Press Release “MERESPON PENGESAHAN RUU KESEHATAN”
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan). Draft yang sejak tahun 2000 ini mengalami beberapa penundaan. Tidak jelas apa penyebab lamanya pembahasan tersebut. Satu hal lagi yang cukup membuat khawatir masyarakat adalah, tertutupnya pemerintah dan DPR terhadap partisipasi publik. Kekhawatiran ini dapat berujung pada adanya asumsi-asumsi publik bahwa isi RUU Kesehatan hanya akan mengakomodir kepentingan pemerintah dan DPR/partai politik. Apalagi beberapa pasal dalam RUU ini sifatnya sensitif. Kami mencoba memberikan point krusial/sensitif dari RUU Kesehatan ini. Pertama adalah masalah pembiayaan. Anggaran minimal yang disebutkan dalam rancangan undang-undang ini sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanka negara (APBN). Pertanyaan yang penting dan mendasar adalah bagaimanakah alokasi daripada anggaran ini? Jika pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan masih memfokuskan pada alokasi pengadaan barang ataupun gedung atau mungkin perjalanan-perjalanan dinas pegawai, kekhawatiran untuk tidak tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik akan berlanjut. Hal ini dipandang krusial karena, anggaran untuk kesehatan ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. baik yang sakit maupun yang sehat. Karena kesehatan adalah menjadi hak bagi setiap warga. Oleh karena itu, alokasi-alokasi yang ada hendaknya benar-benar tepat untuk peningkatan akses maupun kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pendistribusian dan penggunaan dana-dana kesehatan harus diawasi dengan ketat. Tidak boleh lagi ada kebocoran atau korupsi dalam sektor kesehatan. Satu hal lagi tentang pembiayaan kesehatan, jika kedepan pemerintah (Departemen Kesehatan) hanya membuat program yang bersudut pandang kuratif atau pengobatan, ratusan triliun pasti juga tidak akan mencukupi. Karena sudut pandang kuratif hanya bersifat sementara. Artinya ketika ada orang sakit atau sudah parah baru ditangani(diobati). Padahal sudut pandang promotif dan preventif (pencegahan) akan lebih berefek panjang. Karena kesehatan adalah investasi. Ketika mulai sekarang tidak diadakan pengamanan (promotif dan preventif), sumber daya manusia (SDM)Indonesia dapat terancam. Dan ketika hal itu terjadi, pembangunan kedepan pun akan menuai masalah, karena SDM negara ini tidak produktif. Oleh karena itu, program-program harus direncanakan dengan matang oleh pemerintah. Kesehatan yang paripurna mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif harus benar-benar berjalan. Setelah program tersusun jelas dan matang, pembiayaan menyesuaikan. Hal ini diharapkan program dan anggaran akan sesuai,
efektif dan efisien. Bukan hanya memperbesar anggaran, namun program-program tidak jelas. Itu adalah beberapa point krusial yang kami coba lempar untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU ini. Keseriusan atas komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat harus direalisasikan. Amanat konstitusi bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi tiap warganya. Bahwa kesehatan adalah investasi masa depan pembangunan Indonesia harus menjadi pemahaman bagi seluruh pemegang kebijakan. Rancangan undang-undang ini adalah harapan untuk menjadi satu regulasi yang akan memayungi jalannya kebijakan-kebijakan kesehatan yang akan datang demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Jakarta, 2 Agustus 2009
Indonesia Corruption Watch Contact person : Ratna Kusumaningsih 081 390 294 533 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan Contact person : Ratna Batara Munti 0818 758 089 LBH Jakarta Contact person : Restaria Hutabarat 0856 692 032 335
RUU KESEHATAN MASIH DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN Proses pembahasan yang tidak terbuka Proses pembahasan RUU Kesehatan sudah memakan waktu yang lama. Draft awal diajukan pada tahun 2000 ke Komisi VII DPR yang kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan sejumlah pembahasan hingga akhirnya disetujui melalui Sidang Pleno Komisi VII pada tahun 2004. Saat ini pembahasan RUU Kesehatan sudah pada tingkat Timus (mendekati akhir pembahasan) di Pansus Komisi IX DPR RI. Rencananya akan segera disahkan pada masa sidang Agustus-September 2009. Kelompok perempuan dan masyarakat sipil yang peduli, berkepentingan untuk segera disahkannya RUU Kesehatan yang benarbenar mengakomodir hak-hak warga Negara atas perlindungan kesehatannya. Namun, menjelang pembahasan berakhir, RUU Kesehatan belum berhasil mengakomodir kepentingan masyarakat untuk terpenuhi hak nya atas kesehatan. Proses yang tertutup di Panja dan banyaknya pasal-pasal krusial yang dilempar ke Panja semakin menyulitkan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mengawal RUU Kesehatan di DPR. Tiadanya kepastian jaminan kesehatan untuk semua orang Kegagalan RUU