Buletin-okt-nov2010

Document Sample
Buletin-okt-nov2010 Powered By Docstoc
					                                                                     DAFTAR ISI
                                                                               SAJIAN UTAMA
                                                                               4 Rapat Dewan SDA Nasional,
    Susunan Redaksi                                                                 Mengkonkritkan Jaknas SDA Hingga
                                                                                    Rampung
    Pembina:                                                                   8 Suara Mereka Tentang Konkritisasi Jaknas
    M. Hatta Rajasa                                                                 SDA
    Djoko Kirmanto                           4
    Moch. Amron
                                                                               SAJIAN KHUSUS
    Bambang Susantono
    Purba Robert Sianipar                                                      10 Pansus WS, Usai Bahas Rakeppres
    Imam Anshori                                                                    Penetapan WS

    Dewan Redaksi/Penanggung Jawab:                                            INSPIRASI
    A. Tommy M Sitompul                                                        12 Pengelola dan Wadah Koordinasi
    R. Eddy Soedibyo                         10                                     Pengelolaan SDA
    Syamsu Rizal
    Pemimpin Redaksi:                                                          SOROTAN
    Ade Satyadharma                                                            15 Pengukuhan Dewan SDA Provinsi DKI
                                                                                  Jakarta, Pembangunan SDA, Upaya
    Wakil Pemimpin Redaksi:                                                       Memperoleh Akses Air
    Fauzi                                                                      16 Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku,
                                             12
    Redaksi/Redaktur :                       Imam Anshori   R. Eddy Soedibyo
                                                                                  Dikukuhkan
    Sardi                                                                      18 Pengukuhan Dewan SDA Provinsi Kaltim,
    Wawan Hernawan                                                                Pengelolaan SDA, Harus Menjadi
    Sri Sudjarwati                                                                Kepedulian Semua Sektor
    Widayati                                                                   19 TKPSDA WS Bengawan Solo Hasilkan
    Gamal Maulian                                                                 Rekomendasi
    Desain/Lay Out:                                                            ANEKA
                                             15
    Ernawan
                                                                               20 Dewan Sumber Daya Air Sebagai Wadah
    U. Susanto
                                                                                   Strategis
    Foto/Dokumentasi:                                                          21 Sosialisasi Pembentukan Dewan SDA
    Joni Wahyudi                                                                   Provinsi Gorontalo
    Entis Amijaya
                                             21                                NUANSA
    Sekretariat/Sirkulasi :
                                                                               22 Sosialisasi Jaknas SDA Lewat Udara
    Sa’adiah
    Sadjimin
    Sukarna Heriyana
    Kasimun
    Hanny Handayani
    Bambang Indratno
    Nur Jayanto
                                             22

    Alamat Redaksi :
    DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
    Sekretariat Dewan
    Gd. Ditjen SDA Lt. VI
    Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
    Jakarta Selatan 12110
    Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083                                                Banjir di Jalan Jend. Ahmad Yani
    e-mail : sekwan_sdan@yahoo.co.id                                                                    Jakarta
              info@dsdan.go.id
    http://www.dsdan.go.id




2
                                          T A J U K

               Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
                     Hari Ini dan Masa Datang

P
       ada tajuk terbitan Bulletin Dewan Sumber Daya Air edisi Juni-Juli 2010 telah menyoroti tentang Hakekat
       Sebuah Kebijakan, dan kini mari kita cermati lebih dalam makna Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
       (Jaknas SDA) untuk hari ini dan masa datang.
      Sungguh bukan suatu impian bagi rakyat Indonesia bahwa kini mereka telah memiliki sebuah rancangan
kebijakan nasional tentang sumber daya air. Namun apa gerangan sebenarnya yang memaknai sebuah
kebijakan Nasional Sumber Daya Air itu bagi kehidupan rakyat Indonesia ? Sebuah produk kebijakan tentu
berhubungan dengan arah tindakan yang memungkinkan untuk terwujudnya nilai-nilai tertentu atau juga
untuk pemecahan suatu masalah.
      Kebijakan ini disusun oleh anggota Dewan SDA Nasional, yang kita semua tahu bahwa usianya belum
genap dua tahun tepatnya Dewan SDA Nasional ini dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun
2009, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2009.
      Namun berkat kegigihan, keteguhan dan komitmen yang didasari oleh keinginan memberikan sumbangan
yang berarti untuk perbaikan kondisi sumber daya air di Indonesia ini agar anak dan cucu kita tidak
menemui masa dan situasi krisis air yang ditakuti oleh masyarakat dunia.
      Disadari atau tidak bahwa seluruh isi dunia ini dan bagi setiap mahluk sangat tergantung dengan air.
Rakyat Indonesia khususnya sangat memerlukan air, kalaulah tidak bisa dikatakan sangat tergantung dengan
air. Cobalah kita teliti lebih dalam, dari sandang yang kita kenakan, pangan yang terhidang untuk (tidak
kurang dari) 247 juta manusia Indonesia, dan papan yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia, seluruhnya
sangat membutuhkan air, baik yang nampak nyata maupun air yang terkandung didalam suatu bahan/
produk (virtual water needs). Akan mustahil rasanya bila satu zat yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan
itu tidak dijaga dan tidak kita pedulikan untuk menjaganya. Itu sebabnya UU Nomor 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air secara total mengatur bagaimana mengelola air dan sumber daya air untuk hari ini dan
masa datang.
      Kebijakan Nasional SDA, konon mengatur tidak saja tentang memelihara kelangsungan sumber air
(konservasi), pendayagunaan SDA, mengendalikan daya rusak air, namun juga memberikan arah bagaimana
meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha didalam mengelola SDA agar tidak menyia-nyiakan
manfaat air bagi kehidupan, dan tidak hanya itu, juga memberikan acuan bagaimana mengembangkan
jejaring Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) agar seluruh informasi tentang SDA dapat diketahui tidak
saja oleh instansi-instansi tertentu yang mengelola SDA tetapi juga oleh masyarakat banyak, agar mereka
dapat menyatupadukan pengelolaan SDA dalam tujuan dan koridor yang benar.
      Kalau saja impian itu tercapai, niscaya bahwa bangsa ini akan terhindar dari bahaya krisis air, cita-
cita besar yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan air dan sumber-sumber air, baik daya
dukung dan daya tampungnya, pemanfaatan SDA yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat secara
adil dan berkelanjutan, serta terampil menghadapi berbagai situasi guna mengatasi, menanggulangi dan
memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh daya rusak air. Sungguh suatu hal yang begitu
jauh, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicapai.
      Tak sedikit orang angkat topi, walau ada juga orang yang meragukannya, bahwa Dewan SDA Nasional
yang usianya belum genap dua tahun, dengan sederet tugas dan fungsinya telah sanggup membuktikan
bahwa mereka telah mampu menyatakan kehendak menghasilkan konsep pemikiran yang sistemik untuk
negeri ini, diantaranya dalam bentuk rumusan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA berskala nasional.
      Sekarang kita tinggal menghitung hari bahwa rancangan Jaknas SDA yang kini berada di meja Presiden
RI segera ditandatangani. Walau demikian diluar sana, banyak orang menunggu dan bertanya apa
selanjutnya pekerjaan pekerjaan yang akan diselesaikan setelah Kebijakan itu disahkan ? Apa dengan
disahkannya kebijakan itu, telah rampung tugas Dewan SDA Nasional. Apakah dengan sendirinya para
Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota akan melaksanakan kebijakan itu ?
      Pertanyaan demi pertanyaan memerlukan jawaban, namun siapa yang hendak menjawab pertanyaan
itu. Apakah pertanyaan itu perlu dijawab atau akan menggema dan menghilang ditelan masa ? Semuanya
tergantung pada kita, terutama para anggota Dewan SDA Nasional, para Menteri, Gubernur, Bupati dan
Walikota, dan semuanya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
      Rakyat tidak sekedar menanti jawabanmu, tetapi lebih dari itu, upaya dan kridamu sanggupkah
mengubah impian menjadi kenyataan. Semoga...


                                                                                                                3
    Sajian Utama



                                                             P
                                                                     embahasan konkritisasi dari
    Rapat Dewan SDA Nasional,                                        Naskah Jaknas yang telah disusun
                                                                     dan telah disepakati dalam
    Mengkonkritkan                                           Sidang I Dewan SDA Nasional tahun
                                                             2010 tersebut, berdasarkan masukan

    Jaknas SDA                                               dari Sekretariat Kabinet RI sebelum
                                                             ditetapkan oleh Presiden RI.
                                                                   Konritisasi ini dimaksudkan agar
    Hingga Rampung                                           Jaknas SDA mempunyai ukuran atau tar-
                                                             get pencapaian yang jelas, baik secara
                                                             volume, lokasi ataupun target waktunya.
    Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA        Selain itu, dengan tidak merubah esensi
                                                             substansinya, Jaknas SDA perlu di-
    Nasional) kembali berkumpul dan melaksanakan             selaraskan dengan Peraturan Peme-
    pertemuan untuk membahas konkritisasi Kebijakan          rintah (PP) No. 42 tahun 2008 tentang
    Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA), di Bogor – Jawa   Pengelolaan Sumber Daya Air.
                                                                   Dalam rapat yang dipandu oleh
    Barat (19-20/10).                                        dua orang Anggota Dewan SDA Nasional
                                                             berasal dari unsur non-Pemerintah
                                                             secara bergantian, seperti Ir. H. Achmadi
                                                             Partowijoto, CAE (Kemitraan Air Indone-
                                                             sia/KAI), Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr
                                                             (Lembaga Penelitian Pendidikan dan
                                                             Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES),
                                                             Ir. S. Indro Tjahyono (Jaringan Kerja-
                                                             sama Pelestarian Hutan Indonesia/
                                                             SKEPHI) dan Dr, Hasim, DEA (PSDA
                                                             Watch) dan dihadiri Sekretaris Harian
                                                             Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori,
                                                             MT, sebagai narasumber, menyisir poin
                                                             demi poin kebijakan dan strategi yang
                                                             tercantum dalam naskah Jaknas SDA.
                                                                   Meski pembahasannya belum
                                                             rampung seluruhnya saat itu, namun
                                                             sudah ada beberapa poin yang telah
                                                             disepakati, misalnya saja dalam hal
                                                             jangka waktu pencapaiannya atau time
                                                             horizon dari poin-poin strategi pada
                                                             setiap kebijakan tersebut.
                                                                   Juga telah disepakati untuk
                                                             membentuk Tim Kecil guna membahas
                                                             konkritisasi dari naskah Kebijakan
                                                             Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA)
                                                             sesuai masukan dari Sekretariat Kabinet
                                                             RI sebelum ditetapkan oleh Presiden RI.

                                                             Tim Kecil
                                                                  Sebagai tindak lanjut rapat
                                                             koordinasi anggota Dewan SDA Nasional
                                                             yang dilaksanakan di Kota Bogor – Jawa
                                                             Barat, telah dibentuk Tim Kecil yang
                                                             terdiri dari anggota Pansus Penyusunan
                                                             Naskah Jaknas SDA, baik berasal dari
                                                             unsur Pemerintah maupun non-
                                                             Pemerintah.
                                                                  Tim Kecil ini terdiri dari tujuh or-
                                                             ang personil anggota serta para pejabat

