Get documents about "Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
W
Description
Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor Studi Ilmu Perencanaan Wilayah di Jakarta, 21 Desember 2011
Shared by: DadangSolihin
Categories
Tags
-
Stats
- views:
- 182
- posted:
- 12/20/2011
- language:
- Malay
- pages:
- 69
Document Sample
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
• RPJP 2005-2025 dan MP3EI 2011-
2025
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
• Rencana Strategis K/L
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 8
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 9
Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL
Pemerintah
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar
RPJP Pedoman RPJM kan RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman
Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
dadang-solihin.blogspot.com 10
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 11
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 12
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 13
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 14
dadang-solihin.blogspot.com 15
RPJP 2005 -2025
RPJMN 4
(2020‐2025)
RPJMN 3
RPJMN 2 (2015‐2019) Mewujudkan masyarakat
RPJMN 1 (2010‐2014) Indonesia yang mandiri,
(2005‐2009) Memantapkan pem- maju, adil, dan makmur
bangunan secara melalui percepatan
Memantapkan menyeluruh dengan pembangunan di
Menata Kembali menekankan pem- berbagai bidang dengan
penataan kembali
NKRI, membangun bangunan keunggulan menekankan
NKRI, meningkatkan
Indonesia yang kompetitif perekono- terbangunnya struktur
kualias SDM,
aman dan damai, mian yang berbasis perekonomian yang
membangun
yang adil dan SDA yang tersedia, kokoh berlandaskan
kemampuan iptek,
demokratis, dengan SDM yang berkualitas, keunggulan kompetitif
memperkuat daya
tingkat serta kemampuan Iptek
saing perekonomian.
kesejahteraan yang
lebih baik.
dadang-solihin.blogspot.com 16
1/2
Kerangka Desain MP3EI
TUJUAN PRASYARAT STRATEGI UTAMA
Prasyarat bagi pembangunan:
1. Mengubah mindset MENGEMBANGKAN
Visi Pembangunan KORIDOR EKONOMI
2. Mutu Modal Manusia
Indonesia INDONESIA
3. Pembiayaan Pembangunan
Menuju Negara Maju 4. Anggaran & Kekayaan
yang Lebih Sejahtera Negara MEMPERKUAT
Melalui Percepatan 5. Kebijakan Transformasi KONEKTIVITAS
dan Perluasan Sektoral NASIONAL
Pembangunan 6. Jaminan Sosial &
Ekonomi Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan
(2011-2025) 7. Ketahanan Pangan & Air MEMPERCEPAT
8. Ketahanan Energi KEMAMPUAN SDM DAN
9. Reformasi Birokrasi IPTEK NASIONAL
dadang-solihin.blogspot.com 17
2/2
Kerangka Desain MP3EI
Strategi Utama Inisiatif Strategik
Mengundang investasi BUMN,
Swasta Nasional dan FDI dalam KEK, demand driven,
skala besar dan insentif spesifik
Menentukan 6 Koridor
Ekonomi Fasilitasi perangkat keras
Fast Track Project dalam 18 dan lunak (KEK, KPS,
aktivitas ekonomi
Memperkuat infrastruktur)
Konektivitas Nasional Enabler berupa
Sinkronisasi rencana aksi
nasional untuk merevitalisasi perangkat lunak & keras
Memperkuat SDM dan aktivitas ekonomi yang diperlukan
IPTEK Nasional
Affirmative actions untuk Melalui Program reguler
pengembangan daerah Pemerintah yang tertuang
terbelakang dalam RPJM dan RKP
dadang-solihin.blogspot.com 18
MP3EI sebagai
Komplementer Dokumen Perencanaan
RKP
dadang-solihin.blogspot.com 19
6 Koridor Ekonomi Prioritas:
Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah
Banda Aceh
BIMP-EAGA
Medan
IMT-GT
1 3 4
Manado
Pekanbaru Sofifi
Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari
Padang Palu Gorontalo
Jambi Jayapura
Palangkaraya Mamuju Sorong
Palembang 6
Pkl. Pinang Kendari
Ambon
Bengkulu Banjarmasin
Lampung
2 Makassar Wamena
Jakarta Semarang
Surabaya 5
Serang
Mataram
Merauke
Jogjakarta Denpasar
Kupang
Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ
1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua – Maluku
dadang-solihin.blogspot.com 20
Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia
dadang-solihin.blogspot.com 21
dadang-solihin.blogspot.com 22
RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
dadang-solihin.blogspot.com 23
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
Visi-Misi
SBY-Boediono
Buku RPJMN 2010-1014
I
11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH
dadang-solihin.blogspot.com 24
RPJMN 2010-2014
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
dadang-solihin.blogspot.com 25
Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi
dadang-solihin.blogspot.com 26
Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)
Struktur Buku
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:
Bagian I Permasalahan dan agenda Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional pembangunan nasional
Bagian II, III, IV Agenda pembangunan Buku Dua, mencerminkan
nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas
permasalahan dan prioritas bidang
pembangunan yang ditentukan) Buku Tiga, mencerminkan
Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis
Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan
Pembangunan nasional serta
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010
www.dadangsolihin.com 27
Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)
Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN
permasalahan (issue based) berdasrkan pembagian bidang
selama 5 tahun
Perencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat
perencanaan spasial dalam buku tiga
Program dan Open Program Linkage dengan struktur
Kegiatan organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator
menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan
dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya Terlihat target yang akan
mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun
akan dicapai
Penganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi
anggaran pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun
www.dadangsolihin.com 28
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN
RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH
PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)
Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 29
dadang-solihin.blogspot.com 30
Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Muatan Renstra-KL
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan
dadang-solihin.blogspot.com 32
Substansi Renstra-KL
Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif
dadang-solihin.blogspot.com 33
Perbedaan Renstra 2004-2009 1/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014
Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab:
Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan
2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L
3. Arah Kebijakan dan Strategi
4. Penutup
Visi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara
belum jelas menentukan visi dan misi
Program/Kegiatan Open Program dan Kegiatan Program dan kegiatan disesuaikan
Tidak jelas pada setiap level dengan hasil restrukturisasi
outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap
K/L
Terdapat Ketentuan jelas bagi
pengguna program dan kegiatan
dadang-solihin.blogspot.com 34
Perbedaan Renstra 2004-2009 2/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014
Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan
dan output output yang telah ditentukan
sesuai unit organisasi
Indikator Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output
yang masih belum terukur telah ditentukan
Masih belum ada yang
menggunakan indikator
Sasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan
dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan
acuan (RKP dan RPJM) penyusunan Rensta seperti RPJM
dan RKP
Anggaran Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun
bervariasi pada tingkatan program
dan kegiatan
Jangka waktu anggaran bervariasi
dadang-solihin.blogspot.com 35
Alur Penyusunan Renstra-KL
Proses Proses Penetapan
Teknokratik Politik Renstra-KL
Menggunakan metode Proses penyusunan Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L
Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 36
Alur Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 37
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 38
Renstra-KL bagi Kementerian
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 39
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 40
Renstra-KL bagi LPND
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 41
Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
2.3 Tujuan Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program
dadang-solihin.blogspot.com 42
Step by Step
Penyusunan Renstra K/L
7
5
1 Penyusunan
3 Penyusunan Target dan
Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/L
Persiapan
dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM)
Identifikasi Penyusunan
Kondisi Umum, Penyusunan
Tujuan dan
Potensi dan Program dan
Sasaran Strategis
Permasalahan K/L Kegiatan
K/L
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 43
Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 44
Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategis K/L Strategi
1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas
dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.
Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional
strategis, strategi dan kebijakan, serta program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).
K/L
2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L; Memuat program-program indikatif untuk
Mencerminkan berfungsinya outcomes dari memecahkan permasalahan yang penting dan
semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
Dilengkapi dengan target kinerja.
sasaran strategis.
Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I,
Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait.
dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,
Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3
dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan
dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2).
dan Strategi 45
Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3
(6) (7) Penyusunan Target dan
Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)
1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 46
Program K/L
Program Teknis Program Generik
Merupakan program yang Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A Nomenklatur program dibuat unik untuk
Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
Harus dapat dievaluasi pencapaian Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 47
Kegiatan K/L
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.
dadang-solihin.blogspot.com 48
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 50
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 51
Target Kinerja SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 52
Penyusunan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010
2011 2012 2013 2014
dadang-solihin.blogspot.com 53
Sumber danTarget Pendanaan
Berasal dari:
SUMBER Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Public Private Partnership
TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN
dadang-solihin.blogspot.com 54
dadang-solihin.blogspot.com 55
Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 56
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 57
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 58
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 59
PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 60
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 61
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 62
Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 63
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 64
Troika
dadang-solihin.blogspot.com 65
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 66
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 67
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 68
dadang-solihin.blogspot.com 69
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
