Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CONTOH Tugas Makalah USHUL FIQIH

VIEWS: 4,732 PAGES: 16

									                                       BAB II
                               PEMBAHASAN



   A. Definisi Ijtihad
   Ijtihad (Arab: ‫ )اجتهاد‬adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya
bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk
memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan
syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang

Dalam al-quran disebutkan:




“..walladzi lam yajidu illa juhdahum..” (at-taubah:79)

artinya: “… Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk
disedekahkan) selain kesanggupan”(at-taubah:79)

        Kata al-jahd beserta serluruh turunan katanya menunjukkan pekerjaan yang
dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Pengertian
ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah,
dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak
mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.

Dan di sisi lain ada pengertian ijthad yang telah digunakan para sahabat Nabi. Mereka
memberikan batasan bahwa ijtihad adalah “penelitian dan pemikiran untuk
mendapatkan sesuatu yang terdekat pada Kitab-u „l-Lah dan Sunnah Rasul, baik yang
terdekat itu diperoleh dari nash -yang terkenal dengan qiyas (ma‟qul nash), atau yang
terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah syari‟ah- yang
terkenal dengan “mashlahat.”

Dalam kaitan pengertan ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli ushul flqh
(ushuliyyin) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan
rumusan definisi. Dalam tulisan ini hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad

     1
menurut rumusan ushuliyyin dari kelompok mayoritas. Menurut mereka, ijtihad
adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fxqih atau mujtahid untuk
memperoleh pengertian tingkat dhann terhadap sesuatu hukum syara‟ (hukum Islam).

Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fiqih/hukum Islam (faqih), bukan yang lain.

2. Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar‟i, yaitu hukum Islam yang
   berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan
   hukum i‟tiqadi atau hukum khuluqi,

3. Status hukum syar‟i yang dihasilkan oleh ijtihad adalah dhanni.

       Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad diatas maka dapat kita
tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum.
Dalam hubungan ini komentator Jam‟u „l-Jawami‟ (Jalaluddin al-Mahally) menegaskan,
“yang dimaksud ijtihad adalah bila dimutlakkan maka ijtihad itu bidang hukum
fiqih/hukum furu‟. (Jam‟u „l-Jawami‟, Juz II, hal. 379). Atas dasar itu ada kekeliruan
pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang
aqidah. Pendapat yang nyeleneh atau syadz ini dipelopori al-Jahidh, salah seorang
tokoh mu‟tazilah. Dia mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang aqidah.
Pendapat ini bukan saja menunjukkan inkonsistensi terhadap suatu disiplin ilmu
(ushul fiqh), tetapi juga akan membawa konsekuensi pembenaran terhadap aqidah non
Islam yang dlalal. Lantaran itulah Jumhur „ulama‟ telah bersepakat bahwa ijtihad hanya
berlaku di bidang hukum (hukum Islam) dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

B. Kedudukan Ijtihad
   Berbeda dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad terikat dengan ketentuan-
   ketentuan sebagi berikut :

a. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang
   mutlak absolut. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang
   relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif maka keputusan daripada
   suatu ijtihad pun adalah relatif.




     2
b. Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungkin berlaku bagi seseorang
    tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk satu masa / tempat tapi tidak
    berlaku pada masa / tempat yang lain.

c. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah mahdhah. Sebab urusan
   ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah.

d. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

e. Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motifasi, akibat,
   kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan
   jiwa daripada ajaran Islam.




