dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
P b D
Pembangunan Daerah h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Manajemen Stratejik
• Reformasi Perencanaan
– Penyusunan Renstra K/L
– Penyusunan RPJMD
– Penyusunan Renstra SKPD
• Reformasi Penganggaran
• Reformasi Birokrasi
• Reformasi Procurement
• Monitoring dan Evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Efektif, Efisien
APLICABLE Untuk melaksanakan
g
tugas sehari-hari
Untuk Alumni PIM 2
(Eselon II)
Up to date
Up-to-date
dadang-solihin.blogspot.com 6
itu
Apa it MS?
Proses P.O.A.C untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efesien.
Pola tindakan dan l k i b daya
P l ti d k d alokasi sumber d
yang dirancang untuk mencapai tujuan.
Optimalisasi seluruh sumberdaya yang
dimiliki t k i tujuan melalui
di iliki untuk mencapai t j l l i
proses POAC
dadang-solihin.blogspot.com 7
P.O.A.C
• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)
Planning/ Reformasi P
• R f ttg Keuangan
i Penganggaran (UU 17/2003 tt K
Budgetting Negara)
• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Perpres 81 Tahun 2010)
• Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014
2010-2014
Organizing (Permenpan 20 Tahun 2010)
• Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun
2011)
( p g
• Reformasi Procurement (Perpres 54/2010 ttg
Actuating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata Cara
Controlling Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan)
dadang-solihin.blogspot.com 8
Log-
Log-Frame
g
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT
Pengadaan Tujuan JM Tujuan JM
M5 Negara/
Barjas Organisasi
Daerah
D h
Visi/Misi Visi/Misi
Renstra RPJMN/
K/L- SKPD RPJMD
• Perpres 54/2010 • Permen PPN 5/2009 • UU 25/2004
• Permendagri 54/2010 • Permendagri 54/2010
dadang-solihin.blogspot.com 9
1/2
1/2
Tahapan MS
Tahap 1 :
• Formulasi strategi: penyusunan visi, misi, profil organisasi
dan tujuan/sasaran jangka panjang;
• Analisa lingkungan eksternal dan internal, serta lingkungan
persaingan untuk menetapkan strategi utama dan kebijakan
(tingkat korporasi, bisnis dan fungsi);
Tahap 2 :
• Implementasi strategi (program, anggaran dan prosedur)
memuat penyesuaian struktur organisasi, kepemimpinan
dan budaya organisasi;
Tahap 3 :
• Evaluasi strategi (proses evaluasi implementasi strategi dan
pengukuran kinerja organisasi).
dadang-solihin.blogspot.com 10
2/2
Tahapan MS
visi & misi
perumusan
strategi trendwatching
SWOT, envisioning
perencanaan
strategi
penganggaran
program
p y
penyusunan evaluasi
program kegiatan
k i t
pelaksanaan pemantauan
kegiatan kegiatan
dadang-solihin.blogspot.com 11
Tools MS
• Systems Thinking
Sebuah disiplin yang melihat struktur yang mendasar dan
menyeluruh dari situasi yang sangat kompleks.
• Scenario Planning
Perencanaan berdasarkan berbagai proyeksi tentang masa-depan
yang potensial, yang merupakan kombinasi tentang prakiraan apa
yang mungkin terjadi dengan asumsi-asumsi mengenai apa yang
akan terjadi di masa depan.
• Balance Scorecard
Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja
suatu organisasi atau skor individu. Balanced dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu diukur secara berimbang dari
j j g g
dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang,
internal dan eksternal.
dadang-solihin.blogspot.com 12
dadang-solihin.blogspot.com 13
Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
panjang,
jangka panjang jangka
menengah, dan tahunan
g
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah
dadang-solihin.blogspot.com 14
j
Tujuan SPPN
1. Mendukung k di
1 M d k i t l k b
koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 15
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
itu
untuk itu.
