SILABI PID PEMIDANAAN revisi

Document Sample
SILABI PID PEMIDANAAN revisi Powered By Docstoc
					SILABUS MATA KULIAH
Program Studi                           :   Ilmu Hukum
Kode Mata Kuliah                        :   4042021
Nama Mata Kuliah                        :   Hukum Pidana dan Pemidanaan
Jumlah SKS                              :   2 SKS
Semester                                :   V
Mata Kuliah Pra Syarat                  :   Hukum Pidana II
Standart Kompetensi




 Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana
 dan pemidanaan, percobaan tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya
 kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, dan pengulangan tindak pidana (recidive).




                                                  1
 Kompetensi Dasar           Indikator             Pengalaman                  Materi Ajar                  Waktu          Alat / Sumber          Penilaian
                                                  Pembelajaran                                                                Belajar
1. Memahami konsep-   1. Menjelaskan         1. Mahasiswa             1. Pengertian pidana;           2 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   konsep dasar          secara tepat           menyusun definisi     2. Unsur-unsur pidana;                          Sumber Belajar         mahasiswa
   pidana dan            pengertian             dan unsur-unsur       3. Pengertian Hukuman;                          Literatur :
   pemidanaan;           Pidana, unsur          pidana;               4. Perbandingan pidana                           Muladi dan Barda
                         pidana, dan jenis   2. Mahasiswa                dan hukuman;                                     Nawawi Arief.
                         pidana;                membuat               5. Jenis-jenis pidana                               1995. Pidana dan
                                                perbandingan antara      dalam KUHP, UU                                   Pemidanaan.
                                                pidana dan               Pengadilan Anak, dan                             Bandung: Alumni.
                                                hukuman.                 RUU KUHP                                      Wirjono
                                             3. Mahasiswa                                                                 Prodjodikoro.
                                                membandingkan                                                             1986. Asas-Asas
                                                jenis pidana dalam                                                        hukum Pidana
                                                KUHP, UU                                                                  Indonesia,
                                                Pengadilan Anak,                                                          Bandung: Eresco.
                                                dan RUU KUHP.                                                          RUU KUHP;
                                                                                                                       KUHP
                                                                                                                       UU 3/1997
                      2. Menjelaskan         1. Mahasiswa             1. Pengertian                                       tentang
                         pengertian dan         membuat                  pemidanaan;                                      Pengadilan Anak
                         teori (tujuan)         pengertian            2. Teori-Teori (tujuan)
                         pemidanaan;            pemidanaan;              pemidanaan:
                                             2. Mahasiswa                a) Retributive Theory;
                                                menginfentarisasi        b) Uttilitarian theory; c)
                                                teori-teori              Teori Gabungan.
                                                pemidanaan;
                                                                      3. Tujuan pemidanaan
                                             3. Mahasiswa
                                                membandingkan            menurut hukum pidana
                                                teori-teori              Indonesia.
                                                pemidanaan.




                                                                               2
2. Mengidentifikasi   1.   Menjelaskan       1. Mhsw menyusun        Pengertian Percobaan   2 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   percobaan tindak        pengertian           pengertian            (poging)                               Sumber Belajar
   pidana (poging);        percobaan;           percobaan;                                                   Literatur :
                                                                                                              Barda Nawawi
                                                                                                                 Arief. 1995.
                      2.   Menjelaskan       1. Mhsw                 Unsur-unsur (syarat-                       Hukum Pidana II.
                           unsure-unsur         menginventarisasi     syarat) percobaan                          Semarang:
                           (syarat-syarat)      unsure-unsur          yang dapat dipidana                        UNDIP.
                           percobaan;           percobaan;                                                       Bab I
                                                                      dalam KUHP
                                             2. Mhsw
                                                mendeskripsikan                                                 Wirjono
                                                                     Unsur-unsur (syarat-
                                                dan membuat                                                      Prodjodikoro.
                                                contoh percobaan;     syarat) percobaan                          1986. Asas-Asas
                                             3. Mhsw                  yang dapat dipidana                        hukum Pidana
                                                membandingkan         dalam RUU KUHP.                            Indonesia,
                                                percobaan dalam                                                  Bandung: Eresco.
                                                KUHP dan RUU                                                     Bab VIII
                                                KUHP.
                                                                                                                RUU KUHP;
                                                                                                                KUHP
                      3.   Menjelaskan       1. Mahasiswa            Macam-macam
                           macam-macam          membandingkan         percobaan Percobaan
                           percobaan;           macam-macam           yang dapat dipidana
                                                percobaan dalam
                                                                      dan yang tidak dapat
                                                KUHP dan RUU
                                                KUHP.                 dipidana




                                                                           3
                      4.   Menjelaskan     1. Mahasiswa             Sanksi pidana terhadap
                           pemidanaan         menjelaskan dan        pelaku percobaan
                           terhadap           membandingkan
                           percobaan.         pemidanaan
                                              terhadap percobaan
                                              menurut KUHP dan
                                              RUU KUHP.


3. Mengidentifikasi   1 Menjelaskan        1. Mhsw                  Kategori penyertaan    1 x 100 menit   LCD /
   penyertaan dalam     kategori              mendeskripsikan        dalam tindak pidana;                   Sumber Belajar
   tindak pidana.       penyertaan dalam      kategori penyertaan  Pembuat (dader) yang                    Literatur :
                        tindak pidana         dalam tindak pidana;   terdiri dari: Pelaku;                   Barda Nawawi
                                              antara Pembuat         Menyuruh lakukan;                          Arief. 1995.
                                              (dader) yang terdiri   Turut serta melakukan;                     Hukum Pidana II.
                                              dari: Pelaku;          dan menganjurkan.                          Semarang:
                                              Menyuruh lakukan;     Membantu melakukan                         UNDIP.
                                              Turut serta            tindak pidana                              Bab II
                                              melakukan; dan         (medeplichtige):
                                              menganjurkan,          1) membantu pada                          Wirjono
                                              dengan                 saat tindak pidana                         Prodjodikoro.
                                              Pembantuan             dilakukan;2) membantu                      1986. Asas-Asas
                                              (medeplichtige)        setelah tindak pidana                      hukum Pidana
                                           2. Mhsw berdiskusi dg     dilakukan.                                 Indonesia,
                                              teman untuk                                                       Bandung: Eresco.
                                              membuat contoh                                                    Bab VIII
                                              penyertaan.
                                                                                                               RUU KUHP;
                                                                                                               KUHP

                      2 Menjelaskan        1. Mahasiswa             Sanksi pidana terhadap
                        pemidanaan            menjelaskan dan        penyertaan menurut
                        terhadap              membandingkan

                                                                          4
                        penyertaan dalam      pemidanaan               KUHP dan RUU KUHP
                        tindak pidana         terhadap penyertaan
                                              menurut KUHP dan
                                              RUU KUHP.

4. Mengidentifikasi   1 Menjelaskan        1. Mhsw                    Macam-macam bentuk    1 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   perbarengan          macam-macam           mendeskripsikan          perbarengan tindak                    Sumber Belajar
   dalam tindak         perbarengan dan       macam-macam              pidana;                               Literatur :
   pidana               unsur-unsur           perbarengan             Unsur masing-masing                    Barda Nawawi
   (concursus).         masing-masing         (concursus) dalam        bentuk perbarengan                        Arief. 1984.
                        perbarengan           tindak pidana, yang                                                Hukum Pidana II.
                        (concursus)           dibedakan: 1)                                                      Semarang:
                                              Perbarengan                                                        UNDIP.
                                              peraturan                                                          Bab III.
                                              (concursus idealis);
                                              2) Perbuatan                                                      Wirjono
                                              berlanjut; 3)                                                      Prodjodikoro.
                                              Perbarengan                                                        1986. Asas-Asas
                                              perbuatan                                                          hukum Pidana
                                              (concursus realis)                                                 Indonesia,
                                           2. Mhsw                                                               Bandung: Eresco.
                                              mengidentifikasi                                                   Bab X.
                                              unsur masing-
                                              masing bentuk                                                     RUU KUHP;
                                              perbarengan;                                                      KUHP
                                           3. Mahasiswa
                                              membuat contoh
                                              masing-masing
                                              nbentuk
                                              perbarenagan tindak
                                              pidana.




