Kasus PHK perusahaan dotcom telan korban 31.000
karyawan Institute for Information Technology yang tidak
disebutkan namanya seperti dikutip kantor berita
Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di AFP.
lingkungan perusahaan Internet (dotcom) di Chinatime.com, salah satu anak perusahaan dari
Amerika Serikat setahun terakhir menimpa Grup China Times di Taiwan, baru-baru ini
31.056 orang, sementara sejumlah dotcom di mengurangi 20 karyawannya dan lebih 40 lainnya
Taiwan juga mengurangi karyawan. mungkin akan segera menyusul pada akhir tahun
Kasus PHK perusahaan ini.
dotcom AS Selama Acer Internet Servies, anak perusahaan Acer
Desember 1999-November Group, merumahkan 15 karyawannya akhir bulan
2000 lalu. Perusahaan lain yang juga melakukan
Periode Jumlah pemotongan karyawan adalah Era.com.
SmartNet, yang bergerak di bidang e-commerce
Des '99-Nov '00 31.056 dan bisnis piranti lunak dengan kepemilikan oleh
Okt '00 5.677 PC Home Online, juga melakukan hal yang sama.
Nov '00 8.789 Taiwan.com, anak perusahaan Chinadotcom,
Perusahaan 383 menyetop 20 karyawannya. Sedangkan
Chinadotcom, perusahaan Internet terkemuka,
Sumber: Challenger
pada September lalu telah memangkas 48
Hasil riset yang dilakukan Challenger, Gray et
karyawan di Cina, dan anak perusahaannya Web
Christmas Inc.-satu perusahaan riset yang
Connection juga mengurangi 42 karyawannya.
berbasis di Illinois, AS, menyatakan kasus PHK
Angela Chang, direktur pemasaran Taiwan.com,
terbesar terjadi pada November 2000 yang
mengatakan bagi dotcom pengurangan ukuran
mencapai 8.789 orang karyawan.
perusahaan (downsizing) merupakan langkah
"Pengurangan tenaga kerja selama November
penting untuk bertahan hidup. Di Taiwan,
meningkat 55% dari bulan sebelumnya yang
diperkirakan lebih 60 perusahaan biro perjalanan
sebesar 5.677 orang," bunyi laporan yang
yang berhubungan dengan Internet akan
dikeluarkan 27 November tersebut.
berkonsolidasi menjadi tiga atau empat
Menurut laporan Challenger, Gray et Chrismas
perusahaan dalam beberapa bulan ke depan.
Inc. total PHK di perusahaan dotcom sejak
Angela Huang, media liaison officer pada pAsia -
Desember 1999 hingga November telah mencapai
yang mengurangi 25 karyawannya bulan lalu,
31.056 tenaga kerja.
mengatakan pengurangan karyawan merupakan
Laporan itu menyebutkan pemangkasan
bagian upaya perusahaan mengejar target untuk
pekerjaan selama dua belas bulan terakhir terjadi
mencapai titik impas (break even point) tahun
pada 383 perusahaan. Challenger menyatakan
depan.
perusahaan yang bergerak di sektor layanan -
John Chiang, analis dari Grand Cathay Securities,
khususnya jasa konsulting, finansial dan
mengatakan para pekerja muda di dotcom
informasi, merupakan perusahaan yang
umumnya memiliki harapan mendapatkan bagian
melakukan pemotongan terbesar sejak
besar dari opsi saham ketika perusahaan mereka
Desember.
go public. (02)
Kasus PHK pada sektor layanan tersebut
menyerap sekitar 40% dari keseluruhan PHK
bisnis dotcom. Sedangkan sektor ritel menduduki Sumber : Bisnis Indonesia
peringkat kedua dengan 7.869 pengurangan
tenaga kerja.
PHK di Taiwan
Sementara sejumlah perusahaan dotcom di
Taiwan juga melakukan pengurangan karyawan
sebagai bagian dari upaya konsolidasi bisnis.
Kalangan pengamat menyatakan pemotongan ini
terjadi karena ekspansi bisnis besar-besaran yang
dilakukan kalangan dotcom tidak menghasilkan
keuntungan seperti diduga sebelumnya.
"Operasional dotcom merupakan pekerjaan
membakar uang cash," ujar seorang peneliti pada
Kasus PHK di PT. Unitex laporan dari pengawas yang turun ke lokasi JICT.
