Materi Kuliah 3 Manajemen Badan Usaha Asuransi by BVNCnk

VIEWS: 60 PAGES: 20

									            Materi Kuliah 3
   Manajemen Badan Usaha Asuransi


• Perizinan Usaha
• Ketentuan Permodalan
              Oleh:
    Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ
      PERIZINAN USAHA
 Setiap pihak yang melakukan usaha
 perasuransian wajib mendapat izin
usaha dari menteri keuangan, kecuali
        bagi perusahaan yang
 menyelengarakan program asuransi
                sosial
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi
       dan Perusahaan Reasuransi (1)
    Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha yang
     meliputi:
    a)   Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat
         pengesahan dari instansi yang berwenang;
    b)   Susunan Organisasi dan Kepengurusan perusahaan yang
         menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas.
    c)   Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang
         usahanya;
    d)   Perjanjian Kerjasama dengan pihak asing yang dinyatakan
         dalam bahasa Indonesia, dalam hal terdapat penyertaan
         langsung oleh pihak asing.
    e)   Bagi perusahaan asuransi, spesifikasi program asuransi yang
         akan dipasarkan beserta program reasuransinya;
    f)   Bagi perusahaan reasuransi, program retrosesi;
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan
            Perusahaan Reasuransi (2)
   Bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat
    penyertaan langsung oleh pihak asing :
      a) Rekomendasi dari badan pembina dan
         pengawas asuransi pihak asing yang
         menyatakan bahwa pihak asing memiliki reputasi
         baik dan izin usahanya masih berlaku;
      b) Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2
         (dua) tahun terakhir baik bagi pihak asing
         maupun pihak Indonesia. Laporan keuangan
         pihak asing harus menggambarkan pemilikan
         modal sendiri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
         dari besarnya penyertaan langsung pada
         perusahaan yang dimintakan izin usahanya;
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan
            Perusahaan Reasuransi (3)
   Daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya dari Pengurus dan Tenaga
    Ahli yang dipekerjakan;
   Pernyataan bahwa Direksi bagi Perseroan Terbatas atau Pengurus bagi
    Koperasi tidak merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain;
   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan yang dimintakan izin
    usaha berikut NPWP Pengurus perusahaan, Dewan Komisaris dan
    pemegang sahamnya, kecuali bagi wajib pajak luar negeri;
   Bukti bahwa sekurang-kurangnya separo dari jumlah Pengurus perusahaan
    telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha
    perasuransian sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
   Bukti bahwa Pengurus Perusahaan yang bertanggung jawab pada fungsi
    pengelolaan risiko telah memiliki pengalaman di bidang tersebut sekurang-
    kurangnya 5 (lima) tahun;
   Bukti pemenuhan modal disetor berupa fotokopi deposito atas nama
    Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan yang
    telah dilegalisasi oleh bank penerima deposito tersebut;
   Laporan Keuangan yang meliputi Neraca Pembukaan dan Laporan Laba-
    rugi;
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan
            Perusahaan Reasuransi (4)
    Program kerja serta rincian persiapan yang telah dilakukan oleh
     perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
    1.   Proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas, berikut asumsi-
         asumsinya yang mendukungnya, untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
         tahun mendatang;
    2.   Realisasi pemenuhan sumber daya manusia dan prasarana berikut
         rencana di bidang kepegawaian, termasuk rencana pengembangan
         sumber daya manusia, untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
         mendatang;
    3.   Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang
         akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam pengambilan
         keputusan berikut formulir yang dipergunakan;
    4.   Sistem admnistrasi yang memenuhi pengendalian intern;
    5.   Pedoman operasional yang akan dijadikan pedoman kerja bagi masing-
         masing unit organisasi;
    6.   Pernyataan tertulis dari perusahaan asuransi atau perusahaan
         reasuransi yang memuat dukungan kerja sama reasuransi. Selanjutnya,
         selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pemberian izin
         usaha, perusahaan harus menyampaikan realisasi program dukungan
         reasuransi tersebut.
 Permohonan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha
        Asuransi yang berbentuk badan hukum (1)

 Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha yang
  meliputi:
  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat
     pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
     bidang usahanya;
  3. Polis Asuransi Indemnitas Profesi (Khusus untuk
     Broker Asuransi dan Broker Reasuransi);
  4. Perjanjian Kerjasama dengan pihak asing yang
     dinyatakan dalam bahasa Indonesia, dalam hal
     terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
  5. Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perjanjian
     Keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang
     diageni.
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha
       Asuransi yang berbentuk badan hukum (2)

    Bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat
     penyertaan langsung oleh pihak asing :
    1.   Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi
         pihak asing yang menyatakan bahwa pihak asing memiliki
         reputasi baik dan izin usahanya masih berlaku;
    2.   Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun
         terakhir baik bagi pihak asing maupun pihak Indonesia.
         Laporan keuangan pihak asing harus menggambarkan
         pemilikan modal sendiri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari
         besarnya penyertaan langsung pada perusahaan yang
         dimintakan izin usahanya (khusus bagi perusahaan pialang
         asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian);
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha
Asuransi yang berbentuk badan hukum (3)

    Daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya dari Pengurus dan
     Tenaga Ahli yang dipekerjakan;
    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan yang
     dimintakan izin usaha berikut NPWP Pengurus perusahaan,
     Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya, kecuali bagi wajib
     pajak luar negeri;
    Laporan Keuangan yang meliputi Neraca Pembukaan dan
     Laporan Laba-rugi;
    Bukti bahwa Pengurus perusahaan telah memiliki pengetahuan
     dan pengalaman di bidang usaha perasuransian sesuai dengan
     bidang usaha yang diselenggarakannya, sekurang-kurangnya 5
     (lima) tahun;
    Bukti pemenuhan modal disetor berupa fotokopi deposito atas
     nama Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan yang
     bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh bank penerima deposito
     tersebut;
      Permohonan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha
                Asuransi yang berbentuk badan hukum (4)

    Program kerja serta rincian persiapan yang telah
     dilakukan oleh perusahaan yang sekurang-kurangnya
     meliputi:
    1. Proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus
        kas, berikut asumsi-asumsinya yang
        mendukungnya, untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
        tahun mendatang;
    2. Rencana di bidang kepegawaian, termasuk rencana
        pengembangan sumber daya manusia, untuk
        sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun mendatang;
    3. Sistem administrasi dan pengolahan data.
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha
          Asuransi yang berbentuk perorangan

 1. Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
    yang meliputi:
    •   Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi sesuai
        dengan bidang usahanya;
    •   Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perjanjian
        Keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang
        diageni.
 2. Identitas diri;
 3. Bukti tanda lulus ujian keagenan yang
    dikeluarkan oleh aosiasi asuransi di
    Indonesia;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak.
          Fungsi-Fungsi Yang Harus Ada:
• Bagi Perusahaan Asuransi & Reasuransi:
   – fungsi pengelolaan risiko
   – fungsi pengelolaan keuangan
   – fungsi pelayanan;
• Bagi Perusahaan Pialang Asuransi & Reasuransi:
   – fungsi pengelolaan keuangan
   – fungsi pelayanan;
• Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai
  Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria:
   – fungsi Tehnis sesuai dengan bidang jasa yang
     diselenggarakannya.
 PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN
 USAHA
• Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha yang disampaikan
  akan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
  permohonan diterima secara lengkap.
• Untuk penolakan atas permohonan izin usaha tersebut akan
  disampaikan disertai dengan alasan tertulis.
• Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dapat mengajukan
  permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mencairkan modal
  disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama Menteri
  Keuangan.
• Bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi,
  pencairan deposito tersebut di atas tidak termasuk pencairan deposito
  jaminan (deposito wajib).
• Permohonan untuk mencairkan deposito tersebut di atas dapat juga
  dilakukan oleh pemohon yang ditolak izin usahanya atau pemohon
  yang membatalkan permohonannya.
    Ketentuan Modal Disetor Pendirian
       Perusahaan Perasuransian
•   Perusahaan Asuransi Kerugian/Asuransi Jiwa
     – Modal Disetor Rp 100 Milyar
     – Modal ditempatkan minimal 20% dalam bentuk Deposito Berjangka
       dengan perpanjangan otomatis
     – Kepemilikan asing maksimal 80%
•   Perusahaan Reasuransi
     – Modal Disetor Rp 200 Milyar
     – Modal ditempatkan minimal 20% dalam bentuk Deposito Berjangka
       dengan perpanjangan otomatis
     – Kepemilikan asing maksimal 80%
•   Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah
    mendapat izin usaha sebelum diberlakukannya PP No. 63 tahun
    1999 tidak diwajibkan menyesuaikan jumlah modal disetor, akan
    tetapi didorong untuk memperkuat permodalannya melalui
    ketentuan kesehatan keuangan.
    Ketentuan Modal Disetor Pendirian
   Perusahaan Penunjang Perasuransian
• Berdasarkan PP No 73 tahun 1992
  – Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang
    Asuransi dan Pialang Reasuransi. (100% Indonesia)
  – Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Pialang
    Asuransi dan Pialang Reasuransi. (Ada Penyertaan Asing)
  – Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada Perusahaan Agen
    Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan
    Konsultan Aktuaria karena dalam kegiatan perusahaan-perusahaan
    dimaksud yang lebih dominan adalah unsur profesionalisme

