otonomi khusus aceh

Document Sample
otonomi khusus aceh Powered By Docstoc
					                                        BAB I
                                    PENDAHULUAN



A. Latar Belakang


             Otonomi daerah merupakan hal yang sangat menarik bila kita amati

    perkembangannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena sejak para

    pendiri negara (founding leaders) menyusun format negara, konsep otonomi

    daerah telah diakomodasikan di dalam UUD (droit constitutionnel), khususnya

    Pasal 18 UUD 1945 dengan dilakukannya pembagian daerah Indonesia atas

    daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan

    dengan     undang-undang,       dengan     memandang        dan    mengingati      dasar

    permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam

    daerah-daerah yang bersifat istimewa. 1

             Konsep otonomi daerah yang dianut, memberikan konsekuensi logis

    dilakukannya distribusi atau pemencaran kekuasaan kepada pemerintah daerah

    bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Distribusi atau pemencaran

    kekuasaan dilakukan melalui 3 (tiga) asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi,

    dan tugas pembantuan (medebewind).

             Asas desentralisasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian dari tugas dan

    wewenang urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga


      1
         UUD 1945 sebelum perubahan. Setelah perubahan menjadi 7 ayat ditambah dua Pasal baru
yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B.




                                                                  Universitas Sumatera Utara
timbul hubungan fungsi dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap

dilaksanakan oleh pemerintah pusat,     dan ada tugas dan wewenang tertentu

dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan

wewenang dari pusat kepada daerah. Berdasarkan asas dekonsentrasi, terjadi

pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada

bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti halnya

pelimpahan kekuasaan pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

dan perangkat pusat di daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan

(medebewind) adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah

kepada daerah dan desa, serta penugasan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya

kepada yang memberi tugas.

         Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, dalam perkembangannya

tidak saja membawa dampak terhadap distribusi kekuasaan, tetapi juga

menimbulkan adanya bentuk-bentuk otonomi, dengan diberlakukannya otonomi

khusus dan otonomi istimewa pada daerah-daerah tertentu. Hal ini sejalan dengan

amanah konstitusi, khususnya Pasal 18B UUD 1945, dengan adanya pengakuan

dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2



  2
      Amandemen ke-dua UUD 1945.




                                                        Universitas Sumatera Utara
         Otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pada awal

kemerdekaan dilakukan melalui 2 (dua) bentuk otonomi sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 UUD 1945, yaitu otonomi umum dan otonomi istimewa. Sejalan

dengan      bergulirnya   era   reformasi   yang   membawa   dampak    terhadap

perkembangan pemerintahan di Indonesia, melalui amandemen UUD 1945 diatur

3 (tiga) bentuk otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu

otonomi umum, otonomi istimewa dan otonomi khusus.

         Perumusan kebijakan otonomi khusus dan otonomi istimewa dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada dasarnya dilandasi pemikiran

terhadap faktor sejarah dan heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik

kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya, juga sebagai sarana pencegah konflik

disintegrasi bangsa, sehingga kekhususan atau keistimewaan di rasa perlu

dialirkan    kepada daerah-daerah tertentu melalui pemberian otonomi untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

         Diberlakukannya bentuk-bentuk otonomi memberikan warna yang

berbeda dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan

diberikannya kewenangan-kewenangan khusus atau kewenangan-kewenangan

istimewa kepada suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah yang lainnya,

seperti halnya otonomi khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

         Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006, merupakan suatu kebijakan yang bernilai



                                                        Universitas Sumatera Utara
    strategis dalam rangka peningkatan pelayanan publik (public sevice), dan

    akselerasi pembangunan (acseleration development), serta pemberdayaan

    (empowerment) seluruh masyarakat di Provinsi Aceh dengan peluang

    kemandirian yang lebih terbuka dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada.

            Tujuan diberikannya otonomi khusus kepada Pemerintahan Aceh dan

    Pemerintahan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan,

    penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, percepatan

    pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

    itu, otonomi khusus pada dasarnya bukanlah hanya sekedar hak, tetapi juga

    merupakan kewajiban konstitusional bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah

    Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. 3

            Pemberian otonomi khusus Provinsi Aceh melewati jalan yang panjang

    dan berliku. Mengutip kata-kata Agus Sumule:

            Disebut sebagai perjuangan “melawan arus” dalam bingkai NKRI,
            memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan bagi pemerintah pusat
            maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus
            (special autonomy) atau kerap disebut “asymmetris decentralization”,
            dimana diberikannya kewenangan yang besar di bidang politik, ekonomi,
            dan sosial budaya kepada daerah merupakan barang baru dalam sejarah
            ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah. 4