Posted on October 14, 2010. Filed under: Education Kami masih menunggu temuan dari tim pemeriksa
| untuk dianalisa. Apabila ada penemuan yang tidak
Penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan, maka
(PHK) terhadap 24 karyawan PT Unitex Indo System, Kemnakertrans akan mengeluarkan nota
Bekasi, merupakan kewenangan Pemerintah pemeriksaan sebagai acuan hukum bagi langkah
Kabupaten Bekasi, sehingga Kementerian Tenaga pengawasan selanjutnya, katanya.
Kerja dan Transmigrasi tidak bisa ikut campur terlalu Sementara itu John Silaban, koordinator pekerja JICT
jauh atau mengambil keputusan, karena sifatnya yang tergabung dalam Komite Perjuangan Buruh
hanya koordinatif. Jabodetabek (KPBJ) mengatakan bahwa pihaknya
Penjelasan itu dikemukakan staf Direktorat berharap dapat bertemu dengan Menakertrans
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Muhaimin
(PPHI) Kemenakertrans RI, Jafar Sodikin, ketika Iskandar.
menerima perwakilan tiga pengurus Serikat Pekerja Sebagai Menakertrans, Pak Muhaimin Iskandar
(SP) PT Unitex Indo System, PT Kereta Api Indonesia sebenarnya bisa mengambil keputusan untuk
Divisi Jabodetabek dan pekerja Jakarta International penyelesaian kasus kami, katanya dan
Container Terminal (JICT) Tanjung Priok yang menambahkan bahwa pihaknya akan tetap
berunjukrasa di Kantor Kemenakertrans RI, Jakarta, menginap di Kantor Kemenakertrans hingga ada
Selasa (30/3). keputusan penyelesaian kasusnya.
Ratusan pekerja dari tiga serikat pekerja itu sejak
Senin (29/3) berunjukrasa dan menginap di Kantor Sumber : Kementrian Komunikasi dan Informatika
Kemnakertrans RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, RI (depkominfo.go.id)
setelah Kemnakertans tidak bisa memberikan
keputusan.
Menurut Jaafar, Direktorat PPHI Ditjen PHI Jamsos
Kemnakertrans RI pada intinya merespon dan
mengambil sikap positif atas penyampaian aspirasi
para pekerja, namun tetap ada prosedur dan
mekanisme yang harus diperhatikan sesuai
mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Saat memberikan penjelasan, Jaafar antara lain
didampingi Kepala Pusat Humas Kemnakertrans RI
Budi Hartawan, staf dari Ditjen Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnakertrans, dan
aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan.
Penyelesaian kasus PHK karyawan Unitex
sebenarnya sudah diproses dan sedang dalam
penanganan Disnaker Pemkab Bekasi. Apabila salah
satu pihak atau dua pihak tidak setuju, maka
mekanismenya kemudian dapat menempuh langkah
yang sesuai dengan UU No 2/2004, katanya.
Dikemukakan bahwa Kantor Kemnakertrans Ri dan
Disnaker Kabupaten Bekasi bersama-sama
menjalankan fungsi koordinasi atas penyelesaian
permasalah tersebut, dan diharapkan, dalam
pertemuan pada 1 April 2010, para pihak dapat
bertemu dan berdialog untuk menyelesaikan
permasalahan di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi.
