Docstoc

asean (DOC)

Document Sample
asean (DOC) Powered By Docstoc
					                                KATA PENGANTAR




Assalamu‟alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

       Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan
dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat
memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan
nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama
internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama
kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

        Tahun ini ASEAN genap berusia 41 tahun. Selama itu, telah banyak capaian-
capaian yang telah diraih ASEAN dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-
negara anggotanya. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah
terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terciptanya
perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan hal utama sehingga program
pembangunan Indonesia dapat terus dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi negara-
negara ASEAN terus mengalami peningkatan. Secara khusus, ASEAN telah membantu
Indonesia dalam penanganan bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta,
proses perdamaian di Aceh, penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain.

        Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak
perubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada
pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih
integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN
(ASEAN Community) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam
ASEAN (ASEAN Charter) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan
landasan jati diri ASEAN ke depannya.

        Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin
ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun
1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju,
hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan
kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad
untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN
di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord
II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman,
damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

       Namun, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen
untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015
dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment
of an ASEAN Community by 2015”. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah

                                                                                   1
untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi
politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan
cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-
permasalahan internal dan eksternal.

       Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas,
kohesivitas dan efektifitas kerjasama. Kegiatan kerjasama dalam ASEAN tidak lagi
hanya terfokus pada kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama
lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu,
pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas
Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural
Community).

       Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN harus
dapat melakukan pelbagai penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan yang
pesat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan
serta bidang-bidang lainnya yang terjadi di negara-negara di luar kawasan Asia
Tenggara. ASEAN juga harus menyadari pentingnya upaya untuk lebih melibatkan
masyarakat ASEAN sehingga tumbuh “rasa memiliki” (we feeling) terhadap ASEAN.
ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama yang dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN. Dengan demikian, diharapkan
ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara
ASEAN atau kalangan elit tertentu, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu
pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (people-centered
organization). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan
tepat dan cepat yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan.

       Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama
ASEAN, Departemen Luar Negeri, berkewajiban untuk memberikan informasi dan
pemahaman mengenai perkembangan kerjasama ASEAN kepada masyarakat.
Penyebarluasan informasi mengenai ASEAN diantaranya dilakukan melalui penerbitan
buku, penyelenggaraan seminar, ceramah, diskusi, ASEAN Festival, dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai ASEAN
kepada masyarakat.

       Buku ASEAN Selayang Pandang ini merupakan edisi ke-18 yang telah
mengalami revisi dan perubahan mengenai perkembangan terkini ASEAN. Kami
berharap melalui buku ini akan didapatkan gambaran menyeluruh dan pemahaman
yang cukup mengenai ASEAN. Diharapkan pula, informasi dalam buku ini dapat
menggugah rasa kepemilikan kita terhadap ASEAN. Kepedulian dan keterlibatan
masyarakat secara maksimal dalam ASEAN merupakan kunci utama keberhasilan
kerjasama ASEAN dan terwujudnya Komunitas ASEAN. Kami yakin bahwa kawasan
Asia Tenggara yang aman, damai dan sejahtera akan membawa dampak positif bagi
peningkatan stabilitas dan keamanan, taraf hidup masyarakat Indonesia serta

                                                                                  2
kelangsungan pembangunan Indonesia di segala bidang. Semoga sumbangan
intelektual ini dapat berguna bagi kehidupan berbangsa dan dalam membentuk
masyarakat ASEAN.

      Wassalamu‟alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh




                                                 Jakarta,   November 2008




                                                  Dian Triansyah Djani, MA
                                            Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN




                                                                            3
Peta negara-negara Anggota ASEAN



                                   4
                                  DAFTAR ISI




Kata Pengantar

BAB I     PENDAHULUAN
          A. Latar Belakang dan Sejarah
          B. Perkembangan

BAB II    PIAGAM ASEAN
          A. Tujuan dan Prinsip ASEAN
          B. Keanggotaan ASEAN
          C. Struktur Organisasi ASEAN
          D. Sekretariat ASEAN
          E. Keuangan ASEAN

BAB III   KERJASAMA ASEAN DAN PERAN INDONESIA
           A. Kerjasama Politik-Keamanan
           B. Kerjasama Ekonomi
           C. Kerjasama Social dan Budaya
           D. Kerjasama Eksternal

BAB IV    PROFIL
          A. Profil ASEAN
          B. Profil Negara-negara ASEAN

BAB V     PENUTUP

LAMPIRAN
   1. ASEAN CHARTER
   2. DEKLARASI BANGKOK (THE ASEAN DECLARATION)
   3. DECLARATION OF ASEAN CONCORD (BALI CONCORD)
   4. DECLARATION OF ASEAN CONCORD II (BALI CONCORD II)
   5. VIENTIANE ACTION PLAN (VAP)
   6. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT
   7. SINGKATAN




                                                          5
6
Penandatangan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1067 di Jakarta




                                                                         7
                                  BAB I
                              PENDAHULUAN



1. Latar Belakang dan Sejarah

      Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai
nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara
besar paska Perang Dunia II. Karenanya, kawasan ini pernah dijuluki “Balkan-nya
Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan
antara lain terlihat pada Perang Viet Nam. Disamping itu, konflik kepentingan juga
pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi”
antara Indonesia dan Malaysia.

      Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, negara-
negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat
meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta
mendorong pembangunan di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN tahun 1967,
negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang
kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti
Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philippina, Indonesia (MAPHILINDO),
South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South East Asia
Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC).

      Meredanya rasa saling curiga diantara negara-negara Asia Tenggara
membawa dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama
kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara
para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand
menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang antara lain mencakup kesadaran
perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta
membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat
oleh pertalian sejarah dan budaya.

      Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/
Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar
Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan
Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi
tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama
Association of Southeast Asian Nations/ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan
sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta
memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan
belum bersifat integratif.

     Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah
sebagai berikut :
  1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada
     tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri

                                                                                8
    ASEAN di Jakarta.
 2. Viet Nam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para
    Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar
    Seri Begawan.
 3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu
    upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para
    Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal
    23-28 Juli 1997.
 4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan
    resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

      Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk
mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-
10) telah tercapai.

      Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu
kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara
Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat
bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut
dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk
merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT
ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN
(ASEAN Community).

     Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas
Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi
ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya
ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Indonesia menjadi penggagas
pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam
perumusan dua pilar lainnya.

      Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004,
konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana
Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program
jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10
ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam
Vientiane Action Programme (VAP) sebagai landasan program jangka pendek–
menengah untuk periode 2004-2010.

       Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya
“Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN
Community by 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu,
Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin
ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020
menjadi tahun 2015.

     Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati
untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam
penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN
dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Eminent Persons Group dan

                                                                              9
kemudian dilanjutkan oleh High Level Task Force untuk melakukan negosiasi
terhadap draft Piagam ASEAN pada tahun 2007.

      Pada usia ke-40 tahun para Kepala Negara/Pemerintah pada KTT-13 ASEAN
di Singapura tanggal 2007 telah menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter)
yang merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi rule-based organisation
dan mempunyai legal personality.

      Dalam rangka mencapai komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun
blueprint (Cetak Biru) dari ketiga pilar komunitas politik keamanan, ekonomi, dan
sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.


2. Perkembangan

     Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada
Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu
pernyataan politik (political statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban
negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan
disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan
menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan

     Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada
Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu
pernyataan politik (political statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban
negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan
disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan
menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan, ASEAN memulai
penyusunan Piagam ASEAN yang telah dimandatkan dalam Vientiane Action
Programme (VAP).

     Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan
disepakatinya Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter
pada KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan
Piagam ASEAN mulai digulirkan melalui pembentukan Eminent Persons Group
(EPG) on the ASEAN Charter yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan
Piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk
menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat
dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Setiap negara
mengirimkan satu wakilnya pada EPG dan sebagai wakil Indonesia pada EPG
adalah Ali Alatas, mantan Menlu RI yang pada EPG menyampaikan proposal
rekomendasi, yang dikenal sebagai Alatas‟ paper sebagai basis pembahasan EPG.

     Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui Cebu
Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter para Kepala
Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menlu untuk
membentuk High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter (HLTF),
yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam
ASEAN. Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu pada


                                                                              10
saat itu, telah ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam rangkaian perundingan
HLTF ini.

     Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN
tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah
menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan
55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan
semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum
dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen
dasar ASEAN lainnya. Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh negara
ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat
ASEAN.

     Dalam rangkaian pembahasan di EPG maupun di HLTF, Indonesia telah
menjadi tuan rumah untuk kedua pertemuan tersebut yaitu pertemuan EPG ke-3 di
Ubud, Bali tahun 2006, dan pertemuan HLTF ke-7 di Jimbaran, Bali tahun 2007.
Pada pertemuan EPG tersebut telah dilangsungkan konsultasi dengan Civil Society,
NGO, akademisi, dan perwakilan dari AIPA. Sedangkan pertemuan HLTF di
Jimbaran tersebut telah dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi dengan Komnas
HAM dari empat negara ASEAN, yang membahas gagasan pembentukan Badan
HAM ASEAN.

      Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam
ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen
ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi,
Piagam ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada
tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan
instrumen ratifikasinya.

     Sesuai dengan Piagam ASEAN, terdapat lima prioritas kegiatan untuk
mempersiapkan perubahan ASEAN yaitu penyusunan Term of Reference (ToR)
pembentukan Permanent Representatives to ASEAN, penyusunan Rules and
Procedures ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Community Councils,
penyusunan supplementary protocols mengenai dispute settlement mechanism,
penyusunan perjanjian baru menggantikan perjanjian pendirian Sekretariat ASEAN
tahun 1976, serta penyusunan ToR pembentukan badan HAM ASEAN.

     Untuk itu, pada pertemuan AMM ke-41 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu
ASEAN telah sepakat untuk membentuk High Level Panel (HLP) on the ASEAN
Human Rights Body yang akan menyusun kerangka acuan (terms of reference/TOR)
pembentukan Badan HAM ASEAN. Beberapa elemen penting yang telah dibahas
dalam pertemuan ini antara lain mengenai kebutuhan HLP melakukan konsultasi
dengan pemangku kepentingan serta batas waktu penyerahan draft pertama ToR
kepada Menlu ASEAN sebelum KTT ASEAN ke-14 di Bangkok, Desember 2008,
dan draft final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009.

    Para menlu ASEAN juga memutuskan untuk membentuk High Level Legal
Experts‟ Group on the follow up to the ASEAN Charter (HLEG) yang akan menyusun
instrumen terkait legal personality ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa


                                                                             11
khususnya terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum
lainnya yang diperlukan Piagam ASEAN.

    Dengan disepakatinya Term of Reference on the Committee of Permanent
Representatives to ASEAN, negara-negara anggota ASEAN akan menunjuk atau
mengangkat Wakil Tetap (Watap) pada tingkat Duta Besar di Jakarta. Tugas utama
Wakil Tetap untuk ASEAN tersebut adalah menggantikan tugas-tugas ASEAN
Standing Committee serta membantu pelaksanaan tugas ASEAN Coordinating
Council (ACC) dan memfasilitasi koordinasi diantara Ministerial Community Councils
dan Sectoral Ministerial Bodies. Para Menteri Luar Negeri menyepakati bahwa
Komite ini mulai dibentuk pada tanggal 1 Januari 2009 sehingga dapat secara efektif
berfungsi setelah berlakunya Piagam ASEAN.




                                                                                12
Sekretaris Jenderal ASEAN, DR. Surin Pitsuwan, melepaskan balon sekaligus membuka peringatan hari
ulang tahun ASEAN ke 40 di Parung, Bogor pada tanggal 10 Agustus 2008.




                                                                                                    13
                                        BAB II
                                    PIAGAM ASEAN



A. Tujuan dan Prinsip ASEAN

        Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tujuan ASEAN tertuang dalam Piagam
   adalah:

   1.    Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta
         lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
   2.    Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik,
         keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
   3.    Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan
         bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
   4.    Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai
         dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan
         harmonis;
   5.    Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat
         kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk
         perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang,
         jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha,
         pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih
         bebas;
   6.    Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di
         ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
   7.    Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan
         aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan
         kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan
         kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
   8.    Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh,
         segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
   9.    Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan
         lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan,
         pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
   10.   Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di
         bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu
         pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan
         penguatan Komunitas ASEAN;
   11.   Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN
         melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan
         sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
   12.   Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan
         terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
   13.   Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh
         lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh
         manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
   14.   Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih
         tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan

                                                                                        14
  15.   Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan
        penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra
        eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

      Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara
  anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

  1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan
      identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
  2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan
      perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
  3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan
      lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
  4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
  5. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
  6. Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi
      nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
  7. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi
      kepentingan bersama ASEAN;
  8. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-
      prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
  9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi
      manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
  10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum
      internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh
      Negara-Negara Anggota ASEAN;
  11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan
      wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-
      ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan,
      integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota
      ASEAN;
  12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat
      ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan
      dalam keanekaragaman;
  13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial
      dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan
      non-diskriminatif; dan
  14. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim
      yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen
      ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan
      semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang
      digerakkan oleh pasar.


B. Keanggotaan ASEAN

       Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh
  Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria letaknya secara geografis diakui berada
  di kawasan Asia Tenggara; pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN;
  kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan

                                                                                15
   serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu,
   penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara consensus oleh KTT ASEAN
   berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib
   diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.

         Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei
   Darussalam,Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
   Thailand dan Viet Nam.

         Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama
   sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara
   anggota ASEAN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk
   pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan
   dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban
   keanggotaan. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan
   negara anggota ASEAN terhadap Piagam, hal dimaksud dirujuk ke KTT untuk
   diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN.


C. Struktur Organisasi ASEAN

         Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok
   mengalami perubahan paska penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur sesuai
   Deklarasi Bangkok selama ini terdiri dari : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT);
   Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM);
   Pertemuan Menteri-menteri sektoral (Sectoral Bodies Ministerial Meeting); Sidang
   Panitia Tetap ASEAN (ASEAN Standing Committee/ASC).

           Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri
   dari:

   1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang
      akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
   2. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) yang terdiri dari
      para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan
      Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils);
   3. Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) dengan ketiga pilar
      komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN
      (ASEAN Political-Security Community Council), Dewan Komunitas Ekonomi
      ASEAN (ASEAN Economic Community Council), dan Dewan Komunitas
      Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community Council).
   4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).
   5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN,
      pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
   6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil
      Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
   7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk
      melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
   8. ASEAN Human Rights body yang akan mendorong perlindungan dan promosi
      HAM di ASEAN.

                                                                                 16
   9. Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation) yang akan membantu Sekjen ASEAN
       dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan
       identitas ASEAN.
   10. Entities associated with ASEAN


D. Sekretariat ASEAN

        Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967,
   peningkatan program kerjasama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat
   bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN
   dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta
   melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan.

        Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN
   menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat.
   Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang
   Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen
   luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung
   Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981.

        Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang
   membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara
   negara-negara anggota ASEAN dengan berbagai badan dan komite dalam ASEAN,
   serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun
   organisasi lainnya.

        Selanjutnya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri
   ASEAN mengamandemen Agreement on the Establishment of the ASEAN
   Secretariat melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut
   menaikkan status Sekretariat Jenderal sebagai pejabat setingkat menteri dan
   memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat,
   melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris
   Jenderal ASEAN ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun dan bertangggung jawab
   kepada KTT ASEAN, AMM, dan membantu ASC.

         Sejak ditandatanganinya ASEAN Charter pada tahun 2007, Sekretariat ASEAN
   lebih difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya sidang-sidang ASEAN sehingga
   lingkup tugas Sekretariat ASEAN akan semakin luas. Untuk itu, Sekretariat ASEAN
   menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretariat Jenderal ASEAN yang semula 2
   (dua) menjadi 4 (empat) orang Wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal.

          Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga
   ditambah secara signifikan, dan dilakukan melalui perekrutan terbuka. Kebutuhan
   staf sekretariat ASEAN untuk periode 2009-2018 diperkirakan berjumlah 470 orang
   terdiri dari 360 staf sekretariat dan 110 staf project. Selain itu diperkirakan terdapat
   sedikitnya 50-70 orang staf dari negara-negara anggota ASEAN yang akan bertugas
   untuk membantu sekretariat dalam melayani Ministerial Community Councils,
   Coordinating Council dan Committee of Permanent Representatives. Sesuai dengan
   hasil Special ASEAN Directors-General Meeting on the Restructuring of the ASEAN

                                                                                        17
  Secretariat pada tanggal 18-19 September 2008 di Halong Bay, Viet Nam
  diperkirakan akan terdapat peningkatan sebanyak 33% staf profesional sampai
  dengan tahun 2011.

        Berikut gambaran mengenai kenaikan jumlah staf profesional tersebut:

              Staff            Saat ini             Tambahan                   Total
                                           2009        2010        2011
   Secretary General              1          0           0          0           1
   Deputy          Secretary      4          0           0          0           4
   General
   Director                       4          4            0         0           8
   Assistant Director             23         4            0         0           27
   Senior Officer                 28        12           12         3           55
   Technical Officer              76        14           12         7          109
   Technical Assistant            19         4            0         0           23
   Support Staff                  75         4            0         0           79
   Total                         230        42           24         10         306
   Total – Professional          155        38           24         10         227
   Only


        Berikut adalah nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN hingga saat ini:
  1.   Hartono Rekso Dharsono (Indonesia), 7 Juni 1976 – 18 Februari 1978;
  2.   Umarjadi Notowijono (Indonesia), 19 Februari 1978-30 Juni 1978;
  3.   Datuk Ali Bin Abdullah (Malaysia), 10 Juli 1978-30 Juni 1980;
  4.   Narciso G. Reyes (Filipina), 1 Juli 1980-1 Juli 1982;
  5.   Chan Kai Yau (Singapura), 18 Juli 1982-15 Juli 1984;
  6.   Phan Wannamethee (Thailand), 16 Juli 1984-15 Juli 1986;
  7.   Roderick Yong (Brunei Darussalam), 16 Juli 1986-16 Juli 1989;
  8.   Rusli Noor (Indonesia), 17 Juli 1989-1 Januari 1993;
  9.   Datuk Ajit Singh (Malaysia), 1 Januari 1993-31 Desember 1997;
 10.   Rodolfo C. Severino (Filipina),1 Januari 1998-31 Desember 2002;
 11.   Ong Keng Yong, (Singapura), 1 Januari 2003 – 31 Desember 2007;
 12.   DR. Surin Pitsuwan (Thailand), 1 Januari 2008 – sampai saat ini.

       Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi,
  Sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEANWEB yang
  dapat diakses melalui internet dengan alamat http://www.aseansec.org.
  ASEANWEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal
  yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, juga
  untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat luas, baik di dalam
  maupun di luar lingkungan ASEAN.


E. Keuangan ASEAN

       Negara-negara Anggota ASEAN wajib menyediakan sumber-sumber
  keuangan yang diperlukan oleh Sekretariat ASEAN untuk melaksanakan fungsi-

                                                                                    18
fungsinya secara efektif, melalui kontribusi tahunan yang setara yang dibayarkan
secara tepat waktu.

      Pasal 30 ASEAN Charter mengenai equal contributions among members
status berpotensi menimbulkan kenaikan kontribusi negara anggota. Annual budget
Sekretariat ASEAN di masa mendatang diperkirakan sebesar US$ 15-20 juta atau
US$1.5-2 juta per negara anggota. Sesuai dengan hasil Special ASEAN DGs
Meeting di Halong Bay Viet Nam, sampai dengan tahun 2011, total anggaran
Sekretariat ASEAN mencapai USD 17.91 juta.

       Meskipun anggaran rutin tahunan ASEAN selalu mengalami kenaikan setiap
tahunnya, namun Sekretariat ASEAN sering menghadapi permasalahan dilematis
berkaitan dengan defisit anggaran yang selalu terjadi setiap akhir tahun anggaran.
Hal tersebut tidak sepenuhnya merupakan kelemahan perencanaan kegiatan oleh
Sekretariat ASEAN, tetapi dipengaruhi juga oleh banyaknya pertemuan-pertemuan
ASEAN yang tidak terprogram sebelumnya. Untuk itu, selanjutnya penyusunan
anggaran keuangan Sekretariat ASEAN akan didasarkan pada a new paradigm yang
memproyeksikan kebutuhan keuangan jangka panjang sehingga tidak akan ada lagi
defisit anggaran (budget shortfall).

       Sebelum penandatanganan ASEAN Charter, terdapat ASEAN Budget
Committee yang menangani keuangan ASEAN. Sidang ASEAN Budget Committee
merupakan agenda tahunan ASEAN untuk membahas anggaran operasional
Sekretariat ASEAN yang meliputi penyesuaian kenaikan anggaran dengan kenaikan
barang dan jasa, disamping jumlah kegiatan ASEAN yang semakin meningkat dan
diikuti oleh meningkatnya biaya perjalanan dan penyelenggaraan pertemuan. Sidang
telah terselenggara sebanyak 30 kali pertemuan (terakhir pada 23-25 April 2007).
Sidang diketuai secara bergiliran oleh wakil dari masing-masing negara anggota
ASEAN, dan dihadiri oleh seluruh delegasi negara-negara anggota ASEAN serta
Sekretariat ASEAN.

     Paska penandatanganan ASEAN Charter, ASEAN Budget Committe akan
berada di bawah Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) dan
menjadi Finance sub-committee of the CPR.

     Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan
Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN
berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap dan Sekretariat ASEAN bekerja
sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang ditetapkan oleh
Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

     ASEAN Fund dibentuk pada 17 Desember 1969 oleh 5 (lima) negara pendiri
ASEAN sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi untuk mendukung
pelaksanaan tujuan pembentukan ASEAN. Kewajiban setiap anggota adalah
membayar kontribusi ASEAN Fund yang ditetapkan sebesar US$ 1 juta.
Penggunaannya dibedakan antara penggunaan untuk operasional Sekretariat
ASEAN dan untuk tujuan sektoralnya. Paska penandatanganan ASEAN Charter,
akan dilakukan tinjauan kembali terhadap penggunaan 5 (five) ASEAN Trust Fund
dan dana dari Mitra Wicara untuk projects dan initiative.


                                                                               19
      Pada Juli 1984 ditandatangani Agreement for the Establishment of a Fund for
ASEAN oleh 6 negara, setelah Brunei Darussalam bergabung pada 1984. Melalui
ASEAN Fund yang bertujuan membiayai berbagai proyek dari hasil bunga kontribusi
negara anggota ASEAN yang terkumpul sebagai dana abadi (endowment fund),
maka disepakati untuk merubah ASEAN Fund menjadi ASEAN Development Fund
(ADF), yang telah disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertemuan
informal AMM di New York, 28 September 2004 dan para pemimpin ASEAN dalam
KTT Ke+10 ASEAN di Vientianne, 29 November 2004.

      Sedangkan ASEAN Cultural Fund dibentuk tahun 1978 untuk mendukung
kegiatan ASEAN dalam pelestarian warisan budaya dari anggota-anggota ASEAN.
ASEAN Cultural Fund berasal dari kontribusi negara-negara ASEAN, Mitra Wicara,
badan internasional maupun organisasi lainnya yang penggunaannya dibedakan
antara Capital Fund dan untuk operasional Sekretariat ASEAN.




                                                                              20
Para Pemimpin Negara-negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura




                                                                              21
                              BAB III
                KERJASAMA ASEAN DAN PERAN INDONESIA



A. KERJASAMA POLITIK-KEAMANAN

       Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan
  mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta
  menumbuhkan saling percaya diantara negara anggotanya dan para Mitra Wicara
  ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan
  secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional
  Forum/ARF) sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai
  masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik.

        Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya diantara
  negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah
  kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat
  semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997
  dan Deklarasi Bali Concord II di Bali tahun 2003 mengenai upaya perwujudan
  Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial
  budaya).

  Komunitas Politik Keamanan ASEAN

        Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security
  Community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di
  ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat
  internasional. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan
  pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu
  pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common
  foreign policy). Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai
  instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Zone of Peace, Freedom and
  Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan
  Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) selain menaati
  Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

        Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN,
  memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang
  disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam
  Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana
  kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6
  komponen: Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict
  Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building, dan Implementing
  Mechanism. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi
  Vientiane (Vientiane Action Programme/VAP) yang ditandatangani para Kepala
  Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian
  Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.




                                                                                22
      Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani
Komunitas Politik Keamanan ASEAN dilakukan melalui ASEAN Security Community
Coordinating Conference (ASCCO). Sampai dengan tahun 2008, telah
diselenggarakan sebanyak tiga kali dan terus mengkoordinasikan langkah bersama
untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015.

       Beberapa perkembangan mengenai implementasi Rencana Aksi Komunitas
Politik Keamanan ASEAN adalah sebagai berikut:

a. ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint

      Komunitas Politik Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat
kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan,
termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik
Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan
keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta
pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign
policy).

     Penggunaan istilah ASEAN Security Community (ASC) sebagaimana
dicantumkan di dalam VAP kemudian diubah menjadi ASEAN Political Security
Community (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah
baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas
pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan.

    Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN telah menyusun draft ASEAN Political Security
Community Blueprint untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand,
Desember 2008.

       ASEAN SOM Working Group (SOM WG) membahas mengenai draft ASEAN
Political Security Community (APSC) Blueprint, telah sepakat membagi menjadi 3
karakteristik yaitu: A) a Rules-based Community of Shared Values and Norms; (B) a
Cohesive, Peaceful, and Resilient Region which Shared Responsibility for
Comprehensive Security, dan (C) a Dynamic and Outward Looking Region in a
Globalized World.

        Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti antara
lain:

1.      Mendorong voluntary electoral observations;
2.      Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
3.      Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi;
4.      Gagasan pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation;
5.      Gagasan tentang pembentukan ASEAN Maritime Forum;
6.      Kerjasama penanganan illegal fishing;
7.      Penyusunan instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.




                                                                                    23
     Namun demikian, sejauh ini, beberapa kepentingan Indonesia sudah tercermin
dalam draft Blueprint, meskipun beberapa diantaranya masih harus memerlukan
negosiasi lebih lanjut seperti antara lain prinsip demokrasi dan korupsi.

b. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

      Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari
sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki
legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (rule-based organization),
serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ini telah
ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura,
November 2007. Piagam ASEAN akan mulai berlaku efektif dengan diratifikasinya
Piagam tersebut oleh kesepuluh negara anggota. Indonesia telah menjadi negara
kesembilan yang meratifikasi Piagam ASEAN dan Thailand menjadi negara
kesepuluh pada bulan November 2008. Dengan demikian, Piagam ASEAN dapat
berlaku efektif mulai saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di
Chiang Mai, Thailand, pada bulan Desember 2008.

c. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual
   Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT)

     MLAT telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN di Kuala
Lumpur, Januari 2006. Traktat ini melandasi kerjasama ASEAN di bidang hukum
pidana. Indonesia telah meratifikasi MLAT melalui UU No.15 Tahun 2008.

d. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention
   on Counter Terrorism/ACCT)

      ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007.
Indonesia sebagai Lead Sheppherd di bidang pemberantasan terorisme telah
memelopori proses perumusan ACCT. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang
kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme.
Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek
pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah
bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.

e. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)

     Pembentukan ADMM merupakan inisiatif Indonesia dan bertujuan untuk
mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, melalui dialog serta kerjasama
di bidang pertahanan dan keamanan. ADMM telah mengadakan pertemuan
pertamanya pada bulan Mei 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. ADMM bersifat
outward looking, terbuka, transparan dan melibatkan Mitra Wicara ASEAN, sehingga
di masa mendatang dimungkinkan adanya mekanisme ADMM Plus;

f.   Rencana Pembentukan Traktat Ekstradisi ASEAN

    Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali
Concord 1976 dan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi
ASEAN di bidang hukum dalam pertemuan ASEAN Senior Law Officials Meeting

                                                                                24
(ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk
membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi
ASEAN.

g. Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

      ASEAN telah berhasil mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi
potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN
dan China telah berhasil menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara
damai. DOC akan diimplementasikan melalui suatu code of conduct in the South
China Sea. Dalam kaitan ini, ASEAN-China Working Group on the Implementation
of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea menyepakati
enam proyek kerjasama dalam rangka confidence building measures guna
mendukung implementasi DOC.

Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone of Peace, Freedom And Neutrality
Declaration/ZOPFAN)

      Deklarasi ZOPFAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 1971
merupakan upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan
netral dari segala bentuk campur tangan pihak luar di Asia Tenggara. Pada KTT ke-1
ASEAN tahun 1976, ZOPFAN secara resmi diangkat oleh negara-negara anggota
sebagai kerangka bagi kerja sama politik ASEAN.

      ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama di Asia
Tenggara melainkan juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas temasuk
major powers dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela
(voluntary self-restraints). Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan
peranan major powers, tetapi justru memungkinkan keterlibatan mereka secara
konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

    Pedoman pelaksanaan ZOPFAN dirumuskan lebih lanjut pada April 1972,
sebagai berikut:

a. Observance of the Charter of the United Nations, the Declaration on the
   Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration of 1955,
   the Bangkok Declaration of 1967 and the Kuala Lumpur Declaration of 1971;
b. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity
   and national identity of all nations within and without the region;
c. The right of every state to lead its national existence free from external
   interference, subversion or coercion;
d. Non-interference in the internal affairs of zonal states;
e. Refraining from inviting or giving consent to intervention by external powers in
   domestic or regional affairs of zonal states;
f. Settlement of differences or disputes by peaceful means in accordance with the
   Charter of the United Nations;
g. Renunciation of the threat, or use of force in the conduct of international
   relations;


                                                                                 25
h. Refraining from the use of armed forces for any purposes in the conduct of
   international relations except for individual or collective self-defence in
   accordance with the Charter of the United Nations;
i. Abstention from involvement in any conflict of powers outside the zone from
   entering into any agreement which would be inconsistent with the objectives of
   the zone;
j. The absence of foreign military bases in the territories of zonal states;
k. Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their
   components within the zone;
l. The right to trade freely with any country or international agency irrespective of
   differences in socio-political systems;
m. The right to receive aid freely for the purpose of strengthening national resilience
   except when the aid is subject to conditions inconsistent with the objectives of
   the zone; and
n. Effective regional cooperation among the zonal states.

Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty Of Amity And Cooperation/TAC)

      Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan
menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah TAC.
Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di
dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) antara lain prinsip „non-
interference‟ dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang
timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.

       Protokol ke-2 Amandemen TAC yang ditandatangani para Menteri Luar Negeri
ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 menjadi titik awal perluasan
TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan
stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan
aksesi China dan India pada TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Jepang dan
Pakistan mengaksesi TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta.
Sedangkan Rusia dan Korea Selatan mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri
(PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada Nopember 2004 di Vientiane,
Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan
Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi TAC pada bulan Desember 2005 di
Kuala Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ke-11 ASEAN.

     Pada KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste mengaksesi TAC. Aksesi
Perancis ke dalam TAC merupakan pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa
(UE) terhadap eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama dengan
ASEAN. Uni Eropa juga telah menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang
menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan,
khususnya bagi perkembangan kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut
menyangkut aksesi Uni Eropa ini masih berkembang.

      Aksesi China, Rusia dan Perancis, yang merupakan negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB, menandakan dukungan yang signifikan terhadap TAC
sebagai suatu tata tertib (code of conduct) dalam menjalankan hubungan antar
negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. ASEAN terus mendorong negara-negara
lain di luar kawasan untuk mengaksesi TAC.

                                                                                    26
     Pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, telah dilaksanakan aksesi Korea Utara
terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (South-East Asia Nuclear
Weapon Free Zone/SEANWFZ)

      South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty
ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995 dan telah diratifikasi
oleh seluruh negara ASEAN. Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997.
Pembentukan SEANWFZ menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara
untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun
global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan
dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

     Traktat SEANWFZ ini disertai protokol yang merupakan suatu legal instrument
mengenai komitmen negara ASEAN dalam upayanya memperoleh jaminan dari
negara yang memiliki senjata nuklir (Nuclear Weapon State/NWS) bahwa mereka
akan menghormati Traktat SEANFWZ dan tidak akan menyerang negara-negara di
kawasan Asia Tenggara. Saat ini, negara-negara ASEAN dan NWS masih
mengupayakan finalisasi formulasi beberapa masalah yang diatur dalam Protokol
dimaksud. Penandatanganan Traktat SEANWFZ merupakan tonggak sejarah yang
sangat penting bagi ASEAN dalam upaya mewujudkan kawasan Asia Tenggara
yang aman dan stabil, serta bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia.

     Pada Pertemuan AMM ke-32 bulan Juli 1999 di Singapura, para Menlu ASEAN
untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi SEANWFZ. Hal ini merupakan
langkah pertama yang penting ke arah diterapkannya Traktat tersebut. Komisi
menunjuk Komite Eksekutif untuk menyiapkan konsep “rules of procedure” dan
memulai langkah-langkah yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap Traktat,
termasuk konsultasi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) dan badan-
badan lain yang terkait.

     Implementasi SEANWFZ perlu untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan
kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil serta upaya mewujudkan perdamaian
dunia. Dalam rangka implementasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN
berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi Protokol,
dan menjajagi langkah yang lebih konstruktif berupa kerjasama dengan IAEA.
Setelah 10 tahun Traktat ini berlaku (enter into force), Komisi SEANWFZ di tahun
2007 melakukan major review terhadap SEANWFZ.

      Pada pertemuan SEANWFZ Commission pada tanggal 29 Juli 2007, telah
disahkan Plan of Action to Strengthen the Implementation of the Treaty of the
Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ – Traktat Kawasan Bebas
Senjata Nuklir Asia Tenggara–Traktat KBSN-AT) sesuai Artikel 20 Traktat KBSN-AT
yang menetapkan bahwa reviewing the operation of operation of SEANFWZ Treaty
dilakukan 10 tahun setelah berlakunya Traktat tersebut (enter into force).

     PoA tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Negara
Pihak dalam jangka waktu 2007-2012 sebagai berikut: (1) Compliance with the

                                                                             27
Undertakings in the SEANWFZ Treaty, (2) Accession by Nuclear Weapons States,
(3) Cooperation with the IAEA; (4) Institutional Arrangements.

     Upaya-upaya negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan traktat
SEANWFZ di tingkat internasional salah satunya adalah dengan diakuinya traktat
tersebut melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Januari 2008 dengan
nomor A/Res/62/31 dengan perolehan suara 174 negara mendukung termasuk
Rusia dan China sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB, 1 negara
menolak yaitu Amerika Serikat dan 5 negara abstain yaitu Inggris, Perancis, Israel,
Palau dan Micronesia. Dengan diakuinya Traktat SEANWFZ oleh sidang Majelis
Umum PBB tersebut telah menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara
untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun
global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan
dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF)

      ASEAN Regional Forum (ARF) diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994,
sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-
Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun
internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling
percaya (confidence building measures) melalui transparansi dan mencegah
kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.

      Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri
kekuatan besar dunia antara lain: Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan
Jepang, pembahasan dan tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan
strategis. Proses ARF lebih mencerminkan “ASEAN Way” yaitu menjalin hubungan
untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta
berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.

      ARF telah berhasil meningkatkan kenyamanan (comfortability) diantara para
peserta dalam membicarakan isu keamanan. Sebagai contoh, China telah bersedia
untuk membicarakan masalah Laut China Selatan dalam ARF, yang sebelumnya
sulit dilakukan. Oleh karena itu, di masa depan ARF perlu tetap mempertahankan
prinsip “at a pace comfortable to all” dan konsensus. Akan tetapi hal tersebut tidak
menutup terjadinya perdebatan dalam suasana informal untuk mendukung
berlangsungnya pertukaran pandangan yang bersifat terbuka.

