Ahli Project Management BPMIGAS
irviantanto
Rekan KMI,
Sekedar ikut nimbrung saja. Sebetulnya penerapan SNI itu sendiri sudah sejauh mana?
Pada saat saya masih duduk dibangku kuliah, saya banyak belajar beberapa standard
nasional maupun internasional. Akan tetapi begitu saya masuk ke dunia kerja, lebih
banyak standard international yang saya gunakan.
Misalnya saja JIS, BS, AS dan lain sebagainya. Karena menurut bos2 saya yang notabene
non Indonesia merasa lebih yakin dengan standard internasional.
Saya sendiri tidak terlalu mengikuti proses perumusan SNI, hanya saja itu akan
menimbulkan kebingunan kepada engineer2 dengan level fresh gaduate.
Saya pribadi saat ini lebih banyak berkecimpung di dunia project managementdan
construction management. Kebanyakan referensi untuk itu lebih banyak mengacu keluar
negeri seperti AACE, PMI dlsbnya. Sekedar sharing,
Alex Iskandar
Rekan Irvianto,
Saya mungkin sama dengan anda, lebih banyak berkutat dengan Project Managemen dan
sekitarnya. Sebenarnya begitupun dengan Project Management sebagai suatu cabang ilmu
yang juga mempunyai standar keilmuan, apakah tidak ada niatan untuk menguatkan
lembaga sertifikasi lokal seperti IAMPI dll ??
Adakah rencana BPMIGAS/MIGAS dan pemerintah menguatkan lembaga sertifikasi lokal
kita tersebut. Sehingga mungkin nantinya ada sertifikasi oleh IAMPI-BPMIGAS ??
Sepanjang pengetahuan saya, IAMPI telah menyadur (baca: menyarikan secara ilmiah
secara legal dan terdaftar tentunya) dasar2 keilmuan dari PMI dg PmBOK nya termasuk
juga AACE dll.
Seperti halnya dengan sertifikat PTK007, jadi sekedar lontaran usulan, untuk menyaring
tenaga kerja asing secara lebih "ilmiah", tanpa harus menyebutkan Project Manager tidak
boleh expat / bule. Sehingga kalau bisa diterapkan, kalau perlu BPMIGAS mensyaratkan
project manager harus mempunyai sertifikat IAMPI.
Otomatis semua orang termasuk bulenya KPS mungkin akan berusaha mengambil
sertifikat ini.
Dan mereka harus bisa bahasa Indonesia... :)
Jadi tidak usah lah insan migas mengangkat senjata, cukup dukungannya mengangkat
harkat bangsa dan lembaga-lembaga nasional.
Kalau kita sendiri yang tidak mendukung lembaga-lembaga nasional siapa lagi...
Admin Migas
Boleh juga usulannya Mas Alex untuk sertifikasi project manager asing, tapi pasti ada
perlawanan hebat dari KKKS itu sendiri.
Kalau BPMIGAS semangatnya adalah Indonesian Corporate, jadi pasting mendukung
kalau usulan tersebut dapat direalisasikan.
Dan jangan lupa tentunya para expat tersebut harus mengikuti kursus "cross culture".
Sebenarnya banyak item yang harus dipertimbangkan sewaktu rapat RPTKA antara
BPMIGAS dan KKKS.
Kebetulan malam ini saya lagi berdiskusi dengan seseorang expert di bidang project
management.
Tertarik nggak agar KMI membuat event di bidang project management sesuai dengan
diskusi saya dibawah ini.
Kalau tertarik, bantuin saya dong biar event ini bisa terwujud.
Dirman Artib
Sekalian aja Sertifikasi Auditor untuk Sistem Manajemen juga harus disertifikasi oleh
lembaga lokal. Saya dengar ada lembaga sertifikasi lokal untuk Auditor QMS, tapi mereka
main nya di area Kehutanan (minta masukan jika ada yang lebih tahu). Mana tahu bisa
dikembangkan ke migas, daripada bayar iuran tiap tahun GBP 94 per tahun.
Sketska Naratama
Dear pak Budhi
Seperti nya "gayung bersambut" pada topik project management seperti ini. Beberapa
bulan yang lalu saya pun meng kontak DR Paul untuk kebutuhan sertifikasi, sudah ada
beberapa orang kita (Ind) yang mendapatkan cert keluaran AACE ini. Rekan-rekan kita di
Project Control Indonesia, bisa jadi lebih familiar dengan "dunia" ini, walau jika ada
kesempatan DR paul presentasi pun memberikan nilai tambah tersendiri karena
pengakuan keahlian beliau sudah worldwide.