                                                                            5
                      2 Menjelaskan        1. Mahasiswa              Sanksi pidana terhadap
                        pemidanaan            menjelaskan dan         perbarengan.
                        terhadap              membandingkan
                        perbarengan           pemidanaan
                        dalam tindak
                        pidana                terhadap masing-
                                              masing bentuk
                                              perbarengan.

5. Mengidentifikasi   1 Menjelaskan        1. Mhsw                     Alasan-alasan yang      4 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   alasan-alasan        alasan-alasan          mendeskripsikan          menghapus                               Sumber Belajar
   yang menghapus       yang dapat             alasan-alasan yang       kewenangan menuntut                     Literatur :
   kewenangan           menghapus              dapat menghapus          pidana yang diatur                       Barda Nawawi
   menuntut pidana      kewenangan             kewenangan               dalam KUHP dan UU di                        Arief. 1995.
                        menuntut pidana,       menuntut pidana          luar KUHP:                                  Hukum Pidana II.
                        dalam KUHP dan         yang diatur dalam        1) Tidak ada                                Semarang:
                        UU di luar KUHP        KUHP                       Pengaduan pada                            UNDIP.
                                            2. Mhsw                       delik aduan;                           Wirjono
                                               mendeskripsikan          2) Ne bis in idem;                          Prodjodikoro.
                                               alasan-alasan yang       3) terdakwa mati;                           1986. Asas-Asas
                                               dapat menghapus          4) daluarsa menuntut;                       hukum Pidana
                                               kewenangan               5) afkoop;                                  Indonesia,
                                               menuntut pidana          6) amnesty;                                 Bandung: Eresco.
                                               yang diatur dalam        7) abolisi                               RUU KUHP;
                                               UU di luar KUHP                                                   KUHP




6. Mengidentifikasi   1 Menjelaskan        1. Mhsw                     Alasan-alasan yang      1 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   alasan-alasan        alasan-alasan         mendeskripsikan           menghapus                               Sumber Belajar
   yang menghapus       yang dapat            alasan-alasan yang        kewenangan                              Literatur :
   kewenangan           menghapus             dapat menghapus           menjalankan pidana                       Barda Nawawi
   menjalankan          kewenangan            kewenangan                yang diatur dalam                           Arief. 1995.
   pidana               menjalankan           menjalankan               KUHP dan UU di luar                         Hukum Pidana II.


                                                                            6
pidana, dalam       pidana yang diatur   KUHP;                       Semarang:
KUHP dan UU di      dalam KUHP           1) Matinya terpidana;       UNDIP.
luar KUHP        2. Mhsw                 2)daluarsa                  Bab IV.
                    mendeskripsikan        menjalankan pidana;
                    alasan-alasan yang   3) Amnesti;                Wirjono
                    dapat menghapus      4) Grasi.                   Prodjodikoro.
                    kewenangan                                       1986. Asas-Asas
                    menjalankan                                      hukum Pidana
                    pidana yang diatur                               Indonesia,
                    dalam UU di luar                                 Bandung: Eresco.
                    KUHP                                             Bab XI dan XII

                                                                    RUU KUHP;
                                                                    KUHP




                                              7
7. Mendiskripsikan   1. Menjelaskan        1. Mhsw menjelaskan         pengertian delik aduan;    1 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   Delik aduan          pengertian delik      pengertian delik                                                     Sumber Belajar
                        aduan;                aduan;                                                               Literatur :
                                                                                                                    Barda Nawawi
                                                                                                                       Arief. 1995.
                     2. Menjelaskan        1. Mahasiswa                macam-macam delik                              Hukum Pidana II.
                        macam-macam           menjelaskan delik         aduan;                                         Semarang:
                        delik aduan;          aduan absolut;                                                           UNDIP.
                                           2. Mahasiswa                                                                Bab IV
                                              menjelaskan delik
                                              aduan relatif;                                                          Wirjono
                                           3. mahasiswa                                                                Prodjodikoro.
                                              membuat contoh                                                           1986. Asas-Asas
                                              delik aduan                                                              hukum Pidana
                                              absolute;                                                                Indonesia,
                                           4. mahasiswa                                                                Bandung: Eresco.
                                              membuat contoh                                                           Bab XI
                                              delik aduan relative.
                                                                                                                      RUU KUHP;
                                                                                                                      KUHP

                     3. Menjelaskan        1. Mahasiswa                   filosofi delik aduan;
                        filosofi dan          menjelaskan filosofi        konsekuensi hukum
                        konsekuensi           ;                           delik aduan ;
                        hukum delik        2. Mahasiswa
                        aduan ;               menjelaskan
                                              konsekuensi hukum
                                              delik aduan .




                                                                               8
8. Mendiskripsikan   1. Menjelaskan             1. Mhsw menjelaskan        pengertian Ne bis In     1 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   Ne bis In Idem       pengertian Ne bis          pengertian Ne bis In     Idem;                                    Sumber Belajar
                        In Idem;                   Idem;                                                             Literatur :
                                                                                                                      Barda Nawawi
                                                                                                                         Arief. 1995.
                                                                                                                         Hukum Pidana II.
                     2. Menjelaskan syarat      1. Mahasiswa               syarat-syarat (unsur)
                        (unsur) Ne bis In          menjelaskan syarat                                                    Semarang:
                                                                            Ne bis In Idem;
                        Idem;                      (unsur) Ne bis In                                                     UNDIP.
                                                   Idem;                                                                 Bab IV

                     3. Menjelaskan             1. Mahasiswa             filosofi Ne bis In Idem;                      Wirjono
                        filosofi (tujuan) dan      menjelaskan filosofi  konsekuensi hukum                              Prodjodikoro.
                        konsekuensi                (tujuan) dan           Ne bis In Idem;                                1986. Asas-Asas
                        hukum Ne bis In            konsekuensi hukum                                                     hukum Pidana
                        Idem.                      Ne bis In Idem;                                                       Indonesia,
                                                2. mahasiswa                                                             Bandung: Eresco.
                                                   membuat contoh
                                                   penerapan Ne bis In                                                  RUU KUHP;
                                                   Idem.                                                                KUHP




                                                                                  9
9. Mendiskripsikan   1. Menjelaskan             1. Mhsw menjelaskan        pengertian Recidive    1 x 100 menit   LCD /                  Penugasan
   pengulangan          pengertian                 pengertian               pada umumnya;                          Sumber Belajar
   tindak pidana        Recidive                   Recidive;               pengertian Recidive                    Literatur :
   (Recidive)                                                               umum;                                   Barda Nawawi
                                                                           pengertian Recidive                        Arief. 1995.
                                                                            khusus;                                    Hukum Pidana II.
                     2. Menjelaskan jenis       1. Mhsw menjelaskan        Jenis recidive:                            Semarang:
                        recidive                   Recidive umum            1) Recidive umum;                          UNDIP.
                                                   (generale recidive);      2) Recidive khusus.                       Bab V
                                                2. Mhsw menjelaskan        Recidive yang dianut
                                                   Recidive khusus          oleh hukum pidana                         Wirjono
                                                   (special recidive);      Indonesia                                  Prodjodikoro.
                                                3. Mhswa menganalisis                                                  1986. Asas-Asas
                                                   recidive yang dianut                                                hukum Pidana
                                                   oleh hukum pidana                                                   Indonesia,
                                                   Indonesia.                                                          Bandung: Eresco.