4
yang mewakili Anggota Dewan SDA           rapat pembahasan, mulai dari pemba-        wilayah sungai lintas negara. Sedang-
Nasional. Dari Kementerian Koordinator    hasan di Kota Hujan - Bogor, Rapat         kan kebijakan SDA provinsi menjadi
Bidang Perekonomian diwakili oleh Ir.     Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan         acuan dalam penyusunan Pola Penge-
Purba Robert Sianipar, MSCE, MSEM,        Naskah Jaknas SDA, hingga rapat Tim        lolaan SDA pada wilayah sungai lintas
Ph.D, Ir. Bambang Koeswidodo, Dipl.HE     Kecil, akhirnya pembahasan konkri-         kabupaten/kota. Sementara, kebijakan
(Komite Nasional Indonesia untuk          tisasi naskah Jaknas SDA telah rampung     SDA kabupaten/kota menjadi acuan
Bendungan Besar/KNI-BB), Ully Hary        dituntaskan oleh Tim Kecil, di Jakarta     dalam penyusunan pola pengelolaan
Rushady (Garuda Nusantara), Ir.           (23/11).                                   SDA bagi wilayah sungai di dalam satu
Achmadi Partowijoto, CAE (Kemitraan Air         Rapat Tim Kecil tersebut telah       kabupaten/kota.
Indonesia/KAI), Ir. Heru Subiakto         berhasil menyepakati Konkritisasi               Pada bab II menjelaskan mengenai
(Kementerian Kehutanan), Ir. Rapiali      Jaknas SDA dengan susunan naskah           permasalahan dan tantangan SDA.
Zainuddin (Masyarakat Peduli Air/MPA),    sebanyak lima bab, lebih singkat dari      Tercantum sembilan poin permasa-
dan Ir. S. Indro Tjahyono (Jaringan       sebelumnya sebanyak tujuh bab.             lahan, antara lain peningkatan alih
Kerjasama Pelestarian Hutan Indone-       Meskipun demikian, tidak mengurangi        fungsi lahan, kerusakan daerah aliran
sia/SKEPHI).                              substansi naskah Jaknas sebelumnya.        sungai, konflik dalam penggunaan air,
     Adapun tugasnya adalah selain              Pembahasan Tim Kecil tersebut        pengambilan air tanah yang berlebihan,
melaksanakan pengkongkritan rumusan       menyepakati penyempurnaan format           penurunan kualitas air, dampak peru-
strategi sehingga menjadi lebih jelas     menjadi lima bab yaitu, Bab I mengenai     bahan iklim, keterbatasan peran
target waktu/volume/lokusnya, juga        pendahuluan, bab II tentang perma-         masyarakat dan dunia usaha, tumpang
melakukan penyederhanaan terhadap         salahan dan tantangan SDA, bab III –       tindih fungsi lembaga pengelolaan SDA,
susunan dan isi bab tanpa mengubah        asas dan arah serta visi dan misi, bab     serta keterbatasan data dan informasi.
rumusan kebijakan dan esensi strategi     IV – kebijakan nasional dan strategi            Poin tantangan, antara lain
yang sudah ada.                           pengelolaan SDA, dan bab V – penutup.      menjelaskan disribusi penduduk yang
     Tim Kecil ini telah bekerja dan            Dalam bab I – pendahuluan, berisi    tidak merata dan kegiatan ekonomi yang
mengadakan rapat perumusannya pada        antara lain bahwa Jaknas SDA menjadi       terpusat di beberapa pulau tertentu,
25 Oktober dan 1 Nopember 2010. Pada      acuan bagi menteri dan pimpinan            mengakibatkan kesenjangan neraca air
saat rapat-rapat tersebut yang juga       lembaga pemerintah non-kementerian         pada setiap pulau.
dihadiri oleh Sekretaris Harian Dewan     dalam menetapkan kebijakan sektoral             Kemudian resapan air di daerah
SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT,       yang terkait dengan bidang SDA dan         aliran sungai semakin berkurang,
mengemukakan bahwa konkritisasi ini       acuan bagi penyusunan kebijakan            sehingga meningkatkan potensi daya
untuk memberikan penekanan dan            pengelolaan SDA pada tingkat provinsi.     rusak air yang akan mengakibatkan
penyempurnaan rumusan strategi agar       Jaknas SDA juga menjadi masukan            banjir dan kekeringan. Daya rusak air
lebih terukur dengan tidak merubah        dalam penyusunan Rencana Pemba-            juga mengakibatkan penurunan fungsi
esensi sebagaimana telah diputuskan       ngunan Jangka Menengah Nasional            dan kerusakan prasarana SDA, yang
dalam Sidang Dewan SDA Nasional pada      (RPJM-NAS).                                berdampak pada kerugian sosial dan
tanggal 14 Juli 2010.                           Selain itu, Jaknas SDA merupakan     ekonomi terutama kegagalan panen dan
                                          pedoman dalam penyusunan pola              penurunan ketahanan pangan.
Rampung Dibahas                           pengelolaan SDA pada wilayah sungai             Tantangan lainnya adalah menge-
   Setelah melalui beberapa kali          lintas provinsi, strategis nasional, dan   nai kesiapan Indonesia dalam Mille-




                                                                                                                          5
    nium Development Goals (MDG’s) dan                                                       Kebijakan peningkatan peran
    Johannesburg Summit 2002 yang                 Selain itu, koordinasi dan            masyarakat dan dunia usaha dalam
    menargetkan agar jumlah penduduk                                                    pengelolaan SDA serta kebijakan pe-
    yang belum mendapat layanan air bersih
                                                 sinkronisasi, baik di tingkat          ngembangan jaringan Sistem Informasi
    dan sanitasi pada tahun 2000, ber-           Pusat, provinsi, kabupaten/            SDA (SISDA) dalam pengelolaan SDA
    kurang hingga separuh pada tahun                kota maupun di tingkat              nasional terpadu merupakan kebijakan
    2015. Hal ini mengingat, tingkat layanan                                            dalam rangka menciptakan suasana
    air bersih dan sanitasi masih rendah          wilayah sungai merupakan              yang kondusif bagi tercapainya kebija-
    terutama bagi masyarakat yang tinggal       tantangan dalam membangun               kan sebelumnya.
    di daerah perkotaan, perdesaan, pulau-                                                   Dalam kebijakan umum, berisi
    pulau kecil dan kawasan pesisir pantai.          sistem kelembagaan                 mengenai peningkatan koordinasi dan
         Selain itu, koordinasi dan sinkro-     pengelolaan SDA yang andal              keterpaduan pengelolaan SDA, pengem-
    nisasi, baik di tingkat Pusat, provinsi,                                            bangan ilmu pengetahuan dan teknologi
    kabupaten/kota maupun di tingkat
                                                 guna menghindari sengketa              serta budaya terkait air, peningkatan
    wilayah sungai merupakan tantangan          antardaerah, antara Pusat dan           pembiayaan pengelolaan SDA, serta
    dalam membangun sistem kelembagaan           daerah, serta antarpengguna            peningkatan pengawasan dan penega-
    pengelolaan SDA yang andal guna                                                     kan hukum.
    menghindari sengketa antardaerah,                         air.                           Strategi untuk mewujudkan kebija-
    antara Pusat dan daerah, serta antar-                                               kan tersebut antara lain, menyelesaikan
    pengguna air.                              luruh, terpadu dan berwawasan            penyusunan Pola Pengelolaan SDA
         Sedangkan bab III menjelaskan         lingkungan untuk keadilan dan kesejah-   selambat-lambatnya pada tahun 2015
    tujuh asas pengelolaan SDA, yaitu asas     teraan masyarakat Indonesia.             di semua wilayah sungai sesuai dengan
    kelestarian, keseimbangan, keman-               Ada lima misi yang diemban dalam    kewenangannya, meningkatkan kualitas
    faatan umum, keterpaduan dan keser-        kurun waktu 2010 – 2030, yaitu mening-   dan kuantitas penelitian dan pengem-
    asian, keadilan, kemandirian, serta        katkan konservasi SDA secara terus       bangan teknologi dalam bidang SDA
    asas transparansi dan akuntabilitas.       menerus, mendayagunakan SDA untuk        serta menerapkan hasil-hasilnya
         Adapun pengelolaan SDA dalam          keadilan dan kesejahteraan masyara-      dengan meningkatkan alokasi pendana-
    kurun waktu 20 tahun ke depan diarah-      kat, mengendalikan dan mengurangi        annya, meningkatkan kontribusi dunia
    kan untuk menjaga keseimbangan             daya rusak air, meningkatkan peran       usaha dan masyarakat dalam penge-
    antara pelaksanaan konservasi SDA,         masyarakat dan dunia usaha dalam         lolaan SDA, serta mempercepat pem-
    pendayagunaan SDA dan pengendalian         pengelolaan SDA, serta membangun         bentukan Pejabat Penyidik Pegawai
    daya rusak air. SDA yang tersedia dalam    jaringan Sistem Informasi SDA nasional   Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan
    berbagai bentuk harus didayagunakan        yang terpadu antarsektor dan antar-      hukum bidang SDA pada setiap wilayah
    untuk meningkatkan kesejahteraan           wilayah.                                 sungai paling lambat 1 (satu) tahun
    masyarakat, tanpa mengancam keles-                                                  setelah Jaknas ditetapkan.
    tarian lingkungan. Oleh karena itu,        Kebijakan dan Strategi                        Kebijakan peningkatan konservasi
    pendayagunaan SDA harus diimbangi               Kebijakan Nasional dan Strategi     SDA secara terus menerus terdiri dari
    dengan upaya konservasi yang mema-         Pengelolaan SDA tertuang di dalam bab    peningkatan upaya perlindungan dan
    dai. Berbagai masalah yang diakibatkan     IV, meliputi enam poin besar Kebijakan   pelestarian sumber air, peningkatan
    daya rusak air harus segera diatasi        Nasional (Jaknas) yaitu, kebijakan       upaya pengawetan air, serta pening-
    melalui upaya pencegahan, penanggu-        umum, kebijakan peningkatan konser-      katan upaya pengelolaan kualitas dan
    langan dan pemulihan.                      vasi SDA secara terus menerus, kebija-   pengendalian pencemaran air.
         Dijelaskan pula mengenai visi         kan pendayagunaan SDA untuk keadilan          Strateginya antara lain melaksana-
    pengelolaan SDA untuk jangka waktu         dan kesejahteraan masyarakat, serta      kan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
    2010 – 2030, yaitu sumber daya air         kebijakan pengendalian daya rusak air    pada daerah aliran sungai prioritas
    nasional yang dikelola secara menye-       dan pengurangan dampak.                  yang dilakukan secara partisipatif dan




6
terpadu dengan capaian 2,5 juta hektar     dan 62 persen layanan di perdesaan
paling lambat 5 (lima) tahun setelah       pada tahun 2015, serta menyusun dan
Jaknas SDA ditetapkan, membatasi           menerapkan Norma, Standar, Pedoman
penggunaan air tanah dengan mengatur       dan Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan
ulang alokasi penggunaan air di ber-       SDA yang meng-utamakan kepentingan
bagai sumber air untuk meningkatkan        masyarakat dan memperhatikan kea-
manfaat air baku yang berasal dari air     rifan lokal paling lambat 2 (dua) tahun
permukaan paling lambat 3 (tiga) tahun     setelah Jaknas SDA ditetapkan.
setelah Jaknas ditetapkan, membangun            Kebijakan pengendalian daya
dan mengoperasikan sistem pengelola-       rusak air dan pengurangan dampak
an limbah cair komunal atau terpusat       terdiri dari peningkatan upaya pen-        pengelolaan SDA paling lambat 2 (dua)
di kawasan permukiman dan kawasan          cegahan, peningkatan upaya penang-         tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
industri serta industri di luar kawasan    gulangan dan peningkatan upaya                  Terakhir adalah kebijakan pengem-
oleh pemerintah, masyarakat dan dunia      pemulihan. Dengan strategi antara lain,    bangan jaringan SISDA dalam pengelola-
usaha paling lambat 4 (empat) tahun        menetapkan kawasan yang memiliki           an SDA nasional terpadu, yang meliputi
setelah Jaknas SDA ditetapkan.             fungsi retensi banjir sebagai prasarana    peningkatan kelembagaan dan sumber
      Kebijakan pendayagunaan SDA          pengendali banjir paling lambat 3 (tiga)   daya manusia pengelola SISDA, pengem-
untuk keadilan dan kesejahteraan           tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan,       bangan jejaring SISDA, dan pengem-
masyarakat meliputi peningkatan upaya      menetapkan mekanisme penang-               bangan teknologi informasi.
penatagunaan SDA, peningkatan upaya        gulangan kerusakan dan/atau bencana             Adapun strateginya antara lain,
penyediaan air, peningkatan upaya          akibat daya rusak air paling lambat 1      menata ulang pengaturan dan pem-
efisiensi penggunaan SDA, peningkatan      (satu) tahun setelah Jaknas SDA            bagian tugas di berbagai instansi dan
upaya pengembangan SDA, dan                ditetapkan, serta memulihkan dan           lembaga pengelola data dan informasi
pengendalian pengusahaan SDA.              merekonstruksi kerusakan prasarana         SDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah
      Strategi yang akan dilaksanakan      SDA dan memulihkan fungsi lingkungan       Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi
antara lain, menetapkan peruntukan air     hidup dengan mengalokasikan dana           Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidro-
pada sumber air untuk memenuhi             yang cukup dalam APBN/APBD dan             geologi (SIH3) ditetapkan, membangun
kebutuhan sesuai dengan daya dukung        sumber dana lainnya.                       jejaring SISDA antara instansi dan
dan daya tampung sumber air yang                Kebijakan peningkatan peran           lembaga Pusat dan daerah serta
bersangkutan paling lambat 5 (lima)        masyarakat dan dunia usaha dalam           antarsektor dan antarwilayah paling
tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan,       pengelolaan SDA yang meliputi pening-      lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan
menetapkan standar layanan minimal         katan peran masyarakat dan dunia           Pengelolaan SIH3 ditetapkan, serta
kebutuhan pokok air sehari-hari secara     usaha dalam perencanaan, pelak-            memfasilitasi para pemilik kepentingan
nasional untuk meningkatkan kesejah-       sanaan dan dalam pengawasan.               dalam mengakses data dan informasi
teraan masyarakat dengan memberi                Strateginya antara lain, meningkat-   SDA.
alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi       kan keterlibatan masyarakat dan dunia           Sedangkan di bab V – penutup,
penduduk dalam rencana penyediaan          usaha dalam penyusunan kebijakan           antara lain menjelaskan bahwa Jaknas
air paling lambat 1 (satu) tahun setelah   pengelolaan SDA, menyiapkan instru-        SDA dapat ditinjau ulang sejalan dengan
Jaknas ditetapkan, mengembangkan           men kebijakan dan/atau peraturan yang      dinamika sosial, ekonomi, dan lingku-
perangkat kelembagaan untuk pengen-        kondusif bagi masyarakat dan dunia         ngan hidup yang menuntut kebijakan
dalian penggunaan SDA di wilayah           usaha untuk berperan dalam pelak-          yang lebih sesuai.
sungai, melakukan upaya pengem-            sanaan pengelolaan SDA di setiap                Dalam melaksanakan tinjau ulang
bangan sistem penyediaan air minum         daerah paling lambat 2 (dua) tahun         Jaknas dan strategi pengelolaan SDA,
dalam rangka peningkatan layanan           setelah Jaknas SDA ditetapkan, serta       harus tetap melibatkan para pemilik
untuk peningkatan derajat kesehatan        menetapkan prosedur penyampaian            kepentingan di tingkat nasional, pro-
masyarakat sekurang-kurangnya men-         laporan dan pengaduan masyarakat           vinsi, kabupaten/kota, dan wilayah
capai 78 persen layanan di perkotaan       dan dunia usaha dalam pengawasan           sungai.                              tim

                                                                                                                             7
    Sajian Utama




                        Suara Mereka
                Tentang Konkritisasi Jaknas SDA
         Dalam rapat pembahasan konkritisasi Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA), baik
                   di tingkat Panitia Khusus (Pansus) maupun Tim Kecil, banyak pendapat dan
                          masukan dari para anggotanya yang perlu disepakati bersama.
        Saat rapat pembahasan dalam Tim Kecil (1/11), Bulletin Dewan Sumber Daya Air berkesempatan
          menemui beberapa anggotanya untuk mendengarkan masukan dan pendapatnya mengenai
             konkritisasi Jaknas SDA tersebut. Inilah suara-suara yang disampaikan mereka saat itu.