      Kegiatan-kegiatan antar-sesi yang dilakukan di antara pertemuan-pertemuan
ARF, dibagi atas Jalur Satu (Track I) yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan
negara-negara ARF, dan Jalur Dua (Track II) yang diadakan dan dihadiri oleh
lembaga-lembaga penelitian (think tank) dari negara-negara ARF. Dalam Jalur Satu,
dua jenis kegiatan utama adalah Intersessional Support Group (ISG) dan beberapa
Intersessional Meeting (ISM) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan ISM saat ini berupa
ISM on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ISM on CT-TC) dan ISM on
Disaster Relief (ISM-DR).

    Proses kerjasama ARF terbagi atas 3 tahap yaitu tahap Confidence Building
Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) dan Conflict Resolution (CR). Saat

                                                                                  28
ini, ARF melangkah ke tahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama.
Dalam kaitan tersebut pertemuan ISG, berubah nama menjadi ISG CBMs and PD.

Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

      Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara
(transnational crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam
Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on
Transnational Crimes. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerjasama ASEAN
dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan
Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas
Negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC). Beberapa
perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan
lintas negara yaitu:

a. ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes yang mencakup
   kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian
   uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut,
   kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
b. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) ditandatangani
   tahun 2006;
c. Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication
   Procedures ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub
   regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;
d. ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism ditandatangani tahun
   2001 dalam penanganan terorisme; dan
e. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ditandatangani tahun 2007
   sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme. Konvensi ini telah
   diratifikasi oleh dua negara yaitu Thailand dan Singapura, sementara Indonesia
   dalam proses untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Telah dilaksanakan dua
   Working Group untuk membahas ASEAN Comprehensive Plan of Action on
   Counter Terrorism guna pengimplementasian ACCT.

      Selain itu, telah pula digagas pembentukan suatu ASEAN Convention on
Trafficking in Persons (Konvensi ASEAN mengenai Perdagangan Manusia). Upaya
realisasi Konvensi tersebut telah dimulai dengan penyelenggaraan Pertemuan
Pertama Working Group on TIP tanggal 16 Juni 2008.

Kerjasama di Bidang Hukum

      Kerjasama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme
pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum (ASEAN Senior Law
Officials‟ Meeting /ASLOM) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para
Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM) yang
dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

     Pada tahun 2008, telah diselenggarakan Pertemuan ASLOM ke-12 dan
ALAWMM ke-7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Hal-hal yang dibahas
dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan Treaty on Mutual Legal


                                                                                29
Assistance in Criminal Matters, dimana Indonesia telah meratifikasi Traktat tersebut
melalui UU No.15 Tahun 2008.

     Dalam upaya pembentukan ASEAN Extradition Treaty telah dilaksanakan
Working Group di Indonesia dan Singapura dan telah disepakati untuk
melaksanakan pertemuan ketiga Working Group. Pembentukan traktat ekstradisi
ASEAN telah diamanatkan dalam Declaration of ASEAN Concord tahun 1976 dan
Rencana Kerja Komunitas Keamanan ASEAN.

     Dalam pertemuan ALAWMM juga telah dibahas upaya pengembangan peran
dan mandat ASLOM dan ALAWMM setelah berlakunya Piagam ASEAN.

Kerjasama di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran

     Kerjasama ASEAN di bidang imigrasi dan kekonsuleran dilaksanakan melalui
pertemuan para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN (The
Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of
Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM). Pertemuan
terakhir yaitu DGICM ke-12 telah dilaksanakan Kuala Lumpur, Malaysia, November
2008.

      Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani Perjanjian Kerangka
ASEAN mengenai Bebas Visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption)
ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Persetujuan ini
memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN
yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud
diharapkan dapat mendorong pencapaian Komunitas ASEAN melalui peningkatan
perjalanan intra-ASEAN dan people-to-people contact.

      AMM ke-39 juga mengeluarkan pernyataan mengenai perlunya kerjasama
ASEAN di bidang bantuan kekonsuleran perwakilan-perwakilan negara anggota
ASEAN bagi warga negara ASEAN di daerah konflik dan situasi krisis di negara
ketiga, terutama bagi warga negara anggota ASEAN di negara ketiga di mana tidak
terdapat perwakilan negaranya. Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis di Lebanon pada
saat operasi militer Israel di tahun 2006, di mana tidak terdapat perwakilan dari
semua negara anggota ASEAN.

      Sesuai dengan mandat tersebut, telah dihasilkan Guidelines for Provision of
Emergency Assistant by ASEAN Missions in Third Countries to National of ASEAN
Member States (bantuan kekonsuleran perwakilan-perwakilan negara anggota
ASEAN bagi warga negara ASEAN di daerah konflik dan situasi krisis di negara
ketiga) pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 telah dilakukan pembahasan-
pembahasan untuk implementasi Guidelines tersebut.

Kerjasama Kelembagaan Antar Parlemen

       Kerjasama antar parlemen di ASEAN diselenggarakan melalui mekanisme
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang dipelopori oleh Indonesia.
Semula organisasi ini bernama ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)
didirikan pada tahun 1977, beranggotakan parlemen-parlemen dari Indonesia,

                                                                                 30
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini keanggotaannya telah pula
mencakup parlemen-parlemen dari Kamboja, Laos, dan Viet Nam, sementara Brunei
Darussalam dan Myanmar masih sebagai Special Observers.

      Berdasarkan usulan dari Parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPO ke-27
di Cebu, Filipina, 10-15 September 2006, AIPO berganti nama menjadi ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA). Pergantian nama ini dimaksudkan untuk
mendorong proses transformasi AIPA dalam mendukung upaya perwujudan
Komunitas ASEAN.

      Meskipun AIPA bukan badan ASEAN karena ASEAN merupakan organisasi
antar-pemerintah, namun AIPA memiliki status konsultatif dengan ASEAN. AIPA
melakukan dialog dengan anggota parlemen dari negara-negara Mitra Wicara
ASEAN yang bertindak sebagai Observers seperti Australia, Kanada, China, Uni
Eropa, Jepang, Selandia Baru, Papua New Guinea, Rusia, dan Korea Selatan.

Upaya Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN

     Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada AMM Ke-26 di Singapura, Juli 1993
menyepakati perlunya mempertimbangkan pendirian mekanisme HAM regional yang
sesuai di ASEAN. Hal ini merupakan tanggapan ASEAN terhadap Vienna
Declaration and Programme of Action (1993) mengenai antara lain pendirian
mekanisme HAM regional untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM global.
AIPA di tahun yang sama mengeluarkan Human Rights Declaration yang
mencantumkan himbauan kepada kepada pemerintah negara-negara ASEAN untuk
membentuk mekanisme HAM ASEAN.

      Mekanisme HAM, pada umumnya terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu;
instrumen hukum (deklarasi atau konvensi) dan badan (komisi atau pengadilan
HAM). Pada saat ini, Asia Pasifik (termasuk ASEAN) merupakan satu-satunya
kawasan yang belum memiliki mekanisme HAM regional.

       Sebagai upaya awal merintis suatu mekanisme HAM di ASEAN, telah dibentuk
Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism (WGAHRM) yang
beranggotakan tokoh-tokoh Asia Tenggara baik dari sektor pemerintahan maupun
civil society. WGAHRM terdiri dari beberapa kelompok kerja nasional di Indonesia,
Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Filipina. Walaupun bukan merupakan
badan resmi ASEAN, WGAHRM telah bekerjasama dengan pemerintah beberapa
negara anggota ASEAN dan menyelenggarakan beberapa workshop dan roundtable
discussion untuk mempelajari kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN
dan memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara ASEAN.

      Pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, telah dimandatkan oleh Para Menteri Luar
Negeri pembentukan High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body . Setiap
negara anggota mengirimkan satu wakil untuk membahas kerangka acuan (terms of
reference/TOR) dari Badan HAM ASEAN yang akan dibentuk. High Level Panel
tersebut sepanjang semester kedua 2008 secara berkala telah mengadakan
pertemuan untuk melaksanakan mandat tersebut. Indonesia telah menjadi tuan
rumah pada Pertemuan Kelima High Level Panel tersebut di Nusa Dua, Bali,
November 2008.

                                                                              31
       Diharapkan, sesuai dengan mandat dari Para Menlu pada AMM ke-41 Juli
  2008 Higk Level Panel dapat memberikan draft awal dari Badan HAM ASEAN pada
  bulan Desember 2008 kepada Menteri Luar Negeri dan menyampaikan draft akhir
  pada Juli 2009.

       Berkaitan pula dengan HAM, telah pula dilakukan upaya awal perlindungan
  atas pekerja migran melalui penandatanganan ASEAN Declaration on the Protection
  and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT Ke-12 ASEAN.


B. KERJASAMA EKONOMI

        Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967,
  negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu
  agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi
  difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential
  trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi
  (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak
  swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976),
  Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation
  scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced
  Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika
  negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk
  menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN
  menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka
  perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

        Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani
  Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus
  menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari
  1993 dengan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme
  utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan
  eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap
  kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak
  hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan
  jasa dan investasi.

         KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas
  ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC
  bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai
  dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan
  perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor
  prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif,
  elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-
  produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan
  pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor
  prioritas yang ke-12.




                                                                                    32
     KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane
Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi
pencapaian AEC di tahun 2020.

     ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus
2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti
pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC
pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target
dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir
kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

      KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declaration
on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam
konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat
ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak
Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah
dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN,
yaitu :

a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk
   sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi
   (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT,
   energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);
c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of
   equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-
   program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan
d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam
   hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global
   supply network).

       Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui
priority actions yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan
score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi
dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan
(capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara
pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga
akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan
penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

      Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati
Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang akan
digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN
menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan
terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN
menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi
yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin
berkurang.



                                                                                33
ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint

      Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007,
disepakati mengenai naskah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint beserta
Strategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang
jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN Economic Community tahun 2015.

      Berkaitan dengan disepakatinya draft AEC Blueprint, pada pertemuan ke-39
AEM juga disepakati mengenai Roadmap for ASEAN integration of the Logistics
Services Sector sebagai priotitas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani
“Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amandment) Agreement for
the Integration of the Priority Sectors”. Dengan demikian, ke-12 Priority sectors
dimaksud adalah agro-based products, air-travel, automotivr, e-ASEAN, electronics,
fisheries, healthcare, rubber-based products, textiles & apparels, tourism, wood-
based products, logistics services.

       ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan
pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AEC Blueprint bertujuan untuk
menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif,
memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain
itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

     AEC Blueprint merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentuk
Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-
langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai
komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

      Terkait dengan AEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan
mekanisme Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen
negara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint.
Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana
kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan
ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkan
akan dilaporkan pada KTT ke-14 ASEAN, Desember 2008 di Thailand.

     Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan “AEC awareness Year 2008”,
para pertemuan ke-40 AEM, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan AEC
Communication Plan dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagai
stakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor
swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalangan
akademi serta tokoh-tokoh masyarakat.

      Terkait dengan implmentasi AEC Bluepint, pada tahun 2007-2008, Ditjen
Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi AEC Blueprint bersamaan dengan
sosialisasi ASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-
asosiasi bisnis maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop,
lokakarya maupun Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik
lokal di pusat dan daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk

                                                                               34
memicu kesiapan masyarakat serta menimbulkan mengenai “public awareness”
mengenai ASEAN.

Kerjasama di Sektor Industri

      Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang
dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan
untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan
meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentuk
pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasional
masing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk
menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan
intra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan
konsep resource pooling dan market sharing.

      ASEAN Industrial Cooperation (AICO) yang ditandatangani pada bulan April
1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif kerjasama
di sektor industri yang saat ini terus dikembangkan. AICO merupakan skema
kerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam
pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan,
dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing
perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip
economic of scale and scope yang didukung oleh pajak yang rendah untuk
meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam
dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-
perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antara lain akan
mendapatkan preferensi berupa pengenaan bea masuk hingga 5%.

      AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN
dan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yang
memberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatan
luas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama guna
menghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang juga
diberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa
akreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan oleh
masing-masing negara anggota.

      AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi
juga untuk trading companies yang membantu pemasaran produk-produk industri
kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani
Protocol to Amend the AICO Agreement yang mengatur perubahan/penurunan tarif
preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.

Kerjasama di Sektor Perdagangan

1. Kerjasama Perdagangan Barang

      Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 AFTA Council tanggal 23
   Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai
   implementasi Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barries (NTBs) serta

                                                                                  35
   dalam melakukan revisi mengenai CEPT AFTA Rules of Origin, yang diharapkan
   akan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangan
   di kawasan.

       Berkaitan dengan perdagangan barang ini,         ASEAN juga         berhasil
   menyelesaikan pembahasan substantif mengenai ASEAN Trade in Goods
   Agreement (ATIGA), yang diharapkan akan ditandatangani pada bulan
   Desember 2008. ATIGA        mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang
   berkaitan dengan perdagangan barang kedalam suatu comprehensive
   framework, menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA
   akan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-rules-
   based system yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis
   ASEAN.

b. Fasilitasi Perdagangan

       Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah menandatangani
   Protocol 1-Designation of Tansit Transport Routes and Facilities. Implementasi
   Protocol dimaksud akan memfasilitasi transportasi barang-barang di kawasan
   serta tidak merintangi akses dan pergerakan kendaraan yang mengangkut
   barang-barang tersebut di kawasan ASEAN.

      Berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, Indonesia juga telah melakukan
   pembentukan Nasional Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window
   (ASW) merupakan salah satu upaya fasilitasi perdagangan di tingkat nasional
   dan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam
   rangka mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community.
   National Single Window diharapkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun
   2008 di negara-negara ASEAN+6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV.

        Untuk tingkat nasional, Perkembangan Tahap I Uji Coba NSW telah
   dilaksanakan di Tanjung Priok dari Desember 2007 – Juni 2008. Sistem uji coba
   melibatkan 5 (five) Government Agencies (GA) yang terkait dengan pemberian
   izin, yaitu Ditjen Bea dan Cukai–Depkeu, Ditjen Daglu, Badan POM, Badan
   Karantina Deptan dan Pusat Karantina Perikanan (DKP) Draft Blueprint NSW. Uji
   coba dimaksud difokuskan pada importir prioritas sebanyak 102. Tujuan yang
   dapat dicapai adalah penyederhanaan dokumen impor dan pemendekan proses
   bisnis pengurusan perizinan impor dari 5.5 hari menjadi 8 jam.

       Implementasi NSW Tahap II dimulai pada bulan Juli – Desember 2008. Pada
   Tahap II difokuskan pada tingkat operasional dengan sasaran antara lain :
   penerapan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Prior (Jakarta), Tanjung
   Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta yang
   merupakan tempat bongkar muat barang ekspor impor dengan tingkat volume
   90% dari total ekspor impor Indonesia; GA yang terlibat menjadi 15 (total instansi
   yang terlibat perizinan sesudah penyederhanaan/sebelumnya 34 instansi); jasa
   perizinan meliputi ekspor, impor, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Di
   samping itu, sistem NSW juga mulai diujicobakan dengan ASW pada tanggal 11
   Agustus 2008 ditandai adanya pertukaran dokumen kepabeanan (SKA dan Form
   D antara Indonesia dan Malaysia).

                                                                                  36
        Diharapkan seluruh importir terdaftar (sekitar 17.500 importir) telah dapat
     menggunakan sistem dimaksud pada bulan Desember 2008 dan masalah terkait
     dengan Service Level Agreement (SLA), permanent help desk; fee structure,
     changing management dan Badan Pengelola telah dapat diputuskan pada
     Implementasi Tahap II ini.

c. Realisasi ASEAN Free Trade Area

         Pada pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers tahun 2008, ASEAN
     Secretariat telah melaporkan bahwa implementasi komitmen liberalisasi tariff
     CEPT telah mencapai 92.25 % dari semua produk yang telah dimasukkan ke
     dalam inclusion list (IL), 88.48 % memiliki tarif berkisar antara 0-5 % di antara
     negara-negara ASEAN. Tarif di antara negara-negara ASEAN yang telah
     dihapuskan sebesar 63.42 % dari IL products, rata-rata berkurang sebesar
     2,58% dalam tahun 2007 menjadi 1.95 % dalam tahun 2008.

d. Comprehensive Revised CEPT Rules of Origin

         Sejak 1 Agustus 2008, ASEAN telah mengimplementasikan Comprehensive
     revised CEPT Rules of Origin yang mencakup revisi terhadap teks CEPT ROO
     serta komponennya seperti Operational Certification Procedures, Product
     Specific Rules (PSRs) dan Certificate of Origin (CO) Form D. Revisi CEPT
     ROO termasuk revisi general rule of the CEPT Rules of Origin dari kriteria single
     “Regional Value Content of 40 percent (RVC(40)” menjadi alternative co-equal
     rules of “Regional Value Content of 40 percent or Change in Tariff Headings
     (RVC(40) or CTH)”.

e. Kerjasama Kepabeanan

         Selama 3 (tiga) tahun terakhir, ASEAN Customs Administrations terus
     melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Strategic Plan of Customs
     Development (SPCD) 2005 – 2010, khususnya dalam bidang cargo clearance,
     risk management, e-customs, facilitation of goods in transit, customs
     enforcement and human resource development. Disamping itu, ASEAN juga
     mengupayakan penyelesaian mengenai finalisasi Protocol 2 (Designation of
     Frontier Posts) dan Protocol 7 (Customs Transit Systems) guna memungkinkan
     implementasi penuh Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit
     and the establishment of the ASEAN Customs Transit System.

f.   Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures
     (STRACAP)

         Dalam upaya untuk fasilitasi implementasi priority sectors, ASEAN telah
     mengimpelementasikan sejumlah ASEAN Sectoral Mutual Recognition
     Arrangement (MRA). Hingga tahun 2007, di bidang produk barang, Indonesia
     telah menandatangani 3 (tiga) MRAs, yaitu di bidang cosmetics, electrical and
     electronic equipment serta pharmaceutical. Namun demikian, mengalami
     hambatan dialami dalam proses ratifikasi mengingat adanya benturan antara
     MRA dimaksud dengan peraturan perundangan nasional terkait.

                                                                                   37
g. Initiative for ASEAN Integration (IAI)

      Initiative for ASEAN Integration (IAI) adalah suatu policy framework yang
   dimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar berkesinambungan,
   untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara
   ASEAN, khususnya untuk negara-negara CLMV. Kebijakan dimaksud ditegaskan
   di dalam Ha Noi Plan of Action 1998 serta Deklarasi mengenai Narrowing
   Development Gap for Closer ASEAN Integration 2001.

       IAI dituangkan di dalam IAI Work Plan, yang merupakan rencana 6 tahunan
   (Juli 2002 – Juni 2008). Sampai dengan tanggal 15 Mei 2008, terdapat 203
   proyek dalam IAI Work Plan dengan berbagai tahap implementasinya.
   Pembiayaan telah disiapkan untuk 158 proyek (78%). 116 proyek telah berhasil
   diselesaikan, 19 proyek sedang dilaksanakan, 2 proyek telah mendapatkan
   pendanaan dan menunggu implementasi, 2 proyek masih mencari dana
   separuhnya, 10 proyek masih menunggu proses pelaksanaan dan 18 proyek
   belum mendapatkan pendanaan.

       Sumber pendanaan proyek-proyek IAI berasal dari negara-negara ASEAN +
   6 dan negara-negara donor lainnya. Kontribusi ASEAN + 6 sampai dengan
   tanggal 15 Mei 2008 berjumlah US $ 30.98 juta. Kontribusi Indonesia tercatat
   sebesar US $ 804.437 untuk 9 (sembilan) proyek, dengan share sebesar 2,6 %
   dari total pendanaan yang disiapkan oleh ASEAN-6. Sedangkan Singapura
   memberikan kontribusi tertinggi, sebesar US $ 22.811.330, dengan share
   73.64% dari seluruh total pendanaan ASEAN.

      Di samping itu, kontribusi ASEAN-6 terhadap CLMV on bilateral basis,
   sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 total berjumlah US $ 159.483.271, untuk
   implementasi proyek-proyek dari tahun 1992–2008. Sedangkan kontribusi
   Indonesia on bilateral basis sebesar US $ 1.661.588, untuk implementasi 30 Juli
   2000–2006. Kontribusi tertinggi diberikan oleh Thailand, sebesar US $
   100.358.255 (implementasi proyek 1996 – 2004).

       Kontribusi negara-negara dialogue partner ASEAN terhadap proyek-proyek
   IAI sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berjumlah total US $ 20.18 juta, untuk
   65 proyek. 5 (lima) negara donor utama adalah Jepang, Korea, India, Norwegia
   dan Uni Eropa, menyumbang sebesar US $ 17.64 juta (87.3% total dana dari
   negara donor).

       Sebagai konsistensi untuk narrowing development gap, saat ini sedang
   disusun dan diselesaikan IAI Work Plan II, yang diharapkan akan dapat segera
   diselesaikan pembahasannya.

h. Perkembangan Pembentukan FTA ASEAN Dengan Negara-negara Mitra
   Wicara

   a) ASEAN–China Free Trade Agreement

          Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism
       Agreement ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada

                                                                               38
   bulan Nopember 2004. Sementara itu, Agreement on Trade in Services dan
   Second Protocol to Amend the Framework Agreement ditandatangani pada
   bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berkenaan dengan proses ratifikasi
   ketiga perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasi
   perjanjian tersebut.

       Terkait dengan implementasi FTA ASEAN-China di bidang jasa, China
   telah mengajukan request kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitu
   business services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering; distribusi;
   pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olah raga
   ,budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut,
   telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor yang masuk dalam
   Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4
   (business services, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan Air
   Travel dan Kepariwisataan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan,
   keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk
   dalam AFAS-5.

       Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dan
   kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat
   diselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat)
   tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan.
   Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan
   memakai pendekatan AIA atau negative list approach. Sedangkan China
   menghendaki penggunaan positive approach.

       Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankan
   pentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikan
   manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan
   kesejahteraan rakyat di kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Bukti
   nyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnya
   volume perdagangan ASEAN-China dari US$ 160 miliar pada tahun 2006
   menjadi US$171.1 miliar pada tahun 2007. Sebagai catatan, pada periode
   2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia China tumbuh sebesar 28.7%.
   Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek
   dengan nilai US$ 28.9 juta. Sementara negosiasi perjanjian investasi
   ASEAN-China yang belum berhasil terselesaikan diharapkan dapat rampung
   dalam tahun 2008.

      Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatanganan
   Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the
   People‟s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary
   Cooperation oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan
   Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and
   Quarantine, China.

b) ASEAN-Canada Trade And Investment Framework Arrangement (TIFA)

      Meskipun FTA ASEAN-Kanada masih merupakan tujuan jangka panjang,
   kedua belah pihak mengakui mengenai adanya suatu keperluan untuk lebih

                                                                           39
   memformalkan hubungan, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk menyusun
   draft awal ASEAN-Canada Economic Arrangement yang sejenis dengan
   Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang telah ditanda-
   tangani Kanada dengan MERCOSUR dan ASEAN Community.

      Pada SEOM 1/39 di Baguio City, Filipina, Januari 2008, SEO bertukar
   pandangan mengenai pembatalan sepihak oleh pihak Kanada karena isu
   Myanmar atas rencana pertemuan konsultasi SEOM-Kanada di Vancouver,
   Kanada yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2007. Selanjutnya pada 2nd
   ASEAN Canada Informal Coordinating Mechanism (ICM) di Ha Noi, Viet Nam
   10 Maret 2008, Indonesia telah menyampaikan penyesalannya dan berharap
   agar Kanada dapat menggulirkan kembali pembahasan TIFA. Viet Nam
   sependapat dengan Indonesia dan meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai
   kepastian penjadwalan ulang pertemuan pembahasan TIFA.

      Pada Pertemuan ke-5 ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh, Viet
   Nam, 12-14 Mei 2008, Kanada telah menyampaikan keputusannya untuk
   melaksanakan the 3rd ASEAN–Canada SEOM yang tertunda di Vancouver,
   Kanada pada akhir bulan Nopember 2008.

       Sebagai catatan, draft TIFA ASEAN-Kanada terdiri dari 5 sections
   dengan 1 Annex berupa Trade and Investment Cooperation Arrangement
   between ASEAN Canada Work Plan, yaitu : Section I Objectives; Section II
   Principles; Section III Expansion of Trade and Investment; Section IV Joint
   Council on Trade and Investment; Section V Final Clauses.

c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

       Terkait dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA), setelah
   dilakukan perundingan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah dapat dikatakan
   selesai kecuali berkaitan dengan ”market access” untuk sektor otomotif.
   Dalam kaitan ini, Australia mengharapkan agar jika market access dimaksud
   belum dapat disepakati maka AANZ FTA dapat ditandatangani pada bulan
   Desember mendatang. Sedangkan isu-isu bilateral yang belum dapat
   diselesaikan akan diselesaikan setelah AANZ FTA ditandatangani.

       Dalam kaitan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsekwensi
   hukum      ditandatanganinya    AANZ     FTA    apabila    belum   dapat
   disepakati/diselesaikannya komitmen bilateral dengan Australia dan New
   Zealand, mengingat offer dan request Australia serta New Zealand kepada
   Indonesia belum disepakati.

       Di samping itu, AANZ FTA menyisakan permasalahan lain, yaitu
   menyangkut 2 (dua) MOU mengenai labour dan environment yang
   diharapkan oleh New Zealand dapat ditandatangani oleh Indonesia dan New
   Zealand sebelum ditandatanganinya AANZ FTA. Kedua MOU tersebut masih
   dibahas dan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Depnaker serta Kementerian
   Lingkungan Hidup.




                                                                           40
d) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

       Sejak ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive
   Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober
   2003, perundingan ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC) telah
   memasuki pertemuan ke-21. Draft ASEAN–India Trade in Goods Agreement
   telah berhasil disepakati kecuali “market acsess” kepada Viet Nam.
   Diharapkan hal ini dapat segera diselesaikan secara bilateral. Di samping itu
   juga masih terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan India
   berkaitan dengan penurunan tarif di dalam Exclusion List (EL) dan Normal
   Track (NT).

e) ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA)

      Pertemuan ASEAN-EU Commemorative Summit di Singapura pada
   tanggal 22 November 2007, berhasil menyepakati dua dokumen penting yaitu
   Plan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN
   Enhanced Partnership dan Joint Declaration of the ASEAN-EU
   Commemorative Summit. Kedua dokumen tersebut memuat paragraf
   kesepakatan peningkatan kerjasama ekonomi kedua kawasan.

       Hingga saat ini, telah diadakan 6 kali pertemuan Joint Committee on
   ASEAN-EU Free Trade Agreement (JCAEFTA). Dalam pertemuan JCAEFTA
   ke-6 yang berlangsung di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 14-17 Oktober
   2008, masih terlihat keinginan dari pihak UE untuk memasukan isu-isu non-
   tradisional seperti government procurement, competition policy, dan
   sustainable development.

      Dalam isu Trade in Goods, UE juga mengemukakan penawaran dengan
   pendekatan country specific adjustrment, yang mengindikasikan adanya offer
   yang berbeda dari UE kepada setiap negara-negara anggota ASEAN.
   Namun, ASEAN tidak menyetujui tawaran EU tersebut karena dikhawatirkan
   pendekatan ini akan menimbulkan diskriminasi.

       Terkait dengan modalitas ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA),
   terdapat dua proposal tentang working method (mekanisme perundingan)
   yang akan digunakan dalam kerangka AEFTA. UE mengusulkan agar
   working method dilakukan dengan menggunakan mekanisme perundingan
   dual track, yakni perundingan “fast track” yang dilakukan dengan beberapa
   negara (kelompok kecil) terutama negara-negara yang memiliki tingkat
   ambisi tinggi baik dalam hal cakupan isu-isu yang dirundingkan maupun
   ambisi yang cukup tinggi di masing-masing isu, dan “normal track” yang
   dilakukan dengan negara anggota ASEAN lainnya yang tingkat ambisinya
   lebih rendah.

       Berkenaan dengan proposal tersebut, Viet Nam juga mengusulkan
   pendekatan yang hampir sama dengan UE, namun sifatnya sukarela. Di
   samping traditional issues (trade in goods, services dan investment)
   kelompok pertama dapat merundingkan non-traditional issues (seperti
   competition policy, sustainable development dan government procurement),

                                                                             41
      namun sifatnya sukarela. Sedangkan kelompok kedua hanya merundingkan
      traditional issues.

   f) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

         Landasan perundingan ASEAN-Japan Comprehensive Economic
      Partnership adalah Joint Declaration of the Leaders on Comprehensive
      Economic Partnership between ASEAN and Japan yang telah ditandatangani
      pada tanggal 5 November 2002. Kemitraan ini juga kemudian diperkuat
      dengan penandatanganan Framework for Comprehensive Economic
      Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003.

          Saat ini perjanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendum
      pada bulan Maret 2008. Sedangkan pihak Jepang telah meratifikasi
      perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2008. Saat ini masing-masing
      negara ASEAN sedang melaksanakan prosedur legal nasional guna dapat
      menerapkan perjanjian ini.

Kerjasama di Sektor Jasa

a. Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN

   1) Peranan Sektor Jasa ASEAN

         Sektor Jasa memegang peranan penting di ASEAN dengan rata-rata 40-
      50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa. Jasa juga berperan
      penting dalam perekonomian Indonesia dengan porsi 46% total GDP pada
      tahun 2007.

         Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi
      perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan
      mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada
      tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya untuk
      menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk       Coordinating
      Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas
      untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang
      mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa
      Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata,    Jasa
      Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

          Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan Kebijakan
      Fiskal, Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (Tim
      Koordinator Bidang Jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagai
      pengelola sektor jasa keuangan non-bank dan jasa profesi (akuntan dan
      penilai).

         Sejak penandatangan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota
      ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN
      ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan
      paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS.

                                                                           42
   Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna
   mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam
   rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi
   ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan
   dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN
   yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN
   tersebut.

      Disamping itu juga telah ditandatangani ASEAN Multilateral Agreement on
   the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral
   Agreement on Air Services pada pertemuan ke-14 ASEAN Transport
   Ministers‟ Meeting pada bulan November 2008.

2) Integrasi Sektor Jasa Prioritas Menjelang Realisasi Komunitas Ekonomi
   ASEAN 2015

       ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor
   prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang
   pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa
   Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

       Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat
   sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan
   udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa
   logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun
   2015.

       Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan
   (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif
   yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi
   perdagangan.

3) Jasa Angkutan Udara (Air Transport Services)

      Sidang ke 18 ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di Kuala
   Lumpur tanggal 12 – 14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait
   dengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN, termasuk ASEAN
   Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services,
   ASEAN Multilateral Agreement on Air Services, ASEAN Single Aviation
   Market (SAM) dan Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog.

4) Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services)

       Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di Nha
   Trang, Viet Nam tanggal 9-11 September telah membahas langkah-langkah
   lebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an Integrated
   and Competitive Maritime Transport. Terkait Roadmap Towards an
   Integrated and Competitive Maritime Transport, Indonesia ditunjuk
   bertanggung jawab sebagai lead coordinator untuk measure (langkah
   kebijakan) no.11 “Confirm the Principle of Open Access to the International

                                                                               43
   Maritime Trade of All ASEAN Member States” dan measure no.12 “Develop
   the Strategies for an ASEAN Single Shipping Market” dari Roadmap
   dimaksud.

5) Jasa Keuangan (Finance Services)

       Pertemuan terkini Para Menteri Keuangan ASEAN dan ASEAN Finance
   Minister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat
   Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskan
   komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan
   sekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global. Pertumbuhan GDP
   regional diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan
   tahun sebelumnya yang mencapai 6,7 %.

       Untuk merespon hal tersebut, ditegaskan perlunya upaya kapitalisasi
   yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan selain upaya untuk
   segera dapat mengimplementasikan Chiang Mai Initiative Multilateralisation
   pada pertengahan tahun 2009 sejalan dengan inisiatif regional yang lain
   dalam upaya kerjasama dan integrasi regional.

6) Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services)

       ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi
   seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis
   untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “Siem Reap Ministerial
   Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN” yang
   disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap,
   Kamboja.

      9th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials
   Meeting (TELSOM-9) dan 8th ASEAN Telecommunications & Informations
   Technology Ministers Meeting (TELMIN-8) dengan tema „‟High Speed
   Connection to Bridge ASEAN Digital Divide” di Bali, pada tanggal 25-29
   Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam
   ICT Scorecard yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan
   pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

7) Jasa Pariwisata (Tourism Services)

      Dalam pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila tanggal 6 – 9 Juli
   2008, telah dibicarakan beberapa hal antara lain:
      - Penyusunan MRA di bidang Pariwisata diharapkan selesai pada akhir
          2008 dan dapat ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN
          pada saat ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Ha Noi, Viet Nam,
          tanggal 5-12 Januari 2009.
      - Dalam kerangka ASEAN Tourism Resource Management and
          Development Network (ATMR) telah direncanakan untuk mengadakan
          beberapa kegiatan antara lain: Training on eco tourism di Thailand,
          Pelatihan Tourism Heritage di Indonesia, ATMR Cruise di Singapura,
          Workshop tentang Home stay di Malaysia.

                                                                           44
          -   Guna lebih meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi tunggal
              telah dibahas beberapa kegiatan promosi bersama, yaitu: ASEAN
              Promotional Chapter for Tourism, ASEAN Tourism Area in
              International tourism Fairs dan Joint Promotion Activities with ASEAN
              Airlines.
          -   Terkait dengan NTO/VAC Fund dinyatakan bahwa Balance of
              NTO/VAC Fund hingga bulan Mei 2008 adalah USD 58,791.25.

   8) Jasa Logistik (Logistic Services)

          Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedua belas yang
       akan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of Logistics
       Services telah ditandatangani pada Sidang ke-39 ASEAN Economic
       Ministers‟ di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007.

   Mutual Recognition Arrangements Bidang Jasa

       Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani Mutual Recognition
   Agreement (MRA) Framework on Accountancy Services, MRA on Medical
   Practitioner and MRA on Dental Practitioners. MRA Framework on Accountancy
   Services yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi
   bilateral atau multilateral. Sedangkan MRAs mengenai Medical Practitioners and
   Dental Practitioners diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas qualified medical
   and dental practitioners di ASEAN.

       Di samping itu juga telah ditandatangani MRAs di bidang engineering
   services, architectures services, nursing services and surveying and urged
   renewed efforts by the related professional bodies to implement the MRAs.
   Sedangkan Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals,
   diharapkan akan dapat ditandatangani pada ASEAN Tourism Ministers Meeting
   pada bulan Januari 2009.


Ratifikasi Perjanjian-perjanjian Ekonomi ASEAN

    Hingga saat ini terdapat 92 Perjanjian Ekonomi ASEAN. Dari jumlah tersebut, 57
perjanjian telah diratifikasi, sedangkan 35 masih dalam proses. Perlu disampaikan
juga bahwa terdapat 12 perjanjian dalam tahap akhir proses ratifikasi dan
diharapkan selesai pada akhir tahun 2008.


Kerjasama di Sektor Investasi

     Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannya
gagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin
ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada
tahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang
berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan sebuah Persetujuan
Dasar tentang Kawasan Investasi ASEAN (Framework Agreement on ASEAN
Investment Area/FA-AIA).

                                                                                45
      Framework Agreement on ASEAN Investment Area ditandatangani di Makati
City, Filipina, pada tahun 1998. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut juga
disahkan pembentukan AIA Council. FA-AIA mencakup seluruh kegiatan investasi,
kecuali investasi portfolio dan kegiatan investasi lainnya yang sudah tercakup pada
perjanjian ASEAN lainnya, seperti the ASEAN Framework Agreement on Services.
Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan suatu Kawasan Investasi
ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke
kawasan. Liberalisasi investasi bagi negara anggota ASEAN disepakati untuk mulai
berlaku pada tahun 2010, sedangkan dengan negara non-ASEAN disepakati untuk
direalisasikan pada tahun 2020.

