Nama :Ahmad Halim Faiz
NIM : 08120006
MK : Hukum Asuransi takaful
OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PERASURANSIAN BERDASARKAN PRINSIP SYARI’AH BERDASARKAN UU
NOMOR 2 TAHUN 1992 UNTUK MENGAKSELERASI PERKEMBANGAN BISNIS
ASURANSI UMUM SYARIAH
Pengertian Asuransi (Syari`ah)
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta`min, penanggung disebut mu`ammin,
sedangkan tertanggung disebut mu`amman lahu atau musta`min. At-Ta`min diambil dari kata
amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.
Asuransi dalam istilah adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang
telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia, tujuannya adalah
menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa
sebagian mereka, dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian
(derma) dari masing-masing individu.
Asuransi dalam pengertian ini dibolehkan, dan tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi
perbedaan pendapat timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja yang berusaha merealisasikan
dan mengaplikasikan teori dan sistem tersebut, yaitu akad-akad asuransi yang dilangsungkan
oleh para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi.
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)1 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi
syariah, memberi defenisi tentang asuransi sebagai berikut: Asuransi syariah (Ta`min, Takaful,
Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak
melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
1
www.http.Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah.htm
Dari definisi diatas nampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong
menolong yang disebut dengan “ta`awun”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong
menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam
menghadapi malapetaka (resiko).
Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh
peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru`. Dana Tabungan adalah dana titipan dari
peserta Asuransi Syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al mudharabah)
dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi
hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim,
baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan Tabarru` adalah derma
atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu
akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general
insurance).
Operasional dan ruang lingkup Perusahaan Asuransi Umum Syari`ah
Prinsip Kegiatan Operasional Bank Syari’ah
- Wadi’ah :
Perjanjian antara pemilik barang/atau uang dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak
penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang/uang yang
dititipkannya.
Ada 2 jenis wadia’ah ini yaitu:
· Wadi’ah amanah: pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau
kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakaibatkan oleh perbuatan atau kelalaian
penyimpan.
· Wadi’ah Dhamanan: pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat
memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan
barang/uang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam
penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.
- Mudharabah: Perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (Mudharib)
untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Ada 2 jenis Mudharabah:
· Mudharabah Mutlaqah: Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal
· Mudharabah Muqayyadah: Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi
mudharib.
- Musyarakah: Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau
barang) untuk membiayai suatu usaha.
- Murabahah: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah
dengan keuntungan yang disepakati bersama.
- Ijarah: Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk
memanfatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah
pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan pada pemiliknya.
- Ta’jiri: sama dengan ijarah, tetapi pada akhir masa sewa barang dijual pada penyewa dengan
harga yang disepakati bersama
- Sharf: Kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang lainnya
- Qard: Pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib
dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Muqridh dapat meminta
jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dapat dilakukan
secara angsuran ataupun sekaligus.
- Qard Ul Hasan: Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk
membantu penerima pinjaman.
- Bai Al Dayn: Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang atau tagihan yang berasal dari
jual beli barang dan jasa
- Kafalah: Jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi
jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi
tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.
- Rahn: Menjadikan barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu
kewajiban
- Salam: perjanjian jual beli barang pesanan (muslim fiih) antara pembeli (muslam) dengan
penjual (muslamilaih)
- Hiwalah: Pengalihan kewajiban dari satu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
- Ujr: imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan
- Wakalah: Perjanjian pemberian kuasa kepd pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam
melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa.
D. Kegiatan Usaha
Bank wajib menerapkan prinsip syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
- Giro berdasarkan prinsip wadi’ah
- Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
- Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau
- Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
b. Melakukan penyaluran dana melalui:
- Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya
- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya
- Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, menjual dan atau
menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah
- Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syari’ah
c. Memberikan jasa-jasa:
- Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
- Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan
dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip
wadi’ah yad amanah
- Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip Ujr
- Memberikan fasilitas LC berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah,
dan wadi’ah serta memberikan garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
- Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip Ujr
- Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
d. Melakukan kegiatan lain:
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan pinsip sharf
- Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah
pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau
mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip
syari’ah sesuai dengan ketentuan undang-undang
- Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal.
e. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh dewan syari’ah
nasional.2
Di tingkat undang-undang dasar hukum bagi usaha perasuransian adalah Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang ini tidak memadahi jika
dijadikan sebagai dasar hukum bagi usaha perasuransian yang berdasarkan prinsip syariah,
kecuali dari segi kelembagaannya. Untuk itu bagi bisnis asuransi umum berdasarkan prinsip
syariah, dasar pijakan awalnya berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), dan kemudian setelah itu muncullah peraturan perundang-undangan berupa
Keputusan Menteri Keuangan (KMK), serta lebih teknis lagi berupa Keputusan Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) dimana di dalamnya telah memasukkan nilai-nilai syariah3.