Persoalan ini terkait dua hal, yaitu berkaitan dengan
mogok kerja pekerja sesuai pengaduan perusahaan
dan berkaitan dengan PHK, kata Jafar. Sedangkan
kasus PHK terhadap pekerja Jakarta International
Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, menurut
pengawas dari Kantor Kemnakertrans RI, Cacuk,
mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu
Kasus PHK Pekerja Sogo, PT Panen Dituding Pakai
Data Palsu
Frida Juli Windiarti - detikNews
Jakarta - PT Panen Lestari Internusa dituding
menggunakan data palsu mengenai 214 pekerja di
Sogo Plaza Indonesia yang telah disalurkan ke
perusahaan lain. Menurut Andika selaku wakil ketua
Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Hotel,
Restoran, Plaza, Apartemen, Katering, Retail, dan
Pariwisata, hanya sekitar 50 pekerja yang
dipindahkan. "Kami sudah 2 kali meminta data
tersebut dari pengusaha, tapi tidak diberikan," kata
Andika usai persidangan di Pengadilan Hubungan
Industrial, Jl MT Haryono, Jakarta, Kamis
(21/6/2007). Sidang kasus PHK pekerja di Sogo Plaza
Indonesia ini berlangsung dengan agenda
mendegarkan keterangan saksi Palris Jaya selaku
ketua umum FSPM. Dituturkan Andika, ada 3 opsi
yang diberikan pengusaha, yaitu PHK dengan
pesangon, dipekerjakan kembali di Mitra Adi Perkasa
(MAP), dan sekuriti yang di-PHK dijamin mendapat
pekerjaan di tempat lain. "Tawaran itu hanya
formalitas. Inti dari tawaran ya PHK. Bukan tawaran
bekerja namanya kalau bekerja di luar Sogo. Kalau
dimutasi ke MAP haknya berubah. Tiga opsi itu tipu
muslihat," ujarnya. Ditegaskan dia, pekerja bukan
mempermasalahkan pesangon. Masalah pertama,
dasar PHK itu tidak jelas. Kedua, perhitungan
gugatan kompensasi menyalahi fakta yang ada. "Dari
53 karyawan, kini tinggal 45 yang masih
memperjuangkan haknya. Delapan orang lainnya
sudah mundur dan menerima pesangon," urainya.
Bantah Sementara Andi Anawawi selaku pengacara
PT Panen Lestari Internusa usai sidang membantah
penggunaan data palsu. Dijelaskan dia, dari 316
pekerja yang di-PHK, ada 214 pekerja yang
disalurkan ke perusahaan lain. Sedangkan 79 pekerja
lainnya mengundurkan diri. Alasannya tempat
domisili yang jauh dari tempat tugas. Sementara 53
orang menolak 3 opsi yang diberikan. "Karyawan
hanya ingin memilih pekerjaan yang sesuai dengan
keinginan mereka. Dia ingin di-PHK tapi memilih
pekerjaan yang dia suka," ujar Andi. (sss/ana)
Kasus PHK Karyawan Angkasa Pura I Akan serentak di beberapa bandara semata-mata
Dihentikan dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak para
E Mei Amelia R - detikNews pekerja akibat inkonsistensi pihak manajemen,"
ujarnya.
Itje menilai, tindakan memutasi Arif Islam juga
merupakan tindakan balasan dari pihak manajemen.
"Tujuan utama dari hukuman mutasi yang diberikan
kepada Arif adalah agar Arif tidak dapat lagi
menjalankan kegiatannya selaku pengurus SP AP I,"
bebernya.
7 - 9 Mei 2008 silam, ribuan karyawan AP I
melakukan mogok kerja terkait Perjanjian Kerja
foto: ilustrasi bandara Bersama (PKB) anatara SP I dengan pihak
manajemen AP I. Namun, setelah melakukan aksi
Jakarta - Masih ingatkah Anda dengan kasus tersebut, puluhan karyawan yang tergabung dalam
Angkasa Pura I ? Kasus ini mengenai pemecatan SP AP I, di-PHK.
sejumlah karyawan Angkasa Pura karena
berunjukrasa dan kemudian dilaporkan Ke Polda Itje kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan
Metro bukti. oleh pihak manajemen AP I dalam hal ini, Bambang
Darwoto selaku Dirut AP I ke Polda Metro Jaya, 14
"Kasusnya ini sudah dari tahun 2008, kita lihat malah Mei 2008 lalu. Namun, hingga kini, kasusnya masih
ada upaya meng-SP3 (Surat Perintah Penghentian terkatung-katung.
Penyidikan) kasus," kata Ketua Umum Serikat
Pekerja AP I, Itje Julinar kepada wartawan di (mei/ndr)
Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta
Selatan, Kamis (18/6/2009).
Hal itu terlihat dari Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang
diterima Serikat Pekerja AP I pada 15 April 2009.
Dalam SP2HP tersebut penyidik menyampaikan
bahwa pihaknya telah memanggil saksi ahli dari
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans).
"Disitu disebutkan bahwa Dirut AP I, Bambang
Darwoto hanya mengambil kebijakan dengan
menskorsing para karyawan yang mogok selama 3
bulan yang tidak berakibat pada hubungan status
kerja atau tindakan PHK," kata Itje.