C. Syarat Mujtahid yang Menggali Hukum ( Mustanbith )

 1. Menguasai Bahasa Arab

         Ulama Ushul fiqih telah bersepakat, bahwa mujtahid disyaratkan harus
    menguasai bahasa arab, karena Al-Quran diturunkan sebagai sumber syariat
    dalam bahasa arab. Demikian juga dengan Sunnah yang berfungsi sebagai penjelas
    dari Al-Quran, juga tersusun dengan bahasa Arab. Sehingga ia bisa membedakan
    antara ucapan yang sharih dan mujmal; hakekat dan majaz; yang umum yang
    khusus; muhkam dan mutasyabih; muthlaq dan muqayyad, nash serta mudah atau
    tidaknya dalam pemahaman. kriteria yang jadi persyaratan seperti itu tidak dapat
    dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya
    sudah sampai pada derajat ijtihad.
        Dan mencakup juga seorang mujtahid itu harus luas dan mendalam
    penguasaannya dalam ilmu bahasa sehingga sampai tingkat ijtihad, yang
    menyamai tingkat pemahaman orang Arab sendiri.
    Seorang mujtahid jangan sampai tidak mengetahui rahasia-rahasia bahasa Arab
    secara umum, karena hokum-hukum yang menjadi garapan penggaliannya itu
    tersimpan dalam sebuah kitab yang paling sempurna bahasanya dan paling tinggi
    balaghahnya (satranya). Karena itu orang yang akan menggali hokum harus
    menguasai rahasia balaghah yang tinggi .

    Imam Syatibi membuat klasifikasi orang yang menggali hokum sebagai berikut:

    3
    1. Seseorang yang dalam tingkat pemula disebut mubtadi‟ dalam bahasa Arab
       dan dalam bidang syariah
    2. Orang yang menengah atau mutawassith
    3. Orang yang sudah sampai tingkat puncak disebut Nihayah

    Pemahaman orang demikian bisa dijadikan hujjah, sebagaimana pemahaman para
    sahabat dan para ahli bahasa terhadap Al-Quran.

 2. Mengetahui Nasakh dan Mansukh dalam al-Quran

     Syarat ini telah ditentukan oleh Iman Syafi‟I dalam kitabnya ar-Risalah,
sebagaimana ia juga mensyaratkan kemampuan berbahasa Arab. Persyaratan ini
didasarkan kepada kedudukan dan nilai al-Quran sebagai pedoman dan sumber utama
syari‟at yang bersifat abadi sampai hari qiyamat. Bahwa seseorang mujtahid harus
mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membalas tentang hukum yang terdapat
dalam al-Qur‟an yang jumlahnya kira-kira ada 500 ayat. Demikian juga ia harus
mengerti ayat-ayat yang dinasakh hukumnya berdasarkan teori bahwa pada ayat-ayat
al-Qur‟an itu terdapat ayat-ayat menasakh dan yang dinasakh. Karena al-Quran
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu bagian
dengan bagian yang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asnawi ;

„‟ Sesungguhnya untuk mengetahui perbedaan antara ayat-ayat hukum dengan ayat
lainnya harus mengerti keseluhaannya. Menurut Imam Syafi‟I ,bahwa seorang
mujtahid itu disyaratkan hafal al-Quran di luar kepala secara keseluruhan dan
menguasai segala isi yang di kandungnya.

 3. Mengerti Sunnah (Hadits)

     Seorang Mujtahid harus mengerti betul tentang Sunnah, baik Qauliyah
(perkataan),Fi‟liyah(perbuatan),dan Taqririyah(ketetapan).minimal pada setiap pokok
masalah (bidang) menurut pendapat bahwa itu bisa dibagi pembidangannya.Seorang
mujtahid harus menguasai seluruh Sunnah yang mengandung hukum Taklifi, dengan
memahami isinya serta menangkap maksud hadist dan kondisi yang melatarbelakangi
datangnya suatu hadist.Mujtahid juga harus mengetahui Nasakh dan Mansukh dalam
Sunnah „am dan Khasnya, Muthlaq dan, Muqayyadahnya, takhsis dari yang
umum.Mujtahid tidak disyaratkan harus hafal hadist-hadist yang berhubungan dengan
hukum,tetapi cukuplah dengan mengetahui tempat dan cara mendapatkan dengan



    4
cepat dan tepat.Disamping itu ia harus mengerti tentang perawi dan riwayat hidupnya
walau secara umum.

 4. Mengerti letak ijma dan khilaf

    Syarat yang inipun telah disepakati para ulama. Letak ijma‟ yang tidak diragukan
 lagi terjadinya dan harus dimengerti oleh para mujtahid adalah masalah dasar
 (pokok) faraidh. Banyak khabar yang mutawatir yang menumjukan adanya ijma.
 Begitu juga tentang masalah waris, serta masalah-masalah wanita yang diharamkan
 serta telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist.