    S  aat istirahat rapat pembahasan Tim Kecil, perwakilan
       dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
    Purba Robert Sianipar menyatakan, bahwa ada dua hal yang       Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D
    diberikan catatan oleh Sekretariat Kabinet pada naskah                     Kementerian Koordinator Bidang
    Jaknas SDA dalam Rancangan Peraturan Presiden                                                Perekonomian
    (Raperpres). Pertama mengenai isi dari Raperpres itu sendiri
    dan yang kedua, dari prosedur penyusunannya.                     Ada Beberapa Catatan
         “Nah yang terkait dengan isi, Presiden mengarahkan
    agar Raperpres itu mempunyai ukuran atau mempunyai tar-        yang jelas secara kuantitatif, baik itu berupa waktu, lokasi
    get capaian yang jelas, baik secara volume, lokasi ataupun     ataupun volumenya, akan mengikat semua Kementerian/
    target waktunya. Dari draft Raperpres yang diajukan itu        Lembaga sebagai komitmen bersama.
    memang beberapa strategi telah jelas target waktu, lokasi           Robert mengharapkan, Jaknas SDA ini akan selesai pada
    ataupun volumenya Meskipun demikian, masih ada                 tahun 2010 dan hal ini merupakan hasil kerja yang cukup
    beberapa strategi yang dapat dinyatakan lebih konkrit tar-     komprehensif karena dalam penyusunannya tidak hanya
    get capaiannya. Hal esensi inilah yang mau lebih               melibatkan unsur Pemerintah saja, melainkan juga unsur
    dikonkritkan,” katanya.                                        non-Pemerintah.
         Jika hanya bersifat normatif, Robert menambahkan,              Selain itu, Robert menambahkan, dari Sekretariat
    nantinya kapan akan dicapai, karena tidak terukur. Padahal,    Kabinet juga memberikan masukan untuk tidak merubah
    Perpres Jaknas SDA ini akan menjadi rujukan bagi seluruh       substansinya, tetapi harus tetap selaras dengan Peraturan
    Kementerian/Lembaga dalam menyusun kebijakan/program           Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
    terkait dengan SDA dilingkungannya masing-masing.              Daya Air.
         “Kalau tidak disebutkan di dalam Jaknas SDA, maka              Kemudian Sekretariat Kabinet juga memberikan
    capaian-capaian itu tidak akan terukur kapan akan dicapai      catatan, bahwa bagian pendahuluan Jaknas SDA diharapkan
    dan instansi mana yang harus bertanggung jawab. Inilah         agar lebih ringkas tetapi tetap jelas. Oleh karenanya,
    yang diminta oleh Presiden. Karena kita ingin benar-benar      Sekretariat Kabinet meminta untuk dipadatkan atau di-com-
    mengelola SDA dengan baik. Mulai dari aspek konservasi,        press tanpa merubah esensi substansi.
    pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air,                     “Setkab tidak membicarakan substansi, tetapi Setkab
    pemberdayaan dan sistem informasinya,” ungkapnya,              menyarankan agar tidak hanya normatif saja, karena itu
    seraya menambahkan, dengan adanya target-target capaian        petunjuk Presiden,” ucap Robert.


8
     Setelah dibahas dalam Tim Kecil ini, menurut Robert,       masukan-masukan yang diharapkannya, sudah terako-
hasilnya akan dibawa kembali ke rapat Pansus yang telah         modasi dalam naskah Jaknas SDA. Disamping itu, juga
diberikan mandatnya oleh Ketua Dewan SDA Nasional untuk         diharapkan penyelesaian dari matriks implementasi Jaknas
menyelesaikan sampai akhir bulan November 2010.                 SDA yang memuat uraian kegiatan setiap Kementerian/
     “Nantinya juga ada koordinasi dengan mengundang            Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,”
Sekretariat Kabinet dengan maksud untuk memastikan agar         tutur Robert.                               faz/ad/tom



S  enada dengan penjelasan perwakilan dari Kementerian
   Koordinator Bidang Perekonomian, Achmadi Partowijoyo
anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur non-
Pemerintah yaitu Kemitraan Air Indonesia (KAI) menjelaskan,                  Ir. Achmadi Partowijoto, CAE
bahwa adanya konkritisasi naskah Jaknas SDA ini memang                      Kemitraan Air Indonesia (KAI)
seharusnya demikian supaya terukur.
     “Tetapi target pencapaian tersebut tidak harus selalu      Supaya Lebih Terukur
ketiga-tiganya beriringan dimasukan, baik volume, lokasi
maupun waktunya. Misalnya saja, pembentukan Dewan SDA           dikonkritkan sesuai target serta dapat ditanda-tangani oleh
Provinsi hanya dibatasi dengan waktunya saja. Sampai            Presiden dalam tahun 2010,” ujar Achmadi.
tahun tertentu semua Dewan SDA sudah harus terbentuk,”               Dirinya juga berharap, apabila naskah Jaknas SDA ini
katanya, di sela-sela rapat pembahasan Tim Kecil (1/11).        sudah ditetapkan Presiden dalam bentuk Perpres, harus ada
     Sekarang ini, menurut Achmadi, Tim Kecil sedang            upaya-upaya agar kebijakan ini bisa dilaksanakan dan
merumuskan konkritisasi dan meringkas bab-bab di depan          adanya jaminan bahwa peraturan/kebijakan ini dapat
tanpa menghilangkan substansi pokoknya, sehingga                dilaksanakan juga oleh masyarakat.
nantinya hanya tinggal beberapa halaman saja.                        “Jadi realisasi atau implementasi dari peraturan itu
     “Karena bab-bab di depannya sebagian isinya juga           adalah ujungnya. Kita tidak boleh bangga karena kita sudah
merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan           mengeluarkan peraturan ini. Intinya kita harus menjamin
di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan                 masyarakat dapat melaksanakan dan mengimplemen-
sebagainya. Jadi, hasil Tim Kecil akan di bawa ke pansus        tasikannya secara aktual,” harap Achmadi.
minggu depan dan dalam bulan November ini sudah bisa                                                            sar/wwn/ad



                                                                anggota mempunyai pengertian yang lain-lain. Sehingga
                                                                untuk menyatukannya yang perlu waktu agak lama.
                  Ir. Rapiali Zainuddin                               “Kalau mengenai substansi, saya kira semua kita sama
                  Masyarakat Peduli Air (MPA)                   pengertiannya. Cuma bagaimana menyusun kata-kata
                                                                sehingga itu bisa menjadi ucapan Presiden, maka kita harus
                  Pencapaian Kabinet                            membuat sedemikian rupa agar tidak berlebihan tetapi
                                                                langsung kepada intinya. Itu yang mau di cari, sehingga

M     enambahkan keterangan dari Achmadi, Rapiali
      Zainuddin mengatakan, dikarenakan Jaknas SDA ini
sebagai acuan untuk Kementerian/Lembaga, maka Jaknas
                                                                kita agak bertele-tele dalam rapat waktu itu,” ungkapnya.
                                                                      Namun demikian, Zainuddin cukup optimis bahwa
                                                                Jaknas SDA dapat diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden
SDA berlaku bagi menteri/kepala lembaga dalam kabinet           dalam bentuk Perpres pada tahun 2010. Menurutnya, meski
sekarang.                                                       belum ditetapkan, namun daerah sebenarnya sudah bisa
     “Untuk itulah, Presiden meminta apa-apa yang nantinya      bertindak dengan menyusun program yang sesuai dengan
akan bisa dicapai oleh kabinet ini. Jadi Jaknas SDA ini harus   naskah Jaknas SDA.
konkrit, baik volume, lokasi ataupun waktunya. Sehingga,              “Mereka kan ada wakilnya dalam rapat-rapat Pansus
pada tahun 2014 nanti bisa dievaluasi, apakah sasarannya        Penyusunan Naskah Jaknas SDA. Apalagi mengenai
tercapai atau tidak,” kata Zainuddin, seusai rapat              substansinya sudah tidak ada perbedaan. Sehingga daerah
pembahasan Tim Kecil (1/11).                                    bisa menyusun programnya, sambil menunggu Jaknas SDA
     Selain itu, untuk jangka panjang, menurut Anggota          ditetapkan Presiden,” ujarnya.
Dewan SDA Nasional dari MPA ini, Jaknas SDA juga dijadikan            Sementara dalam pembahasan konkritisasi Jaknas SDA
sebagai acuan untuk pengelolaan SDA di tingkat provinsi         di Tim Kecil, menurut Zainuddin sebenarnya tidak terkendala
sampai dengan tahun 2030.                                       apapun. Pasalnya, yang menyusun volume, lokasi ataupun
     “Jaknas SDA akan diacu oleh provinsi secara terus          waktunya adalah dari Kementerian/Lembaga masing-
menerus hingga tahun 2030. Sedangkan untuk kabinet              masing yang terkait.
sekarang, ya… tentu saja sesuai dengan masa kerja dari                “Kita, dari unsur non-Pemerintah hanya memberikan
kabinet itu sendiri,” ujarnya.                                  arahan saja, mana-mana yang dibutuhkan. Sedangkan yang
     Zainuddin juga menyatakan, bahwa dalam pem-                melakukan di lapangan itu nantinya Kementerian/Lembaga
bahasan penyusunan naskah Jaknas SDA sebelumnya, hanya          dan aparatnya,” ucap Zainuddin.
terkendala dari sisi tata bahasanya saja, karena setiap                                                     jon/gml/ad/edd


                                                                                                                              9
 Sajian Khusus

                                                                                    cukup alot, pada pembahasan terakhir
                                                                                    tanggal 2 November 2010, Anggota
                                                                                    Pansus akhirnya menyepakati dan mem-
                                                                                    berikan beberapa pertimbangan atas
                                                                                    Rakeppres tentang Penetapan WS
                                                                                    tersebut.
                                                                                         Misalnya, untuk penetapan WS
                                                                                    yang berkaitan dengan Daerah Aliran
                                                                                    Sungai (DAS) Cidanau, DAS Ciujung, DAS
                                                                                    Cidurian, DAS Cisadane, DAS Ciliwung
                                                                                    dan DAS Citarum. Instansi pengusul
                                                                                    menyampaikan bahwa sesuai dengan
                                                                                    Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008
                                                                                    tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,
                                                                                    dimana rentang kendali Unit Pelaksana

     Pansus WS,                                                                     Teknis (UPT) yang dimiliki Kementerian
                                                                                    Pekerjaan Umum (PU) saat ini, yaitu
                                                                                    Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)

     Usai Bahas Rakeppres                                                           Cidanau - Ciujung - Cidurian, BBWS



     Penetapan WS
     Panitia Khusus (Pansus) Pemberian Pertimbangan Untuk Penetapan
     Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pertimbangan
     Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) - Dewan Sumber Daya Air
     Nasional (Dewan SDA Nasional), usai melaksanakan pembahasan
     draft Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres) mengenai                        Ciliwung - Cisadane dan BBWS Citarum,
     Penetapan WS.                                                                  maka diusulkan untuk menjadi tiga WS.
                                                                                          Namun dikarenakan adanya pema-
                                                                                    haman yang variatif dari para anggota