Dengan PMI Chapter Jakarta, juga mungkin dapat berkolaborasi. Tentu tangan terbuka
akan membantu membuat event nya, terutama pada saat ini. Jika dapat dibuat semacam
"Maprec" akan cukup berharga pengetahuan yang didapat beserta dengan jalinan relasi
nya. Bravo migas Ind.
ayubarrohman
Saya doakan semoga cepat terealisasi
Alex Iskandar
Memang betul pak banyak restriksi dan perlawanan, namun sepertinya perlu segera
digulirkan, saya lihat PTK nya sudah ada draftnya ,CMMIW, walaupun belum menjadi
keputusan, tinggal digulirkan dan menjadi keputusan. Tidak mengapa masih belum
sempurna, yang penting kita sudah punya dulu sambil berjalan diperbaiki. Mungkin yang
saya sebutkan terlalu "ekstrim", namun bisa jadi di awal penerapan aturan tersebut
disebutkan paling tidak ada deputy PM yang punya sertifikat Ahli PM BPMIGAS. Sehingga
mendorong adanya real "knowledge transfer" dan "balancing power of interest" dengan
dorongan BPMIGAS tentunya.
Seperti yang sudah jamak di proyek, PM adalah kunci sebuah proyek, "center of gravity,
power dan keputusan" ada pada PM. PM nya tentunya membawa orang-orang "yang
dipercaya" olehnya, sehingga dengan adanya deputy PM dapat "mem balance power"
interest. Tersebut, kecuali memang PMnya sudah 100% TKDN nya. Tentunya ini sekedar
saran perlu dipikirkan lebih matang bagaimana mekanisme teknisnya...
It's my pleasure also pak to help ... Mohon advise dan saran apa saja yang perlu
dipersiapkan.
Sedikit kendala, lebih baiknya lagi, mungkin perlu adanya dukungan resni dari BPMIGAS,
karena mau tidak mau ada "company propetiary" yang harus dishare. Sehingga perlu di
tambah dukungan real oleh "pemilik sah" suatu proyek KKS, dengan suatu surat
resmi.Dalam hal ini BPMIGAS dapat saja meminta seseorang di KKS untuk membantu,
sehingga kami juga tidak "jengah" untuk sharing knowledge dan aplikasi yang selama ini
kami kerjakan dalam koridor share company propetiary yg diijinkan.
Saya mengenal baik Dr.Paul ini di training PM beberapa tahun yng lalu dan masih sering
ber-email dengannya.
Admin Migas
Umumnya untuk kondisi tertentu, bila PM expat, maka deputy PM adalah nasional.
Selanjutnya di tahun-tahun mendatang, deputy PM ini dipromosikan menjadi PM.
Biasanya itu catatan yang ada di dalam rapat RPTKA.
Mengenai rencana event manajemen proyek, senin pagi saya usahakan untuk berbicara
dengan Kadiv MP BPMIGAS. Sekaligus dengan para Kepala Dinas MP Onshore maupun
Offshore. Doakan semoga berhasil mendapat dukungan dari BPMIGAS.
Irviantanto Hadiprasetyo
Pak Budhi S,
Saya sangat mendukung sekali apabila di Indonesia ada semacam SNI untuk Manajemen
Proyek maupun Manajemen Konstruksi. Sayapun melihat belum adanya “transfer of
knowledge” khususnya di bidang ini oleh para expatriate yang berkecimpung di industri
MIGAS di Indonesia. Menurut pengalaman “practice” saya kebanyakan dari para
professional kita masih banyak mengacu kepada “common sense” atau kebiasaan sehari-
hari yang dilaksanakan oleh perusahaan dimana kita bekerja. Kebetulan di milist Project
Controls Indonesia, kami sering membahas beberapa hal mengenai Manajemen Proyek
dan Manajemen Konstruksi yang pada umumnya cenderung belum baku. Untuk
standarisasi kebanyakan dari kami masih mengacu kepada AACE maupun PMI dengan
PMBOKnya.
Mudah-mudahan dengan dukungan KMI, bisa lebih membumikan transfer pengetahuan di
bidang ini.
El Mundo
Orang Angola saja bisa, kok Indonesia tidak bisa, mengapa?
Di Angloa berlaku hukum sbb:
Setiap jabatan/posisi yang di isi expat harus ada deputynya orang Angloa.
Tergantung dari jabatan, makin tinggi jabatannya, makin lama jabatan tsb dapat diisi oleh
expt.
