KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Jenis-jenis Norma :
UNTUK SIAPA APA & BAGAIMANA
Umum 1 Abstrak
2 3
Individual Konkrit
4
PEMBAGIAN KEPUTUSAN
a. Dampak Kep Thd Orang:
1. Dlm rangka ket2 larangan &/ perintah;
Ex: Perijinan, dispensasi, konsesi, lisensi dll.
2. Yg menyediakan sejumlah uang;
Ex: Subsidi.
3. Membebankan suatu kew keuangan;
Ex: Penetapan pajak.
4. Memberikan kedudukan;
Ex: Pengangkatan Pegawai; Penetapan sbg Cagar Budaya.
5. Penyitaan; Ex: Pencabutan Hak Milik
b. Akibat Hukumnya:
1. Kep Bebas & Terikat;
2. Kep Memberikan keuntungan & Membebani;
4. Kep Seketika akan berakhir & Berjalan lama;
5. Kep Perorangan & Kebendaan
KOMPETENSI (ASAL MUASAL KEWENANGAN)
1. Original Atribusi;
2. Inoriginal Delegasi & Mandat
Pengertian KTUN (UU No 5 th 1986 jo UU No 9 th
2004):
Suatu penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh Bdn/Pjbt
TUN yg berisi tindakan hk TUN berdsrkan perat per-UU-an yg
berlaku, yg bersifat konkrit, individual & final, yg
menimbulkan akibat hk bagi seseorang / BH.
Ket :
Tertulis ada hitam diatas putih; nota atau memo.
Eksekutif/Pem pelaks/penyelenggara urusan pem-an;
Tindakan Pejabat TUN kewenangan.
ATRIBUSI; DELEGASI; JABATAN
MANDAT (AMBT)
KEWENANGAN
(BEVOEGDHEID/ LEGAL POWER/
COMPETENCE)
Perb Hukum Publik Perb Hukum Privat
JABATAN Kewenangan SUBYEK HUKUM Kecakapan
(Bevoegdheid) (Beekwaamheid)
Konkret; Individual & Final;
Akibat Orang / BH.
SUSUNAN INTERN KTUN:
Nama organ yg berwenang;
Nama yg dialamatkan / obyek ttt, dan konkretisasi lbh lanjut;
Kesempatan yg menimbulkan suatu keputusan;
Ihtisar dr perat per-UU-an yg cocok (motivasi yuridis);
Penetapan fakta2 yg relevan kecermatan dlm give pertimbangan.
Pertimbangan2 hukum inteprestasi perat per-UU-an yg cocok;
Keputusan hak & kewajiban;
Motivasi dlm arti sempit Pertimbangan2 konkret mengapa kep dittpkan;
Pemberitahuan2 lebih lanjut;
Penandatanganan oleh organ yg berwenang;
MACAM-MACAM KTUN
a. Menurut Utrecht Ketetapan.
1. K Positif & Negatif;
2. K Deklaratoir & Konstitutif;
3. K Kilat & Tetap;
4. Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi.
b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo:
1. POSITIF (Permintaan Dikabulkan)
- Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya;
- Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek
saja;
- Memberikan beban;
- Memberikan keuntungan.
2. NEGATIF (Penolakan)
c. Menurut P de Haan:
1. Perorangan & Kebendaan (Persoonlijk & Zakelijk);
2. Deklaratif & Konstitutif (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ;
3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden);
4. Menguntungkan & Membebani (Belastend & Begunstigend); &
5. Seketika & Langgeng (Eenmalig & Voortdurend).
RELEVANSI YURIDIS MASING-MASING !
SARANA-SARANA TUN
(Lainnya)
1. Peraturan Per-UU-an & Keputusan Yg
memuat Peraturan bersifat umum.
Menjadi sumber hukum (Dasar
Perbuatan);
Sinkron (Vertikal / Horinsontal);
Menjadi dasar pengujian ( Rechts
Toetsinggronds)
Tdk dpt ditempuh upaya hk (PTUN)
Menyimpang MK/MA
2. Peraturan2 Kebijaksanaan
(Beleidsregels; Policy Rules, Descretion)
Langkah kebijaksanaan ttt yg diambil
oleh pem dlm rangka penggunaan “Freis
Emerssen”, misalnya : Peraturan Pelaks;
Pedoman; Pengumuman; S Edaran dll.
Tdk ada kewenangan pemb peraturan;
Tdk mengikat hk scr langsung; ada Relevansinya.
Untuk menjalankan kewenangan pem-an
pelayanan public.
Tdk ada pengujian scr langsung Asas
Kepercayaan.
Descretion, boleh ukurannya :
1. Digunakan ketika hk yg ada (tertulis) tdk diatur;
2. Diatur tetapi tdk lengkap;
3. Ada & lengkap masuk Grey Area (kabur); dan
4. Sbg Legal interpretation dari Pemerintah.
Descretion, Dilarang :
1. Abus a droit (bertentangan dg aturan);
2. Sewenang-wenang (willkeur);
3. Detournament de puvair pembelokan tujuan/ penyalahgunaan
wewenang; dan
4. Terjadi Ultravires (melampaui batas kewenangan).
3. Rencana (Het Plan)
Rencana yg berkekuatan Hukum.
