang bisnis, tetapi jarang yang melihatnya sebagai sebuah ancaman
yang dapat dibandingkan dengan ekstremisme Muslim. Kenyataannya, perbankan dan keungan
Islam dapat dianggap sebagai sisi lembut Islam, dan sebuah aspek yang meminjamkan dirinya
sendiri bagi sebuah dialog antara orang Barat dan Muslim.
Lembaga-lembaga keuangan retel Islam, termasuk Islamic Bank of Britain, , the European
Islamic Investment Bank dan Lariba Bank di Kalifornia, saat ini telah tegak berdiri di sejumlah
negara Barat. Lebih jauh, bank-bank pemberi pinjaman internasional, termasuk Citibank, HSBC
Amanah, Deutsche Bank, dan UBS of Switzerland, semua menawarkan deposito Islam dan
fasilitas-fasilitas keuangan yang memenuhi ketentuan syariah.
Ada banyak dialog terjadi antara para bankir Barat yang bekerja pada lembaga-lembaga ini dan
para ahli syariah yang menyarankan apa yang boleh, dan apa yang tidak, dilakukan. Dialog ini
meluas hingga asuransi, di mana perusahaan-perusahaan takaful Islam semakin lama semakin
aktif, ciri-ciri mereka yang khas adalah bahwa mereka tidak menganut bunga yang dihasilkan
surat-surat obligasi konvensional, dan bahwa dana para pemegang saham dan premi yang
dibayar para pemegang polis tersebut tidak dapat dijadikan satu, yang dapat menyebabkan pihak
pertama mengeksploitasi kemalangan pihak kedua.
Karena syariah merupakan hal yang universial, prinsip-prinsip ilahiah, bukan hukum nasional,
kantor-kantor hukum internasional terkemuka juga ikut melibatkan diri dalam urusan perbankan
dan keuangan Islam, hanya saja kontrak-kontrak yang ada perlu dirancang di bawah payung
hukum Inggris atau Amerika dengan tetap memelihara kesesuaian dengan syariah. Memang,
pekerjaan utama para anggota komite syariah yang melayani dewan direksi bank-bank Islam dan
konvensional yang menawarkan produk-produk Islam adalah untuk memastikan bahwa kontrak-
kontrak baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan, jika tidak, melakukan dialog
dengan para pengacara berkaitan dengan amandemen dan perancangan ulang.
Aspirasi dari banyak pihak Islamis adalah memiliki hukum syariah yang ilahiah menggantikan
hukum buatan manusia, bahkan mungkin pendirian suatu khalifah dunia yang di bawah
kekuasaannya semua orang, Muslim dan non-Muslim, hidup. Tidak mengherankan, aspirasi
seperti itu tidak dapat diterima oleh kebanyakan non-Muslim, dan bahkan juga banyak umat
Muslim, karena ia tidak memberikan pilihan.
Perbankan dan keuangan Islam dapat menentukan arah masa depan: ia memberikan pilihan yang
luas, bukannya terbatas. Sementara setiap lembaga memiliki dewan syariahnya masing-masing,
kesesuaian dengan syariah pada kenyataannya merupakan urusan pihak swasta, bukan urusan
hukum nasional. Bahkan, setiap dewan syariah memiliki fatwa-fatwanya sendiri, yang akibatnya
semakin memperluas pilihan dalam pasar gagasan keagamaan. Agama, pasti, berkembang dalam
kondisi penuh persaingan dan Islam bukan sebuah pengecualian, sementara jika ia
dinasionalisasi, para penganutnya tidak lama akan menjadi terasingkan.
Republik Islam Iran dapat dilihat sebagai sebuah contoh yang tidak mendorong perkembangan
perbankan dan keuangan Islam. Di sana, semua perbankan telah memenuhi ketentuan syariah
sejak undang-undang mengenai Perbankan Bebas Riba diundangkan pada 1983. Para nasabah
bank karenanya tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan sistem syariah. Namun bank-bank
tersebut dimiliki oleh negara dan memiliki otonomi yang kecil, bahkan dalam pengambilan
keputusan tentang produk-produk deposito dan keuangan yang hendak ditawarkan. Mereka juga
tidak memiliki komite-komite syariah, alasannya hal ini tidak diperlukan karena undang-undang
memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam keadaan apapun.
Hasilnya adalah perkembangan perbankan berjalan lambat, sedikitnya terobosan keuangan yang
ada, dan kebanyakan rakyat Iran tidak memiliki rekening bank. Sebaliknya, di wilayah Teluk
Arab dan di Malaysia, di mana bank-bank Islam dan konvensional bersaing, bank-bank Islam
memiliki produk-produk yang menarik untuk ditawarkan dan jumlah nasabah yang terus tumbuh.