            Eksistensi otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan begitu urgen

    dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam negara yang menganut


       3
          Tursandi Alwi, Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Majalah
Aceh Economic Review, Edisi-VI, Agustus 2006, hlm. 12
        4
          Yohanis Anton Raharusun, Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, (Jakarta : Konstitusi
Press, 2009), hlm.186




                                                                   Universitas Sumatera Utara
sistem negara kesatuan, seperti halnya negara Indonesia. Penyelenggaraan

otonomi daerah melalui asas desentralisasi dilakukan melalui 3 (tiga) instrumen

utama, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi

fiskal. Desentralisasi politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai

medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat

akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai

terwujudnya civil society. Desentralisasi administratif akan memposisikan

pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi

untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien dan

ekonomis. Sedangkan desentralisasi fiskal akan memposisikan pemerintah daerah

sebagai pendukung ketahanan dan kestabilan ekonomi bangsa, dimana ketahanan

dan kestabilan ekonomi daerah akan berkontribusi terhadap ketahanan dan

kestabilan ekonomi secara nasional.

       Perumusan kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi

daerah, pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah kekurangan

pendapatan, mengatasi eksternalitas dan melakukan redistribusi pendapatan

nasional, serta menstabilkan ekonomi makro diseluruh daerah demi tercapainya

penguatan dan stabilitas ekonomi secara nasional. Adanya desentralisasi fiskal

dalam penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan hak bagi pemerintah

daerah untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan, berupa:

a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan
   pemerintahan yang di serahkan;
b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah;



                                                           Universitas Sumatera Utara
    c. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang
       berada di daerah dan dana perimbangan;
    d. Hak mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan. 5

            Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah             di Indonesia

    diakomodasikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

    tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

    dengan diberikannya sumber-sumber keuangan kepada daerah berupa pendapatan

    daerah dan pembiayaan agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat

    berjalan secara efektif dan optimal. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan

    asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan

    sumber pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun

    sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

    dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

            Penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi khususnya

    berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, juga dilandasi adanya

    desentralisasi fiskal melalui pemberian kewenangan untuk mengelola, mengatur

    dan memanfaatkan keuangan daerah dari sumber-sumber pendapatan dan

    pembiayaan. Namun terdapat perbedaan sumber-sumber pendapatan sebagaimana

    di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan diberikannya

    Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus

    dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

       5
        Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta :
PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm.838




                                                                  Universitas Sumatera Utara
          Dana pelaksanaan atas penyelenggaraan otonomi khusus yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Aceh, pada dasarnya ditujukan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Oleh karena itu,

untuk keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum (public

interest) tersebut, dibutuhkan manajemen publik (public management) yang

dijalankan oleh lembaga atau jabatan-jabatan resmi secara tersistem dan terarah. 6

          Dalam konteks manajemen itu harus berjalan semua fungsi-fungsi atau
          cabang-cabang manajemen, yaitu:
          1) Fungsi perencanaan (planning).
          2) Fungsi organisasi (organizing).
          3) Fungsi Pergerakan (actuating).
          4) Fungsi Pengawasan dan pengendalian (controlling).
          5) Fungsi Pembiayaan (budgeting).
          6) Fungsi Koordinasi (coordinating) dan lain-lain sebagaimana dijumpai
             dalam teori manajemen. 7

          Dana otonomi khusus berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaannya diadministrasikan pada

Pemerintah Provinsi Aceh dengan pengaturan lebih lanjut melalui Qanun Aceh.

Menindaklanjuti amanah tersebut, oleh Pemerintah Aceh dibentuk Qanun Aceh

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi

Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang berisi

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban

dan Pelaporan, dengan sistem pengelolaan secara sentralisasi oleh Provinsi Aceh.




   6
       M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm 1.
   7
       Ibid, hlm.2




                                                                   Universitas Sumatera Utara
       Keuangan daerah (termasuk dana otonomi khusus) pada dasarnya harus

dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis,

efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel

dengan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat sejalan

dengan prinsip-prinsip Good Governance.

       Bila ditinjau pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan

otonomi khusus di Provinsi Aceh, dalam implementasinya tidak berjalan dengan

efektif. Hal tersebut mendapat kritikan dari seluruh Pemerintah Kabupaten dan

Kota di Aceh. Tidak efektifnya pengelolaan dana otonomi khusus dapat dilihat

dari realisasi pelaksanaannya, dimana realisasi pelaksanaan dana otonomi khusus

Provinsi Aceh pada tahun 2008 hanya terserap sebesar 37,68%, sedangkan pada

tahun 2009 bahkan lebih buruk dari tahun 2008, dengan realisasi pelaksanaan

hanya sebesar 17,90%. Selain itu, proses transparansi yang tidak berjalan dengan

baik dalam pengelolaan dana otonomi khusus, semakin memperburuk potret

pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Transparansi keuangan dan

keterbukaan akses sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan guna

menciptakan pengawasan yang optimal oleh lembaga pengawas dan mendorong

partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan

daerah agar penggunaannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya (money

follows function).