     Kerangka kerja AIA mencakup semua arus investasi asing langsung (Foreign
Direct Investment/FDI) ke ASEAN maupun investasi langsung antar negara-negara
ASEAN. Persetujuan tersebut antara lain akan mengikat negara-negara anggota
untuk menghapus hambatan-hambatan investasi, meliberalisasi peraturan-peraturan
dan kebijaksanaan investasi, memberi persamaan perlakuan nasional dan membuka
investasi di industrinya terutama sektor manufaktur. Dengan menciptakan ASEAN
sebagai suatu kawasan investasi yang lebih berdaya saing dan terbuka, AIA
diharapkan dapat menarik arus investasi langsung ke ASEAN.

     Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di
Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk
suatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi
ekonomi di Asia Tenggara. Rejim yang dimaksud adalah ASEAN Comprehensive
Investment Agreement (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari
ASEAN Investment Area (AIA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement
(ASEAN-IGA). ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: liberalisation,
protection, facilitation and promotion.

       ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA,
dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang
investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi
internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim
investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai tambahan,
nilai investasi asing di ASEAN pada tahun 2005 berjumlah sebesar US$. 41.06
milyar dan tahun 2006 sebesar US$. 52.3 milyar.

      Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN
akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan ASEAN Comprehensive Investment
Agreement (ACIA). Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada
Pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIA
akan dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN mendatang di Chiang Mai,
Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat
menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik Foreign
Direct Investment (FDI) serta mendukung realisasi ASEAN Economic Community.




                                                                                46
Kerjasama di Sektor Komoditi dan Sumber Daya Alam

Kerjasama Pertanian

   1) Pangan

          Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 stabil.
      ASEAN telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi
      beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk
      jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor karena produksi
      lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik.

          Dalam skema kerja sama ASEAN Plus Three, 2 (dua) proyek telah
      dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu East Asia Emergency Rice
      Reserves (EAERR) dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS).
      Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme
      pengadaan beras (stock release mechanism) dan pemanfaatan cadangan
      beras darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS
      difokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan
      dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah
      website telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan
      perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

         ASEAN juga telah membentuk ASEAN General Guidelines on the
      Preparation and Handling of Halal Food sebagai upaya memperluas
      perdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN.

          Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor
      pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuah
      skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan
      regional yang disebut ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework
      beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut Strategic Plan of
      Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS). Para Menteri
      Pertanian dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan
      dokumen tersebut ke ASEAN Summit di Thailand, bulan Desember 2008.
      Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan di-endorse oleh para Pemimpin
      ASEAN melalui Bangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region.

   2) Tanaman Pangan (Crops)

          Sejak tahun 2006 – 2008, ASEAN telah membuat Daftar Hama Endemik
      untuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitu
      padi giling, jeruk (citrus), mangga, kentang, dan anggrek potong dendrobium.
      Upaya harmonisasi phytosanitary untuk komoditas-komoditas tersebut akan
      terus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi.

         ASEAN Plant Health Cooperation Network (APHCN) telah dibentuk
      sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman di
      negara-negara anggota ASEAN. Saat ini, informasi mengenai Undang-
      undang Karantina Tanaman dan persyaratan impor untuk Malaysia dan

                                                                               47
   Singapura telah tersedia di website APHCN. Dalam inisiatif ini, akan dibentuk
   ASEAN Regional Diagnostic Initiative sebagai proyek percontohan untuk
   mengatasi hambatan terhadap akses pasar produk pertanian.

       Melalui harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs) untuk pestisida,
   ASEAN terus berupaya untuk melindungi kesehatan konsumen dan
   memfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir penggunaan pestisida dan
   memastikan keamanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam
   29th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (29th AMAF) di
   Bangkok, 2007, ASEAN telah mengadopsi harmonisasi 99 MRL untuk 16
   pestisida. Sebelumnya ASEAN telah memiliki 658 MRL untuk 61 pestisida.

       ASEAN terus berupaya untuk melaksanakan upaya terpadu dalam
   mengharmonisasi standar dan kualitas, jaminan keamanan pangan dan
   standarisasi sertifikasi perdagangan untuk mendukung integrasi ekonomi dan
   meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan kehutanan ASEAN di
   pasar internasional. Untuk itu, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Good
   Agricultural Practices (ASEAN GAP) mengenai penanganan produksi, panen
   dan paska panen buah dan sayuran segar serta sejumlah produk hortikultura
   lainnya berupa Standar ASEAN untuk mangga, nanas, durian, papaya,
   pumelo, dan rambutan.

       Sebagai upaya kawasan untuk mengendalikan penggunaan pestisida,
   ASEAN telah memiliki website untuk lembaga pengawasan pestisida
   “aseanpest” (http://agrolink.moa.my/doa/aseanpest) yang memberikan
   landasan untuk saling bertukar informasi dan database serta penanganan
   masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan
   pestisida.

3) Agricultural Training and Extension

       ASEAN terus melanjutkan program Pengelolaan Hama secara Terpadu
   (Integrated Pest Management/IPM) untuk berbagai tanaman pangan,
   termasuk pengembangan modul pelatihan untuk komoditas prioritas dan
   pengorganisasian pelatihan IPM di kawasan terhadap komoditas prioritas
   tersebut. Komoditas dimaksud, di antaranya mangga, jeruk, bawang merah,
   beras, pumelo dan kedelai. Pertukaran pejabat, pelatih dan petani terkait IPM
   untuk citrus telah diorganisir oleh Thailand pada tanggal 10-16 Juni 2008.

       Sejumlah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petani
   telah pula dilaksanakan, di antaranya: Regional Training on Edible and
   Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workers
   and Farmers (1-2 November 2008 di Viet Nam) serta pertukaran pejabat,
   pelatih dan petani yang diorganisir di Palembang, Indonesia, tanggal 5-10
   Juli 2007.




                                                                             48
4) Penelitian dan Pengembangan di bidang Pertanian

       Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang pertanian telah
   dimulai sejak 2005. Sejumlah aktivitas telah dilakukan, termasuk
   pembentukan ASEAN Agricultural Research and Development Information
   System (ASEAN ARDIS), ASEAN Directory of Agricultural Research and
   Development Centres in ASEAN, dan Guidelines for the Use of the Digital
   Information System.

5) Codex

       ASEAN telah mengembangkan website ASEAN Food Safety Network
   (www.aseanfoodsafetynetwork.net) untuk memberikan informasi yang
   berguna terkait keamanan pangan, seperti upaya SPS di berbagai bidang,
   isu-isu yang muncul dalam badan-badan penetapan standar internasional
   (Codex, OIE, IPPC, dll), serta hasil kerja dari berbagai badan di ASEAN
   terkait keamanan pangan.

6) Skema Promosi Produk Pertanian dan Kehutanan

       Untuk mempromosikan produk pertanian dan kehutanan, ASEAN telah
   memperpanjang implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on
   ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Schemes
   untuk periode 5 tahun ke depan, dari 2004 menjadi 2009. MoU ini tetap
   relevan sebagai basis kerjasama dengan sektor swasta dan berkoordinasi
   tentang posisi bersama terkait perdagangan produk pertanian dan kehutanan
   ASEAN. Pembuatan MoU saat ini tengah dikembangkan oleh Negara-negara
   Anggota ASEAN, termasuk pengkajian produk-produk pertanian dan
   kehutanan yang dicakup dalam MoU. Dengan mempertimbangkan relevansi
   situasi pasar yang ada serta aktivitasnya dalam 12 tahun terakhir, 5 produk,
   yaitu: udang beku, ayam beku, nanas kaleng, tuna kaleng, dan karet alam
   telah disetujui untuk dihapus dari daftar.

7) Bioteknologi

       ASEAN menyadari pentingnya bioteknologi pertanian sebagai cara untuk
   meningkatkan produktifitas pangan secara berkelanjutan. Namun demikian,
   saat ini terdapat kekhawatiran publik terhadap penggunaan bioteknologi yang
   perlu diatasi. ASEAN telah mengadopsi Guidelines on the Risk Assessment
   of Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs). Panduan ini
   memberikan Negara-negara Anggota ASEAN pendekatan dan pemahaman
   bersama saat melakukan evaluasi ilmiah terhadap peluncuran GMOs di
   bidang pertanian. Panduan ini menggambarkan prosedur notifikasi,
   persetujuan, dan registrasi GMOs di bidang pertanian.

        Menyadari pentingnya pemahaman mengenai teknologi dan penilaian
   risiko untuk Manipulasi Genetika (MG), serta untuk meningkatkan
   pembangunan kapasitas di bidang ini, ASEAN telah mengembangkan
   Program Kesadaran Publik terhadap GMOs. Dalam program ini, Frequently


                                                                            49
       Asked Questions (FAQs) mengenai GMOs dari seluruh Negara Anggota
       ASEAN dikumpulkan dan diterbitkan untuk informasi publik.

          Dalam meningkatkan pembangunan kapasitas, ASEAN berkolaborasi
       dengan International Life Sciences Institute Southeast Asia telah
       mengembangkan serangkaian pelatihan dan workshop mengenai
       penggunaan ASEAN Guidelines on Risk Assessment of Agriculture-related
       GMOs yang ditujukan bagi para pejabat dan pengambil keputusan. Tiga buah
       workshop telah diadakan di Singapura (2001), Kuala Lumpur (2002),
       Bangkok (2003) dan Jakarta (2004).

Kerjasama Peternakan

      Kerjasama ASEAN di bidang peternakan semakin berkembang, terutama
mengenai Regularization of Production and Utilization of Animal Vaccines;
Promotion of International Trade in Livestock and Livestock Products; dan
Strengthening Animal Diseases Control Programme. Sejumlah inisiatif baru,
termasuk Common Stand on Codex Issues dan Veterinary Drug Residues in Food
juga telah dimulai.

      Dalam upaya mengatur produksi dan pemanfaatan vaksin hewan, ASEAN
telah menyetujui untuk memperbaiki mekanisme yang ada serta prosedur registrasi
vaksin hewan yang diproduksi di dalam dan di luar Negara Anggota ASEAN. Untuk
tujuan ini, sebuah mekanisme tunggal akan dipakai. AMAF ke-29 di Bangkok, 2007,
telah menyetujui ASEAN Standard for Live Infectious Bronchitis Vaccine dan
Inactivated Infectious Bronchitis Vaccine. Para Menteri Pertanian ASEAN juga telah
mengakreditasi ulang National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL), Gunung
Sindur, Indonesia sebagai laboratorium pengetesan vaksin untuk 9 vaksin hewan
selama periode 3 tahun.

     Munculnya Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) di beberapa Negara
Anggota ASEAN sejak Desember 2003 memiliki dampak yang cukup besar terhadap
perekonomian kawasan. Salah satu kekhawatiran ialah kemampuan virus untuk
menyebar dari unggas ke manusia. Untuk menanganinya, dibentuk Regional
Framework for Control and Eradication of HPAI. ASEAN telah menyelesaikan
implementasi 8 (delapan) komponen dalam kerangka regional tersebut, bekerjasama
dengan organisasi internasional/mitra wicara.

      ASEAN telah membentuk dan menandatangani Agreement for Establishment
of the ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF) pada bulan November 2006 untuk
mendukung aktivitas ASEAN mengendalikan dan memberantas penyakit hewan di
kawasan.

Kerjasama Perikanan

      ASEAN Network of Fisheries Post-Harvest Technology Center melanjutkan
kerjasamanya dengan Departemen Penelitian Perikanan Laut dari Southeast Asia
Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mengimplementasi kegiatan-
kegiatan: (i) HACCP Training Programmes, (ii) Regional Code of Conduct on Post-
Harvest Practices and Trade, dan (iii) ASEAN-Australia Development and

                                                                               50
Cooperation Programme (AADCP) mengenai “Quality Assurance and Safety of
ASEAN Fish and Fishery Products”. Kesuksesan kolaborasi dengan SEAFDEC juga
mendorong pengembangan inisiatif baru berupa: Seafood Safety Information
Network dan Chloramphenicol, and Nitrofuran Residues in Aquaculture Fish and
Fish Products.

      ASEAN terus melanjutkan kolaborasi dengan SEAFDEC dan telah menyetujui
kerja sama untuk memperkuat mekanisme dan implementasi program perikanan
kawasan melalui pembentukan “ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP)”.
Dalam AMAF ke-29, telah ditandatangani Letter of Understanding (LoU) ASSP oleh
Sekjen ASEAN dan Sekjen SEAFDEC.

     Dengan bantuan dari Australia, ASEAN telah menyelesaikan Hazard Guide-A
Guide to the Indentification and Control of Food Safety Hazard in the Production of
Fish and Fisheries Products in the ASEAN Region, dan Guidelines on Development
of Standard Operating Procedures (SOP) for Health Certification and Quarantine
Measures for the Responsible Movement of Live Food Finfish.

     Negara-negara Anggota ASEAN juga telah menyetujui inisiatif untuk
membentuk ASEAN Shrimp Alliance (ASA) dan ASEAN Network on Aquatic Animal
Health Centres (ANAAHC).

Kerjasama Kehutanan

      Pengembangan kriteria nasional dan indikator untuk pengelolaan hutan
berkelanjutan (sustainable forest management/SFM), termasuk pengkajian
kebijakan, dan penanaman hutan telah mengalami kemajuan di masing-masing
Negara Anggota ASEAN. Pada tingkat regional, pengembangan inisiatif Pan ASEAN
Timber Certification telah menggunakan kriteria yang diakui secara internasional
untuk memastikan diterimanya produk kayu ASEAN yang bersertifikat di pasar
internasional. Sesuai dengan persyaratan pelaporan kehutanan internasional, AMAF
ke-29 telah menyetujui sebagai berikut:

i. ASEAN Criteria and Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests;
ii. Monitoring, Asssesment and Reporting Format for Sustainable Forest
     Management in ASEAN; dan
iii. ASEAN Guidelines for the Implementation of IPF/IFF proposals for Action

      Isu illegal logging untuk dikerjasamakan di ASEAN telah diperjuangkan oleh
Indonesia lebih dari 3 (tiga) tahun lalu. Pada awalnya, Malaysia sangat resisten
terhadap isu dimaksud. Namun akhirnya, Malaysia dapat menerima illegal logging
dikerjasamakan di ASEAN mengingat hal tersebut telah mendapatkan dukungan
dari anggota ASEAN lainnya. Akhirnya disepakati ASEAN Ministerial Statement on
Strengthening Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in ASEAN yang
memuat mengenai kerja sama ASEAN untuk memberantas illegal logging and its
associated trade. FLEG tersebut telah didukung dengan Work Plan for Strengthening
FLEG in ASEAN 2008 – 2015.

     Di bawah program ASEAN-German Regional Forest Program, ASEAN Forestry
Clearing House Mechanism (CHM) telah dibentuk untuk memberikan landasan

                                                                                51
informasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN terkait diskusi mengenai hal-hal
yang menjadi kepentingan bersama.

       Volume pertama dari Database on ASEAN Herbal and Medicinal Plants, yang
terdiri dari 64 species tanaman telah diselesaikan dan diterbitkan. Saat ini ASEAN
tengah menyelesaikan volume kedua Database yang berisikan 50 species.

      ASEAN juga telah setuju untuk bekerjasama secara lebih proaktif dan intensif
dalam implementasi CITES. Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab untuk
CITES telah mendeklarasikan Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003 pada tanggal
2-14 Oktober di Bangkok. ASEAN pun menunjukkan komitmennya pada bidang ini
dengan mengembangkan dan mengadopsi ASEAN Regional Action Plan on Trade in
Wild Fauna and Flora 2005-2010. ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-
WEN) telah dibentuk pada Desember 2005 untuk menyediakan mekanisme
koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif di antara badan-badan penegak
  ubli pada level nasional dan regional untuk memberantas perdagangan flora dan
fauna liar secara illegal.

Perkembangan Kerjasama di Bidang Energi

    ASEAN telah menetapkan rencana aksi ASEAN yang disebut ASEAN Plan of
Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009, yang meliputi langkah-langkah:
memperkuat ketahanan energi regional; meningkatkan integrasi infrastruktur energi
regional; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secara
bertahap mendorong reformasi pasar, liberalisasi dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan; melibatkan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadangan
energi regional.

    Adapun ruang lingkup kerjasama ASEAN di bidang energi mencakup isu-isu: (i).
Ketahanan energi (Energy Security); ii). Pembangunan jaringan kelistrikan (Power
Interconnection); iii). Efisiensi energi (Energy Efficiency); (iv). Kebijakan regional di
bidang energi (Regional Energy Policy); (v). Penelitian dan pengembangan energi
terbarukan (Research and Energy, and Renewable Energy).

    Berkaitan dengan kerjasama energi ASEAN, terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang
menjadi rujukan, yaitu MoU on Trans ASEAN Gas Pipeline (MoU on TAGP),
ditandatangani tahun 2002 dan MOU on ASEAN Power Grid (MoU on APG), yang
ditandatangani pada tahun 2007 dan saat ini masih menunggu proses ratifikasinya.
Disamping itu juga akan ditandatangani New ASEAN Petroleum Security Agreement
(APSA), yang akan ditandatangani pada KTT ke-14 ASEAN mendatang.

    Proyek-proyek yang tercakup dalam kerjasama TAGP terdiri dari 8 (delapan)
yaitu : Duri, Indonesia – Melaka, Malaysia; West Natuna, Indonesia – Duyong,
Malaysia; East Natuna, Indonesia – JDA – Erawan, Thailand; East Natuna – West
Natuna – Kerteh, Malaysia; East Natuna – West Natuna – Singapura; East Natuna,
Indonesia – Brunei Darrusalam – Sabah, Malaysia – Palawan-Luzon, Philippina;
Malaysia – Thailand JDA – Blok B Viet Nam; Pauh, Malaysia – Arun, Sumatera,
Indonesia; East Kalimantan – Sabah – Philippines.


                                                                                      52
    Untuk proyek interkoneksi ASEAN, sejauh ini terdapat 14 proyek interkoneksi
ASEAN. Proyek yang terkait dengan Indonesia, yaitu Peninsular Malaysia –
Sumatra (Medium term –TNB dan PLN); Batam – Bintan – Singapura – Johor (Long
term – PLN, SPPG dan TNB); Sarawak – West Kalimantan (Medium term –Sesco
dan PLN);


1) Kerjasama Energi ASEAN + 3

        Kerjasama keamanan energi ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin
   meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia.
   Pertemuan pertama ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) + 3
   berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mensahkan
   program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum,
   Oil Stockpiling Forum dan Renewable Energy Forum dan upaya bersama untuk
   mengatasi isu-isu di pasaran minyak regional termasuk “Asian Premium”. Selain
   itu, disetujui untuk mendorong penetapan harga spot minyak berorientasi pasar
   dan diimplementasikan di bursa berjangka untuk produk minyak mentah (crude
   oil) dan produk-produk bahan bakar lainnya.

        Pada pertemuan ke-5 AMEM + 3 di Bangkok, 2007, telah disepakati
   kerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling,
   natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and
   Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasama
   regional dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan
   ini juga telah disepakati Work Plan untuk Oil Stockpiling Roadmap yang akan
   didasarkan kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, saling
   menguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap dengan
   perspektif jangka panjang.

      Terkait dengan pengembangan kerjasama Energy Efficiency and
   Conservation (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melalui
   peningkatan dialog, pengembangan networking serta sharing informasi.

      Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean Development
   Mechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDM
   guna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta
   meningkatkan sustainable development melalui kegiatan capacity building. Para
   Menteri meminta ASEAN Center for Energy dan Korea Energy Management
   Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

       Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civilian
   nuclear energy sesuai dengan ASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 –
   2017), dengan kegiatan antara lain capacity building seperti training
   staff/personnel untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkan
   dapat bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.




                                                                               53
2) Kerjasama East Asia Summit di bidang Energi

        Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di Cebu,
   Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah energy
   security. Pembahasan isu energy security dalam KTT ini diarahkan untuk
   mencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaan
   sumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di kawasan.
   Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasan
   mengenai energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber daya
   energi alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, dan
   perubahan iklim global.

      Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, para
   Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security,
   yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

   o   Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang
       ramah lingkungan;

   o   Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui
       peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air,
       perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan
       penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;


   o   Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka
       dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang
       terjangkau untuk semua kalangan masyarakat;


   o   Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan
       tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;


   o   Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan
       infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;


       KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang
   energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang
   berjudul “Fueling Asia – Japan‟s Cooperation Initiative for Clean Energy and
   Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana
   energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para
   Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task
   Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah
   ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para
   Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya
   pada KTT EAS mendatang.




                                                                              54
       Pada Pertemuan pertama East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1st
   EAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3
   (tiga) work stream yaitu energy efficiency and conservation (EE & C); energy
   market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkah
   awal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security negara-
   negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkan
   kemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels serta melakukan upaya-
   upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and
   conservation berdasarkan “voluntary basis” dan menyambut baik pembentukan
   Asia Biomass Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation Promotion
   Office di Jepang;

       Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting (2nd EAS
   EMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yang
   berkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untuk
   mengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi,
   yaitu Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration
   (EMI) dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping itu
   Para Menteri menyambut baik EAS Energy Outlook yang dipersiapkan oleh
   Economic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, para
   Menteri mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya dan
   memberikan masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency and
   conservation lebih efektif.

       Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan hasil studi Energy
   Market Integration in the East Asia Region perlu dipertimbangkan khususnya
   rekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-
   pertemuan lainnya, untuk share pandangan mengenai policy approaches dan
   untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang
   terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalam
   studi mengenai Energy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuan
   EAS Energy Ministers Meeting mendatang.

       Para Menteri sepakat menetapkan mengenai Asian Biomass Energy
   Principles sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan.
   Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi dan
   penggunaan biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahanan
   pangan. Para Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologi
   bagi assesment lingkungan dan social sustainability dalam produksi dan
   penggunaan biomass mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

    Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis
sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan
UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises
Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah
disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga
menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan
terfokus pada sektor manufaktur.

                                                                              55
    Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27
September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan
UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari
oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai
industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk
memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam
perdagangan intra ASEAN.

    ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah
disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. Policy blueprint
tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki
daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN.
Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN Small and
Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuan
yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura,
27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan common
curriculum for entrepreneurship in ASEAN oleh Indonesia dan Singapura, rencana
penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME Section dalam AEC
Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.

    Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan
secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya
wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada
UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta
teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang
kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan
Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam
Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang
Kondusif.

    Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan
pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di
bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs
Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara;
serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan
kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD,
sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam
persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014
yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya
pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra
Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA
dengan ASEAN.

    Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR
bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for
entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum
diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.




                                                                              56
Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

    Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk
mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan
ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur,
pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri.
Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan
kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi
wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga
disebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan
(growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar
daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut
lebih dari satu negara.

    Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan Agenda for Greater Economic
Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam
pembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blok
kawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalam
perkembangan kerjasama growth areas ini menjadi feed back bagi kemajuan skema
pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru
dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN
Mekong Basin Development Cooperation.

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, dan
  Filipina (BIMP-EAGA)

       Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA)
   pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan
   Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah
   Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudian
   disampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto.
   Kerjasama BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan
   Agreed Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret
   1994. BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN
   yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan
   Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina
   (Mindanao dan Palawan).

       Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal dan
   asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan
   timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan
   kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka
   meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama
   yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata,
   energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga
   kerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus
   East ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994.

       Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa cluster,
   yaitu: cluster bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yang

                                                                               57
   membawahi air linkages, sea linkages, telekomunikasi dan konstruksi dengan
   Brunei Darussalam sebagai koordinator; Cluster bidang sumber daya alam yang
   terdiri atas agro-industry, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup serta
   energi, dengan Indonesia sebagai koordinator; cluster pariwisata, dengan
   Malaysia sebagai koordinator; dan cluster UKM dan finansial dengan Filipina
   sebagai koordinator.

       Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-3 di Cebu pada tanggal 12 Januari 2007
   menghasilkan sebuah Joint Statement for 3rd BIMP-EAGA Summit yang intinya
   antara lain menyepakati BIMP-EAGA Roadmap to Development yang meliputi
   percepatan penerapan flagship projects, pembuatan database perdagangan,
   investasi & pariwisata. Hal tersebut akan selaras dengan inisiatif AEC dan
   bertujuan untuk memajukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatan
   keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi pada BIMP-EAGA Business
   Council; menggerakkan sektor UKM bekerjasama dengan ADB serta
   meningkatkan peran pemuda dalam kerjasama sosial budaya, riset, olahraga,
   dan pendidikan.

b) Segitiga Pertumbuhan: Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

       Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) IMT-GT dimulai
   dengan pertemuan bilateral tingkat menteri dan pejabat tinggi di Pulau Langkawi,
   Malaysia, 20 Juli 1993. Kerjasama segi tiga pertumbuhan tersebut melibatkan
   tiga provinsi Indonesia yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat; empat
   negara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan empat belas
   provinsi Thailand Selatan.

       Kerjasama pertumbuhan tersebut diharapkan akan mempercepat
   pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi,
   pariwisata, dan jasa, serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam
   dan sumber daya manusia secara optimal. Secara struktural mekanisme
   kerjasama IMT-GT terbagi atas dua tingkatan, yaitu Sidang Pejabat Tinggi
   (Senior Officials Meeting-SOM) dan Business Council Meeting (BCM). SOM
   terdiri dari pejabat-pejabat tinggi pemerintah dari Departemen Perdagangan dan
   Perindustrian dan beberapa anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri dari
   pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kegiatan IMT-GT. SOM melakukan
   pertemuan setahun sekali dengan didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuan
   BCM kemudian diajukan ke SOM.

       Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu telah diadakan pula KTT ke-2 IMT-GT yang
   menyepakati sebuah Joint Statement of the 2nd IMT-GT Summit yang intinya
   antara lain penetapan IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011 dan
   penetapan empat IMT-GT Economic Corridors (extended Songkhla-Penang-
   Medan, Straits of Malacca, Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorong
   penguatan peran Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama
   IMT-GT; dukungan penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADB
   dalam IMT-GT.




                                                                                58
KERJASAMA SOSIAL DAN BUDAYA

       Kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk
  meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “a caring and sharing
  community”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi.
  Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, perempuan,
  kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan
  teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan,
  pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan
  ASEAN.

  Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community)

       Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASSC)
  merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait dan saling melengkapi
  dalam kerangka pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015. Bersama-sama
  dengan Pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political and
  Security Community) dan Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
  Community), Pilar Sosial Budaya ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk
  mempercepat proses pengintegrasian di ASEAN dalam rangka mendukung upaya
  mewujudkan perdamaian di kawasan, meningkatkan kesejahteraan serta
  memperkokoh persaudaraan di kalangan masyarakat ASEAN.

        Komunitas Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan bergerak berdasarkan
  pendekatan kemasyarakatan (People-Centered approach): dari masyarakat, oleh
  masyarakat dan untuk masyarakat. Komunitas sosial budaya ASEAN mencakup
  kerjasama yang sangat luas dan multi-sektor, mulai dari upaya pengentasan
  kemiskinan, penanganan isu kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan,
  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan narkoba,
  kerjasama pegawai negeri, kerjasama pendidikan, penerangan, kebudayaan,
  lingkungan hidup, iptek hingga kerjasama penanganan kebencanaan. Dan
  peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberadaan ASEAN (ASEAN
  Awareness).

        Sebagai satu komunitas sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-
  sama mengatasi berbagai tantangan pertumbuhan penduduk dan kemiskinan,
  ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara ASEAN perlu
  meningkatkan kerjasama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara
  meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidupnya. ASEAN akan
  berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi penduduknya dengan
  memperhatikan keseimbangan gender di berbagai bidang, antara lain di bidang
  pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pelatihan untuk
  pengembangan sumber daya manusia, membangun kualitas hidup yang lebih baik,
  meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta terus melakukan
  pengawasan penyebaran wabah penyakit, pengendalian penyebarluasan
  penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba, penurunan kualitas lingkungan dan
  polusi lintas batas. Untuk dapat melaksanakan kerjasama yang baik di seluruh
  sektor pemerintahan maka ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan
  publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan good governance serta
  meningkatkan keterlibatan masyarakat madani (civil society).

                                                                                 59
      Guna mewujudkan semua itu, warga ASEAN harus menciptakan “rasa ke-kita-
an” (“We Feeling”) yang begitu penting bagi manusia dalam membentuk sebuah
komunitas. Masyarakat ASEAN juga perlu menumbuhkan rasa saling menghormati
dan solidaritas yang lebih besar sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi
komunitas yang saling peduli dan berbagi (a Caring and sharing Community).
Dengan demikian, masyarakat ASEAN akan lebih mengenali benang merah yang
ada di dalam budaya-budaya mereka yang sangat beragam dan akan lebih mampu
menghargai identitas nasional satu sama lain. ASEAN akan dapat menyelesaikan
segala sengketa secara damai dan bersahabat, meskipun isu yang dibahas sangat
sensitf. Dengan “rasa ke-kita-an” tersebut, warga ASEAN akan dapat mewariskan
kepada generasi-generasi selanjutnya sebuah kawasan Asia Tenggara yang
sejahtera, aman dan damai, bukan saja sebagai kawasan yang bebas tetapi juga
mampu mengelola sengketa dengan bijaksana.

Cetak Biru Komunitas Sosial         Budaya    ASEAN    (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint)

     Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya ASEAN Socio-
Cultural Community (ASSC), ASEAN telah menyusun suatu Cetak Biru Komunitas
Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) yang akan
disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand (Februari 2009). Penyusunan
rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini dimaksudkan untuk
memberian pedoman (guidelines) bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan
menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015 melalui pilar sosial
budaya.

      Cetak biru diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat
integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta
memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan dan rasa kepemilikan masyarakat
(We Feeling) terhadap ASEAN. Rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya
ASEAN memuat enam elemen utama (Core Element) & 348 Rencana Aksi (Action-
lines). Struktur Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah sebagai berikut:

 Pengantar (Introduction)
II. Karakteristik dan Elemen-elemen (Characteristic and Elements)
     A. Pembangunan Manusia (Human Development), terdiri dari 60 action lines
     B. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare and Protection),
        terdiri dari 94 action lines
     C. Hak-Hak dan Keadilan Sosial (Social Justice and Rights), terdiri dari 28
        action lines
     D. Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan (Ensuring Environmental
        Sustainability), terdiri dari 98 action lines
     E. Membangun Identitas ASEAN (Building ASEAN Identity), terdiri dari 50
        action lines
     F. Mempersempit Jurang Pembangunan (Narrowing the Development Gap),
        terdiri dari 8 action lines
Pelaksanaan dan Review Cetak Biru ASCC (Implementation and Review of the
     ASCC Blueprint)
     A. Mekanisme Pelaksanaan (Implementation Mechanism)

                                                                              60
     B. Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilisation)
     C. Strategi Komunikasi (Communication Strategy)
     D. Mekanisme Review (Review Mechanism)

      Segera setelah disahkan, Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN
diharapkan dapat segera diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan di
masing masing negara ASEAN dan diimplementasi di tingkat nasional dan daerah.
Kesuksesan implementasi ASCC Blueprint tentu memerlukan dukungan kuat dan
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah, kalangan
Masyarakat Madani maupun anggota masyarakat secara luas.

Kerjasama Bidang Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN

a) Kerjasama Pemajuan Perempuan

        Isu mengenai perempuan mulai diangkat pada ASEAN Women Leaders
   Conference di Jakarta pada bulan Desember 1975. Pertemuan pertama ASEAN
   Standing Committee di Manila tahun 1975 membentuk ASEAN Sub-Committee
   on Women (ASW). Selanjutnya pada Pertemuan ke-20 ASW tahun 2001, ASW
   ditingkatkan statusnya menjadi ASEAN Committee on Women (ACW).

      Dari sisi perkembangan regional policy framework, terdapat tiga deklarasi
   penting ASEAN yang terkait dengan isu perempuan dan telah disahkan, yakni:

      i. Declaration on the Advancement of Women in ASEAN, tahun 1988;
      ii. The Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and
           Children, tahun 2004; dan
      iii. The Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW),
           tahun 2004.

       Sejauh ini, terdapat dua Work Plan yang telah disusun dan disahkan sebagai
   tindak lanjut dari deklarasi-deklarasi yang dihasilkan, yaitu:

      i.  Work Plan on Women‟s Advancement and Gender Equality (2005-2010)
          sebagai tindak lanjut dari 1988 Declaration on the Advancement of
          Women in the ASEAN Region; dan
      ii. Work Plan to Operationalize the Declaration on the Elimination of
          Violence against Women in ASEAN sebagai tindak lanjut dari Declaration
          on the Elimination of Violence against Women (DEVAW) 2004.

       Kerjasama ASEAN dalam bidang perempuan menunjukkan perkembangan
   yang berarti. Pertemuan ke-5 ACW tahun 2006 di Singapura mengangkat tema
   “Membangun Kemitraan melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di
   ASEAN”. Hal ini menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN dalam
   meningkatkan upaya peranan perempuan pada usaha kecil menengah (UKM).
   Beberapa hal pokok yang dibahas antara lain: Third Regional Report on the
   Advancement of Women in ASEAN; Gender Dimension of Globalisation and
   Regional Integration; serta Pelaksanaan Rencana Kerja Declaration on the
   Elimination of Violence Against Women (DEVAW).


                                                                              61
     Indonesia telah mengambil insiatif dengan menyelenggarakan ASEAN High
  Level Meeting on Gender Mainstreaming within the Context of CEDAW, BPFA
  and MDGs pada tanggal 15-16 November 2006 di Jakarta. Pertemuan ini
  menghasilkan Joint Statement dan komitmen negara-negara ASEAN untuk
  menguatkan kapasitas institusi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan
  pengetahuan mengenai konsep dan penerapan pengarusutamaan gender serta
  meningkatkan kerjasama regional dalam pengawasan dan evaluasi efektifitas
  pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan.

     Dalam upaya itu, pada tanggal 3-4 April 2007 di Bangkok telah dilaksanakan
  Regional Consultative on the Establishment of ASEAN Commission on the
  Protection of the Rights of Women and Children yang bertujuan menghimpun
  masukan dari unsur pemerintah dan non pemerintah.

      Sehubungan dengan upaya ASEAN untuk membentuk ASEAN Human Right
  Body, maka negara anggota telah membahas kemungkinan pembentukan
  Commission of the Promotion and Protection of the right of Women and Children
  pada Joint Round Table Discussion tanggal 7-8 April 2008. Sementara
  menunggu terbentuknya Badan HAM ASEAN, Indonesia mengharapkan
  pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
  kiranya dapat dilakukan, dan bila Badan HAM ASEAN sudah dapat dibentuk,
  maka Komisi tersebut akan menjadi bagian dari Badan HAM ASEAN.

b) Kerjasama Bidang Pemuda

      Kerjasama ASEAN di bidang kepemudaan dimulai sejak diselenggarakannya
  Konferensi Pemuda tanggal 15-17 September 1975. Dalam perkembangannya,
  telah dibentuk Expert Group on Youth dan disepakatinya Declaration of
  Principles to strengthen ASEAN Collaboration on Youth pada tahun 1983. Tahun
  1998 Expert Group on Youth berubah nama menjadi ASEAN Sub-Committee on
  Youth (ASY). Selanjutnya pada tahun 2001, status ASY ditingkatkan menjadi
  ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY). Kegiatan dalam bidang
  kepemudaan juga melibatkan LSM dengan dibentuknya Committee for ASEAN
  Youth Cooperation (CAYC).