Utk level Project Manager paling lama 5 thn. Maka di passport atau working permit si
expat akan di cap "valid for 5 years - No extention" (valida por cinco anos, nao pode ser
prorrogado). Dengan demikian si expat tidak dapat memperpanjang masa kerjanya di
Angloa dan harus menyerahkan posisi tsb ke Angolan. Jika oleh perusahan menganggap si
Angolan belum siap maka Perusahaan akan dikenai denda (dihitung berdasarkan
pengeluaran perusahaan utk si expat selama waktu bekerja di Angola). Dengan mencap
passport batas waktu bekerja di Angola si expat tidak dapat ber alih profesi supaya dapat
terus bekerja di sana.
Di Indonesia, seorang expat dapat beprofesi macam2.
Oleh HR di rubah RPTKA dan job description si expat tsb. sehingga dapat terus tinggal di
negeri yang serba murah ini
Contoh nya ada di Premier, ConocoPhillps, Chevron.. Mereka dihire lewat third party
(penyedia tenaga kerja).
Julius Jul
Dear Rekan2 Milis,
Setahu saya mengenai izin bekerja di Angola hanya pertahun yg setiap tahun akan
diperpanjang jika dibutuhkan, dan selama 3X extension, berarti hanya dibolehkan
bekerja secara resmi 3 tahun berturut2 dengan nomor passport yg sama, tetapi setelah
masa ultima (3tahun) kita masih akan dapatkan izin bekerja dengan mengajukan passport
yg baru.
Dan mengenai setiap jabatan yg diisi expat TIDAK selalu punya deputy dr Angola.
Contoh seperti Sonangol yg dulunya sempet di olah oleh lokal, krn produksinya makin
berkurang, maka sekarang ini boleh dikata di nominasi oleh Expat terutama dr France.
Demikian penjelasan singkat ini. semoga bermanfaat.
hadi muttaqien
Di Indonesia yang namanya expart seperti raja, saya temui mereka sudah berasan tahun
tinggal dan kerja di Indonesia. Kenapa bisa begitu, karena Indonesia surganya koruptor,
semua bisa di atur dengan cara menyoqok aparat. Perusahaan Indonesia dan
petugas/aparat Indonesia juga berperan melanggengkan mereka berlama-lama kerja di
Indonesia. DItempat asalnya mereka tinggal di kolong jembatan dan hidup dari bantuan
negara, subsidi.
Keahlian "NOL" di Indonesia dengan Paspor di stempel Engineer jadilah Expart di
Indonesia. Saya sering geram melihat kemampuan mereka yang minus di proyek2 di
Indonesia.
Di Indonesia menjadi tempat belajar mereka, memperoleh ketrampilan, keahlian dan
menimba ilmu, tetapi berstatus Expart.
Salut saya dengan pemerintah Angola, ketegasan mereka saya ragukan bisa di tiru
pemerintah RI.
Admin Migas
Kalau apa yang dikatakan Mas Hadi Muttaqien ini benar 100%, maka sebagian kerjaan
saya jadi ringan karena 100% expat bisa kita pulangkan ke negaranya. Tapi sayangnya,
sebagian expat ini kualitasnya bagus-bagus, punya sertifikasi keahlian yang diakui
internasional, punya international exposure dengan berbagai proyek di belahan dunia
lainnya, punyai kompetensi yang bagus di bidang pekerjaannya, bisa berbahasa Indonesia,
dsb. Sehingga butuh debat panjang untuk tidak menggunakan mereka di Indonesia.
Di sisi lain, memang benar bahwa expat menemukan surganya di Indonesia karena rupiah
melemah terhadap dollar. Dan saya juga tidak menutup mata bahwa ada sebagian expat
yang tidak mempunyai keahlian tapi tetap bisa bekerja di Indonesia. Jadi kalau ada
permintaan kursus pelatihan dari expat, maka seharusnya tidak dikabulkan karena kita
mengharapkan expat yang expert. Betul juga kalau keberadaan sebagian expat ini
bertahun-tahun di Indonesia dikarenakan adanya permainan dengan orang pemerintahan.
Intinya sih yang saya ingin sampaikan, kalau dalam berdiskusi janganlah digenarilisir kalau
bukti penunjangnya masih kurang. Yang bingung nanti para fresh graduate atau junior
engineer, lho kok apa yang didiskusikan oleh para senior berbeda dengan kenyataan.
El Mundo
Pak Budhi,
Saya kurang setuju dengan alasan di paragraph 1. Ini tidak dapat digeneralisasi bahwa
expat yang bagus harus terus dipakai.