Dengan demikian asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank juga menerapkan
prinsip syariah dalam operasional usahanya. Konsep asuransi konvensional yang menekankan
pada pengalihan risiko (risk transfering), agar sesuai dengan prinsip syariah perlu diubah
menjadi pembagian risiko (risk sharing) berdasarkan prinsip tolong menolong (ta’awuniyah) dan
menghilangkan adanya unsur yang dilarang dalam Islam berupa MAGHRIB.
2
http://blog.uad.ac.id/aftoni/files/2009/03/bank-syariah1.doc
3
www. http//.google.com, Urgensi Amandemen UU 2 Tahun 1992 ttg Usaha Perasuransian dlm Rangka Akselerasi
Perkembangan Bisnis Asuransi Umum Syari'ah.htm
Secara umum perihal asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi bisnis
(tijarah) dan fungsi sosial (tabarru’). Untuk fungsi tijarah, maka para pihak dapat menerapkan
akad mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujrah, sedangkan untuk fungsi tabarru’ para
pihak dapat menerapkan akad akad tabarru’ yang merupakan akad yang harus melekat pada
semua produk asuransi. Adapun pengertian tabarru’ sendiri adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan
komersial an sich.
Mengenai asuransi syariah ini Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dikatakan bahwa Asuransi Syariah (ta’min, takful,
atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah.
Akad atau perjanjian yang menjadi dasar bagi setiap transaksi, termasuk dalam asuransi
atau yang lazim disebut dengan polis dalam hal ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah. Untuk itu maka dalam pembuatan polis asuransi dapat menerapkan akad-akad
tradisional Islam, baik itu akad tijarah maupun akad tabarru. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor
21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar
(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan
maksiat.
Secara faktual operasional asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan ketentuan fatwa DSN-MUI di
atas, secara teknis diatur dalam beberapa KMK, yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan KMK No.
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi. KMK inilah yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi syariah
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 KMK No. 426/KMK.06/2003 yang menyebutkan
bahwa: “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip
syaria.”Ruang lingkup dan Operasional Prosedur ini merupakan panduan untuk
mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha
jasa keuangan syariah, berisikan prosedur rinci yang dijabarkan dari Standar Operasional
Manajemen (SOM)4.
Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai
persyaratan dan tatacara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
dengan prinsip syariah. Kemudian Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip
syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
Mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi
syariah secara teknis telah diatur dalam KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Adapun ketentuan yang yang
berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang harus
dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
Dengan demikian hampir sama dengan asuransi konvensional, usaha perasuransian berdasarkan
prinsip syariah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi. Perbedaannya dengan asuransi konvensional adalah terletak
pada akad/perjanjian yang digunakan dan pengelolaan premi yang terkumpul, serta manfaat
asuransi yang akan diperoleh para peserta asuransi yang bersangkutan. Cara melakukan usaha
asuransi atau reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan dengan melalui beberapa
cara. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu sebagai berikut:
Pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
Konversi dari Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional menjadi Perusahaan
Asuransi dengan Prinsip Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi dengan
prinsip konvensional menjadi Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
Pendirian kantor cabang baru dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Asuransi dengan
prinsip konvensional atau Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional; atau
4
www.http.Standar operasional dan ruang lingkup keuangan syari`ah. pdf
Konversi dari kantor cabang Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional menjadi
kantor cabang dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Asuransi dengan prinsip
konvensional, atau konversi dari kantor cabang Perusahaan Reasuransi dengan prinsip
konvensional menjadi kantor cabang dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Reasuransi
dengan prinsip konvensional.
Berdasarkan ketentuan di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat
mendirikan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melalui tiga macam cara, yaitu:
Pendirian baru
Konversi dari konvensional ke Perusahaan Asuransi/Perusahaan Reasuransi Berdasarkan
Prinsip Syariah
Islamic Windows, yaitu dengan pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah di
Perusahaan Asuransi/Perusahaan
Reasuransi Konvensional, atau melalui konversi cabang konvensional ke cabang syariah
Khusus mengenai konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional
menjadi perusahaan asuransi atau perusahaan dengan Prinsip Syariah harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis;
Memberitahukan konversi tersebut kepada pemegang polis; dan
Memindahkan portofolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau
membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi tertanggung atau pemegang polis yang
tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan
Prinsip Syariah.