 P
        enyusunan Rakeppres ini ber-      hadap wilayah administrasi pemerin-       Pansus mengenai esensi tujuan pem-
        tujuan untuk menentukan basis     tahan, ada WS lintas Negara, WS lintas    bentukan WS sebagai kesatuan wilayah
        wilayah pengelolaan SDA agar      provinsi, WS strategis nasional, WS       pengelolaan SDA, maka para anggota
 dapat memberikan manfaat yang            lintas kabupaten/kota dan WS dalam        mengambil keputusan dengan cara
 sebesar-besarnya bagi kepentingan        satu kabupaten/kota.                      angket.Dimana setiap anggota Pansus
 masyarakat.                                                                        dapat memilih tiga alternatif pilihan
      Penyusunan Rekeppres ini meru-      Cukup Alot                                diantara empat alternatif yang ditawar-
 pakan pelaksanaan amanat Pasal 13 UU          Dengan dipimpin oleh Ketua Pan-      kan, yaitu satu WS, dua WS, tiga WS dan
 No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya     sus WS, Ir. Sugiyanto, M.Eng dan          empat WS.
 Air dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah    Sekretarisnya, Ir. Sudar Dwi Atmanto,           Hasilnya, Pansus menyepakati tiga
 No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan    MM.Agr, dihadiri Direktur Bina Penata-    WS yaitu, WS Cidanau - Ciujung -
 Sumber Daya Air.                         gunaan SDA – Ditjen SDA, Kementerian      Cidurian, WS Ciliwung - Cisadane dan
      Dalam Undang-Undang No. 7 tahun     Pekerjaan Umum (PU), DR. Ir. Djaja        WS Citarum sebagai pilihan terbanyak
 2004 tentang Sumber Daya Air disebut-    Murni W.D, Dipl.HE, M.Sc, sebagai         dan terfavorit.
 kan bahwa WS adalah kesatuan wila-       narasumber instansi pengusul serta              Pertimbangan Pansus antara lain,
 yah pengelolaan SDA dalam satu atau      didampingi Sekretaris Dewan SDA           rentang kendali dalam pengelolaan SDA
 lebih Daerah Aliran Sungai (DAS), dan/   Nasional, Ir. Imam Anshori, MT, rapat -   di tiga WS masih terjangkau sehingga
 atau pulau-pulau kecil yang luasnya      rapat pembahasan ini telah dilak-         pengelolaan dapat dilaksanakan secara
 kurang dari atau sama dengan 2.000       sanakan secara simultan di Jakarta        efisien dan efektif dalam memenuhi
 km2. Dengan kata lain, sebuah WS dapat   pada tanggal 23 Agustus 2010, tanggal     kebutuhan konservasi dan pendaya-
 berupa satu DAS, lebih dari satu DAS,    1, 22, 28 dan 29 September 2010, 5-7      gunaan SDA.
 satu pulau kecil, atau gabungan dari     Oktober 2010 serta 2 November 2010.             Selain itu pertimbangannya adalah
 beberapa pulau kecil.                         Setelah melalui berbagai diskusi     dapat dilakukan pendayagunaan SDA
      Ditinjau dari segi posisinya ter-   dan tanya jawab yang berlangsung          antar WS sesuai potensi SDA yang

10
tersedia atas permintaan pemerintah       dalam lampiran Keppres, maka kebe-        Provinsi Sumatera Selatan - Jambi -
provinsi, untuk memenuhi diatas harus     radaan DAS yang bersangkutan merujuk      Bengkulu - Lampung dipertimbangkan
dilaksanakan sesuai rekomendasi           pada batas WS yang tercantum di peta      menjadi WS Musi-Sugihan-Banyuasin-
teknis dari pengelola SDA WS berdasar-    WS.                                       Lemau.
kan pola pengelolaan SDA WS yang                Pertimbangan lainnya adalah               Dasar pertimbangan Pansus ada-
bersangkutan, serta penyusunan pola       mengenai status pengelolaan SDA pada      lah akibat pengoperasian PLTA di hulu
pengelolaan SDA pada setiap WS            WS. Antara lain, WS Bangka di Provinsi    Sungai Musi yang mengalirkan air ke
diintegrasikan melalui Tim Koordinasi     Bangka Belitung, tercantum dalam          DAS Lemau di WS Bengkulu-Alas-Talo,
Pengelolaan SDA (TKPSDA) WS masing-       usulan Menteri PU merupakan WS lintas     sehingga DAS Lemau perlu digabungkan
masing.                                   kabupaten/kota agar dipertimbangkan       dengan status WS Lintas Provinsi.
     Penetapan WS di kawasan yang         menjadi WS Strategis Nasional. Dasar      Dengan begitu cakupan WS Bengkulu-
melibatkan kepentingan Jawa Barat, DKI    pertimbangan Pansus adalah hasil          Alas-Talo dikurangi DAS Lemau.
Jakarta dan Banten ini juga sempat        analisis berdasarkan data setelah               Nama WS Indragiri yang melintasi
mendapat respon dari beberapa             terjadi pemekaran wilayah Provinsi        Provinsi Riau-Sumatera Barat diper-
anggota masyarakat yang ikut pula         Sumatera Selatan menjadi Provinsi         timbangkan menjadi WS Indragiri-
menyampaikan tanggapan/pendapat           Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka      Akuaman dengan pertimbangan akibat
tertulisnya melalui situs Dewan SDA       Belitung, maka WS Bangka memenuhi         pengoperasian PLTA di hulu Sungai
Nasional.                                 kriteria sebagai WS Strategis Nasional.   Indragiri yang mengalirkan air ke DAS
     Kemudian nama DAS Kapuas di-               Sedangkan WS Pemali-Comal di        Anai di WS Akuaman, sehingga WS
dalam WS Barito – Kalimantan Tengah       Provinsi Jawa Tengah yang semula          Akuaman digabung dengan WS Indragiri
dipertimbangkan namanya menjadi DAS       tercantum dalam usulan Menteri PU         menjadi WS Lintas Provinsi.
Kapuas (Kalteng) untuk membedakan         sebagai WS lintas kabupaten/kota                Sementara untuk WS lainnya
DAS Kapuas yang ada di Provinsi           dipertimbangkan tetap menjadi WS          sebagai bahan pertimbangan, Pansus
Kalimantan Barat. Nama DAS yang ada       lintas kabupaten/kota. Dengan demi-       menyetujui usulan yang disampaikan
di Provinsi Sulawesi Selatan agar         kian berarti usulan Gubernur Jawa         Menteri PU.
disesuaikan dengan data dari Provinsi     Tengah tidak dapat diterima karena WS           Oleh karena itu, berdasarkan ber-
Sulawesi Selatan, setelah dikoordinasi-   ini tidak memenuhi kriteria sebagai WS    bagai pertimbangan yang telah disepa-
kan dengan Kementerian Kehutanan.         Strategis Nasional. Barangkali hal ini    kati dalam Pansus, maka jumlah WS dari
     Juga diberikan pertimbangan untuk    akan masih ada yang mempersoalkan-        sebelumnya 133 WS menjadi 131 WS,
menambah klausul pada pasal di            nya pada sidang pleno Dewan SDA           yaitu 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas
Rakeppres, apabila pada pulau atau        Nasional nanti.                           Provinsi, 29 WS Strategis Nasional, 53
pulau-pulau kecil (kepulauan) terdapat          Selanjutnya pertimbangan menge-     WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS
DAS yang tidak tercantum namanya di       nai nama dan batas WS, antara lain WS     Dalam Satu Kabupaten/Kota.
dalam daftar sebagaimana tersebut         Musi-Sugihan-Banyuasin yang melintasi                                wid/ad/tom




                                                                                                                          11
 Inspirasi


     Pengelola dan Wadah Koordinasi
     Pengelolaan SDA
                          Koordinasi merupakan kata kunci agar dapat melaksanakan
                      pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara menyeluruh dan terpadu
                     yang melibatkan seluruh kepentingan (stakeholders) dalam konservasi
                          SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
                      Hal tersebut yang coba dicermati dan dituangkan Sekretaris Harian
                      Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT dan Kepala Bagian Tata
                     Usaha – Sekretariat Dewan SDA Nasional, Drs. R. Eddy Soedibyo, MM
     Imam Anshori                                                                                           R. Eddy Soedibyo
                                            dalam tulisan berikut.



 A
        manat UU Nomor 7 tahun 2004         Kementerian perindustrian bertanggung      mempengaruhi kondisi SDA agar mereka
        tentang Sumber Daya Air secara      jawab dalam meningkatkan efisiensi         semua saling berbagi peran dan tang-
        umum berintikan pengaturan          penggunaan air oleh masyarakat indus-      gung jawab dalam suasana yang
 tentang bagai-mana menyelenggarakan        tri, termasuk mengendalikan limbah         harmonis dan bersinergi. Para pihak
 pengelolaan SDA secara menyeluruh &        industri. Kementerian PU bertanggung       dimaksud, bukan hanya lembaga-
 terpadu, dari merencanakan, melak-         jawab membangun dan merawat infra-         lembaga pemerintah saja tetapi
 sanakan, memantau dan mengevaluasi         struktur SDA, mengatur pendistribusian     termasuk pula perseorangan atau
 baik dalam konservasi, pendayagunaan,      air untuk para pengguna air dan            lembaga-lembaga non-pemerintah.
 maupun pengendalian daya rusak air.        sekaligus mengendalikan aliran air         Guna terwujudnya suasana yang
      Pengelolaan SDA sungguh memiliki      pada sumber air. Pemerintah kota           harmonis dan bersinergi, diperlukan
 dimensi yang sangat luas, mengingat air,   bertanggung jawab mengendalikan            “tool”atau perangkat yang berfungsi
 dan sumber air merupakan unsur pokok       penggunaan ruang pada kawasan              menyatukan visi pengelolaan SDA, dan
 dalam kehidupan yang akan senantiasa       resapan air, serta pengelolaan limbah      sekaligus sebagai perekat hubungan
 diperlukan sebagai penyangga kehi-         kota, jaringan sanitasi dan drainasi.      kerja yang terkoordinasi dalam tataran
 dupan sehari-hari. Air tidak dapat         Bahkan Kementerian Pendidikan pun          managerial.
 dipisahkan dari seluruh aktivitas hidup,   punya kontribusi penting dalam pem-             Melalui koordinasi diharapkan
 termasuk sarana dan prasarana hidup        bentukan budaya dan perilaku manusia       hasil pengelolaan SDA akan membuah-
 itu sendiri, dari pangan, sandang, dan     agar peduli terhadap kelestarian air dan   kan kondisi SDA yang mampu mendu-
 papan seluruhnya membutuhkan air.          lingkungan.                                kung dinamika kehidupan bangsa untuk
 Dengan luasnya dimensi pengelolaan               Berdasarkan pemahaman penge-         meraih kemakmuran yang pada akhir-
 SDA, maka hampir seluruh aktivitas         lolaan SDA yang menyeluruh dan ter-        nya membawa kearah kehidupan yang
 lembaga di negara ini akan berkaitan       padu, bahwa yang dimaksud dengan           lebih sejahtera dan dijauhkan dari
 dengan air dalam atribut dan intensitas    pengelola SDA pada hakekatnya adalah       situasi krisis air yang biasanya meru-
 pengelolaan yang berbeda-beda.             bukan aktor tunggal tetapi multi pihak.    pakan sahabat karib kemiskinan dan
      Kementerian Kehutanan misalnya,       Kontribusi aktor-aktor tersebut ada yang   keterbelakangan.
 dalam melaksanakan tanggung jawab          ber-efek langsung terhadap kinerja              Sekalipun hampir setiap orang
 menjaga dan memelihara hutan mem-          pengelolaan SDA dan ada pula yang ber-     menganggap bahwa koordinasi merupa-
 punyai kontribusi mengendalikan            efek tidak langsung. Karena program dan    kan syarat bagi terwujudnya sinergi
 distribusi aliran air musiman pada         kegiatan Kementerian PU pada umum-         antarpihak, tetapi pada kenyataannya
 permukaan lahan (runoff) dan di dalam      nya ber-efek langsung terhadap kinerja     orang merasa enggan memulai koor-
 tanah. Kementerian Pertanian bertang-      pengelolaan SDA, maka kementerian ini      dinasi. Sepenggal kata ini sungguh
 gung jawab dalam pembinaan budidaya        seringkali dianggap masyarakat sebagai     mengandung segudang kendala baik dari
 pengelolaan lahan pertanian berperan       pengelola (dominan) SDA atau sebagai       segi historis, sosiologis, psikologis,
 agar tidak memperbesar tingkat erosi       penanggung jawab utama pengelolaan         maupun yang berhubungan dengan
 tanah dan limbah pertanian yang pada       SDA.                                       birokratis. Walaupun cukup berbekal
 akhirnya dapat mengganggu kelestarian            Pengelolaan SDA secara menye-        niat dan kemauan, tetapi koordinasi
 sumber air dan infrastruktur SDA, serta    luruh & terpadu menghendaki keter-         dalam implementasi manajerial sung-
 pencemaran air. Kementerian Lingku-        libatan para pihak baik yang mem-          guh enggan dilakukan. Hal ini terjadi
 ngan Hidup bertanggung jawab dalam         butuhkan air ataupun yang terpengaruh      karena pada hakekatnya masing-masing
 mengendalikan sumber pencemaran air.       dengan keadaan air, maupun yang            orang/individu/kelompok akan selalu