BPMIGAS harus memberi garis yang jelas hanya bidang tertentu saja yg boleh diisi oleh
expat yg berqualifikasi S3 plus pengalaman minimum 10 tahun misalnya. Emangnya tak
ada expert orang Indonesia?...banyak bung... kalau saja mereka itu di bayar setara dan
sama besar jaminan nya dengan si expat yg expert itu, pasti para expert lokal itu pulang
kampung! sayangnya sejak di sekolah kita tidak dilatih utuk berbeda pendapat, jadi
kalau si expert lokal berbeda pendapat dengan bossnya ya larilah dia cari makan di negeri
orang. Sayang dong kita anggarkan 20% APBN untuk pendidikan, akhirnya dinikmati
oleh negara lain.
Utk paragraph 2. Banyak contoh yang dapat di lihat.
Ada seorang Briton, datang ke Indonesia 1997 sebagai "Safety Engineer" setelah 5 thn,
seharusnya dia direpatriet tetapi oleh pershnya dirubah job desnay dan diajukan RPTKA
yang baru. jabatannya menjadi "Safety Advisor", lima tahun berikutnya jabatannya
menjadi "Safety Manager", sekarang jabatannya menjadi "SHE and Sustainable
Development Manager".....Orangnya sama! Namanya sama. sekolahnya hanya setingkat
D3 ! Oya, saya ingat dia direkrut dan di interview oleh boss nya yg juga British di Blok M
- Keb Baru, tepatnya di TOP 10.
Apakah di BPMIGAS/DEPNAKER/IMMIGRASI tidak ada screening tools utuk mencegah
para exapt seperti ini.
Appreciate your comments
Dedy edy_rakhmat
!00 % betul apa yang disampaikan oleh pak El Mun & Hadi, Masalah expat ini terjadi
hampir disemua bidang pak tidak hanya di Oil & Gas saja. Expertise saya di konsultan IT
& Telecomunikasi, saya sering merasa diperlakukan tidak adil baik oleh perusahaan swasta
maupun pemerintah di Indonesia. Dari pengalaman saya hampir 25 tahun bekerja sama
dengan konsultan / expat asing yang datang ke Indonesia yang menangani bersama
proyek IT & Telco kebanyakan atau boleh dibilang semuanya tidak memiliki skill yang
melebih dari konsultan orang Indonesia tapi sayangnya perusahaan swasta maupun
pemerintah Indonesia terlalu mengagung-agungkan mereka (saya juga tidak tahu kenapa),
padahal yang bekerja & membuatkan laporan ya dari konsultan Indonesia sedangkan
konsultan asing hanya menerima & merangkumnya dari konsultan Indonesia.
Para expat ini diberikan fasilitas & Gaji yang besar sedangkan Konsultan Indonesia di beri
gaji yang lebih kecil dari para expat dari luar. Makanya tidak heran para expert Indonesia
mencari kerja di Luar Negeri karena mendapatkan Gaji & Fasilitas yang memadai. Bahkan
saya pernah menanyakan dengan Expat dari India kenapa mereka bekerja di Indonesia,
dia mengatakan bahwa dinegaranya dia tidak mendapat pekerjaan karena kopetensi &
persaingan di sana sangat tinggi. Lebih mengagetkan lagi dia mengatakan bahwa ini
proyek pertama yang dia tangani. Sehingga tidaklah heran kaum expat yang datang ke
Indonesia yang second/thid grade level & mereka amat senang bekerja di indonesia.
Saya nyakin pak kalau orang Indonesia diberikan kesempatan & hak yang sama dengan
expat dari luar, para expert Indonesia yang bekerja diluar akan kembali ke Indonesia &
negara kita akan lebih maju lagi karena devisa negara tidak dibawa keluar.
Jika ada expat yang memiliki skill yang bagus bukan berarti dia harus terus bekerja di
Indonesia justru harus dipaksa agar expart yang bagus tersebut bisa memberikan/sharing
ilmu kepada orang indonesia sehingga ada alih teknologi bukan untuk melanggengkan
pekerjaannya di Indonesia.
Orang Indonesia sudah CERDAS-CERDAS pak terbukti banyak pelajar Indonesia yang
menjuarai berbagai kejuaran dunia ilmu pengetahuan, ilmuan, peneliti atau pemimpin
perusahaan yang bekerja diluar negeri berasal dari Indonesia hanya kesempatan saja yang
tidak ada di Indonesia.
gsudarka
Pak ElMun,
Tepat apa yg saya alami ditahun 1997 sd 2003. Setelah itu baru mereka selesai dari
Indonesia tapi apa kemudian corporate meng-create job baru ditempatkan di singapore
atau negara lain, apa yg terjadi kami tetap dibawah mereka. Nasib.
