sistem penyelenggaraan pemerintahan nkri sururi

							             OLEH:
  Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd

       DEPARTEMEN AGAMA
BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA
              2009
 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM


Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
         mampu memahami hal ihwal tentang
              penyelenggaraan negara RI
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu:
a. Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan
     negara.
b. Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih dan
     berwibawa.
c. Menjelaskan tata urut perundangan dan teknik
     penyusunannya.
d. Menjelaskan lembaga penyelenggara pemerintahan.
e. Menjelaskan hubungan presiden dengan lembaga negara
     lainnya.
f.   Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.
            PENDAHULUAN
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur
   negara mempunyai peranan yang sangat menentukan
     keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
    pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan
peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi
 yang diindikasikan dari sikap dan prilakunya yang penuh
 dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral
   dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung
  jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi
      perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk
     mewujudkan dan mendukung peranannya sebagai
    aparatur negara, seorang PNS wajib mengetahui dan
     memahami sistem penyelenggaraan negara dalam
               kesatuan Republik Indonesia.
        PENGERTIAN SISTEM
     PENYELENGARAAN NEGARA
 Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif dipimpin oleh
  presiden selaku kepala pemerintahan.
 Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan
  tanggung jawabnya ada pada presiden.
 Uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
  negara yang dijalankan oleh presiden sebagai pemegang
  kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45.
 Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara diperlukan
  untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang
  fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan
  pemerintahan negara.
AZAS SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
  Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
     bukan kekuasaan.
    Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum
     dasar) tidak bersipat absolut.
    Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat. Presiden
     dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.
    Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
     negara.
    Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR hanya
     boleh mengusulkan pemberhentian presiden.
    Menteri adalah pembantu presiden.
    Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
CIRI ADMINISTRASI NEGARA ABAD 21
   MENUJU GOOD GOVERNANCE
  Pemerintah lebih berperan sebagai penghasil dan
   penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
   ketimbang sebagai pengatur.
  Birokrasi yang besar yang menjangkau hampir seluruh
   aspek kehidupan individu dan masyarakat tersebar
   diseluruh peloksok negara.
     CIRI GOOD GOVERNANCE
 Partisipasi
 Aturan hukum
 Transparansi
 Ketanggapan
 Orientasi pada konsensus
 Kesetaraan
 Efesiensi dan efektifitas
AZAS UMUM PENYELENGGARAAN
         NEGARA
 Kepastian hukum
 Tertib penyelenggaraan negara
 Kepentingan umum
 Keterbukaan
 Proporsionalitas
 Akuntabilitas
   AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
           PEMERINTAH
1. Prinsip akuntabilitas:
 Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf
   instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi
   agar akuntabel.
 Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin
   penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan
   perundangan yang berlaku.
 Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan
   sasaran yang telah ditetapkan.
 Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil
   dan manfaat yang diperoleh.
 Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai
   katalisator perubahan manajemen instansi.
2. PERENCANAAN STRATEGIK INSTANSI
      PEMERINTAH MENCAKUP:

  Pernyataan visi, misi dan strategi
  Rumusan tujuan, sasaran dan uraian aktifitas
   organisasi.
  Uraian cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
     3.PENGUKURAN KINERJA
 Penetapan indikator kinerja
  Merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi kinerja
  melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data
  atau infomasi untuk menentukan pencapaian tingkat
  kinerja suatu kegiatan/program.
 Penetapan pencapaian kinerja
  Untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator
  kinerja pelaksanaan kegiatan dan kebijaksanaan yang
  telah ditetapkan.
        4. EVALUASI KINERJA
 Menghitung nilai pencapaian dari pelaksanaan
  perkegiatan.
 Menghitung pencapaian kinerja dari pelaksanaan
  program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan
  yang ada dalam setiap kegiatan.
      5. PELAPORAN AKUNTABILITAS
Prinsip:
 Prinsip pertanggungjawaban
  Harus cukup jelashal-hal yang dikendalikan oleh pihak yang
  melaporkan harus dapat dimengerti pembaca.
 Prinsip pengecualian
  Yang dilaporkan yang penting dan terdepan bagi pengembilan
  keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan
  seperti keberhasilan dan kegagalan, perbedaan realisasi dan
  target.
 Prinsip manfaat
  Yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya
  penyusunan.
   TATA URUTAN PERUNDANGAN
 UUD 1945
 Tap MPR
 Undang-Undang
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Keputusan Presiden (Kepres)
 Peraturan Daerah (Perda)
  TATA CARA PENGAJUAN RUU
 DPR memegang kekuasaan membentuk UU.
 Presiden berhak mengajukan RUU yang berisi latar
  belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin
  diwujudkan, pokok pikiran, jangkauan dan arah
  pembangunan.
 Pembentukan antar departemen dan lembaga.
 Konsultasi RUU.
 Penyampaian RUU kepada DPR.
 Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan UU.
FUNGSI PENYELENGARA NEGARA