Bank Al Rajhi Arab Saudi telah menjadi bank retel Islam terbesar, dan jangkauan layanan dan
saluran pengirimannya dapat disejajarkan dengan penawaran terbaik yang dapat diberikan oleh
bank-bank Barat.
Perbankan Islam tidak akan kemana-mana, ia merupakan sebuah peluang daripada sebuah
ancaman, dan memiliki masa depan yang menggairahkan. Kesenjangan tetap ada – tidak ada
bank Islam di Israel, misalnya, untuk melayani penduduk Muslim di sana. Tetapi jika Bank
Sentral Israel memberi izin bagi pendiriannya, ia dapat membawa banyak kebaikan. Ia mungkin
mendorong penduduk Yahudi yang hidup di sana mempertanyakan apakah pengoperasian bank-
bank mereka sendiri telah sesuai dengan ajaran keagamaan dalam Leviticus dan Deuteronomy.
Akhirnya perbankan dan keuangan Islam berkaitan dengan kemunculan sebuah bentuk
kapitalisme yang khas Islam yang mungkin hidup berdampingan dan berinteraksi dengan Barat,
Cina, Rusia atau kapitalisme lainnya. Perkembangan seperti ini seharusnya disambut hangat dan
diberi peluang, dan bukannya dihambat atau ditekan.
###
* Rodney Wilson adalah direktur pascasarajana Institute for Middle Eastern and Islamic Studies,
Durham University. Ia adalah salah seorang editor buku The Politics of Islamic Finance and co-
author of Islamic Economics: A Short History. Artikel ini disebarluaskan oleh Common Ground
News Service (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.
Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Januari 9, 2011
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: akuntansi syariah, ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE, pengertian, perbaankan syariah, prinsip,
tujuan
add a comment
Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan
manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan
prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan
hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia
yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.
Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya
diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum
dalam rukun iman dan rukun Islam.
Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-
Nya dalam surat At Taubah ayat 105:
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman
akan melihat pekerjaan itu.
Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:
Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia
mendapat ampunan.
(HR.Thabrani dan Baihaqi)
Tujuan Ekonomi Islam
Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya
kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian
pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu
manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.
Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof.Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran
hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat
manusia, yaitu:
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan
lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di
bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah
yang menjad puncak sasaran di atas mencaku p lima jaminan dasar:
· keselamatan keyakinan agama ( al din)
· kesalamatan jiwa (al nafs)
· keselamatan akal (al aql)
· keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
· keselamatan harta benda (al mal)
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada
manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang
saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk
kepentingan banyak orang.
6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
Sumber: Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi
Syariah.
Prospek Perbankan Syariah 2010 Oktober 11, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: perbankan syariah
add a comment
Tahun 2010 membuka peluang besar bagi peningkatan volume usaha dan kinerja perbankan
syariah. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun ke depan diyakini masih relatif
tinggi, seiring dengan credit rating yang mengalami peningkatan. Belum lagi pendirian bank-
bank syariah baru, beberapa di antaranya mulai beroperasi di akhir tahun 2009 lalu, yang
dipastikan akan melebarkan ceruk pasar. Gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan
syariah oleh Bank Indonesia (BI), perbankan syariah maupun pihak-pihak terkait lainnya makin
menciptakan situasi yang kondusif bagi industri padat modal ini.
Bahkan, faktor regulasi yang selama ini menjadi hambatan utama telah teratasi. Pada tanggal 16
September 2009 lalu, DPR mengesahkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), yang antara lain mengatur perpajakan yang lebih kondusif bagi perbankan syariah.
Undang-undang ini mulai efektif berlaku 1 April 2010.
Beberapa Skenario
Industri perbankan syariah 2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik
dibandingkan 2009. Hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental
makroekonomi dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamika internal
industri perbankan syariah.
BI telah menyusun beberapa skenario pertumbuhan perbankan syariah, yakni skenario pesimis,
moderat dan optimis. Perkembangan perbankan syariah 2009 menunjukkan pertumbuhan volume
usaha cukup tinggi, yaitu 26,55%, masih relatif tinggi dibandingkan perbankan konvensional
yang sebesar 12,53%. Pencapaian target aset 2010 diharapkan sebesar Rp 97 triliun, dengan
angka pertumbuhan industri sebesar 43%. Skenario proyeksi tersebut menggunakan asumsi
ketersediaan faktor-faktor pendukung industri perbankan syariah.
Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup pertumbuhan secara un-organic akibat penambahan
pemain barudalam industri; baik bank umum, Unit Usaha Syariah (UUS) maupun BPR Syariah.