 Yang dimaksud dengan memelihara semua letak ijma itu bukanlah menjadikannya
 sebagai pegangan yang selalu dimenangkan dalam semua situasi, tapi untuk
 mengetahui seluruh masalah yang telah menjadi ijma‟ kalau memang ada‟ atau terjadi
 khilafiyah (tergolong ikhtilaf). Seorang mujtahid diharuskan mengetahui ikhtilaf
 (perbedaan pendapat) terjadi diantara para fuqaha.

 Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa manusia yang diangap paling mengerti ialah
 manusia yang paling mengetahui pendapat-pendapat antar manusia. Apabila terjadi
 suatu perbedaan terhadap masalah, maka akan dating cahaya kebenaran diantara
 pendapat-pendapat yang berbeda tersebut.

 Imam Syafii mengharuskan mujtahid mengetahui pendapat orang yang berbeda
 dengannya agar di satu pihak ia tidak lupa terhadap dirinya dipihak lain lebih kokoh
 dalm meyakini pendapatnya bila tidak ada pendapat lain yang menyanggahnya.

 Memperdalam dan mempelajari perbedaan pendapat diantara para fuqaha sampai
 tuntas, akhirnya mampu membuat dan meletakkan kaidah dasar dalam fiqih yang
 disebut ushul fiqih.

 5. Mengetahui Qiyas

      Imam Syafii mengatakan bahwa ijtihad itu sesungguhnya adalah mengetahui
    jalan-jalan qiyas. Oleh sebab itu, mujtahid harus mengetahui perihal qiyas dengan
    benar serta memungkinkan mujtahid itu memilih hokum asal yang lebih dekat
    dengan objek.

    Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mujtahid ada 3 :

    1. Mengetahui seluruh nash yang menjadi dasar hokum asal beserta illatnya
       untuk dapat menghubungkan dengan hokum furu (cabang)


    5
  2. Mengetahui aturan-aturan qiyas dan batas-batasnya, seperti tidpak boleh
     mengqiyaskan dengan sesuatu yang tidak bisa meluas hukumnya, serta sifat-
     sifat illat sebagai dasar qiyas dan factor yang menghubungkan dengan furu.

  3. Mengetahui metode yang dipakai oleh ulama salaf yang shaleh dalam
     mengetahui illat-illat hukum dan sifat-sifat yang dipandang sebagai prinsip
     penetapan dan penggalian hukum fiqih.

  Seorang mujtahid harus mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya yang mu‟tabar,
  karena hal ini menjadi kaidah ijtihad dan sebagai alat yang dapat mengantarnya
  sampai pada hukum-hukum yang rinci.

6. Mengetahui maksud-maksud hukum

  Telah kita ketahui bahwa hukum dalam syariat Islam itu dimaksudkan dengan
  tujuan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin).

  Dalam Islam haruslah mampu memelihara kemaslahatan umat manusia yang
  mencakup tiga tingkatan :

  a. Dharurriyat (pasti)

  b. Hajjiyat (kebutuhan)

  c. Tahsinat (pelengkap)

  Menurut Asy-Syatibi dasar ijtihad itu ada dua:

  1. Memahami tujuan syariah. Bahwa kemaslahatan dalam Islam merupakan
     hakikat yang inti, dengan kata lain dapat membuat tempat atau status
     “khalifah nabi” atau pengganti nabi untuk menyebarkan, memberi fatwa dan
     menetapkan hukum sesuai dengan petunjuk Allah.

  2. Kemampuan istinbath. Yaitu menguasai alat istinbath (mengetahui bahasa
     arab), hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sunnah, ijma, perbedaan
     pendapat dikalangan ahli fiqih,macam-macam qiyas.