Dirman Artib
Pekerja asing ditulis dengan singkat expat yang bearasal dari kata expatriat (bukan ditulis
expart). Jadi sopir helicopter, pengawal VIP, inspector bawah laut, penyiar radio
berkewarganegaraan asing pun disebut expat.
Agar bisa membedakan dengan istilah "Expert" yang artinya individu yang punya keahlian
khusus, misanya Certified Welding Engineer. Dokter Bedah Jantung, Hull Engineer, dll.
hadi muttaqien
Cuplikannya;
Expatriate is any person living in a different country from where he or she is a citizen. In
common usage, the term is often used in the context of professionals sent abroad by their
companies, as opposed to locally hired staff (who can also be foreigners). The
differentiation found in common usage usually comes down to socio-economic factors, so
skilled professionals working in another country are described as expatriates, whereas a
manual labourer who has moved to another country to earn more money might be
labelled an 'immigrant'. There is no set definition and usage does vary depending on
context and individual preferences and prejudices.
An expert is someone widely recognized as a reliable source of technique or skill whose
faculty for judging or deciding rightly, justly, or wisely is accorded authority and status by
their peers or the public in a specific well-distinguished domain. An expert, more
generally, is a person with extensive knowledge or ability based on research, experience,
or occupation and in a particular area of study. Experts are called in for advice on their
respective subject, but they do not always agree on the particulars of a field of study. An
expert can be, by virtue of credential, training,education, profession, publication or
experience, believed to have special knowledge of a subject beyond that of the average
person, sufficient that others may officially (and legally) rely upon the individual's
opinion.
Admin Migas
Maklum, mengikuti penyebutan lokal dilingkungan kami, ceritanya Expatriate yang Expert
kali ya?
Terimkasih untuk komentarnya.
Kalau apa yang dikatakan Mas Hadi Muttaqien ini benar 100%, maka sebagian kerjaan
saya jadi ringan karena 100% expat bisa kita pulangkan ke negaranya. Tapi sayangnya,
sebagian expat ini kualitasnya bagus-bagus, punya sertifikasi keahlian yang diakui
internasional, punya international exposure dengan berbagai proyek di belahan dunia
lainnya, punyai kompetensi yang bagus di bidang pekerjaannya, bisa berbahasa Indonesia,
dsb. Sehingga butuh debat panjang untuk tidak menggunakan mereka di Indonesia.
Di sisi lain, memang benar bahwa expat menemukan surganya di Indonesia karena rupiah
melemah terhadap dollar. Dan saya juga tidak menutup mata bahwa ada sebagian expat
yang tidak mempunyai keahlian tapi tetap bisa bekerja di Indonesia. Jadi kalau ada
permintaan kursus pelatihan dari expat, maka seharusnya tidak dikabulkan karena kita
mengharapkan expat yang expert. Betul juga kalau keberadaan sebagian expat ini
bertahun-tahun di Indonesia dikarenakan adanya permainan dengan orang pemerintahan.
Intinya sih yang saya ingin sampaikan, kalau dalam berdiskusi janganlah digenarilisir kalau
bukti penunjangnya masih kurang. Yang bingung nanti para fresh graduate atau junior
engineer, lho kok apa yang didiskusikan oleh para senior berbeda dengan kenyataan.
hadi muttaqien
Mas Budhi,
Sebagaimana biasanya, tulisan saya di Milis ini berdasarkan pengalaman saya, cerita saya
adalah apa yang pernah saya temui dan alami, jadi kasuistis sifatnya, tidak me-generalisir.
Syukurlah kalau kita ketemu Expatriate yang benar2 Expert bisa belajar kita dari mereka.
Kebetulan topik yang kita bahas adalah yang menjadi unek-unek saya selama ini, jadi
seperti komplain say terhadap keadaan, kita rugi kalau pajak yang di ambil dari kita untuk
membayar mereka yang Expatriate tetapi tidak Expert.
Saya mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di tulisan saya tersebut, mumpung bulan
Puasa menghadapi Lebaran; Mohon maaf lahir bathin.
Salam kompak selalu.
Admin Migas
It's OK Mas Hadi, saya hanya sekedar meluruskan saja kok.
Dengan klarifikasi anda kan sudah jelas bahwa hal ini bersifat kasuistis.