     Pelaksanaan program kerjasama pemuda ASEAN diselaraskan dengan Work
  Programme on Preparing ASEAN Youth for Sustainable Employment and Other
  Challenges of Globalisation, yang merupakan tindak lanjut dari Yangoon 2000
  Declaration on Preparing ASEAN Youth for the Challenges of Globalization.
  Dalam kaitan ini terdapat 4 bidang prioritas, yaitu:

  i.     Policy Development;
  ii.    Promoting ASEAN Awareness and Civic Responsibility / Youth Leadership;
  iii.   Promoting Employability of Youth; dan
  iv.    Other Issues (Information Exchange, Promoting NGO Involvement and Other
         non project activities).

         Bidang prioritas tersebut kemudian juga tersirat dalam kesepakatan
         “Vientienne Action Programme (VAP)” yang disepakati oleh para Kepala
         Negara pada KTT ke-10 tanggal 29-30 November 2004 di Vientiane, Lao

                                                                             62
    PDR. Tema utama VAP adalah untuk mencapai komunitas sosial budaya
    ASEAN “ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)” yang bertujuan untuk
    “nurturing human, cultural and natural resources for sustained development
    in a harmonious and people-centred ASEAN” dengan jangka waktu 2004 -
    2010.

   Prioritas kerjasama pemuda terutama adalah “Building a Community of
Caring Societies” dan “Managing the Social Impact of Economic Integration” dan
“Promoting an ASEAN Identity”. VAP merekomendasikan program kegiatan bagi
pemuda antara lain untuk meningkatan partisipasi pemuda dalam angkatan
kerja, meningkatkan kesadaran dan identitas tentang ASEAN (”ASEAN
awareness”) melalui program Youth Camp dan pertukaran                 pemuda.
   Pelaksanaan kegiatan mengenai pemuda sebenarnya menjadi tanggung
jawab SOMY namun mengingat kegiatan tersebut merupakan kegiatan lintas
sektoral, maka implementasi juga melibatkan sectoral bodies lainnya yang mulai
dikoordinasi melalui Coordinating Conference for the ASEAN Socio-Cultural
Community (SOCCOM) sejak pertemuan di Sekretariat ASEAN Jakarta, pada
bulan November 2006.

    Para Menteri Pemuda se-ASEAN dalam Sidangnya yang ke-5 di Singapura,
25-26 April 2007, telah sepakat untuk mempertimbangkan aspirasi para pemuda
dalam pengambilan kebijakan dan keputusan guna mencapai visi ASEAN.
Sidang ke-5 para Menteri Pemuda se-ASEAN yang bertema “Youth: Creating
Our Future Together” menghasilkan kesepakatan bahwa pemuda mempunyai
peranan penting menentukan masa depan kawasan ASEAN, oleh karena itu
sudah waktunya bagi para pemuda untuk menampilkan peranannya mulai dari
sekarang.

    Untuk pertama kalinya pada Sidang ke-5 Para Menteri Pemuda se-ASEAN
diselenggarakan Kaukus Pemuda. Para pemuda ASEAN yang tergabung dalam
Kaukus Pemuda tersebut mengadakan diskusi secara khusus, mengenai isu
pendidikan, kewirausahaan, lingkungan hidup serta keterlibatan pemuda dalam
masyarakat. Rekomendasi Kaukus Pemuda disampaikan secara langsung
kepada Para Menteri Pemuda se ASEAN pada Sidang tersebut.

    ASEAN juga melibatkan kerjasama dengan Mitra Wicara dalam upaya
pemajuan pemuda di kawasan seperti dengan China, Jepang dan Republic of
Korea (RoK), dan juga India. Berbagai program yang telah terlaksana dan
diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala antara lain:

-   ASEAN – Korea Youth Exchange Programme: ASEAN Youth visit to Korea
-   Regional Capacity Building Workshop to Promote Youth-Initiated (ICT)
    Enterprises
-   ASEAN Youth Leadership Development Programme (AYDLP)
-   ASEAN – China: ASEAN-China Youth Civil Servants Exchange Programme
-   Bridge of Youth: ASEAN In Our Hands
-   Program Kapal Pemuda ASEAN–Jepang
-   Japan East Asia Network for Exchange Programme (JENESYS)
-   ASEAN – India: ASEAN Youth Visit to India
-   ASEAN Youth Creativity Expo

                                                                           63
  -   East Asia Youth Leadership Programme

c) Kerjasama Bidang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
   dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (P4GN)

     Secara umum, inti dari kerjasama penanggulangan, pemberantasan
  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di tingkat regional
  ASEAN diarahkan pada upaya realisasi komitmen A Drug Free ASEAN 2015
  (Kawasan Bebas Narkoba ASEAN 2015), yang dipertegas dalam Rencana Aksi
  Komunitas Sosial-Budaya. Upaya di tingkat regional tersebut diselaraskan
  dengan langkah-langkah di tingkat nasional yang menetapkan pencapaian
  Kawasan Bebas Narkoba Indonesia 2015.

     Penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkoba dibahas dalam
  ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD), Senior Officials Meeting on
  Transnational Crimes (SOMTC), ASEAN and China Cooperative Operations in
  Response to Dangerous Drugs (ACCORD), dan ASEAN-EU Sub-Committee on
  Narcotics.

      Pada tanggal 25-26 Agustus 2008 diadakan Pertemuan ke-29 ASOD di
  Bandar Seri Begawan, Brunei Darusssalam, yang dilanjutkan dengan Pertemuan
  ke-4 SOMTC + 3 Working Group Meeting on Narcotics, Pertemuan ASOD +
  India Consultation dan Pertemuan ke-5 ACCORD Joint Task Force. Rangkaian
  pertemuan membahas berbagai proyek kerjasama untuk peningkatan kapasitas
  dan kerjasama dalam P4GN serta peningkatan kerjasama dengan Jepang,
  Republik Korea dan China (Plus Three). Dalam Pertemuan ASOD ke-29
  dihasilkan pula sejumlah rekomendasi dari working group, antara lain:

   (i) Working Group on ”Alternative Development” (AD) (dipimpin Indonesia),
       merekomendasikan agar program AD yang berkelanjutan difokuskan juga
       pada tanaman pengganti ganja, bukan hanya pengganti opium; agar lebih
       banyak penelitian kegiatan yang bernilai ekonomi; agar dilakukan
       pendekatan menyeluruh untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan,
       kesehatan, kredit usaha kecil, dan pelayanan sosial untuk mengentaskan
       kemiskinan serta perlunya komitmen politis untuk kesinambungan AD,
       pemasaran produk dan pertukaran pengalaman.

   (ii) Working Group on Preventive Education (PE) (dipimpin Filipina)
        merekomendasikan agar Indonesia membagi pengalaman dengan Negara
        anggota lainnya dalam kemitraan dengan media. Agar ASOD mencari
        proyek mengenai pendidikan bagi remaja sebagai inisiatif lintas sektoral.


   (iii) Working Group on ”Treatment and Rehabilitation” (TR) (dipimpin Malaysia)
         terutama merekomendasikan antisipasi penyalahgunaan narkoba melalui
         dihirup dan agar industri bahan kimiawi mendukung program TR dari
         pemerintah.




                                                                              64
   (iv) Working     Group on   ”Law   Enforcement”   (dipimpin   Thailand)
        merekomendasikan Workshop “Legal Matters for “Drug Control” bagi
        anggota ACCORD, agar perundang-undangan domestik dan internasional
        lebih dipahami.


   (v) Working Group on “Research” (dipimpin Singapura) merekomendasikan
       penjajagan penggunaan cairan biologi selain urine, misalnya keringat dan
       deteksi napas manusia untuk menguji adanya zat Toluene dalam deteksi
       penyalahgunaan narkoba dengan cara dihirup. Indonesia memberi
       rekomendasi agar dilakukan kerjasama dengan pabrik pengguna zat
       Toluene untuk mencari zat pengganti.


      Pertemuan ASOD ke-29 juga dihadiri berbagai lembaga terkait, yakni:
  ASEAN Inter-Parliamentary Association (AIPA), United Nations Office on Drugs
  and Crime (UNODC) dan INTERPOL dan International Federation of Non
  Government Organizations for the Prevention of Drugs and Substances Abuse
  (IFNGO).

d) Kerjasama Bidang Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)

     Pembentukan Yayasan ASEAN merupakan tindak lanjut dari keputusan para
  Pemimpin ASEAN pada KTT ke-5 di Bangkok tahun 1995.              Maksud
  pembentukan Yayasan ASEAN adalah untuk meningkatkan posisi kerjasama
  sosial budaya yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi ASEAN,
  melalui pembangunan SDM, peningkatan Iptek dan kesadaran sosial. MoU
  pendirian Yayasan ASEAN, ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri
  ASEAN, pada 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur.

      Untuk dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya,
  Yayasan didukung dengan dana abadi dan dana operasional (endowment fund
  and operational fund) yang didapat dari kontribusi negara-negara anggota
  ASEAN, Mitra Wicara ASEAN yaitu pemerintah Jepang melalui Japan ASEAN
  Solidarity Fund, Perancis, China, Republik Korea, Kanada (International
  Development Research Centre) dan dari sektor swasta yaitu Microsoft Indonesia
  dan Hewlett Packard.

      Berdasarkan Revised Memorandum of Understanding on the Establishment
  of the ASEAN Foundation tertanggal 25 Juli 2000, Yayasan ASEAN mempunyai
  tiga organ penting, yaitu Dewan Penyantun (Board of Trustees/BOT), Dewan
  Penasehat (Council of Advisor), dan Direktur Eksekutif (Executive Director).
  Setiap negara anggota mempunyai seorang wakil di Dewan Penyantun yang
  bertugas membuat kebijakan, menentukan prioritas-prioritas dan mengesahkan
  anggaran tahunan serta persetujuan proyek. Dewan Penasehat bertugas
  memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Penyantun.

     Direktur Eksekutif dipilih berdasarkan seleksi terhadap calon memenuhi
  kualifikasi dengan tugas mengepalai Sekretariat dan bertanggung jawab kepada
  Dewan Penyantun. Direktur Eksekutif bertugas mewakili Yayasan ASEAN dalam

                                                                            65
   segala kegiatan yang bersifat administratif maupun operasional. Direktur
   Eksekutif sebelumnya dijabat oleh Dubes Wisber Loeis – Indonesia (1998-2001),
   Prof. Dr. Ruben C. Umaly – Filipina (2002-2005), dan Dr. Apichai Sunchindah –
   Thailand (2005-2007). Direktur Eksekutif Yayasan ASEAN tahun 2008 – 2010
   adalah Dr. F.A. Uriarte, Jr. Dari Filipina.

       Dalam perkembangannya Yayasan ASEAN telah melakukan berbagai
   kegiatan yang ditujukan untuk mendorong adanya kepedulian dan partisipasi
   yang luas dari masyarakat ASEAN. Hal ini tercermin dari berbagai proyek
   kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang bersifat regional bagi masyarakat (grass
   root) ASEAN serta proyek berkaitan dengan Initiative for ASEAN Integration
   (IAI). Dalam memperingati usia Yayasan ASEAN yang ke-10 telah dilakukan
   survey ASEAN Awareness dikalangan mahasiswa berbagai universitas di negara
   anggota. Berdasarkan hasil survey terbatas tersebut diketahui bahwa
   masyarakat belum sepenuhnya menyadari keberadaan ASEAN. Oleh karena itu
   maka perlu dilakukan berbagai upaya tambahan untuk memasyarakatkan
   ASEAN.

       Tantangan yang dihadapi oleh Yayasan ASEAN adalah kemandirian dalam
   pembiayaan operasional Yayasan ASEAN. Yayasan ASEAN diharapkan lebih
   proaktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan
   meningkatkan ASEAN Awareness di masyarakat ASEAN serta dan lebih aktif
   mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan Yayasan
   ASEAN. Pada waktu ini Direktur Eksekutif Yayasan ASEAN melakukan inisiatif
   baru menjajagi kerjasama dengan organisasi internasional seperti Asian
   Development Bank, United Nations Economics and Social Commission for Asia
   and the Pacific (UNESCAP), UNAIDS dan UNIFEM serta berbagai sektor swasta
   di negara anggota ASEAN.

       Dengan diberlakukannya Piagam ASEAN, akan dilakukan penyesuaian
   terhadap MOU, mengingat berdasarkan Piagam ASEAN Yayasan ASEAN akan
   berada di bawah koordinasi Sekretariat ASEAN. Piagam ASEAN memberi
   mandat kepada Yayasan ASEAN untuk mendukung pembangunan masyarakat
   ASEAN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai identitas
   ASEAN, interaksi diantara masyarakat (people – to – people interaction) dan
   kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta, masyarakat madani, akadimisi,
   dan stakeholder lain di kawasan.

e) Kerjasama Bidang Kepegawaian dan Administrasi

       Dibentuknya ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) pada
   tahun 1981 mempunyai tujuan untuk saling tukar menukar pengalaman kerja
   serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik yang dalam
   fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun mekanisme
   ACCSM meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: konferensi/seminar tingkat para
   pimpinan (pejabat tinggi pemerintahan) maupun pakar dibidang pelayanan
   umum, pertukaran kunjungan antara pejabat pemerintahan, pelatihan dan
   penelitian dibidang administrasi publik dan hal lain yang berhubungan dengan
   kebijakan pegawai di lingkungan ASEAN.


                                                                              66
       Pada tahun 2007 – 2008 Indonesia menjadi Ketua ACCSM ke-14. Sesuai
   usulan Indonesia, tema the 14th ASEAN Conference on Civil Service Matters
   (ACCSM) adalah “Developing Corporate Culture in Public Service towards
   ASEAN Community 2015”. Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan di era
   globalisasi, dimana tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang baik, cepat
   dan sederhana semakin besar sehingga perlu adanya corporate culture values
   melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, pengalaman dan best
   practices.

       Pada Pertemuan ke-14 ACCSM yang diadakan di Bali pada bulan Oktober
   2007 dan Technical Meeting dan Informal Meeting yang diadakan pada bulan
   Oktober 2008 di Bukittinggi, disadari bahwa pegawai negeri memiliki peranan
   penting dalam berbagai aspek pembangunan dan kerjasama regional yang
   meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial, kelembagaan dan
   pengembangan SDM. Oleh karena itu, pertemuan menyepakati bahwa ACCSM
   dimasukkan dalam bagian Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pertemuan telah
   mengesahkan ACCSM Work Plan (2008-2012) dan Technical Committee
   bertugas untuk menyusun langkah strategi untuk melaksanakan Work Plan
   dimaksud. Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia untuk menjajagi
   kemungkinan menjalin kerjasama dengan negara-negara Plus Three (China,
   Jepang dan Republik Korea) di bidang pegawai negeri dan mengesahkan
   proposal Indonesia dan Singapura mengenai diadakannya Forum on Civil
   Service Accountability and Good Governance yang diharapkan dapat dilakukan
   secara rutin sebelum pelaksanaan Main Conference atau Technical Meeting
   ACCSM setiap tahun.

Kerjasama Kebudayaan, Penerangan, dan Pendidikan

a) Kerjasama Bidang Kebudayaan dan Penerangan

       Kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan dan penerangan pada awalnya
  ditangani oleh Komite Tetap Kegiatan Sosial Budaya (Permanent Committee on
  Socio-Cultural Activities) dan Komite Tetap Media Massa (Permanent Committee
  on Mass Media) yang didirikan tahun 1972. Baru pada tahun 1978, dibentuk
  ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) yang bertujuan
  untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan
  penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian (mutual
  understanding) dan solidaritas diantara masyarakat ASEAN. ASEAN-COCI
  bersidang sekali dalam setahun untuk membahas proposal kegiatan dan
  melakukan evaluasi pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan, yang meliputi
  antara lain pameran, pertunjukan seni, seminar, pertukaran tenaga ahli dan
  peneliti, serta publikasi berbagai kegiatan kebudayaan. Jabatan Ketua ASEAN-
  COCI dipegang secara bergilir dengan periode kepemimpinan tiga tahun. Pada
  Pertemuan ke-34 ASEAN-COCI di Manila, Filipina, 10-14 Mei 1999, dibentuk dua
  Sub-Committee dibawah COCI, yaitu Sub-Committee on Culture (SCC) dan Sub-
  Committee on Information (SCI) yang masing-masing bersidang dua kali dalam
  setahun.

      Guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan COCI, pada tahun 1978,
  para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Culture

                                                                             67
Fund (ACF). Jepang merupakan negara Mitra Wicara pertama yang memberikan
kontribusi kepada ACF sebesar ¥5 milyar yang menjadi dana abadi ACF. ACF
bersifat endowment fund, yang berarti hanya bunga pengelolaan dana tersebut
yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan COCI. Penggunaan
dana ACF dimonitor oleh advisory committee yang beranggotakan pejabat-
pejabat dari negara-negara anggota ASEAN. ACF juga menerima sumbangan
dari negara-negara anggota ASEAN, negara-negara Mitra Wicara lainnya dan
organisasi-organisasi internasional.

    Sesuai dengan amanat Rencana Aksi Sosial Budaya Viantiane Action
Programme (VAP), kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN diarahkan
pada program “Promoting an ASEAN Identity”. Program dimaksud meliputi
langkah-langkah promosi kesadaran ASEAN dan identitas regional ASEAN;
pelestarian dan promosi warisan budaya ASEAN; pemeliharaan dialog bagi
terciptanya suatu pengertian yang lebih mendalam akan peradaban,
kebudayaan, dan agama-agama di ASEAN; serta promosi peran ASEAN dalam
komunitas internasional.

    Berbagai kegiatan ASEAN di bidang kebudayaan yang telah dilakukan antara
lain workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week,
ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz serta pertukaran kunjungan antar seniman
ASEAN. Sedangkan kegiatan di bidang informasi dilakukan antara lain melalui
pertukaran berita di antara negara-negara ASEAN yang ditayangkan pada
televisi nasional di masing-masing negara ASEAN (ASEAN TV News) dan
penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional
(ASEAN in Action).

    ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang kebudayaan dan penerangan
yang erat dengan negara-negara Mitra Wicara. Kerjasama dengan Korea
Selatan di bawah Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) meliputi
pertukaran kunjungan antar seniman, insan media, pemuda dan pejabat
pemerintah ASEAN dan Republik Korea yang secara teratur dilakukan setiap
tahunnya. Kerjasama dengan India meliputi pertukaran kunjungan antar jurnalis
ASEAN dan India. Selain itu juga telah ditandatangani Memorandum of
Understanding (MOU) on ASEAN-China Cultural Cooperation yang bertujuan
untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dan China di bidang kebudayaan.

i)   ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)

    AMRI merupakan pertemuan tingkat menteri yang bertugas membahas
masalah kebijakan di tingkat regional dan melakukan evaluasi umum terhadap
kegiatan kerjasama yang dilaksanakan. Sidang tersebut diadakan setiap dua
tahun dan didahului oleh sidang setingkat pejabat tinggi (SOM).

    Pada Pertemuan AMRI ke-9 bulan Mei 2007 di Jakarta dengan tema
“Staying Connected to Advance A Sharing and Caring Community in ASEAN
through Media,” ditegaskan peran penting informasi dan media dalam
mendukung upaya integrasi ASEAN dan mencapai tujuan ASEAN sebagaimana
terkandung dalam VAP. Kerjasama informasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan
kesadaran dan saling pengertian antara masyarakat di negara-negara ASEAN di

                                                                          68
   berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah. Pertemuan
   juga membahas perluasan kerjasama ASEAN di bidang penerangan di masa
   depan dengan melibatkan negara-negara “Plus Three” (China, Republik Korea
   dan Jepang).

        Dalam kaitan memperluas kerjasama penerangan ASEAN tersebut, telah
   diadakan Workshop on Enhancing ASEAN-China Cooperation through
   Information and Media di Jogjakarta bulan Mei 2006, yang berhasil menyepakati
   ASEAN-China Work Plan to Enhance ASEAN-China Cooperation through
   Information and Media 2006-2010. Hasil workshop juga menjadi bahan masukan
   bagi penyusunan Memorandum of Understanding between ASEAN-China on
   Information and Media Cooperation (Nota Kesepahaman Kerjasama Informasi
   dan Media antara ASEAN dan China), yang telah ditandatangani pada forum
   ASEAN-China Ministers Responsible for Information di Nanning, China, 13-16
   Oktober 2008.

  ii)   ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)

       Untuk membahas kerjasama kebudayaan ASEAN di level Menteri, setiap
  dua tahun sekali diadakan forum ASEAN Ministers Responsible for Culture and
  Arts (AMCA). Dalam pertemuan AMCA pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, 13-
  14 Oktober 2003, disepakati wilayah prioritas kerjasama kebudayaan ASEAN,
  yaitu pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan
  pengembangan UKM terkait budaya dan seni. Selanjutnya pada AMCA ke-2
  tahun 2005 di Bangkok, Thailand, untuk pertama kalinya diadakan pula
  pertemuan dengan China, Jepang dan Korea Selatan dalam kerangka AMCA+3.

       Pertemuan ke-3 AMCA berlangsung pada tanggal 12 -13 Januari 2008 di
  Nay Pyi Taw, Myanmar. Agenda yang dibahas terkait dengan penyusunan
  ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint), yaitu bagaimana
  work plan yang disusun di level teknis SOMCA (Senior Officials Meeting on
  Culture and Arts) dapat bersinergi dengan ASCC Blueprint agar secara signifikan
  kerjasama kebudayaan dibawah AMCA dapat memberi kontribusi dalam
  pembentukan ASEAN Socio-Cultural Community 2015. Pertemuan juga
  menyepakati sejumlah kegiatan seni budaya untuk meningkatkan ASEAN
  Awareness dan Identity: Showcase of the best of ASEAN‟s arts and culture,
  ASEAN Cultural City/Capital dan ASEAN Cultural Week.

b) Kerjasama Bidang Pendidikan

       Kerjasama bidang pendidikan di wilayah Asia Tenggara dimulai dengan
   pembentukan South East Asian Ministers of Education Organizaton (SEAMEO)
   tanggal 30 November 1965. Sedangkan kerjasama pendidikan dalam kerangka
   ASEAN dilakukan oleh ASEAN Committee on Social Development (COSD), yang
   kemudian diubah menjadi ASEAN Sub-Committee on Education (ASCOE), dan
   diubah lagi menjadi ASEAN Committee on Education (mempergunakan akronim
   yang sama: ASCOE) pada sidang ke-9 ASCOE di Vientiane, Laos, 26 – 27
   September 2001.
       Gagasan untuk mengadakan pertemuan ASEAN Ministers of Education
   (ASED) secara back-to-back dengan pertemuan South East Asian Ministers of

                                                                              69
Education Organizaton (SEAMEO) muncul pada pertemuan SEAMEO di
Bangkok tahun 2005. Pertemuan ASED pertama dilaksanakan di Singapura
pada bulan Maret 2006, menyepakati strategi dasar dalam upaya mewujudkan
Komunitas ASEAN melalui kerjasama pendidikan guna meningkatkan kesadaran
(promoting awareness) dan saling pengertian (understanding). Kerjasama
diwujudkan antara lain dengan kegiatan pertukaran mahasiswa dan peningkatan
kapasitas (capacity building) tenaga pengajar.

    Di level teknis, kerjasama pendidikan dibahas dalam forum Pertemuan
Pejabat Senior Pendidikan ASEAN (ASEAN Senior Officials Meeting on
Education (SOM-ED). Dalam SOM-ED di Bangkok, 24 November 2006,
disepakati agar Sekretariat ASEAN, Sekretariat SEAMEO dan Sekretariat
ASEAN University Network (AUN) bekerjasama untuk mengembangkan jejaring
regional (regional framework) guna mendukung ASEAN Community Building,
melalui pertukaran pelajar/mahasiswa dan akademisi, serta kerjasama penelitian
antara peneliti dengan akademisi. Jejaring regional (regional framework)
dimaksud akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk memajukan ASEAN
awareness di sekolah-sekolah, termasuk mempromosikan ASEAN Studies di
sekolah-sekolah dasar dan menengah.

    Pertemuan ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) kedua berlangsung
di Bali tanggal 16 Maret 2007, membahas antara lain hal-hal berikut:

   i)     Menghidupkan kembali ASEAN Student Exchange Programme pada
          tahun 2008 dan seterusnya sampai 2013;
   ii)    Menegaskan pentingnya peran dunia pendidikan di ASEAN,
          membangun identitas ASEAN dan lingkungan yang multi-kultural; dan
   iii)   Mengupayakan substansi pendidikan terefleksi dalam ASEAN Charter,
          yang tidak hanya berada pada pilar sosial budaya melainkan mencakup
          ketiga pilar Komunitas ASEAN, yang dapat meningkatkan
          competitiveness masing-masing negara anggota maupun ASEAN
          sebagai organisasi regional.

    The 3rd ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) diselenggarakan di
Kuala Lumpur, 15 Maret 2008, membahas antara lain kerjasama dalam
peningkatan standar pengajaran, pelatihan bahasa Inggris, penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, serta pelatihan kejuruan
dan teknis. Selain itu disepakati pula untuk mengembangkan ASEAN
Scholarship Program, menggunakan common content untuk bahan-bahan
pelajaran mengenai ASEAN di sekolah dasar dan menengah pertama,
mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara AUN dengan SEAMEO-
RIHED (Regional Centre for Higher Education and Development), dan
memfokuskan kerjasama ke depan dalam upaya mencapai Education For All
(EFA) tahun 2015.

ASEAN University Network

    Forum kerjasama lain di bidang pendidikan adalah ASEAN University
Network (AUN) yang merupakan jaringan kerjasama antar universitas terkemuka
di ASEAN. AUN dibentuk dengan tujuan memajukan sumber daya manusia,

                                                                           70
   khususnya dengan memperkuat jaringan kerjasama antar universitas dan
   lembaga pendidikan di ASEAN. Ide pembentukan AUN muncul pada KTT ke-4
   ASEAN di Singapura, Januari 1992. Charter AUN yang dirancang oleh
   Sekretariat ASEAN dan ASCOE disepakati pada sidang ASCOE ke-3 di Manila,
   Filipina, 20-22 Juni 1995, sementara perjanjian pembentukan AUN
   ditandatangani pada bulan November 1995.

       Struktur AUN terdiri dari Board of Trustees (BOT), participating universities;
   dan sebuah Sekretariat yang berpusat di Bangkok, Thailand. BOT
   beranggotakan wakil dari seluruh negara anggota ASEAN yang ditunjuk oleh
   pemerintah masing-masing, Sekjen ASEAN, Ketua ASCOE, dan Direktur
   Eksekutif AUN.

        Universitas-universitas yang tergabung dalam AUN sampai saat ini adalah
   University Brunei Darussalam (Brunei Darussalam), Royal University of Phnom
   Penh (Kamboja), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Indonesia),
   National University of Lao (Laos), Universiti Sains Malaya, Universiti Malaya
   (Malaysia), Institute of Economics, University of Yangon (Myanmar), University of
   the Philippines, De La Salle University (Filipina), National University of
   Singapore, Nanyang Technological University (Singapura), Chulalongkorn
   University, Burapha University (Thailand), Viet Nam National University-Ha Noi
   dan Viet Nam National University-Ho Chi Minh City (Viet Nam).
        Dalam kerangka AUN dilakukan berbagai kegiatan kerjasama pendidikan,
   yang hanya melibatkan negara anggota ASEAN, maupun yang
   mengikutsertakan negara-negara mitra wicara. Bentuk kerjasama internal
   ASEAN antara lain ASEAN Studies Programme, AUN Educational Forum and
   ASEAN Young Speaker Contest, ASEAN Youth Cultural Forum, Student
   Exchange Programme, AUN Distinguished Scholars Programme, Collaborative
   Research, Information Networking, AUN Quality Assurance (AUN-QA), ASEAN
   Graduate Business and Economic Programme (AGBEP Network), Initiative on
   ASEAN Integration (IAI) “Higher Education Management in CLMV Countries” dan
   AUN Intellectual Property Network (AUNIP Network). Sementara kerjasama
   dengan mitra wicara ASEAN antara lain: ASEAN-China Academic Cooperation
   and Exchange Programme, ASEAN-EU University Network Programme, ASEAN-
   India Academic Cooperation, AUN-Southeast Asia Engineering Education
   Development Network, The ASEAN-RoK Academic Exchange Programme,
   International College Student Exchange Programme between and ASEAN
   Nations, ASEAN-Post-doctoral Fellowship Programme, Promotion of ASEAN and
   Korean Studies.

Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup dan Bencana
Alam

a) Kerjasama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

       Kerjasama ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam kerangka ASEAN
   telah terbentuk sejak tahun 1967 sebagai bagian dari program ASEAN-help-
   ASEAN Initiative. Kerjasama Iptek ASEAN tidak hanya terfokus pada upaya
   pengembangan Iptek namun juga diarahkan untuk lebih memasyarakatkan
   pemanfaatan Iptek terapan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. ASEAN

                                                                                  71
   berupaya untuk mendorong sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam
   pengembangan dan pemanfaatan iptek termasuk sektor swasta.

       ASEAN telah menyusun ASEAN Plan of Action on Science and Technology
   (APAST) 2007-2011 yang merupakan kerangka strategis regional dalam
   pengembangan kerjasama Iptek. Rencana Aksi Iptek ASEAN periode 2007-2011
   dalam implementasinya diintegrasikan dengan VAP 2004-2010 dan ASEAN
   Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint).

       Beberapa program kerja utama yang akan dilaksanakan antara lain adalah
   (a) memperkuat kolaborasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi
   riset dan pengembangan, baik yang ada di tingkat regional maupun global (b)
   meningkatkan intensitas kegiatan penelitian iptek termasuk melalui pertukaran
   tenaga ahli dan pemberian beasiswa (c) memperkuat kerjasama alih teknologi
   serta (d) memperkuat pembangunan dan pemanfaatan „digital content‟

       Kerjasama Iptek ASEAN ditangani oleh ASEAN Committee on Science and
   Technology (COST) dan diperkuat dengan sembilan Sub-Komite sektoral, yang
   pembentukannya disesuaikan dengan bidang-bidang kerjasama yang menjadi
   prioritas ASEAN, yaitu:

   i. Sub-Committee on Meteorology & Geophysics (SCMG);
   ii. Sub-Committee on Microelectronic and Information Technology (SCMIT);
   iii. Sub-Committee on Non Conventional Energy Research (SCNCER);
   iv. Sub-Committee on Materials Science & Technology (SCMST);
   v. Sub-Committee on Food, Science & Technology (SCFST);
   vi. Sub-Committee on Biotechnology (SCB);
   vii. Sub-Committee on S&T Infrastructure and Resources Development (SCIRD);
   viii. Sub-Committee on Marine Sciences and Technology (SCMSAT); dan
   ix. Sub-Committee on Space Technology and Application (SCOSA).

b) Kerjasama Lingkungan Hidup

       Secara formal kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak
   tahun 1978, ditandai dengan dibentuknya ASEAN Experts Group on the
   Environment (AEGE) di bawah Committee on Science and Technology (COST).
   Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang
   sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui Permanent Committee on Science and
   Technology. Ketika itu, AEGE diberi mandat untuk mempersiapkan ASEAN
   Environmental Programme (ASEP) yaitu program kegiatan ASEAN di bidang
   lingkungan hidup.

       Seiring dengan makin meluasnya permasalahan lingkungan hidup di
   kawasan, pada tahun 1990 negara-negara ASEAN sepakat untuk secara reguler
   menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan (ASEAN Ministerial
   Meeting on Environment/AMME) dan pertemuan tingkat pejabat senior (ASEAN
   Senior Officials Meeting on the Environment/ASOEN), untuk membahas dan
   menyelesaikan permasalahan lingkungan di kawasan. Mekanisme konsultasi
   formal dimaksud kemudian kemudian dilengkapi dengan 5 Kelompok Kerja
   (Pokja) yaitu: (a) Pokja pembahasan kesepakatan kerjasama lingkungan hidup di

                                                                             72
tingkat multilateral; (b) Pokja bidang Konservasi Alam dan keanekaragaman
hayati; (c) Pokja Bidang Lingkungan Kelautan; (d) Pokja bidang Pembangunan
kawasan kota dan desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (e)
Pokja bidang manajemen sumber daya air.

       Misi utama yang ingin dicapai ASEAN dalam kerjasama lingkungan
adalah mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang bersih dan hijau (Creating
Clean and Green ASEAN), dengan mengacu pada prinsip-prinsip mekanisme
pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan
pengelolaan sumber daya alam secara arif dan lestari.

    ASEAN telah mengidentifikasikan 12 bidang kerjasama yang menjadi
prioritas dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di kawasan,
yaitu:

i.    Memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam menindaklanjuti
      kesepakatan-kesepakatan di bidang lingkungan, yang dicapai pada tingkat
      global seperti isu perubahan iklim (climate change) serta penanganan produk
      kimia dan limbah kimia;
ii. Memperkuat kerjasama dalam penanganan polusi lingkungan lintas batas
      seperti polusi asap lintas batas dan polusi limbah berbahaya lintas batas ;
iii. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya
      lingkungan;
iv. Mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah
      lingkungan;
v. Memperbaiki pengelolaan lingkungan perkotaan sekaligus memperkuat good
      governance di kawasan perkotaan;
vi. Memperkuat upaya pengawasan, pelaporan serta harmonisasi kebijakan
      sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan
      berwawasan lingkungan;
vii. Meningkatkan pengelolaan kawasan pantai dan bahari yang ramah
      lingkungan (coastal and marine environment);
viii. Memperkuat konservasi alam dan keanekaragaman hayati;
ix. Mempromosikan tersedianya sumber air bersih bagi semua penduduk;
x. Memperkuat pemanfaatan lahan secara ramah lingkungan;
xi. Mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari dan melakukan
      harmonisasi antara kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan; dan
xii. Memperkuat kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya mineral secara
      lestari.

   Salah satu kerjasama bidang lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN
adalah memaksimalkan upaya bersama dalam penanganan polusi kabut asap
(haze) lintas batas yang ditimbulkan oleh terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
ASEAN telah menyepakati ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
(AATHP) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Juni 2002.

    Pada tahun 2006, atas inisiatif Pemerintah Indonesia, di Riau telah
diselenggarakan pertemuan khusus negara anggota ASEAN untuk menuntaskan
permasalahan polusi asap lintas batas yang selama ini membawa dampak sosial
dan ekonomi cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Pertemuan Riau antara

                                                                              73
lain telah menggulirkan pembentukan the ASEAN Sub-Regional Ministerial
Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC) yang
beranggotakan 5 negara sub-regional ASEAN yang selain ini terkena dampak
dari polusi asap lintas batas yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Singapura dan Thailand.

    Pertemuan Riau juga menghasilkan dokumen Rencana Aksi untuk mengatasi
masalah kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang meliputi aspek-
aspek: (a) Pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum; (b) Pengelolaan
lahan gambut secara berkelanjutan (peatlend management); (c) pemadaman
dan tanggap darurat; (d) pengembangan sistem peringatan dini dan
pemantauan; serta (d) penguatan kerjasama regional dan internasional.

    Rencana Aksi tersebut secara sinergi melibatkan tiga unsur yang berperan
dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Pemerintah,
petani/peladang, masyarakat, serta pelaku bisnis (perkebunan, HTI/HPH).
Implementasi program aksi Indonesia untuk penanganan polusi asap lintas batas
dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan kearah yang cukup
positif. Pada tahun 2006/2007, jumlah titik panas (hotspot) di daerah-daerah
rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, berhasil
ditekan dalam jumlah yang cukup substansial. Sementara itu, kolaborasi antara
Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam penanganan
polusi asap di di kawasan Jambi dan Riau, juga mulai diimplementasikan.