Terkait status Arif Islam, Pegawai Negeri SIpil (PNS)
yang diperbantukan di PT AP I dan yang ditugaskan
di Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan
Tengah, saksi ahli menyebutkan bahwa Arif tidak
diberhentikan melainkan dikembalikan ke
instansinya di Departemen Perhubungan (Dephub).
Serikat Pekerja (SP) AP I menyatakan keberatannya
dengan SP2HP yang dilayangkan penyidik terhadap
mereka. Menurut Itje, tindakan manajemen AP I itu
adalah tindakan yang tidak fair.
"Mogok kerja oleh SP AP I yang dilakukan secara
2.100 Buruh Di-PHK Mendadak, Ratusan Polisi
Dikerahkan
Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Gerimis siang hari di Jakarta menjadi saksi
PHK mendadak 2.100 buruh PT The Master Steel dan
PT Pangeran Karang Murni (PKM) yang berlokasi di Jl
Pegangsaan II Pulogadung, Jakarta Utara. Ribuan
buruh produsen baja beton ini diberhentikan tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Surat pemberitahuan
PHK bernomor 039/DIR/MS-PKM/VI/2007
ditandatangani langsung oleh Direktur Utama
Istanto Burhan diterima buruh pagi hari ini. Ribuan
buruh pun tertahan di luar pagar pabrik. Mereka tak
berbuat banyak mendapat PHK sepihak itu. Buruh
hanya duduk-duduk ditemani rintik hujan. "Kami
tidak terima. Ini benar benar mendadak. Katanya
pabrik pailit, itu nggak mungkin. Selama ini proses
produksi berjalan normal. Anak perusahaan juga
beroperasi normal," kata Cahyo, Ketua Serikat
Pekerja PT PKM, Selasa (5/6/2007). Atas PHK
mendadak ini, ratusan polisi terlihat berjaga-jaga
mengamankan lokasi kedua perusahaan yang dalam
satu area itu. Terbilang 400 polisi dari kesatuan
Brimob menenteng senjata laras panjang. Dari Polda
Metro Jaya sebanyak 250 personel diterjunkan,
Reskrim 50 polisi, dan selebihnya dari Provoost,
Gegana dan Kodim 0502 Jakarta Utara. Tampak pula
kawat berduri disiapkan di pintu masuk pabrik.
Pengamanan ini dinilai berlebihan oleh para buruh.
"Ini sudah termasuk tekanan psikis dan intimidasi
kepada buruh. Padahal kami tak melakukan apa-apa.
Mogok kerja pun tidak," ujar Cahyo. (Ari/nrl)
2.800 Karyawan Pabrik Kayu Lapis di-PHK
M Hanafi Holle - detikNews
Ambon - Buntut kesulitan bahan baku kayu lapis dan
kenaikan harga minyak, PT Jati Dharma Indah (JDI)
Waisarissa melakukan PHK terhadap 2.800
karyawannya. Kebijakan ini ditempuh selain
perusahaan mengaku sulit mendapatkan bahan
baku, juga diakibatkan kenaikan harga minyak. Hal
ini disampaikan Gubernur Maluku, Karel Alberth
Ralahalu kepada wartawan usai mengantar
kepulangan Presiden SBY, di Ball Room VIP Bandara
Internasional Pattimura, Ambon, Rabu (5/4/2006).
"Memang benar ada PHK karyawan sebanyak 2.800.
Saya dapat info bahwa perusahaan kolaps akibat
kesulitan bahan baku dan dampak kenaikan harga
BBM. Ini yang membuat kebijakan pihak perusahaan
mem-PHK karyawan sebanyak itu," ujar Karel.
Kepada pihak perusahaan, Karel menegaskan, jika
kebijakan PHK dilakukan, harus sesuai dengan aturan
maupun UU berlaku. "Hak-hak karyawan berupa
pesangon harus diberikan sesuai dengan aturan atau
UU yang ada, jangan asal beri," ingatnya. Karel
mengaku telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Maluku maupun Kabupaten Seram Bagian
Barat untuk segera melakukan langkah-langkah
antisipatif, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang
tidak diinginkan bersama. "Harus ada langkah cepat
dan antisipatif, sehingga tidak menimbulkan hal-hal
negatif maupun masalah bagi daerah," katanya.