                                                                                                                      RUU KUHP;
                                                                                                                      KUHP



                     3. Menjelaskan             1. Mahasiswa                 Filosofi Recidive;
                        filosofi (tujuan) dan      menjelaskan filosofi      konsekuensi hukum
                        konsekuensi                (tujuan) dari              Recidive.
                        hukum Recidive.            ketentuan Recidive
                                                2. Mahasiswa




                                                                                  10
   menjelaskan
   konsekuensi hukum
   dari Recidive.
3. Mhswa membuat
   contoh kasus
   recidive




                       11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I
Nama Dosen                             : Muchamad Iksan
NIK                                    : 571
Fakultas                               : Hukum
Mata Kuliah / SKS                      : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                               : V
Pertemuan ke / waktu                   : 1 dan 2 / 2 x 100 Menit
Standart kompetensi                    :  Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                          tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                          dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                       : Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pidana dan pemidanaan:
Indikator                              : 1. Menjelaskan pengertian Pidana , unsur pidana, dan jenis pidana;
                                         2. Menjelaskan pengertian dan teori (tujuan) pemidanaan.

No              Kegiatan Pembelajaran                  Metode                  Alat / Media      Bahan / Sumber Belajar     Alokasi Waktu           Penilaian
 1    Pendahuluan:                              Ceramah dan diskusi      LCD, laptop, file  Muladi dan Barda               2 x 15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                        tentang:       Kontrak    Nawawi Arief. 1995.
      membuka perkualiahan dengan bacaan                                 belajar; Silabi, dan      Pidana dan
      Basmallah.                                                         Literatur MK Hukum        Pemidanaan.
      Dilanjutkan dengan perkenalan dosen;                               Pidana             dan    Bandung: Alumni.
      pembuatan kontrak belajar; pengenalan                              Pemidanaan.             RUU KUHP;
      silabi dan literature MK Hukum Pidana                                                      KUHP
      dan Pemidanaan.
      Materi:
      Pengertian pidana, unsur –unsur pidana,
      jenis-jenis pidana (dan tindakan),
      pengertian pemidanaan, dan teori-teori
      yang menjelaskan tujuan pemidanaan.
      Kompetensi:
      memahami konsep-konsep dasar pidana
      dan pemidanaan
 2    Penyajian:                                Ceramah      dengan
      Pidana adalah nestapa yang sengaja        bantuan media yang                                                           2 x 75 menit
      dijatuhkan oleh Negara melalui alat       tersedia      (LCD);

                                                                               12
    kelengkapannya kepada seseorang mahasiswa                mencatat
    karena ia telah melakukan tindak pidana. pointers          penting,
                                             dilanjutkan       dengan
    Unsur-unsus pidana adalah: 1) diskusi / tanya jawab
    nestapa/penderitaan yang sengaja antara              dosen     dan
    dijatuhkan kepada seseorang; 2) mahasiswa
    dijatuhkan oleh badan/orang yang
    berwenang; 3) terhadap orang yang
    melakukan tindak pidana.

    Pemidanaan adalah seluruh kegiatan
    penjatuhan pidana pada orang yang
    melakukan tindak pidana.

    Teori (tentang tujuan) pemidanaan yang
    ada:
    1) Retributive theory / Teori pembalasan
        (pure retributive dan retributive
        modifikatif);
    2) Utillitarian theory / teori tujuan;
    3) Teori gabungan.

    Hukum pidana Indonesia menganut teori
    gabungan (berdasarkan KUHP dan UU
    No.      12      Th     1995 tentang
    Pemasyarakatan)
3   Penutup                               Dosen    menyampaikan                2 x 10 menit
    Waktu tinggal beberapa menit maka kesimpulan pembahasan,
    kuliah diakhiri dengan salam          dan menutup pertemuan
                                          dengan          bacaan
                                          Hamdallah bersama.




                                                                          13
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II

Nama Dosen                            : Muchamad Iksan
NIK                                   : 571
Fakultas                              : Hukum
Mata Kuliah / SKS                     : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                              : V
Pertemuan ke / waktu                  : 3 dan 4 / 2 x 100 Menit
Standart kompetensi                   : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                        tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                        dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                      : Mahasiswa mampu mengidentifikasi percobaan tindak pidana (poging);
Indikator                             : 1. Menjelaskan pengertian percobaan;
                                        2. Menjelaskan unsur-unsur (syarat-syarat) percobaan;
                                        3. Menjelaskan macam-macam percobaan;
                                        4. Menjelaskan pemidanaan terhadap percobaan.

No             Kegiatan Pembelajaran                 Metode                  Alat / Media      Bahan / Sumber Belajar      Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                            Ceramah dan diskusi       LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.            2 x 15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                       tentang:        materi   1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                                tentang percobaan.       II. Semarang:
      Basmallah.                                                                                 UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                      Bab
      pertemuan sebelumnya (Pidana dan
      Pemidanaan)                                                                                Wirjono Prodjodikoro.
      Materi:                                                                                     1986. Asas-Asas
      pengertian percobaan; unsure-unsur                                                          hukum Pidana
      (syarat-syarat) percobaan; macam-                                                           Indonesia, Bandung:
      macam percobaan; pemidanaan                                                                 Eresco.
      terhadap percobaan.                                                                        RUU KUHP;
      Kompetensi:                                                                                KUHP
      mengidentifikasi     percobaan   tindak
      pidana (poging)
 2    Penyajian:                              Ceramah dengan

                                                                              14
Percobaan (poging) tindak pidana     bantuan media yang           2 x 75 menit
adalah perbuatan pidana yang belum   tersedia (LCD);
selesai yang sudah dapat dijatuhi    mahasiswa mencatat
pidana.                              pointers penting,
                                     dilanjutkan dengan
Pandangan terhadap Percobaan:        diskusi / tanya jawab
1)Percobaan      sebagai      alasan antara dosen dan
  memperluas dapat dipidanannya mahasiswa
  orang;
2)Percobaan     merupakan     alasan
  memperluas dapat dipidanannya
  perbuatan.

Unsur-unsus percobaan yang dapat
dipidana (Pasal 53 KUHP)
1) Adanya niat melakukan tindak pidana
    yang dituju;
2) Sudah ada permulaan pelaksanaan
    perbuatan yang dituju;
3) tidak selesainya perbuatan bukan
    karena kehendak sendiri dari
    pembuat.

Permulaan pelaksanaan, menurut:
1) Menurut Penganut teori Subyektif
   (Exs. Van Hammel);
2) Menurut Penganut teori Obyektif
   a. Teori Obyektif Formil (Exs.
       Dunystee)
   b. Teori Obyektif Materiil (Exs.
       Simons)
3) Menurut penganut teori campuran
   (Exs. Moeljatno)

Percobaan mampu dan percobaan tidak

                                                             15
    mampu.
    1) Percoban    mampu yang dapat
       dipidana;
    2) Percobaan tidak mampu (alatnya
       atau obyeknya) tidak dipidana.

    Pemidanaan terhadap pelaku percobaan
    tindak pidana:
    1) Menurut Ps. 53 KUHP, ancaman
        pidana pokok dikurangi 1/3;
    2) Menurut RUU KUHP, ancaman
        pidana pokok dikurangi 1/2;

    Percobaan yang dapat dipidana adalah
    percobaan      melakukan     kejahatan,
    sedang        percobaan      melakukan
    pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal
    53 ayat (2)).

    Latihan:
    Mahasiswa berlatih membuat contoh
    percobaan tindak pidana tertentu,
    mengurai       unsure-unsurnya     dan
    ancaman pidananya.
3   Penutup                                   Dosen    menyampaikan         2 x 10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan pembahasan
    Percobaan (poging) tindak pidana,         pertemuan, dan menutup
    Pandangan terhadap Percobaan, Unsur-      pertemuan       dengan
    unsus percobaan yang dapat dipidana       bacaan       Hamdallah
    (Pasal     53     KUHP),     Permulaan    bersama.
    pelaksanaan, Percobaan mampu dan
    percobaan      tidak    mampu,     dan
    Pemidanaan terhadap pelaku percobaan
    tindak pidana.