    Selain itu, untuk menunjang terbentuknya Kawasan ASEAN yang Bersih dan
Hijau, tahun 2008, ASEAN telah melaksanakan beberapa program penting
antara lain :

-   Penyelenggaraan pemilihan kota-kota terbaik di ASEAN yang berwawasan
    lingkungan (ASEAN Environmentally Sustainable City Award). Pemilihan ini
    bertujuan untuk mendorong agar desa-desa dan kota di negara-negara
    ASEAN menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan
    berwawasan lingkungan di wilayahnya, dengan menciptakan clean land,
    clean air dan clean water. Indonesia dalam kaitan ini telah diwakili oleh
    Kotamadya Palembang

-   Peluncuran ASEAN Environmental Education Plan 2008-2012, yang siap
    untuk disinergikan dengan program nasional melalui kurikulum sekolah, agar
    isu kepedulian pada linkungan menjadi bagian dari pendidikan formal
    maupun non formal.

-   Peluncuran buku panduan ASEAN Marine Water Quality Criteria:
    management Guidelines and Monitoring, yang akan menjadi bahan referensi
    bagi masing masing negara didalam mendukung program konservasi dan
    pengelolaan kawasan pantai dan sumberdaya laut di tingkat nasional.

    Ke depan, kerjasama di bidang lingkungan hidup ASEAN akan merujuk pada
cetak biru komunitas ASEAN (ASCC Blueprint) yang telah disepakati dan akan
ditandatangani pada KTT-14 di Thailand (Februari 2009).


                                                                           74
c) Kerjasama Penanggulangan Bencana Alam

     Kerjasama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sebenarnya
  sudah terbangun lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok tahun
  1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara
  anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan
  kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk
  persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa
  bencana.

      Komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk saling membantu pada
  saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam Declaration of ASEAN Concord
  yang ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 1976. Deklarasi tersebut
  menyebutkan bahwa natural disasters and other major calamities can retard the
  pace of development of member states, therefore they shall extend, within their
  capabilities, assistance for relief of member states in distress. Para Pemimpin
  ASEAN ketika itu sepakat untuk menjadikan isu penanganan bencana sebagai
  salah satu bagian penting dari tujuan kerjasama ASEAN.

      Babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang penanganan bencana
  dimulai ketika mekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat
  kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior. Tahun
  2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN Committee on
  Disaster Management/ACDM) secara resmi dibentuk dengan mandat
  mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal
  sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN
  Regional Programme on Disaster Management/ARPDM).

      ARPDM memuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan
  Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011.
  Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti dan
  mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti dimaksud
  adalah:

  i.     Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana Regional ASEAN;
  ii.    Peningkatan Kapasitas;
  iii.   Pertukaran Informasi dan Sumber Daya;
  iv.    Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan; serta
  v.     Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Advokasi Publik.

      Tragedi tsunami di Aceh tahun 2004 memberikan catatan bahwa ASEAN
  ternyata belum mempunyai mekanisme regional yang cukup memadai untuk
  penanganan bencana dalam skala besar. Pada sisi lain, bencana tsunami juga
  menyadarkan kita bahwa negara-negara anggota ASEAN ternyata memiliki
  ikatan persaudaraan yang kuat, memiliki kapasitas SDM serta aset yang sangat
  memadai untuk membantu negara tetangganya yang tertimpa musibah. Pada
  saat terjadi tsunami, tim SAR dan organisasi bantuan darurat dari negara-negara
  ASEAN merupakan salah satu yang pertama tiba di lapangan dan menyalurkan
  bantuan darurat kepada para korban.


                                                                              75
     Kejadian tsunami di Aceh telah mendorong negara-negara anggota ASEAN
untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan
bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di
tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di
tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional, bila
memang diperlukan. Paska terjadinya tsunami, Pemerintah Indonesia mengambil
inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN di
Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah
menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi
Jakarta, yang memuat program aksi untuk memperkuat kerjasama penanganan
bencana, mulai dari pengembangan system peringatan dini, penanganan pada
periode tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan
resiko bencana.

    Sebagai tidak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di
Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN segera menyusun ASEAN Agreement
on Disaster Management and Emergency Response/AADMER. AADMER
merupakan suatu persetujuan penanganan bencana pada tingkat regional
ASEAN yang bersifat terpadu, komprehesif dan menyeluruh karena mencakup
semua aspek dan siklus penanganan bencana, mulai dari identifikasi resiko
bencana, penilaian dan pemantauan (disaster risk identification, assessment and
monitoring); pencegahan dan mitigasi (prevention and mitigation); peringatan dini
(early warning); Kesiap-siagaan (preparedness); tanggap darurat (emergency
response); hingga rehabilitasi (rehabilitation).

    Persetujuan dimaksud ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN
pada kesempatan Pertemuan ke-38 Para Menteri Luar Negeri ASEAN di
Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005. Hingga akhir 2008 persetujuan dimaksud
telah diratifikasi oleh tujuh (7) negara yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia,
Myanmar, Thailand, dan Viet Nam. Sementara Singapura, Filipina dan Brunei
Darussalam menyatakan bahwa proses ratifikasi AADMER di negara masing-
masing saat ini sudah memasuki tahap akhir.

     Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi AADMER
melalui persetujuan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden No.32/2008
tanggal 15 Mei 2008. Penyerahan instrumen ratifikasi kepada ASEAN Secretariat
telah dilakukan pada tanggal 14 Juli 2008 dan instrumen ratifikasi tersebut telah
disirkulasikan kepada negara anggota pada tanggal 26 September 2008.

     Salah satu komponen penting dalam Perjanjian AADMER adalah
pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on
disaster management (AHA Centre /Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN).
Indonesia telah mendapatkan endorsement sebagai tuan rumah lokasi AHA
Centre pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-40 di Singapura,
Juli 2007. Indonesia mulai menjalankan fungsi Interim AHA Centre terhitung
sejak tanggal 1 Juli 2008. Centre untuk sementara beroperasi di Kantor Badan
Nasional Penanganan Bencana – BPNB Jakarta.




                                                                               76
Penanganan Cyclon Nargis di Myanmar

     Siklon Nargis yang menghantam Myanmar pada tanggal 2 dan 3 Mei 2008,
merupakan bencana terbesar kedua yang dialami negara ASEAN paska
bencana tsunami di Aceh. Bencana topan Nargis telah menelan korban lebih dari
137 jiwa manusia serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah
di seluruh kawasan Yangon dan sekitarnya, serta wilayah Delta Sungai Irrawady
(Ayeyarwady), kira-kira 250 km Barat Daya Rangon. Nargis menyebabkan
daerah delta tersebut mengalami banjir di area seluas 5000 km2.

     Dalam rangka membantu pemerintah Myanmar dalam penanganan siklon
Nargis tersebut, ASEAN telah menyelenggarakan pertemuan Khusus para
Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura pada tanggal 19 Mei 2008. Pertemuan
memutuskan untuk membentuk ASEAN-led mechanism untuk membantu
mengkoordinasikan distribusi bantuan kemanusiaan baik yang bersumber dari
ASEAN maupun masyarakat internasional bagi para korban bencana di
Myanmar. Mekanisme koordinasi tersebut melibatkan negara-negara anggota
ASEAN, Pemerintah Myanmar serta PBB sebagai wakil dari masyarakat
internasional.

     Implementasi mekanisme koordinasi tersebut dilaksanakan melalui ASEAN
Humanitarian Task Force (AHTF) yang terdiri dari pejabat senior serta para ahli
dari negara-negara ASEAN dan diketuai oleh Sekjen ASEAN, sebagai penentu
kebijakan (policy guidance), dan Tripatite Core Group (TCG) sebagai unit
pelaksana teknis di lapangan yang keanggotaannya juga melibatkan masyarakat
internasional. Struktur TCG terdiri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan
ASEAN (Financial Coordinator), UN-OCHA (Resource Coordinator), Pemerintah
Myanmar (Operation Coordinator) serta ASEAN (Monitoring/Reporting
Coordinator).

    Negara donor dan organisasi internasional non-pemerintah memberikan
tanggapan positif atas kepemimpinan ASEAN dan sukses yang dicapai dalam
ASEAN-Led Coordinating Mechanism on Nargis, termasuk keberadaan TCG
selaku unit operasional di lapangan. Negara Donor menyampaikan apresiasinya
atas peran ASEAN dan TCG dalam menjembatani komunikasi dengan
Pemerintah Myanmar sehingga mereka memperoleh akses untuk menyalurkan
bantuan pada para korban.

     Masyarakat internasional sangat mengharapkan keberadaan ASEAN-led
mechanism dapat tetap dipertahankan hingga proses rehabilitasi dan
rekonstruksi. Masyarakat internasional mengharapkan agar pengalaman dan
sukses yang dicapai Indonesia dalam penanganan bencana di Aceh serta
keberhasilan yang dicapai oleh ASEAN di Myanmar, dapat dijadikan sebagai
model dalam mekanisme penanganan bencana di berbagai belahan dunia
lainnya.




                                                                            77
Kerjasama Bidang Pembangunan Sosial

a) Kerjasama Bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan

      Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan pengentasan
  kemiskinan didasari oleh Dokumen Ministerial Understanding on Rural
  Development and Poverty Eradication (RDPE), yang mengacu pada Declaration
  of ASEAN Concord (Bali Concord I) 1976, menekankan kepedulian ASEAN pada
  masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf, serta
  memutuskan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan
  ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan
  standar hidup masyarakat ASEAN.

      Pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 bulan Januari 2007, Para pemimpin
  ASEAN antara lain telah menegaskan kembali kesepakatannya untuk
  memberikan perhatian lebih besar pada penanganan masalah kemiskinan,
  melalui berbagai program pemberdayaaan masyarakat. Dalam kaitan ini para
  pemimpin ASEAN menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan
  akan dilaksanakan melalui implementasi program-program yang lebih bersifat
  partisipatif yaitu dengan melibatkan sebanyak mungkin keikutsertaan
  masyarakat.

      Guna menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai di dalam KTT ASEAN,
  maka pada pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development
  and Poverty Eradication yang berlangsung di Bangkok, pada bulan Januari 2007,
  antara lain telah disahkan Term of Reference (TOR) pengembangan kerjasama
  penanggulangan kemiskinan, antara ASEAN dengan negara negara anggota
  Plus Three Countries (Jepang, China dan Korea). Dalam TOR telah
  diidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama yang akan diprioritaskan untuk
  dikembangkan, yaitu meliputi antara lain: (1) People‟s Forum, (2) Capacity
  Buidling, (3) SME and Social Enterprises Development, (4). Impact Trade
  Liberalization on Poverty Alleviation Programmes dan (5) Micro Financing.

      Dalam kaitan hal di atas, pertemuan 6th ASEAN Senior Officials Meeting on
  Rural Development and Poverty Eradication, di Singapura tanggal 13-15 Oktober
  2008,     antara lain telah menyepakati sejumlah kerjasama yang akan
  dikembangkan dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three, terkait dengan
  hal-hal sebagai berikut:

  i.   Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dalam konteks pembangunan
       pedesaan dan penanggulangan kemiskinan.

  ii. Dukungan dan dan bantuan teknis bagi negara anggota ASEAN, kususnya
      CLMV countries,   dalam upayanya mencapai pembangunan milenium
      (MDGs).


  iii. Pengembangan program-program pengentasan kemiskinan bagi kelompok
       rentan secara sosial, termasuk para penyandang cacat, anak-anak, manula,
       dan kelompok/masyarakat yang terkena bencana alam.

                                                                            78
   iv. Pembentukan joint fund untuk mendukung proyek-proyek pengentasan
       kemiskinan di daerah-daerah miskin negara anggota.


       Sementara itu, dalam menindaklanjuti upaya untuk mencapai MDGs di
   kawasan, ASEAN telah menyusun suatu ASEAN Roadmap for the
   Implementation of the Millennium Development Goals yang diselaraskan dengan
   UNESCAP/ADB/UNDP-lead regional MDG Roadmap, yang mencakup lima
   bidang, yakni: (a) advocacy; (b) knowledge; (c) resources; (d) expertise; and (e)
   regional cooperation and regional public goods.

b) Kerjasama Bidang Kesehatan

       Kerjasama yang paling menonjol di bidang kesehatan adalah upaya
   penanggulangan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular di
   ASEAN dilakukan melalui mekanisme ASEAN Expert Group on Communicable
   Diseases (AEGCD). Program utama dalam kerangka AEGCD dilaksanakan
   melalui ASEAN+3 Infectious Diseases Programme (ASEAN + 3 EID
   Programme). Fase ke-2 program tersebut (2006-2009), terdiri dari sejumlah
   prioritas sebagai berikut:

      -   Identifikasi dini emerging infectious diseases/penyakit menular (termasuk
          HIV dan AIDS; SARS, AI), serta langkah penanggulangannya.
      -   Pembangunan kapasitas yang terkait dengan emerging concerns di
          bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
      -   Penyusunan kebijakan dan pendekatan terpadu dalam penanganan
          kesehatan bagi para manula serta obat tradisional.

      Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pelaksanaan ASEAN Work
   Programme (AWP) on HIV and AIDS Prevention dilakukan sejak tahun 1995
   dan sampai saat ini memasuki tahap III (AWP III) untuk periode 2006-2010.
   Kerjasama penanganan HIV dan AIDS dipertegas kembali dalam KTT ke-12
   ASEAN di Cebu melalui ASEAN Comitments on HIV and AIDS. Inti dari
   komitmen bersama itu antara lain kesepahaman untuk memperhatikan kelompok
   masyarakat yang rentan, menghilangkan stigma dan diskriminasi serta
   meningkatkan kerjasama pemerintah dengan civil society dan swasta.

       Dalam penanganan flu burung, kerjasama ASEAN telah mencatat suatu
   kemajuan dengan adanya ASEAN-Japan Project on stockpiles of tamiflu dan
   Personel Protective Equipment (PPE) against Potential Pandemic Influenza,
   yang berlokasi di Singapura. Stockpiles tersebut merupakan bentuk tindakan
   kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi flu burung
   dalam kawasan.

       Pertemuan ke-9 ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) di Manila,
   Oktober 2008 mencatat bahwa 50% regional stockpile of PPE telah ditempatkan
   di seluruh negara anggota ASEAN. Demikian pula Tamiflu telah ditempatkan di


                                                                                 79
   sejumlah negara anggota dan dijadwalkan pada akhir tahun 2008 keseluruhan
   negara anggota telah akan menerima Tamiflu dimaksud.

       Sementara itu, dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung,
   melalui kolaborasi ASEAN-US, ASEAN telah membentuk suatu mekanisme
   untuk meningkatkan kolaborasi multi-sektoral ASEAN Technical Working Group
   (TWG) on Pandemic Preparadeness and Responses. Dalam pertemuan ke-1,
   TWG telah berhasil menyusun suatu rencana kegiatan, termasuk diantaranya
   strengthening of on-scene command and response system melalui Incindent
   Command System (ICS).

c) Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan

       Salah satu keberhasilan kerjasama ASEAN di bidang ketenagakerjaan
   adalah dibentuknya pusat pelatihan dan informasi mengenai perbaikan
   lingkungan kerja, yang dikenal dengan ASEAN Occupational Safety on Health
   Network (ASEAN OSHNET) pada bulan Agustus 2000. ASEAN-OSHNET
   bertujuan meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja ASEAN, serta
   menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat. Sekretariat ASEAN-OSHNET
   yang pertama kali bertempat di Indonesia untuk tahun 2000-2004. Selanjutnya
   penempatan Sekretariat ASEAN-OSHNET digilir setiap 3 tahun sekali untuk
   masing-masing negara anggota ASEAN.

       KTT ke-12 di Cebu menghasilkan ASEAN Declaration on the Protection and
   Promotion of the Rights of Migrant Workers. Deklarasi memuat kewajiban bagi
   negara pengirim, negara penerima maupun ASEAN untuk memberikan
   perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Deklarasi mewajibkan
   dibentuknya instrumen hukum yang lebih mengikat negara-negara ASEAN guna
   memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Deklarasi ini
   merupakan komitmen ASEAN menuju terwujudnya a caring and sharing
   community.

      Pada pertemuan SLOM ke-5, tanggal 15-16 Mei 2007, telah disepakati untuk
   mengawali proses guna menindaklanjuti Deklarasi dimaksud. Melalui usulan
   Indonesia, telah disepakati pembentukan suatu Forum on Migrant Workers
   dengan memanfaatkan kelompok kerja pada pertemuan ke-2 Ad-Hoc Working
   Group on Labour Practices to Enhance Competitiveness di Singapura tanggal 1-
   2 Maret 2007. Forum mempunyai tugas untuk membahas tindak lanjut deklarasi.

       Pada pertemuan ke-3 Ad Hoc-Working Group on Progressive Labour
   Practice, di Yogyakarta tanggal 9-10 September 2007, antara lain telah
   disepakati bahwa Filipina akan menyusun TOR Forum sebagai rujukan dalam
   pembentukan dan pelaksanaan kegiatan dalam membahas penanganan isu
   migrant worker. Dalam kaitan ini, pertemuan ke-1 ASEAN Forum on Migrant
   Labour di Filipina tanggal 24-25 April 2008 telah menyepakati untuk
   menyelenggarakan Forum tersebut secara reguler dan sepakat untuk
   menjadwalkan pertemuan ASEAN Committee on the Implementation of
   Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers serta menyusun
   struktur dan fungsi Komite dimaksud sebelum KTT ke-14 tahun 2008. Disepakati


                                                                             80
   bahwa kedudukan Forum akan berada dibawah Komite dan menyampaikan
   laporan kepada SLOM.

      Pertemuan ke-20 ASEAN Labour Ministerial Meeting (ALMM) di Bangkok
   tanggal 6-9 Mei 2008 menegaskan kembali untuk segera membentuk Komite
   (ASEAN Committee on Migrant Workers/ACMW)) sebelum KTT ASEAN ke-14.
   Dalam kaitan ini, Pertemuan Komite pertama yang berlangsung tanggal 15-16
   September 2008, telah berhasil merumuskan suatu workplan dalam rangka
   implementasi Deklarasi dan pembentukan instrumen bagi perlindungan dan
   pemajuan hak-hak para pekerja.

d) Kerjasama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

       Kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dilakukan
   melalui ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development
   (SOMSWD). SOMSWD memfokuskan pada program-program kesejahteraan
   sosial yang meliputi antara lain kependudukan, anak-anak, penyandang cacat,
   lansia dan keluarga.

       Selain itu, guna mencapai tujuan dalam membentuk komunitas ASEAN
   2015, ASEAN juga telah memfokuskan kerjasama pembangunan sosial melalui
   pendekatan right based approach. Upaya tersebut dimaksudkan agar seluruh
   golongan masyarakat termasuk anak-anak, perempuan para manula dan juga
   penyandang cacat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh
   kesejahteraan.

        Upaya tersebut tercermin dari rekomendasi 2nd ASEAN GO-NGO Forum
   yang berlangsung secara back-to-back dengan 6th ASEAN Ministerial Meeting
   for Social Welfare and Development di Ha Noi tanggal 4-6 Desember 2007, yang
   berupaya mengarustamakan para penyandang cacat dalam setiap kebijakan
   pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan menggunakan right based
   approach tersebut.

        Pertemuan Preparatory Senior Officials Meeting for the 6th ASEAN
   Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (PrepSOM for the 6th
   AMMSWD) di Ha Noi, tanggal 4-5 Desember 2007 antara lain
   merekomendasikan sejumlah program kegiatan untuk dicantumkan dalam cetak
   biru ASEAN Socio-Culture Community (ASCC Blueprint), „ sebagai acuan dalam
   pelaksanaan kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial yaitu:

   -   Pembentukan the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of
       the Rights of Woman and the ASEAN Commission on the Promotion and
       Protection of The Rights of Children through an ASEAN Agreement by 2010.

   -   Pembentukan suatu jejaring atau kelompok kerja bagi pencegahan
       kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengesahkan Kerangka
       Acuannya pada tahun 2009.




                                                                            81
        -   Pembentukan Jejaring untuk mencegah dan memerangi perdagangan
            manusia, khususnya, perempuan dan anak serta mengesahkan Kerangka
            Acuannya pada tahun 2011.


     ASEAN Awareness di Kalangan Masyarakat ASEAN

         Dalam rangka menuju Komunitas ASEAN 2015, ASEAN perlu melakukan upaya
     untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan identitas ASEAN oleh masyarakatnya.
     Sebagai upaya mewujudkan ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada
     masyarakat (people centered and people oriented), dilakukan kegiatan ASEAN
     awareness untuk memperkenalkan dan mendekatkan ASEAN kepada masyarakat.
     Dengan pemahaman mengenai apa dan bagaimana pentingya ASEAN sebagai
     organisasi regional sekaligus sebuah komunitas, diharapkan masyarakat dapat
     berperan aktif mengembangkan dan turut memetik manfaat nyata dari adanya
     kerjasama ASEAN tersebut.

         Di Indonesia, promosi ASEAN Awareness telah dilakukan melalui berbagai
     kegiatan, antara lain sosialisasi ASEAN (melalui ASEAN Goes to School, seminar-
     seminar dan ceramah/kuliah umum), kegiatan lomba (Seleksi Nasional ASEAN
     Anthem, Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia, Lomba Cerpen ASEAN, Lomba
     Karya Tulis ASEAN, Lomba Lukis ASEAN, dll.), penerbitan buku-buku ASEAN,
     dialog interaktif dan liputan media, kegiatan festival (ASEAN Festival, festival film
     ASEAN, festival rock band ASEAN), serta perayaan Hari ASEAN.


D.    KERJASAMA EKSTERNAL ASEAN

           ASEAN telah memiliki 11 Mitra Wicara (Dialogue Partners), yaitu Australia,
     Selandia Baru, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, China,
     India, Rusia dan UNDP. ASEAN juga memiliki negara Mitra Wicara sektoral, yaitu
     Pakistan. Selain itu, ASEAN menjalin hubungan pula secara terbatas dengan
     berbagai organisasi regional dan internasional.

           Dalam menjalin kerjasama dengan negara Mitra Wicara, ASEAN menetapkan
     prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

     a. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara harus memperkuat ketahanan
        nasional negara-negara ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan
        ketahanan regional ASEAN;
     b. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh mengandung ikatan-
        ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional;
     c. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh merugikan salah
        satu negara ASEAN; dan
     d. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.

            Peran sebagai negara koordinator dalam hubungan kerjasama ASEAN
     dengan negara-negara Mitra Wicara dilaksanakan dengan sistem rotasi diantara
     negara-negara anggota ASEAN, untuk periode per 3 tahun. Dalam periode 2006-
     2009, Indonesia menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-India.

                                                                                       82
Sebelumnya, pada periode 2003-2006 Indonesia menjadi koordinator untuk
hubungan kerjasama ASEAN-EU dan untuk periode 2009-2012 Indonesia akan
menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-Jepang.


AUSTRALIA

      Australia menjadi Mitra Wicara penuh sekaligus pertama ASEAN pada tahun
1974, yang ditandai dengan pembentukan ASEAN-Australia Consultative Meetings
(AACM) dan kemudian diikuti dengan mekanisme dialog ASEAN-Australia pada
berbagai tingkatan, antara lain ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministerial
Conference (PMC) 10+1, Informal Consultations between AEM and Ministers from
the CER Countries, ASEAN-Australia Forum, ASEAN-Australia Joint Planning
Committee (JPC), Project Coordination Committees (PCCs), ASEAN-Canberra
Committee, dan berbagai kelompok kerja (dalam bidang perdagangan dan investasi,
telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup
serta budaya dan informasi).

     Di bidang kerjasama politik dan keamanan, capaian penting kerjasama
ASEAN-Australia adalah aksesi Australia ke dalam Treaty of Amity and Cooperation
(TAC) pada tahun 2005. Dalam bidang penanggulangan terorisme, ASEAN –
Australia telah menandatangani ASEAN-Australia Joint Declaration on Counter
Terrorism pada pertemuan AMM/PMC/ARF ke-37, Juli 2004 di Jakarta.

     Perkembangan kerjasama ASEAN-Australia pada tahun 2007 ditandai dengan
penandatanganan Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive
Partnership tanggal 1 Agustus 2007 di Manila, Filipina oleh para Menteri Luar Negeri
ASEAN dan Australia. Untuk mengimplementasikan Joint Declaration tersebut, telah
disepakati Plan of Action (PoA) yang mencakup kerjasama dalam bidang politik dan
keamanan, ekonomi dan sosial-budaya yang akan berlaku untuk periode 2008-2013.
Indonesia berhasil memasukkan beberapa isu untuk dituangkan dalam PoA tersebut,
yaitu korupsi, money laundering, disaster management dan kerjasama
penanggulangan terorisme.

     Perundingan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN
Free Trade Area dengan Australia-New Zealand Closer Economic Relations (AFTA-
CER), telah diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Singapura. FTA akan
diimplementasikan secara penuh dalam jangka waktu 10 tahun. Diharapkan
penggabungan AFTA-CER tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi
sektor swasta dan pelaku bisnis serta menjadi “building blocks” bagi fasilitasi
perdagangan antara ASEAN dan Australia.

     Kerjasama pembangunan ASEAN-Australia tertuang dalam MoU ASEAN-
Australia Development Cooperation Programme (AADCP) untuk periode 2002-2008.
Sasaran utama AADCP adalah untuk memberikan manfaat bagi negara-negara
CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam) dalam kerangka Initiative for
ASEAN Integration (IAI) untuk mempersempit jurang perbedaan dan proses
percepatan integrasi CLMV. AADCP juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial,
capacity building, kerjasama Ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan.


                                                                                 83
     Program AADCP tersebut telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia
kemudian melanjutkannya dengan AADCP II (2008-2015). Diharapkan AADCP II
dapat membantu pencapaian ASEAN Economic Community melalui kerjasama di
bidang pendidikan, energi dan penanganan bencana alam. Pembahasan mengenai
rancangan MoU between the Government of Australia and ASEAN on the Second
Phase of AADCP diharapkan akan dapat diselesaikan pada KTT-14 ASEAN
mendatang.

     Pada tanggal 4 Juni 2008 di Sydney, dalam kesempatan AustralAsia Center
Annual Dinner, Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd melontarkan visinya mengenai
Asia Pacific Community (APC), yaitu: (i) Suatu institusi regional yang mencakup
kawasan Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Jepang, China, India, Indonesia
dan negara-negara lainnya di kawasan;        (ii) Suatu institusi regional yang
memungkinkan terjadinya dialog dan kerjasama di bidang politik, keamanan dan
ekonomi.

      Dalam kunjungannya di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2008, PM Kevin Rudd
kembali melontarkan gagasan ini dalam pertemuannya dengan Presiden RI maupun
dalam kunjungannya ke kantor Sekretariat ASEAN. Dalam sambutannya, Presiden
RI menjelaskan bahwa Indonesia melihat gagasan ini sebuah usul yang menarik dan
akan mempelajari usulan PM Rudd tersebut. Presiden RI juga menyebutkan bahwa
sebenarnya inti dari APC adalah penguatan berbagai arsitektur regional yang ada,
yaitu ASEAN, ARF, APEC dan EAS.

       Peran penting Indonesia dalam hubungan kerjasama ASEAN-Australia tercatat
signifikan terutama antara lain dalam kerjasama pemberantasan terorisme,
kejahatan transnasional dan disaster management melalui pelaksanaan program
peningkatan capacity building; serta perundingan-perundingan AANZFTA yang telah
disepakati oleh ASEAN dan Australia yang direncanakan akan ditandatangani pada
KTT ASEAN mendatang di Thailand. Australia juga telah mengangkat Mrs. Gillian
Bird, sebagai Wakil Tetap untuk ASEAN yang berdomisili di Canberra

SELANDIA BARU

      Hubungan ASEAN-Selandia Baru berlangsung sejak tahun 1975 dengan
dibentuknya ASEAN-New Zealand Dialogue Relations. Hubungan kemitraan ini
dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, yaitu ASEAN Post
Ministerial Conference (PMC)+New Zealand dan PMC 10+10 (ASEAN+10 Dialogue
Partners) dan ASEAN-New Zealand Dialogue serta Joint Cooperation Committee,
untuk mengevaluasi dan membahas isu-isu politik, keamanan, ekonomi dan
pembangunan yang menjadi perhatian bersama; serta dalam kerangka ARF.

      Para Pemimpin ASEAN dan Selandia Baru telah sepakat untuk meningkatkan
kerjasama dalam bidang pengembangan sumber saya manusia melalui pertukaran
dan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa, dan pencegahan terhadap
penyakit menular seperti HIV/AIDS, SARS serta Avian Influeza¸ sebagaimana
dicetuskan dalam ASEAN-New Zealand Commemorative Summit di Vientiane, Laos,
pada bulan November 2004.




                                                                             84
      Di bidang kerjasama politik dan keamanan, Selandia Baru telah mengaksesi
TAC pada ASEAN Ministerial Meeting ke-38 di Vientiane, Laos, bulan Juli 2005.
Selain itu, ASEAN-Selandia Baru telah menandatangani Joint Declaration to
Combat International Terrorism. Kerjasama dalam menanggulangi terorisme juga
akan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada di ASEAN seperti Jakarta Centre
for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

     Dengan meningkatnya hubungan ASEAN-Selandia Baru, kedua pihak
menandatangani ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2006-2010) di
Kuala Lumpur, tanggal 27 Juli 2006. Dokumen tersebut meliputi kerjasama di bidang
ekonomi, politik dan keamanan serta people-to-people education and cultural links.
Beberapa komitmen yang dihasilkan dalam Framework tersebut antara lain
menyangkut Work Programme untuk mengimplementasikan Joint Declaration to
Combat International Terrorism serta meningkatkan capacity building dalam
pemberantasan terorisme dan aktivitas transnational crimes lainnya dengan
dukungan dana dari New Zealand‟s Asia Security Fund yang telah dibentuk pada
tahun 2006.

      Atas masukan dari Indonesia, Framework juga memuat „‟natural disaster
mitigation‟‟ sebagai salah satu bidang kerjasama yang dapat dikembangkan.
Selanjutnya fokus dari kerjasama dalam bidang penanganan bencana alam adalah
penyelenggaraan pelatihan dan capacity building, termasuk peningkatan public
awareness.

      Di bidang ekonomi, ASEAN-Selandia Baru berkomitmen untuk meningkatkan
kerjasama dalam bidang fasilitasi perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi
di bawah Framework for AFTA-CER Closer Economic Partnership yang telah
disepakati di Brunei Darussalam, September 2002, sebagai awal penggabungan
AFTA-CER FTA. Perundingan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Agreement telah diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Singapura.

      Kerjasama pembangunan antara ASEAN-Selandia Baru yang telah
dilaksanakan selama ini memberikan hasil cukup menggembirakan dan berjalan
dengan lancar dengan menitikberatkan pada Initiative for ASEAN Integration (IAI)
seperti custom, standar dan conformance. Selandia Baru juga mendukung program
kerjasama pembangunan Mekong River Basin.

      Pengembangan kerjasama ASEAN-Selandia Baru sedikit terhambat
sehubungan dengan adanya isu-isu yang bersifat politis. Selama ini, pelaksanaan
kerjasama lebih bersifat parsial, yaitu dilakukan oleh masing-masing negara anggota
ASEAN tanpa menunjukkan komitmennya untuk tetap memperkuat kerjasamanya
dengan ASEAN seperti ditunjukkan dengan pengangkatan Dubes Selandia Baru
untuk Indonesia, H.E. Phillip Gibson, sebagai Wakil Tetap (Watap) Selandia Baru
untuk ASEAN.

      Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama ASEAN-Selandia Baru tercermin
pada berbagai aktifitas bersama yang dilakukan dalam rangka peningkatan
kemampuan sekaligus dukungan pada upaya narrowing development gap diantara
negara-negara ASEAN, misalnya melalui penyelenggaraan program capacity
building di bidang teorisme, kebudayaan dan people-to-people contact. Indonesia

                                                                                85
bersama-sama dengan Filipina dan Selandia Baru menyelenggarakan interfaith
dialogue yang diselenggarakan pada tahun 2006 di Cebu, Filipina. Indonesia
beranggapan bahwa Selandia Baru memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang
preparedness dan disaster management, karenanya negara-negara ASEAN perlu
menyelenggarakan program capacity building di bidang tersebut agar jumlah korban
dapat diminimalisir. Indonesia juga telah menerima bantuan sebesar $NZ 13 juta
untuk rehabilitasi Aceh/Nias paska Tsunami.

UNI EROPA

     Uni Eropa (UE) merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang merintis
hubungan secara informal pada tahun 1972 melalui pembentukan Special
Coordinating Committee of ASEAN (SCCAN). Konsultasi kedua pihak dilakukan
melalui ASEAN Brussels Committee (ABC) yang beranggotakan para Duta Besar
negara-negara ASEAN di Brussels. Pada tahun 1977, ASEAN-UE menjalin
hubungan formal.

      Pelembagaan hubungan dengan European Economic Community (EEC)
dilakukan melalui penandatanganan the EC-ASEAN Cooperation Agreement pada
pertemuan ASEAN-EEC Ministerial Meeting ke-2 di Kuala Lumpur pada tanggal 7
Maret 1980. Perjanjian tersebut mendasari pembentukan kerjasama perdagangan,
ekonomi dan teknis, serta pembentukan Joint Cooperation Committee (JCC).

      Hubungan kemitraan ASEAN-EU dilakukan melalui berbagai mekanisme pada
berbagai level, termasuk ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-EU Ministerial
Meeting (AEMM), ASEAN-EU Economic Ministers‟ Meeting, ASEAN-EU Senior
Officials‟ Meeting, the Post Ministerial Conferences (PMC) 9+1 dan 9+10 serta Joint
Cooperation Committee. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan sarana bagi
kedua belah pihak untuk mengevaluasi dan membahas berbagai isu dalam bidang-
bidang politik, keamanan, ekonomi dan kerjasama pembangunan. Selain itu terdapat
pula ASEAN-Brussels Committee, ASEAN-Bonn Committee, ASEAN-London
Committee dan ASEAN-Paris Committee untuk membantu pelaksanaan kerjasama
ASEAN-UE.

       Pada perkembangan selanjutnya, komitmen hubungan kemitraan ASEAN-UE
dilakukan pada tataran yang sama antara kerjasama dalam bidang ekonomi dan
politik. Hal tersebut tercermin dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-UE ke-
14 pada tanggal 27-28 Januari 2003 di Brussels yang menghasilkan kesepakatan
Joint Co-Chairmen‟s Statement dan Joint Declaration on Cooperation to Combat
Terrorism pada tanggal 27-28 Januari 2003. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah
untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan ASEAN dan mendukung
peningkatan capacity building dalam kerangka ASEAN untuk memerangi aksi
terorisme.

      Pada tanggal 9 Juli 2003, UE telah mengesahkan European Commission
(EC)‟s Communication: A New Partnership with Southeast Asia yang menjadi
landasan EU untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara,
termasuk dengan ASEAN. Komunikasi tersebut berisikan strategi komprehensif UE
dalam mengembangkan kerjasama dengan ASEAN pada masa-masa yang akan
datang.

                                                                                86
      Komunikasi tersebut memfokuskan enam prioritas strategi yaitu:

 a.   Supporting regional stability and the fight against terrorism;
 b.   Human Rights, democratic principles and good governance;
 c.   Mainstreaming Justice and Home Affairs issue;
 d.   Injecting a new dynamism into regional trade and investment relations;
 e.   Continuing to support the development of less prosperous countries; dan
 f.   Intensifying dialogue and co-operation in specific policy areas.

      Kemitraan komprehensif ASEAN-EU terwujud pada tahun 2007 dengan
ditandatanganinya Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership
pada 16th ASEAN-EU Ministerial Meeting di Nuremberg, Jerman, Maret 2007; Joint
Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit pada KTT ASEAN ke-13
pada bulan November 2007 di Singapura; Plan of Action (PoA) to Implement the
Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership pada KTT ASEAN
ke-13 di Singapura.