Kesehatan terlihat dari masih banyaknya pasal-pasal yang tidak memberi kepastian hukum yang sama bagi semua orang untuk mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Contohnya dalam Pasal 81 butir a. “Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangannya yang sah.” . Rumusan ini jelas diskriminatif, karena mereduksi hak atas kesehatan seseorang yang seharusnya bersifat individual menjadi direduksi atas dasar status perkawinannya. Dalam pasal 80 ayat 3 juga disebutkan, “kesehatan reproduksi …dilaksanakan melalui pendekatan upaya kesehatan ibu, kesehatan anak, Keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran seksual termasuk HIV AIDS serta kesehatan reproduksi lanjut usia.” Rumusan ini tidak mengakomodir kesehatan reproduksi bagai perempuan dewasa lajang sebagai satu kategori yang juga berhak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang sama. Moralisasi kesehatan Terdapat pasal-pasal dalam RUU yang digantungkan pada norma-norma agama sehingga tidak ada kepastian hukum bahwa kesehatan adalah semata isu kesehatan yang merupakan hak asasi fundamental bagi setiap orang tanpa melihat latar belakang serta status sosialnya (marital status). Sekurang-kurangnya ada 4 pasal yakni Pasal 81, pasal 83, pasal 84, dan pasal 86 dalam RUU yang dikaitkan dengan norma-norma agama. Contoh Pasal 83 ayat 2 menyebutkan: “Setiap pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku” Faktanya, perempuan terancam kematian karena penyakit terkait organ reproduksinya. Salah 1
satunya kanker leher rahim yang menempati peringkat tertinggi penyebab kematian perempuan Indonesia. Namun pencegahan tidak dapat dilakukan sejak dini akibat stigmatisasi/ perlakuan diskriminatif dari petugas kesehatan terhadap perempuan dewasa lajang yang ingin memeriksakan kesehatan reproduksi mereka seperti papsmear. Seolah-olah kesehatan hanya diperuntukkan bagi isteri atau seorang ibu dalam relasi perkawinan. Diluar itu, terdapat stigma yang menyudutkan perempuan yang pada dasarnya berhak atas layanan kesehatan yang sama. Kriminalisasi orang sakit dan perempuan RUU juga berpotensi mengkriminalkan orang sakit. Dalam ketentuan Pidana Pasal 115, “Setiap orang yang mengidap atau menderita penyakit menular yang melakukan perbuatan yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain...dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).” Tidak dijelaskan penyakit apa dan perbuatan seperti apa, di dalam penjelasan RUU disebutkan: ‘sudah cukup jelas’. RUU telah memberikan sanksi yang berlebihan atau over criminalisasi terhadap perempuan yang terpaksa melakukan aborsi karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkannya meneruskan kehamilan. Pasal 117 memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun dan pidana denda 10 milyar bagi pelaku aborsi diluar ketentuan RUU yang mengecualikan aborsi hanya untuk (1) kondisi kedaruratan medis dan (2) korban perkosaan yang mengalami trauma, dengan masing-masing mensyaratkan pada usia kehamilan harus masih dibawah 6 (minggu) disertai rekomendasi dari lembaga agama dan penetapan panel agama/tokoh agama. Hukuman ini jauh lebih berat dari KUHP yang memberi ancaman maksimal 4 tahun. Dengan ancaman RUU diatas 5 tahun, maka perempuan dapat langsung ditahan dalam kondisi sakit. Sanksi denda yang tidak masuk akal juga memungkinkan terbukanya kesempatan korupsi mengingat kebutuhan aborsi yang besar di masyarakat akibat faktor kemiskinan, kegagalan KB, serta kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Rumusan diatas sama sekali tidak akan efektif mengurangi Angka Kematian Ibu di Indonesia, 420/100.000 kelahiran hidup1, yang berarti setiap 1 jam terdapat 2 perempuan hamil yang meninggal akibat pendarahan sewaktu persalinan termasuk akibat praktek aborsi tidak aman yang menyumbang 10-50% kematian perempuan.(WHO: Gulardi, 2001). Dilakukan kebanyakan oleh perempuan yang menikah (87%) antara lain karena gagal KB. Adanya persyaratan rekomendasi lembaga agama dan penetapan panel ahli/tokoh agama akan menyulitkan bagi perempuan yang terncam kesehatannya bahkan nyawanya dan menambah trauma bagi perempuan korban perkosaan. Ketentuan ini akan memperlambat penanganan yang seharusnya dapat diberikan secara cepat untuk kepentingan kesehatan pasien. Faktanya, 9 dari 10 perempuan korban kekerasan yang didampingi lembaga penanganan korban kekerasan mengalami dampak yang mengganggu kesehatan jiwanya hingga upaya percobaan bunuh diri. Hampir 50% korban perkosaan setiap tahun terkena PMS dan 20% mengalami kehamilan yang menimbulkan trauma dan berupaya melakukan pengguguran dengan cara-cara yang mengancam jiwanya (Data WCC Mitra Perempuan, 2006 dan LBHAPIK Semarang) Melanggar prinsip confidentiality
1
Bandingkan dengan Malaysia 62, Filipina 230, Singapore 14/100.000 kelahiran hidup (UNFPA 2008. State of The World Population Report.