  6
D. Mujtahid dalam Hukum Islam (Syara’)

       1.   Mujtahid Mustaqil
            Tingkatan    pertama     adalah      tingkatan     Mujtahid    Mustaqil
        (independen,mandiri). Ulama pada tingkatan inilah yang mempunyai otoritas
        mengkaji ketetapan hukum langsung dari al-Qur‟an dan sunnah , melakukan
        qiyas mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, menerapkan dalil
        istihsan dan berpendapat dengan dasar Saddun Dzara‟i.mereka merumuskan
        metodologi ijtihadnya sendiri dan menerapkannya pada masalah-masalah
        furu‟ (cabang). Meski madzhab mereka tidak terhimpun dalam ebuah
        karangan kitab, namun dicelah-celah kitab-kitab yang menguraikan perbedaan
        pendapat fuqaha sering ditemukan pendapat-pendapat mereka dinukil
        dengan riwayat yang tidak diragukan kebenarannya. Ibnu Abidin sependapat
        dengan ulama yang menggolongkan mereka dalam tingkatan kedua, yaitu
        golongan mujtahid yang terikat dengan mujtahid lain dalam masalah ushul,
        tidak terikat dalam masalah furu‟. Tegasnya, mereka tergolong Mujtahid
        Madzhab. Dalam hal ini, ibnu Abidin berkata; „‟ Tingkatan Mujtahid seperti
        Abu Yusuf, Muhammad dan murid-murid Abu Hanafi yang lain, yang mampu
        mengeluarkan ketetapan-ketetapan hukum dari dalil-dalil sebagaimana telah
        disebutkan di muka dengan berpedoman kepada kaedah-kaedah yang telah
        ditetapkan gurunya.

        Di dalam kitab itu saya katakana ; „‟ Sesungguhnya Abu Hanifah seorang ahli
        fiqh yang independen (mustaqil), karena meski ia mempelajari pendapat-
        pendapat Ibrahim, terkadang ia sependapat dengannya, namun tidak jarang ia
        punya pendapat berbeda. Kenyataannya ushul (prinsip-prinsip) yang dijadikan
        dasar istinbath oleh murid-murid tersebut. Ini artinya ushul mereka tidaklah
        sama persis. Adanya perbedaan ini sudah cukup untuk membuktikan sifat
        kemandirian yang dimiliki sang murid. Disitulah perbedaan antara muqallid
        dan mujtahid dan itulah yang menjadi tolok ukur.

        Jika kita menelah kehidupan imam-imam tersebut, maka akan kita ketahui
        bahwa sesungguhnya mereka jauh dari sifat taqliq. Mereka merasa belum
        cukup hanya dengan ilmu yang dipelajari dari gurunya yang pertama,

   7
    sehingga belajar lagi kepada ulama yang lain. Sementara Muhammad hanya
    berguru sebentar kepada Abu Hanafih, di awal hidupnya, kemudian
    melanjutkan berguru kepada Imam Malik. Periwayatannya dipandang paling
    sahih dari segi isnadnya. Perlu ditegaskan disini bahwa ushul (prinsip-prinsip
    berijtihat) dimasa Abu Hanafih, belum merupakan disiplin ilmu yang
    sempurna yang berdiri sendiri,

    Namun demikian, terdapat sebagian ulama Madzhab Hanafy yang
    memperbolehkan sebagian ahli fiqihnya untuk melakukan ijtihad mutlaq.
    Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama yang menutup pintu ijtihad tidak
    dengan tegas menutupnya secara mutlak. Dalam hal ini, Madzhab Maliky
    mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Madzhab Syafi‟I dan
    Hanafi. Madzhab Malikiy, meskipun memperbolehkan adanya kekosongan
    suatu periode dari seorang mujtahid mutlak, mengharuskan agar di setiap
    periode tidak kosong dari mujtahid madzhab.

    Sedangkan ulama Madzhab Hanbaly bersiteguh mempertahankan
    pendapatnya,bahwa tidak boleh suatu masa kosong dari seorang mujtahid.
    Dalam kaitannya ini, Ibnu Qayyim berkata; “ para mujtahid itu adalah orang-
    orang yang disebut oleh Nabi SAW dalam Hadits:



    Artinya ; „‟ sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini (umat Muhammad)
    pada setiap awal seratus tahun (satu abab) seseorang yang memperbaharui
    agamanya. Mereka adalah kader-kader Allah, yang terus dilahirkan secara
    berkeseimbang untuk membela agama-Nya. Dan, mereka inilah yang
    dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak pernah kosong bumi dari orang yang
    menegakkan agama Allah dengan hujjahnya.‟‟