Konversi bank umum konvensional yang diakuisisi oleh bank menjadi Bank Umum Syariah dan
diikuti dengan spin off UUS menjadi trend pertumbuhan tahun ini. Pada tahun 2009, jumlah bank
umum syariah yang beroperasi bertambah dengan adanya konversi usaha 3 bank, yaitu Bank Jasa
Artha, Bank Persyarikatan dan Bank Harfa yang masing-masing diakuisisi oleh BRI, Bukopin
dan Panin menjadi Bank Umum Syariah.
Pertumbuhan secara un-organic tersebut juga didukung dengan pertumbuhan organic melalui
pertumbuhan volume usaha yang didukung oleh peningkatan jumlah jaringan kantor bank
syariah. Per awal November 2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan jasa perbankan
syariah melalui 1.101 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum Syariah dan 25
UUS dan 138 BPR Syariah.
Pulihnya perekonomian global dan domestik menjadi faktor pendorong lainnya. Kinerja ekonomi
nasional 2010 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Pertumbuhan konsumsi
swasta yang masih kuat, kinerja ekspor yang membaik dan adanya stimulus fiskal turut
berpengaruh. Jangan diabaikan pula peran vital regulasi. Penetapan UU No. 42 tahun 2009
tentang Amandemen UU PPN dan PPnBM yang efektif berlaku mulai 1 April 2010, yang
melengkapi UU Perbankan Syariah setahun sebelumnya.
Peraturan perundang-undangan pajak yang lama mengandung ketidakpastian dan menjadi arena
perseteruan sengit antara pelaku bank syariah dan otoritas pajak. Acapkali bank syariah dalam
posisi yang sulit dan dipaksa menanggung biaya dari tagihan pajak kurang bayar karena
pembiayaan murabahah (jual beli) dipandang layaknya transaksi jual beli usaha dagang pada
umumnya yang harus dikutip PPN, bukan pembiayaan perbankan. Dalam ketentuan PPN yang
lama, manakala terjadi PPN kurang bayar maka bank harus membayar PPN 10% ditambah denda
48%, dan denda 2% dari dasar pengenaan PPN. Namun dengan tax neutrality mulai April, setiap
pembiayaan di perbankan syariah sudah diperlakukan sama dengan bank konvensional dalam hal
pengenaan pajaknya.
Dalam hal nasabah bertransaksi dengan bank syariah, maka nasabah juga akan mendapatkan
barang modal yang diperlukan langsung dari bank, pajak atas pembiayaan berbasis jual beli
(murabahah) yang tujuannya untuk membeli barang modal pun – yang sebelumnya dibayar dua
kali – cukup dibayar satu kali. Di bawah naungan payung hukum baru ini, industri perbankan
syariah seharusnya dapat lebih leluasa untuk melakukan akselerasi kinerja.
Faktor yang juga berpengaruh ke depannya yakn, insentif kebijakan dan regulasi pada sisi
moneter dan fiskal dari BI dan instansi terkait kepada industri perbankan syariah agar bisa
berkembang lebih optimal. Misalnya saja, pengelolaan dana haji oleh bank syariah, BPD Syariah
holding atau konversi bank. Tantangan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah
dalam jangka pendek ini adalah sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, di
tingkat pelaku/praktisi maupun institusi penunjang termasuk pengawas bank. Bentuk kerjasama
dengan institusi pendidikan dapat dilakukan, misalnya berupa pelatihan
ekonomi/keuangan/perbankan syariah bagi para dosen, rekomendasi kurikulum dan penyediaan
literatur seperti buku teks ekonomi/keuangan/perbankan syariah.
Sementara itu, kecukupan modal menjadi faktor tak terbantahkan. Prospek masuknya pelaku
baru diperkirakan akan pula mendorong bank-bank syariah untuk menambah kapasitas usahanya
melalui penambahan modal seiring dengan upaya perluasan jaringan kantor. Peningkatan modal
diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk menjaga kecukupan CAR-nya mengingat
perluasan jaringan kantor, yang diharapkan akan berkorelasi positif pada peningkatan dana pihak
ketiga, membuat perbankan syariah tetap memliki financial buffer yang tinggi. Upaya penguatan
permodalan ini secara internal dapat dilakukan melalui devident policy, di samping penambahan
modal baru oleh pemilik atau investor baru.
Ke depannya, amat dibutuhkan peningkatan efisiensi untuk menjaga daya saing dan kinerja
industri perbankan syariah. Hal ini antara lain bisa dilakukan melalui financial deepening dengan
memperkaya variasi produk dan jasa yang ditawarkan. Tentu saja dengan tetap mengedepankan
aspek kesesuaian prinsip syariah. Efisiensi dapat pula ditingkatkan lewat pembiayaan secara
cross sector dengan subsistem keuangan syariah lainnya, misalnya kolaborasi dengan sistem
zakat. Intinya, kreativitas diperlukan meskipun dengan kehati-hatian.