• Berdasarkan PP No 63 tahun 1999
  – Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada Perusahaan Pialang
    Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai
    Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan
    Perusahaan Agen Asuransi, karena dalam kegiatan usaha
    perusahaan tersebut lebih dituntut unsur profesionalisme.
  – Dengan demikian, unsur permodalan dapat dipenuhi sendiri sesuai
    dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
            MODAL DISETOR

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah:
1. modal disetor perseroan terbatas/persero, atau
2. simpanan pokok & simpanan wajib koperasi, atau
3. dana awal usaha bersama.
     Latar Belakang Perubahan
      Besarnya Modal Disetor
• Dalam rangka mendukung upaya pemerintah
  meningkatkan perekonomian nasional yang senantiasa
  bergerak cepat dan menghadapi era globalisasi, perlu
  ditingkatkan peran industri asuransi yang semakin
  kompetitif dengan cara mewujudkan terciptanya industri
  asuransi yang kuat baik dari segi permodalan maupun
  kondisi kesehatan keuangannya.
• Dengan menetapkan jumlah modal disetor yang cukup
  besar, diharapkan agar pendirian Perusahaan Asuransi
  atau Perusahaan Reasuransi dapat mewujudkan industri
  asuransi yang memiliki permodalan dan kondisi
  keuangan yang kuat sehingga mampu melakukan usaha
  yang kompetitif.
   Ketentuan Deposito Jaminan
• Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
  Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal
  disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan
  perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan
  Afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang
  bersangkutan.
• Deposito tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi
  kepentingan pemegang polis.
• Penempatan deposito tersebut harus atas nama Menteri untuk
  kepentingan perusahaan yang bersangkutan.
• Deposito tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan volume
  usaha.
• Deposito tersebut hanya dapat dicairkan atas persetujuan Menteri
  berdasarkan:
  a. atas permintaan liquidator dalam hal perusahaan dilikuidasi; atau
  b. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin
  usahanya dicabut dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan
Ketentuan Penyertaan Asing
• Pada prinsipnya modal yang telah disetor oleh pihak
  Indonesia pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
  Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan pihak
  asing tidak boleh berkurang jumlahnya. Namun demikian
  prosentase kepemilikan pihak Indonesia dapat berkurang
  dalam hal perusahaan dimaksud membutuhkan
  penambahan modal, dimana penambahan modal tersebut
  menyebabkan pihak Indonesia tidak mampu
  mempertahankan prosentase kepemilikannya.
• Ketentuan yang memungkinkan prosentase kepemilikan
  pihak asing melampaui batas 80% ini hanya berlaku bagi
  Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang
  didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing yang
  prosentase kepemilikan pihak asing sudah mencapai 80%.
Sampai Minggu Depan

								
To top