12
                   ingin hidup pada zona kenikmatan serta                           mereka ketika terlibat di dalam proses     SDA ini diwakili oleh salah seorang
                   kemapanan di lingkungannya masing-                               evaluasi dalam rangka perumusan            pengurusnya, tentu seseorang yang
                   masing, dan akan merasa terusik jika-                            permasalahan dan menemukan usulan          ditunjuk mewakili organisasi tertentu itu
                   lau harus berbagi kepada orang lain                              solusi pengelolaan SDA. Dari situ pula     dalam kesehariannya mempuyai akti-
                   dan ini sering kita sebut dengan “ego                            diharapkan muncul kesadaran semua          vitas sesuai dengan profesinya masing-
                   sektoral”.                                                       pihak untuk saling berkontribusi           masing.
                        Kondisi yang demikian ini adalah                            memainkan peran masing-masing                   Selain itu mekanisme kerja para
                   musuh dan sekaligus merupakan ken-                               secara sinergis sehingga akan memberi      anggota WAKOR SDA pun tidak sama
                   dala dan tantangan bagi setiap individu                          efek positif terhadap kondisi SDA di       dengan anggota DPR. Kewajiban hadir
                   pengelola atau stakeholder SDA, bila                             masa depan.                                para anggota WAKOR SDA hanya sebatas
                   ingin merealisir mimpi tentang penge-                                  Setelah melewati tahapan pema-       ketika sedang dilangsungkannya pemba-
                   lolaan SDA secara menyeluruh & terpadu                           haman terhadap konsepsi dasar              hasan/rapat/sidang Dewan SDA. Karena
                   menjadi kenyataan.                                               pengelolaan SDA, para anggota wadah        itu, mereka ini tidak diberikan imbalan
                                                                                    koordinasi perlu ditingkatkan ke pre-      berupa gaji tetap sebagaimana layaknya
                   Menghidupkan Koordinasi                                          dikat “menguasai” sehingga mereka          para anggota DPR. Kompensasi/imbalan
                         Persoalan berikutnya adalah ba-                            benar-benar dapat menjadi rujukan dan      yang diberikan kepadanya hanya berupa
                   gaimana menghidupkan spirit “koor-                               tempat menyampaikan permasalahan           honorarium rapat dan pengganti biaya
                   dinasi” pada setiap insan pengelola SDA                          dan usulan dalam rangka menemukan          transportasi ketika mereka hadir dalam
                   untuk mencapai kesejahteraan hidup                               solusi yang tepat dan benar dari setiap    pertemuan WAKOR, dan besarnya tentu
                   bagi seluruh lapisan masyarakat Indo-                            persoalan yang berkaitan dengan SDA.       harus mengikuti ketentuan honorarium
                   nesia. Wadah koordinasi pengelolaan                                    Penguasaan pengetahuan menge-        sebagaimana diatur di dalam peraturan
                   SDA perlu dibangun baik pada setiap                              nai ketentuan dasar pengelolaan SDA        penggunaan dana APBN.
                   tingkat pemerintahan (Nasional/Pro-                              akan sangat membantu para anggota               Dengan kondisi imbalan seperti itu,
                   pinsi/Kab/Kota), maupun di setiap                                wadah koordinasi dalam merumuskan          apakah ini tidak mengendorkan moti-
                   kesatuan wilayah pengelolaan SDA alias                           kebijakan SDA, serta pertimbangan          vasi kehadiran pada setiap kali ada
                   Wilayah Sungai.                                                  mengenai hal-hal yang terkait dengan       pertemuan? Sama sekali tidak, dan
                         Pertama, untuk menghidupkan                                pengelolaan SDA secara benar dan bijak     kepada mereka yang tergabung sebagai
                   spirit dan pelaksanaan koordinasi bagi                           sesuai strata pengetahuan/pendidikan       anggota WAKOR SDA patut dibanggakan
                   setiap person pengelola SDA dan para                             mereka masing-masing.                      bahwa sejauh ini motivasi keaktifan
                   anggota wadah koordinasi, agaknya                                      Kedua, keanggotaan Wadah Koor-       mereka dalam rapat WAKOR selalu tetap
                   diperlukan kemauan kuat untuk mau                                dinasi (WAKOR) Pengelolaan SDA baik        bagus. Bagi sebagian besar anggota
                   “mempelajari” konsepsi dasar penge-                              di tingkat nasional, provinsi, kabupaten   WAKOR dari unsur non-pemerintah,
                   lolaan SDA yang telah digariskan di                              dan tingkat WS berasal dari unsur          justru mereka beranggapan bahwa jika
                   dalam UU No.7/ 2004. Dengan demikian                             pemerintah dan nonpemerintah yang          mereka tidak hadir alias absen dalam
                   setiap stakeholder SDA wajib hukumnya                            dipilih atas dasar keterwakilan kepen-     rapat tertentu, berarti suaranya (penda-
                   mendapat sosialisasi dengan benar                                tingan masing-masing. Ketentuan ini        pat, gagasan dan keluhannya) tidak
                   tentang Undang-Undang No. 7/2004                                 tertulis sangat jelas di dalam UU SDA      tersalurkan.
                   termasuk peraturan turunannya sebagai                            Pasal 86 ayat 3. Jadi, mereka yang duduk        Sesungguhnya         kelembagaan
                   salah satu persyaratan kompetensi                                selaku anggota ini bukan atas nama diri-   WAKOR SDA memiliki dasar hukum yang
                   dasar. Dengan mempelajari lebih cermat                           sendiri, melainkan mewakili kepen-         sangat kuat dalam UU SDA. Selain itu
                   mengenai konsepsi dasar pengelolaan                              tingan kelompok/organisasinya.             susunan organisasi dan tata kerjanya
                   SDA, diharapkan para pengelola dan                                     Kelihatannya prinsip keterwakilan    pun telah diatur dengan jelas dalam
                   anggota wadah koordinasi SDA sedikit                             ini sama dengan lembaga Dewan              Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
                   demi sedikit akan memasuki tahapan                               Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun          2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
                   “tahu dan paham”. Pemahaman minimal                              demikian, ada juga perbedaannya            dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
                   mengenai konsepsi pengelolaan SDA                                dengan DPR, yaitu tiap-tiap lembaga        Momor 4/PRT/M/2008 tentang Pemben-
                   paling tidak akan mempermudah                                    yang keterlibatannya di dalam WAKOR        tukan Wadah Koordinasi Pengelolaan
                                                             Foto: primair online
Foto: Yasri Sulaiman




                                                                                                                                                                       13
                                                                  kegiatan saja, tetapi termasuk juga         masalahan SDA berikut alternatif
                                                                  fungsi observasi terhadap pelaksanaan       solusinya. Karena tiap-tiap anggota
                                                                  pengelolaan SDA, serta menyampaikan         WAKOR biasanya memiliki kesibukan
                                                                  rekomendasi kepada pimpinan lembaga         harian di dunia kerjanya masing-
                                                                  pemerintah baik di pusat maupun di          masing, maka kondisi yang ideal ini
                                                                  daerah berdasarkan hasil observasi.         seringkali tidak terwujud. Dalam hal
                                                                  Dalam melaksanakan fungsi observasi/        kondisi yang ideal ini tidak dapat
                                                                  pemantauan, WAKOR diharapkan juga           berjalan, maka Sekretariat harus tampil
                                                                  memiliki kepekaan yang memadai              aktif berinisiatif menyiapkan usulan
                                                                  mengenai situasi permasalahan SDA           rancangan menu yang tepat untuk
                                                                  yang sedang berkembang atau dirasakan       WAKOR. Tanpa adanya Sekretariat yang
                                                                  masyarakat di wilayah tertentu.             aktif dan berinisiatif, dapat dipastikan
                                                                        Fungsi yang dapat disetarakan         bahwa keefektipan WAKOR ini ber-
                                                                  sebagai bagian dari kewenangan WAKOR        angsur-angsur akan surut dan memudar
                                                                  ini menjadi sangat penting dipahami         dan pada akhirnya WAKOR hanya
                                                                  oleh seluruh anggota WAKOR, agar            tinggal potret dan papan nama saja.
 Foto: Sofyan Effendi




                                                                  mereka ini dapat membedakan wewe-                 Karena itu, siapapun yang ter-
                                                                  nang WAKOR sebagai lembaga dengan           gabung di dalam lembaga Sekretariat
                                                                  peran masing-masing anggota WAKOR           WAKOR baik di tingkat nasional,
                        SDA pada tingkat Propinsi, Kabupaten/     selaku pelaku/aktor pengelolaan SDA di      provinsi, kabupaten/kota selain dituntut
                        Kota, dan Wilayah Sungai.                 dunia kegiatannya masing-masing.            kompetensi pengetahuan yang cukup
                             Dari kedua peraturan ini diketahui         WAKOR berjalan dikoridor legis-       mengenai konsepsi pengelolaan SDA,
                        bahwa WAKOR SDA di tingkat nasional       lasi, bukan eksekusi. Perumusan ran-        juga mampu menjadi motor penggerak
                        dinamakan Dewan SDA Nasional yang         cangan kebijakan, dan rancangan plan-       WAKOR SDA. Ditingkat Nasional, Sekre-
                        pembentukannya dilakukan oleh Pre-        ning atau program memang berada di          tariat Dewan SDAN adalah institusi yang
                        siden. WAKOR SDA di tingkat provinsi      tangan WAKOR, tetapi pengesahan             berdiri sendiri, sehingga dapat meng-
                        dinamakan Dewan SDA Provinsi di-          produk kebijakan, planning, ataupun         konsentrasikan pengaturan atau
                        bentuk oleh Gubernur. WAKOR SDA di        program harus dilakukan oleh pejabat        penatalaksanaan kegiatan fasilitasi
                        tingkat kabupaten/kota dinamakan          publik. Fungsi observasi pelaksanaan        terhadap kegiatan Dewan SDA Nasional.
                        Dewan SDA Kabupaten/Kota dapat            ketetapan pejabat publik yang proses-       Apa yang sudah berjalan di tingkat
                        dibentuk oleh Bupati/Walikota. Sedang-    nya dirancang melalui WAKOR, memang         nasional ini, nampaknya berbeda
                        kan WAKOR SDA di tingkat wilayah          harus dilakukan secara bersama oleh         dengan pengelolaan sekretariat WAKOR
                        sungai (WS) dinamakan Tim Koordinasi      para anggota WAKOR dalam payung             di tingkat propinsi dan WS yang hingga
                        Pengelolaan SDA (TKPSDA) dapat            WAKOR, sedangkan tindak lanjut              saat ini masih dijabat secara ex-oficio
                        dibentuk oleh Menteri/Gubernur/           implementasi/eksekusinya berada             oleh pejabat tertentu di daerah. Ini
                        Bupati/Walikota sesuai dengan status      kembali kepada lembaga yang terkait         merupakan kendala institusional yang
                        kewenangan pengelolaan SDA pada tiap-     sesuai dengan kompentensi tiap-tiap         semestinya perlu segera dicarikan jalan
                        tiap WS tertentu.                         instansi.                                   keluar apabila kita semua mengingin-
                             Baik Dewan SDA Nasional, Dewan             Ketiga, untuk memfasilitasi terlak-   kan terlaksananya tujuh azas penge-
                        SDA Provinsi, Dewan SDA Kabupaten/        sananya fungsi WAKOR, diperlukan            lolaan SDA sebagaimana telah menjadi
                        Kota maupun TKPSDA wilayah sungai,        lembaga pendukung yang bersifat tetap/      komitmen nasional dan diamanatkan
                        kesemuanya memiliki kesamaan fungsi       permanen yaitu Sekretariat WAKOR.           UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber
                        yaitu membantu pejabat yang mem-          Sekretariat ini perlu dibentuk baik di      Daya Air dalam rangka menginte-
                        bentuknya dalam pelaksanaan koor-         tingkat nasional, provinsi, kabupaten/      grasikan kepentingan berbagai sektor,
                        dinasi perumusan kebijakan, strategi,     kota maupun WS. Sekretariat ini harus       wilayah, serta para pemilik kepentingan.
                        planning, penyusunan program, dan         bekerja penuh waktu (full time).                  Komitmen adalah perbedaan
                        rencana pengelolaan SDA sesuai dengan     Sekretariat WAKOR bertugas utama            antara orang yang mau melakukan dan
                        tingkatannya. Selain itu WAKOR ini        sebagai fasilitator WAKOR atau dalam        yang tidak mau melakukan. Komitmen
                        memiliki juga fungsi membantu pejabat     bahasa hariannya dapat dibaratkan           bukan untuk orang yang berkemauan
                        yang membentuknya dalam pemantauan        sebagai koki dalam sebuah pesta             lemah. Komitmen adalah janji kepada
                        dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan    perjamuan. Idealnya menu sebuah             diri anda sendiri. Semoga tulisan ini
                        kesepakatan yang telah terbangun          perjamuan sedapat mungkin dirancang         menginspirasi setiap pengambil kepu-
                        melalui mekanisme persidangan yang        berdasarkan pesanan atau spesifikasi        tusan, para anggota WAKOR SDA dan
                        demokratis.                               yang diminta WAKOR. Yang dimaksud           pengelola Sekretariat WAKOR SDA, untuk
                             Dengan demikan posisi WAKOR ini      dengan menu antara lain dapat berupa:       mewujudkan koordinasi yang katanya
                        tidak hanya dalam tataran perencanaan     rencana kerja tahunan WAKOR, kajian         mudah diucapkan tetapi sukar dila-
                        kebijakan, strategi, planning, rencana    kebijakan dan strategi, analisis per-       kukan.

