PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 by IJ6ol2uG

VIEWS: 156 PAGES: 30

									              PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

        • Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
          adalah PPh yang dipungut oleh:
              – Bendaharawan     Pemerintah    Pusat/Daerah,
                instansi atau lembaga pemerintah dan
                lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan
                dengan pembayaran atas penyerahan barang
              – Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah
                maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di
                bidang impor atau kegiatan usaha di bidang
                lain


PPh 22 & 24                                                    1
              Lanjutan1……..

 • Pemungut PPh Pasal 22

       – Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai, atas
         impor barang
       – Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah
         Pusat/Daerah, BUMN/D, yang melakukan
         pembayaran atas pembelian barang dari
         belanja negara dan/atau belanja daerah
       – Badan usaha yang bergerak di bidang industri
         semen, industri rokok, industri kertas, industri
         baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh
         Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan
         hasil produksinya di dalam negeri

PPh 22 & 24                                                 2
  • Pemungut Pasal 22 (lanjutan)

        – Pertamina dan badan usaha selain
          Pertamina yang bergerak di bidang
          bahan bakar minyak jenis premix dan
          gas, atas penjualan hasil produksinya
          kepada penyalur dan/atau agennya.
        – Badan Urusan Logistik (Bulog), atas
          penyerahan gula pasir dan tepung
          terigu.


PPh 22 & 24                                       3
  • Besarnya Pungutan PPH Pasal 22
        – Atas Impor :
              • Yang menggunakan Angka Pengenal Impor
                (API), sebesar 2,5% dari nilai impor :
              • Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5%
                dari nilai impor
              • Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari
                harga jual lelang

  (Catatan: Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
     perhitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF)
     ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang
     dikenakan berasarkan ketentuan peraturan perundang-
     undangan pabean di bidang impor)



PPh 22 & 24                                                           4
        – Atas pembelian barang yang dibiayai
          dengan APBN/APBD sebesar 1,5% dari
          harga pembelian
        – Atas penjualan hasil produksi yang
          dilakukan oleh badan usaha yang
          bergerak di bidang:
              • Industri semen sebesar 0,25%dari dasar
                pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan
                Nilai (PPN)




PPh 22 & 24                                               5
              • Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1%
                dari harga bandrol, dan bersifat final
              • Industri kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN
              • Industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN
              • Industri otomotif sebesar 0,45% dari DPP
                PPN

  * Yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan
    Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam
    negeri



PPh 22 & 24                                                 6
        – Atas    penjualan    hasil    produksi
          Pertamina dan badan usaha selain
          Pertamina yang bergerak di bidang
          bahan bakar minyak jenis premix dan
          gas kepada penyalur dan/atau agennya:
              • Premium untuk SPBU             Swastanisasi
                sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp. 2.100,-
                /KL, dan untk SPBU Pertamina sebesar
                0,25% dari penjualan atau Rp. 1.750,-/KL
              • Solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar
                0,3% dari penjualan atau Rp. 1.140,-/KL dan
                untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari
                penjualan atau Rp. 950,-/KL


PPh 22 & 24                                                    7
              Premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3% dari
                penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25%
                dari penjualan
              • Minyak tanah sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp.
                912,-/KL
              • Gas LPG sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp.
                2.250/Kl
              • Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan


              * Catatan : PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi
               Pertamina dan badan lain yang bergerak dibidang bahan
               bakar minyak jenis premix dan gas, bersifat final




PPh 22 & 24                                                            8
        – Atas penyerahan barang yang dilakukan
          oleh Bulog berupa:
              • Gula Pasir kepada:
                 – Penyalur sebesar Rp. 380,-/kuintal
                 – Grosir sebesar Rp. 270,-/kuintal
                 – Pembeli lainnya sebesar Rp. 650,-/kuintal
              • Tepung Terigu kepada:
                 – Penyalur sebesar Rp. 53,-/zak
                 – Grosir sebesar Rp. 38,-/zak
                 – Pembeli lainnya sebesar Rp. 91,-/zak


  Catatan: PPh pasal 22 atas penyerahan gula pasir
    dan tepung terigu oleh Bulog Bersifat Final

PPh 22 & 24                                                    9
  • Pengecualian             Pemungutan         PPh
    Pasal 22
        – Impor     barang-barang    dan/atau
          penyerahan barang yang bersifat final
          berdasarkan    ketentuan  peraturan
          perundang-undangan tidak terutang
          PPh
              Pengecualian tersebut harus dinyatakan
              dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal
              22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak


PPh 22 & 24                                             10
        – Impor barang-barang yang dibebaskan
          dari bea masuk:
              • Yang dilakukan ke dalam kawasan berikat
                dan Entrepot Produksi untuk Tujuan
                Ekspor(EPTE)
              • Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan
                pasal 7 PP Nomor 6 tahun 1969 tentang
                Pembebanan atas Impor sebagaimana
                diubah dan ditambah terakhir dengan PP
                Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan
                Pemerintah Nomor 2 tahun 1973
              • Berupa kiriman hadiah
              • Untuk tujuan keilmuan

PPh 22 & 24                                               11
        – Pembayaran atas penyerahan barang
          yang dibebankan kepada belanja
          negara/daerah yang meliputi jumlah
          kurang dari Rp. 500.000,- (bukan
          merupakan jumlah yang dipecah-pecah)
        – Pembayaran untuk pembelian bahan
          bakar   minyak,   listrik, gas,   air
          minum/PDAM, benda-benda pos, dan
          telepon



PPh 22 & 24                                       12
   • Tata cara Pemungutan, Penyetoran,
     dan Pelaporan PPh Pasal 22
         – Atas Impor
              • Impor dilengkapi dengan LKP (PPh pasal 22
                disetor oleh importir ke Bank Devisa
                dengan menggunakan formulir SSP yang
                berlaku sebagai bukti pungutan pajak)
              • Impor tidak dilengkapi LKP (PPh pasal 22
                dipungut dan disetor oleh Dirjen Bea dan
                Cukai)




PPh 22 & 24                                                 13
   Dirjen Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti
   Pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu :

   1. lembar pertama untuk pembeli
   2. lembar kedua untuk disampaikan kepada Dirjen
      Pajak sebagai lampiranlaporan bulanan
   3. lembar ke tiga untuk arsip Pemungut Pajak yang
      bersangkutan
    Dirjen Bea dan Cukai harus menyetorkan
    pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalam
    jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak
    dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau Bank-
    Bank Persepsi, dan harus melaporkan hasil
    pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan
    Pajak secara mingguan selambat-lambatnya
    tujuh hari setelah batas waktu penyetoran
    pajak terakhir
PPh 22 & 24                                            14
         – Dirjen    Anggaran,     Bendaharawan
           Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D,
           harus memungut dan menyetorkan
           pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor
           Pos dan Giro atau Bank Persepsi, pada
           hari yang sama dengan pelaksanaan
           pembayaran, dengan menggunakan
           formulir SSP yang telah diisi oleh dan
           atas nama rekanan serta ditandatangani
           oleh Bendaharawan. SSP berlaku
           sebagai    bukti    pungutan     pajak.
           Pelaporan harus disampaikan selambat-
           lambatnya empat belas hari setelah
           Masa Pajak berakhir
PPh 22 & 24                                          15
        – Badan usaha yang bergerak di bidang
          industri semen, rokok, kertas, baja dan
          otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP
          harus memungut PPh pasal 22 atas
          penjualan hasil produksinya di dalam
          negeri dan wajib menerbitkan Bukti
          Pemungutan PPh Pasal 22 dalam
          rangkap tiga, yaitu:
              • Lembar pertama untuk pembeli
              • Lembar kedua untuk disampaikan kepada
                Dirjen Pajak sebagai lampiran bulanan
              • Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak
                yang bersangkutan
PPh 22 & 24                                                16
     Badan usaha tersebut harus menyetor
     secara kolektif pemungutan PPh Pasal
     22 selambat-lambatnya tanggal lima
     belas bulan takwim setelah Masa Pajak
     berakhir. Pelaporan dilakukan dengan
     cara    menyampaikan     SPT    Masa
     selambat-lambatnya dua puluh hari
     setelah Masa Pajak berakhir



PPh 22 & 24                                  17
          – PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina
            atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan
            bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain
            Pertamina dan dari penyerahan gula pasir dan
            tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan
            cara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank
            Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum
            Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery
            Order) ditebus, dengan menggunakan SSP
            yang juga merupakan bukti pungutan pajak.

              • Pelaporn     dilakukan  dengan    cara
                menyampaikan      SPT  Masa  selambat-
                lambatnya dua puluh hari setelah Masa
                Pajak berakhir

PPh 22 & 24                                                  18
              PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
  Pengertian :
  PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan
  besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau
  terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan
  terhadap pajak penghasilan yang terutang atas
  seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

  Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam
  tahun digabungkannya penghasilan dari luar
  negeri dengan penghasilan di Indonesia.