Penuntasan segenap pekerjaan rumah itulah yang bisa membawa perbankan syariah untuk
bermetamorfosis secara utuh menjadi “lebih dari sekadar bank”.
id.shvoong.com
SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Oktober 11, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: indonesia, perbankan syariah
add a comment
Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking
system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API),
untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat
Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara
sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan
kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil
memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank,
serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan
nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan
spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan
jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah
menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan
instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan
sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya
penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan
bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga
mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-
panjang.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional
semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara
lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata
pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran
industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta
cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia,
selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan
Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan
secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta
perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia
internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta
tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur
Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun
international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional,
seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.
Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi
masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka
arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana
strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan
Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya
pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian
rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.
“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran
pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas
untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan,
yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran
perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi
mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar
domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional
harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja
yang bertaraf internasional.
Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah
perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif
dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian
permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan
kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya
dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa
dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan negeri.
Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank
Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah,
sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:
Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan
citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara
lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi
komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.
Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari
grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai
berikut:
Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008
membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target
asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan
perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan
pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III
tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di
ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar
81%.
Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning,
differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling
menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan
produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi
informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah
yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank
atau beyond banking”.
Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah
yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau
bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing
bank syariah.
Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam
yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan
jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan
penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta
mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan
jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui
berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik,
online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk
serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
bi.go.id
Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah September 22,
2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: perbankan syariah
2 comments
Walau Indonesia sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk
keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas.
Dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991. Prinsip
syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan
ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi.
Anda tentu pernah mendengar istilah bank syariah, atau, lebih luas lagi ekonomi berbasis
syariah. Bahkan boleh jadi, banyak di antara Anda yang sudah menggunakan jasa lembaga
keuangan syariah. Sebagian dari Anda ada yang menganggap bank syariah hanya untuk
komunitas muslim. Apakah benar demikian, bank syariah hanya diperuntukan bagi kaum muslim
saja?
Maaf, Anda salah besar bila beranggapan seperti itu.
Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri
hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja
dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.
Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat
bagi banyak kalangan. Tentunya Anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung
tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu
membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari
bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen,
mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di
awal pengambilan pinjaman.
Prinsip-prinsip Dasar
Prinsip titipan atau simpanan Al-wadi’ah
Al-wadia‟ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik
individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip
menghendakinya.
Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat
memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai
konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank
(demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan
terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.
Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini
menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat
masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.
Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya
tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan
kebijakan bank.
Prinsip bagi hasil (Profit-sharing)
Al-Mudharabah
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,di mana pihak
pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan
akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau
kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan
pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan
deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal
kerja.
Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan
bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam
praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan
oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.
Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang
maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah.
Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh
nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5
juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan
pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan
kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.
Al-Musyarakah
Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para
pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha
tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana
pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal,
Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan
Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk
menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian
keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip
dengan kredit modal kerja.
Prinsip Al-Murabahah
Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan Anda
membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Anda akan dikenakan
bunga dan Anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor
perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah.
Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan
kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam
hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian
menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat
menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank
syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan
yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.
Tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip perbankan syariah, yang kami uraikan di atas
merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dikenal di perbankan syariah.
Perbedaan Bank Syariah
Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang belaku di bank
konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank
konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila
diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.
Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan
akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti
kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional,
transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian
titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi’ah,
karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat
bunga tetap terhadap uang yang disetor.
Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan
konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di
muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank.
Oleh karena itu bank harus “menjual― kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya
bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah
perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang
dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka
dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.
Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima
bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi
dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.
Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak
sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram
bisnis tersebut.
Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip
dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram
seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai
dengan syariah.
Demikianlah ulasan kami kali ini seputar produk perbanak syariah. Semoga ulasan ini dapat
menambah pengetahuan dan alternatif sarana investasi.n
Diambil dari Harian Umum Sore Sinar Harapan Rubrik PERENCANAAN KEUANGAN. Rubrik
ini diasuh oleh Tim Indonesia School of Life (ISOL) yakni Andrias Harefa, Roy Sembel, M.
Ichsan, Heru Wibawa, dan Parpudi Lubis.
blog.keuanganpribadi.com (with editing)
Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
September 20, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: ISLAMIC FINANCE, perbankan syariah
add a comment
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank
Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah,
sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:
Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan
citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara
lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi
komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.
Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari
grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai
berikut:
Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008
membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target
asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan
perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan
pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III
tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di
ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar
81%.
Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning,
differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling
menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan
produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi
informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah
yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank
atau beyond banking”.
Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah
yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau
bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing
bank syariah.
Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam
yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan
jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan
penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta
mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan
jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui
berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik,
online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk
serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
sumber: bi.go.id
Bunga-bebas perbankan sebagai ide Agustus 30, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
add a comment
Interest-free banking seems to be of very recent origin. Bebas bunga perbankan tampaknya
sangat baru-baru asal. The earliest references to the reorganisation of banking on the basis of
profit sharing rather than interest are found in Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) and
Mahmud Ahmad (1952) in the late forties, followed by a more elaborate exposition by Mawdudi
in 1950 (1961). 2 Muhammad Hamidullah‟s 1944, 1955, 1957 and 1962 writings too should be
included in this category. Paling awal referensi ke reorganisasi perbankan atas dasar bagi hasil
bukan bunga yang ditemukan Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud
Ahmad (1952) di akhir tahun empat puluhan, diikuti dengan penjelasan yang lebih rumit oleh
Maududi di 1950 (1961) tulisan-tulisan. Muhammad Hamidullah‟s 1944, 1955, 1957 dan 1962 2
juga harus dimasukkan dalam kategori ini. They have all recognised the need for commercial
banks and the evil of interest in that enterprise, and have proposed a banking system based on the
concept of Mudarabha – profit and loss sharing. Mereka semua mengakui perlunya bank-bank
komersial dan kejahatan yang menarik di perusahaan itu, dan telah mengusulkan sistem
perbankan yang didasarkan pada konsep Mudarabha – laba dan berbagi rugi.
In the next two decades interest-free banking attracted more attention, partly because of the
political interest it created in Pakistan and partly because of the emergence of young Muslim
economists. Dalam dua dekade-bunga bebas perbankan berikutnya lebih menarik perhatian,
sebagian karena kepentingan politik itu dibuat di Pakistan dan sebagian lagi karena munculnya
ekonom Muslim muda. Works specifically devoted to this subject began to appear in this period.
Bekerja secara khusus ditujukan untuk subjek ini mulai muncul pada periode ini. The first such
work is that of Muhammad Uzair (1955). Karya tersebut pertama adalah bahwa Muhammad
Uzair (1955). Another set of works emerged in the late sixties and early seventies. Satu set karya
muncul di tahun enam puluhan dan awal tujuh puluhan. Abdullah al-Araby (1967), Nejatullah
Siddiqi (1961, 1969), al-Najjar (1971) and Baqir al-Sadr (1961, 1974) were the main
contributors. 3 Abdullah al-Araby (1967), Nejatullah Shiddiqi (1961, 1969), al-Najjar (1971) dan
Baqir al-Sadr (1961, 1974) adalah kontributor utama. 3
Early seventies saw the institutional involvement. Awal tahun tujuh puluhan melihat keterlibatan
institusional. Conference of the Finance Ministers of the Islamic Countries held in Karachi in
1970, the Egyptian study in 1972, First International Conference on Islamic Economics in Mecca
in 1976, International Economic Conference in London in 1977 were the result of such
involvement. Konferensi Para Menteri Keuangan Negara-negara Islam diselenggarakan di
Karachi pada tahun 1970, studi Mesir pada tahun 1972, Pertama Konferensi Internasional
Ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1976, Konferensi Ekonomi Internasional di London pada
tahun 1977 adalah hasil dari keterlibatan tersebut. The involvement of institutions and
governments led to the application of theory to practice and resulted in the establishment of the
first interest-free banks. The Islamic Development Bank, an inter-governmental bank established
in 1975, was born of this process. Keterlibatan lembaga dan pemerintah menyebabkan penerapan
teori ke praktek dan mengakibatkan pendirian bank bebas bunga pertama. The Islamic
Development Bank, sebuah bank antar-pemerintah yang didirikan pada tahun 1975, lahir dari
proses ini.
Problematika Perbankan Syariah Agustus 30, 2010
Posted by khairoen in Uncategorized.
add a comment
Ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, Msc
Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 %
(Sumber : Biro Perbankan Syariah BI). Walau demikian, prospek perbankan syariah kedepannya
sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika
kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung
maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Sementara di
tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah
Indonesia. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang
sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian
nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Meskipun kalau dilihat dari volume usaha
perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan
nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 trilliun rupiah. Sedangkan total
volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1087 trilliun rupiah. Kalau
kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 % (Sumber
: Biro Perbankan Syariah BI). Walau demikian, prospek perbankan syariah kedepannya sangat
cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian
banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui
konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat
kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
Permasalahan yang Dihadapi Perbankan Islam Sesungguhnya jika mau jujur, masih banyak
permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Adapun beberapa problematika yang
muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah dapat kita kategorikan pada
beberapa masalah yang diantaranya adalah : Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan
yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin
mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi
keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko. Jenis deposan seperti ini pada umumnya lebih
cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system
bunga / riba atau pada pasar modal (stock market). Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh
perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity). Tentu saja bank Islam akan
lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila
dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan
rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Kemudian tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya
berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan. Pada umumnya nasabah lebih senang
meminjam dana atas dasar mudarabah, atau bahkan meminjam dari bank konvensional dengan
system bunga. Sebaliknya bank Islam akan lebih senang –dengan alasan resiko– berinvestasi atas
dasar musyarakah ketimbang mudarabah, karena dalam mudarabah, jika suatu usaha mengalami
kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya.