        Madzhab Hanbaly berpandangan bahwa pintu ijtihad untuk semua
    tingkatan mujtahid tetap terbuka terus. Meskipun diakui bahwa tingkat
    kemampuan dan kecerdasan orang berbeda-beda, namun tak seorang pun
    berhak mnutup pintu ijtihat. Sewaktu sang imam ghaib (menghilang) sekitar
    abab ke X1- ia telah berpesan kepada pengikut agar berijithad sendiri dengan
    berpegang pada dua hal;

    a. Tidak boleh bertentangan dengan semua far‟u (hukum cabang) yang telah
       diriwayatkan dari imam-imam tersebut.sedapat mungkin diusahakan agar
       mereka mengeluarkan hukum(tahkij) berdasarkan pendapat-pendapat
8
           imam-imamnya. Jika mereka tidak mampu,maka mereka harus
           menerapkan hukum akal (menggunakan ratio).sebab mareka menempatkan
           akal sebagai hujjah setelah kitabullah, sunnah Rasullulah dan pendapat /
           ucapan imam-imam mereka.

        b. Harus mengikatkan diri dengan ushul imam-imam mereka. Ucapan sang
           imam adalah; „‟Sunnah‟‟ yang harus diterima. Mereka tidak menempatkan
           imam-imam itu dalam kedudukan sebagaimana kedudukan imam-imam
           dalam madzhab-madzhab lain yang di akui secara umum seperti Imam
           Abu Hanafah, Syari‟I, malik dan ahmad.

           Jika di lihat dari sudut bahwa mereka diperintahkan untuk menggunakan
           logika (akal), maka pintu ijtihat yang terbuka selama sang imam ghaib
           adalah ijtihat mutlaq. Akan tetapi ijtihat itu tidak lebih dari sekedar tarkhrij(
           mengeluarkan hokum) berdasarkan pendapat-pendapat imam mereka,
           yaitu ja‟far ash-Shadiq dan imam yang selevel dengannya.



        2. Mujtahid Muntasib
       Tingkatan kedua adalah tingkatan Mujtahid Muntasib. Mereka adalah mujtahid-
mujtahid yang mengembil/memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan
berbeda pendapat dari imamnya dalam cabang (far‟u). imamnya Nawawi dalam
Muqaddimah Syarh al-Majmu‟ mengatakan ; „‟ Ustadz Abu Ishaq Al- Asfarayni (wafat
476 H) menganggap sifat independensi tersebut hanya dimiliki „ashabuna‟(golongan
Syafi‟iyyah).

Padahal menurut qaul shahih, yang juga merupakan pendapat muhaqqiqun, adalah
pendapat ashabun (ashab as Syafi‟iyyah), yaitu mereka mengacu pada madzhab Syafi‟I
tidak dengan jalan taqlid. Tapi, mereka tatkala mendapatkan thariqah (metode) yang di
pake Syafi‟I dalam berijtihat, dan qiyas merupkan salah satu metodenya yang paling
canggih, sementara mereka harus berijtihad, maka mereka menggunakan
thariqah(metode) Syafi‟I tersebut guna menggali dan mengetahui ketetapan-ketetapan
hukum.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa
tingkaan ini (mujtahid muntasib) dapat ditemukan pada sebagian murid-murid (ashab)
Abi Hanafi yang belum mencapai level Imam Ziyad, Abu Yusuf dan Muhammad, dan
sebagainya. Demikian pula, termaksud golongan ini, ashab Malik dan Ashab Syafi‟I

    9
seperti Muzany dan lain-lain sebagaimana dituturkan dimuka,yaitu ulama yang
berijtihad sendiri dalam masalah-masalah tertentu yang berbeda dari asy-Syafi‟i.

Setelah periode Imam Madzhab sampai beberapa periode, tak pernah kosong suatu
masa dari golongan mujtahid muntasib yang terikat pada system ijtihad imamnya
secara global, tetapi tidak terikat pada masalah furu‟. Bisa saja hasil ijtihadnya sejalan
atau berlawanan dengan hasil ijtihat imamnya. Selain, ia mempunyai otoritas untuk
berijtihad terhadap masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai oleh imamnya.



