RIDHO MAKALAH

Document Sample
RIDHO MAKALAH Powered By Docstoc
					        MAKALAH
      HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK INTERNASIONAL




          DISUSUN OLEH:

         RIDHO SUCIAWAN
             06 17 037


         DOSEN PEMBIMBING
     SITI RACMIATUN, S.H, M.Hum




      FAKULTAS SYARI’AH
     JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
  RADEN FATAH PALEMBANG
            2008
                                PENDAHULUAN


       Dalam dunia yang serba modern seperti sekarang ini, tidaklah ada suatu
negera yang dapat mengasingkan diri dari pergaulan internasional.
       Pergaulan antar negera-negara yang berdaulat dan merdeka sudah barang
tentu harus diatur. Perhubungan-perhubungan hukum pada umumnya yang telah ada
di antara negara-negara itu, telah diatar dalam himpunan peraturan-peraturan yang
disebut “hukum antar negara”. Sebagai modernisasi dari nama lain yaitu “hukum
bangsa-bangsa” yang merupakan terjemahan lurus dari nama-nama seperti volkerrect,
droit de gens, law of nations, dan volkenrecht yang kesemuanya barasal dari istilah
Romawi: ius gentium. Modernisasi nama itu membawa pula perubahan dalam artinya,
yang kemudian hanya ditunjukkan kepada himpunan peraturan-peraturan yang
bersangkutan saja; dengan perkataan lain lambat laun berubahlah tugasnya, sehingga
dapatlah kini dikatakan bahwa hukum antar negara adalah hukum yang mengatur
pergaulan internasional. Dalam pada ini tidaklah dapat dibantah-bantah lagi, bahwa
kepentingan bersama dari semua negara seperti perdamaian, keamanan, keadilan,
kemakmuran, cooperation dan sebagainya, menghendaki dengan mutlak adanya
sopan santun dalam pergaulan antar negara yang merupakan peraturan-peraturan
hukum.
       Demikian pula halnya yang dikehendaki oleh negara-negara burhubungan
dengan tugasnya sebagai pemungut pajak. Maka dicarilah kini olehnya salah satu
undang-undang kesepakatan kerjasama yang erat dalam lapangan-lapangan
perpajakan.
                                 PEMBAHASAN


A. Pengertian Hukum Pajak Internasional
       Pengertian hukum pajak ini dapat dibagi menjadi tiga bagian dari pendapat
ahli hukum pajak, yaitu:
   1. Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bahwa hukum pajak
       internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik
       berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar
       negara dan dari prinsif atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negera-
       negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat
       ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.
   2. Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah
       suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU
       Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-
       peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.
   3. Sedangkan menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak
       internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya
       mengacu pengenaan terhadap orang asing.
       Persoalan yang terjadi dalam hukum pajak ini ialah apakah hukum pajak
nasional akan diterapkan atau tidak? Hukum pajak internasional juga merupakan
norma-norma yang mengatur perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai
objeknya maupun subjeknya.


B. Kedaulatan Hukum Pajak Internasional
       Berbicara masalah Hukum Pajak Internasional, khususnya Hukum Pajak
Internasional Indonesia secara umum dapat dikatakan barlaku terbatas hanya pada
subjeknya dan objeknya yang berada di wilayah Indonesia saja. Dengan kata lain
terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di
Indonesia pada dasarnya tidak akan dikenakan pajak berdasarkan UU Indonesia.
Namun demikian, Hukum Pajak Internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun
objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam
hal terdapat hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia.
       UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No.
17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa terhadap WP luar
negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia antara lain berupa bunga, royalti,
sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
Pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing
dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia.
       Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara
yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur
kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang
ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain.
Sesuai dengan asas yang dimaksud di muak, maka kedaulatan pemajakan sebagai
spesial dari gengsi kedaulatan negera dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu
negara untuk bertindak merdeka dalam lapangan pajak.


C. Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional
       Prof. Dr. Rochmat Soemito dalam bukunya “Hukum Pajak Indonesia,
menyebutkan bahwa ada bebarapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:
   1. Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing.
   2. Trakat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik
       secara bilateral maupun multilateral.
   3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak
       internasional.
       Sedangkan dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” karangan R. Santoso
Brotodihardjo, S.H. menyatakan bahwa sumber-sumber formal dari hukum pajak
internasional, yaitu:
   1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara
   2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang maksudnya
       tidak ditujukan kepada negara lain.
   3. Traktat-traktat (perjanjian) dengan negera lain, seperti:
       a. Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.
       b. Untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap orang-orang asing.
       c. Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan atau
           seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber pendapatan di
           negara asing.


