KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
JL. MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
KEBIJAKAN PELAKSANAAN STRATEGI
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
MELALUI PERENCANAAN PENGANGGARAN
MENUJU REFORMASI BIROKRASI
oleh
Deputi PUG Bidang Polsoskum
Disampaikan dalam acara Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan
Hukum dan Ham, Di Hotel Aston Jakarta, 28 Nopember 2011
1
MISI 2005-2025
1. Mewujudkan masy berakhlak, mulia,
bermoral, beretika, berbudaya,
beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya VISI 2005-2025 Tujuan Negara
saing (UUD 1945)
3. Mewujudkan masy demokratis MAJU - Melindungi tumpah
berlandaskan hukum darah
4. Mewujudkan Indonesia aman, MANDIRI - Memajukan
damai, dan bersatu kesejahteraan umum
5. Mewujudkan pemerataan ADIL - Mencerdaskan
pembangunan dan berkeadilan kehidupan bangsa
6. Mewujudkan Indonesia asri dan MAKMUR - Ikut melaksanakan
lestari ketertiban dunia
7. Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan
penting dalam pergaulan dunia
internasional
Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender
Dalam RPJPN 2005-2025 RPJMN 4 (2020-2024
- Bertahannya kondisi
penduduk tumbuh
RPJPM 3 (2015-2019) seimbang
- Terwujudnya
- Tercapainya kondisi kesetaraan gender
penduduk tumbuh - Meningkatnya
RPJM 2(2010-2014) seimbang tumbuh optimal,
- Meningkatnya kesej dan
- Terkendalinya jumlah kesetaraan gender perlindungan anak
dan laju pertumbuhan - Meningkatnya
RPJM 1 (2005-2009) penduduk tumbuh kembang
- Meningkatnya optimal, kesej dan
kesetaraan gender perlindungan anak
- Mengendalikan jumlah dan
laju pertumbuhan - Meningkatnya
penduduk tumbuh kembang
- Meningkatnya kesetaraan optimal, kesej dan
gender di berbagai bidang perlindungan anak
pemb
- Meningkatnya IPG
- Meningkatnya kesej dan
perlindungan perempuan
dan anak
IV. KEBIJAKAN PUG DALAM RPJMN 2010-2014 DAN
HASIL YANG DIHADAPKAN DARI PELAKSANAAN PUG
• Buku I – Prioritas Nasional
• Buku II Bab 1 – Kebijakan PUG
• Buku II Bab 2 – Pembangunan Sosial Budaya dan
Kehidupan Beragama
• Buku III – Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
BUKU II BAB 1 – KEBIJAKAN PUG (1)
• Prinsip pengarusutamaan merupakan landasan operasional
bagi seluruh pelaksanaan pembangunan
• Prinsip-prinsip pengarusutamaan diarahkan untuk dapat
tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan
• Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan
semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di
setiap bidang pembangunan
• Kriteria pengarusutamaan:
• Bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari
kegiatan pembangunan sektoral;
• Tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan
(investasi) yang signifikan; dan
• Dilakukan pada semua sektor terkait namun
diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung
dengan isu-isu pengarusutamaan.
SASARAN
Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam RPJMN 2010-2014
Meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan:
a) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang
kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan
sumber daya, dan politik;
b) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan; dan
c) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan
dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat
nasional dan daerah.
6
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN
Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional :
mengintruksikan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa
Agung, dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG:
Pengarusutamaan Gender
adalah strategi pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh
kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan yg dilakukan oleh K/L dan daerah.
Gender : Di dalam masyarakat diasumsikan bagaimana membentuk
perempuan “menjadi perempuan” dan laki-laki “menjadi
laki-laki”, yang menyebabkan adanya peran dan
kebutuhan berbeda diantara keduanya di dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
PUG : Strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan, pengalaman,
permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-
laki ke dalam proses pembangunan, agar keduanya
mendapat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang
sama dalam pembangunan.