Sikap konservatif investor dan bank tersebut akan menimbulkan likuiditas berlebihan. Bank
Islam pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya (baik pada kasnya sendiri maupun
bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para nasabah
potensialnya. Masalah yang ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam
bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah
saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara
langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran
manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat
pada pembukuan bank-bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi
kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari
proyek yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project (proyek dengan masa
menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik
minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun
terhadap simpanan. Masalah keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan
pinjaman untuk konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang
bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan
tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih kesulitan
untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang besar, padahal dana
zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber
pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif. Masalah yang kelima adalah masih minimnya
sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan
industri perbankan syariah. Sehingga dalam prakteknya, seringkali terjadi penyimpangan-
penyimpangan aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Karena itu Dewan Pengawas
Syariah harus berperan aktif didalam mengawasi segala aktivitas usaha yang dilakukan bank
Islam. Kemudian perlu ditingkatkan berbagai upaya sosialisasi secara terus menerus mengenai
system perbankan yang sesuai dengan syariah. Dan masalah keenam yang dihadapi kalangan
perbankan syariah adalah belum maksimalnya institusi undang-undang yang menjadi payung
hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam. Karena itu kita perlu mendukung secara
penuh upaya untuk membuat RUU Perbankan Syariah yang direncanakan akan selesai pada akhir
2003 ini. Bahkan sudah saatnya kita mengembangkan wacana bank sentral syariah sebagai
payung bersama bagi seluruh bank yang beroperasi berdasarkan sistem syariah. Bagaimanapun
juga bank-bank syariah membutuhkan institusi bank sentral tersendiri, yang terpisah dengan
bank sentral yang sudah ada. Karena tidak mungkin dalam suatu institusi ada dua system yang
memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, akibatnya akan selalu ada permasalahan-
permasalahan yang dapat menghambat perkembangan salah satunya. Dalam kasus ini, bisa jadi
yang terhambat adalah perkembangan perbankan syariah. Wallahu „alam bi ash-shawab.
Konsep Perbankan Islam April 17, 2010
Posted by khairoen in Akuntansi Syariah, Ekonomi islam, ISLAMIC FINANCE.
Tags: konsep, perbankan syariah, syariah
add a comment
1. Wadiah
Kontrak simpanan keselamatan antara penyimpan (pelanggan) dan penjaga (bank)
2. Mudharabah
Kontrak perkongsian keuntungan dimana satu pihak menyumbangkan kemahiran kerja manakala
pihak lain menawarkan sumber modal. Dalam akaun pelaburan Mudharabah, pelanggan
menyediakan modal dalam bentuk simpanan manakala bank menguruskannya. Sebaliknya dalam
pembiayaan projek Mudharabah, bank memberi modal dalam bentuk pembiayaan untuk
pelanggan bagi menjalankan perniagaan. Pelanggan dan bank berkongsi untung mengikut kadar
perkongsian untung yang dipersetujui semasa akad. Sebarang kerugian ditanggung sepenuhnya
oleh pemodal.
3. Musyarakah
Kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih, masing-masing menyumbangkan modal dan
kemahiran kerja. Keuntungan dibahagi bersama mengikut nisbah perkongsian untung yang
dipersetujui semasa akad manakala kerugian ditanggung bersama mengikut nisbah sumbangan
masing-masing
4. Murabahah
Jualan tambahan untung dimana barangan diserah segera manakala harga jualan, terdiri daripada
kos dan keuntungan, dibayar kemudian.
5. Bai Bithaman Ajil
Kontrak jual beli untuk bayaran tertangguh termasuk keuntungan. Pelanggan dibolehkan
membayar secara angsuran mengikut tempo yang dipersetujui.
6. Istisna’
Kontrak pembelian barangan mengikut spesifikasi yang dipesan di mana pembayaran dibuat
terlebih dahulu sementara menantikan barang diproses dan diserah kemudian.
7. Surat Kredit berdasarkan kontrak Wakalah
Bank bertindak sebagai wakil kepada pelanggan.