     3. Mujtahid Madzhab
      Tingakatan ketiga adalah Mujtahid Madzhab. Mereka mengikuti imamnya baik
dalam ushul maupun furu‟ yang telah jadi. Tugas mereka dalam ijtihad adalah
menerapkan ilat-ilat fiqhy yang telah digali oleh para pendahulunya terhadap masalah-
masalah yang belum dijumpai dimasa lampau.

Fungsi dan peranan Mujtahid Madzhab pada hakekatnya meliputi dua hal;

   1. Secara murni mengambil kaidah-kaidah yang telah dipakai para imamnya
      pendahulunya, serta semua kaedah fiqhiyah yang bersifat umum yang
      terumuskan dari ilat-ilat qiyas yang telah digali oleh imam-imam besar tersebut.

   2. Menggali hukum-hukum yang belum ada ketetapannya berdasarkan kaedah-
      kaedah tersebut.

Tingkatan inilah yang melahirkan „‟ al-fiqhy al- madzhaby‟‟ (aliran fiqh) dan meltakan
asas-asas bagi perkembangan madzhab-madzhab, serta mengeluarkan ketentuan-
ketentuan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip dari madzhab-madzhab tersebut.
Mujtahid ada tingkatan ini pula yang meletakan asas-asas tarjih dan muqayasah
(perbandingan) di antara pendapat ulama guna menilai shahih atau dha‟ifinya suatu
pendapat.



     4. Mujtahid Murajjih
      Tingkatan keempat adalah Mujtahid Murajjih. Mereka tidak melakukan istinbath
terhadap hukum-hukum furu‟ yang belum sempat ditetapkan oleh ulama terdahulu
dan belum diketahui hukumnya. Mereka mentarjih sebagian pendapat diatas lain
karena dipandang kuat dalilnya atau karena sesuai dengan konteks kehidupan

    10
masyarakat pada masa itu atau karena alasan-alasan lain, sepanjang tidak temaksud ke
dalam kategori melakukan kegiatan istintibath baru yang independen ataupun
mengikuti metode istinbath imamnya.

Perbadaan antara tingkatan ini dan tingkatan di atasnya, sesungguhnya tidak begitu
jelas. Sebab kegiatan mentarjih pendapat ulama sesuai dengan ushulnya tidak jauh
berbeda dari kegiatan istinbath terhadap hukum-hukum furu‟ yang belum pernah
dikaji oleh imamnya.



    5. Mujtahid Muwazin
       Tingkatan kelima dalah Mujtahid Muwazin. Yang membandingkan antara
beberapa pendapat dan riwayat. Agar pembagian tingkatan mujtahid dapat di bedakan
dengan jelas, tidak tumpang tindih, maka sebaiknya dibuang satu tingkatan dari
tingkatan yang ituturkan oleh Ibnu Abidin tersebut yaitu tingkatan ketiga,keempat dan
kelima.

Pertama, tingkatan mukharrij; yaitu mujtahid yang menelorkan ketetapan hukum
terhadap masalah-masalah yang belum mendapat perhatian pembahasan dari para
perintis madzhab dengan mendasarkan kepada kaedah madzhab.

Kedua , tingkatan murajjih yaitu mujtahid yang bertindak mentarjih diantara beberapa
riwayat dan pendapat yang berbeda-beda.

Semua tingkatan ijtihad tersebut dengan pembagian tingkatan yang beraneka ragam
tidak terlepas dari salah satu bentuk ijtihad. Sebab di situ sama sekali tidak terdapat
kegiatan ijtihad dibidang fiqih. Semata-mata hanyalah menghimpun dan membukukan
pendapat-pendapat ulama.




E. Tingkatan Muhafizh
       Tingkatan ini tergolong tingkatan muqaliq, hanya saja mereka mempunyai
hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Ibnu Abidin yang bermadzhab
Hanafi mengatakan bahwa mereka adalah yang mampu membedakan antara pendapat
yang terkuat, yang kuat, yang dha‟if(lemah), riwayat yang zahir, madzhab yang zahir,
riwayat yang nadir atau langka seperti pengarang kitab-kitab matan yang mu‟tabar
diantaranya, kitab al-kandz., mereka tidak mengukil di dalam kitab-kitabnya pendapat-