Mrp kebijaksanaan apa yg akan dijalankan oleh TUN pd
suatu lap ttt. Biasanya dikaitkan dg Stelsel Perijinan atau
hak atas pembiayaan.
4. Sarana Hk Keperdataan (Civil
Instruments)
Penguasa memiliki peran ganda : sbg
Pelaku Hk Privat & Pelaku Hk Publik
Bdn2 (Pejabat) TUN
Public Actor Privaat Actor
Mejlnkan Perb Hk Publik Menjlnkan Perb Hk Perdata
BH
Penguasa (Legal Person / Rechtpersoon)
(Bdn TUN /Jabatan) Kemampuan (Kecakapan)
Wewenang Hk Publik
Penggunaan Ket dlm Hk Perdata pd
Umumnya (kemungkinan tercampur
Muatan Hk Publik Kekecualian
5. Perbuatan Nyata (Fatelijke
Handelingen; Factual Action).
Perb yg bukan mrp perbuatan hukum.
Tindak pemerintahan yg berdsrkan facta ditujukan
kpd usaha memenuhi keb nyata masy.
Misal :
- Pemasangan traffic light;
-Pemb Jembatan Penyemb;
-Pembangunan saran & prasarana lainnya; dll.
Dasar :
Wewenang public yg melekat pd jabtan aparat pem.
Bagaimana kalau “Onrechtmatige Overheidsdaads” ?
Onrechtmatige Overheidsdaads, bila :
Menurut UU No 5 Th 1986 :
1. Bertentangan dengan Perat Per-UU-an (rechtmatige);
2. Sewenang-wenanng (willkuer);
3. Melampaui batas kewenangan (Detournament de pouvaoir).
Menurut UU No 9 Th 2004 :
1. Bertentangan dengan Perat Per-UU-an;
2. Bertentangan dengan Prinsip2 Pem Yg Baik (Due
Administration) (UU 5 th 1986 jo UU No 9 th 2004).
SISTEM PERIJINAN
BAHAN TAMBAHAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
TUGAS NEGARA
Mengatur: Mengurus:
Perat.2 yang harus Bidang
dipatuhi oleh warga. Kesejahteraan
(memerintah/melara sosial,
ng) Sistem 2 ekonomi,kesehatan
perijinan dll. Penyediaan
sarana Finansial &
Personel.
PERIJINAN :
Pengertian :
1. Ijin : Persetujuan dr. penguasa berdasarkan perat.
Per-UU-an, untuk dalam keadaan ttt. Menyimpang
dari ketentuan & larangan perundangan.
(Arti Sempit):
Bhw suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan dg tujuan agar dlm ketentuan 2 yg
disangkutkan dg perkenan dpt dg teliti diberikan
batas-batas ttt bagi tiap kasus.
2. Dispensasi:
Kekecualian atas ijin larangan sbg aturan umum
(kekecualian yg sungguh-sungguh).
TUJUAN PERIJINAN
Digunakan oleh penguasa sbg
instrumen utk mempengaruhi warga
agar mau mengikuti cara-cara yg
dianjurkannya guna mencapai
tujuan konkrit.
Motif-motif Perijinan
keinginan mengarahkan/mengendalikan (sturen)
aktivitas2 tertentu (mis. Ijin bangunan)
mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin lingkungan)
keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (ijin tebang,
ijin membongkar monumen dll)
hendak membagi benda2 yang sedikit (ijin menghuni di
daerah padat)
pengarahan, dg menyeleksi org2 & aktivitas2 tertentu, di
mana pengurus harus memenuhi syarat2 tertentu
(Drank en Horeca Wet).
ASAS2 UMUM BAGI PROSEDUR (ACARA)
PENERBITAN PERIJINAN
1. Permohonan
2. Acara Persiapan & Peran serta
(Inspraak):
asas ketelitian/kecermatan: perlakuan
tertib & pemeriksaan yg teliti;
kewajiban mendengar;
persiapan yg luas.
Lanjutan :
3. Pemberian Keputusan :
Tidak dpt diterima alasan formel yg terletak
diluar dsr2 penolakan dlm sistem perijinan.
bukan yg berkepentingan
diajukan stlh lewat jangka wkt
inst yg diminta jelas tdk berwenang
Penolakan ada keberatan2 mengenai isi thd
pemberian izin.
Pemberian izin syarat formel & isi dipenuhi.
memutuskan dlm jangka waktu yg pantas
Lanjutan :
4. Susunan Keputusan Perijinan
pemberian alasan:
asas pemb. Alasan yg mendukung;
asas pemb. Alasan yg dpt diketahui.