                                                        Universitas Sumatera Utara
         Penyelenggaraan otonomi khusus dan pengelolaan dana otonomi khusus

  dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-

  Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan hal yang

  sangat menarik untuk diteliti guna mengetahui keberadaan otonomi khusus

  Provinsi Aceh dalam sistem otonomi di Indonesia dan pengelolaan dana otonomi

  khusus dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, khususnya dari sisi

  efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang sejalan dengan prinsip-

  prinsip Good Governance.

         Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis secara

  yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-

  Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



B. Permasalahan


         Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat

  dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

  1. Bagaimanakah keberadaan otonomi khusus Provinsi Aceh dalam sistem

     otonomi di Indonesia?

  2. Bagaimanakah pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan otonomi

     khusus di Provinsi Aceh?

  3. Bagaimanakah efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana otonomi

     khusus di Provinsi Aceh?




                                                          Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penelitian


          Terkait dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan,

   maka tujuan yang dianggap relevan dalam penelitian tesis ini adalah :

   1. Untuk mengetahui keberadaan otonomi khusus Provinsi Aceh dalam sistem

      otonomi di Indonesia.

   2. Untuk mengetahui pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan

      otonomi khusus di Provinsi Aceh.

   3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan transparansi dijalankan dalam

      pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh.


D. Manfaat Penelitian


          Terjawabnya      permasalahan dan     tercapainya      tujuan,   diharapkan

   membawa sejumlah manfaat baik dalam tataran akademis maupun tataran praktis:

   1. Secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan,

      khususnya ilmu hukum, lebih khusus lagi berkaitan dengan otonomi khusus.

   2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi:

      a. Pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

      b. Didapatkan sistem pengelolaan yang terpadu dan terarah terhadap dana

          otonomi khusus di Provinsi Aceh.

      c. Efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus di

          Provinsi Aceh.



                                                              Universitas Sumatera Utara
E. Keaslian Penelitian


          Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan

   diperpustakaan Universitas Sumatera Utara, penelitian ini yang mengangkat judul

   Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh

   berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

   belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama. Oleh

   karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan

   keasliannya dapat saya pertanggungjawabkan.



F. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual


1. Kerangka Teori


   A. Teori Desentralisasi


             Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu

      “de” yang berarti lepas dan “centrum” yang berarti pusat. Dengan demikian,

      desentralisasi dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat. Dari sudut

      ketatanagaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan




                                                            Universitas Sumatera Utara
          kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah untuk mengatur dan

          mengurus rumah tangganya sendiri. 8

                 Menurut Webster:
                 to desentralize means to devide and distribute, as governmental
                 administration, to withdraw from the centre or of concentration
                 (Desentralisasi berarti membagi dan mendisribusikan, misalnya
                 administrasi pemerintah, mengeluarkan dari pusat sebagai tempat
                 konsentrasi kekuasaan). 9

                 Lain lagi yang dinyatakan Abdy Yuhana:
                 Desentralisasi itu adalah proses dari tindakan memencarkan kekuasaan
                 atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan atau pejabat. Dalam
                 kaitannya dengan pemerintahan otonom, desentralisasi hanya
                 mencakup pemencaran kekuasaan dibidang otonomi. Sehingga dengan
                 demikian, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk
                 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata
                 dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh
                 satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk
                 satuan territorial maupun fungsional. 10

                 Desentralisasi pada dasarnya mengandung 2 (dua) elemen pokok,

          yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum

          dari pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus bagian dari urusan

          pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan

          berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan

          aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya daerah yang

          bersifat negara yang dapat mendorong lahirnya negara. 11


      8
         Victor M. Situmorang & Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan dii
Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983), hlm. 40.
      9
        Ibid. hlm. 43.
      10
         Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945, (Bandung :
Fokus Media, 2009), hlm.12
      11
         Yohanis Anton Raharusun, op.cit, hlm.76




                                                                 Universitas Sumatera Utara
       Shabir Cheema dan Rondineli menyampaikan 14 (empat belas) alasan

yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yaitu:

1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi
   keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan
   mendelegasikan sejumlah kewenangan terutama dalam perencanaan
   pembangunan, kepada pejabat daerah yang bekerja dilapangan dan tahu
   betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi, maka
   perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan di daerah yang
   bersifat heterogen.
2) Desentralisasi dapat mendorong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur
   yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah,
   maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan
   masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat
   antara pejabat dan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah
   pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan
   demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih
   realistik dari pemerintah.
4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadi “penetrasi” yang lebih baik dari
   pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari
   pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh
   masyarakat setempat atau dihambat oleh elit politik lokal, dan di mana
   dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.
5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai
   kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan
   yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan
   sumber daya dan investasi pemerintah.
6) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga
   privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka
   untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh Departemen
   yang ada di pusat.
7) Desentralisasi dapat meningkatkan efesiensi pemerintahan di pusat dengan
   tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas karena hal itu dapat
   diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian, pejabat di pusat
   dapat menggunakan waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi
   dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.
8) Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur di mana berbagai
   departemen di pusat dapat dikoordinasikan secara efektif bersama pejabat
   daerah dan sejumlah NGO diberbagai daerah. Provinsi, Kabupaten dan
   Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program
   pemerintah.



                                                          Universitas Sumatera Utara
     9) Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna
         melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
         implementasi program. Struktur seperti ini dapat merupakan wahana bagi
         pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing-masing daerah,
         kemudian secara bersama-sama menyampaikannya kepada pemerintah.
     10) Dengan menyediakan modal alternatif cara pembuatan kebijakan,
         desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas
         berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang sering kali tidak
         simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif
         terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
     11) Desentralisasi dapat mengantarkan administrasi pemerintahan yang mudah
         disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah Daerah dapat memiliki
         peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan
         yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada
         seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dijadikan
         contoh oleh daerah lain.
     12) Desentralisasi perencanaan dan fungsi managemen dapat memungkinkan
         pemimpin di daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara
         efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah
         yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek
         pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di
         pusat.
     13) Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional
         dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di
         daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan
         kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan
         kepentingan mereka dalam memelihara sistem politik.
     14) Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan Pemerintah Pusat dan
         Daerah ketingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena itu tidak
         lagi menjadi beban Pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada
         daerah. 12

             Menurut       kelaziman,      desentralisasi   dalam   penyelenggaraan

     pemerintahan dapat dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu:

     a. Dekonsentrasi (deconcentratie) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat

         perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna


12
     Yohanis Anton Raharusun, op.cit, hlm.115




                                                             Universitas Sumatera Utara
         melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan,

         misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang Menteri kepada

         Gubernur, dan dari Gubernur kepada Residen (sekarang Bupati/Walikota)

         dan seterusnya. Dalam desentralisasi semacam ini rakyat tidak dibawa-

         bawa.

     b. Desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik yaitu pelimpahan

         kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah

         otonom di dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi politik ini, rakyat

         dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di

         dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. 13

             Lebih lanjut desentralisasi ketatanegaraan dapat dibagi lagi dalam 2

     (dua) jenis, yaitu:

     a. Desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie) yaitu, pelimpahan

         kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-

         masing.

     b. Desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie) yaitu, pelimpahan

         kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa

         kepentingan tertentu. Didalam desentralisasi semacam ini dikehendaki

         agar    kepentingan-kepentingan       tertentu    tadi    diselenggarakan   oleh

         golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. 14


13
     Kusumahatmaja (1979:14) dikutip oleh Raharusun, Yohanis Anton, Ibid, hlm.110
14
     Ibid, hlm 117




                                                                  Universitas Sumatera Utara
                The Liang Gie memberikan analisisnya:
                Dianutnya konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
                daerah didasarkan hal-hal sebagai berikut:
                a. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dianggap sebagai
                   permainan kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah
                   penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya
                   dapat menimbulkan tirani.
                b. Dalam bidang penyelenggaraan, desentralisasi dianggap sebagai
                   tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam
                   pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak demokrasi.
                c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan
                   pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu
                   pemerintahan yang efesien. Apa yang dianggap lebih utama untuk
                   diurus oleh pemerintahan setempat pengurusannya diserahkan
                   kepada daerah, sedangkan hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat
                   tetap diurus oleh pemerintah pusat. 15

                Hakikat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan adalah merupakan

        refleksi   dan    peyerahan      manajemen pemerintahan            (a transfer of

        management) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

        Penyerahan manajemen pemerintahan tersebut, diharapkan dapat membuka

        peluang kemandirian bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai

        dengan potensi yang dimiliki.