8
PAYUNG HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUG
1. Pasal 27 dan 28 UUD 1945;
2. UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Cedaw;
3. UU No. 17/2007 tentang RPJPN;
4. Perpres No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN
5. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan
Nasional;
6. Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di
Daerah;
7. Keputusan Meneg.PPN/Kepala Bappenas No. Kep.30/M.PPN/HK/03/
2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
8. PMK no.93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan
penelaahan RKA K/L
PRASYARAT PELAKSANAAN PUG
• KOMITMEN POLITIK;
• KEBIJAKAN;
• SUMBER DAYA;
• KELEMBAGAAN;
• DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER
• PARTISIPASI MASYARAKAT
SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN STRATEGI PUG TERSEBUT DAN
DIPANTAU SERTA DIEVALUASI.
Mengapa perlu Penguatan Kelembagaan PUG
• Gender merupakan isu lintas pembangunan bidang (cross
cutting issues);
• Belum semua K/L dan daerah merespons isu gender secara
proaktif dalam perencanaan dan penganggaran;
• Belum berjalannya mekanisme pelaksanaan PUG sesuai
Inpres No.9/2000;
• Kebijakan, program dan kegiatan yang bias gender.
Untuk Apa Penguatan Kelembagaan PUG?
• Terwujudnya pengarusutamaan tata kepemerintahan
yang baik (good governance); partisipasi masyarakat;
pembangunan berkelanjutan; penanggulangan
kemiskinan;
• Terwujudnya Kesetaraan Gender di K/L dan daerah;
• Dalam rangka mendukung pencapaian MDGs; dan
pencapaian sasaran RJMN 2010-2014,
untuk pencapaian RPJPN 2005-2025.
• Terwujudnya kebijakan, program, kegiatan dan
penganggaran yang responsif gender.
Percepatan PUG melalui
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG)
13
PPRG
• Agar dana pembangunan yang digunakan dapat
memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan
perempuan dan laki-laki (termasuk anak laki-laki
dan anak perempuan).
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran, serta membangun akuntabilitas dan
transparansi anggaran.
• Membantu mengurangi kesenjangan dan
menghapuskan diskriminasi, sesuai dengan yang
diamanatkan dalam konvensi CEDAW, BPFA, MDGs
(Anggaran untuk mewujudkan KKG dalam
pemenuhan hak dasar kaum perempuan).
• Meningkatkan partisipasi masyarakat laki-laki dan
perempuan di dalam penyusunan perencanaan
kegiatan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi.
PPRG
• Menyediakan alat untuk memantau input dan
output pembangunan secara responsif gender.
• Memberdayakan pemerintah agar dapat
bertanggung jawab dalam perumusan
anggaran yang responsif gender.
• PPRG menjamin agar kebutuhan dan aspirasi
individu dari berbagai kelompok sosial
(berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku,
dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam
pembiayaan/pengeluaran dan pemasukan
kebijakan.
• Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi
suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran
negara dan alokasi sumber daya.
• Merupakan alat untuk mencapai kesetaraan gender.
• PPRG BUKAN berarti membagi anggaran 50% untuk
laki-laki dan 50% untuk perempuan, bukan pula
pemisahan anggaran khusus bagi perempuan.
• PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran
pemerintah dari perspektif gender, agar dapat
mengintegrasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan,
anak laki-laki dan perempuan, dan kelompok yang
termarginalkan.
Integrasi isu gender ke dalam perencanaan dan
penganggaran:
Tidak untuk menambah anggaran baru
Menggunakan indikator/keluaran yang sudah
tersedia
I. DEMOKRATISASI
(Masyarakat dan DPR dapat berperan besar dalam penyusunan anggaran
yang responsif gender)
II. DESENTRALISASI
(Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemantauan)
III.PEM (Public Expenditure Management)
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 20/2004 tentang RKP, PP 21/2004
tentang RENJA K/L, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan di Pusat dan
Daerah, PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri nomor 59 tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(Pelaksanaan Unified Budget, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan
Anggaran Berbasis Kinerja).
Sebelumnya telah ditetapkan:
INPRES 9/2000 tentang PUG; dan
KEPUTUSAN MENEG.PPN/KEPALA BAPPENAS NO. KEP.30/M.PPN/HK/03/2009,
tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender.
Reformasi Perencanaan Dan
Penganggaran
• UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang
kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian
gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran
nasional.
• UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan
multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
REFORMASI BIROKRASI
merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber
daya manusia aparatur.