14
                                                                                                             Sorotan

Pengukuhan Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan SDA,
Upaya Memperoleh Akses Air                                                                                H. Fauzi Bowo

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan
kesejahteraan. Pembangunan di bidang Sumber Daya Air (SDA) pada dasarnya merupakan salah satu
upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat dalam memperoleh air agar
mampu berperilaku hidup sehat, bersih dan produktif.
Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta, DR. Ing. H. Fauzi Bowo, saat memberikan sambutan pada
acara “Pengukuhan Anggota Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta periode 2010-2015”, di Jakarta (12/10).
                                                                                          Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta
                                                                                     yang dikukuhkan ini berjumlah 31 ang-
                                                                                     gota, masing-masing 16 anggota berasal
                                                                                     dari unsur pemerintah dan 15 anggota
                                                                                     lainnya dari unsur non pemerintah.
                                                                                     Adapun Ketua merangkap Anggota
                                                                                     Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta adalah
                                                                                     Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Harian
                                                                                     merangkap Anggota adalah Asisten
                                                                                     Pembangunan dan Lingkungan Hidup –
                                                                                     Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
                                                                                          Sementara itu, seusai acara pengu-
                                                                                     kuhan, Direktur Jenderal SDA – Kemen-


“S
        elain itu pembangunan di bidang    dasarkan Keputusan Gubernur Provinsi      terian Pekerjaan Umum (PU) yang juga
        SDA juga ditujukan untuk meng-     DKI Jakarta No. 459/2010 ter-tanggal 15   selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional,
        endalikan daya rusak air agar      Maret 2010.                               DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc, menyatakan
tercipta kehidupan masyarakat yang               “Namun, baru saat inilah anggota    bahwa dengan dibentuknya Dewan SDA
aman. Saat ini hampir seluruh wilayah      Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta dikukuh-   Provinsi DKI Jakarta, maka Pemerintah
di Indonesia termasuk Jakarta, meng-       kan secara resmi. Dengan pengukuhan       Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan
hadapi permasalahan SDA,” jelas Fauzi      ini, maka anggota Dewan dapat segera      masukan-masukan dari masyarakat
Bowo.                                      melaksanakan tugas-tugas pokok untuk      yang tergabung dalam wadah koordinasi
     Menurut Gubernur Fauzi Bowo, di       dapat mencari solusi terbaik terhadap     tersebut.
DKI Jakarta terjadi permasalahan SDA       permasalahan SDA yang di hadapi DKI            “Anggota Dewan SDA Provinsi DKI
seperti ancaman terhadap keberlang-        Jakarta,” ujar Foke.                      Jakarta yang berasal dari unsur non
sungan daya dukung SDA, baik air per-            Menurut Foke, tugas pokok dari      pemerintah dapat menyampaikan aspi-
mukaan maupun air tanah. Oleh karena-      Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta antara     rasinya di dalam rapat-rapat yang ber-
nya, pengelolaan SDA harus berdasar        lain membantu gubernur dalam penyu-       langsung di wadah Dewan SDA Provinsi
pada kondisi spesifik lokasi dengan pen-   sunan kebijakan dan strategi penge-       DKI Jakarta,” jelasnya.
dekatan kebersamaan untuk menghin-         lolaan SDA berdasarkan Kebijakan               Menurut Amron, dalam rapat-rapat
dari terjadinya konflik kepentingan        Nasional (Jaknas) SDA dengan memper-      Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta akan
antarpengguna air.                         hatikan kepentingan provinsi sekitar-     menampung berbagai aspirasi yang
     “Karena itu perlu ada wadah koor-     nya, serta menyusun dan merumuskan        disampaikan seluruh anggotanya dan
dinasi pengelolaan SDA yang merupakan      kebijakan pengelolaan Sistem Informasi    dari aspirasi tersebut akan dicari kese-
amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang         Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidro-    pakatan-kesepakatan dari seluruh ang-
Sumber Daya Air, yang diimplementasi-      geologi tingkat provinsi dengan memper-   gotanya,” jelas Amron.
kan dalam Peraturan Pemerintah No. 42      hatikan kebijakan pengelolaan SIH3             Dari kesepakatan tersebut, Amron
tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber      pada tingkat nasional.                    menyatakan, nantinya Dewan SDA
Daya Air dan Perpres 12 tahun 2008 ten-          Tugas pokok lainnya adalah mela-    Provinsi DKI Jakarta akan menyam-
tang Dewan Sumber Daya Air,” katanya.      kukan pemantauan dan evaluasi pelak-      paikan rekomendasi kepada Gubernur
     Fauzi Bowo yang akrab dipanggil       sanaan tindak lanjut penetapan Wila-      DKI Jakarta untuk dapat merefleksikan-
Foke juga menyatakan, bahwa sebenar-       yah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah    nya dalam kebijakan dan strategi SDA
nya Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta di-     (CAT), serta mengusulkan perubahan        Provinsi.
bentuk sudah cukup lama yaitu ber-         penetapan WS dan CAT.                                                  faz/ad/edd

                                                                                                                            15
 Sorotan



                Dewan Sumber Daya Air
              Provinsi Maluku, Dikukuhkan
                        Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, yang juga selaku Ketua Dewan
                         Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Maluku telah mengukuhkan sebanyak
                           26 orang Anggota Dewan SDA Provinsi Maluku berasal dari unsur
                                 pemerintah dan non-pemerintah, di Ambon (26/11).




     D
            alam sambutannya, Gubernur        Bina Penatagunaan SDA (BPSDA) -            meteorologi dan Hidrogeologi (SIH3)
            Maluku mengatakan bahwa           Direktorat Jenderal SDA, Kementerian       serta pemantauan dan evaluasi pelak-
            Dewan SDA Provinsi Maluku         Pekerjaan Umum (PU), Dr. Ir. Djaja Murni   sanaan tindak lanjut penetapan dan
     dibentuk berdasarkan pasal 15 huruf      W.D, Dipl. HE, M.Sc , Sekretaris Harian    perubahan penetapan Wilayah Sungai
     (h), Undang – Undang 7 tahun 2004        Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori,      (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT). Hal
     tentang Sumber Daya Air dan diperkuat    MT, Kasie Wilayah Timur, Subdit            ini sesuai Pasal 10, Peraturan Presiden
     dengan Peraturan Presiden Republik       Kelembagaan – Dit. BPSDA, Ir. Sumudi       Republik Indonesia No. 12 tahun 2008
     Indonesia No. 12 tahun 2008 tentang      Kartono, Sp.1 dan undangan lainnya.        tentang Dewan SDA,” ujarnya.
     Dewan Sumber Daya Air.                                                                    Menurut Djaja Murni, pengukuhan
          “Dewan SDA Provinsi Maluku yang     Berbagai Tugas                             dan pembekalan Anggota Dewan SDA
     telah dikukuhkan ini diharapkan dapat         Dalam sambutannya Djaja Murni         Provinsi Maluku merupakan tindak
     menjalankan tugas dan fungsinya sesuai   W. D yang mewakili Direktur Jenderal       lanjut dari amanat UU No.7 tahun 2004
     dengan yang diamanatkan dalam            SDA - Kementerian PU, menegaskan,          tentang Sumber Daya Air pada Pasal 85
     Peraturan Presiden Nomor 12 tahun        bahwa tugas Dewan SDA Provinsi bukan       – 87 yang mengharuskan daerah melalui
     2008 tentang Dewan Sumber Daya Air,”     hanya membantu Gubernur Maluku             Dewan SDA melakukan koordinasi
     katanya.                                 dalam menyusun dan merumuskan              dengan berbagai kepentingan antar-
          Hadir dalam acara Pengukuhan        kebijakan, strategi dan program penge-     sektor, antarwilayah dan antarpemilik
     dan Pembekalan Anggota Dewan SDA         lolaan SDA.                                terkait pengelolaan SDA.
     Provinsi Maluku, antara lain Direktur         “Namun juga menyusun dan                    “Pembentukan Dewan SDA Provinsi
                                              merumuskan kebijakan pengelolaan           sifatnya wajib sebagai amanat Pasal 87
                                              Sistem Informasi Hidrologi, Hidro-         ayat (1) UU No. 7 tahun 2004, bahwa
                                                                                         Pemerintah Provinsi (Gubernur) wajib
                                                                                         membentuk wadah koordinasi penge-
                                                                                         lolaan SDA provinsi. Selain itu,




16
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun         Pembekalan                                 dengan pembahasan mengenai tata
2008 tentang Pengelolaan SDA, Pasal            Dalam kesempatan yang sama juga       tertib persidangan dan tata cara
127 ayat (1) menyatakan bahwa wadah       dilakukan pembekalan kepada Anggota        pengambilan keputusan Dewan SDA
koordinasi pengelolaan SDA Provinsi       Dewan SDA Provinsi Maluku dan Kepala       Provinsi Maluku.
wajib dibentuk paling lambat 1 (satu)     Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)             Dengan dipimpin oleh Kepala
tahun setelah Peraturan Pemerintah ini    Dinas dan Badan yang terkait, seperti      Dinas PU Provinsi Maluku, Ir. Antonius
ditetapkan,” katanya.                     Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas           Sihaloho, MT selaku Ketua Harian
     Lebih lanjut dijelaskan Djaja        Kehutanan, BAPPEDA, dan BAPEDALDA          Dewan SDA Provinsi Maluku pemba-
Murni, bahwa dalam penyusunan             Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.         hasan tersebut kemudian dilanjutkan
kebijakan dan strategi serta program           Djaja Murni W.D juga mengawali        dengan dengan pembahasan mengenai
pengelolaan SDA Provinsi Maluku,          pembekalan dengan membawakan               rencana kerja Dewan SDA Provinsi
Dewan SDA Provinsi Maluku harus           materi tentang “Konsepsi Pengelolaan       Maluku.
terbuka, dengan melibatkan berbagai       SDA sebagai implementasi UU No. 7                Masing-masing Anggota Dewan
pihak melalui pembahasan mendalam         tahun 2004” yang pada intinya men-         memberi masukkan tentang isu-isu yang
dan demokratis dalam sidang Dewan         jelaskan tentang pembagian wewenang        akan dijadikan bahasan dalam rencana
SDA Provinsi Maluku.                      dan tanggung jawab serta visi, misi, dan   kerja Dewan SDA Provinsi Maluku tahun
     “Hasil dari sidang ini dijadikan     asas pengelolaan SDA, serta pentingnya     2011. Isu yang diangkat berkaitan de-
rekomendasi untuk ditetapkan oleh         dibentuk wadah koordinasi pengelolaan      ngan aspek konservasi, aspek pengen-
pihak yang berwenang, agar kebijakan      SDA.                                       dalian, aspek regulasi dan aspek SDM
dan strategi yang dimaksud mampu               Pemaparan selanjutnya pada sesi       serta membentuk Panitia Khusus
mengikat berbagai pihak yang ber-         kedua disampaikan oleh Imam Anshori        (Pansus) untuk menyusun Kebijakan SDA
kepentingan,” jelasnya.                   dan Sumudi Kartono masing-masing           Provinsi.
     Dengan terbentuknya Dewan SDA        membawakan materi tentang “Kebijakan             Untuk kelancaran dan memfasi-
Provinsi Maluku diharapkan juga akan      Nasional SDA” dan “Tupoksi Dewan SDA       litasi pelaksanaan kegiatan operasio-
tercipta keterpaduan antarsektor dan      Provinsi”.                                 nal Dewan SDA Provinsi Maluku, telah
antarwilayah dalam perumusan kebi-                                                   dibentuk Sekretariat Dewan SDA Provinsi
jakan di tingkat nasional, provinsi dan   Sidang Perdana                             Maluku sesuai Surat Keputusan Kepala
kabupaten/kota, sehingga sinergi               Seusai melaksanakan pengukuhan        Dinas PU Provinsi Maluku No. 29/KPTS/
Pengelolaan SDA dapat terpadu mulai       dan pembekalan, Dewan SDA Provinsi         2010 tanggal 11 Oktober 2010 dengan
dari perencanaan, pelaksanaan sampai      Maluku melanjutkan kegiatannya             Ketuanya Ir. M. E. E. Samson, M.Tech.
dengan pengambilan keputusan.             berupa sidang perdana yang diawali                                       mg/jon/ad

                                                                                                                           17
     Sorotan

                                                                                        faatan umum, keterpaduan dan kese-
                                                                                        rasian, keadilan, kemandirian, serta
                                                                                        transparansi dan akuntabilitas.
                                                                                              “Saya yakin bahwa terbentuknya
                                                                                        wadah koordinasi ini bukan hanya
                                                                                        sekedar memenuhi perintah UU saja,
                                                                                        tetapi juga sebagai tanda kepekaan dan
     Pengukuhan Dewan SDA Provinsi Kaltim                                               kepedulian pemerintah dan masyarakat

     Pengelolaan SDA, Harus Menjadi                                                     terhadap dinamika permasalahan air
                                                                                        yang perkembangannya semakin kom-
                                                                                        pleks,” ujarnya.
     Kepedulian Semua Sektor                                                                  Menurut Imam Anshori, SDA me-
                                                                                        miliki peran ganda, yaitu selain sebagai
     Sebanyak 36 orang Anggota Dewan Sumber Daya Air (Dewan SDA)                        modal pembangunan juga sebagai
     Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah dikukuhkan oleh Wakil                     penopang sistem kehidupan. Hasil
     Gubernur Kaltim, Drs. H. Farid Wadjdy yang mewakili Gubernur Kaltim,               pembangunan sumber daya alam
     di Kota Samarinda (13/10).                                                         termasuk sumber daya air, telah mampu
                                                                                        menyumbang 24,8 persen terhadap