                Secara konseptual, kebijakan otonomi daerah merupakan sistem

        pemerintahan yang lebih menghargai partisipasi, kemandirian, kesejahteraan

        sosial, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep desentralisasi ini

        sesungguhnya lebih menjamin penegakan prinsip demokrasi yang menunjang

        pluralis, transparansi, akuntabilitas dan berbasis kemampuan lokal. 16


      15
         The Liang Gie dikutip oleh Yohanis Anton Raharusun, lok.cit, hlm.110
      16
          Dodi Riyadmadji, Otonomi Khusus Bali : Apakah mendesak, Jurnal Otonomi Daerah, Vol.
VII, Agustus-September 2007, hlm. 58




                                                                  Universitas Sumatera Utara
                   Menurut Tocqueville, suatu pemerintahan merdeka yang tidak

          membangun institusi pemerintahan ditingkat daerah adalah pemerintahan

          yang sebenarnya tidak membangun kedaulatan rakyat (demokrasi) karena

          didalamnya tidak ada semangat kebebasan.17

                   Salah satu karakter yang menonjol dari negara demokrasi menurut

          Rienow adalah adanya kebebasan sehingga adanya institusi pemerintahan di

          tingkat daerah itu memiliki 2 (dua) makna, yaitu:

          a. Supaya ada kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai

              kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka.

          b. Agar terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan programnya

              sendiri bagi setiap komunitas yang memiliki tuntutan yang beragam. 18

                   Menurut Bourjol & Bodrat:
                   Pemerintahan Daerah adalah organisasi yang dikendalikan oleh wakil-
                   wakil rakyat terpilih dalam suatu komunitas swakelola dari
                   sekelompok penduduk dalam suatu wilayah. Ide dasar tentang
                   Pemerintahan Daerah merupakan suatu pengelompokan alamiah dari
                   penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan
                   kolektif yang dekat dan memiliki minat dan perhatian yang bermacam-
                   macam. 19

                   Eksistensi otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan begitu urgen

          dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam negara yang

          menganut sistem negara kesatuan, seperti halnya negara Indonesia yang



      17
           Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta : Gama Media, 2002),
hlm.186
      18
           Ibid, hlm.186
      19
           J. Kaloh, op.cit, hlm.9




                                                               Universitas Sumatera Utara
mempunyai wilayah yang sangat luas dengan heterogenitas masyarakatnya,

baik ditinjau dari sudut etnis, agama, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

       Selain heterogenitas, disetiap wilayah (daerah) memiliki sumber-

sumber daya alam yang beragam. Dengan heterogenitas dan sumber-sumber

daya alam yang beragam tersebut, alangkah naifnya jika segala sesuatunya

harus diatur oleh pusat. Oleh sebab itu, diperlukan penyerahan kewenangan

kepada daerah yang dalam ilmu pemerintahan disebut desentralisasi dan

dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

       Pelaksanaan    desentralisasi   dan   otonomi    daerah   menimbulkan

konsekuensi yang mengharuskan adanya hubungan antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah dalam suatu konsep yang utuh, terutama

menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan, hubungan keuangan,

hubungan pengawasan, serta cara menyusun dan menyelenggarakan

organisasi pemerintahan daerah. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah

secara tegas dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat

(1) dengan adanya pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi lagi atas

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

       Hal tersebut menunjukkan ataupun menggambarkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada desentralisasi territorial

(territoriale decentralisatie) dengan pembagian kekuasaan (scheilding van



                                                       Universitas Sumatera Utara
machten) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan negara antara Pusat

dengan satuan pemerintahan otonomi yang lebih rendah (Provinsi, Kabupaten,

dan Kota).

       Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Indonesia dilakukan melalui 3 (tiga) instrument utama, yaitu desentralisasi

politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi

politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan

politik bagi masyarakat di daerah dan secara agregat akan berkontribusi pada

pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya civil society.

Desentralisasi administratif akan memposisikan pemerintah daerah sebagai

unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan

pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien dan ekonomis.

Sedangkan desentralisasi fiskal akan memposisikan pemerintah daerah

sebagai pendukung ketahanan dan kestabilan ekonomi nasional. Ketahanan

dan kestabilan ekonomi di daerah-daerah akan berkontribusi terhadap

ketahanan dan kestabilan ekonomi secara nasional.