     Sesuai kesepakatan Joint Declaration ASEAN-EU Commemorative Summit,
peningkatan kerjasama ekonomi dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian
perundingan ASEAN-EU Free Trade Agreement (FTA) berdasarkan region-to-region
approach, dan memperhatikan tingkat perekonomian masing-masing negara
anggota ASEAN. Selain itu dilakukan pula upaya untuk mengintensifkan
implementasi kegiatan di bawah TREATI dan READI.

     Kerjasama pembangunan ASEAN-UE dilakukan di bawah EC-ASEAN
Regional Indicative Programme (RIP). Sebagai implementasi, dalam RIP 2005-2006
yang diusulkan oleh UE, terdapat anggaran dana sebesar 4-6 juta Euro bagi
program Fight Against Terrorism yang terbagi dalam program pelatihan
kewaspadaan (awareness training) dan pengamanan dokumen (Regional Project on
document security) untuk jangka waktu 3 tahun mulai tahun 2006.

      Untuk tahun 2007-2010, RIP difokuskan pada: ASEAN-EU Programme on
Immigration and Border Management; ASEAN-EU Cooperation on Statistic; EC-
ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP) III; ASEAN
Civil Aviation Cooperation Project; Enhancing Economic Partnership/ Support to
ASEAN-EU Free Trade Agreement (FTA) Negotiations Process; serta Support to
EU-ASEAN Sectoral Dialogue (READI).

     Secara keseluruhan, kontribusi UE dalam kerja sama ASEAN difokuskan pada
upaya mendukung integrasi dan pembangunan masyarakat ASEAN. UE telah
mengalokasikan sebesar €70 juta untuk program ASEAN-UE periode 2007-2013, di
antaranya untuk bidang-bidang kerja sama pembangunan tersebut di atas. Untuk
proyek yang sedang berjalan, kontribusi UE antara lain sebesar €7,3 juta pada
proyek kerja sama ASEAN-EU Program on Regional Integration Support Phase II
(APRIS II) periode 2006-2009; € 6 juta pada proyek ASEAN Centre for Biodiversity
(ACB) periode 2005-2008.

     Untuk membantu pencapaian integrasi ekonomi ASEAN, UE secara
berkelanjutan melaksanakan ASEAN Project for Regional Integration Support

                                                                                87
(APRIS). APRIS bertujuan meningkatkan iklim investasi dan perdagangan di ASEAN
melalui liberalisasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, jasa, stabilitas sektor keuangan,
prosedur kepabeanan, promosi investasi, jaminan sosial, energi dan lingkungan
hidup.

      Pada tahun 2006, Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai negara
koordinator ASEAN-Uni Eropa periode 2003-2006. Selanjutnya, Kamboja menjadi
negara koordinator untuk periode 2006-2009. Salah satu perkembangan yang telah
tercapai selama tahun 2006 adalah pertemuan Final Evaluation Mission for ASEAN-
EU Programme for Regional Integration Support (APRIS ) I for the Period of 2003-
2006 yang telah memberikan kontribusi dalam merumuskan ASEAN Demand Driven
Needs. EU juga telah menyatakan dukungan pada terwujudnya ASEAN Single
Window sebagai bentuk harmonisasi bea cukai dalam proses integrasi ASEAN.

     Selain itu, ASEAN dan EU juga telah merampungkan program ASEAN-EU
Cooperation Programme on Border Management and Document Security, sebagai
salah satu implementasi kesepakatan pada forum READI dan hasil pertemuan
ASEAN-EU Senior Officials‟ Meeting tahun 2006.

      Dalam pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference + 1 Session with EU
pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, ASEAN dan UE antara lain menyambut baik
perkembangan perundingan ASEAN-EU FTA dan UE tetap berkomitmen terhadap
region-to-region approach; menyetujui pembentukan Core Group yang diusulkan
dalam pertemuan ASEAN-EU SOM pada tanggal 28-29 Mei 2008 di Kamboja guna
menyiapkan rancangan daftar kegiatan yang akan diterapkan dalam kerangka PoA;
dan mendukung pembentukan ASEAN Human Rights Body.

     Dalam bidang politik, pada ASEAN-EU Commemorative Summit tahun 2007,
EU telah menyampaikan keinginannya untuk mengaksesi TAC. Saat ini proses
amandemen terhadap TAC masih dibahas dengan memperhatikan rumusan yang
dapat mengakomodasi kepentingan ASEAN dan UE. Berkaitan dengan keinginan
UE untuk mengaksesi TAC, pada pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference +1
Session with the EU pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, Delegasi UE
mengharapkan jika TAC dapat diamandemen, aksesi akan dilakukan pada saat
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE pada tahun 2009 di Phnom Penh, Kamboja.
Sementara itu secara individual, Perancis telah menjadi salah satu negara anggota
UE yang mengaksesi TAC pada tahun 2007.

      Dalam periode 2007-2008, telah diselenggarakan berbagai seminar, workshop
dan pelatihan dalam kerjasama di bidang politik-keamanan, baik dalam rangka
peningkatan capacity building maupun isu-isu keamanan tradisional dan non-
tradisional. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama ASEAN-
Indonesia dengan Uni Eropa adalah “Seminar on Regional Integration Process of
ASEAN and EU : Sharing Experiences and Fostering mutual learning”, di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2007. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka
memperingati 40 tahun ASEAN dan 30 tahun kerjasama kemitraan ASEAN-EU.




                                                                                    88
KANADA

      Kerjasama ASEAN-Kanada pertama kali dilakukan dengan ditandatanganinya
ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA) di New York pada
tanggal 25 September 1981. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan ASEAN-
Canada Joint Cooperation Committee (JCC) pada tanggal 1 Juni 1982 yang
berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada untuk membahas
kerjasama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan
kerjasama pembangunan.

      Hubungan Mitra Wicara ASEAN-Kanada mengalami berbagai pasang surut
seiring dengan perkembangan isu penegakan HAM di beberapa negara ASEAN.
Namun hubungan ASEAN-Kanada kembali meningkat dengan disepakatinya
pelaksanaan dialog reguler ASEAN-Canada Dialogue pada tanggal 30 Maret 2004 di
Bandar Seri Begawan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam
meningkatkan “engagement” Kanada terhadap ASEAN.

      Pada tahun 2006, hubungan kerjasama ASEAN-Kanada mengalami
pertumbuhan yang cukup prospektif. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan kedua
belah pihak pada Post Ministerial Conference (PMC) di Kuala Lumpur, Malaysia,
berupa 2005-2007 ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan pada tanggal 27
Juli 2006 dan ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat
International Terrorism pada tanggal 28 Juli 2006.

      Bertepatan dengan 30 tahun hubungan kemitraan ASEAN-Kanada pada tahun
2007, di Filipina, telah disepakati 2nd ASEAN-Canada Joint Cooperation Workplan
2007-2010 (ACJCWP). Work Plan tersebut diprioritaskan pada kerjasama di bidang-
bidang: 1) Counter-Terrorism and Transnational Crime; 2) Economic Cooperation; 3)
Health Security; 4) Interfaith Dialogue; 5) Technical assistance and capacity building
with ASEAN Secretariat.

      Di bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN-Kanada telah
mengimplementasikan proyek dalam bidang Counter-Terrorism seperti ASEAN
Workshop on Preventing Bio-Terrorism di Jakarta pada tanggal 12-13 Juli 2007 dan
ASEAN Workshop on Forging Cooperation Among Anti-Terror Units di Jakarta pada
tanggal 23-24 Januari 2008. Kedua workshops tersebut mendapat dana dari Kanada
dan merupakan tindak lanjut kesepakatan Sidang ke-6 ASEAN Senior Officials
Meeting on Transnational Crime (SOMTC) di Bali pada bulan Juni 2006 dan
implementasi dari ASEAN-Canada Joint Declaration for Coopeartion to Combat
International Terrorism yang ditandatangani di Malaysia pada tanggal 28 Juli 2006;

     Sedangkan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanada juga telah
memberikan dana penyelenggaraan Workshop on Supporting the Establishment of a
Regional Human Rights Mechanism in ASEAN di Bali pada tanggal 15-17 Mei 2008.
Adapun dalam bidang Technical assistance and capacity building with ASEAN
Secretariat, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal ACTIV (ASEAN-
Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP) sebagai fasilitas dukungan
expertise dari Kanada melalui Sekretariat ASEAN.




                                                                                   89
     Dibidang kerjasama ekonomi, telah diselenggarakan ASEAN-Canada Business
Forum dan pertemuan Senior Economic Officials‟ Meeting (SEOM) pada tanggal 2-3
Mei 2005 di Toronto. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengusaha-pengusaha serta
para pejabat tinggi ekonomi ASEAN dan Kanada. Pada 5th ASEAN-Canada
Dialogue di Ho Chi Minh City, 12-14 Mei 2008, Pemerintah Kanada membuat
keputusan untuk melanjutkan kembali 3rd Senior Economic Officials‟ Meeting
(SEOM) guna melakukan perundingan Trade and Investment Framework
Arrangement (TIFA) yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2008 di
Vancouver, Kanada. Keputusan tersebut dipertegas kembali oleh Kanada pada
PMC+1 Session with Canada pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura.

      Dalam PMC tersebut, ASEAN-Kanada juga mempertegas kembali
kesepakatan untuk menyusun Joint Declaration on ASEAN-Canada Comprehensive
on Enhanced Partnership serta Plan of Action untuk hubungan ASEAN-Kanada ke
depan. Kesepakatan lainnya adalah perhatian Kanada dalam upaya memerangi
terorisme dan peningkatan people-to-people contacts and exchanges, serta
menunjuk Duta Besar Kanada untuk ASEAN.

      Sedangkan kegiatan prioritas dalam 2nd ACJCWP lainnya yang telah
diselenggarakan adalah ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives pada
tanggal 5-7 November 2008 di Surabaya. Bersama Kanada, Indonesia merupakan
co-host dialog tersebut. Dialog merupakan kegiatan interfaith pertama, baik di
ASEAN maupun di antara ASEAN dan mitra wicara, dan dihadiri oleh perwakilan dari
seluruh negara anggota ASEAN, Kanada dan ASEAN Secretariat.

     Dialog tersebut juga dihadiri oleh para tokoh agama, pendidikan, kepemudaan
dan media Indonesia antara lain KH. A. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), Prof.
Dr. Ahmad Syafii Ma‟arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah, pendiri Ma‟arif Institute
for Culture and Humanity, peraih Magsaysay Award 2008), Dr. Imam B. Prasodjo
(Sosiolog, pendiri Yayasan Nurani Dunia), Bambang Harymurti (Pemred Majalah
Tempo) dan Prof. Dr. Philip K. Widjaja (Wakil Sekjen WALUBI).

    Implementasi ACJCWP tidak dilakukan melalui Special Fund namun melalui
mekanisme Canadian International Development Agency (CIDA). Sampai saat ini,
Kanada belum melakukan aksesi atas Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

JEPANG

      Hubungan ASEAN-Jepang secara informal dijalin sejak tahun 1973 dan
meningkat menjadi hubungan formal pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya
ASEAN-Japan Forum pertama, yang merupakan pertemuan antar para pejabat
tinggi ASEAN dan Jepang. Hingga saat ini, kerjasama ASEAN-Jepang terfokus
pada pengembangan sumber daya manusia dan integrasi ASEAN.

     Sejak dilembagakan pada 23 Maret 1977, kerjasama ASEAN-Jepang terus
berkembang dengan menggunakan beberapa forum antara lain:

a. ASEAN-Japan Forum yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi;
b. Post Ministerial Conference (PMC);
c. ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI);

                                                                                   90
d. KTT ASEAN-Jepang; dan
e. Pertemuan-pertemuan antar swasta.

      Jepang adalah salah satu Mitra Wicara yang aktif bagi ASEAN. Intensitas
kerjasama yang tinggi terlihat melalui pelaksanaan berbagai proyek dengan
pembiayaan Jepang dalam kerangka Japan-ASEAN General Exchange Fund
(JAGEF), Japan-ASEAN Economic Partnership (JAEP) Fund, dan Japan-ASEAN
Integration Fund (JAIF).

      Penguatan kerja sama ASEAN-Jepang ditandai dengan pelaksanaan ASEAN-
Japan Commemorative Summit, 11-12 Desember 2003 di Tokyo dan
ditandatanganinya “Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan
Partnership in the New Millennium” serta disahkannya ASEAN-Japan Plan of Action
yang merupakan cetak biru kerja sama ASEAN-Jepang yang secara komprehensif
mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang penting dan memberikan arah bagi
kerjasama di masa mendatang.

      Salah satu bidang kerjasama yang dikembangkan dalam kerja sama ASEAN-
Jepang adalah dalam bidang perdagangan, Investasi dan Turisme. Promotion
Centre on Trade, Investment and Tourism yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1981,
saat ini dirujuk sebagai ASEAN-Japan Centre (AJC). AJC sedang dalam proses
reformasi untuk memperluas fungsi dan aktivitasnya sesuai arahan ASEAN-Japan
Commemorative Summit pada tahun 2003. Berdasarkan rekomendasi Eminent
Persons Committee, perjanjian AJC kemudian mengalami proses amandemen dan
disahkan oleh Council Director AJC pada tanggal 20 November 2007. Ratifikasi
amandemen AJC oleh Indonesia masih dalam proses legalisasi internal.

      Di bidang politik dan keamanan, Jepang juga telah mengaksesi TAC yang
ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta. ASEAN dan Jepang juga telah
menandatangani Joint Declaration for Cooperation on the Fight Against International
Terrorism pada KTT ASEAN-Jepang tanggal 30 Nopember 2004.

      Di bidang maritime security, usulan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN
Maritime Forum telah ditanggapi secara positif oleh Jepang. Sementara itu, terkait
isu counter-terrorism, Indonesia telah menjadi nara sumber dalam Pertemuan
pertama ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue di Tokyo tanggal 28-29 Juni
2006.

      Di bidang transnational crimes, Indonesia telah menyelenggarakan 3rd Senior
Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus Japan Consultation di Bali
pada tanggal 9 Juni 2006. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan
kerjasama ASEAN dan Jepang dalam memberantas transnational crimes, terutama
dalam upaya capacity building, pelatihan, dan pertukaran informasi mengenai tindak
kejahatan lintas negara yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi.

      Pada bidang capacity building, Indonesia telah berpartisipasi pada Seminar
“People Building Peace: Human Resources Development in Asia” dan mendukung
diselenggarakannya pelatihan jangka pendek serta jangka panjang di bidang
peacekeeping, peacebuilding, dan conflict prevention bagi warga sipil. Untuk itu,
telah didirikan lembaga pendidikan Terakoya pada tahun 2007 di Jepang.

                                                                                91
      KTT ke-10 ASEAN-Jepang tahun 2007 mencatat komitmen Jepang untuk
membantu Program Narrowing Development Gap negara-negara ASEAN yang akan
disampaikan melalui skema the ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP) senilai US$ 52 juta. Para pemimpin ASEAN juga menghargai
upaya Jepang mendukung terwujudnya ASEAN Community pada tahun 2015 serta
implementasi VAP dan IAI. Di bidang kesehatan, Jepang juga akan memberikan
kontribusi sebesar US$ 67 juta untuk penanganan avian influenza dan penyakit
menular.

      KTT ke-10 tersebut juga menyepakati usulan Jepang membentuk Eminent
Persons‟ Group (EPG). Tugas EPG adalah mengelaborasi Joint Statement ASEAN-
Jepang mengenai Deepening and Broadening of the Strategic Partnership yang
ditandatangani pada 9th ASEAN-Japan Summit di Kuala Lumpur untuk diwujudkan
dalam kegiatan nyata. Rekomendasi EPG direncanakan akan dilaporkan kepada
para pemimpin kedua belah pihak pada KTT ASEAN-Jepang ke-12 di Bangkok
tahun 2008.

      Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 tanggal 21 November 2007 telah dikeluarkan
Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan
Economic Partnership Agreement. AJCEP mencakup trade in goods, trade in
services, investment dan economic cooperation. Negosiasi AJCEP Agreement telah
selesai dan ditandatangani pada awal tahun 2008, saat ini para pihak sedang
melaksanakan proses ratifikasinya untuk entry into force sebelum tahun 2009.
Sebagai bagian dari AJCEP, Jepang dan ASEAN harus mulai melakukan negosiasi
untuk bidang jasa dan investasi satu tahun setelah AJCEP entry into force.

     Dalam kerangka kerja sama East Asia Summit (EAS), ASEAN-Jepang juga
melihat pentingnya people-to-people exchange. Pada KTT ASEAN-Jepang ke-10,
Jepang berkomitmen untuk melaksanakan program mengundang 6000 pemuda dari
negara-negara East Asia Summit per tahun selama lima tahun untuk berkunjung ke
Jepang melalui program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and
Youths (JENESYS) yang telah dimulai pada bulan November 2007.

     Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 di Singapura tahun 2007 Jepang telah
mengusulkan pembentukan ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation
yang pertemuan pertamanya telah diselenggarakan di Ha Noi pada bulan Maret
2008 back-to-back dengan 1st Officials Meeting for EAS Environment Minister
Meeting yang dibiayai oleh Japan ASEAN Integration Fund.

      Dalam pertemuan ASEAN PMC Session with Japan ke-41 di Singapura
tanggal 23 Juli 2008, ditekankan untuk peningkatan kerja sama dalam pemajuan
energy efficiency, energi terbarukan, serta ketahanan pangan. Jepang juga
menyampaikan komitmennya untuk menyediakan stockpiling 500 ribu anti-viral di
setiap negara ASEAN dalam membantu penanganan penyakit menular khususnya
Avian Influenza. Di samping itu pada kesempatan tersebut, Jepang juga
menekankan isu-isu natural disaster, lingkungan dan perubahan iklim sebagai
beberapa sektor yang akan diperkuat kerja samanya.




                                                                           92
      Jepang berkomitmen dalam mendukung terbentuknya Komunitas ASEAN 2015
dengan ASEAN sebagai driving force. ASEAN juga menyambut baik “Doktrin
Fukuda” dimana PM Yasuo Fukuda menyebutkan ”ASEAN is a partner that shares
the vision of Japan” khususnya dalam konteks evolving regional architecture.

     Pada mulanya, kerja sama ASEAN-Jepang dibiayai melalui berbagai Trust
Funds ASEAN-Jepang yaitu Japan ASEAN General Exchange Fund (JAGEF),
Japan ASEAN Exchange Project (JAEP) Fund, dan Japan ASEAN Integration Fund
(JAIF). Dalam rangka intensifikasi kerja sama ASEAN-Jepang, disepakati untuk
mengkonsolidasi semua trust funds tersebut menjadi Japan ASEAN Integration Fund
(JAIF).

AMERIKA SERIKAT

      Hubungan dialog ASEAN-Amerika Serikat (AS) telah berlangsung sejak tahun
1977 dengan prioritas pada kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan yang
meliputi antara lain sektor komoditas, akses pasar, akses modal dan alih teknologi
dan people-to-people contacts. Hubungan kemitraan tersebut telah memasuki
periode komprehensif meliputi kerjasama dan dukungan terhadap pembangunan
kapasitas perdagangan, integrasi regional, kerjasama pembangunan dan sosial
budaya, politik dan keamanan regional, counter terrorism dan penanganan
kejahatan lintas negara lainnya.

     Mekanisme kerjasama ASEAN dan AS dilakukan antara lain melalui forum-
forum: ASEAN-US Dialogue, ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministerial
Conference 10+1, ASEAN Economic Minister-US Trade Representatives, Senior
Economic Officials Meeting-USTR, ASEAN-US SOM TC, ASEAN Washington
Committee dan ASEAN-US Business Council (ABC) untuk sektor swasta.

      Kemajuan kerjasama ASEAN-AS ditandai dengan penandatanganan Joint
Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership pada tanggal 17 November
2005 dengan Plan of Action 5 tahunan (2006-2011). Dengan demikian untuk
pertama kalinya hubungan ASEAN-AS memiliki payung kerjasama berikut rencana
aksi yang bersifat komprehensif. Dalam konteks ini, ASEAN dan AS telah
menetapkan 8 (delapan) bidang prioritas implementasi, yaitu di bidang ekonomi,
kesehatan, pendidikan, ICT, transportasi, energi, disaster management dan
lingkungan.

       Komitmen kerjasama strategik lain yang perlu menjadi perhatian antara lain
dalam bidang counter terrorism dengan ditandatanganinya the ASEAN-US
Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, pada tanggal 1
Agustus 2002. Bagi ASEAN deklarasi ini lebih bersifat tindak lanjut dari keterikatan
politis para pemimpin ASEAN untuk memerangi terorisme, dan untuk kerjasama
nyata guna meningkatkan kemampuan ASEAN melalui pertukaran informasi intelijen
dan capacity building.

      Kerjasama di bidang terorisme juga dilakukan dalam kerangka ASEAN
Regional Forum. ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Counter
Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM CT-TC) bertujuan memfasilitasi
interaksi antar berbagai stakeholders, baik dari kalangan Intelijen, Imigrasi, Bea

                                                                                 93
Cukai, Polisi maupun pengambil kebijakan untuk saling bertukar pengalaman dalam
menanggulangi terorisme.

      Penandatanganan the ASEAN-US Trade and Investment Framework
Arrangement (TIFA) pada tahun 2006 merupakan bentuk kemajuan kerjasama
lainnya. TIFA merupakan tindak lanjut dari program kerjasama ASEAN-AS, yaitu
implementasi Enterprise for ASEAN Initiative (EAI). EAI merupakan inisiatif Presiden
Bush yang disampaikan kepada para Pemimpin ASEAN di sela pertemuan APEC di
Los Cabos, Meksiko, 26 Oktober 2002. EAI menawarkan peluang perdagangan
bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS. Tujuan akhir EAI
adalah terwujudnya berbagai bilateral free trade yang dapat lebih mendekatkan
ASEAN dengan AS, termasuk membantu APEC menciptakan perdagangan dan
investasi bebas di wilayah Asia Pasifik.

     Belum terdapat mekanisme pendanaan khusus dalam kerangka kerjasama
ASEAN-US. Mekanisme kerjasama di bidang pembangunan dan ekonomi
perdagangan yang telah well established antara lain ASEAN-US Cooperation Plan
(ACP) dan ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration
(ADVANCE). Melalui kedua mekanisme itulah, pledge bantuan khusus untuk
kawasan biasanya ditetapkan dalam kerangka suatu inisiatif atau program.

      Kerjasama pembangunan ASEAN-AS yang dikemas dalam proyek ACP yang
telah dilaksanakan dan sedang berlangsung antara lain adalah International
Business Linkage Programme, Capability Mature Model Programme, e-Marketing,
e-Business Learning, IC Assessment, Workshop on Cyber-crime dan Workshop on
Building Capacity to Combat Impacts of Aquatic Alien Species and Associated
Transboundary Pathogens in ASEAN Countries. AS juga aktif dalam membantu
implementasi Work Programme on HIV/AIDS dan kerjasama penanganan bencana
alam dan mitigasi.

       Pertemuan 21st ASEAN-US Dialogue tersebut menyepakati perluasan
kerjasama antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu,
finalisasi dan penandatanganan ASEAN-US Science and Technology Agreement
direncanakan dapat dilakukan pada PMC+1 session with US, 23 Juli 2008, di
Singapura. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pertemuan ASEAN
Committee on Science and Technology (COST) ke-55 di Manila, 3-5 Juli 2008
menilai masih banyak revisi dalam draft agreement yang akan disepakati.
Diharapkan revisi itu dapat diselesaikan sebelum Pertemuan COST berikutnya pada
November 2008 di Kuala Lumpur.

     Pada PMC 10+1 Session with US, 23 Juli 2008, AS menyampaikan komitmen
Pemerintah AS sebagai strategic partner bagi ASEAN yang direfleksikan antara lain
melalui pengangkatan Scot Marciel sebagai US Ambassador for ASEAN Affairs.
Dengan demikian, AS merupakan negara mitra wicara ASEAN pertama yang
mengangkat duta besarnya untuk ASEAN. AS juga menegaskan komitmen atas
ASEAN-US Enhanced Partnership. Secara umum, negara-negara ASEAN
menyambut baik kerjasama dengan AS untuk memecahkan permasalahan strategis
di kawasan, khususnya melalui mekanisme ASEAN Regional Forum (ARF), dan
mendorong AS untuk mengaksesi TAC guna meningkatkan perdamaian di kawasan.


                                                                                 94
     Untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan, ASEAN menghimbau
agar AS bersedia untuk mengaksesi TAC. Namun sejak peristiwa 11 September
2001, AS cenderung menitikberatkan kerjasama dengan ASEAN dalam penanganan
masalah terorisme. Pada tanggal 1 Agustus 2002, ASEAN dan AS telah
menandatangani “ASEAN-US Declaration on Cooperation to Combat Terrorism”.

     Dalam rangka sosialisasi dan penggalian input untuk perkembangan ASEAN-
AS, Deplu c.q Ditjen Kerjasama ASEAN telah menyelenggarakan Seminar on
Deepening ASEAN-US Relations di Jakarta tanggal 12 Oktober 2006 dan dalam
rangka Commemorative Activities, Deplu bekerjasama dengan Kedubes AS di
Jakarta telah menyelenggarakan seminar ASEAN-US Enhanced Partnership bulan
Agustus 2007 di Jakarta sebagai satu upaya meningkatkan awareness kalangan
akademik, pengusaha dan masyarakat mengenai hubungan kerjasama ASEAN-AS.

     Pada Pertemuan 21st ASEAN-US Dialogue di Singapura, 10 Mei 2008,
Indonesia meyampaikan harapannya agar AS dapat membantu dalam proses
implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) terutama
Rehabilitative Program.

KOREA SELATAN

      Sejak tahun 1989 Korea Selatan/Republic of Korea (RoK) menjadi Mitra
Wicara sektoral, kemudian menjadi Mitra Wicara penuh pada ASEAN Ministerial
Meeting ke-24, bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur. Kerjasama ASEAN-RoK meliputi
bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kerjasama pembangunan, dan
bidang politik-keamanan. Mekanisme kerjasama ASEAN-RoK dilakukan melalui
beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri, ASEAN-RoK
Dialogue, dan ASEAN-RoK Joint Planning and Review Committee (JPRC).

      Dalam KTT ASEAN-RoK di Vientiane, tanggal 30 Nopember 2004 telah
ditandatangani Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership, yang
bertujuan mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan lebih terarah di masa
mendatang.Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Plan of Action (POA) untuk
mengimplementasikan berbagai komitmen dalam Joint Declaration tersebut, pada
KTT ASEAN-RoK ke-9 di Kuala Lumpur, 13 Desember 2005. Dengan demikian,
kerjasama ASEAN-RoK telah memiliki dasar bagi pengembangan hubungan
kerjasama kedua belah pihak di masa-masa mendatang.

      Di bidang ekonomi, ASEAN-RoK telah menandatangani Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation dan Agreement on Trade in
Goods pada tahun 2005. Sedangkan dalam rangka pembentukan ASEAN-RoK Free
Trade Area, ASEAN dan RoK telah menandatangani the Agreement on Trade in
Goods pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur dan telah entry into force
pada bulan Juni 2007, serta telah menandatangani the Agreement on Trade in
Services pada tanggal 21 November 2007 di Singapura. Saat ini, ASEAN-RoK
sedang dalam proses negosiasi perjanjian dalam bidang investasi.

      Total nilai perdagangan ASEAN-RoK mengalami peningkatan sebesar 9,5%
dari US$ 52.5 milyar pada tahun 2006 menjadi US$ 61.3 milyar pada tahun 2007.
Nilai ekspor ASEAN ke RoK meningkat sebesar 8.5% dari US$ 21.2 milyar pada

                                                                             95
tahun 2006 menjadi US$ 29.5 milyar pada tahun 2007. Sedangkan nilai impor
ASEAN dan RoK meningkat 10.5% dari US$ 28.8 milyar menjadi US$ 31.8 milyar
pada kurun waktu yang sama. Nilai FDI RoK di ASEAN meningkat lebih dari dua kali
lipat dari US$ 1.3 milyar pada tahun 2006 menjadi US$ 2.8 milyar pada tahun 2007.

     Dalam bidang development cooperation, kerjasama ASEAN-RoK telah
berkembang dalam bidang trade, investment, transport, tourism, agriculture, science
and technology, ICT, environment, health, human resource development, culture,
people to people exchange and narrowing the development gaps.

     Adapun kerjasama politik dan keamanan ASEAN-RoK telah ditandai dengan
aksesi RoK terhadap TAC pada KTT ASEAN-RoK di Vientiane tanggal 27 Nopember
2004. Penandatanganan ini merupakan komitmen kuat RoK untuk menyumbang
bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini juga menjadikan RoK sebagai
negara non-ASEAN ke-6 dan negara ASEAN+3 terakhir yang mengaksesi TAC.

     Selain itu, ASEAN dan RoK juga berkerjasama dalam meningkatkan upaya
menangani isu-isu kejahatan lintas batas. Pada bulan Juli 2006, Pertemuan pertama
SOMTC plus RoK telah diselenggarakan di Indonesia dengan pembahasan yang
mengemuka adalah kerjasama dalam menghentikan pengedaran gelap narkoba dan
kejahatan dunia maya.

      Sedangkan kerjasama di bidang people-to-people exchange, beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain saling kunjung para pegawai negeri,
akademisi, aktivis media dan pemuda yang berlangsung secara reguler.

     RoK telah menyampaikan komitmennya untuk melipatgandakan bantuan
pembangunan kepada ASEAN pada tahun 2009 yang dilontarkan pada KTT ke-10
ASEAN-RoK yaitu peningkatan kerjasama bidang teknologi informasi terkait good
governance, pemberantasan korupsi dan penanganan bencana alam. Selain itu,
disepakati pula pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
RoK. Kedua pihak juga akan memperpanjang batas waktu penyelesaian
pembahasan Agreements on Trade in Services sampai bulan Nopember 2007.

      Pada KTT ke-11 ASEAN-RoK, tanggal 21 Desember 2007 di Singapura, para
Menteri Luar Negeri ASEAN dan RoK telah menandatangani MoU Pendirian
ASEAN-Korea Centre yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan,
mempermudah aliran investasi, mendorong kunjungan pariwisata dan pertukaran
misi kebudayaan antara negara anggota ASEAN dan RoK
      .
      Seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasi MoU on Establishing
ASEAN-Korea Centre dan mendepositkan piagam ratifikasinya kepada Sekretariat
ASEAN. Centre akan memulai kegiatannya dalam bulan November 2008. Indonesia
meratifikasi MoU ASEAN-Korea Centre dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun
2008.

     RoK telah menyampaikan usulan untuk menyelenggarakan ASEAN-RoK
Commemorative Summit pada tahun 2009 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-
20 ASEAN-RoK Dialogue. Pihak RoK mengusulkan penyelenggaraan summit pada
tanggal 1-2 Juni 2009 di Jeju Island, RoK. Partisipasi Indonesia pada

                                                                                96
Commemorative Summit tersebut belum dapat dipastikan pada tingkat Kepala
Negara mengingat pada waktu yang hampir bersamaan Indonesia
menyelenggarakan pemilu legislatif dan Presiden.

      Negara-negara anggota ASEAN telah menyampaikan bahwa pada prinsipnya
dapat mendukung usulan penyelenggaraan summit tersebut tetapi harus
diperhatikan mengenai substantive outcome document serta tempat dan waktu
pelaksanaan summit tersebut.

     Proyek dan kegiatan dalam kerjasama ASEAN-RoK didanai oleh the ASEAN-
RoK Special Cooperation Fund (SCF) dan Future Oriented Cooperation Project
(FOCP) Fund yang dibentuk pada tahun 1990 dan 1997. Jumlah dana SCF per
tanggal 31 Juli 2008 adalah USD 3,495,811.59 sedangkan jumlah dana FOCP
adalah USD 113,457.88.

       Sebagaimana dengan mitra wicara lainnya, peran Indonesia dalam hubungan
kerjasama ASEAN-RoK terlihat pada upaya capacity building di bidang-bidang
terorisme, disaster management dan transnational crime. Di bidang peningkatan
ekonomi dan perdagangan dengan RoK, Indonesia terlibat aktif dalam perundingan-
perundingan ASEAN-RoK Free Trade Area (FTA).

CHINA

      Hubungan kerjasama informal ASEAN-China dimulai pada AMM ke-24 di
Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Juli 1991 yang kemudia menjadi Mitra Wicara
penuh ASEAN pada bulan Juli 1996. China merupakan Mitra Wicara ASEAN
pertama yang menandatangani Treaty of Amity and Cooperation pada KTT ASEAN-
China di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003. China juga telah menyampaikan
keinginannya untuk mengaksesi Protocol to the Treaty on Southeast Asia Nuclear
Weapons-Free Zone (SEANWFZ).

      Mekanisme kerjasama ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan
yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China, ASEAN-China
Senior Officials‟ Consultation (ACSOC), ASEAN-China Joint Cooperation Committee
(ACJCC), dan ASEAN-China Working Group on Development Cooperation
(ACWGDC).

      Dokumen dasar kerjasama ASEAN dan China adalah Joint Declaration of the
Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asia Nations and the
People‟s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity yang
ditandatangani pada KTT ASEAN-China di Bali tanggal 8 Oktober 2003. Untuk
melaksanakan Deklarasi Bersama tersebut, pada KTT ASEAN-China di Vientiane,
29 Nopember 2004, para Pemimpin ASEAN dan China mengadopsi Plan of Action to
implement the Joint Declaration on Strategic Partnership, serta Joint Statement of
ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning tahun 2006.

      Prioritas bidang kerjasama ASEAN dan China meliputi 10 (sepuluh) bidang:
pertanian, informasi dan teknologi komunikasi (ICT), sumber daya manusia, mutual
investment, Mekong development, transportasi, budaya, pariwisata, kesehatan


                                                                               97
publik. Pada KTT ASEAN-China ke-11, November 2007, di Singapura, isu
„lingkungan hidup‟ ditambahkan sebagai prioritas bidang kerjasama ke-11.

      Terkait dengan kesepuluh prioritas kerjasama ASEAN dan China, kedua belah
pihak juga telah menandatangani beberapa MoU antara lain: MoU on Cooperation in
Information and Communication, MoU on Transport Cooperation, MoU on Cultural
Cooperation, MoU on Sanitary and Phytosanitary Cooperation. Direncanakan MoU
on Media and Information akan ditandatangani pada Pertemuan AMRI (ASEAN
Ministers Responsible for Information) pada tahun 2009.

      Selain itu China telah menandatangani beberapa kesepakatan dengan ASEAN
antara lain MoU Between the Governments of the Member Countries of the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the
People‟s Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security
Issues di Bangkok, 10 Januari 2003 dan the Declaration on the Conduct of Parties in
the South China Sea (DOC) sebagai confidence-building measures antara pihak-
pihak yang berkepentingan.

      Pada KTT ke-10 ASEAN-China, telah disepakati untuk mempercepat
penyusunan code of conduct in the South China Sea sebagai pedoman untuk
mempertahankan perdamaian di Laut China Selatan. Dalam kaitan ini, Kepala
Negara     memberikan instruksi kepada      pejabat senior untuk memfinalisasi
Guidelines for the Implementation of the DOC dan menyelenggarakan the ASEAN-
China Joint Working Group (ACJWG) on the DOC dalam waktu yang tidak terlalu
lama.

      Di bidang ekonomi, para Menteri Ekonomi ASEAN dan China telah menjalin
interaksi melalui Konsultasi AEM dengan China. Pada KTT ASEAN-China di Phnom
Penh, 4 Nopember 2002, para pemimpin ASEAN dan China telah menandatangani
ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation
yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA). Mengenai jangka waktu ACFTA, disepakati bagi ASEAN-6 pada tahun
2010 dengan fleksibilitas hingga 2012 bagi produk-produk sensitif, dan untuk
negara-negara CLMV pada tahun 2015. Dalam Framework Agreement ini tercakup
“special and differential treatment and flexibility” bagi negara-negara CLMV, serta
pengaturan mengenai “early harvest” bagi barang-barang dan jasa-jasa tertentu.