Sementara itu, informasi yang didapat sejak siang
tadi, 2.800 karyawan yang di-PHK melakukan aksi
demonstrasi terhadap kebijakan perusahaan yang
bergerak di bidang pengolahan kayu lapis ini.
"Memang sejak siang tadi ada demo karyawan di PT
Jati Dharma Indah. Mereka protes karena di-PHK,"
ungkap Bupati Seram Bagian Barat, Izak Saimima.
Terkait hal itu, lanjut Saimima, dirinya telah
melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku.
"Saya sudah lakukan koordinasi dengan Gubernur
untuk diambil langkah-langkah antisipatif," ujarnya.
(atq/)
Tetap update informasi di manapun dengan
http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Danamon Diminta Tunda PHK
Nova Maulani - detikNews
Jakarta - Pemerintah meminta PT Bank Danamon
Tbk menunda keputusan PHK sekitar 450
karyawannya mengingat situasi perekonomian yang
kurang kondusif sehingga akan memberatkan
karyawan. "Saya menghimbau dalam situasi begini,
mbok ya ditahan dulu kebijakan PHK ini," ujar
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman
Suparno seusai pertemuan dengan Direksi Bank
Danamon di Gedung Depnakertrans, Jl Gatot
Soebroto, Jakarta, Kamis (5/1/2006). Erman
memanggil manajemen untuk menjelaskan
mengenai perihal pemutusan hubungan kerja (PHK)
karyawan Bank Danamon itu. Himbauan ini
kemudian diterima oleh direksi dan mereka
menjelaskan bahwa dalam PHK ini terdapat sisi
recoverynya yaitu untuk merubah strategi bisnis.
Strategi bisnis yang akan dijalankan Bank Danamon
yaitu ke arah pelayanan mikro yang mencakup ke
arah simpan pinjam ke daerah. Yaitu dengan
membuka 50 unit baru di daerah. "Masalahnya
karyawan yang kebanyakan wanita tidak mau
dipindahkan dengan alasan jauh dari keluarga dan
lain-lain," tambahnya. Erman juga menanyakan
kepada direksi apakah PHK tersebut sudah
memenuhi ketentuan dalam undang-undang
mengingat dalam pembicaraan itu Erman
menemukan ada yang relatif tidak dijalankan dalam
ketentuan UU No 13 tentang Ketenagakerjaan, yakni
besaran pesangon yang senilai dua kali dari
ketentuan yang tercantum UU Ketenagakerjaan plus
6 bulan gaji. Erman juga mengaku dirinya
mendengar bahwa ada dua atau tiga bank swasta
lain yang juga akan melaksanakan kebijakan yang
sama. "Jadi kalau penyelesaian ini mulus maka akan
diikuti oleh bank-bank lain," tutur mantan Wakil
Ketua Komisi V DPR ini. (ddn/)
Lebih 3 Ribu Pekerja Cor Logam Klaten Menganggur
Muchus Budi R. - detikNews
Klaten - Lebih dari tiga ribu pekerja di sentra industri
cor logam di Ceper, Batur, Klaten, terpaksa
menganggur. Hal ini diakibatkan kenaikan BBM dan
penerapan tarif Daya Max Plus oleh PLN yang
membuat 75 persen usaha milik perajin kolaps. Hal
ini diperparah dengan turunnya pesanan yang
masuk setiap harinya. "Dari 325 anggota koperasi,
hanya sekitar 25 persen saja yang masih bertahan
produksi. Sisanya memilih menunggu kondisi
membaik. Jika memaksa beroperasi justru merugi.
Pesanan yang masuk juga terus berkurang sehingga
tidak bisa semua anggota mendapat jatah produksi,"
ujar Afan Susanto, Manajer Koperasi 'BaturJaya'
Ceper, Selasa (6/11/2005). Terpuruknya sentra
industri cor logam Batur ini mulai dirasakan akibat
sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak
menguntungkan industri kecil. Apalagi setelah
kenaikan harga BBM terakhir yang angkanya sangat
tinggi, ditambah penerapan tarif Daya Max Plus oleh
PLN. Kondisi itu diperparah lagi dengan tarif baru
UMK yang akan segera diberlakukan. Belum lagi
faktor sepinya pesanan. Saat ini pesanan rutin tiap
bulan yang masuk ke koperasi 'Batur Jaya' hanya dari
PT KAI berupa 12.000 buah blok rem. Akibatnya
tidak bisa memberi garapan kepada semua perajin.