       Gagasan dasar desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas

pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga tugas-tugas itu akan




                                                      Universitas Sumatera Utara
       lebih dekat kepada masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah akan

       dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin. 20

               Menurut Bahl dan Linn:
               Ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai pentingnya
               desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat
               pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat kepada
               masyarakat, maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan
               masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan
               pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang lebih kuat akan
               menunjang pembangunan bangsa, karena masyarakat lebih mudah
               mengidentifikasi dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah
               pusat. Apabila tanggung jawab mengenai perpajakan, kebijakan
               keuangan, dan layanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah,
               maka pemerintah daerah akan saling bersaing untuk melakukan yang
               terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan memperbaiki
               pembangunan bangsa. Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya
               akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih
               tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang
               tumbuh cepat jika dibanding pemerintah pusat. Dalam memobilisasi
               sumber daya, pemerintah pusat biasanya terkendala oleh kondisi
               geografis dan rentang kendali. Oleh sebab itu, apabila pemerintah
               daerah diberi tanggung jawab yang lebih besar maka mobilisasi
               sumber daya akan dapat dilakukan dengan lebih baik. 21

               Dibanyak negara, terutama yang memiliki beragam etnis dengan

       potensi sumber daya yang tidak merata, desentralisasi fiskal lebih banyak

       mengandung tujuan politis ketimbang efesiensi dan pemerataan. Daerah-

       daerah yang kaya sumber daya alam akan memilih memisahkan diri jika tidak

       diperbolehkan untuk menikmati penerimaan dari sumber daya alam di

       wilayahnya. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal dapat dijadikan instrumen

       memelihara kesatuan wilayah dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa.
      20
          Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974 –
2004, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 5
       21
          Bahl dan Linn, Urban Public Finance in Developing Countries, p. 386




                                                                 Universitas Sumatera Utara
                Pada umumnya desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai penyerahan

        urusan fiskal ke bawah, dimana jenjang pemerintahan yang lebih tinggi

        menyerahkan sebagian kewenangannya mengenai anggaran dan keputusan-

        keputusan finansial kepada jenjang yang lebih rendah. 22                     Kebijakan

        desentralisasi fiskal pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah

        kekurangan pendapatan, mengatasi eksternalitas dan melakukan redistribusi

        pendapatan nasional, serta menstabilkan ekonomi makro diseluruh daerah

        demi tercapainya penguatan dan stabilitas ekonomi secara nasional.

                Menurut Ebel:
                Desentralisasi fiskal terkait dengan masalah pembagian peran dan
                tanggung jawab antar jenjang pemerintahan, transper antar jenjang
                pemerintahan, penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan
                sistem pelayanan publik di daerah, swastanisasi perusahaan milik
                pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintahan
                daerah, dan penyediaan jaringan pengaman nasional). 23

                Islam berpendapat:
                Perlunya penerapan multi-instrumen dalam desentralisasi fiskal, mulai
                dari pemberian subsidi untuk pemerataan, kerangka pinjaman daerah,
                basis pajak daerah yang non-distortif, peningkatan kemampuan daerah
                dan akuntabilitas demokratis di tingkat daerah. Hal ini didasarkan pada
                kenyataan bahwa kebanyakan kebijakan desentralisasi punya tujuan
                jamak (multi objective), sehingga tujuannya tidak sekedar untuk
                efesiensi dan ketahanan fiskal tetapi juga untuk mengatasi
                ketimpangan antar daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintah
                daerah, peningkatan kemampuan daerah serta mengurangi kendala
                bagi lingkungan bisnis yang kompetitif. 24


       22
          James Manor, The Political Economy of Demokratic Desentralisation (Washington: Word
Bank, IBRD, 1999), P.6. Dikutip Wahyudi Kumorotomo, Op.cit, hal. 11
       23
          Wahyudi Kumorotomo, Opcit, hal. 7
       24
          Inayatul Islam, Making Desentralisation Work: Reaping the Reward and Managing the Risks
(UNSFIR Working Paper, 1999), Dikutip Wahyudi Kumorotomo, Op.cit, hal. 12




                                                                     Universitas Sumatera Utara
    B. Teori Pengelolaan Keuangan


                Negara merupakan suatu organisasi unik, yang memiliki otoritas

        bersifat memaksa diatas subyek hukum pribadi yang menjadi warga

        negaranya. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu organisasi yang

        teratur, negara harus memiliki harta kekayaan yang berasal dari penerimaan

        negara untuk dipergunakan membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan

        dan penyelenggaraan negara tersebut.

                Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari

        anggaran keuangan yang harus dikelola dengan baik secara berimbang dan

        dinamis. Berimbang dalam arti jumlah keseluruhan pengeluaran yang

        dilakukan, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan selalu

        sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan yang didapatkan. Dinamis

        berarti dalam hal penerimaan lebih rendah dari apa yang telah direncanakan,

        maka pengeluaran-pengeluaran harus disesuaikan agar tetap terjaga

        keseimbangannya.