 Melayani masyarakat
 Mengayomi masyarakat
 Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta
 masyarakat dalam pembangunan.
      PRINSIP PENDEKATAN FUNGSI
              PEMERINTAH
   Sebagai pengendali bukan pendayung.
   Berperan dalam pemberdayaan masyarakat dari pada melayani.
   Menciptakan iklim persaingan yang ketat
   Berorientasi pada misi bukan pada aturan pelaksanaan tugas
    yang kaku.
   Berorientasi pada hasil.
   Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan
    kepentingan birokrasi.
   Menerapkan prinsip perusahaan yaitu memperoleh ketimbang
    mengeluarkan.
   Mempunyai daya tanggap dan mampu mengantisipasi
    tantangan yang terjadi.
   Berorientasi pada pelayanan dalam memenuhi tuntutan
    masyarakat.
    KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
 Menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan makro.
 Menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib
    dilaksanakan oleh daerah.
   Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan tata ruang.
   Menyusun rencanan nasional secara makro
   Membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.
   Menetapkan pedoman pengelolaa SDA.
   Mengatur peneratapan perjanjian internasional.
   Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah.
   Mengatur pelaksanaan ekspor impor dan karantina barang.
   Menanggulangi wabah yang bersipat nasional.
   Menetapkan sistem lembaga perekonomian negara.
     KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
 Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersipat
    lintas kabupaten/kota.
   Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan
    kabupaten/kota.
   Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan
    kepada gubernur.
   Kewenangan melaksanakan fungsi pelayanan umum,
    pengaturan dan pembangunan yang bersipat lintas
    kabupaten/kota.
   Kewenangan melaksanakan tugas yang dilakukan
    kabupaten/kota yang merugikan kabupaten/kota lainnya.
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

 Kewenangan selain kewenangan pemerintah pusat.
 Kewenangan wajib seperti pekerjaan umum,
 kesehatan, pendidikan, perhubungan, perindustrian,
 perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
 pertanian, koperasi dan tenaga kerja.
       LEMBAGA PENYELENGGARA
         NEGARA TINGKAT PUSAT
 DEPARTEMEN
 Fungsinya:
 a. Pelancaran pelaksanaan serta pembinaan dibidangnya.
 b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta
     pelayanan administrasi departemen.
 c. Penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan
     dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung
     kebijakan dibidangnya.
 d. Pelaksanaan pengawasan fungsional.
            MENTERI KOORDINATOR
 Fungsi:
 a.   Pengkoordinasian para menteri negara.
 b.   Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam
      penyiapan kebijakan pemerintah.
 c.   Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan
      kegiatan.
 d.   Penyusunan laporan hasil evaluasi.
             MENTERI NEGARA
 Fungsi:
 a.   Perumusan kebijakan pemerintah dalam bidangnya.
 b.   Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan
      penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi.
 c.   Peningkatan peran serta masyarakat dibidangnya.
 d.   Pengkoordinasian kegiatan di bidangnya.
 e.   Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan.
 f.   Pelaksanaan tugas lain sebagaimana tersebut dalam
      peraturan perundangan.
      TENTARA NASIONAL INDONESIA
 Tugas:
 a.   Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan
      negara.
 b.   Menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI
      serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
      darah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun
      luar negeri.
 c.   Menyelenggarakan wajib militer bagi setiap warga
      negara yang diatur dengan undang-undang.
 d.   Membantu penyelenggaraan tugas kemanusiaan.
 e.   Memberikan bantuan kepada POLRI dalam tugas keamanan.
           KEPOLISIAN NEGARA
 Tugas:
 a.   Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan
      dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,
      memberikan pengayoman dan pelayanan kepada
      masyarakat.
 b.   Dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada
      TNI yang diatur dengan undang-undang.
 c.   Turut aktif dalam tugas penanggulangan kejahatan
      internasional.
 d.   Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian
      dunia.
  LEMBAGA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH
 Sekretariat daerah
 Dinas daerah
 Lembaga teknis daerah
 Kecamatan
 Desa
 Instansi vertikal
DISKUSI KELOMPOK
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR
 Presiden dan wakilnya dilantik MPR
 Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden
  selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR
  menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil
  presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
 Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan oleh MPR
  sebelum habis masa jabatannya, atas usul DPR dan
  disetujui Mahkamah Konstitusi.
 Sebelum memangku jabatannya, presiden disumpah
  dihadapan anggota MPR.
    HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR
 Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan presiden tidak dapat
    membubarkan DPR.
   DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi anggaran.
   Sebelum masa jabatan presiden dan wakilnya berakhir, DPR dapat
    mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR setelah disetujui
    Mahkamah Konstitusi.
   Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakilnya bersumpah
    didepan anggota DPR dan MPR.
   DPR bersama presiden menjalankan fungsi legislatif.
   Presiden dengan persetujuan DPR menyetakan perang, perdamaian dan
    perjanjian dengan negara lain.
   Presiden mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan
    pertimbangan DPR.
   Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD

 DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
    undang-undang sepanjang menyangkut daerah,
   pengelolaan sumber daya ekonomi daerah lainnya,
   pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK

 BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran
  pendapatan dan belanja negara.
 Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh
  DPR
 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA

 MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada
  presiden baik diminta maupun tidak diminta.
 MA memberikan nasehat hukum kepada presiden untuk
  memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
 MA mempunyai wewenang untuk menguji secara material
  hanya terhadap peraturan perundangan dibawah UU.
 Hakim agung ditetapkan oleh presiden dari calon yang
  diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
   MAHKAMAH KONSTITUSI
 Mahkamah Konsitusi memberikan putusan atas
  pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh
  Presiden dan wakilnya menurut UUD.
 Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi
  ditetapkan oleh presiden.
     HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
          BANK INDONESIA
 BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
 Atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar
  negeri, menatausahakan serta menyelesaikan penagihan dan
  kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negari.
 Pemerintah wajib menerima pendapat BI dalam membahas
  ekonomi, perbankan dan keuangan.
 Dalam menerbitkan surat berharga, pemerintah wajib
  berkonsultasi dengan BI.
 Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan presiden.
PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
 Perencanaan:
 a.   Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsekwen.
 b.   Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat.
 c.   Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
      sehari-hari.
 d.   Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan tentram.
 e.   Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin
      tegaknya supremasi hukum.
 f.   Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian,
      dinamis, kreatif dan tahan terhadap globalisasi.
 g.   Terwujudnya otonomi daerah.
 h.   Terwujudnya kesejahteraan rakyat.
          PRINSIP PENGORGANISASIAN
   Pembagian habis tugas
   Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas
   Fungsionalisasi
   Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
   Kontinuitas
   Lini dan staf
   Kesederhanaan
   Fleksibilitas
   Pendelagasian wewenang yang jelas
   Pengelompokan yang homogen
   Jenjang pengendalian
   Akordion (dapat diperluas dan dipersempit)
          PEDOMAN KOORDINASI
 Dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan.
 Perlu ditentuka secara jelas, siapa yang secara fungsional
  berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah.
 Pejabat yang bertanggungjawab memprakarsai koordinasi
 Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas.
 Perlu dirumuskan progam kerja organisasi secara jelas.
 Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan
  koordinasi.
     MANFAAT PENGAWASAN
 Menghentikan atau meniadakan kesalahan,
  penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,
  hambatan dan ketidaktertiban.
 Mencegah terulangnya kembali kesalahan,
  penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,
  hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
 Mencari cara-cara yang lebih baikatau membina yang
  telah baik untuk mencapai tujuan dan malaksanakan
  tugas-tugas organisasi.
         DISKUSI KELOMPOK
 Tema            : Presiden
                    Kepolisian
                    Duta besar
 Diskusikan      :
  1. Sebutkan dua masalah yang sering dihadapinya.
  2. Apa faktor penyebabnya.
  3. Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan.
  4. Bagaimana solusinya