 P
       engukuhan tersebut berdasarkan        terkait dan harusnya menjadi isu sentral   Produk Domestik Bruto (PDB) dan 48
       Keputusan Gubernur Kalimantan         bersama dan menjadi perekat kerja-         persen terhadap penyerapan tenaga
       Timur No. 610/K.693/2009 tentang      sama antar berbagai sektor dan wilayah,    kerja.
 Pembentukan Dewan Provinsi Kaliman-         yang sampai sekarang belum terumus-              “Sekalipun demikian, perhatian
 tan Timur, tertanggal 15 Desember 2009.     kan dan tergarap dengan baik.              terhadap kelestarian SDA seringkali
      Dalam sambutan Gubernur yang                “Tanpa pengelolaan SDA yang baik,     kurang mendapat prioritas kita semua,
 dibacakan Wakil Gubernur Kaltim             maka kemakmuran rakyat tidak akan          sehingga kondisinya diberbagai tempat
 menyatakan, bahwa pembentukan               terwujud dan justru banyak malapetaka      semakin memprihatinkan. Kesadaran
 Dewan SDA Provinsi Kaltim merupakan         yang akan datang. Karena seperti yang      kita tentang pentingnya pengelolaan SDA
 amanah UU No. 7 tahun 2004 tentang          telah disebutkan sebelumnya, air           biasanya baru muncul ketika banjir,
 Sumber Daya Air, PP No. 42 tahun 2008       adalah urusan semua orang, sudah           kekeringan, dan pencemaran sudah
 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,        saatnyalah seluruh sektor bersatu padu,    terjadi,” paparnya.
 dan Perpres 12 tahun 2008 tentang           bahu-membahu mewujudkan kepen-                   Lebih lanjut dikatakan Imam,
 Dewan Sumber Daya Air.                      tingan bersama,” tegasnya.                 hingga kini belum ada zat lain yang
      “Karena itu, saya sampaikan rasa            Lebih lanjut Gubernur Kaltim          dapat menggantikan fungsi air. Setiap
 bangga, Kaltim termasuk salah satu          menyampaikan, bahwa koordinasi             tetes air kita pakai atau konsumsi, pasti
 provinsi yang mampu merespon amanat         harusnya bukan lagi sekedar wacana,        akan kita lepas kembali dalam keadaan
 undang-undang. Dengan terbentuknya          tetapi harus sudah menjadi tindakan.       yang sudah tercemar.
 Dewan SDA provinsi ini, kita berharap       Itu harus menjadi perhatian seluruh              “Jernih dan kotornya air di sungai
 ada saling pengertian dan kerjasama         Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)       merupakan refleksi perilaku kita semua
 antar berbagai sektor di lingkungan         untuk dapat melaksanakannya dengan         dalam memanfaatkan bumi dan air.
 Provinsi Kaltim dalam pengelolaan           baik.                                      Tanpa kepedulian dan keterlibatan kita
 SDA,” katanya.                                   Hadir dalam acara pengukuhan          semua, maka krisis air akan menjadi
      Menurut Gubernur Kaltim, Provinsi      tersebut, diantaranya Sekretaris Harian    keniscayaan,” ungkapnya.
 Kaltim dengan program Kaltim Bangkit        Dewan Sumber Daya Air Nasional                   Krisis air dapat berwujud keke-
 2013 yang memiliki slogan “Memba-           (Dewan SDA Nasional), Ir. Imam Anshori,    ringan atau pun banjir. Krisis air
 ngun Kaltim untuk Semua” , jika dikaitkan   MT yang mewakili Ketua Harian Dewan        merupakan sahabat karib kemiskinan
 dengan masalah pengelolaan air, maka        SDA Nasional dan para undangan             dan keterbelakangan. Krisis air dapat
 sangat kuat relevansinya karena air         lainnya.                                   menjadi sumber ketegangan antar
 adalah urusan semua orang, air di-                                                     individu, antar kelompok dan antar
 butuhkan oleh generasi sekarang hingga      Komitmen                                   daerah.
 anak cucu.                                       Sementara itu, Sekretaris Harian            Seusai acara pengukuhan tersebut,
      “Oleh karena itu pengelolaan SDA       Dewan SDA Nasional dalam sambutan-         seluruh Anggota Dewan SDA Provinsi
 harus menjadi kepedulian semua sektor       nya menyatakan, bahwa terbentuknya         Kaltim yang berjumlah 36 orang terdiri
 tanpa kecuali, karena manfaatnya untuk      Dewan SDA merupakan bukti adanya           dari 18 anggota berasal dari unsur
 semua sektor serta berkelanjutan untuk      komitmen terhadap ditegakannya tujuh       pemerintah dan 18 anggota dari unsur
 semua. Bukan hanya generasi sekarang,       asas pengelolaan SDA sebagaimana           non-pemerintah melanjutkan kegiatan-
 tetapi juga genarasi yang akan datang,”     telah diamanatkan di dalam Pasal 2 UU      nya berupa sidang perdana yang
 jelasnya.                                   No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya       langsung dipimpin oleh Gubernur
      Gubernur Kaltim menyebutkan,           Air.                                       Kaltim, Drs. H. Awang Farouk Ishak, M.Si,
 bahwa permasalahan SDA, tidak tunggal            Ketujuh asas tersebut adalah asas     selaku Ketua Dewan SDA Provinsi Kaltim.
 dan tidak berdiri sendiri. Semuanya         kelestarian, keseimbangan, keman-                                        jon/faz/ad

18
                                                                                                            Sorotan



             TKPSDA WS Bengawan Solo
               Hasilkan Rekomendasi
           Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan
                Solo terus menjalankan aktifitas dan kegiatannya sebagai wadah koordinasi
           pengelolaan SDA di WS yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut.



U
        mpamanya saja, setelah melalui     Badan Perencanaan Pembangunan              Sekayu – Kab. Madiun, melanjutkan
        pembahasan dan diskusi yang        (Bappeda) Jawa Timur dan Bappeda           pengerukan Waduk Pacal di Kab. Bojo-
        hangat, sekitar 57 orang anggota   Jawa Tengah dengan alokasi dana            negoro, penanganan tangggul kanan dan
TKPSDA WS Bengawan Solo waktu itu          berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur      kiri Kali Mengkuris, serta normalisasi
telah menghasilkan beberapa rekomen-       dan Jawa Tengah.                           saluran Sono/Terate menuju Kali
dasi pada Sidang Pleno yang dilaksana-           Begitu juga dengan adanya tanggul    Madiun termasuk rehabilitasi pompa
kan di Kota Surakarta (7/7).               yang ambrol di Kali Garuda – Kab. Sragen   dan pintu air Madiun.
     Rekomendasi yang dihasilkan           yang dibangun tahun 1995, telah                                        ad/riz/tom
tersebut adalah penyusunan Model Jasa      direkomendasikan untuk melakukan
Lingkungan Air dan Model Pelibatan         rencana tindak berupa penuntasan
Masyarakat dalam rangka Konservasi         normalisasi yang telah dilakukan oleh
SDA, penyusunan Pedoman Pola               Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai
Operasi Waduk Wonogiri tahun 2010          akibat belum tuntasnya pelaksanaan
dan penyusunan Pedoman Pola Operasi        tersebut, telah menimbulkan bottle neck,
Waduk Ngebel.                              sehingga sering terjadi genangan.
     Disamping itu, melaksanakan                 Namun demikian, TKPSDA WS
sosialisasi neraca air Bengawan Solo,      Bengawan Solo juga merekomendasikan
menyusun usulan program/kegiatan           bila tidak mampu untuk melaksanakan
dari kabupaten-kabupaten tentang           hal tersebut akibat kekurangan dana
pengelolaan SDA 2010-2014, norma-          dari APBD Kab. Sragen, supaya meng-
lisasi Waduk Sonorejo, dan studi           usulkan melalui surat kepada BBWS
Bendung Bison di Kab. Sragen.              Bengawan Solo agar dibantu melalui
     Perlunya sharing antara Balai         APBN.
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan             Rekomendasi yang diberikan
Solo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah,     TKPSDA WS Bengawan Solo lainnya
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, peme-      adalah, pemasangan papan peringatan
rintah kota dan pemerintah kabupaten       pada lokasi daerah rawan banjir, papan
terkait tentang permasalahan daya          larangan penggalian pasir tanpa izin,
rusak air dan penanganannya, juga          papan larangan mendirikan bangunan/
merupakan hasil rekomendasi TKPSDA         memanfaatkan disempadan sungai
WS Bengawan Solo.                          tanpa izin, dan pemeliharaan rutin
     Sebagai contoh, dengan adanya         Bengawan Solo dan banjir kanal (flood-
rencana pembangunan Waduk Jipang,          way Plangwot).
akan dilaksanakan relokasi penduduk              Begitu juga di rekomendasikan
se-tempat. Rencana tindak yang akan        normalisasi Kali Lamong, Kali Grindulu
dilakukan adalah penelaahan dan            dan anak-anak Sungai Bengawan Solo
inventarisasi jumlah aset penduduk         serta bangunan pelengkapannya perlu
yang akan direlokasi dan perlunya          segera dilaksanakan secara prioritas
koordinasi lintas sektor sebagai bahan     dengan catatan Pemkab/Pemkot/
masukan pengambilan kebijakan              Pemprov harus menyelesaikan perma-
Pemerintah Pusat.                          salahan sosialnya.
     Sedangkan untuk instansi pelak-             Sedangkan empat rekomendasi
sana perencanaan kegiatan relokasi         terakhir adalah pembangunan Waduk
dimaksud, telah direkomendasikan           Jlantah Desa Tlobo, Kec. Jatiyoso – Kab.
TKPSDA WS Bengawan Solo adalah             Karanganyar, normalisasi hulu Sungai

                                                                                                                           19
 Aneka




                                                                                           Selain itu juga dihadiri oleh nara-
                                                                                      sumber-narasumber terkait seperti
                                                                                      Kepala Bagian Pelayanan Informasi –
                                                                                      Sekretariat Dewan SDA Nasional, Ir. A.
                                                                                      Tommy M. Sitompul, M.Eng yang
                                                                                      menyampaikan materi pembekalan
 Dewan Sumber Daya Air                                                                tentang Pembentukan Dewan SDA
                                                                                      Provinsi dan TKPSDA-WS, serta Kepala

 Sebagai Wadah Strategis                                                              Seksi Wilayah Barat Subdit Kelem-
                                                                                      bagaan – Dit. BPSDA, Nur Widayati, ST
                                                                                      menyampaikan mengenai Tatacara
     Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami                             Pemilihan Anggota Dewan SDA dan
                                                                                      TKPSDA-WS.
     keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih
     rendah tanpa batas wilayah administrasi. Sebagai sumber kehidupan                Tim Pemilihan
     yang menjamin keberlanjutan peradaban di muka bumi, air tidak                          Tim Pemilihan Calon Anggota
     senantiasa tersedia sesuai dengan keinginan kita.                                Dewan SDA Provinsi Bengkulu tahun
                                                                                      2010 yang dibentuk berdasarkan


     O
         leh karenanya, sesuai dengan UU         Zulkarnain menambahkan, bahwa        Keputusan Gubernur Bengkulu No.
         No. 7 tahun 2004 tentang Sumber    hingga saat ini penggunaan air masih      J.2294.XVII tahun 2010 tertanggal 25
         Daya Air, yang menyebutkan         belum sepenuhnya dilakukan secara         Agustus 2010 tersebut, bertugas antara
 bahwa provinsi mempunyai kewe-             bijak, baik dari sisi kualitas maupun     lain menyusun rancangan pedoman
 nangan dan tanggung jawab dalam            kuantitas, serta waktu dan lokasi         tentang kriteria dan mekanisme
 pengelolaan sumber daya air, serta         ketersediaan air yang semakin langka.     pemilihan calon anggota Dewan SDA
 meningkatkan sinergi dan keterpaduan            Dalam upaya meningkatkan koor-       Provinsi Bengkulu dan memfasilitasi
 antar unsur pemerintah dan non             dinasi dan mensinergikan keterpaduan      proses pemilihan calon anggota Dewan
 pemerintah, maka diperlukan suatu          antar pemerintah dan non pemerintah,      SDA Provinsi Bengkulu dari unsur non
 wadah koordinasi dalam bentuk Dewan        Zulkarnain mengharapkan, Dewan SDA        pemerintah.
 Sumber Daya Air (Dewan SDA).               mampu mengkoordinasikasikan ber-                Selain itu Tim Pemilihan juga ber-
                        Demikian disam-     bagai kepentingan instansi, lembaga,      tugas menyampaikan nama calon
                   paikan Kepala Dinas      masyarakat dan para pemilik kepen-        anggota dari unsur Pemerintah Provinsi
                   Pekerjaan Umum (PU)      tingan (stakeholders) SDA lainnya dalam   dan unsur kabupaten/kota sesuai kuota
                   Provinsi Bengkulu, Ir.   pengelolaan SDA.                          jumlah anggota serta menyam-paikan
                   Zulkarnain Muin, MM           “Terutama dalam merumuskan           hasil penyelenggaraan pemi-lihan calon
                   saat memberikan sam-     kebijakan dan strategi pengelolaan SDA,   anggota kepada Gubernur Bengkulu
                   butan pada acara “So-    serta mendorong peningkatan peran         untuk ditetapkan.
 Zulkarnain Muin sialisasi Pembentuk-       masyarakat dalam pengelolaan SDA,”              Adapun Tim Pemilihan ini ber-
 an Dewan SDA Tingkat Provinsi Beng-        sebut Zulkarnain.                         jumlah tujuh orang yang terdiri dari
 kulu Tahun 2010” di Kota Bengkulu (7-8/         Pada acara tersebut dihadiri oleh    masing-masing seorang ketua dan
 10).                                       sekitar 50 peserta, antara lain Asisten   sekretaris serta lima orang anggota. Tim
        “Dewan SDA merupakan wadah          II Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu,   pemilihan ini dalam melaksanakan
 strategis untuk melaksanakan koor-         Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan         tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana
 dinasi, konsultasi dan tukar informasi     SDA Provinsi Bengkulu, Tim Pelaksana      yang berasal dari Dinas PU Provinsi
 dalam rangka pengelolaan SDA di            Pembentukan Dewan SDA dan para calon      Bengkulu.
 Provinsi Bengkulu,” katanya.               anggota Dewan SDA Provinsi Bengkulu.                                 wwn/faz/tom


20
                                                                                                               Aneka


Sosialisasi Pembentukan
Dewan SDA Provinsi Gorontalo
Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden No. 12 tahun 2008 tentang Dewan
Sumber Daya Air dan Permen PU No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah
Sungai (WS), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan instansi terkait lainnya di Provinsi Gorontalo,
telah menyelenggarakan sosialisasi pembentukan Dewan Sumber Daya Air (Dewan SDA)
Provinsi Gorontalo, (8/11).