                Gunawan Widjaja menyatakan:
                Tidak ada suatu bentuk pengurusan, pengelolaan, dan penyelenggaraan
                negara yang tidak memerlukan biaya, yang dapat diselenggarakan
                dengan percuma. Oleh karena itu untuk melakukan tugasnya tersebut,
                para pengurus ataupun penyelenggara negara harus mencari sumber
                pembiayaan, melakukan pengelolaan atas pendapatan tersebut, dan
                selanjutnya mendistribusikannya untuk kepentingan seluruh rakyat. 25



      25
          Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, (Jakarta : PT. Grafindo Persada,
2002), hlm.3




                                                                   Universitas Sumatera Utara
               Menurut D’Audiffert:
               Pengelolaan keuangan negara sangat besar pengaruhnya terhadap
               nasib suatu bangsa, karena suatu negara dapat menjadi negara yang
               kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau
               menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.
               Seorang negarawan yang ulung tidak akan mencapai prestasi yang
               sempurna dalam mewujudkan buah pikirannya jika tidak dapat
               mengatur dan mengurus keuangan negara berdasarkan cara-cara yang
               sehat dan terutama ditujukan kearah melindungi dan mengembangkan
               kepentingan dan harta benda masyarakat atas dasar kecakapan dan
               pandangan yang bijaksana. 26

               Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan

       pemerintahan, oleh pemerintah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

       2003 tentang Keuangan Negara, dimana pengelolaan keuangan dilakukan

       dalam keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

       penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Untuk

       mensinergikan tata kelola keuangan Pusat dan Daerah, oleh Pemerintah

       dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

       Keuangan Daerah.

               Keuangan negara/daerah, pada dasarnya harus dikelola secara tertib,

       taat   peraturan   perundang-undangan,     efektif,   efesien,   ekonomis,   dan

       bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan

       manfaat bagi masyarakat yang tersusun dalam suatu dokumen APBN/APBD

       agar setiap transaksi keuangan baik masuk maupun keluar dilakukan secara

       transparan dan akuntabel.

      26
          Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu
Tinjauan Yuridis, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986), hlm.7




                                                               Universitas Sumatera Utara
       Pengelolaan anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat

pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari pengelolaan

anggaran tersebut, maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah dapat berfungsi sebagai:

1. Fungsi perencanaan, dimana dalam perencanaan APBD adalah penentuan

   tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah

   disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi

   yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai.

2. Fungsi    koordinasi,     dimana   anggaran    berfungsi    sebagai    alat

   mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang

   ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya

   tujuan yang diharapkan.

3. Fungsi komunikasi, jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien

   maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian

   informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan,

   pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi.

4. Fungsi motivasi, dimana anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk

   memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang

   diberikan untuk mencapai tujuan.

5. Fungsi pengendalian dan evaluasi, dimana anggaran dapat berfungsi

   sebagai alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan



                                                     Universitas Sumatera Utara
          antara     rencana   dengan   pelaksanaan   sehingga   dapat   ditentukan

          penyimpangan yang timbul, dan penyimpangan tersebut sebagai dasar

          evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik

          pada masa yang datang. 27

              Arifin P.Soeria Atmadja mengemukakan:
              Anggaran negara sebagai obyek hubungan-hubungan hukum yang
              istimewa (bijzondere rechsbetrekking), yang dapat memungkinkan
              para pejabat (otorisator, ordonator, dan bendaharawan) berdasarkan
              wewenangnya mengadakan pengeluaran/penerimaan anggaran negara,
              menguji kebenaran, memerintahkan pembebanannya, serta menerima,
              menyimpan, membayar atau mengeluarkan anggaran negara dan
              mempertanggungjawabkannya. 28

              Bila ditinjau dari sudut pengelolaan keuangan pemerintah baik di

     pusat maupun di daerah, dalam implementasinya kerap mengalami

     penyimpangan-penyimpangan. Terdapatnya berbagai penyimpangan yang

     terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan kenyataan yang tidak

     boleh dibiarkan. Hukum sebagai landasan batas bertindak, mengemban “misi

     suci” menyelenggarakan tatanan keuangan yang mapan secara normatif

     maupun empiris. Dalam hubungan ini, sudah sepantasnya bahwa hukum

     semestinya didayagunakan sebagai sarana penciptaan ketertiban pengelolaan

     keuangan secara tersistem dan terarah.