8. Surat Kredit berdasarkan kontrak Musyarakah
Bank membiayai sebahagian daripada jumlah pembayaran dan berkongsi keuntungan dengan
pelanggan
9. Surat Kredit berdasarkan kontrak Murabahah
Bank mengeluarkan surat kredit dan membayar jumlah keseluruhan. Barangan yang dibeli
seterusnya dijual kepada pelanggan dengan harga kos dan keuntungan.
10. Surat Jaminan berdasarkan kontrak Kafalah
Kontrak dimana satu pihak menjamin untuk menanggung segala pembayaran sekiranya pihak
ketiga gagal melaksanakannya.
11. Ijarah
Kontrak dimana bank membeli dan seterusnya membuat pajakan kepada pelanggan dan sewa
dikenakan selama tempoh yang dipersetujui.
12. Rahnu
Kontrak di mana aset berharga dijadikan sebagai cagaran untuk pinjaman dan bank berhak untuk
menjual cagaran sekira pelanggan gagal menjelaskan hutangnya
13. Takaful
Kontrak insurans Islam dimana sekumpulan ahli bersetuju untuk menjamin sebarang kerosakan
atau kerugian yang berlaku ke atas mana-mana ahli
14. Qardhul Hasan
Pinjaman tanpa faedah atas tujuan kebajikan. Peminjam hanya perlu membayar nilai pokok yang
dipinjam sahaja.
15. Riba
Daripada segi bahasa, bermaksud tambahan atau kenaikan. Secara istilah, ia bermaksud
penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau
dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan
matawang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu
pertukaran
KEMERDEKAAN EKONOMI DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH
Oleh Any Setianingrum M.E,Sy Alumni Pascasarjana Magister
Ekonomi Syariah Universitas Azzahra
66 tahun kemerdekaan adalah waktu yang cukup untuk meraih kesuksesan ekonomi sebuah
negara. Malaysia, negara Islam modern dan dinamis, yang usia kemerdekaannya lebih muda 12
tahun dari Indonesia telah mencanangkan menjadi negara maju pada tahun 2020. Rasulullah
SAW beserta sahabatnya dalam waktu singkat sukses merubah perekonomian kota Madinah
menjadi perekonomian yang penuh keadilan dan sejahtera. Bagaimana wajah 66 tahun
kemerdekaan ekonomi Indonesia?
Tahun 2011 penguasaan/kepemilikan asing kurang lebih pada sektor pertambangan mencapai
75%, sektor perbankan 47,02%, industri telekomunikasi 24-95%. Fakta lain yang sungguh ironis
adalah, ada sebuah perusahaan asal Singapura menguasai 85 ribu hektar perkebunan sawit di
Indonesia, sementara luas negara Singapura sendiri kurang dari 70 ribu hektar (Sumber Kompas,
25 Mei 2011). Kebutuhan pokok pangan seperti beras, kedelai, gula, daging sapi garam masih
pula diperoleh dengan cara mengimpor. Cicilan hutang pokok plus bunga yang dibayar dalam 6
tahun terakhir adalah 877,633 triliun (SD-IGJ, 2010), lebih besar dari APBN 2007 dan melebihi
seluruh pendapatan dari pajak setahun.
Biaya, waktu dan energi untuk merintis mengurangi ketergantungan pada asing, serta resistensi
dari sebagian kecil pihak yang diuntungkan dari kegiatan impor/kepemilikan asing, tentulah
tidak seberapa besar dibanding dengan manfaat dan keberkahan yang diperoleh dalam jangka
panjang jika pemenuhan kebutuhan tersebut bisa diproduksi sendiri. Produk-produk/kepemilikan
lokal selain akan memberi efek penciptaan lapangan kerja bagi 8,12 juta orang pengangguran
(BPS, 2011), juga memberikan manfaat lain bagi kedaulatan dan martabat bangsa. Adapun
adanya kenyataan lebih murah, lebih praktis dan lebih mudah pada produk impor/kepemilikan
asing janganlah mengecoh Indonesia untuk terus bertahan menjadi sasaran empuk
produk/kepemilikan asing, sebab hal itu tidak akan berhasil memenuhi substansi kebutuhan
sebuah negara berdaulat.
Negara akan mudah terjebak dalam berbagai musibah ekonomi jika produk/kepemilikan asing
telah mendominasi. Diantara musibah ekonomi adalah melemahnya basis-basis produksi dan
produktifitas sektor riil sehingga pembangunan ekonomi memiliki kualitas yang rendah karena
mengandalkan sektor konsumsi yang sebagian besar merupakan produk asing. Musibah serius
lainnya adalah besarnya kerusakan lingkungan, bagaimanapun pihak asing yang menguasai
hutan dan perkebunan Indonesia tidak akan sepenuhnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap
kelestarian lingkungan negara lain, apalagi memikirkan kepentingan generasi penerus negara
orang. Musibah memilukan lainnya adalah beban berat yang harus dipikul jutaan warung-warung
kecil dan para pedagang di pasar-pasar tradisional di seluruh pelosok tanah air akibat
menjamurnya hypermarket dan supermarket yang mayoritas di dalamnya terdapat kepemilikan
asing.