REFORMASI BIROKRASI
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang belum
mampu memenuhi harapan publik
Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas
yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan
Kaitan PPRG dan Reformasi
Birokrasi
• Menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik karena melalui peningkatan kapasitas
SDM aparatur komponen perencana yang
telah menyusun program kegiatan
menggunakan analisis gender untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan publik
dan efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap
bidang pembangunan
PROGRESS PELAKSANAAN PUG TINGKAT NASIONAL
1. Regulasi :
a. PMK 119/2009 sebagai sarana uji coba PPRG
terhadap 7 K/L;
b. PMK 104/2010 sebagai sarana penguatan dan
pengembangan PPRG terhadap K/L yang
bergerak di bidang ekonomi dan polsoskum;
c. PMK 93/2011 tentang petunjuk penyusunan
penelaahan RKA KL
d. Keputusan Meneg PPN/Bappenas No.
Kep.30/M.PPN/HK/03/ 2009 tentang
Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis
PPRG.
Komitmen K/L
a. MOU antara Kementerian PP dan PA dan K/L terkait implementasi
PUG dan PUHA (11 MOU: Kemdiknas, Kem.KumHam, Kem.KUKM,
Kem.Kominfo. Kem.Nakertrans, Kem.Kelautan dan Perikanan,
Kem.Perhubungan, Kem.LH, Kem.Agama, Kem.Kesehatan dan
Kementerian Kehutanan);
b. Inisiasi SKB 4 Menteri (Bappenas, Kem.Keu, Kem.Dagri, Kem.PP
dan PA) tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran masih
dalam proses;
c. Komitmen para pimpinan (Renstra K/L);
d. Komitmen internal antara Karo Perencanaan selaku Ketua Pokja
PUG dengan pimpinan DJA Kem.Keu (PMK 119/PMK 02/2010 dan
PMK 104/PMK 02/2010).
e. Penyusunan Stranas PPRG
lanjutan
3. Kelembagaan dan Mekanisme :
a. Melalui proyek GRS II, bantuan teknis CIDA telah membantu
Bappenas dalam pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis
PPRG serta mendukung Bappenas dalam menjalankan fungsi
Sekretariat PPRG;
b. Di tingkat pusat, perencanaan anggaran berada di bawah
koordinasi dan tanggung jawab Biro Perencanaan, sehingga
terjalin kerjasama antara Pokja PUG dengan Biro Perencanaan
sebagai pendukung pelaksanaan ARG di K/L.
4. SDM dan Anggaran
a. Meningkatnya jumlah fasilitator PPRG di kalangan pemerintah,
akademisi, LSM/CSO/NGI (meskipun secara kuantitas dan kualitas
belum memadai);
b. Pendampingan ARG kepada 26 K/L (advokasi, sosialisasi, dan
pelatihan PPRG)- menumbuhkan pemahaman dan keterampilan
para perencana program dan telah menghasilkan GBS pada 43
program pada 26 K/L;
lanjutan
c. Tersusunnya ARG di level out put/kegiatan pada 26 K/L (berdasarkan
jumlah GBS yang diterima DJA, dan hasil evaluasi DJA KemKeu).
d. Meningkatnya inisiasi K/L untuk melaksanakan sendiri pelatihan teknis
PPRG dengan dana masing-masing K/L.
5. Alat Analisis :
a. GAP
b. GBS
6. Data Terpilah
a. Meningkatnya kesadaran K/L akan pentingnya data terpilah dan kajian
gender;
b. Meningkatnya inisiasi K/L untuk membuat data terpilah di masing-
masing sektor.
7. Partisipasi Masyarakat
a. Terjalinnya kerjasama antara LSM, PSW (akademisi) dengan
pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG;
b. Meningkatnya jumlah LSM dan PSW yang tertarik pada isu PPRG.
RENCANA TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PUG
Di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:
1. Melaksanakan Pedoman PPRG yang telah disusun
untuk perencanaan di unit utama maupun di Kanwil
2. Mengembangkan POKJA PUG;
3. Menyusun Rencana Kerja Pokja PUG 2012-2014;
5. Pendampingan penyusunan GBS (Gender
Budget Statement) RKA KL Tahun Anggaran 2013 di
11 unit utama dan Diseluruh Kanwil
6. Penyusunan data terpilah di Program dan Kegiatan
7. Penyusunan monitoring dan evaluasi dan
pelaporan mengenai pelaksanaan PUG
26
Terima Kasih
Atas Perhatiannya