Untuk kompensasinya, pengrajin yang tidak
kebagian pekerjaan akan mendapatkan fee
sekadarnya dari yang mendapat garapan. "Saat ini
Lebih dari 3.000 pekerja terpaksa menganggur.
Tenaga kerja yang terserap hanya 50 persen dari
jumlah awal 6.000 orang. Itu pun dengan
penghasilan yang tidak seberapa karena hanya 25
persen yang mampu beroperasi. Tapi bagaimanapun
terpaksa harus dijalani," kata Afan. Untuk itu,
lanjutnya, pemerintah harus campur tangan dengan
kebijakan-kebijakan yang bisa membantu kalangan
pengrajin. Kondisi yang terpenting saat ini adalah
mendapat pesanan dan bisa menutup biaya
operasional meskipun dengan margin keuntungan
yang sangat terbatas. "Harus ada stimulus dan
keringanan bagi pengrajin," tegas Afan. Diversifikasi
Sejumlah perajin cor logam Batur saat ini mencoba
bertahan dengan diversifikasi usaha. Mereka tidak
menolak pesanan dalam bentuk apa pun. Bahkan
tidak jarang mereka mencari order dengan model
jemput bola. "Pesanan apa pun kami terima saat ini.
Pesanan kursi hias hingga tiang lampu kita kerjakan.
Padahal biasanya garapan utama kami adalah
onderdil mesin, pompa air dan sambungan pipa milik
PDAM. Hasilnya lumayan karena tiap bulan dapat
pekerjaan, meskipun tidak seberapa yang penting
bisa bertahan," ujar Sumanto, salah seorang
pengrajin cor logam di Batur. (atq/)
Perusahaan Tekstil di Surakarta PHK Hampir 3.000 hanya mau untungnya. Kepada detikcom, Toha
Buruh mengatakan selain perusahaan TPT, keluhan juga
Muchus Budi R. - detikNews datang dari industri plastik dan kerajinan rotan.
Solo - Gara-gara kenaikan bahan bakar minyak Industri plastik mengeluhkan kenaikan harga BBM
(BBM) dua kali sepanjang tahun 2005 dan dan mahalnya bahan baku impor karena kejatuhan
membanjirnya produk pakaian selundupan, harga rupiah. Kerajinan rotan mengeluhkan
membuat perusahaan-perusahaan tekstil gulung kelangkaan bahan baku akibat peraturan terbaru
tikar. Sedikitnya 3.000 karyawan buruh pabrik tesktil Mendag mengijinkan ekspor rotan mentah. "Tadi
di Surakarta di PHK sepanjang tahun 2005 ini. pagi saya bertemu sejumlah pengusaha, saya
Surakarta memang dikenal sebagai pusat sampaikan berbagai pertimbangan kondisi. Salah
perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Dari satunya saya tekankan perusahaan jangan hanya
puluhan perusahaan, sampai saat ini yang mau untungnya. Kalau misalnya selama dua tiga
bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia bulan ada trend menurun jangan dijadikan alasan
(Apindo) ada 65 pengusaha. Itu belum terhitung PHK. Kalau pas bulan sepi pesanan yang dikerjakan
ratusan usaha konveksi atau industri rumah tangga. seluruh karyawan, sebab pada bulan-bulan
Perusahaan TPT di Surakarta sebagian besar berada tertentu ada masa ramai lagi," kata dia. Toha
di Sukoharjo, disusul Karanganyar lalu Sragen dan berharap Pemerintah Pusat menindak tegas
Boyolali. Sekretaris Apindo Surakarta Pang Supardi penyelundup tekstil dengan sanksi berat karena
kepada detikcom, Kamis (27/10/2005), mengatakan mematikan produk dalam negri. Selain itu juga
semenjak terjadi kenaikan BBM tahap pertama harus ditempuh kebijakan khusus untuk
tahun 2005 pada bulan Maret, banyak perusahaan mengantisipasi kerawanan. "Sedangkan untuk
TPT sudah merasakan kesulitan menyeimbangkan ekspor rotan mentah, saya pikir perlu dikaji
biaya operasional dengan pendapatan yang masuk. kembali jika ternyata peraturan itu melumpuhkan
Apalagi setelah disusul dengan kenaikan harga usaha dalam negri," lanjutnya. (jon/)
BBM tahap kedua awal Oktober lalu. "Sepanjang
2005 ini hampir 3.000 karyawan di beberapa
perusahaan terpaksa diberhentikan. PT Danliris di
Sukoharjo mem-PHK hampir 2.000 karyawannya,
lalu PT Tyfountex di Sukoharjo mem-PHK 500
karyawan, serta PT AD-Tex Boyolali 15 karyawan.