Akibat lilitan utang, Indonesia menjadi sangat mudah jatuh dalam tekanan asing, khususnya
dalam penyusunan UU dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Melalui UU dan kebijakan
yang telah tertawan itulah intervensi asing sangat mudah masuk.
Sistem ekonomi neoliberalis yang mengedepankan perdagangan bebas, spekulasi valas, pasar
dan komoditas serta privatisasi layanan masyarakat memberikan kontribusi besar kepada wajah
perekonomian Indonesia dan dunia hingga menjadi seperti saat ini. Sepanjang abad 20 telah
terjadi lebih dari 20 Krisis ekonomi di negara-negara kapitalisme dan para pengikut setianya
(Davies, 1996).
Berikut ini akan diuraikan secara singkat, pengaturan perekonomian negara dalam perspektif
prinsip ekonomi syariah yang bisa menjadi hikmah. Indikator kesuksesan perekonomian sebuah
negara dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan fisik saja, namun juga ditentukan oleh ada/tidaknya keadilan dalam
kesejahteraan masyarakat, dan keadaan keimanan penduduknya yang tercermin pada keadaan
moral, etika dan performa sektor sosial atau ketaatan penduduk dalam membayar ZIS.
Kebijakan dasar perekonomian negara adalah melalui mekanisme zakat dan pelarangan riba.
Dalam perspektif Islam, jika semua kegiatan usaha dipaksa mengikuti laju suku bunga maka
akan terjadi ekploitasi peserta ekonomi yang lemah oleh peserta yang lebih kuat yang akan
menyuburkan spekulasi, inflasi dan menumpuknya harta pada sekelompok orang. Karena itulah
sistem ekonomi negara harus selalu mengintegrasikan sektor moneter dengan sektor riil sebagai
konsekuensi dilarangnya riba, gharar (ketidakjelasan) dan spekulasi.
Kebijakan pemerintah secara umum dalam perekonomian Islam adalah mengoptimalisasi sektor
sosial dan institusi penunjang pasar. Perekonomian Islam sangat mendukung kegiatan
bisnis/perdagangan, mengedepankan produktivitas dalam pertumbuhan sektor riil yang berbasis
halal-haram dan manfaat-mudarat dengan basis transaksi jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil.
Optimalisasi institusi pasar akan menghidupkan basis-basis produksi, meningkatkan
produktifitas, menekan inflasi, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan dan menjadikan
produk asing hanya sebagai mitra/pelengkap saja. Optimalisasi sektor sosial akan memberikan
rasa tentram dan aman kepada rakyat.
Terkait sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah negara,
Rasulullah Saw bersabda: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR
Ibnu Majah). Jadi penguasaan sumber daya alam oleh kelompok saja tidak diperbolehkan apalagi
oleh kelompok asing yang manfaat terbesarnya tidak jatuh ke tangan rakyat.
Dengan mekanisme yang konsisten tersebut selama pemerintahan Islam berjaya tidak ditemukan
adanya krisis ekonomi yang serius dan terjadi berulang. Prinsip ekonomi Islam terbukti pula
sangat mendukung nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia terkait penegakkan nilai amanah
untuk mengoptimalkan terlebih dulu segala sumber daya terdekat yang telah dikaruniakan Allah
Swt. Adam Smith (1776), yang dianggap sebagai bapaknya ekonomi kapitalis, menganggap
bahwa contoh terbaik masyarakat berperadaban tinggi yang kuat secara ekonomi dan politik
adalah masyarakat Arab (Madinah) di bawah pimpinan Muhammad.
Para pendiri bangsa ini mungkin tidak pernah menduga di usia 66 tahun kemerdekaan, Indonesia
belum sepenuhnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang ekonomi, jumlah orang
miskin mencapai 30,02 juta orang (BPS, Maret, 2011) dan maraknya kasus KKN dan
kiriminalitas. Namun tak ada kata terlambat, Rasulullah SAW, para sahabat dan masyarakat
Madinah telah memberi inspirasi yang gemilang. Mereka berhasil membenahi perekonomian
Madinah yang telah ratusan tahun dikuasai riba, ketidakadilan dan carut marutnya perilaku
masyarakat menjadi kota dengan peradaban tinggi yang diakui dunia sepanjang masa.
Tulisan “Kemerdekaan Ekonomi Vs Prinsip Ekonomi Syariah ” ini Dipublikasikan juga di
Republika Online http://www.republika.co.id/berita/nasional/opini/11/08/20/lq7vwb-
kemerdekaan-ekonomi-vs-prinsip-ekonomi