D
        alam sambutan Kepala Dinas PU     kebijakan pengelolaan sistem informasi   Materi Sosialisasi
        Provinsi Gorontalo, yang dalam    hidrologi, hidrometeorologi dan hidro-         Dalam acara yang dihadiri oleh
        hal ini dibacakan Plh. Kepala     geologi pada tingkat provinsi dengan     stakeholders SDA di Provinsi Gorontalo
Dinas PU Provinsisi Gorontalo, Ir. H.     memperhatikan kebijakan sistem yang      ini yang juga merupakan calon Anggota
Benyamin Hadju, MM menyatakan,            sama pada tingkat nasional,” ujarnya.    Dewan SDA Provinsi Gorontalo ini,
bahwa rencana pembentukan Dewan                Oleh karenanya, Benyamin meng-      beberapa materi disampaikan oleh para
SDA Provinsi Gorontalo dimaksudkan        harapkan, agar dengan sosialisasi        narasumber untuk membekali calon
untuk membantu Pemerintah Provinsi        tersebut, Dewan SDA Provinsi Gorontalo   anggota dalam melaksanakan tugas-
Gorontalo dalam upaya meningkatkan        dapat segera terbentuk sehingga          tugasnya.
pengelolaan SDA.                          masyarakat dapat memanfaatkan                  Diantaranya adalah “Pokok-Pokok
     “Dewan ini sangat diperlukan         Dewan sebagai sarana dan media           Pengaturan Tahapan Pengelolaan ber-
mengingat ketersediaan SDA, baik air      komunikasi dalam menyampaikan            kaitan dengan Peraturan Pemerintah
permukaan maupun air tanah, semakin       berbagai permasalahan SDA yang ada.      (PP) No. 42 tahun 2008 tentang Penge-
terancam akibat kurangnya daya dukung          “Namun yang terpenting adalah       lolaan SDA” oleh Sigit Hanandaya, ST,
Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap       bagaimana Dewan SDA Provinsi             M.Eng dari Direktorat Bina Program –
penyimpanan air,” katanya.                Gorontalo nantinya, dapat memberikan     Ditjen SDA, Kemeterian PU.
     Selain itu, Benyamin menyam-         solusi dan jalan keluar terbaik dari           Materi lainnya yang disampaikan
paikan, kondisi tersebut semakin          permasalahan-permasalahan SDA            pada acara tersebut adalah mengenai
diperparah dengan kurangnya kesa-         tersebut untuk kesejahteraan bersama,”   “Koordinasi Pengelolaan SDA” dipapar-
daran dan kepedulian dari masyarakat      tegasnya.                                kan oleh Sri Sudjarwati, ST, MT dari
terhadap perilaku untuk menghemat air                                              Bagian Penyusunan Program, Sekretariat
dan pencemaran lingkungan.                                                         Dewan SDA Nasional.
     Menurut Benyamin, Dewan SDA                                                         Sedangkan sebagai materi penutup
Provinsi Gorontalo yang anggotanya                                                 adalah mengenai “Mekanisme Pemilih-
terdiri dari unsur pemerintah dan unsur                                            an Dewan SDA Provinsi unsur non-
non-pemerintah akan dibentuk dengan                                                pemerintah dan Persiapan Pembentukan
tujuan untuk memberikan saran,                                                     Sekretariat Dewan SDA Provinsi”
masukan dan rekomendasi pelak-                                                     disampaikan oleh Ir. Vidi Bhuwana dari
sanaan kebijakan yang berkaitan                                                    Direktorat Bina Pengelolaan SDA – Ditjen
dengan SDA di Provinsi Gorontalo.                                                  SDA, Kementerian PU.
     “Dewan SDA Provinsi Gorontalo                                                                                   sri/ad
juga bertugas antara lain, merumuskan


                                                                                                                          21
                      Nuansa
 Foto: Raptorindonesia.org




                               Sosialisasi Jaknas SDA Lewat Udara
                                  Potensi air di Indonesia dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas, sebarannya di berbagai daerah
                                     cukup bervariasi, sehingga perlu perhatian khusus. Jumlah ketersediaan air cukup, namun
                                  sebaran dan meningkatnya kebutuhan akan air yang menimbulkan masalah yang menyebabkan
                                                       ketersediaan air yang ada tidak mencukupi kebutuhan.



                             D
                                     emikian disampaikan Direktur       sumber-sumber air yang ada cenderung            Amron menjelaskan, konservasi
                                     Jenderal Sumber Daya Air (SDA)     meningkat sehingga mengakibatkan          sumber daya alam erat kaitannya de-
                                     – Kementerian Pekerjaan Umum       kualitasnya terus menurun dari waktu-     ngan konservasi sumber daya air,
                             (PU) yang juga selaku Sekretaris Dewan     ke waktu.                                 mendayagunakan SDA dan melakukan
                             SDA Nasional, DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc,        Hal-hal seperti itulah menurut       penghematan air. Misalnya, dengan
                             saat acara dialog interaktif bertajuk      Amron, yang patut diwaspadai dalam        konsep hutan dimana 30 persen kawa-
                             “Peningkatan Konservasi dan Pendaya-       pengelolaan SDA ke depan. Misalnya ter-   sannya merupakan area konservasi.
                             gunaan SDA berkaitan dengan MDG’s di       kait dengan masalah konservasi,                 “Area konservasi 30 persen di
                             stasiun Metro TV (27/10).                  pendayagunaan dan pengendalian daya       kawasan hutan tersebut, diharapkan
                                  Menurut Amron, terjadinya keru-       rusak air sesuai dengan amanah UU No.     tidak menambah erosi dan dapat
                             sakan dan degradasi lingkungan yang        7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.     menjaga daerah sempadan sungai.
                             terus meningkat juga dapat menimbul-            Terkait dengan pengelolaan air       Sehingga fungsi sungai dapat lebih op-
                             kan konflik dalam penggunaan air.          yang menjadi tugas Dewan SDA Nasional,    timal dalam mengatasi banjir dan
                             Keadaan dimana terjadi kekeringan,         Amron menjelaskan, bahwa anggota          kekeringan,” ungkapnya.
                             sehingga timbul kelangkaan air pada        Dewan SDA Nasional yang berasal dari            Oleh karenanya, untuk mengatasi
                             saat musim kemarau.                        unsur Pemerintah dan non-Pemerintah       krisis air tersebut, Amron mengharap-
                                  “Di musim penghujan, sering           memberikan konstribusi dan masuk-an       kan, perlunya dikembangkan pende-
                             menimbulkan banjir dikarenakan air         di dalam rapat-rapat wadah koordinasi     katan, bahwa air bukanlah sebagai
                             yang jatuh ke permukaan bumi tidak         pe-ngelolaan air tersebut.                musuh manusia. Perlu penyadaran
                             dapat maksimal terserap ke dalam                “Umpamanya saja, terhadap Kebi-      kembali kepada seluruh stakeholder SDA,
                             tanah. Dengan begitu air secara alami      jakan Nasional (Jaknas) SDA yang          baik dari sisi Pemerintah maupun non-
                             tentunya akan mencari ke tempat yang       nantinya sebagai acuan untuk para         Pemerintah.
                             lebih rendah dan bila tidak dapat          Menteri dan Pemerintah daerah terkait           “Perlu dilakukan upaya peng-
                             tertampung disungai ataupun drainase       dengan pengelolaan air. Dewan SDA         hematan air di kawasan padat penduduk
                             yang ada maka akan dapat menyebab-         Nasional memiliki peran yang salah        (reduce), sehingga masyarakat dapat
                             kan banjir,” ujarnya, pada acara yang      satunya mengenai konservasi SDA, agar     memperoleh zero run off. Dimana debit
                             difasilitasi Sekretariat Dewan SDA         secara berkesinambungan dapat dinik-      air permukaan tidak akan bertambah
                             Nasional ini.                              mati seluruh masyarakat Indonesia,”       secara ekstrim, air dapat disalurkan
                                  Begitupun masalah pencemaran          tuturnya.                                 dan dapat mengurangi bahaya, serta

22
tersedianya air tanah yang cukup,”        kegiatan konservasi perlu dilakukan        Seperti, di TVRI dengan topik pemba-
katanya.                                  terus-menerus dan terpadu, seperti         hasan “Pengendalian Daya Rusak Air dan
                                          Pemerintah dan pihak-pihak yang            Bencana, Berkaitan dengan Air” (26/10).
Minim Air                                 berkepentingan, baik dunia usaha                 Narasumber pada acara tersebut
     Senada dengan Dirjen SDA, Anggota    maupun masyarakat.                         adalah, Asisten Deputi Pengendalian
Dewan SDA dari unsur non-Pemerintah,           “Juga perlu dilaksanakan konser-      Ekosistem Perairan Darat – Kementerian
Ir. Achmadi Partowijoto, CEA menya-       vasi SDA di daerah hulu dan hilir, salah   Lingkungan Hidup, Ir. Hermono Sigit,
takan ketersediaan air akan menjadi       satunya dengan membuat resapan/            Anggota Komisi IV DPR-RI, DR. Ir. Siswono
kendala, dikarenakan sebaran secara       biopori. Konservasi SDA seperti ini        Yudhohusodo, dan Anggota Dewan SDA
geografis yang tidak merata.              adalah untuk melestarikan keberadaan       Nasional dari unsur non-Pemerintah,
     Misal Pulau Sumatera dan Pulau       air permukaan dan air tanah,” jelasnya.    DR. Hasim, DEA (PSDA Watch).
Kalimantan mempunyai tipe geografis            Sedangkan kegiatan yang sangat              Untuk acara di stasiun radio TRI-
yang surplus air. Berlainan halnya        menentukan ;lainnya, menurut Achmadi,      JAYA FM, juga diselenggarakan sosiali-
dengan Pulau Jawa dan di Provinsi Nusa    adalah sosialisasi yang efektif dan        sasi Jaknas SDA dengan tema “Pengem-
Tenggara Timur yang memiliki tipe minim   penegakan hukum. Terlebih lagi melihat     bangan Jaringan Sistem Informasi
air.                                      keadaan saat ini yang masih terjadi        Terpadu Sumber Daya Air Nasional” (21/
     “Untuk itu perlu konservasi SDA,     pembalakan liar.                           10). Narasumber acara tersebut adalah
khususnya bagi daerah yang minim air.          “Partisipasi masyarakat masih         Perekayasa BMKG, Achmad Sasmita dan
Sedangkan daerah yang memiliki curah      kurang, karena dirasakan kurang            Kasubdit Hidrologi dan Kualitas Air, Dit.
hujan yang cukup, sering timbul masalah   akomodatif. Terkait hal tersebut, maka     BPSDA, Ditjen SDA – Kementerian PU,
di daerah hulunya akibat kurang ter-      perlu ditingkatkan koordinasi antar-       Ir. Leonarda B.A Ibnusaid, M.Eng.
jaganya hutan sebagai daerah catch-       instansi terkait dan seluruh stakeholder         Sementara dengan tajuk “Penge-
ment area. Maka perlu dilakukan           di dalam wadah koordinasi Dewan SDA        lolaan SDA dan Peningkatan Peran
konservasi alamiah dan tabungan air       Nasional,” ungkapnya.                      Masyarakat” dan narasumber Anggota
dengan menyiapkan waduk dan sebagai-           Selain acara dialog interaktif di     Dewan SDA Nasional dari unsur non-
nya,” kata Achmadi, perwakilan dari       Metro TV tersebut, Sekretariat Dewan       Pemerintah, Ir. Sudar Dwi Atmanto,
Kemitraan Air Indonesia (KAI).            SDA Nasional juga memfasilitasi ke-        MM.Agr (LP3ES) juga telah dilaksanakan
     Achmadi juga menambahkan, bahwa      giatan sosialisasi Jaknas SDA di be-       di stasiun radio KBR 68H (22/10).
keterlibatan seluruh komponen dalam       berapa media elektronik lainnya.                                       faz/ad/tom

                                                                                                                             23
 Rusaknya lingkungan akibat penambangan di Provinsi Bangka Belitung

24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:12/15/2011
language:
pages:24