Partisipatif:
stakeholders,
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional ( 13 Ayat 1)
(Ps. y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. y )
( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) J k M
Jangka Menengah D
h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL)
( j ) (Ps 21 Ayat 1)
(Ps. (
(Renja SKPD)
j ) Ps
( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 17
dadang-solihin.blogspot.com 18
Renstra-
Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Fungsi/Manfaat Renstra
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 20
Muatan Renstra-
M atan Renstra-KL
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
R t t li tid k t l i
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan
dadang-solihin.blogspot.com 21
S bstansi Renstra-
Substansi Renstra-KL
Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
misi tujuan strategi
kebijakan, program, dan
kegiatan p
g g
pembangunan
Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
Informasi tentang
g
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif
dadang-solihin.blogspot.com 22
Renstra-
Alur Penyusunan Renstra-KL
Proses
P P
Proses Penetapan
P t
Teknokratik Politik Renstra-KL
Menggunakan metode Proses penyusunan Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah di ik d
disesuaikan dengan Pi i
Pimpinan K/L
Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
Mengacu pada
g
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025
2005 2025
dadang-solihin.blogspot.com 23
Renstra-
Alur Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 24
Renstra-
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
g p g
Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Ti
L b i
Tinggi
Negara ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 25
Renstra-
Renstra-KL bagi Kementerian
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 26
Renstra-
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
g g
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
g
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 27
Renstra-
Renstra-KL bagi LPND
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 28
Renstra-
Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2
1 2 Potensi dan Permasalahan mencakup ya g d a u a langsung o e K/L
e ca up yang dilakukan a gsu g oleh /
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
j
2.3 Tujuan Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program
dadang-solihin.blogspot.com 29
Renstra-
Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/4
1/4
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan
i d ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan
p dalam pemenuhan
p perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Renstra-
Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/4
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
1. Tujuan:
Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah;h
Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;
Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
Dapat mengarahkan p
p g g g j
perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan,
serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
2. Sasaran:
Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
Dilengkapi dengan target kinerja.
Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).
dadang-solihin.blogspot.com 31
Renstra-
Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/4
(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden
d k d l k i i i P id
(sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.
Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang
Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).
2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
2 A h K bij k d S i
Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah
serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis.
Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam
RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.
Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III
tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).
dadang-solihin.blogspot.com 32
Tahap Penyusunan Renstra-KL 4/4
Renstra-
(6) (7) Penyusunan Target dan
P P d K i t
Penyusunan Program dan Kegiatan P d (b b i
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)
1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L 2010 2014.
baru untuk periode 2010-2014
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5 Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
5.
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 33
Program K/L
Program Teknis Program Generik
Merupakan program yang Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat
k l k / k yang bersifat pelayanan internal untuk
b if l i l k
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A Nomenklatur program dibuat unik untuk
Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing-
f nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
Harus dapat dievaluasi pencapaian Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 34
Kegiatan K/L
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai
personil,
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
gj
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan G
b K i t Generik ik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
sejenis.
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis
dadang-solihin.blogspot.com 35
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, institusi,
a Relevant indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
disepakati kuantitas,
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
kinerja
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.
dadang-solihin.blogspot.com 36
I dik t Kinerja Program (Outcome)
Indikator Ki j P (O t )
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
d i i i i dan tupoksinya;
dengan visi, misi d t k i
Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi misi dan sasaran strategis K/L); dan
(visi,
Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
I dik t Ki j K i t (O t t)
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan t
d k i
tupoksinya;
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
O t t kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
Output k i t h d t d k i t
program; dan
Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 38
Target Kinerja SMART
T t Ki j
1. Specific : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable : Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk
kuantitas,
kuantitas kualitas dan biaya;
3. Achievable : Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara
target output dalam rangka mencapai target
g p g p g
outcome yang ditetapkan; serta antara target
outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
5. Time Bond : Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 39
Penyusunan
Pen s nan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010
2011 2012 2013 2014
dadang-solihin.blogspot.com 40
Sumber dan Target Pendanaan
Berasal dari:
SUMBER Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
M l l i Mekanisme Public Private Partnership
Melalui M k i P bli P i t P t hi
TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN
dadang-solihin.blogspot.com 41
dadang-solihin.blogspot.com 42
1/2
itu
Apa it RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting p
p g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 43
2/2
itu
Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 44
S bstansi
Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 45
Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD R
Renstra SKPD
t tentang RPJMD
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 46
1 p p
Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. y
Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 P R
Penyusunan Rencana K j P
Kerja Penyiapan d k
i dokumen R t
Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9.
9 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 47
2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1.
1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
y p
2. Penyusunan profil daerah dan p p
prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
7.