27
     Ibid, hlm.57
28
     Ibid, hlm. 59




                                                           Universitas Sumatera Utara
2. Landasan Konseptual


             Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika

   masalah dan kerangka teoritisnya telah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta

   mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep

   menentukan antara variabel yang akan mengungkapkan adanya gejala empiris. 29

             Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar,

   yaitu:

   a. Desentralisasi adalah pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah daerah

         bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan.

   b. Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah

         tangga daerah.

   c. Otonomi istimewa adalah salah satu bentuk otonomi dalam sistem

         penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia                yang diberikan kewenangan

         istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

   d. Otonomi Khusus adalah salah satu bentuk otonomi dalam sistem

         penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia                yang diberikan kewenangan

         khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

   e. Dana Otonomi Khusus adalah pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah

         Pusat kepada Pemerintahan Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus

         di Provinsi Aceh.


    29
         Koentjorodiningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997), hlm.2




                                                                       Universitas Sumatera Utara
    f. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

           penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

           termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

           dan kewajiban daerah tersebut.

    g. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

           penambah nilai kekayaan bersih.

    h. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

    i. Pengelolaan        Keuangan     adalah    keseluruhan      kegiatan     yang    meliputi

           perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

           dan pengawasan keuangan.



G. Metode Penelitian


    1. Spesifikasi Penelitian


                  Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

           Penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian

           doctrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik

           hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it

           by the judge through judicial process. 30



      30
         Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum,
disampaikan pada dialog interaktif tentang “Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum
pada Majalah Akreditasi”, FH. USU, tanggal 18 Februari 2003, Hal. 3




                                                                     Universitas Sumatera Utara
          Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan

   bagaimana Otonomi dalam kontek teori – teori hukum yang dalam

   pemaparannya membahas tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan

   Otonomi Khusus dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.



2. Metode Penelitian


          Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

   penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan

   – bahan hukum yang bersumber dari data - data yang meliputi:

   1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yang relevan

      dengan penelitian ini, seperti : UUD 1945 (sebelum dan setelah

      amandeman), Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-

      Undang Nomor 1 Tahun 1945, Nomor 22 Tahun 1948, Nomor 44 Tahun

      1950, Nomor 1 Tahun 1957, Nomor 18 Tahun 1965, Nomor 5 Tahun

      1974, Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004), Undang-

      Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

      Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

      tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah istimewa Aceh sebagai

      Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

      2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004

      tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,




                                                      Universitas Sumatera Utara
       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

       Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

       Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

       Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

       56/PMK.7/2008 tentang Penetapan Dana Otonomi Khusus Provisi Aceh

       Tahun Anggaran 2008, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata

       Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

       dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Anggaran Pendapatan Dan

       Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh, Laporan Rencana dan Realisasi

       Penerimaan Keuangan Daerah, Statistik Keuangan dan Laporan ataupun

       hasil penelitian lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung hasil

       penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literatur, berupa buku-

       buku bacaan, jurnal, serta referensi lainnya yang dianggap relevan dan

       berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

       maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

       skunder 31 berupa: Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan

       dengan penelitian ini.

4. Bahan hasil wawancara.


31
     Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, 1984, Hal.52




                                                                Universitas Sumatera Utara
3. Alat Pengumpul Data


          Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum

   dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) cara :

   1. Studi kepustakaan (documentary study);

      Studi kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan

      mengkaji dokumen hukum, berupa konsep – konsep, teori, pendapat, atau

      penemuan    –   penemuan     yang   berhubungan     erat   dengan   pokok

      permasalahan dalam berbagai literatur buku-buku hukum, jurnal hukum

      dan ketentuan perundang-undangan baik berupa naskah konstitusi (UUD

      1945) sebelum dan sesudah perubahan, Undang-Undang Otonomi Daerah

      (UU No. 1 Tahun 1945 sampai UU No.32 Tahun 2004), Undang-Undang

      Otonomi Khusus Provinsi Aceh (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

      dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006), Undang-Undang Nomor 17

      Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 34

      Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan

      Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

   2. Wawancara (interview).

      Disamping melakukan studi kepustakaan, peneliti juga melakukan

      wawancara kepada aparatur-aparatur Pemerintah, baik Gubernur Aceh,

      Wakil Gubernur Aceh, DPR Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh

      Tamiang, Forum KKA (Komunikasi Kabupaten/Kota) dll.




                                                        Universitas Sumatera Utara
4. Analisis Data


          Analisis data dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan

   kualitatif, yaitu menganalisa bahan-bahan hukum yang bersumber dari bahan-

   bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier

   yang dipadukan dengan hasil wawancara, untuk selanjutnya disajikan dalam

   bentuk uraian kalimat. Pendekatan kualitatif yang dilakukan lebih

   menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif

   serta terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan

   menggunakan logika ilmiah.




                                                     Universitas Sumatera Utara

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2512
posted:1/12/2012
language:Indonesian
pages:31