Dan itu menurut saja kemungkinan besar terjadi melihat latar belakang pekerjaan anda di
EPCI dan Service Company.
Tangan BPMIGAS memang tidak bisa mengjangkau engineering, construction maupun
service company.
Paling-paling kita minta para KKKS untuk mencantumkan di dalam kontraknya dengan
perusahaan di atas untuk menggunakan minimal 70% engineer nasional (misalnya).
Kalau kita semuanya mempunyai komitmen terhadap merah putih, porsi engineer
nasional di perusahaan di atas bisa diperbesar ke 95%.
Kalau expat yang bekerja di KKKS, BPMIGAS mempunyai wewenang untuk me-review
keberadaan para expat tersebut melalui RPTKA.
Kalau ada pelanggaran, maka IMTA bisa dicabut dan expat tersebut dipulangkan ke
negaranya.
Yang agak susah dikontrol yang melalui profesional service contract atau third party
(contract engineer).
Ada KKKS yang masih bermain-main di daerah ini.
hadi muttaqien
Terimaksih Mas Budhi untuk tanggapannya, semoga pemerintah kita memperhatikan dan
dapat memajukan dunia Engineering kita.
Kita cinta Indonesia dan mengangankan kemajuan Engineering di Indonesia sebagaimana
mestinya.
Terimakasih.
Dirman Artib
Sebelum ditutup, saya mau mengemukakan pandangan dan pendapat.
Negara-negara yang kekurangan SDA dalam artian jumlah sangat wajar bila
mendatangkan expat, contohnya adalah Malaysia, Saudi, Qatar, Oman,Australia, Canada
, S'pore dll. Mereka memerlukan expat sebagai pekerja yang akan patuh pada arahan
mereka untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian mereka baik dalam
pengolahan SDA maupun sektor-sektor jasa. Dalam prakteknya, peranan expat memang
sangat-sangat positif memompa ekonomi mereka. Lalu terjadi pergeseran level sosial pada
penduduk lokal yang dulunya berprofesi sebagai pekerja, maka dengan kedatangan expat
mereka menempatkan diri sebagai tuan, karena berbagai fasilitas yang mereka miliki
misalnya tanah, kemudahan pinjaman modal, akses kepada birokrasi, dan barang modal
lainnya. Jumlah warga Qatar yang hanya segelintir dibanding expat telah ditunjang oleh
kehadiran para expat sehingga posisi orang lokal menempati status sosial pada segment
tingkat atas. Mereka menjadi tuan tanah yang menyewakan ruang/hotel/apartment,
kendaraan, jasa agency yang berhubungan dengan birokrasi. Makanya orang lokal Qatar
selalu mempunyai ballpoint di saku bajunya untuk menendatangani cek di mana saja dan
kapan saja. Bagi negara seperti Malaysia tak jauh beda, hanya pada penduduk jiran
mereka masih significant ditemukan pada segment menengah yaitu masih menjadi tukang
insinyur, designers, inspectors, auditors dll.
Jadi pada segment tengah masih terjadi kompetisi antara expat dan orang lokal. Tetapi
saya berhipotesa bahwa penduduk lokal akan terus disundul ke atas oleh para expats
"Encik duduk sahaja, biar kami yang kerje".
Saat majleis buka puasa 2 tahun lalu, tanpa sengaja saya satu table dengan Dato'
Chairman sebuah syarekat Engineering lokal yang tergabung dalam group yang cukup
besar. Chairman posisinya di atas CEO yang merupakan representasi pemilik perusahaan.
Dato' ini juga seorang PhD lecture di sebuah perguruan tinggi negeri bonafide di jiran tsb.
Sang Dato' pun tak menyadari jika saya adalah pekerja asing asal Indonesia, yang
kemudian meminta ma'af kalau-kalau ada hal yang menyinggung saya. Lalu sebelum
waktu berbuka tiba, dia membuka pembicaraan tentang perbincangannya dengan Mr.
Minister tadi pagi tentang rencana membuat "1000 PhD". Latarbelakangnya adalah bahwa
Rakyat Malaysia tak terlalu kompetitif bersaing dengan para expats dari Indonesia,
Phillipine, Indian, Bangladesh, Sri Lanka pada level bawah maupun tengah. Selain
daripada pengetahuan dan skills, keunggulan utama para expats adalah kegigihan,
tangguh, stamina mantap dalam waktu kerja yang lebih lama, dan mudah dipecat
kapanpun anda mau. Penduduk lokal 1 s/d 2 points di bawah para expats. Permasalahan
unik Malaysia adalah juga gender, di mana jumlah perempuan hampir 3X laki-laki. Data
menunjukkan bahwa perempuan yang sudah dikirim belajar sampai ke UK, akhirnya
kembali hanya bekerja sekitar 3-4 tahun, karena memilih profesi sebagai Ibu RT untuk
menghasilkan generasi berikutnya yang lebih berkualitas.