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 48
3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5 Evaluasi R
E l i Renstra SKPD (R
t t Dinas) periode l l
(Renstra Di ) i d lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12
12. M b
Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 49
4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
y p
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
y g
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 50
5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
p p
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen R
7 D k t telah disyahkan
Renstra SKPD t l h di hk
dadang-solihin.blogspot.com 51
g y
Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 52
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2. K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
Kontrak litik diajukan J b kesenian b t f internasional, mematenkan
k i bertaraf i t i l t k
Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat-
g kawasan Jatinangor.
g
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
Membuka ruang publik untuk komunikasi 7
7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan
transparan. lingkungan
untuk menyelamatkan lingkungan.
Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 53
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P t b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
k i i i dan
guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
g g
genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
g j
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan
kesehatan.
masalah kesehatan miliar.
anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan
kesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
dadang-solihin.blogspot.com 54
Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
fungsi-
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 55
Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2 11
2.11 Perlindungan sosial visi
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 P i i dan
RTRW Provinsi d RTRW Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g perlu
g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 56
Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
t d l
memantau dan mengevaluasi i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 57
Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
Maksud dan Tujuan Urusan Wajib
Landasan Hukum Urusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Sumber Kekayaan Alam
Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan
Visi Program Kewilayahan
Mi i
Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan Pembangunan Daerah
j g
Strategi Pembangunan Daerah
Pendekatan
dadang-solihin.blogspot.com 58
1/3
E l i K lit
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan p
g p g (opportunities) dan mengatasi
peluang ( pp ) g
ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com 59
Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3
4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
4. tujuan, strategi, arah, .
pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
(threats)
ancaman (th t )
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
tujuan,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 60
Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
7. .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
l h t t i i
permasalahan strategis nasionall
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com 61
dadang-solihin.blogspot.com 62
1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
t k hk l kh dan b
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
p p p p p
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 63
2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
Ke l k diarahkan
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk d tk d k ti l bagi implementasinya,
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 64
Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k
Vi i misi, t j dan t t i dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
8/
Pasal 40 PP 8/2008
dadang-solihin.blogspot.com 65
Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1 5 Sistematika Penulisan
1.5
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 66
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 67
Step b St P R t
St by Step Penyusunan Renstra SKPD
3 5
1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan
Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
SKPD Renstra SKPD
P l k
Pelaksanaan
Penyusunan Penetapan
Musrenbangda
Rancangan Perda tentang
Jangka
Awal RPJMD RPJMD
Menengah
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 68
1 p p
Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
y
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
p
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
11 P t Ti P d P d P D k
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
g proses RPJMD
agar berkontribusi dalam p
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 69
2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1
5 tahunan
y p
2. Penyusunan profil daerah dan p p
prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7.
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 70
3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan p
y pelayanan SKPD & p
profil p y jangka g
prediksi j g menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 71
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
g
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
p g
5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
y p
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 72
6 p p
Tahap Penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi P d
P t R d j di Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 73
1/3
E l i K lit R t
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja p
j j pencapaian
p .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3 Ad k ji perspektif masa d
3. Ada kajian ktif depan SKPD
SKPD: .
mengantisipasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 74
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
4. .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki p y
p p y
pelayanan SKPD kepada masyarakat.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
p j yang , , .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
b l i
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 75
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3
7
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
SKPD.
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
keseluruhan.
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 76
dadang-solihin.blogspot.com 77
Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan mempertimbang-
RKP/D dengan mempertimbang
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 78
2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
R f i Si t P
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 79
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
1.
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
3.
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 80
g g g g ( )
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p y p
policy option))
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
t i bilit )
sustainability)
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 81
Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
t k b j di l bih transparan, d
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
dadang-solihin.blogspot.com 82
dadang-solihin.blogspot.com 83
Menjadi Pemerintahan
Kelas Dunia
dadang-solihin.blogspot.com 84
Misi RB
perundang-
Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-
1 d dalam rangka mewujudkan t t k l l
undangan d l k
pemerintahan yang baik.
j dk tata kelola
Melakukan penataan dan penguatan organisasi,
tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur,
2 pengawasan, akuntabilitas publik,
pengawasan akuntabilitas, kualitas pelayanan publik mind
set dan culture set.
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
3
4 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
dadang-solihin.blogspot.com 85
T j an
Tujuan RB
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
g
2. Meningkatkan mutu pperumusan dan p j
pelaksanaan kebijakan/
program
3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas
organisasi
4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan
k blik l h j b t i t h
kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan
5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy
6. Menjadikan birokrasi ti i tif ktif dan f ktif dalam
6 M j dik bi k i yang antisipatif, proaktif d efektif d l
menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis.
dadang-solihin.blogspot.com 86
Reformasi
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PEDOMAN TUJUAN NO.