                                                                       16
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III
Nama Dosen                             : Muchamad Iksan
NIK                                    : 571
Fakultas                               : Hukum
Mata Kuliah / SKS                      : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                               : V
Pertemuan ke / waktu                   : 5 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                    : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                         tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                         dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                       : Mengidentifikasi penyertaan dalam tindak pidana.
Indikator                              : 1. Menjelaskan kategori penyertaan dalam tindak pidana;
                                         2. Menjelaskan pemidanaan terhadap penyertaan dalam tindak pidana


No             Kegiatan Pembelajaran               Metode                     Alat / Media    Bahan / Sumber Belajar        Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                          Ceramah dan diskusi          LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.              15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                        tentang: Penyertaan.   1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                                                        II. Semarang:
      Basmallah.                                                                                UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                     Bab II
      pertemuan sebelumnya (Percobaan)
      Materi:                                                                                     Wirjono Prodjodikoro.
      Kategori penyertaan dalam tindak                                                             1986. Asas-Asas
      pidana, pemidanaan terhadap                                                                  hukum Pidana
      penyertaan dalam tindak pidana                                                               Indonesia, Bandung:
      Kompetensi:                                                                                  Eresco.
      Mengidentifikasi penyertaan dalam                                                           RUU KUHP;
      tindak pidana                                                                               KUHP

 2    Penyajian:                               Ceramah      dengan
      Banyak tindak pidana yang melibatkan     bantuan media yang                                                             75 menit
      lebih dari satu orang, berarti di situ   tersedia      (LCD);
      terdapat penyertaan.                     mahasiswa   mencatat

                                                                               17
Kategori penyertaan:                pointers          penting,
                                    dilanjutkan
1) Pembuat (dader), terdiri dari (Pasal 55            dengan
    KUHP):                          diskusi / tanya jawab
    a. Pelaku (plager);             antara      dosen     dan
    b. Orang yang Menyuruh Melakukanmahasiswa.
       Tindak Pidana (doen plager); Mahasiswa          diminta
                                    berdiskusi
    c. Orang yang turut serta Melakukan                 dalam
       Tindak Pidana (Made plager); kelompok kecil untuk
    d. Orang yang                   membandingkan antara
                            Menganjurkan
       Melakukan      Tindak        menyuruhlakukan (doen
                                   Pidana
       (uitlokker);                 plager)           dengan
2) Pembantu (madeplichtige), terdirimenganjurkan (uitlokker),
    dari (Pasal 56 KUHP):           turut serta (made plager)
                                    dengan        pembantuan
   a. Orang yang membantu pada saat (mageplichtige),      dan
      kejahatan dilakukan;          membuat contoh masing-
   b. Orang yang membantu sebelum masing.
      kejahatan dilakukan.

Plager adalah orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi seluruh
unsure delik;

Doen Plager adalah orang (manus
domina) yang menyuruh orang lain
(manus minustra) untuk melakukan
tindak pidana. dalam hal ini manus
minustra-nya adalah orang yang tidak
dapat            dipertanggungjawabkan
perbuatannya, ia hanya berkedudukan
sebagai alat bagi manus domina.
Dalam hal ini Manus minustra tidak
dapat dipidana. Manus dominanya
haruslah     orang      yang    mampu
bertanggungjawab.

                                                                 18
Made Plager adalah orang yang turut
terta melakukan tindak pidana. ia secara
sendiri tidak harus memenuhi seluruh
unsure delik, akan tetapi secara
bersama-sama mewujudkan / memenuhi
semua unsure delik.

Uitlokker adalah intellectual actor dari
suatu tindak pidana. ia yang
menganjurkan orang lain yang mampu
bertanggungjawab untuk melakukan
tindak pidana. Yang dianjurkan bisa
dalam kedudukan sebagai pelaku, yang
menyuruh melakukan, turut serta
melakukan atau membantu melakukan
tindak pidana. Uitlokker tidak secara
fisik melakukan perbuatan yang
dirumuskan dalam delik. Ia hanya dapat
dimintai pertanggungjawaban atas apa
yang ia anjurkan saja, tidak atas akibat
perbuatan yang tidak dianjurkan.

Membantu pada saat tindak pidana
terjadi
Membantu sebelum tindak pidana
terjadi.

Pemidanaan terhadap mereka yang
berkualifikasi sebagai pembuat (dader)
adalah sama (Pasal 55 KUHP).
Sedangkan        terhadap     pembantu
(madeplichtige) ancaman pidananya
dikurangi 1/3 (Pasal 56 KUHP).



                                           19
3   Penutup                                   Dosen    menyampaikan         10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan pembahasan,
    Kategori penyertaan: Pembuat (dader)      dan menutup pertemuan
    dan Pembantu (madeplichtige).             dengan          bacaan
    Pemidanaan terhadap pembuat (dader)       Hamdallah bersama.
    adalah sama (Pasal 55 KUHP).
    Sedangkan       terhadap      pembantu
    (madeplichtige) dikurangi 1/3 (Pasal 56
    KUHP).




                                                                       20
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IV
Nama Dosen                            : Muchamad Iksan
NIK                                   : 571
Fakultas                              : Hukum
Mata Kuliah / SKS                     : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                              : V
Pertemuan ke / waktu                  : 6 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                   : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                        tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                        dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                      : Mengidentifikasi perbarengan dalam tindak pidana (concursus)
Indikator                             : 1. Menjelaskan macam-macam perbarengan dan unsur-unsur masing-masing perbarengan (concursus)
                                        2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana


No              Kegiatan Pembelajaran                   Metode                Alat / Media      Bahan / Sumber Belajar     Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                               Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.              15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan membuka                               tentang: Concursus.        1984. Hukum Pidana
      perkualiahan dengan bacaan Basmallah.                                                        II. Semarang:
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                        UNDIP.
      pertemuan sebelumnya (Penyertaan)                                                            Bab III
      Materi:
      Macam-macam perbarengan (concursus),                                                      Wirjono
      unsur-unsur (masing-masing) perbarengan                                                      Prodjodikoro. 1986.
      (concursus), pemidanaan terhadap                                                             Asas-Asas hukum
      masing-masing perbarengan (concursus)                                                        Pidana Indonesia,
      tindak pidana                                                                                Bandung: Eresco.
                                                                                               dalam tindak pidana
                                                2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan  RUU KUHP;
      Kompetensi:                                                                               KUHP
      Mengidentifikasi perbarengan dalam tindak
      pidana (concursus).

 2    Penyajian:                               Ceramah dengan
      Macam-macam perbarengan (concursus):     bantuan media yang                                                             75 menit

                                                                              21
1) Perbarengan Peraturan (concursus        tersedia (LCD);
   Idealis) (Pasal 63 KUHP), syarat:       mahasiswa mencatat
   a. Orang melakukan satu perbuatan       pointers penting,
      (feit);                              dilanjutkan dengan
   b. Memenuhi lebih dari satu rumusan     diskusi / tanya jawab
      delik.                               antara dosen dan
2) Perbarengan Perbuatan (concursus        mahasiswa.
   Realis) (Pasal 65-71 KUHP), syarat:     Mahasiswa diminta
   a. Orang melakukan beberapa / lebih     berdiskusi dalam
      dari satu perbuatan (feit);          kelompok kecil untuk
   b. Masing-masing perbuatan berdiri      membandingkan antara
      sendiri;                             Perbarengan Peraturan
   c. Antara perbuatan-perbuatan itu       (concursus Idealis),
      belum ada putusan pengadilan         Perbarengan Perbuatan
      yang telah memperoleh kekuatan       (concursus Realis),
      hukum tetap (in krach van            Perbuatan berlanjut dan
      gewijsde).                           membuat contoh masing-
3) Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP),    masing concursus.
   syarat:
   a. Orang melakukan beberapa / lebih
      dari satu perbuatan (feit);
   b. Antara perbuatan-perbuatan itu
      belum ada putusan pengadilan
      yang telah memperoleh kekuatan
      hukum tetap (in krach van
      gewijsde).
   c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada
      hubungan sedemikian rupa shingga
      dipandang sebagai perbuatan
      berlanjut.