    11
pendapat yang ditolak (mardudah) dan riwayat-riwayat yang lemah (dha‟if).dengan
demikian ,tugas mereka bukannya melakukan tarjih,akan tetapi mengetahui pendapat
yang diunggulkan beserta urutan tingkatan tarjih sesuai dengan hasil garapan mujtahid
murajjih,

Mujtahid Muhafidz mempunyai hak/wewenang mengeluarkan fatwa sebagaimana
ulama pada tingkatan di atasnya.akan tetapi hanya dalam pada lingkup terbatas. Imam
al-Khair ar-Ramly dalam kitab Fatawanya berkata;

Tidak diragukan lagi. Bahwa mengetahui pendapat rajah(yang unggul) yang
memperisihkan, dari pendapat marjuh(yang di ungguli), serta derajatnya dari segi kuat
dan lemahnya, adalah puncak dari cita-cita orang yang tekun dalam upaya
memperoleh ilmu. Kewajiban seorang mufti atau qadhi adalah bertindak jeli dan teliti
dalam memberikan jawaban, tidak gegabah, guna menghindarkan dari berbuat bohong
kepada AllAh dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau sebaliknya.

         Muqalliq
       Tingkatan muqalliq ini berada dibawah semua tingkatan yang telah diuraikan
diatas. Tingkat keilmuannya belum cukup mendukung untuk bisa mentarjih pendapat
mujtahid murajjih dan menentukan tingkatan tarjih. Dalam bahasa Ibnu Abidin; „‟
mereka tidak bisa membedakan antara kurus dan gemuk, antara kiri dan kanan.
Mereka hanya menghimpun apa saja yang didapatkan. Tak ubahnya seperti pencari
kayu dimalam hari sunnguh celaka orang yang mau bertaqliq kepadanya.‟‟

Dimasa sekarang terdapat segolongan ulama di tingkatan ini. Mereka cukup
mengatakan, disana terdapat qaul(pendapat)begini. Sikap golongan muqallik yang
sedemikian membawa dampak (negative) terhadap lingkungan masyarakat yang
merasa mendapatkan legitimasi atas perbuatan yang mereka kerjakan. Celakalah
mereka dan orang-orang yang bertaqlid kepadanya, sebagaimana dikatakan Ibnu
Abidin. Sebab dengan begitu eksistensi agama akan terus terjaga, terhindar dari
berbagai upaya penyelewengan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, dapat
dijelaskan esensi agama secara murni sepanjang masa, dapat diterapkan kaedah-
kaedah ushulnya tanpa menyimpang dari system dan metodologi yang dipakai, tidak
terjadi penambahan atas hukum-hukumnya serta tidak tercerabut dalam ikatan
keagamaan.




    12
Penutupan pintu ijtihad akan menjauhkan masyarakat dari sumber-sumber hukum
islam yang pertama; al-kitab, as-sunnah dan peninggalan-peninggalan salafus,
sehingga membawa mereka yang berlebihan dalam bertaqliq kepada suatu pandangan
bahwa penafsiran al-Quran dan Hadits tidak perlu lagi setelah tertutupnya pintu
ijtihad.



   F. Pembidangan ijtihad
         Dalam hal ini perlu dipertimbangkan beberapa hal;

   1. Ijtihad adalah “ derajat‟‟ (tingkat keahlian) dibidang fiqih. Barang siapa telah
      mencapai derajat itu , berarti telah menguasai ushul dan tujuan hukum islam.
      Karena itu, kemampuan ijtihadnya tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu.

   2. Aspek-aspek hukum islam saling terkait antara satu dan lainnya. Tidak
      mungkin orang yang berijtihad terhadap satu aspek dalam hukum islam, tanpa
      menguasai seluruh aspeknya. Ia saling berhubungan amat erat. Tidak bisa
      memahami masalah mu‟malat, kecuali orang-orang yang bener-bener menguasai
      bab-bab ibadah dengan baik.

 G. Fungsi Ijtihad

   Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti
semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detil oleh Al Quran maupun Al
Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan
kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan
diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan
beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di
suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang
dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist.
Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada
sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan
tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al
Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad.



    13
  Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al
Quran dan Al Hadist.



   H. Ijtihad Dalam Ekonomi Syariah
    Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan
yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia.
Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah,
pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, Baitul Mal
wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah
lainnya.