Maka strategy yang akan mereka jalankan adalah mengangkat pekerja Malaysia di level
bawah dan tengah kepada level atas dengan cara memberikan kesempatan kepada
mereka untuk mengikuti program pencetakan PhD. Pekerja dan Engineers Malaysia akan
diberikan kemudahan untuk mengikuti program ini, yang secara detail program akan
berbeda dengan program PhD yang regular. Dia mengatakan ini mirip-mirip apa yang
dibuat oleh Canada (saya nggak tahu apa maksudnya). Jadi dengan cara begitu, Malaysia
akan berada pada jajaran executive, Managerial, pemilik syarekat, pemberi atau mediasi
pendanaan, Consultant Management dsb. Negara sumber SDA yang paling diunggulkan
pada level bawah dan tengah adalah Indonesia, selain SDA nya pintar-pintar, kualitas
universitasnya, juga karena langsung berbatasan, tetapi ada sedikit ancaman yaitu bila
pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi untuk mempekerjakan sendiri SDA nya,
maka Malaysia akan kekurangan orang yang akan mengayunkan pacul. Secara implisit dia
memandang bahwa kecukupan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan resiko
tersendiri bagi mereka, karena ekonomi India dan China yg juga tumbuh pesat akan
menimbulkan dampak yang sama juga bagi mereka. Pekerja Phillipine lebih suka ke
Middle East karena income sedikit lebih baik. bersaing dengan Middle East dalam
pemberian upah adalah hal yang ditakuti mereka. Tetapi pertumbuhan Indonesia itu akan
memerlukan proses dan waktu di tengah-tengah ujian efektifitas sistem demo crazy. Maka
program pencetakan 1000 PhD harus dipercepat, karena jika program ini selesai sebelum
krisis SDA itu datang, maka justru akan menguntungkan, karena "orang Malaysia sudah
akan berperan pada puncak pyramid", tidak hanya di Malaysia tetapi juga pada
perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di kawasan, dia memberikan contoh
Petronas, Maxis dan rencana beberapa Banks yang waktu itu akan ekpansi ke Jakarta.
Istilah 1000 Phd bukanlah maksudnya hanya PhD, tetapi juga program-program seperti
MBA dan sejenisnya yang akan berperan menjadi pemain pada level strategis sebuah
perusahaan.
Mudah-mudahan info ini memjadi inspirasi bagi kita, paling tidak mengintip strategy
tetangga untuk terus mempekerjakan negara yang kaya SDA. Cuma yang saya prihatin
bahwa dengan prediksi produksi hanya 900 an bbl/day tentu tidak cukup untuk
mengancam jiran pada sektor migas untuk 5-8 tahun ke depan, ya ikhlas saja untuk
mengayunkan lagi cangkul untuk kakek Ipin dan Upin.
Dirman Artib
Sorry semua term SDA dikoreski menjadi SDM,
Joi Surya Dharma
Sebagai referensi Pak Budhi,
Pernah disuatu forum saya berinteraksi dengan Advisor dari PTTEP (Pertamina nya
Thailand).
Menurut dia di Thailand, BPMIGAS nya Thailand hanya meng-approve max 5 tahun
untuk suatu posisi ditempati oleh Expat.
Apa impact positifnya?
Perusahaan asing disana suka tidak suka harus mendevelop orang lokal nya (Thai) untuk
dapat menggantikan para expat tersebut otherwise project atau business nya akan
terimbas jika penggantinya tidak competent.
Bagaimana di tanah air ?
Mungkin Pak Budhi atau kawan HR di BPMIGAS bisa share hal ini. Maklum industri migas
ditanah air khan sudah 100 tahun lebih, posisi apa sih yang tidak bisa dihandle oleh orang
kita sendiri.