   Yang dimaksud “ada hubungan
   sedemikian rupa” menurut Memori van
   Toelichting (MvT) adalah:
   1. Perbuatan-perbuatan    itu harus

                                                                     22
      sejenis;
   2. Ada satu keputusan kehendak untuk
      melakukan perbuatan-perbuatan itu;
   3. Tenggang waktu antara perbuatan-
      perbuatan itu tidak terlalu lama.

Yang krusial dalam Concursus adalah apa
yang dimaksud dengan “perbuatan” (feit).
Ada 2 (dua) ajaran tentang feit, yaitu:
1. Ajaran feit materiil
   Feit adalah menunjuk pada perbuatan
   jasmaniah. Satu perbuatan jasmaniah
   dianggap satu feit, mengabaikan akibat
   dari perbuatan itu.
2. Ajaran feit menurut hukum pidana
   Feit adalah perbuatan yang dinilai dari
   maksud yang dituju dan akibat dari
   suatu perbuatan. Walaupun ada satu
   perbuatan jasmaniah, apabila maksud
   yang dituju dari perbuatan itu dan
   mengakibatkan/menimbulkan lebih dari
   satu akibat yang dilarang, maka
   dianggap ada beberapa perbuatan
   yang masing-masing berdiri sendiri.
Tidak ada keharusan menganut ajaran feit
yang mana, akan tetapi kebanyakan
cenderung menganut Ajaran feit menurut
hukum pidana.

Setelah berkembangnya ajaran feit
menurut hukum pidana, maka ada
beberapa concursus yang apabila
dipandang dari ajaran feit materiil
merupakan concursus idealis, tetapi
apabila dipandang dari ajaran feit menurut

                                             23
    hukum pidana berubah menjadi concursus
    realis.

    Pemidanaan terhadap concursus:
    1. Concursus idealis menganut system
        ancaman pidana absorbsi, yaitu
        dikenakan salah satu, apabila
        berbeda-beda maka dipilih salah satu
        yang ancaman pidana pokoknya
        paling berat (Pasal 63 KUHP);
    2. Perbuatan berlanjut menganut system
        ancaman pidana absorbsi, yaitu
        dikenakan salah satu, apabila
        berbeda-beda maka dipilih salah satu
        yang ancaman pidana pokoknya
        paling berat (Pasal 64 KUHP);
    3. Concursus Realis pada prinsipnya
        menganut system ancaman pidana
        Komulasi yang diperlunak, yaitu
        semua ancaman pidana dikenakan,
        akan tetapi tidak boleh melampaui
        yang terberat ditambah 1/3. (Pasal 65
        KUHP);
        Apabila ancaman pidana pokoknya
        tidak sejenis, semua ancaman pidana
        dikenakan, akan tetapi tidak boleh
        melampaui yang terberat ditambah
        1/3;
        Apabila ancaman pidana pokoknya
        tidak sejenis, daaaaan berupa denda,
        maka semua ancaman pidana
        dikenakan.
3   Penutup                                   Dosen menyampaikan        10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan
    Macam-macam perbarengan (concursus):      pembahasan, dan

                                                                   24
1) Perbarengan Peraturan (concursus menutup pertemuan
Idealis); 2) Perbarengan        Perbuatan dengan bacaan
(concursus Realis); 3) Perbuatan berlanjut Hamdallah bersama.
Pemidanaan Concursus idealis menganut
system absorbsi; Perbuatan berlanjut
menganut system absorbsi; sedang
Concursus Realis menganut system
Komulasi yang diperlunak.




                                                                25
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN V
Nama Dosen                           : Muchamad Iksan
NIK                                  : 571
Fakultas                             : Hukum
Mata Kuliah / SKS                    : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                             : V
Pertemuan ke / waktu                 : 7 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                  : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                       tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                       dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                     : Mengidentifikasi alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana
Indikator                            : 1. Menjelaskan alasan-alasan yang dapat menghapus kewenangan menuntut pidana dalam KUHP
                                       2. Menjelaskan alasan-alasan yang dapat menghapus kewenangan menuntut pidana dalam UU di luar KUHP;



No             Kegiatan Pembelajaran               Metode               Alat / Media       Bahan / Sumber Belajar         Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                          Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.                  15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                  tentang:       alasan-    1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                           alasan            yang    II. Semarang:
      Basmallah.                                                   menghapus                 UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                        kewenangan                Bab IV
      pertemuan sebelumnya (Concursus)                             menuntut pidana.
      Materi:                                                                              Wirjono Prodjodikoro.
      alasan-alasan yang dapat menghapus                                                     1986. Asas-Asas
      kewenangan menuntut pidana dalam                                                       hukum Pidana
      KUHP, dan dalam UU di luar KUHP           2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana
                                                                                             Indonesia, Bandung:
      Kompetensi:                                                                            Eresco.
      Mengidentifikasi alasan-alasan yang                                                  RUU KUHP;
      menghapus kewenangan menuntut                                                        KUHP
      pidana.

 2    Penyajian:                             Ceramah dengan
      Tidak semua pelaku tindak pidana dapat bantuan media yang                                                             75 menit

                                                                             26
    dituntut di muka pengadilan oleh jaksa    tersedia (LCD);
    penuntut umum.                            mahasiswa mencatat
    Tidak dapat dituntutnya pelaku karena     pointers penting,
    alasan-alasan yang diatur dalam           dilanjutkan dengan
    undang-undang, baik dalam KUHP            diskusi / tanya jawab
    maupun UU di luar KUHP.                   antara dosen dan
    Alasan-alasan       yang    menghapus     mahasiswa.
    kewenangan (jaksa penuntut Umum)          Mahasiswa diminta
    untuk menuntut pidana kepada pelaku       berdiskusi dalam
    tindak pidana dalam KUHP:                 kelompok kecil untuk
    1) Tidak adanya pengaduan pada delik      mendalami alasan-alasan
         aduan;                               yang menghapus
    2) Ne bis In Idem (Pasal 76 KUHP).        kewenangan menuntut,
    3) Tersangka / terdakwa       meninggal   baik yang diatur dalam
         dunia (pasal 77 KUHP)                KUHP maupun UU di luar
    4) Telah melampaui tenggang daluarsa      KUHP dan membuat
         menuntut pidana (Pasal 78 KUHP);     contoh kasus .
    5) Membayar         denda    maksimum
         kepada pejabat yang berwenang,
         khusus pada pelanggaran yang
         hanya mengancam dengan denda
         saja (afkoop / afdoening buitten
         process) (Pasal 82 KUHP).
    Alasan-alasan       yang    menghapus
    kewenangan (jaksa penuntut Umum)
    untuk menuntut pidana kepada pelaku
    tindak pidana dalam UU di luar KUHP:
    1) Amnesti dari presiden;
    2) Abolisi dari Presiden.

3   Penutup                                   Dosen menyampaikan             10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan pembahasan,
    Alasan-alasan     yang     menghapus      dan menutup pertemuan
    kewenangan menuntut pidana dalam          dengan bacaan
    KUHP: 1)      Tidak adanya pengaduan      Hamdallah bersama.