PERMENPAN NO
1 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN Membantu K/L dalam menyusun Dokumen Usulan 7 Tahun 2011
USULAN REFORMASI BIROKRASI K/L Reformasi Birokrasi, dan membantu UPRBN dalam
mengelola usulan K/L
2 PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN Memberikan panduan bagi UPRBN dalam menilai 8 Tahun 2011
USULAN DAN ROAD MAP Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI K/L
3 PEDOMAN PENYUSUNAN Memberikan kesamaan pemahaman mengenai 9 Tahun 2011
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI roadmap reformasi birokrasi dan panduan teknis
K/L DAN PEMDA langkah-langkah penyusunan roadmap
4 PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK Membantu K/L dan Pemda dalam memahami , 10 Tahun 2011
WINS merencana-kan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan.
5 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan 11 Tahun 2011
MANAJEMEN PERUBAHAN kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.
6 PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA Memberikan acuan bagi K/L dan Pemda untuk 12 Tahun 2011
(BUSINESS PROCESS) membangun dan menata tatalaksana (business
process)
7 KRITERIA DAN UKURAN panduan
Memberikan pand an kepada K/L dan Pemda dalam Tahun
13 Tah n 2011
KEBERHASILAN REFORMASI menentukan, melaksanakan, memantau dan
BIROKRASI mengevaluasi pelaksanaan quick wins
8 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan panduan bagi UPRBN dalam pelaksanaan 14 Tahun 2011
MANAJEMEN PENGETAHUAN forum k
f l d td b t d
knowledge management dan membantu K/L dan
(KNOWLEDGE MANAGEMENT) Pemda dalam memahami manajemen pengetahuan
(knowledge management)
9 MEKANISME PERSETUJUAN Memberikan panduan mekanisme dan koordinasi 15 Tahun 2011
PELAKSANAAN REFORMASI t j l k f i bi k i d
persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
BIROKRASI DAN TUNJANGAN tunjangan kinerja
KINERJA BAGI 87
KEMENTERIAN/LEMBAGA dadang-solihin.blogspot.com
Area RB
No
N A
Area Hasil Diharapkan
H il yang Dih k
1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3 tertib
Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8 Mind set dan Culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
set Aparatur
dadang-solihin.blogspot.com 88
g
Program RB
No Program Target
1 Manajemen • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan
Perubahan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;
• Terjadinya p
j pola p
y perubahan p y j
pikir dan budaya kerja K/L dan
Pemda;
• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
perubahan.
timbulnya resistensi terhadap perubahan
2 Penataan • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
Peraturan- perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
perundangan • Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan K/L dan Pemda.
3 Penataan dan y p g g pokok dan fungsi internal
• Menurunnya tumpang tindih tugas p g
Penguatan K/L dan Pemda;
Organisasi • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi
dadang-solihin.blogspot.com 89
g
Program RB
No Program Target
4 Penataan • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
Tatalaksana penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di K/L danPemda;
• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .
5 Penataan Sistem g y profesionalisme SDM aparatur p
• Meningkatnya p p g
pada masing-
Manajemen SDM masing K/L dan Pemda;
Aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada
masing masing
masing-masing K/L dan Pemda.
6 Penguatan • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
Pengawasan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan
g y g
keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-
masing K/L dan Pemda.
dadang-solihin.blogspot.com 90
Program RB
No Program Target
7 Penguatan • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;
Akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
j
Kinerja
8 Peningkatan • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Kualitas (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau)
Pelayanan Publik pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi
pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-
masing K/L dan Pemda.
9 Monev y yang g
• Terlaksananya monev y g efektif untuk mendukung
tecapainya sasaran RB K/L.
10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi
dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja
pelaksanaan RB K/L/Pemda.
dadang-solihin.blogspot.com 91
itu Quick
Apa it Q ick Wins?
• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik
dengan cepat, dengan persyaratan:
1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di
dalam Grand Design RB
3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi
t k h ld t
stakeholder utama
4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan
sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu
maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan
masyarakat (stakeholders utama).
dadang-solihin.blogspot.com 92
dadang-solihin.blogspot.com 93
Pengadaan dalam Pelaksanaan APBN/APBD
dadang-solihin.blogspot.com 94
PERPRES NO 54 TAHUN 2010
TATA NILAI
(PRINSIP DAN
KEBUTUHAN KEGIATAN PROSEDUR)
BARANG DAN JASA PENGADAAN PARA PIHAK
PEMERINTAH
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
MELALUI
NEGERI
SWAKELOLA
USAHA KECIL
BAGAIMANA CARA PELELANGAN
DIPERLUKAN RENCANA UMUM INTERNATIONAL
PENGADAANNYA PENGADAAN
KEGIATAN PENGADAAN (HOW) PINJAMAN/ /
HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN
USAHA ASING
PERATURAN MELALUI
PENYEDIA KONSEP RAMAH
PERUNDANGAN LINGKUNGAN
YANG TERKAIT BARANG / JASA
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
dadang-solihin.blogspot.com 95
Dasar
Pelaporan dan Penyerahan Hukum
Barang dan Jasa
Prinsip dan
K bij k
Kebijakan Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak Etika
Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang
a uas e a a a da e bu t a ua as asca)
Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)
Green
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Procurement
Penjelasan Lelang
S b D
Sumber Dana Sistem
Pengumaman
PHLN Penyampaian Undangan/
Pascakualifikasi
e-Procurment
Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi
Evaluasi Dok Kualifikasi untuk menghasilkan shortlist
Swakelola Pengumuman dan pemasukan dok kualifikasi
Persiapan :
1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,
organisasi, KAK)
2. HPS,
2 Perencanaan Teknis (menyusun Spesifikasi teknis , HPS dan rancangan kontrak)
3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan,
penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, Penyusunan 96
Dok.Pengadaan)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh
Barang/Jasa
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau
melekat pada unit yang sudah ada.
dadang-solihin.blogspot.com 97
• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
BARANG diperdagangkan, dipakai,
diperdagangkan dipakai dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
PEKERJAAN • Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
KONSTRUKSI wujud fisik lainnya.
• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem
JASA LAINNYA kelola l h dk
tata k l l yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
ll d d h
menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
k
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan barang.
JASA • Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
KONSULTANSI (brainware).
mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
dadang-solihin.blogspot.com 98
Efisien
Akuntabel Efektif
Adil/Tidak
Transparan
Diskriminatif
Bersaing Terbuka
dadang-solihin.blogspot.com 99
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sebagian atau seluruhnya bersumber
K/L/D/I dari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Pengadaan Barang/Jasa untuk Sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
Investasi di lingkungan Bank Indonesia
Indonesia,
BHMN, BUMN/BUMD
– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri yang
diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam
Perpres. perbedaan,
Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres Apabila ada perbedaan pihak-
pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;
– Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan P id i i
P Presiden ini.
dadang-solihin.blogspot.com 100
dadang-solihin.blogspot.com 101
dadang-solihin.blogspot.com 102
Kedudukan Monev dalam
Perencanaan
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. dikehendaki.
1 Tujuan akhir yang dikehendaki
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah dihadapi.
4 Masalah masalah yang dihadapi
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7 O i i t badan l k
7. Orang, organisasi, atau b d pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 103
Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
Penelusuran pelaksanaan k i t d
– P l l k kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
p )
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.
dadang-solihin.blogspot.com 104
E al asi
Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
di k d berlangsung ataupun
direncanakan, sedang b l t
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)
dadang-solihin.blogspot.com 105
Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
untuk memilih dan menentukan:
p g
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
capaian capaian
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
untuk menilai:
t k il i
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. program.
3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
dadang-solihin.blogspot.com 106
Perl Mone
Mengapa Perlu Monev
• Review perkembangan/progress
p p
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
g penyebabnya
• Membantu mengidentifikasi masalah dan p y y
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
i
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif
dadang-solihin.blogspot.com 107
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
Pembelajaran
Apakah d lebih baik?
A k h ada cara yang l bih b ik?
dadang-solihin.blogspot.com 108
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu
pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu
sedang berjalan program
Fokus
F k Akuntabilitas i
• Ak t bilit penyampaian Akuntablitas b
• Ak t blit penggunaan sumber
input program daya
• Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang
• Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa
program yang akan datang
Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi
dengan rencana? • Keberhasilan
• Apakah terdapat • Efektifitas biaya
penyimpangan?
