Kebijakan Ekonomi Fiskal by 7U2odi

VIEWS: 56 PAGES: 7

									Kebijakan Ekonomi Fiskal

Oleh:
Sriyanto
Minggu ke-6
    Kebijakan Fiskal
      Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui
       penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia).
      Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran
       “anggaran”;
    1.   Belanja barang dan jasa (G),
    2.   Gaji pegawai (W),
    3.   Transfer payment/subsisi (Tr).
    Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu:
    1.   Penerimaan pajak (Tx),
    2.   Kredit likuiditas bank sentral (U),
    3.   Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),
    4.   Pinjaman/hutang luar negeri (F)
    Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap
         perekonomian.
    “Anggaran” Pemerintah
        Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama
         dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini
         “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam
         pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau
         berimbang.
        Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus
         dan “anggaran” berimbang.
    1.     Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G
           + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka “anggaran” defisit dan
           bila G + W + Tr < Tx maka “anggaran” surplus selanjutnya G +
           W + Tr = Tx maka “anggaran” berimbang.
    2.     Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus
           “anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila G +
           W + R = T + B.
    3.     “Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila U < 0
           dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada
           tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai “Anggaran”.
Pengaruh struktur “anggaran” terhadap
perekonomian
        Pengaruh dan perubahan masing-masing
         pos terhadap perekonomian dapat
         dibedakan menjadi 2, yaitu;
    1.    “Pengaruh putaran pertama: pengaruh awal dari
          kebijakan tersebut terhadap permintaan
          agregat.” (Z)
    2.    “Pengaruh putaran akhir: pengaruh dari
          kebijakan tersebut apabila kita menelusurinya
          sampai perekonomian mencapai keseimbangan
          umum yang baru.
    “Pengaruh Putaran Pertama”
   Pada “putaran pertama” setiap rupiah perubahan G akan mengubah Z
    sebesar 1/(1 – MPC) rupiah dan setiap rupiah perubahan W dan R akan
    mengubah Z sebesar MPC/(1 – MPC) rupiah. Karena MPC < 1, maka
    pengaruh putaran pertama setiap rupiah ∆G adalah lebih besar daripada
    setiap rupiah ∆W atau ∆R.
   Pada “putaran pertama” setiap rupiah ∆T mengubah Z sebesar
    – MPC/(1 – MPC) rupiah. Pajak dapat dianggap sebagai transfer payments
    negatif. Pos-pos lain pada sisi penerimaan mempunyai pengaruh utama
    pada pasar uang dan melalui ini akan berpengaruh terhadap permintaan
    agregat (Z).
     Kredit dari bank sentral mempunyai pengaruh yang inflasioner:

       + ∆U       - ∆H     + ∆Ms      - ∆i   + ∆I + ∆Z.
     Obligasi dari masyarakat dalam negeri mempunyai pengaruh yang
       deflasioner:
       + ∆B       - ∆H     - ∆Ms      + ∆i    - ∆Z.
     Obligasi luar negeri mempunyai dua pengaruh, keduanya bersifat
       deflasioner:
       + ∆F       - ∆H     - ∆Ms      + ∆i   - ∆I   - ∆Z dan pengaruh kedua
       secara langsung yang menurunkan Z karena adanya aliran barang dari
       luar negeri memenuhi sebagian dari permintaan dalam negeri tersebut.
    “Pengaruh Akhir”
   Setiap rupiah perubahan dari Z pada putaran pertama (yang
    disebabkan oleh perubahan pos “anggaran” manapun) akan
    mempunyai pengaruh akhir yang sama terhadap perekonomian,
    karena akan melewati proses keseimbangan umum yang sama.
    Jadi pengaruh akhir dari setiap rupiah perubahan masing-masing
    pos “anggaran” berbeda satu sama lain karena perbedaan
    “pengaruh putaran pertama”nya terhadap Z.
   Pengaruh Netto dari suatu kombinasi dari perubahan pos-pos
    “anggaran” bisa diperkirakan dengan jalan menjumlah pengaruh
    dari masing-masing pos.
   Seperti halnya dengan kebijakan moneter, ada kemungkinan
    bahwa suatu kebijakan fiskal mempunyai pengaruh langsung
    penawaran agregat (yaitu, menggeser kurva penawaran agregat).
    Pengaruh “sisi penawaran” (supply side) ini belum mempunyai
    teori makro yang mantap.

								
To top