                                                                        27
pada delik aduan; 2) Ne bis In Idem; 3)
Tersangka / terdakwa          meninggal
dunia; 4) Telah melampaui tenggang
daluarsa     menuntut      pidana;    5)
Membayar          denda       maksimum
kepada pejabat yang berwenang, khusus
pada     pelanggaran      yang     hanya
mengancam dengan denda saja (afkoop
/ afdoening buitten process)
Alasan-alasan dalam UU di luar KUHP:
1)    Amnesti dari presiden; 2) Abolisi
dari Presiden.




                                           28
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN VI
Nama Dosen                           : Muchamad Iksan
NIK                                  : 571
Fakultas                             : Hukum
Mata Kuliah / SKS                    : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                             : V
Pertemuan ke / waktu                 : 8 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                  : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                       tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                       dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                     : Mengidentifikasi alasan-alasan yang menghapus kewenangan jaksa menjalankan pidana (melaksanakan putusan pengadilan
                                       yang berupa pidana)
Indikator                            : 1. Menjelaskan alasan-alasan yang dapat menghapus kewenangan jaksa menjalankan pidana (melaksanakan putusan
                                            pengadilan yang berupa pidana) yang di dalam KUHP;
                                       2. Menjelaskan alasan-alasan yang dapat menghapus kewenangan jaksa menjalankan pidana (melaksanakan putusan
                                            pengadilan yang berupa pidana) yang di dalam UU di luar KUHP.


No             Kegiatan Pembelajaran                 Metode               Alat / Media       Bahan / Sumber Belajar       Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                            Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.                15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                    tentang:       alasan-    1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                             alasan            yang    II. Semarang:
      Basmallah.                                                     menghapus                 UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                          kewenangan                Bab IV
      pertemuan sebelumnya (Alasan-alasan                            menjalankan pidana.
      hapusnya      kewenangan       menuntut                                                Wirjono Prodjodikoro.
      pidana)                                                                                  1986. Asas-Asas
      Materi:                                                                                  hukum Pidana
      alasan-alasan yang dapat menghapus                                                       Indonesia, Bandung:
      kewenangan menjalankan pidana                                                            Eresco.
      dalam KUHP, dan dalam UU di luar                                                       RUU KUHP;
      KUHP                                        2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana
                                                                                             KUHP
      Kompetensi:
      Mengidentifikasi alasan-alasan yang

                                                                             29
    menghapus kewenangan menjalankan
    pidana.

2   Penyajian:                                Ceramah dengan
    Tidak semua putusan yang berupa           bantuan media yang              75 menit
    pidana dapat dilaksanakan oleh jaksa.     tersedia (LCD);
    Putusan pemidanaan tidak dapat            mahasiswa mencatat
    dijalankan/dilaksanakan       apabila     pointers penting,
    memenuhi alasan-alasan yang diatur        dilanjutkan dengan
    dalam undang-undang.                      diskusi / tanya jawab
     Alasan-alasan      yang   menghapus      antara dosen dan
    kewenangan jaksa untuk menjalankan        mahasiswa.
    pidana dalam KUHP:                        Mahasiswa diminta
    1) Terpidana meninggal dunia (Pasal       berdiskusi dalam
         83 KUHP)                             kelompok kecil untuk
    2) Telah melampaui tenggang daluarsa      mendalami alasan-alasan
         menjalankan pidana (Pasal 84-85      yang menghapus
         KUHP);                               kewenangan
    Alasan-alasan      yang    menghapus      menjalankan pidana, baik
    kewenangan jaksa untuk menjalankan        yang diatur dalam KUHP
    pidana dalam UU di luar KUHP:             maupun UU di luar KUHP
    1) Amnesti dari presiden;                 dan membuat contoh
    2) Grasi dari Presiden (UU No. 2 Th       kasus .
         2002 tentang Grasi).

3   Penutup                                   Dosen menyampaikan              10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan pembahasan,
    Alasan-alasan     yang       menghapus    dan menutup pertemuan
    kewenangan menjalankan pidana dalam       dengan bacaan
    KUHP: 1) matinya terpidana; 2) Telah      Hamdallah bersama.
    melampaui       tenggang       daluarsa
    menjalankan pidana.
    Alasan-alasan dalam UU di luar KUHP:
    Amnesti dan Grasi dari Presiden.



                                                                         30
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN VII
Nama Dosen                           : Muchamad Iksan
NIK                                  : 571
Fakultas                             : Hukum
Mata Kuliah / SKS                    : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                             : V
Pertemuan ke / waktu                 : 9 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                  : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                       tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                       dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                     : Mendiskripsikan Delik aduan
Indikator                            : 1. Menjelaskan pengertian delik aduan;;
                                       2. Menjelaskan macam-macam delik aduan;
                                       3. Menjelaskan filosofi dan konsekuensi hukum delik aduan ;



No             Kegiatan Pembelajaran               Metode               Alat / Media       Bahan / Sumber Belajar         Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                          Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.                  15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                  tentang: delik aduan      1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                                                     II. Semarang:
      Basmallah.                                                                             UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                  Bab IV
      pertemuan sebelumnya (Alasan-alasan
      hapusnya kewenangan menjalankan                                                     Wirjono Prodjodikoro.
      pidana)                                                                                1986. Asas-Asas
      Materi:                                                                                hukum Pidana
      Pengertian delik aduan, macam-macam                                                    Indonesia, Bandung:
      delik aduan, filosofi dan konsekuensi                                                  Eresco.
      hukum delik aduan                         2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana
                                                                                          RUU KUHP;
      Kompetensi:                                                                         KUHP
      Mendeskripsikan delik aduan.

 2    Penyajian:                            Ceramah dengan

                                                                             31
Delik dibedakan menjadi delik biasa dan bantuan media yang          75 menit
delik aduan (klach delict).              tersedia (LCD);
                                         mahasiswa mencatat
Delik biasa adalah delik yang untuk pointers penting,
pelakunya      dapat      dituntut tidak dilanjutkan dengan
memerlukan pengaduan dari korban diskusi / tanya jawab
atau orang-orang tertentu. Jadi dari antara dosen dan
manapun penyidik atau jaksa penuntut mahasiswa.
umum mengetahui terjadinya delik, ia Mahasiswa diminta
dapat menuntutnya.                       berdiskusi dalam
Delik aduan adalah delik yang pelakunya kelompok kecil untuk
hanya dapat dituntut apabila ada mendalami delik aduan
pengaduan dari korban atau orang-orang dan membuat contoh
yang oleh undang-undang diberi kasus .
kewenangan mengadu.

Delik aduan dibedakan menjadi 2, yaitu:
1) Delik aduan mutlak          (Absoluut
  klachdelict), yaitu delik yang dalam
  setiap keadaan (dilakukan oleh
  siapapun)      mutlak     memerlukan
  pengaduan untuk dapat dituntutnya
  pelaku. Misal:
   a. Perzinahan (Pasal 284 KUHP);
   b. Penghinaan (Pasal 310 – 321
      KUHP);
  c. Hubungan kelamin dengan wanita
      berumur kurang dari 15 tahun;
  d. Dengan Pemberian atau           janji
      pemberian melakukan perbuatan
      cabul (Pasal 293 KUHP);
  e. Melarikan wanita         (Pasal 332
      KUHP)
  f. Membuka rahasia          (Pasal 322
      KUHP).