     Selanjutnya pada pertemuan tingkat menteri tanggal 27 Nopember 2004,
ASEAN dan China telah menandatangani Agreement on Trade and Goods of the
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN
and China; dan Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and
China. Penandatanganan kedua dokumen tersebut menegaskan tekad ASEAN dan
China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan tenggat
waktu yang ditetapkan.

      Di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN dan China juga mengalami
peningkatan. Jumlah volume perdagangan ASEAN dan China meningkat sebesar
26% dari USD 160 milyar di tahun 2006 menjadi USD 200 milyar di tahun 2007.
Investasi ASEAN dan China juga meningkat menjadi USD 48,9 milyar di tahun 2007.
ASEAN dan China telah menyelesaikan negosiasi Agreement on Trade in Good and

                                                                                98
Service dan mulai diimplementasikan sejak Juli 2007. Sementara itu, kedua belah
pihak diharapkan dapat menyelesaikan negosiasi Agreement on Investment sebelum
KTT ASEAN-China pada Desember 2008. Saat ini, Agreement on Investment
mengalami kendala dalam mencapai kesepakatan mengenai Non-Conforming
Measures.

     ASEAN dan China telah merayakan peringatan 15 tahun hubungan ASEAN-
China dengan puncak perayaan ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning,
China, 30-31 Oktober 2006. Pertemuan ini menghasilkan Joint Statement of ASEAN-
China Commemorative Summit: Towards an Enhanced ASEAN-China Cooperation,
yang memuat arah strategis bagi pengembangan kerjasama di bidang politik-
keamanan, ekonomi dan sosial-budaya untuk 15 tahun ke depan. Dokumen tersebut
juga memuat esensi pentingnya peningkatan kerjasama di bidang post-disaster
reconstruction and rehabilitation dan bidang penegakan hukum.

      Untuk meningkatkan people-to-people contacts, China telah menawarkan
program pelatihan di berbagai bidang untuk 8000 tenaga profesional dari negara-
negara ASEAN serta mengundang 1000 pemuda ASEAN berkunjung ke China
selama 5 tahun ke depan. China juga secara konsisten mendukung upaya integrasi
ASEAN dengan memberikan kontribusi dana sebesar USD 1 juta masing-masing
kepada ASEAN-China Cooperation Fund dan pelaksanaan Initiative for ASEAN-
Integration.

     Pencapaian penting lainnya dalam kerjasama ASEAN-China selama tahun
2006 adalah dibentuknya mekanisme pertemuan reguler para Menteri Kesehatan
ASEAN-China yang bertujuan untuk memajukan kerjasama di bidang kesehatan
masyarakat. Sementara itu ASEAN-China Funds for Public Health dibentuk pada
tanggal 22 Juni 2006, di Yangon, Myanmar.

      Bobot kerjasama ASEAN-China semakin meningkat pada KTT ke-10 ASEAN-
China di Cebu, Filipina tanggal 14 Januari 2007. Dalam pertemuan tersebut, para
pemimpin ASEAN dan China telah menyepakati antara lain:
a. Memperkuat rasa saling percaya secara politis (Strengthening political mutual
   trust);
b. Upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi ASEAN-China ke tataran
   yang lebih tinggi (Bringing ASEAN-China economic relations and trade to a new
   level);
c. Mengembangkan kerjasama di bidang non-tradisional isu (Carrying out
   cooperation in non-traditional security fields); dan
d. Secara aktif mendukung upaya pembangunan masyarakat ASEAN dan integrasi
   ASEAN (Actively supporting ASEAN community building and integration).

      Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen kerjasama ASEAN-China
yaitu ASEAN-China Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on
Comprehensive Economic Cooperation, kerjasama di bidang ICT serta MoU
ASEAN-China di bidang pertanian. Sedangkan dalam bidang perdagangan dan
investasi, ASEAN dan China telah sepakat untuk mempercepat pembahasan
pembentukan Free Trade Agreement serta pembentukan ASEAN-China Centre for
Promoting Trade, Investment and Tourism.


                                                                             99
     Sebagai tindak lanjut KTT ASEAN-China ke-11, November 2007 di Singapura,
ASEAN dan China tengah menegosiasikan draft ASEAN-China Air Service
Agreement, MoU on Establishing the ASEAN China Centre dan draft Guidelines, of
implementation of Joint Declaration on Code of Conduct in the South China Sea.

     Pendanaan aktifitas kerjasama ASEAN dan China diwadahi oleh ASEAN-
China Cooperation Fund. Pemasukan diperoleh dari kontribusi pemerintah China
dan pengembalian dana dari penyelenggaraan berbagai konferensi.

      Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-China di Singapura bulan Juli 2008,
China menyatakan akan menunjuk seorang Duta Besar untuk ASEAN. Untuk
kerjasama di masa mendatang, ASEAN dan China pada Pertemuan ASEAN-China
Joint Cooperation Committee, Maret 2008 di Chongqing, sepakat untuk
mengimplementasikan berbagai kegiatan dalam Cetak Biru tiga pilar Komunitas
ASEAN bersamaan dengan implementasi ASEAN-China Plan of Action.

INDIA

      India menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di
Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995. Semenjak dicanangkannya kebijakan „Look
East Policy‟ oleh Pemerintah India, hubungan kemitraan ASEAN-India mendapatkan
momentum. Penyelenggaraan KTT pertama ASEAN-India, tanggal 5 Nopember
2002 di Phnom Penh, Kamboja, memperkuat momentum itu. Pada KTT tersebut,
para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan
kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya
manusia, iptek, teknologi informasi dan people to people contact.

     Selanjutnya komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui
penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared
Prosperity and Plan of Action pada KTT ASEAN-India di Vientiane, tanggal 30
Nopember 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen inti dari dasar
pelaksanaan kerjasama kemitraan ASEAN-India saat ini. Bidang-bidang kerjasama
yang diatur di dalam kedua dokumen itu adalah bidang politik, ekonomi dan sosial
budaya.

      Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara koordinator untuk hubungan
kerjasama ASEAN-India sampai tahun 2009. Dalam kaitan ini, Indonesia
menekankan kerjasama ASEAN-India yang berorientasi pada upaya implementasi
dari berbagai proyek kerjasama dalam segala bidang, khususnya dalam rangka
mendorong terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

       Dalam kepemimpinan Indonesia, secara spesifik hubungan kerjasama ASEAN-
India diarahkan pada upaya-upaya pengembangan kerjasama di bidang farmasi,
kesehatan, bioteknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi komunikasi dan
informasi, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi
dan managerial capabilities, peningkatan volume perdagangan hingga mencapai
USD 30 milyar, kerjasama investasi, pengembangan energi alternatif, dan disaster
management. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan India pada
bulan Juli 2008 telah disepakati peningkatan kerjasama di bidang pemberantasan
terorisme, energy and food security serta climate change.

                                                                             100
      Di bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN dan India terus
menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerjasamanya. Beberapa kesepakatan
penting antara lain adalah aksesi India terhadap Treaty of Amity and Cooperation in
the Southeast Asia (TAC) pada KTT ASEAN-India di Bali tanggal 8 Oktober 2003
dan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism pada KTT
ke-9 ASEAN di Bali, bulan Oktober 2003.

     Sedangkan kemajuan di bidang ekonomi, ASEAN dan India telah
menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation
between the ASEAN and the Republic of India pada KTT ke-2 ASEAN-India tanggal
8 Oktober 2003 di Bali. Sesuai dengan Framework Agreement tersebut, proses
negosiasi pengurangan dan penghapusan tarif untuk perdagangan barang telah
dimulai pada Januari 2004. Setelah mengatasi berbagai kendala, khususnya
perbedaan penerapan aturan untuk Rules of Origin (RoO), ASEAN dan India tengah
berupaya untuk menyelesaikan negosiasi ASEAN-India Free Trade Agreement
(AIFTA). ASEAN telah menyelesaikan perundingan Trade in Goods dan akan
melakukan negosiasi Trade in Services and Investment.

      Kerjasama pembangunan ASEAN-India selama tahun 2006 meliputi bidang
transportasi dan infrastruktur, perdagangan dan investasi, bioteknologi,
pengembangan SDM dan pariwisata. Proyek yang telah berhasil dilaksanakan
antara lain kunjungan pengusaha kecil dan menengah ASEAN ke India. Kegiatan ini
bertujuan menciptakan inter-firm linkages antar kalangan pengusaha di masa
mendatang.      Kegiatan lainnya adalah ASEAN-India Workshop for System
Administrators yang berlangsung pada bulan Agustus 2006 dan ASEAN-India
Seminar on e-learning pada bulan Nopember 2006. Kerjasama bidang bioteknologi
juga dilaksanakan dalam bentuk ASEAN-India Workshop on Bioinformatics yang
telah berlangsung untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2006. Kerjasama
pembangunan tersebut didanai oleh ASEAN-India Cooperation Fund.

      Sejalan dengan kebijakan India “Look East Policy”, pada KTT ke-5 ASEAN-
India di Cebu tahun 2007, ASEAN dan India menyepakati untuk pengembangan
kerjasama khususnya di bidang Iptek, SMEs, teknologi informasi dan
pengembangan sumber daya manusia. Seperti halnya Mitra Wicara ASEAN lainnya,
India juga menyatakan dukungannya untuk proses integrasi ASEAN.

     Untuk meningkatkan kedekatan dan saling pengertian antar masyarakat
ASEAN dan India, maka dalam KTT ke-5 ASEAN-India juga disepakati undangan
kepada 100 pemuda ASEAN yang terdiri dari 10 orang dari masing-masing negara
anggota ASEAN untuk berkunjung ke India dalam rangka memperingati 40 tahun
ASEAN dan 60 tahun kemerdekaan India.

       Di samping itu, di bawah koordinasi Indonesia, sebagai bagian dari
peningkatan people-to-people contact telah dilaksanakan berbagai program, antara
lain: program ASEAN-India Media Exchange Programme dimana wartawan ASEAN
telah mengunjungi India pada tahun 2006 dan 2007; „Special Course for Diplomats
from ASEAN Countries‟ tahun 2006, 2007, dan 2008 di New Delhi, serta
pelaksanaan program „Visit of 100 ASEAN Students to India‟; pada tanggal 9-18
Desember 2007 di India.

                                                                               101
     Pada KTT ASEAN-India ke 6 di Singapura, bulan November 2007, Pemimpin
ASEAN dan India sepakat untuk melembagakan kegiatan „Special Course for
Diplomats from ASEAN Countries‟, „Visit of 100 ASEAN Students to India‟ dan
„ASEAN-India Media Exchange Programme‟. Pada Pertemuan ASEAN-India Joint
Cooperation Committee (JCC) ke-10, tanggal 23 April 2008 di Bali, disepakati untuk
mengembangkan modalitas program „Visit of 100 ASEAN Students to India‟ dan
memperluas kerjasama people-to-people contact dengan menjajaki kemungkinan
penyelenggaraan aktivitas exchange programme lainnya dengan target yang
berbeda, seperti antara lain ASEAN-India Parliamentarian Exchange Programme.

      Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, pada
KTT ASEAN-India ke-6 tanggal 21 November 2007, India membentuk ASEAN-India
Science and Technology Fund dengan dana sejumlah USD 1 juta. India akan
menyusun Rules of Procedures bagi Fund dimaksud. India juga telah
mencanangkan pembentukan ASEAN-India Green Fund yang pemanfaatannya akan
ditujukan bagi kerjasama di bidang lingkungan hidup.

     India mendirikan Entrepeneurship Development Centres (EDCs) di Kamboja,
Laos, Viet Nam dan Myanmar. Selain itu, India juga mendirikan Centres for English
Language Training (CELT) di Kamboja, Laos dan Viet Nam. Hal tersebut sebagai
upaya India mendukung program pengurangan kesenjangan pembangunan di
antara negara ASEAN di bawah payung Initiative for ASEAN Integration (IAI).

     Pertemuan ASEAN-India Joint Cooperation Committee di Bali pada bulan April
2008 dan ASEAN-India Ministerial Meeting di Singapura pada bulan Juli 2008
mencatat bahwa India secara prinsip menyetujui usulan Indonesia mengenai
pembentukan CELT di Indonesia. Disepakati juga untuk meningkatkan kerjasama
ASEAN-India di bidang pertanian dengan membentuk ASEAN-India Ministers‟
Meeting on Agriculture yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagai bagian dari
rangkaian pertemuan ASEAN Agricultural Ministers‟ Meeting.

      Komitmen India dalam meningkatkan hubungan ASEAN-India terlihat dari
kontribusi yang diberikan kepada ASEAN antara lain diwujudkan dengan adanya
ASEAN-India Fund, dimana Pemerintah India memberikan kontribusi dana sejumlah
USD 7.396.390 guna membiayai proyek kerjasama ASEAN-India. Dari dana
tersebut, sampai 31 Juli 2008 tersisa dana sebesar USD 6.380.627,60. Indonesia
sedang mengupayakan pemanfaatan ASEAN-India Fund untuk proyek ASEAN
Networking for Agriculture Vulnerability to Exceptional Climate dan the Indian Ocean
Dipole Mode, El Nino Southern Oscillation (ENSO) and Monsoon Interaction and
Their Socio-Economic Impact on ASEAN-Indian Nations.

      Sebagai country coordinator, Indonesia berupaya untuk meningkatkan
kerjasama kemitraan ASEAN-India dalam upaya mendukung terwujudnya ASEAN
Community 2015 dengan mengedepankan kepentingan Indonesia.
      Indonesia secara proaktif berupaya meningkatkan kerjasama tersebut melalui
bidag-bidang energy security, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi inforasi dan
komunikasi, bio-teknologi, farmasi, kesehatan, pembuatan obat-obatan dengan
harga terjangaku dan disaster management.


                                                                                102
       Indonesia juga mengusulkan kerjasama di bidang pembarantasan terorisme,
kejahatan transnasional, korupsi dan memajukan good governance serta
perlindungan dan pemajuan HAM. India telah menyetujui usulan Indonesia
mengenai pendirian ASEAN-India Center for English Language Training di Jakarta.

RUSIA

      Kerja sama ASEAN-Rusia telah dimulai sejak tahun 1991. Rusia secara resmi
menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada Sidang AMM/PMC ke-29 di Jakarta bulan
Juli 1996. Sebagai tindak lanjut, Sidang ASEAN Standing Committee (ASC) 4/30 di
Bali bulan Mei 1997 sepakat untuk mewadahi kerjasama sosial budaya ASEAN-
Rusia di bawah “ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee” (ARJCC).

     Dasar pertimbangan untuk membentuk kemitraan tersebut adalah status Rusia
sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan umum ASEAN. Disamping itu, besarnya pasar
ekonomi Rusia serta sumber daya alam yang dimilikinya juga merupakan peluang
bagi ASEAN untuk lebih meningkatkan hubungan dengan Rusia di bidang-bidang
pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, sumber daya
manusia, investasi dan ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan serta
peningkatan people-to-people contacts.

      Kerja sama ASEAN-Rusia secara komprehensif baru terbentuk tahun 2005
sejak ditandatanganinya dokumen-dokumen penting antara lain: Joint Declaration of
the Heads of State/Government of ASEAN and Russian Federation on Progressive
and Comprehensive Partnership, Comprehensive Programme of Action to Promote
Cooperation between ASEAN and Russian Federation 2005-2015, serta Agreement
between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast
Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and
Development Cooperation (berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006), Terms of
Reference on ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) dan ASEAN-
Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) yang dihasilkan pada
pertemuan ke-5 ARJCC di Moskow, Russia, pada tanggal 2-3 Nopember 2006.

     Peningkatan      kerjasama      politik  ASEAN-Rusia       ditandai    dengan
penandatanganan Joint Declaration on the Ministers of Foreign Affairs of Russia and
Member States of the Association of South East Asian Nations on Partnership for
Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region, di Phnom Penh, Kamboja
bulan Juni 2003 pada saat pertemuan ASEAN PMC+1 Session with Russia.
Kerjasama politik ASEAN-Rusia juga terus meningkat sejalan dengan aksesi Rusia
pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), tanggal 29
Nopember 2004 di sela-sela KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos.

     Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN-Rusia membentuk ASEAN-
Russia Working Group on Trade and Economic Cooperation (ARWTEC). Pertemuan
pertama kelompok kerja tersebut diselenggarakan pada tanggal 19 September 2002
dengan tujuan untuk memfasilitasi usaha, pertukaran informasi mengenai
perdagangan dan investasi serta sebagai forum interaksi yang diharapkan dapat
meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN-Rusia.


                                                                               103
     Beberapa bidang prioritas kerjasama yang memungkinkan dilaksanakan di
bidang Iptek telah diidentifikasi dalam pertemuan tersebut antara lain biotechnology,
new materials, information technology, microelectronics, meteorology dan
geophysics.

      Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan yang telah dicapai dalam
kemitraan ASEAN-Rusia baru pada tataran politis. Kemajuan-kemajuan yang
berkelanjutan dalam bidang dialog politik antara lain dapat dilihat dengan adanya
penandatanganan Joint Declaration on Partnership for Peace, Stability and Security
in the Asia-Pacific Region tahun 2003; Joint Declaration on Cooperation to Combat
International Terrorism tahun 2004; serta aksesi Rusia pada Treaty of Amity and
Cooperation (TAC) in Southeast Asia tahun 2004. Rusia masih memperlihatkan
adanya keinginan untuk menjadi partisipan dalam East Asia Summit.

     Salah satu proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan DPFF adalah
proyek usulan Indonesia “Russian Language Course for ASEAN Tour Operators”.
Proyek tersebut secara prinsip telah disetujui oleh ASEAN dan juga didukung oleh
sectoral bodies ASEAN (Task Force on Tourism Manpower Development) serta
Rusia, namun masih menunggu komitmen Rusia untuk implementasinya.

      Dalam kesempatan Post Ministerial Conference Session (PMC) with Russia
tanggal 23 Juli 2008 di Singapura telah diadopsi Roadmap on the Implementation of
Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and
Russia 2005-2015 Russia yang merupakan acuan kegiatan konkret tindak lanjut
ASEAN-Russia Plan of Action. Agreement on Cultural Cooperation dan MoU on the
Establishment of the ASEAN Centre in Moscow masih dalam proses finalisasi. Draft
Agreement on Cultural Cooperation, berdasarkan keputusan Pertemuan Sub-
Committee on Culture of the 43rd Meeting of the ASEAN Committee on Culture and
Information, tanggal 1 Juli 2008 di Myanmar, masih akan dibahas pada Pertemuan
ke-6 ASEAN Senior Officials Meeting on Culture and Art (SOMCA) tahun depan.

      Pada bulan Juni 2007 Rusia telah mengucurkan dana sejumlah US$ 500 ribu
untuk pendanaan proyek kerja sama ASEAN-Rusia yang tercakup dalam skema
ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF). Namun hingga saat ini
belum ada satupun proyek yang berhasil dibiayai dari dana tersebut. Dalam
kesempatan PMC dengan Rusia tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, Rusia kembali
menyampaikan akan memberikan dana tambahan kontribusi untuk ASEAN-Russia
Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) sebesar US$ 500 ribu tahun ini. Dana
bantuan ini telah diberikan oleh Rusia dalam Pertemuan ASEAN-Russia Joint
Planning Management Committee (ARJPMC) dan ASEAN-Russia Joint Cooperation
Committee (ARJCC) di St. Petersburg, tanggal 8-10 Oktober 2008.

      Peran Indonesia dalam hubungan kemitraan ASEAN-Rusia terlihat melalui
upaya untuk mendesak Rusia agar segera mengimplementasikan Comprehensive
Programme of Action 2005-2011. Upaya tersebut antara lain dengan mengusulkan
diselenggarakannya pengajaran bahasa Rusia bagi tour operator negara-negara
ASEAN, mengingat meningkatnya turis Rusia yang mengunjungi negara-negara
ASEAN.




                                                                                 104
UNDP

      Hubungan ASEAN dengan United Nations Development Programme (UNDP)
telah dimulai hampir sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Namun demikian
hubungan keduanya baru terasa sejak awal dasawarsa 70-an, ketika UNDP
mensponsori suatu kegiatan pendidikan selama dua tahun dan melibatkan sebanyak
41 tenaga ahli internasional untuk membantu inisiatif pertama ASEAN dalam
kerjasama ekonomi. Inisiatif ini pada tahun 1972 menghasilkan dasar-dasar
kerjasama ASEAN dalam bidang pengembangan industri, pertanian dan kehutanan,
transportasi, keuangan, moneter dan jasa-jasa asuransi.

      Pada tahun 1977 UNDP resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN dan merupakan
satu-satunya badan multilateral yang mendapat status sebagai Mitra Wicara.
Hubungan ASEAN dengan UNDP semakin dekat dengan diluncurkannya Program
Sub-Regional ASEAN-UNDP pada tahun 1990 yang bertujuan untuk membantu
ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mengadakan kerjasama regional.
Mekanisme dialog disesuaikan dengan kerangka kerja regional atau inter-country
missions dari UNDP untuk kawasan ASEAN.

      Selanjutnya pada pertemuan ASEAN-UNDP Working Breakfast di Kuala
Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006, telah disepakati peningkatan kerjasama ASEAN-
UNDP dengan memasukkan isu-isu baru sebagaimana termuat dalam Vientiane
Action Programme (VAP), yakni: disaster management, pengungsi, bantuan teknis
untuk negara-negara CLMV, good governance dan kegiatan lain terkait Treaty of
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

      UNDP sebagai mitra ASEAN yang tertua banyak memberikan bantuan kepada
ASEAN, khususnya penyaluran dana melalui Partnership Facility. Bantuan UNDP
pada umumnya ditujukan untuk mendorong ASEAN dalam upaya menciptakan
integrasi ekonomi regional dalam bentuk studi penelitian maupun program-program
pembangunan.

PAKISTAN

      Dialog sektoral ASEAN–Pakistan secara resmi terbentuk melalui Exchange of
Letters mengenai pembentukan ASEAN–Pakistan Joint Sectoral Cooperation
Committee (APJSCC) antara Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri Pakistan pada
tanggal 29 Mei 1997.

      Peresmian pembentukan hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan
diselenggarakan di Islamabad pada tanggal 5-7 Nopember 1997 yang membahas
modalitas hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan meliputi APJSCC, ASEAN-
Islamabad Committee (AIC) dan ASEAN-Pakistan Business Council (APBC).

      AIC yang terdiri dari para Kepala Perwakilan negara-negara ASEAN di
Islamabad, bertugas memfasilitasi hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan.
Adapun APBC yang terdiri dari ASEAN Chamber of Commerce and Industry
(ASEAN-CCI) dan Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry
(FPCCI), merupakan forum hubungan bisnis antara kalangan swasta kedua belah
pihak khususnya kerjasama pengusaha kecil dan menengah.

                                                                           105
      Di bidang kerjasama politik dan keamanan, pada Pertemuan ke-36 Menteri
Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Juni 2003, para Menteri sepakat untuk
menerima Pakistan sebagai anggota ARF. Pakistan juga telah menandatangani
protokol aksesi terhadap TAC dan menjadi anggota ARF, pada rangkaian pertemuan
Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM/PMC) bulan Juli 2004.

      Pada pertemuan ke-3 ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee
di Islamabad, 5 Juni 2006, Pakistan telah menyampaikan komitmen untuk
memberikan kontribusi sebesar US$ 1 juta kepada ASEAN-Pakistan Cooperation
Fund. Pemerintah Pakistan juga memberikan program beasiswa Prime Minister‟s
Scholarship for ASEAN Countries di bidang studi Teknologi Informasi (S1) dan
Business Management (S2).

ASEAN PLUS THREE (APT)

      Kerjasama ASEAN Plus Three (ASEAN+3/APT) dimulai dengan
diselenggarakannya KTT Informal di Malaysia bulan Desember 1997, antara para
Pemimpin ASEAN dan 3 negara Asia Timur: China, Jepang, dan Republik Korea.
Munculnya kerjasama ASEAN Plus Three dipicu oleh adanya krisis ekonomi Asia
yang telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya menggalang kerjasama
dengan negara-negara besar di wilayah Asia Timur.

      ASEAN Plus Three kemudian dilembagakan melalui kesepakatan dalam Joint
Statement on East Asia Cooperation pada saat KTT ke-3 ASEAN`Plus Three di
Manila tahun 1999. ASEAN Plus Three menekankan komitmen untuk peningkatan
kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial
(kerjasama ekonomi, keuangan, sumber daya manusia, Iptek, budaya, informasi,
pembangunan), dan bidang politik (termasuk isu-isu lintas batas negara).

      Untuk memperkuat kerjasama ASEAN Plus Three telah dibentuk the East Asia
Vision Group (EAVG) dan the East Asia Study Group (EASG) tahun 2002. Pada
tahun 2001, EAVG, kelompok yang terdiri dari para intelektual dari negara-negara
ASEAN Plus Three, menghasilkan rekomendasi bagi kerjasama regional Asia Timur
di masa datang. Selanjutnya pada tahun 2002, EASG, terdiri dari para pejabat
pemerintah dan bertugas mengevaluasi rekomendasi EAVG, telah menghasilkan 17
rekomendasi jangka pendek, dan 9 rekomendasi jangka menengah-panjang sebagai
langkah konkret yang perlu mendapat prioritas.

      Di bidang politik-keamanan, ASEAN Plus Three telah mengadakan berbagai
kerjasama untuk menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.
Dalam kaitan ini, sejak tahun 2003 telah diselenggarakan ASEAN SOM Plus Three
Consultation on Transnational Crime (SOMTC+3), yang diadakan di Ha Noi untuk
pertama kalinya.

       Selain itu, diselenggarakan pula ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Crime Plus Three pertama di Bangkok, tanggal 10 Januari 2004. Pada pertemuan
ini, para Menteri mengadopsi konsep untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara
seperti terorisme, perdagangan obat terlarang (illicit drug trafficking), perdagangan
manusia (trafficking in persons), pembajakan di laut (sea piracy), penyelundupan

                                                                                 106
senjata (arms smuggling), pencucian uang (money laundering), kejahatan ekonomi
internasional (international economic crime), dan cyber crime.

       Kerjasama di bidang ekonomi diatur dalam Chiang Mai Intiative (CMI) yang
terdiri dari Bilateral Swap Arrangements (BSAs) dan ASEAN Swap Arrangement
(ASA). Pada KTT ke-10 ASEAN Plus Three, para pemimpin ASEAN Plus Three
sepakat untuk memperluas kerjasama bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan
pembangunan termasuk pengembangan bilateral swapt arrangements dari Chiang
Mai Initiative sejumlah US$ 75 milyar. Selain itu, Asian Bond Market Initiative
diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi/keuangan jangka
panjang di kawasan.

      Pada KTT ke-10 ASEAN Plus Three juga menghasilkan kesepakatan dengan
fokus kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan,
penanganan bencana alam, dan kerjasama di bidang sumber daya alam mineral.
Dalam kesempatan yang sama, China dan Jepang bersedia menjadi penyelenggara
kegiatan-kegiatan tersebut. China juga berinisiatif untuk mendirikan pusat monitoring
regional bagi penyakit menular dan keinginan Jepang sebesar US$ 67 juta untuk
penanganan Avian Influenza.

      Pada KTT ke-11, ASEAN Plus Three pada bulan November 2007 di
Singapura, para Pemimpin menyepakati Second Joint Statement on East Asia
Cooperation dan ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017. Second
Joint Statement dimaksud bertujuan untuk mendorong terciptanya ASEAN
Community 2015 melalui 3 pilar yaitu, pilar politik-keamanan, pilar ekonomi dan pilar
sosial-budaya. Sementara Work Plan 2007-2017 memuat program-program prioritas
yang akan menjadi pedoman bersama ASEAN Plus Three selama sepuluh tahun
mendatang. Program-program di bawah East Asia Studies Group Measures yang
relevan juga dijadikan bagian dari implementasi Work Plan 2007-2017.

     Menindaklanjuti komitmen Presiden RI dalam kerjasama APT, Indonesia telah
menjadi prime-mover dari beberapa measures yang direkomendasikan oleh East
Asia    Study   Group      (EASG),   hingga   tahun   2008    Indonesia     telah
mengimplementasikan short-term measures dalam kerangka “promotion of East Asia
Studies” dengan tiga kali menyelenggarakan promotion of language programme
untuk ASEAN Plus Three Officials di Yogyakarta dan Bandung. Selain itu, Indonesia
juga telah dua kali menyelenggarakan APT Senior Diplomatic Training Course
selama 2 bulan di Jakarta.

     Sementara itu, untuk pelaksanaan komitmen medium and long-term measures,
Indonesia telah menyelenggarakan workshop on work closely with NGOs in policy
consultation and coordination to encourage civic participation and state-civil
partnership in tackling social problems pada tanggal 22-23 Oktober 2007 di Jakarta.

EAST ASIA SUMMIT

     Pertemuan 1st East Asia Summit (EAS) telah diselenggarakan pada tanggal 14
Desember 2005 di Kuala Lumpur dan dihadiri oleh para Pemimpin ASEAN, Jepang,
China, Republik Korea, India, Australia dan Selandia Baru. Pertemuan telah
menyepakati Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit yang merupakan

                                                                                 107
cerminan pandangan bersama bahwa EAS dapat memainkan peranan penting
dalam proses pembentukan komunitas di kawasan. Upaya-upaya EAS tersebut
akan dilaksanakan secara konsisten dalam memperkuat proses terwujudnya ASEAN
Community dan merupakan bagian integral dari evolusi suatu arsitektur kawasan.
Meskipun dalam proses EAS ASEAN akan tetap berada pada driver‟s seat, namun
rasa ownership diantara para peserta EAS non-ASEAN akan tetap dipelihara.

      Deklarasi lain yang dihasilkan dalam pertemuan EAS pertama adalah East
Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control and Response yang
merupakan komitmen negara-negara peserta EAS untuk bekerjasama dalam
menghadapi ancaman pandemik avian influenza, serta langkah-langkah yang akan
dilakukan untuk mengawasi serta menghadapinya.

      KTT EAS ke-2 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 di Cebu dan
membahas energy security sebagai fokus utama yang menghasilkan Deklarasi yang
ditandatangani oleh para Kepala Negara EAS. Pemimpin EAS mengadopsi Cebu
Declaration on East Asian Energy Security, yang bertujuan untuk mencapai sebagai
berikut:

 a. Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramah
    lingkungan.
 b. Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui
    peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air,
    perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan
    penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai.
 c. Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka
    dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang
    terjangkau untuk semua kalangan masyarakat.
 d. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan
    tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global.
 e. Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan
    infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta.

      KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang
energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang
berjudul “Fueling Asia – Japan‟s Cooperation Initiative for Clean Energy and
Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana
energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan.

      Para Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy
Cooperation Task Force, berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang
telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para
Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada
KTT ke-3.

       Pada EAS ke-3 di Singapura tanggal 21 November 2007, para pemimpin
secara khusus membicarakan masalah energy, environment, climate change and
sustainable development, dan telah menandatangani Singapore Declaration on
Climate Change, Energy, and the Environment yang menugaskan para menteri
terkaitnya untuk melakukan tindak lanjut atas diskusi tersebut.

                                                                            108
      Pertemuan Pertama EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF) telah
berlangsung di Singapura pada tanggal 1 Maret 2007 dan menyepakati Kerangka
Acuan (TOR) EAS ECTF, memulai kerjasama di bidang efisiensi dan konservasi
energi, integrasi pasar energi, serta penggunaan bio-fuel untuk transportasi dan
tujuan lainnya. Jepang akan mengkoordinasikan kerjasama di bidang efisiensi dan
konservasi energi, Singapura menyangkut integrasi pasar energi, dan Filipina
berkaitan dengan penggunaan bio-fuel untuk transportasi dan tujuan lainnya.

       Pertemuan Kedua EAS Energy Cooperation Task Force yang berlangsung di
Auckland, New Zealand, pada tanggal 26 Maret 2007 telah mensahkan kerangka
acuan (TOR) dari EAS Energy Cooperation Task Force. TOR dimaksud akan
menjadi dokumen rujukan bagi operasionalisasi EAS Energy Cooperation Task
Force. Pertemuan Kedua Task Force telah mendengarkan presentasi dari Jepang,
Singapura dan Filipina masing-masing selaku lead-focals untuk isu efisiensi dan
konservasi energi, integrasi pasar energi dan bio-fuels mengenai isu yang mereka
tangani. Pertemuan Kedua Task Force mencatat pula kesediaan Malaysia, Australia
dan India untuk menjadi co-chairs kerjasama energi EAS, masing-masing untuk isu
efisiensi dan konservasi energi, integrasi pasar energi dan bio-fuels.

      Pertemuan Kedua Task Force menyambut niat Jepang untuk memperluas
mekanisme risetnya yang berkaitan dengan pendataan kebutuhan atau konsumsi
energi di negara-negara ASEAN+3, agar meliputi pula negara-negara EAS seperti
Australia, India dan New Zealand.

        Mengenai isu bio-fuels dan upaya negara-negara EAS untuk menjajagi
sumber-sumber energi baru atau alternatif yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan, Pertemuan Kedua EAS Energy Cooperation Task Force mencatat
klarifikasi yang diberikan oleh Jepang bahwa alokasi bantuan pembangunan
resminya sebesar US$ 2 milyar, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menterinya
pada KTT Asia Timur ke-2, merupakan bantuan berbasis bilateral, dan bukan
berbasis multilateral.

       Peran Indonesia dalam EAS misalnya terlihat pada kerjasama keuangan.
Dalam 2nd EAS Summit para pemimpin EAS sepakat menugaskan para pejabat
tingginya mengembangkan usulan Australia guna memperkuat mekanisme regional
bidang keuangan. Dalam hal ini Indonesia c.q. Departemen Keuangan, Bank
Indonesia bersama Australia Treasury telah menyelenggarakan Workshop on East
Asian Summit (EAS) Regional Financial Cooperation and Integration (RFCI) pada
tanggal 10 September 2007 di Jakarta.

      Jepang secara khusus telah menyatakan komitmennya untuk menyediakan
sejumlah US$ 2 milyar untuk periode 3 (tiga) tahun dalam bentuk bantuan keuangan
dan teknis serta pinjaman investasi. Dalam rangka kerjasama di bidang efisiensi dan
konservasi energi, Jepang akan memberikan kepada sekitar 1000 petani dan dari
kalangan pemangku kepentingan terkait, serta mengirimkan 500 pakar pertaniannya
ke negara-negara EAS dalam periode 5 (lima) tahun untuk mempromosikan
pentingnya efisiensi dan konservasi energi. Jepang akan memberikan pelatihan bagi
500 petani dan dari kalangan pemangku kepentingan terkait selama 5 (lima) tahun
dari negara-negara EAS khusus mengenai penggunaan energi biomass.

                                                                               109
      Pada tanggal 9-10 September 2008, telah diselenggarakan Environtment
Ministerial Meeting (EMM) di Ha Noi, Viet Nam. Pertemuan tersebut menghasilkan
kesepakatan untuk memfokuskan kerjasama di masa depan pada bidang-bidang
climate change, particularly on emissions from agriculture; research on agriculture,
particularly emissions from rice paddy fields, coastal and marine environment, urban
environmental management and education for sustainable development, monitoring
network on climate change, network for early warning system in terms of disaster risk
management, waste management, environmentally sustainable cities.

      Sebagai tindak lanjut pada 3rd EAS, para pemimpin telah menyepakati
pembentukan ERIA (gagasan Jepang). Pada 18 September 2008, telah diresmikan
ERIA Annex Office dengan proyek awal “Developing a Roadmap toward East Asian
Economic Integration” dan “Energy Security in East Asia”. Pelaksanaan oleh para
ahli ERIA berada di bawah payung kerja sama EAS dan memiliki fokus pada kajian-
kajian strategis guna mendorong integrasi regional dan memperkuat kemitraan di
Asia Timur.

      Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) yang digagas
oleh Jepang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan kerangka kerja sama bagi
integrasi ekonomi di Asia Timur, me-review status integrasi ekonomi di antara
Negara anggota EAS dan melakukan analisa terhadap dampak ekonomi CEPEA
terhadap negara-negara EAS. Kelompok pengkaji telah melaksanakan empat kali
pertemuan dan sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir rekomendasinya
guna diserahkan melalui para Menteri Ekonomi pada 4th East Asia Summit tahun
2008.

        Dalam Ad-hoc Consultation Meeting yang berlangsung di Singapura bulan
Mei 2008 delegasi Indonesia telah mengusulkan kemungkinan perluasan
keanggotaan Network of East Asia Think Tanks (NEAT) yang sebelumnya hanya
beranggotakan para think-tanks ASEAN Plus Three untuk meliputi pula think-tanks
dari India, Australia dan New Zealand. Beberapa delegasi menyatakan dukungan
terhadap usulan ini dan pertemuan menyepakati untuk mempertimbangkan lebih
lanjut kemungkinan ini.

     Peran Indonesia pada EAS antara lain berupaya menjadikan EAS sebagai
sarana yang ditujukan untuk mendukung Komunitas ASEAN 2015 dan berkembang
secara evolutif dan saling mendukung dalam perkembangan arsitektur regional Asia
Timur, dengan ASEAN sebagai driving force.

ASEAN – ECO

      Economic Cooperation Organization (ECO) didirikan bulan Januari 1985
sebagai pengganti Regional Cooperation of Development (RCD) yang didirikan
tahun 1964 yang pada waktu itu hanya beranggotakan Iran, Pakistan dan Turki.
Pada tahun 1992, anggota ECO diperluas meliputi negara-negara Asia Tengah,
yaitu Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, dan
Afghanistan. Tujuan ECO adalah pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan
perdagangan; infrastruktur transportasi dan komunikasi; liberalisasi ekonomi;
lingkungan hidup dan memperkuat keterkaitan sejarah dan budaya di kawasan.

                                                                                 110
     Mekanisme hubungan antara ASEAN dan ECO adalah Pertemuan Tahunan
para Menteri Luar Negeri ASEAN dan ECO pada kesempatan Sidang Majelis Umum
PBB di New York yang telah diselenggarakan sejak tahun 1995. Pertemuan tingkat
Menteri Luar Negeri ASEAN-ECO telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali.
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ECO ke-7 dilaksanakan pada tanggal 27
September 2004 di New York.

       Pada tahun 2006, ASEAN-ECO telah menandatangani MoU kerjasama di
bidang perdagangan dan investasi, penanggulangan narkotika, pengembangan
pengusaha kecil dan menengah (SMEs) serta pariwisata. MoU tersebut menandai
tataran baru dalam sebelas tahun kerjasama kedua organisasi. Sebagai tindak
lanjut, ASEAN-ECO sepakat untuk membentuk Work Plan guna implementasi MoU
tersebut.

ASEAN-SCO

       Shanghai Cooperation Organization (SCO) adalah organisasi yang didirikan di
Shanghai pada 15 Juni 2001 oleh enam negara yaitu China, Rusia, Kazakhstan,
Kyrgyztan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO merupakan kelanjutan dari Shanghai
Five Mechanism (SCO tanpa Uzbekistan) yang didirikan untuk memperkuat
confidence-building dan disarmament di sepanjang perbatasan negara-negara
tersebut. Dalam perkembangannya, SCO memfokuskan diri untuk penanganan
masalah-masalah keamanan seperti ancaman terorisme, separatisme dan kejahatan
lintas batas negara, terutama narkotika.

     Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SCO telah menandatangani MoU pada
tanggal 21 April 2005 di Jakarta. MoU ini akan melandasi kerjasama kedua belah
pihak dalam berbagai bidang, seperti penanganan kejahatan lintas batas negara
yang mencakup kontra-terorisme, pengawasan narkotika dan obat-obat terlarang,
penyelundupan senjata, pencucian uang dan human trafficking. Selain itu, kerjasama
ini mencakup bidang ekonomi dan keuangan, pariwisata, lingkungan hidup,
pembangunan sosial, kerjasama energi khususnya hydroelectric power dan biofuels.

      Kedua pihak berusaha untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi beberapa
bidang kerjasama, seperti counter terrorism. Hal tersebut dikemukakan dalam
pertemuan the 4th ASEAN-Russia Joint Planning and Management (JPMC,)
Moscow 21-22 Juni 2006, dan ditegaskan dalam AMM/PMC ke-39. Dalam ASEAN
SOM 6 November 2006, dikemukakan adanya kemungkinan untuk menciptakan
hubungan antara SCO‟s Regional Anti Terrorist Structure (RATS) di Tashkent
dengan counter terrorism centre di negara-negara ASEAN. Selain itu dapat
dielaborasi kerjasama di bidang pariwisata dan energi. ASEC menekankan pula
perlunya dana, karena ketiadaan dana merupakan hambatan dalam implementasi
kerjasama Sekretariat ASEAN-SCO.

ASEAN-GCC

     Dewan Kerjasama Teluk (The Gulf Cooperation Council/GCC) merupakan
suatu organisasi regional di kawasan Arab yang beranggotakan Arab Saudi,
Bahrain, Kuwait, Oman, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar yang dibentuk pada
tahun 1981. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial, dan

                                                                              111
budaya. Dalam perkembangannya kemudian GCC juga memasukkan unsur
kerjasama keamanan dalam kegiatan organisasinya.

     Hubungan formal ASEAN-GCC dilakukan pada tahun 1990 yang dilontarkan
pertama kali oleh Menteri Luar Negeri Oman yang pada waktu itu sebagai Ketua
Dewan Menteri GCC, untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan ASEAN.
Pada tahun 2000, ASEAN mendirikan ASEAN Riyadh Committee (ARC) untuk
membantu meningkatkan hubungan ASEAN-GCC. Hubungan kerjasama ASEAN-
GCC dikembangkan melalui kerangka kerjasama antar Sekretariat.

     Pada tahun 2006, ASEAN-GCC telah menyelenggarakan pertemuan di sela-
sela Sidang ke-61 Majelis Umum PBB di New York. Dalam pertemuan tersebut,
kedua organisasi sepakat untuk mengembangkan potensi kerjasama di berbagai
bidang, terutama di bidang investasi dan perdagangan serta energi.

      Sekretaris Jenderal ASEAN telah mengadakan kunjungan resmi ke Sekretariat
GCC pada tanggal 15 April 2007. Sekretaris Jenderal GCC juga berencana untuk
berkunjung ke Sekretariat ASEAN di Jakarta, namun beberapa kali rencana itu batal
dilaksanakan.

ASEAN-SAARC

     Kerjasama Regional negara-negara Asia Selatan (South Asian Association for
Regional Cooperation/SAARC) dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 dalam
suatu Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Selatan di Dhaka.

     Keinginan SAARC untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN pertama kali
dibahas pada pertemuan ASEAN Standing Committee ASEAN 5/24, 7-9 Mei 1991 di
Kuala Lumpur dan pertemuan menyepakati bahwa kerjasama di antara kedua
organisasi hanya pada tingkat antar Sekretariat. Pertemuan pertama tingkat menteri
antara ASEAN dengan SAARC berlangsung pada tanggal 25 September 1998 di
New York.

      Dari ASEAN, SAARC menginginkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan
perdagangan, khususnya skema pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA).
Sebagai hasil pembahasan dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN-SAARC yang
diselenggarakan sejak tahun 2002, dalam kesimpulan akhir workshop yang diadakan
di Sekretariat ASEAN, tanggal 19-21 Januari 2004, Sekretariat ASEAN-SAARC telah
menyetujui Partnership Work Plan (2004-2005) dan Guidelines for ASEAN-SAARC
Secretariat‟s Partnership. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh kedua pihak
dibawah Work Plan tersebut, antara lain wakil Sekretariat ASEAN menghadiri
pertemuan the SAAR Committee of Experts Meeting on South Asia Free Trade Area
(SAFTA), 5-7 Mei 2004, di Islamabad, Pakistan; Sekretariat ASEAN memberikan
informasi tentang ASEAN Cooperation on Investment dan ASEAN Industrial
Cooperation (AICO) Scheme kepada pertemuan the SAARC Inter-Governmental
Expert Group (IGEG) on Investment, Arbitration and Avoidance of Double Taxation,
26-28 Mei 2008.




                                                                              112
ASEAN SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)

      Hubungan ASEAN-SADC dimulai pada tahun 1995 pada tingkat antar
Sekretariat. Pertemuan informal ASEAN-SADC dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 1996 di Singapura pada kesempatan Konferensi Tingkat Menteri WTO.
Pertemuan dihadiri oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, para Menteri Ekonomi
SADC, Sekjen ASEAN dan Sekjen SADC. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak
saling bertukar informasi mengenai perkembangan organisasi masing-masing dan
berbagai kerjasama regional di bidang politik, ekonomi, serta kerjasama eksternal.

     Pada bulan Juli 2004, Indonesia mengadakan pertemuan dengan SADC di
Sekretariat SADC, Bostwana, sebagai awal menuju Pertemuan ASEAN-SADC.
Pertemuan membahas mengenai kemungkinan diadakannya suatu konferensi yang
dikoordinasi bersama oleh Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN.

ASEAN-AASROC

     Asian-African Sub-Regional Organisations Conference (AASROC) merupakan
suatu forum untuk memfasilitasi kerjasama antara Asia dan Afrika. Pertemuan
AASROC I di Bandung bulan Juli 2003 dan Pertemuan Kelompok Kerja AASROC di
Durban bulan Maret 2004 menyepakati Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN
akan bekerjasama untuk menyelenggarakan Konferensi Pertama AASROC.

     Sekretariat ASEAN telah menyumbangkan dua studi mengenai proses
AASROC yaitu: (i) pengalaman pertumbuhan ekonomi East Asia; dan (ii) langkah-
langkah meningkatkan perdagangan dan investasi.

ASEAN-RIO GROUP

       Rio-Group mempunyai 12 negara anggota yaitu: Argentina, Bolivia, Brazil,
Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan
Venezuela, serta dua perwakilan masing-masing dari negara-negara Amerika
Tengah dan negara-negara Karibia. Hubungan antara ASEAN-Rio Group yang
terjalin selama ini adalah hubungan informal setingkat Menteri yang diawali oleh
Pertemuan Tingkat Menteri yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1990 di New York.

      Pada tahun 1999, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Rio Group
diselenggarakan di New York pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB.
Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas dan Menteri
Luar Negeri Meksiko, Mrs. Maria del Rosario Green Macias. Topik utama pertemuan
tersebut adalah exchange of views mengenai Developments in the International
Financial Situation dan East Asia-Latin America Forum (EALAF). Sampai saat ini,
belum ada perkembangan yang berarti dalam hubungan kerjasama antara ASEAN
dengan Rio Group.

ASEAN – PBB

     Keterlibatan ASEAN di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan semakin
mendalam dengan diberikannya status peninjau kepada ASEAN oleh PBB pada sesi
Sidang Umum organisasi dunia terbesar tersebut tanggal 4 Desember 2006.

                                                                              113
      Sebelumnya pada tanggal 22 September 2006, para Menlu ASEAN telah
bertemu dengan Sekjen PBB, Kofi Annan, dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB
ke-61, H.E. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, di sela-sela Sidang. Pada pertemuan
tersebut, ASEAN dan PBB sepakat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk
menangani berbagai masalah crucial seperti avian flu, pembangunan tsunami early
warning system, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan terorisme. Khusus
mengenai pengentasan kemiskinan dan kerjasama pembangunan merupakan 2
(dua) sasaran yang ingin dicapai dunia internasional sebagaimana termuat dalam
Millennium Development Goals (MDGs).

      Setelah ASEAN diberikan status Observer pada Desember 2006 yang dinilai
sebagai salah satu bentuk pengakuan PBB terhadap eksistensi ASEAN sebagai
salah satu organisasi regional, pada tahun 2007 kerjasama ASEAN-PBB
ditingkatkan melalui penandatanganan MoU on ASEAN-UN Cooperation. MoU
tersebut merupakan perangkat kerjasama untuk membentuk kemitraan ASEAN-UN
yang meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya, seperti
pertukaran informasi dan pengalaman, kerjasama dalam mengimplementasikan
program-program dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan regional dan
internasional serta mempercepat pencapaian MDGs.

     Hubungan ASEAN dan PBB semakin kuat paska terjadinya bencana Cyclon
Nargis di Myamar. Pada tanggal 25 Mei 2008, ASEAN dan PBB mengadakan the
ASEAN and UN Chairmen of the Myanmar Cyclon Nargis Pledging Conference yang
dihadiri 51 negara, di Yangoon, Myanmar. Pelaksanaan dan pengawasan bantuan
kemanusiaan internasional bagi para korban bencana di Myanmar, dilakukan oleh
ASEAN-UN-Myanmar Tripartite Core Group yang dibentuk untuk segera
melaksanakan tugas-tugasnya.

ASEAN-MERCOSUR

        Mercado Commun Del Sur/The South Common Market (MERCOSUR)
dibentuk pada tanggal 26 Maret 1991 oleh 4 negara Amerika Latin yaitu Argentina,
Brazil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela. Negara-negara pendiri MERCOSUR
menetapkan tanggal 1 Januari 1995 untuk berlakunya common market dan common
tariff.

      Kontak awal antara ASEAN dan MERCOSUR dimulai ketika para Menlu
ASEAN dan MERCOSUR mengadakan Informal Breakfast Meeting di sela-sela the
3rd Foreign Ministers‟ Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation
(FEALAC) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Brasilia, Brazil. Dalam pertemuan
tersebut, ASEAN-MERCOSUR sepakat untuk mencari cara-cara memperkuat ikatan
kerjasama kedua pihak.

     Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Sekjen MERCOSUR menyampaikan
undangan kepada Sekjen ASEAN untuk menghadiri Presidential Summit of
MERCOSUR pada tanggal 17-18 Desember 2007 di Montevideo, Uruguay.
Sekretaris Jenderal ASEAN hadir selaku pengamat.




                                                                               114
    Diantara hasil pengamatan Sekjen ASEAN adalah:

 1. MERCOSUR ingin mendalami modalitas pengelolaan proses integrasi ekonomi
    ASEAN dan kebijakannya yang eksklusif.
 2. Proses integrasi ekonomi MERCOSUR berjalan sangat lambat karena terkait
    dengan permasalahan-permasalahan politik internal yang ada, namun elemen-
    elemen sosial-ekonomi MERCOSUR cukup terharmonisasi.
 3. MERCOSUR adalah organisasi regional di bidang perdagangan yang paling
    maju di Amerika Selatan. ASEAN dapat memperoleh manfaat dengan
    melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan MERCOSUR di
    bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

     Pertemuan tingkat Menteri ASEAN-MERCOSUR pertama telah berlangsung
pada tanggal 24 November 2008 di Brazil.




                                                                         115
Beberapa keragaman budaya serta keindahan alam yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN




                                                                                                116
                           BAB IV
       PROFIL ASEAN DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN



A. Profil ASEAN

  1. Bahasa ASEAN adalah Bahasa Inggris

  2. Motto ASEAN: “One Vision, One Identity, One Community”

  3. Bendera dan Lambang ASEAN:




     Bendera dan lambang ASEAN menggambarkan ASEAN yang stabil, damai,
     bersatu, dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam lambing –biru, merah,
     putih dan kuning- melambangkan warna-warna utama lambing-lambang Negara-
     negara Anggota ASEAN.Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah
     menggambarkan keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian,
     sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.
     Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN
     agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di Asia Tenggara
     bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran
     melambangkan kesatuan ASEAN.

  4. Lagu ASEAN (ASEAN Anthem)

     Lagu ASEAN dipilih melalui sebuah kompetisi terbuka (Kompetisi ASEAN
     Anthem) yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 2008.
     Pada putaran final penjurian Kompetisi ASEAN Anthem tingkat ASEAN di
     Bangkok, Thailand, 20 November 2008, lagu berjudul “The ASEAN Way” karya
     Kittikhun Sodprasert, Sampao Triudom dan Payom Valaiphatchra dari Thailand
     ditetapkan sebagai Lagu resmi ASEAN.

  5. Hari ASEAN diperingati pada tanggal 8 Agustus setiap tahunnya.




                                                                            117
B. Profil Negara-negara ASEAN


   I. BRUNEI DARUSSALAM




      Nama Resmi Negara      : Brunei Darussalam
      Tanggal Kemerdekaan    : 1 Januari 1984
      Bentuk Pemerintahan    : Monarki Konstitusional

      GEOGRAFI
      Ibu Kota               : Bandar Seri Begawan
      Luas Wilayah           : 5.765 KM2
      Perbatasan             : Laut China Selatan dan Malaysia

      DEMOGRAFI
      Jumlah Penduduk        : 396.000 (November 2007 est.)
      Pertumbuhan Penduduk   : 3,5 % (November 2007 est.)
      Kelompok Etnis         : Melayu 67 %, China 15 %, lain-lain 18 %
      Agama                  : Islam (agama resmi) 67 %, Budha 13 %,
                               Kristen 10 %, lain-lain 10 %
      Bahasa                 : Melayu (bahasa resmi), Inggris, China

      PEREKONOMIAN
      Gross Domestic
      Product (GDP)          : USD $ 12.317 juta (Oktober 2007)
      Pertumbuhan GDP        : 0,6 % (Oktober 2007)
      GDP Perkapita          : USD $ 31.076 (Oktober 2007)




                                                                         118
II. KAMBOJA




  Nama Resmi Negara      : Kingdom of Cambodia
  Tanggal Kemerdekaan    : 9 November 1953
  Bentuk Pemerintahan    : Monarki Konstitusional

  GEOGRAFI
  Ibu Kota               : Phnom Penh
  Luas Wilayah           : 181.035 KM2
  Perbatasan             : Teluk Thailand, Thailand, Laos, dan Viet Nam

  DEMOGRAFI
  Jumlah Penduduk        : 14.475.000 (November 2007 est.)
  Pertumbuhan Penduduk   : 2,2 % (November 2007 est.)
  Kelompok Etnis         : Khmer 90 %, Viet Nam 5 %, China 1 %, lain 4 %
  Agama                  : Budha Theravada 95 %, lain-lain 5 %
  Bahasa                 : Khmer (bahasa resmi) 95 %, Prancis, Inggris

  PEREKONOMIAN
  Gross Domestic
  Product (GDP)          : USD $ 8.662 juta ( Oktober 2007)
  Pertumbuhan GDP        : 10,1 % (Oktober 2007)
  GDP Perkapita          : USD $ 598,4 (Oktober 2007)




                                                                           119
III. INDONESIA




   Nama Resmi Negara      : Republic of Indonesia
   Tanggal Kemerdekaan     : 17 Agustus 1945
   Bentuk Pemerintahan     : Republik

   GEOGRAFI
   Ibu Kota               : Jakarta
   Luas Wilayah           : 1.890.754 KM2
   Perbatasan             : Samudera India, Timor Leste, Australia, Papua New
                            Guinea, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan
                            Singapura

   DEMOGRAFI
   Jumlah Penduduk      : 224.905.000 (November 2007 est.)
   Pertumbuhan Penduduk : 1,2 % (November 2007 est.)
   Kelompok Etnis       : Jawa 40,6 %, Sunda 15 %, Madura 3,3 %,
                           Minangkabau 2,7 %, Betawi 2,4 %, Bugis 2,4 %,
                           Banten 2 %, Banjar 1,7 %, lain-lain 29,9 %
   Agama                : Islam 88 %, Kristen Protestant 5 %, Katholik 3 %,
                          Hindu 2 %, Budha dan lainnya 1 %
   Bahasa               : Bahasa Indonesia (bahasa resmi), Inggris, berbagai
                          bahasa daerah

   PEREKONOMIAN
   Gross Domestic
   Product (GDP)          : USD $ 431.717 juta (Oktober 2007)
   Pertumbuhan GDP        : 6,3 % (Oktober 2007)
   GDP Perkapita          : USD $ 1.919(Oktober 2007)




                                                                            120
IV. LAO PDR




   Nama Resmi Negara      : Lao People‟s Democratic Republic
   Tanggal Kemerdekaan    : 19 Juli 1949
   Bentuk Pemerintahan    : Republik Sosialis

   GEOGRAFI
   Ibu Kota               : Vientiane
   Luas Wilayah           : 236.800 KM2
   Perbatasan             : Myanmar, Kamboja, China, Thailand, dan Viet Nam

   DEMOGRAFI
   Jumlah Penduduk      : 5.608.000 (November 2007 est.)
   Pertumbuhan Penduduk : 2,8 %(November 2007 est.)
   Kelompok Etnis       : Lao Loum 68 %, Lao Theung 22 %, Lao Soung
                          (Hmong danYao) 9 %, Viet Nam dan China 1 %
   Agama                : Budha 65 %, animisme 32,9 %, Kristen 1,3%, lain-
   lain 0,8 %
   Bahasa               : Lao (bahasa resmi), Prancis, Inggris

   PEREKONOMIAN
   Gross Domestic
   Product (GDP)          : USD $ 4.128,1 juta (Oktober 2007)
   Pertumbuhan GDP        : 6,0 % (Oktober 2007)
   GDP Perkapita          : USD $ 736,1 (Oktober 2007)




                                                                         121
V. MALAYSIA




  Nama Resmi Negara      : Malaysia
  Tanggal Kemerdekaan    : 31 Agustus 1957
  Bentuk Pemerintahan    : Monarki Konstitusional

  GEOGRAFI
  Ibu Kota               : Kuala Lumpur
  Luas Wilayah           : 330.252 KM2
  Perbatasan             : Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Singapura,
                           dan Filipina


  DEMOGRAFI
  Jumlah Penduduk        : 27.174.000 (Februari 2008 est.)
  Pertumbuhan Penduduk   : 2,0 % (November 2007 est.)
  Kelompok Etnis         : Melayu 62%, China 24%, India 8 %, lain-lain 6 %
  Agama                  : Islam (60,4 %), Budha (19,2 %), Kristen (9,1 %),
                           Hindu (6,3%), Konfusianisme (2,6%), lainnya 2,4 %
  Bahasa                 : Bahasa Melayu (bahasa resmi), China, Inggris, Tamil

  PEREKONOMIAN
  Gross Domestic
  Product (GDP)           : USD $ 186.960,7 juta (Oktober 2007)
  Pertumbuhan GDP         : 6,3 % (Oktober 2007)
  GDP Perkapita           : USD $ 6.880,2 (Oktober 2007)




                                                                           122
VI. MYANMAR




   Nama Resmi Negara      : Union of Myanmar
   Tanggal Kemerdekaan    : 4 Januari 1948
   Bentuk Pemerintahan    : Junta Militer

   GEOGRAFI
   Ibu Kota               : Naypyidaw
   Luas Wilayah           : 676.577 KM2
   Perbatasan             : Bangladesh, China, India, Laos, Thailand, Laut
                            Andaman, dan Teluk Bengala

   DEMOGRAFI
   Jumlah Penduduk      : 58.605.000 (November 2007 est.)
   Pertumbuhan Penduduk : 2,3 % (November 2007 est.)
   Kelompok Etnis       : Burma 68 %, Shan 9 %, Karen 7 %, Rakhine 4 %,
                          China 3 %, India 2 %, lain-lain 7 %
   Agama                : Budha 89 %, Kristen 4 %, Islam 4 %, lainnya 3 %
   Bahasa               : Burma (bahasa resmi), beberapa bahasa etnis
                          minoritas

   PEREKONOMIAN
   Gross Domestic
   Product (GDP)          : USD $ 12.632,7 juta (Oktober 2007)
   Pertumbuhan GDP        : 5,6 % (Oktober 2007)
   GDP Perkapita          : USD $ 215,6 (Oktober 2007)




                                                                             123
VII. FILIPINA




    Nama Resmi Negara      : Republic of the Philippines
    Tanggal Kemerdekaan    : 4 Juli 1946
    Bentuk Pemerintahan    : Republik

    GEOGRAFI
    Ibu Kota                : Manila
    Luas Wilayah            : 300.000 KM2
    Perbatasan              : Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Filipina, dan
                              Laut Sulu

    DEMOGRAFI
    Jumlah Penduduk      : 88.875.000 (November 2007 est.)
    Pertumbuhan Penduduk : 2,0 % (November 2007 est.)
    Kelompok Etnis       : Tagalog 28,1 %, Cebuano 13,1 %, Ilocano 9 %,
                           Bisaya/ Binisaya 7,6 %, Hiligaynon Ilonggo 7,5 %,
                           Bikol 6%, Waray 3,4 %, lain-lain 25,3 %
    Agama                : Katholik 81 %, Kristen 9 %, Muslim 5 %, lain-lain 5 %
    Bahasa               : Filipino/Tagalog (bahasa resmi) dan Inggris


    PEREKONOMIAN
    Gross Domestic
    Product (GDP)           : USD $ 146.894 juta (Oktober 2007)
    Pertumbuhan GDP         : 7,4 % (Oktober 2007)
    GDP Perkapita           : USD $ 1.652 (Oktober 2007)




                                                                               124
VIII. SINGAPURA




    Nama Resmi Negara       : Republic of Singapore
    Tanggal Kemerdekaan     : 9 Agustus 1965
    Bentuk Pemerintahan     : Republik

    GEOGRAFI
    Ibu Kota                : Singapore
    Luas Wilayah            : 704 KM2
    Perbatasan              : Malaysia dan Indonesia

    DEMOGRAFI
    Jumlah Penduduk      : 4.589.000 (November 2007 est.)
    Pertumbuhan Penduduk : 2,3 % (November 2007 est.)
    Kelompok Etnis       : China 76,8 %, Melayu 13,9 %, India 7,9 %, lain-lain
                           1,4 %
    Agama                : Budha 42,5 %, Islam 14,9 %, Taoist 8,5 %, Hindu 4
                           %, Katholik 4,8 %, Kristen 9,8 %, lain-lain 0,7%, tidak
                           beragama 14,8 %
    Bahasa               : Mandarin (bahasa resmi), Inggris, Melayu, Tamil

    PEREKONOMIAN
    Gross Domestic
    Product (GDP)           : USD $ 161.546,6 juta (Oktober 2007)
    Pertumbuhan GDP         : 9,3 % (Oktober 2007)
    GDP Perkapita           : USD $ 35.206,1 (Oktober 2007)




                                                                              125
IX. THAILAND




   Nama Resmi Negara      : The Kingdom of Thailand
   Tanggal Kemerdekaan    : Tidak pernah dijajah
   Bentuk Pemerintahan    : Monarki Konstitusional

   GEOGRAFI
   Ibu Kota               : Bangkok
   Luas Wilayah           : 513.120 KM2
   Perbatasan             : Laut Andaman, Teluk Thailand, Myanmar,
                            Kamboja, Laos, dan Malaysia

   DEMOGRAFI
   Jumlah Penduduk        : 65.694.000 (November 2007 est.)
   Pertumbuhan Penduduk   : 4,6 % (November 2007 est.)
   Kelompok Etnis         : Thai 75 %, China 14 %, lain-lain 11 %
   Agama                  : Budha 94,6 %, Islam 4,6 %, Kristen 0,7 %, lain-
                            lain 0,1 %
   Bahasa                 : Thai (bahasa resmi), Inggris

   PEREKONOMIAN
   Gross Domestic
   Product (GDP)          : USD $ 245.701,9 juta (Oktober 2007)
   Pertumbuhan GDP        : 4,8 % (Oktober 2007)
   GDP Perkapita          : USD $ 3.740 (Oktober 2007)




                                                                              126
X.   VIETNAM




     Nama Resmi Negara      : Socialist Republic of   Viet Nam
     Tanggal Kemerdekaan    : 2 September 1945
     Bentuk Pemerintahan    : Republik Sosialis

     GEOGRAFI
     Ibu Kota                : Ha Noi
     Luas Wilayah            : 329.315 KM2
     Perbatasan              : Teluk Thailand, Teluk Tonkin, Laut China
                               Selatan, China, Laos, dan Kamboja

     DEMOGRAFI
     Jumlah Penduduk      : 85.205.000 (November 2007 est.)
     Pertumbuhan Penduduk : 1,2 % (November 2007 est.)
     Kelompok Etnis       : Kinh (Viet) 86,2 %, Tay 1,9 %, Thai 1,7 %, Muong
                            1,5%, Khome 1,4 %, Hoa 1,1 %, Nun 1,1 %,
                            Hmong 1 %, lain-lain 4,1 %
     Agama                : Budha 9,3 %, Katholik 6,7 %, Hoa Hao 1,5 %, Cao
                            Dai 1,1 %, Protestant 0,5%, Islam 0,1 %, tidak
                            beragama 80,8 %
     Bahasa               : Viet Nam (bahasa resmi), Inggris, Perancis, China,
                            Khmer

     PEREKONOMIAN
     Gross Domestic
     Product (GDP)           : USD $ 71.292 juta (Oktober 2007)
     Pertumbuhan GDP         : 8,5 % (Oktober 2007)
     GDP Perkapita           : USD $ 836,7 (Oktober 2007)




                                                                           127
Salah Satu peserta pemilihan Duta Muda ASEAN tingkat Nasional pada tahun 2007 di Jakarta.



                                                                                            128
Para pemenang Lomba Menulis Cerpen tentang ASEAN bersama Dirjen Kerjasama ASEAN, Dian
     Triansyah Djani, dan para Eselon II Ditjen Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri




                                                                                          129
                                     BAB V
                                   PENUTUP



        Politik luar negeri Indonesia menerapkan pendekatan strategis lingkaran-
lingkaran konsentrik yang menegaskan kedekatan geografis dan lingkup pengaruh
lingkungan eksternal dapat memberikan dampak terhadap Indonesia. Pendekatan
strategis lingkaran-lingkaran konsentris tersebut menentukan perumusan kebijakan
dalam pelaksanaan polugri terutama jika dikaitkan dengan isu-isu utama global.

       Dalam kaitan ini, Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris pertama
kawasan terdekat Indonesia. Oleh karena itu Indonesia telah menetapkan Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai soko guru atau salah satu pilar utama dalam
pelaksanaan politik luar negerinya. Kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai
dan kondusif merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan nasional
Indonesia.

        ASEAN telah mengalami perkembangan pesat dan saat ini tengah
bertransformasi menjadi suatu organisasi yang lebih terstruktur, terintegrasi menuju
perwujudan komunitas tunggal. Perkembangan ini telah menandai makin solidnya
jalinan kerjasama antar anggota untuk menciptakan cara pandang dan visi yang sama.

         Selanjutnya, upaya pembentukan Komunitas ASEAN merupakan upaya ASEAN
untuk lebih mempererat integrasinya dalam menghadapi perkembangan konstelasi
politik internasional. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara
pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang
berdampak kepada kawasan.

       Pencapaian Komunitas ASEAN terus ditingkatkan dan diperkuat. Proses
pembentukan komunitas yang dipererat menjadi tahun 2015 memerlukan suatu
landasan hukum dan arahan kegiatan yang jelas. Memperhatikan kebutuhan tersebut,
Piagam ASEAN telah disusun dan diratifikasi oleh negara-negara anggota. Selanjutnya,
guna melengkapi arahan menuju suatu komunitas, ASEAN telah menyusun dan
menyepakati blueprint yaitu APSC, AEC, dan ASCC.

        Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN didasarkan pada prinsip non-
intervention, konsensus, national and regional resilience, kedaulatan, pencegahan
penggunaan senjata dalam situasi konflik dan peaceful settlement of disputes. Prinsip-
prinsip ini juga dianut dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan penyelesaian
konflik yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan diarahkan pada
penyelesaian secara politis. TAC merupakan kunci code of conduct hubungan antar
negara dan berfungsi sebagai instrumen diplomatik dalam mempertahankan
perdamaian dan stabilitas kawasan. Aksesi negara-negara diluar ASEAN khususnya
negara-negara besar di kawasan Asia telah membuktikan penghargaan atas
meningkatnya peran ASEAN di kawasan.




                                                                                  130
       Sebagai negara pemrakarsa Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN,
Indonesia memberi perhatian besar pada implementasi butir-butir yang dimuat dalam
Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Selanjutnya, Indonesia juga memberikan
kontribusi yang signifikan dalam penyusunan APSC blueprint yang memuat berbagai
kepentingan Indonesia.

       Menyangkut perkembangan Komunitas Ekonomi ASEAN, telah disusun ”Cetak
Biru ASEAN Economic Community (AEC)” yang berisi rencana kerja strategis dalam
jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya
integrasi ekonomi ASEAN.

        Tujuan AEC seperti yang digariskan dalam Visi ASEAN 2020, yaitu menciptakan
sebuah kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan kompetitif, yang dibarengi
dengan terdapatnya kebebasan arus barang, jasa, investasi dan pekerja terampil serta
arus modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang sederajat dan pengurangan
tingkat kemiskinan serta perbedaan tingkat sosial ekonomi. Pembentukan AEC akan
menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dan tingkat
pembangunan ekonomi yang merata serta terintegrasi dalam ekonomi global. Selain itu,
pembentukan AEC juga disepakati atas dasar kesamaan kepentingan untuk
memperdalam dan memperluas upaya-upaya ekonomi melalui inisiatif-inisiatif yang ada
maupun inisiatif-inisiatif baru dengan tenggat waktu yang jelas.

       Dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia perlu bekerja secara sinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan di tanah air agar mewakili suatu kesamaan pandangan
dan langkah.

        Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari
integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi
global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi
seluruh rakyat Indonesia.

       Adapun mengenai Komunitas Sosial Budaya, para Pemimpin ASEAN telah
memberikan penekanan penting pada pilar Sosial Budaya terutama dalam
menumbuhkan “Caring and Sharing Community”. Perwujudan Caring and Sharing
Community dilakukan dengan membangun        identitas regional yang lebih kuat;
pelaksanaan ASEAN Strategic Framework for Social, Welfare and Family (2007-2010);
pembuatan instrumen guna melindungi hak-hak pekerja migran; percepatan
implementasi ASEAN Framework on Rural Development and Poverty Eradication (2006-
2010); perhatian terhadap penanganan masalah lingkungan; penanggulangan bahaya
penyakit menular.

        Perkembangan kerjasama ASEAN juga semakin meningkat dalam kaitannya
dengan negara maupun organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN.
Kegiatan puncak yang dilaksanakan dengan mitra wicara adalah ASEAN-China
Commemorative Summit di Nanning, China, pada tanggal 30-31 Oktober 2006 yang
menghasilkan Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit: Towards an
Enhanced ASEAN-China Cooperation. Deklarasi ini telah memuat arah bagi
perkembangan kerjasama ASEAN-China di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan
social-budaya untuk 15 tahun ke depan.


                                                                                131
       Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan East Asia Summit, telah ditetapkan
5 sektor prioritas yaitu energi, keuangan, pendidikan, avian flu, dan disaster
management. Namun demikian EAS tetap merupakan Leaders Lead Forum yang
membahas isu-isu strategik dan kawasan. Selama itu, ASEAN akan tetap memainkan
peran sentral dalam pembentukan arsitektur kawasan.

       Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara melalui format ASEAN+1 dan
ASEAN+3 diarahkan untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap upaya ASEAN
mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Selain itu kerjasama yang dikembangkan juga
dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan
mendorong kesejahteraan di kawasan. Berbagai perjanjian dan kesepakatan telah
dilakukan dengan negara-negara mitra wicara, tetapi masih banyak yang belum
diimplementasikan secara optimal.




                                                                                  132

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1110
posted:1/12/2012
language:Malay
pages:132