  Indonesia menganut Tax credit yang ordinary
  credit method dengan menerapkan per country
  limitation

PPh 22 & 24                                           19
        Penggabungan Penghasilan
        Penggabungan Penghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

    • Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan
      dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan
      tersebut (accrual basis)
    • Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan
      dalam tahun pajak diterimanya penghasilan
      tersebut (cash basis)
    • Penggabungan penghasilan yang berupa dividen
      (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun
      pajak pada saat perolehan dividen tersebut di
      tetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
      Keuangan

PPh 22 & 24                                                          20
  Batas Maksimum Kredit Pajak
  Batas Maksimum Kredit Pajak diambil yang terendah
  dari 3 unsur/perhitungan berikut ini :
              • Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardi
                Luar Negeri
              • ( Penghasilan Luar Negeri : Seluruh
                Penghasilan Kena Pajak ) x PPh atas
                seluruh yang dikenakan tarif pasal 17
              • Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh
                penghasilan kena pajak (dalam hal
                penghasilan kena pajak adalah lebih kecil
                daripada penghasilan luar negeri)

PPh 22 & 24                                            21
         Batas Maksimum Kredit Pajak untuk
                   setiap Negara
                 (per Country Limitation)

        Apabila penghasilan luar negeri berasal dari
        beberapa negara, maka perhitungan batas
        maksimum kredit pajak dilakukan untuk
        masing-masing negara




PPh 22 & 24                                            22
              Rugi Usaha di Luar Negeri
               Dalam menghitung penghasilan
               kena pajak, kerugian yang
               diderita oleh Wajib Pajak di luar
               Negeri        tidak        boleh
               dikompensasikan          dengan
               penghasilan yang diterima di
               dalam negeri ( Indonesia)

PPh 22 & 24                                        23
  Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri
  Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang
  terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib
  Pajak wajib menyampaikan permohonan
  kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan :
              • Laporan Keuangan dari penghasilan di luar
                negeri
              • Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang
                disampaikan di luar negeri
              • Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
                 – Penyampaian permohonan kredit pajak yang
                   terutang atau dibayar di luar negeri tersebut
                   dilakukan bersamaan dengan penyampaian
                   SPT Tahunan PPh.

PPh 22 & 24                                                   24
              PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
  Pengertian :
  PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan
  besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau
  terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan
  terhadap pajak penghasilan yang terutang atas
  seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri
  Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam
  tahun digabungkannya penghasilan dari luar
  negeri dengan penghasilan di Indonesia.
  Indonesia menganut Tax credit yang ordinary
  credit method dengan menerapkan per country
  limitation

PPh 22 & 24                                           25
  Penggabungan Penghasilan Penggabungan
 Penghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

     Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan
      dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan
      tersebut (accrual basis)
     Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan
      dalam tahun pajak diterimanya penghasilan
      tersebut (cash basis)
     Penggabungan penghasilan yang berupa dividen
      (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun
      pajak pada saat perolehan dividen tersebut di
      tetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
      Keuangan


PPh 22 & 24                                            26
       Batas Maksimum Kredit Pajak
 Batas Maksimum Kredit Pajak diambil yang
terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini :
       • Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardi Luar
         Negeri
       • ( Penghasilan Luar Negeri : Seluruh Penghasilan
         Kena Pajak ) x PPh atas seluruh yang dikenakan
         tarif pasal 17
       • Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh
         penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan
         kena pajak adalah lebih kecil daripada
         penghasilan luar negeri)



PPh 22 & 24                                                27
               Batas Maksimum Kredit Pajak untuk
              setiap Negara (per Country Limitation)




                   Apabila penghasilan luar negeri
                    berasal dari beberapa negara,
                  maka perhitungan batas maksimum
                    kredit pajak dilakukan untuk
                        masing-masing negara


PPh 22 & 24                                            28
                  Rugi Usaha di Luar Negeri




              Dalam menghitung penghasilan kena pajak,
                kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak
               di luar Negeri tidak boleh dikompensasikan
                    dengan penghasilan yang diterima
                       di dalam negeri ( Indonesia)



PPh 22 & 24                                                 29
                Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri
                 Untuk melaksanakan pengkreditan pajak
                 yang terutang atau dibayar di luar negeri,
                     Wajib Pajak wajib menyampaikan
                     permohonan kepada Dirjen Pajak
                           dengan melampirkan :

               Laporan Keuangan dari penghasilan di luar
                negeri
               Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang
                disampaikan di luar negeri
               Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
                 Penyampaian permohonan kredit pajak
                   yang terutang atau dibayar di luar negeri
                   tersebut dilakukan bersamaan dengan
                   penyampaian SPT Tahunan PPh.


PPh 22 & 24                                                    30

								
To top