Dalam mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, dibutuhkan inovasi-inovasi
produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ekonomi syariah
bukan saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek dan
cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah
daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal, public finance, strategi mengatasi kemiskinan
dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya,
seperti upah/ perburuhan, dan sebagainya. Sepanjang subjek itu terkait dengan
ekonomi syariah, maka keterlibatan ulama syariah menjadi niscaya. Ulama ekonomi
syariah berpendapat:

 1). Berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul
baik skala mikro maupun makro.
2). Mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai
lembaga keuangan syariah,
 3).    Mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah
dijalankan sesuai syariah.

          Untuk menjadi ulama ekonomi syariah dengan tugas seperti itu, diperlukan
sejumlah syarat/kualifikasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena ulama ekonomi syariah
berperan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah melalui
ijtihad. Ijtihad merupakan pekerjaan para ulama dalam menjawab persoalan-persoalan
hukum syariah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.
Menurut disiplin ilmu ushul fiqh, salah satu syarat yang harus dimiliki ulama yang
bertugas berijtihad adalah menguasai ilmu ushul fiqh. Tanpa mengetahui ilmu ushul
fiqh, maka keberadaannya sangat diragukan, bahkan tidak memenuhi syarat sebagai
ulama ekonomi syariah. Demikian pula halnya dengan figur yang duduk sebagai
majlis fatwa, dewan syariah atau dewan pengawas syariah yang senantiasa


    14
menghadapi masalah-masalah ekonomi syariah, dibutuhkan pengetahuan yang
mendalam dan luas tentang ilmu ushul fiqh dan perangkat ilmu syariah yang terkait.



  "Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia merupakan ijtihad para ulama
Indonesia agar ekonomi bebas dari sistem riba (bunga) sehingga banyak berkembang
bank syariah, asuransi syariah, leasing syariah dan lain-lain," ujar Hasan Ali.

Hasan Ali juga menuturkan bahwa sistem perbankan syariah tidak kalah dengan
konvensional, kemudahan untuk bertransaksi ada juga di bank syariah. Selain itu
ditekankan pula jenis-jenis akad yang sangat variatif di perbankan syariah, mulai
pinjaman (Qordul hasan), yaitu pinjaman berupa uang yang harus dikembalikan seperti
jumlah yang dipinjam untuk kepentingan sosial, selain itu ada pula akad bagi hasil,
mudharabah atau musyarakah yang lebih mengedepankan kepercayaan pada suatu
investasi.




    15
                                               BAB III
                                       KESIMPULAN


        Sebagaimana digambarkan di atas, bahwa ijtihad adalah upaya pencurahan
segala kemampuan oleh seorang yang mempunyai kelayakan ilmiah dengan
menggunakan metode ilmiah tertentu untuk mendapatkan jawaban terhadap
persoalan-persoalan kontemporer dengan berdasarkan sumber-sumber hukum yang
diakui oleh Syarak (al-Qur‟an dan al-Sunnah). Dalam era global, dimana dunia
diibaratkan sebagai planet yang tidak berbatas (borderless world atau sering juga disebut
global village) karena begitu spektakulernya perkembangan teknologi informasi
(terutama dengan adanya internet) dan pengangkutan (pesawat terbang), menjadikan
ijtihad merupakan suatu perkara yang sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja yang
mempunyai kelayakan ilmiah dan kesungguhan. Semua yang diperlukan untuk untuk
melakukan ijtihad saintifik sudah tersedia, tinggal menunggu kemauan dan
kesungguhan manusia itu sendiri. Di sisi lain, selain era global menjanjikan peluang
yang besar pada umat manusia, juga meninggalkan persoalan dan tantangan,
khususnya dalam bidang hukum muamalat. Muamalat dalam istilah popuper sering
dipersamakan dengan transaksi.1 Muamalah merupakan peruatan dan hubungan-
hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa
tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan

     berpandukan syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara
transaksi dengan syariah. Syariah menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi.
Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariah berarti dilarang
(diharamkan).




Lihat Nadirsyah Hosen (2004), “Behind The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)”, dalam
Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, hh. 166-168.


     16

								
To top