• Pembelajaran
• Apakah penyimpangan tersebut
dapat dibenarkan?
Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
Pelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program
g
pelaksanaan program
dadang-solihin.blogspot.com 109
Fokus Monev
Fok s Mone
• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari
apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan,
dengan memfokuskan pada:
– Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah
sesuai dengan output yang dihasilkan
– Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai
tujuan yang ditetapkan
– Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan
memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin
diselesaikan
dadang-solihin.blogspot.com 110
Tujuan Monitoring
T j M it i
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
l h k
memperoleh ukuran k j
kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
tujuan.
menyimpang dari tujuan
dadang-solihin.blogspot.com 111
T j an Evaluasi
Tujuan E al asi
• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala
daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan
diterapkan d h il yang di
dit k dan hasil i Tujuan i i menggabungkan
dicapai. T j ini b k
tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika
p penegakkan demokrasi.
politik dan p g
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber
daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda
dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan
t k l j t h ti t b h b h kebijakan.
untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah k bij k
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi
pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap
proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka
sendiri.
dadang-solihin.blogspot.com 112
1/2
1/2
Jenis Evaluasi
J i E l i
1. Evaluasi Formatif
y g pada kinerja y g lebih baik (
– Evaluasi yang fokus p j yang j ,
(kebijakan,
program atau kegiatan).
– Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan
kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan
hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian
lengkap.
dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap
2. Evaluasi Sumatif
(akibat).
– Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat)
– Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang
g
kegunaan sebuah p gprogram.
dadang-solihin.blogspot.com 113
2/2
E al asi
Jenis Evaluasi
3. Evaluasi Prospektif.
p p p p y
– Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:
• Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus
evaluasi?
• Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau
sumberdaya yang digunakan?
– Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil
monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untuk
kebijakan,
menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan program
atau kegiatan yang baru diusulkan.
dadang-solihin.blogspot.com 114
Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).
• Evaluasi biaya-manfaat:
g j y program relatif terhadap alternatif
Mengkaji biaya p g p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.
• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.
dadang-solihin.blogspot.com 115
Tipe Evaluator
1. Evaluator Internal
– Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya,
problem, keberhasilan dan sebagainya.
– M t d b k
Menyatu dengan obyek yang di l i
dievaluasi.
2. Evaluator Eksternal
– Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih
spesifik.
g p p
– Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan
keuangan.
3. Evaluator Partisipatif
– Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima
manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan
evaluasi.
– Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi
internal dan eksternal.
dadang-solihin.blogspot.com 116
a uas te a dan te a
Evaluasi Internal da External
Kelebihan Kekurangan
Evaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasi
Internal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi
p p
• Beberapa responden lebih mudah g p p g
mungkin dapat dipengaruhi
digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan
dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin
• Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki
eksternal kemampuan dalam bidang
evaluasi
Evaluasi • Evaluasi dapat lebih objektiff • Evaluasi eksternal dapat
Eksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar
keterampilan lebih dalam bidang g • Evaluator eksternal
evaluasi mungkin salah mengerti
• Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa
digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi
• Menggunakan evaluator eksternal
dapat memberikan kredibilitas lebih
terhadap hasil temuan
dadang-solihin.blogspot.com 117
1/2
1/2
Tahapan Evaluasi
1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi
p g g j yang
– Identifikasi program/kegiatan/objek y g akan dievaluasi
– Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi
y g j
– Tentukan fokus yang menjadi p y
perhatian s.d informasinya
2. Menyusun rencana evaluasi
p y
– Susun pertanyaan evaluasi
– Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan
– Tentukan kriteria evaluasi
– Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi
didapat
– Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 118
2/2
Tahapan Evaluasi
3. Pengumpulan data
– Identifikasi informasi
– Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi
– Pilot test untuk menguji instrumen
Susun k b li i t
– S b i b ik
kembali instrumen sebagai perbaikan
4. Analisis dan presentasi data
– Susun metode analisis dan presentasi data
– Buat kesimpulan analisis
– Buat laporan hasil evaluasi
– Presentasikan dan laporkan secara tertulis
5 Pengambilan keputusan
5.
– Tentukan pilihan rekomendasi
– Identifikasi area evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 119
Perbedaan Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan Metodologi
Goal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres
tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam
• Apakah tujuan tersebut mengukur indikator
sudah sesuai?
Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkait
makingg informasi efektif? dengan konteks p y , input,
g proyek, p ,
• Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil.
• Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus
tsb dimodifikasi? pengambilan keputusan
Goal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan
keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam
dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek.
yang diinginkan Nilai-nilai
• Nilai nilai apakah yang • Teknik kualitatif dan kuantitatif
maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai
kemungkinan hasil.
Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkan
judgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan
wawasan mendalam yang subjektif
dadang-solihin.blogspot.com 120
Kriteria Evaluasi
Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
dan kebijakan
Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
mencapai tujuan
Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
dalam hubungan dengan masukan.
Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan
oleh sebuah intervensi pembangunan, secara
tidak,
langsung maupun tidak disengaja maupun tidak
Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
gg
lagi.
dadang-solihin.blogspot.com 121
dadang-solihin.blogspot.com 122
Pengertian Indikator
Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
y g g
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
dadang-solihin.blogspot.com 123
Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
t t jik ditetapkan i i k l t
stratejik yang dit t k organisasi, kepuasan pelanggan serta
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
dan Johnson, 1995)
, )
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
dadang-solihin.blogspot.com 124
Pengertian Indikator Kinerja
P ti I dik t Ki j
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
KEGUNAAN
dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
p ( g g), p y ( p )
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 125
Fungsi
F ngsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how,
who, and when suatu kegiatan
dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang
dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran,
analisis, dan evaluasi kinerja
program pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 126
Kedudukan Indikator Kinerja
monitoring dan
Perencanaan Pelaksanaan
Evaluasi
Indikator
Kinerja
Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
dadang-solihin.blogspot.com 127
1/3
1/3
Kriteria P I dik t Ki j
K it i Penyusunan Indikator Kinerja
1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas
institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda
sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara
kuantitas, harga.
kuantitas kualitas atau harga
– Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit
– Contoh Indikator Kuantitas: jumlah penumpang internasional
yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
dadang-solihin.blogspot.com 128
2/3
Kriteria P I dik t Ki j
K it i Penyusunan Indikator Kinerja
– Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan
tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi
tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)
– Contoh Indikator Kualitas: Proporsi kedatangan penumpang
internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30
menit.
– Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan
untuk mencapai sasaran kinerja.
– Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per
penumpang.
4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya
i k t l /ki j
peningkatan pelayanan/kinerja
dadang-solihin.blogspot.com 129
3/3
Kriteria P I dik t Ki j
K it i Penyusunan Indikator Kinerja
5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti
perubahan tingkatan kinerja;
6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang
digunakan untuk menghasilkan indikator;
7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya
pengumpulan data.
dadang-solihin.blogspot.com 130
Logic Model Theory
g y
Hasil pembangunan yang
Apa yang ingin
DAMPAK diperoleh dari pencapaian
outcome diubah
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk Apa yang ingin
OUTCOME
unan
beneficieries tertentu sebagai dicapai
hasil dari output
etode Penyusu
Apa yang dihasilkan
Produk/barang/jasa akhir yang
OUTPUT (barang) atau
dihasilkan
P
dilayani (
dl )
(jasa)
Proses/kegiatan
Me
menggunakan input Apa yang
KEGIATAN menghasilkan output yang dikerjakan
diinginkan
Metode
Pelaksanaan
Sumberdaya yang memberikan Apa yang
INPUT kontribusi dalam digunakan dalam
menghasilkan output j
bekerja
dadang-solihin.blogspot.com
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 131
Indikator Ki j
I dik t Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
l k i b d dimiliki telah i dengan rencana
alokasi sumberdaya yang di iliki t l h sesuai d
stratejik yang ditetapkan
Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan
dadang-solihin.blogspot.com 132
Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dik i k d
k i bil l k k dikaitkan dengan sasaran k ikegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab
dadang-solihin.blogspot.com 133
Indikator Ki j
I dik t Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
t k i t t l h tercapai.
outcome kegiatan telah t i
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
pihak.
yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
y g p p g p
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
yang besar bagi masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 134
Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
y p g
– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
dadang-solihin.blogspot.com 135
Indikator Ki j
I dik t Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan.
• manfaat,
Seperti halnya indikator manfaat indikator dampak juga baru dapat
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
p
– % Kenaikan Pendapatan p p y
perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
g
– Penurunan Tingkat Kematian
dadang-solihin.blogspot.com 136
dadang-solihin.blogspot.com 137