Saya tidak bisa menghitung PHK yang dilakukan
perusahaan kecil-kecil di luar Apindo yang kolaps
karena kondisi ini," paparnya. Dengan harga BBM
sangat tinggi, lanjut Supardi, secara langsung
mempengaruhi biaya energi yang harus ditanggung
perusahaan. Menurutnya, pada waktu beban
puncak biaya yang harus dikeluarkan mencapai
empat kali lipat dari sebelumnya. Faktor lain
menjadi faktor krisis adalah perusahaan tidak
dapat menjual produk karena kalah bersaing
dengan produk selundupan. "Sebagian besar
perusahaan terpaksa menyimpan produknya ke
gudang, sementara para karyawan menolak
dirumahkan meskipun hanya sementara waktu. Ini
beban sangat berat bagi pengusaha. Jika
Pemerintah tidak menempuh kebijakan-kebijakan
khusus serta tidak tegas memberantas barang
selundupan, kami khawatir akhir 2005 banyak
perusahaan TPT bertumbangan," kata dia. Jangan
Hanya Mau Untungnya Menanggapi keluhan
tersebut, Wakil Bupati Sukoharjo M Toha meminta
kepada seluruh pengusaha agar memperlakukan
PHK sebagai pilhan terpahit dan langkah terakhir.
Dia juga meminta agar perusahaan
mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan ekses
sosial akibat PHK dengan mengubah orientasi
Minta Pesangon, Buruh PT KTC Makassar Demo Lagi
Gunawan Mashar - detikNews
Makassar - Karena pesangon tak kunjung
dibayarkan, para buruh PT Kantingen Timber
Celebes (KTC) berang. Padahal DPRD Sulsel telah
turut mendesak pabrik tripleks ini untuk membayar
pesangon para buruh yang telah di-PHK. Sebagai
bentuk protes, sekitar 500 buruh yang telah di-PHK
sejak Oktober lalu mendatangi kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Makassar, Jl Andi Pettarani, Makassar,
Kamis (13/1/2006). Para buruh yang sebagian besar
perempuan ini memadati Disnaker sejak pukul 09.00
Wita. Mereka mendesak Disnaker turut menekan PT
KTC untuk membayarkan pesangon yang belum
mereka teriam sepenuhnya. "DPRD Sulsel sudah
mendukung. Tapi kenapa pihak KTC belum juga
membayarkan pesangon kawan-kawan kami," ujar
Badriyah, kordinator aksi, ketika melakukan orasi.
Setelah berorasi di Disnaker Makassar, ratusan
buruh ini pun berkonvoi, dengan mengendarai dua
buah truk dan ratusan sepeda motor, menuju kantor
Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan,
Makassar. Di tempat itu, para buruh kembali
menggelar orasi. Sekadar diketahui, pada bulan
Oktober lalu, sebanyak 974 buruh PT KTC
dirumahkan. Alasan perusahaan, perampingan
karyawan. Sebelumnya, PT KTC mempekerjakan
sekitar 1.200 buruh. Pihak KTC hanya membayarkan
separuh sepangon dari yang dijanjikan. Padahal,
dalam perjanjian kerja, disebutkan bahwa pesangon
yang akan diberikan adalah 200 persen dari gaji.
Para buruh ini sudah seringkali menggelar demonya.
Pada 3 Januari lalu, pihak DPRD Sulsel
mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru,
KTC dan para buruh. Dari pertemuan itu, DPRD
Sulsel pun memutuskan agar pihak KTC
membayarkan uang pesangon 200 persen kepada
buruh yang di PHK. Namun, hingga kini pihak KTC tak
memenuhi. (nrl/)