                                                               32
2) Delik aduan relative         (Relatief
   klachdelict), yaitu delik yang pada
   keadaan pada umumnya merupakan
   delik biasa, akan tetapi apabila
   dilakukan oleh orang-orang tertentu
   anggota keluarga sampai derajat
   tertentu) berubah menjadi delik
   aduan.
   a. Pencurian dalam keluarga (Pasal
       362-365 jo 367 KUHP);
   b. Pemerasan dalam keluarga
       (Pasal 368 jo 370 KUHP);
   c. Pengancaman dalam        keluarga
       (Pasal 369 jo 370 KUHP);
   d. Penggelapan dalam        keluarga
       (Pasal 372 jo 376 KUHP);
   e. Penipuan dalam           keluarga
       (Pasal 378 jo 394 KUHP);

Subyek       yang    berhak mengadu
(ketentuan umum):
a. Jika ybs (korban) belum berumur 16
     tahun/ belumcukup umur/ dibawah
     pengampuan (Pasal 72):
     - walinya yang sah dalam perkara
       perdata;
     - wali pengawas / pengampu;
     - istrinya;
     - keluarga sedarah garis lurus ke
       atas / ke bawah;
     - keluarga sedarah menyamping
       sampai derajat ke – 3.
b. Jika ybs (korban) meninggal dunia
     (Pasal 73 KUHP), oleh:
     - orang tuanya;

                                            33
    - anaknya;
    - Suami/istrinya (kecuali ybs tidak
      menghendakinya)

Ketentuan khusus:
a. Untuk delik perzinahan (Pasal 284
    KUHP), yang berhak mengadu
    hanya suami atau istri yang
    tercemar.
b. Untuk delik melarikan wanita (Pasal
    332 KUHP), yang berhak mengadu
    jika belum cukup umur : wanita ybs,
    atau orang yang berhak member ijin
    bila ia kawin. Jika sudah cukup
    umur: wanita ybs atau suaminya.

Pengaduan harus diajukan dalam batas
waktu tertentu, apabila tenggang waktu
tersebut lewat, maka pengaduan tidak
dapat diterima. a) apabila yang berhak
mengadu bertempat tinggal di Indonesia:
6 bulan sejak mengetahui adanya
kejahatan; b) apabila bertempat tinggal
di luar Indonesia: 9 bulan sejak
mengetahui adanya kejahatan (Pasal 74
KUHP).

Pengaduan juga dapat ditarik kembali
(dibatalkan) selambat-lambatnya 3 bulan
sejak diajukan (Pasal 75 KUHP). Kecuali
pada delik perzinahan, pengaduan
sewaktu-waktu dapat ditarik kembali,
selama siding pengadilan belum dimulai
(Pasal 284 ayat (4) KUHP).



                                          34
3   Penutup                                Dosen menyampaikan            10 menit
    Ringkasan:                             kesimpulan pembahasan,
    Delik aduan dibagi menjadi delik aduan dan menutup pertemuan
    absolute dan delik aduan relative.     dengan bacaan
    .                                      Hamdallah bersama.




                                                                    35
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN VIII
Nama Dosen                           : Muchamad Iksan
NIK                                  : 571
Fakultas                             : Hukum
Mata Kuliah / SKS                    : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                             : V
Pertemuan ke / waktu                 : 10 dan 11 / 2 x 100 Menit
Standart kompetensi                  : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                       tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                       dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                     : Mendiskripsikan Ne bis In Idem
Indikator                            : 1. Menjelaskan pengertian Ne bis In Idem ;
                                       2. Menjelaskan syarat (unsur) Ne bis In Idem;
                                       3. Menjelaskan filosofi (tujuan) dan konsekuensi hukum Ne bis In Idem;


No              Kegiatan Pembelajaran               Metode               Alat / Media       Bahan / Sumber Belajar        Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                           Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.               2 x 15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                   tentang: ne bis in        1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                            idem                      II. Semarang:
      Basmallah.                                                                              UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                   Bab IV
      pertemuan sebelumnya (delik aduan)
      Materi:                                                                              Wirjono Prodjodikoro.
      Pengertian ne bis in idem, syarat /                                                     1986. Asas-Asas
      unsure-unsur ne bisin idem, filosofi /                                                  hukum Pidana
      tujuan ketentuan ne bis in idem,                                                        Indonesia, Bandung:
      konsekuensi hukum dari ketentuan ne                                                     Eresco.
      bis in idem.                               2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana
      Kompetensi:                                                                          RUU KUHP;
      Mendeskripsikan ne bis in idem.                                                      KUHP
                                                                                           KUHAP

 2    Penyajian:                            Ceramah dengan

                                                                             36
Ne bis in idem atau “Nemo debet bis          bantuan media yang              2 x 75 menit
vexari” secara etimologi berarti “tidak      tersedia (LCD);
atau jangan dua kali yang sama” atau         mahasiswa mencatat
tidak seorangpun atas perbuatannya           pointers penting,
dapat diganggu/dibahayakan untuk             dilanjutkan dengan
kedua kalinya. Di AS di pakai istilah: “No   diskusi / tanya jawab
one could be put twice in jeopardy for the   antara dosen dan
same offence”                                mahasiswa.
                                             Mahasiswa diminta
Tujuan / filosofi dari dari asas ne bis in   berdiskusi dalam
idem:                                        kelompok kecil untuk
1.    untuk menjaga martabat/wibawa          mendalami ne bis in idem
    pengadilan (sebagai pelaksana            dan membuat contoh
    kekuasaan Negara di bidang               kasus .
    yudikatif);
2. memberikan kepastian hukum bagi
    terdakwa yang sudah mendapatkan
    keputusan, dan bagi masyarakat
    luas.

Ne bis in idem diatur dalam Pasal 76
ayat (1) KUHP: “Kecuali dalam hal
putusan hakim masih mungkin diulangi
(herziening), orang tidak boleh dituntut
dua kali karena perbuatan yang oleh
hakim Indonesia terhadap dirinya telah
diadili dengan putusan yang menjadi
tetap”

Penuntutan      terhadap      seseorang
terhalang karena ne bis in idem apabila
memenuhi syarat:
1. ada putusan hakim yang telah
    memperoleh kekuatan hukum tetap
    (in krach van gewijsde);

                                                                        37
2.  Orang terhadap        siapa putusan
   itu dijatuhkan adalah sama;
3. perbuatan (yang akan dituntut) itu
   sama dengan yang pernah dituntut
   dan dijatuhi putusan terdahulu.

Putusan hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (in krach van
gewijsde)     yang dimaksud adalah
putusan akhir dari pokok perkara, yang
dapat berupa putusan yang berisi:
1. Pembebasan (vrijspraak) (Pasal 191
    (2) KUHAP;
2. Pelepasan dari segala tuntutan
    hukum (onslag van allerechts
    vervolging) (Pasal 191 (1) KUHAP;
3. Penjatuhan pidana          (Pasal 193
    (1) KUHAP).
Tidak termasuk didalamnya putusan
pengadilan yang bersifat beschikking
atau penetapan.

Orang yang akan dituntut harus sama
dengan yang pernah dituntut dan dijatuhi
putusan terdahulu. Ini segi subyektif dari
ne bis in idem. Apabila tindak pidana
dilakukan oleh beberapa orang (ada
penyertaan), diadilinya salah satu orang
pelaku tidak menghalangi diadilinya
pelaku yang lain.

Perbuatan (feit) nya sama. Ini segi
obyektif dari ne bis idem.
Unsur ini sangat sulit dan crucial dalam
ne bis in idem, sama halnya dalam

                                             38
    concursus.      Khususnya     setelah
    berkembangnya ajaran feit menurut
    hukum pidana menyusul ajaran feit
    materiil yang sebelumnya telah lama
    ada.
3   Penutup                                  Dosen menyampaikan            2 x 10 menit
    Ringkasan:                               kesimpulan pembahasan,
    Ne bis in idem merupakan asas penting    dan menutup pertemuan
    dalam hukum pidana yang melarang         dengan bacaan
    menuntut seseorang dua kali atas         Hamdallah bersama.
    perbuatan yang sama yang sebelumnya
    telah dijatuhi putusan yang telah
    memperoleh kekuatan hukum tetap.
    Syarat nebis in idem: orangnya sama,
    perbuatannya sama, telah ada putusan
    hakin terhadap orang dan perbuatan itu
    yang telah memperoleh kekuatan hukum
    tetap.
    .