Saya ingat 2 tahun lalu lagi2 di forum ditanah air, BPMIGAS menyatakan bahwa staf dari
KKKS adalah transferable dikarenakan 85% nya adalah milik negara. Jadi misalnya,
seorang deepwater engineer di Chevron, bisa ditransfer ke Statoil atau Marathon yang
sedang terlibat di deepwater project. Saya belum liat mekanisme nyatanya, apa ini sudah
berjalan ? atau hanya wacana politis pada waktu itu. Jika beberapa KKKS yang terlibat
investment di block yang sama tentu memungkinkan, tapi kalo antar block ? ehm apa
Chevron walau dipaksa BPMIGAS akan mau staff ahlinya dipinjam ke prs lain dengan
resiko informasi dan data2nya terbawa keluar juga.
gsudarka
Rekan sekalian,
Saya tertarik dengan bahasan expart di Indonesia, saya pernah alami hal yang sama saat
atasan seorag expart aviatian dibawah kontrak drilling dan dalam perjanjian kerjanya di
indonesia disebutkan harus memberikan alih technologi ke coworker orang local dan
tentu kita harus pinter2 menggalinya technologi dari berbagai referensi sesuai bidang kerja
masing2, kadang2 mereka menghargai initiatif baik kita, dan tentu banyak diam (diam itu
emas, katanya ketoprak semalam di TV), harus tahu mereka terkadang bersifat feodal
minta dihormati, tidak kurang orang kita juga sama. Terkadang mereka meng-cerrete
sesuatu untuk tetap di jabatannya karena salery nya tinggi, sementara biaya hidup di
negara kita murah. Ini kadang membuat mereka kadang2 membenarkan segala cara untuk
tetap dijabatannya. Jaman sekarang perlu mengalah dan belajar kerang dari pengalaman
kalau mau terima alih technologi mereka.
made.sudarta1964
Kalau saya melihat arah kebijakan kita tidak jelas, atau jangan2 kita belum memiliki policy
kearah itu dimana tujuannya adalah menciptakan manusia indonesia yg berdaya saing
tinggi serta memeiliki kualifikasi yg sebagian didapat dari knowledge transfer tersebut.
Tetapi lagi2 kita bertanya apakah kita sudah memiliki alat ukur atau ukuran atau indikator
apa yg dimaksud dgn knowledge transfer sudah dilakukan dan apa bentuk pencaiannya
atau adakah timeline untuk itu? Sifat manusia akan mempertahankan kenyamaman yg
mereka dapatkan hanya enforcement yg ketat dan konsisten serta terukur yg dapat
merubah kondisi tsb.
Sulistiyono
Sejak dulu kontrak PSC , dalam RPTKA selalu mencantumkan adanya TENAGA
PENDAMPING NASIONAL bagi tenaga expatriate yang menduduki posisi tertentu.
Bahkan beberapa posisi TIDAK DIPERBOLEHKAN lagi didudki tenaga expatriate karena
tenaga nasional yang tersedia sudah dianggap mampu menduduki jabatan tersebut.
Seharusnya pada waktu yang ditetapkan tenaga pendamping nasional HARUS menduduki
jabatan tenaga expatriate tersebut. Itulah yang diterapkan Thailand, China dan Petronas
yang mengadopt PSC kita dan berhasil.
Kenapa Indonesia TIDAK berhasil ? Kemungkinan yang menyebabkan kegagalan
tersebut antara lain :
- Pendamping dikatakan / dianggap BELUM SIAP
- Dikirim ke training /kursus di Luar negeri dan penyelenggaranya melaporkan
bahwa ybs TIDAK MAMPU.
- Sebelum saat PENDAMPINGAN selesai PENDAMPING dipindahkan ke bagian
lain
Oleh karena itu diharapkan Badab atau Institusi Pemerintah yang berwenang seyogyanya
lebih dapat menilai kebenaran informasi yang diterima dari mitra kerjanya.dalam hal
penggantian expatriate.
Oleh karena itu seyogyanya pejabat HR di badan dan institusi Pemerintah yang terlibat
dalam penanganan personil/expatriate Migas adalah orang yang memahami operasional
industry migas hulu, Saya tidak meragukan semangat nasionalisme mereka. Demi
kemajuan Indonesia.
hadiwinoto soedar
Kalau melihat pendapat teman2 dibawah ini, rekan2 ini sudah sepatutnya anda menjadi
salah satu expert dinegara sendiri.....tinggal keberanian pemerintah untuk menerapkan
kebijaksanaan pemanfaatan expert lokal semaksimal mungkin (dng gaji bagus, teman2 yg
merantau.....akan balik semua...YAKIN 1000%) Hambatan memang ada, karena share
holder asing, tentu akan mencoba mencarikan perkerjaan bagi negaranya, disamping
kepentingan non-teknis lainnya.
Dirman Artib
Walaupun gaji bagus, mungkin harus dipertimbangkan juga tempat kerja yang nggak
macet.
Jika hanya 25-30 menit ke kantor boleh la...