Di samping itu dalam rangka pendirian atau konversi Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah harus pula menyampaikan:
Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan memiliki keahlian di bidang
asuransi dan atau ekonomi syariah;
Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan Dewan Pengawas
Syariah Perusahaan;
Bukti pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas produk asuransi yang akan
dipasarkan yang sekurang-kurangnya meliputi:
o dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi, dan asset share atau profit testing
bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;
o dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi, dan proyeksi underwriting bagi
Perusahaan Asuransi Kerugian;
o cara pemasaran;
o rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi dan rencana
dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi; dan
o contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur.
Pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai syariah yang sekurang-kurangya
mengatur mengenai penempatan investasi baik batas jenis maupun jumlah;
Pedoman penyelenggaraan usaha sesuai syariah yang sekurang-kurangnya mengatur
mengenai penyebaran risiko; dan
Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi konversi
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b.
Ketentuan lain yang harus diperhatikan kaitannya dengan usaha asuransi dengan Prinsip
Syariah dalam bentuk kantor cabang ialah adanya keharusan untuk melakukan pemisahan
kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban
usaha asuransi dengan prinsip konvensional. Hal ini berlaku baik bagi Perusahaan Asuransi
ataupun Perusahaan Reasuransi
Secara empiris mengenai produk yang ada di dalam asuransi syariah dapat dilihat pada
produk yang disediakan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syariah, yaitu:
Produk Standard Syariah berupa: Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan, Asuransi
Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Engineering,
Asuransi Kebongkaran, Asuransi Cash In Safe & Transit, Asuransi Aneka (Billboard,
Public Liability, Glass, Moveable All Risk, dll), Tanggung Gugat Dokter serta asuransi
yang bersifat tailor made (sesuai kebutuhan).
Produk Paketkoe Syariah berupa: Asuransi Rumahkoe, Motorkoe, Mobilkoe, Sehatkoe,
Siswakoe, Karyawankoe, dan Wargakoe.
Urgensi Amandemen Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 untuk
Mengakselerasi Perkembangan Bisnis Asuransi Umum Syariah
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa undang-undang yang mengatur tentang
usaha perasuransian, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak bisa dijadikan sebagai
dasar hukum bagi usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah, kecuali hanya terkait dengan
dengan kelembagaan dan perizinannya.
Dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu
diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang
perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab,
sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Di samping itu adanya usaha
perasuransian yang mendasarkan pada prinsip syariah yang secara empiris telah dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan perasuransian perlu mendapatkan landasan hukum yang kuat.
Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko
yang dihadapi oleh masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana
masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan
perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.
Dengan demikian perlunya pengaturan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah
dalam undang-undang adalah dalam rangka memperkokoh eksistensinya dalam lalu-lintas
hukum. Adalah tidak logis jika sudah ada peraturan teknisnya, namun di tingkat peraturan yang
mempunyai kekuatan mengikat bagi semua warga negara yakni berupa undang-undang belum
ada. Adapun untuk mengatur perihal usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah di tataran
undang-undang ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu:
Melalui amandemen/perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian.
Pembuatan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang usaha perasuransian
berdasarkan prinsip syariah.
Dari dua alternatif tersebut, menurut hemat Penulis cara pertamalah yang hendaknya di tempuh,
yaitu melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian. Hasil perubahannya nanti di dalamnya perlu ada pasal-pasal yang
memberikan dasar hukum bagi usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah, disamping
pasal-pasal yang mengatur perasuransian konvensional.
Dengan demikian pengaturan mengenai usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah ini
nantinya menjadi satu dengan pengaturan mengenai usaha perasuransian konvensional, seperti
halnya dengan pengaturan perbankan syariah pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Adanya amandemen/perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian yang di dalamnya mengakui eksistensi usaha perasuransian berdasarkan prinsip
syariah mempunyai urgensi untuk dilaksanakan. Melalui undang-undang baru nantinya
diharapkan dapat memperkokoh kedudukan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah dan
lebih lanjut dapat mengakselerasi perkembangan bisnis asuransi umum berdasarkan prinsip
syariah di Indonesia.
Daftar Pustaka
1. UU. No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian. pdf
2. www.//httpUrgensi Amandemen UU 2 Tahun 1992 ttg Usaha Perasuransian dlm Rangka
Akselerasi Perkembangan Bisnis Asuransi Umum Syari'ah.
3. www.//http.Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah.htm
4. www.//http.Standar operasional dan ruang lingkup keuangan syari`ah. Pdf
5. http://blog.uad.ac.id/aftoni/files/2009/03/bank-syariah1.doc