D. Terjadinya Pajak Berganda Internasional
       Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada
hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum
antar dua negara atau lebih. Velkenbond memberikan pengertian bahwa pajak
berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih
saling menindih sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di
negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada
jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang terjadi tidak
semata-mata    disebabkan      karena   perbedaan   tarif   dari   negara-negara   yang
bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut
pajak atas objek dan subjek yang sama.
       Dari pengertian di atas jelas bahwa pajak berganda internasional akan timbul
karena atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari
satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenakan
pajak tersebut. Selanjutnya Prof. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa ada beberapa
sebab terjadinya pajak berganda internasional, yaitu:
   1. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negera, yang
       dapat terjadi karena:
       a. Domisili rangkap
       b. Kewarganegaraan rangkap
       c. Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan.
   2. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara.
   3. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal
       berdasarkan atas wold wide incom, sedangkan di negera domisili dikenakan
       pajak berdasarkan asas sumber.


E. Cara Penghindaran Pajak Berganda Internasional
       Ada dua cara untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu dengan
cara sebagai berikut:
   1. Cara Unilateral
       Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak
       berganda dalam UU suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas.
       Pengguanaan cara ini merupakan wujud kedaulatan suatu negara untuk
       mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu UU.
   2. Cara Bilateral atau Multilateral
       Cara Bilateral atau Multilateral dilakukan melalui suatu perundingan antar
       negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda.
       Perjanjian yang dilakukan secara bilateral oleh dua negara, sedangkan
       multelateral dilakukan oleh lebih dari dua negara, yang lebih dikenal dengan
       sebutan traktat atau tax treaty. Proses terjadinya perjanjian secara bilateral
       maupun multilateral tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena
       masing-masing negara mempunyai prinsip pemajakannya masing-masing
       sesuai dengan kedaulatan negaranya sendiri.


F. Perjanjian Dalam Pajak Berganda Internasional
       Perjanjian seperti ini kebanyakan masih berusia muda, dahulu hanya
dikenakan persetujuan persahabatan, persetujuan untuk menetap, persetujuan
dagangan dan peretujuan pelayanan yang kadang-kadang mencakup satu ketentuan
yang ada hubungannya dengan beberapa macam pajak yang kebanyakan
mencantumkan klausul tentang keharusan adanya perlakuan yang sama terhadap
penduduk atau penguasa dari negara-negara yang mengadakan persetujuan.
       Prosedur dari perjanjian kolektif ternyata sukar untuk dilaksanakan karena
bermacam-macam ragam, sistem dan asas perpajakan di berbagai negara, dan karena
lambannya prosedur perundingan untuk tidak berbicara tentang lambannya atau
resikonya pengukuhan oleh kepala negara-negara peserta perjanjian.
       Ketentuan-ketentuan penting yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian
pajak berganda secara singkat adalah sebagai berikut:
   1. Orang-orang yang dapat menikmati keuntungan dari perjanjian-perjanjian.
   2. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian.
   3. Sengketa internasional.
   4. arti tempa kediaman fiskal.


G. Kedudukan Hukum Perjanjian Perpajakan
       Bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian perpajakan yang diadakan
antara Indonesia dengan negara lain? Bila ditelusuri dasar hukum bisa diadakannya
perjanjian perpajakan antar negara, maka kita kembali pada konstitusi yaitu pasal 11
ayat (1) UUD 1945 beserta perubahannya. Mengacu pada dasar hukum tersebut, tentu
saja akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dengan
pertimbangan kepraktisan khusus dalam lalu lintas hukum internasional antara
Indonesia dengan negara-negara lain yang cukup intensif, maka tidak diperlukan lagi
persetujuan DPR tetapi cukup diberitahukan saja.
       Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kedudukan hukum perjanjian perpajakan adalah sama dengan UU Nasional
seperti UU tentang PPh. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan tidak lebih tinggi
dari UU Perpajakan Nasional.
                                   KESIMPULAN


       Hukum Pajak Internasional merupakan norma-norma yang mengatur
perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai subjek maupun objeknya. Dan
para ahli hukum pajak juga banyak memberikan definisi tentang hukum pajak
internasional salah satunya yaitu; Prof. Dr. P.J.A. Adriani, seorang ahli yang banyak
menulis buku tentang perpajakan.
       Kemudian sumber-sumber hukum pajak internasional terdiri dari:
   1. Hukum Pajak Nasional.
   2. Traktat
   3. Keputusan Hakim Nasional.
       Dan kedudukan Hukum Perjanjian Perpajakan adalah sama dengan UU
Nasional seperti UU tentang PPh, kedudukan hukum tax treaty tidak lebih tinggi dari
UU Perpajakan Nasional.
                             DAFTAR PUSTAKA



Brotodihardjo Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika
      Aditama

Ilyas B. Wirawan, dkk, 2007, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:178
posted:1/14/2012
language:
pages:9