                                                                      39
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IX
Nama Dosen                            : Muchamad Iksan
NIK                                   : 571
Fakultas                              : Hukum
Mata Kuliah / SKS                     : Hukum Pidana dan Pemidanaan
Semester                              : V
Pertemuan ke / waktu                  : 12 / 1 x 100 Menit
Standart kompetensi                   : Mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, percobaan
                                        tindak pidana (poging), penyertaan, perbarengan (concursus), hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana,
                                        dan pengulangan tindak pidana (recidive).
Kompetensi Dasar                      : Mendiskripsikan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)
Indikator                             : 1. Menjelaskan pengertian Recidive ;
                                        2. Menjelaskan jenis Recidive;
                                        3. Menjelaskan filosofi (tujuan) dan konsekuensi hukum dari Recidive;


No                Kegiatan Pembelajaran                Metode               Alat / Media       Bahan / Sumber Belajar      Alokasi Waktu          Penilaian
 1    Pendahuluan:                              Ceramah dan diskusi    LCD, laptop, file  Barda Nawawi Arief.               15 menit
      Dosen mengucapkan salam dan                                      tentang: Recidive         1984. Hukum Pidana
      membuka perkualiahan dengan bacaan                                                         II. Semarang:
      Basmallah.                                                                                 UNDIP.
      Dilanjutkan review materi perkuliahan                                                      Bab V
      pertemuan sebelumnya (ne bis in idem)
      Materi:                                                                                 Wirjono Prodjodikoro.
      Pengertian Recidive , jenis Recidive,                                                      1986. Asas-Asas
      filosofi / tujuan ketentuan Recidive, dan                                                  hukum Pidana
      konsekuensi hukum dari ketentuan                                                           Indonesia, Bandung:
      Recidive.                                     2. Menjelaskan pemidanaan terhadap perbarengan dalam tindak pidana
                                                                                                 Eresco.
      Kompetensi:
      Mendeskripsikan Recidive.                                                               RUU KUHP;
                                                                                              KUHP
                                                                                              KUHAP

 2    Penyajian:                             Ceramah dengan

                                                                              40
Pengulangan tindak pidana (Recidive)        bantuan media yang            75 menit
adalah pengulangan tindak pidana yang       tersedia (LCD);
dilakukan oleh orang yang sebelumnya        mahasiswa mencatat
telah dijatuhi dipidana berdasarkan         pointers penting,
putusan pengadilan yang          telah      dilanjutkan dengan
memperoleh kekuatan hukum tetap (in         diskusi / tanya jawab
krach van gewijsde)                         antara dosen dan
                                            mahasiswa.
Prinsip dan filosofi dari recidive adalah   Mahasiswa diminta
pemberian pemberatan pidana bagi            berdiskusi dalam
pelaku pengulangan tindak pidana,           kelompok kecil untuk
karena pemidanaan sebelumnya tidak          mendalami recidive dan
berhasil mencegah/memperbaiki pelaku        membuat contoh kasus .
sehingga melakukan tindak pidana lagi.

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua
macam/jenis Recidive, yaitu:
1. Recidive umum (General Recidive),
    setiap pengulangan tindak pidana
    apapun tindak pidananya dan
    kapanpun pengulangan dilakukan
    merupakan alasan pemberatan
    pidana.
2. Recidive khusus (Special Recidive),
    hanya terhadap pengulangan tindak
    pidana tertentu dan dilakukan dalam
    waktu tertentu saja yang dijadikan
    dasar     pemberian      pemberatan
    pidana bagi pelaku.

Hukum pidana Indonesia menganut
Recidive Khusus, yaitu Recidive
Kejahatan–kejahatan dan pelanggaran
- pelanggaran tertentu.



                                                                     41
Recidive kejahatan tertentu dibedakan
antara:
1.recidive terhadap kejehatan-kejahatan
   tertentu yang “sejenis”, yaitu: Pasal
   137 (2); 144 (2); 155 (2); 157 (2); 161
   (2), 163 (2); 208 (2); 216 (3); 321 (2),
   393 (2); dan 303 bis (2).
2.recidive terhadap kejahatan-kejahatan
   dalam satu “kelompok jenis” yang
   sama yang diatur dalam Pasal 486,
   487, dan 488 KUHP.

  “Kelompok      jenis”  Pasal         486
  (kejahatan-kejahatan terhadap      harta
  benda dan pemalsuan); Pasal         244-
  248, 263-264, 362, 363, 365,        368,
  369, 372-375, 378, 415, 417,        425,
  432, 480, dan 481.

  “Kelompok      jenis”   Pasal     487
  (kejahatan-kejahatan terhadap orang);
  Pasal 131, 140, 141, 338-340, 341-
  342, 344, 347-348, 351, 353-355, 438-
  443, 459-460.

   “Kelompok     jenis”  Pasal    488
  (kejahatan-kejahatan penghinaan dan
  kejahatan penerbitan /percetakan);
  Pasal 134-137, 142-144, 207-208,
  310-321, 483-484.

Syarat recidive khusus kejahatan
dalam KUHP pada umumnya:
1. Kejahatan yang diulangi haruslah
  termasuk dalam salah satu kelompok

                                              42
   jenis kejahatan yang terdahulu/
   sebelumnya (Pasal 486 / 487 / 488
   KUHP);
2. Antara kejahatan yang yang kemudian
   / diulangi dengan kejahatan yang
   sebelumnya telah ada putusan hakim
   yang telah memperoleh kekuatan
   hukum       tetap    yang    berupa
   pemidanaan;
3. Pidana yang dijatuhkan terdahulu
   haruslah pidana penjara;
4. Ketika melakukan pengulangan
   tenggang waktunya adalah: belum
   lewat 5 tahun sejak menjalani
   seluruhnya atau sebagian pidana
   penjara yang dijatuhkan, atau sejak
   pidana penjaranya dinyatakan hapus
   sama sekali; atau belum lewat
   tenggang daluarsa kewenangan
   menjalankan pidana (penjara) yang
   terdahulu.

Recidive Pelanggaran tertentu, Pasal
489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530,
536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.
Syarat recidive pelanggaran yaitu:
1.pelanggaran yang diulang harus sama
  atau sejenis dengan pelanggaran
  terdahulu (Pasal yang dilanggar
  sama);an 549.
2.Antara pelanggaran yang yang
  kemudian      /    diulangi   dengan
  pelanggaran yang sebelumnya telah
  ada putusan hakim yang telah
  memperoleh kekuatan hukum tetap

                                          43
      yang berupa pemidanaan;
    3. Tenggang waktu pengulangannya
      belum lewat :
       - 1 tahun untuk pelanggaran Pasal
        489, 492, 495, 536, 540, 541, 544,
        545, dan 549 KUHP.
      - 2 tahun untuk pelanggaran pasal
        501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

    Pemberatan pidana bagi recidive adalah
    ancaman pidana pokoknya ditambah
    1/3.
3   Penutup                                   Dosen menyampaikan            10 menit
    Ringkasan:                                kesimpulan pembahasan,
    Recidive adalah pengulangan tindak        dan menutup pertemuan
    pidana yang dijadikan alasan pemberian    dengan bacaan
    pemberatan pidana bagi pelaku             Hamdallah bersama.
    pengulangan tindak pidana.
    Ada dua macam/jenis Recidive, yaitu:
    Recidive umum (General Recidive),
    Dan     Recidive    khusus     (Special
    Recidive).
    Hukum pidana Indonesia menganut
    Recidive Khusus, yaitu Recidive
    Kejahatan–kejahatan dan pelanggaran -
    pelanggaran tertentu.
    Terhadap recidivis ancaman pidananya
    ditambah/diperberat 1/3.




                                                                       44

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:564
posted:1/16/2012
language:
pages:44