2
RUU tidak menjamin aspek kerahasiaan dari status kesehatan pasien, dengan membolehkan untuk dibuka kerahasiaan kondisi pasien atas dasar kepentingan masyarakat (Pasal 10). Tanpa diberi penjelasan seperti apa batasannya dari kepentingan masyarakat, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan-kepentinga yang justru merugikan kepentingan pasien itu sendiri. Tenaga kesehatan bahkan diberikan wewenang tanpa batasan dan penjelasan lebih jauh untuk memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit. (Pasal 78). Ketentuan ini berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, sekurangnya potensi stigmatisasi atas seseorang, kelompok/komunitas yang tempatnya dicurigai sebagai penyebar penyakit. Kesimpulan RUU kesehatan terbukti masih melanggar prinsip-prinsip HAM yang sudah diatur dalam instrumen hukum nasional seperti UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU NO.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), UU No.11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No.12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi hak Sipil dan Politik. Aturan Hukum Nasional tersebut menegaskan bahwa Negara bertanggungjawab menjamin terpenuhinya hak warganegaranya atas kesehatan tanpa diskriminasi. Tuntutan Kepada DPR dan Pemerintah: 1. Agar RUU Kesehatan segera direvisi sebelum disahkan sesuai dengan prinsip kesehatan adalah untuk semua warga negara. Tidak boleh ada ketentuan yang diskriminatif atas dasar norma agama atau kesahan suatu hubungan/perkawinan atau atas dasar apapun status/latar belakang seseorang sehingga akan mengurangi haknya untuk diperlakukan sama di muka hukum, dalam hal ini hak atas kesehatan. 2. Agar dihapuskan moralisasi kesehatan dalam RUU. Kembalikan kesehatan semata sebagai isu kesehatan, sehingga tidak menjadi bias dan multi tafsir, dan pada akhirnya tidak ada kepastian hukum bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dapat mengakses kesehatan. 3. Agar menghapus kriminalisasi orang sakit dan kriminalisasi perempuan serta sanksi yang berlebihan, yang akan menambah penderitaan bagi orang sakit dan perempuan. 4. Agar ketentuan aborsi harus ditempatkan sebagai isu kesehatan mengingat Angka Kematian Perempuan yang tinggi salah satunya akibat aborsi yang tidak aman. Kematian perempuan selama ini faktanya tidak semata-mata soal nasib tetapi merupakan keputusan politik negara (kebijakan) yang tidak peduli dengan hak perempuan untuk sehat. 5. Selain itu, proses pembahasannya hendaknya dilakukan secara terbuka, mengingat kepentingan masyarakat luas atas akses kesehatan. Seperti juga pendidikan, kesehatan merupakan isu publik yang krusial bagi pemenuhan hak dasar warga negara. Jakarta, 27 Juli 2009 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan Kartini Asia Network Arus Pelangi Ardhanary Institute
3
PERNYATAAN SIKAP
“PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT MISKIN DALAM RUU KESEHATAN”
“Kenapa sih, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi orang miskin seperti saya masih sulit sekalipun lewat GAKIN maupun JAMKESMAS. Birokrasinya berbelit-belit ditanya KTPlah, KKlah, atau identitas domisili lainnya. Sudah hidup saya susah, sakit saja masih disusahin ma pemerintah .....” W. Anggota Balai Perempuan KPI
Fakta Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Miskin: 1. Dari 232 Juta jiwa penduduk Indonesia masih ada 35 Juta Jiwa rakyat miskin di Indonesia (Data BPS,Hasil Survey Bulan Maret 2008) 2. Selama ini rakyat miskin masih mengalami hambatan untuk mendapatkan hak atas kesehatan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan keberadaan layanan kesehatan yang tidak terjangkau 3. Orang Miskin sulit mencari hak atas kesehatannya karena selama ini mereka yang harus proaktif. Hak kesehatan Tidak diberikan oleh negara (negara/pemerintah hanya menyediakan) tetapi masyarakat yang harus mencari sementara akses informasi masih rendah saat ini (Hak atas Kesehatan Tidak Bersifat Universal Coverage) 4. Pendanaan dari Pemerintah di transfer langsung ke Rumah Sakit, seharusnya langsung ke PT. ASKES sebagai pengelola dana yang di amanatkan oleh UU 40 tahun 2004 ttg SJSN, PT ASKES sebagai salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Masih ada penolakan terhadap pemegang kartu JAMKESMAS baik oleh RS swasta dan pemerintah 6. Salah satu syarat mendapatJAMKESMAS adalah KTP sehingga banyak orang tidak bisa mengakses 7. Jatah APBN untuk hak atas kesehatan belum diarahkan khusus pada pelayanan strategis masyarakat (artinya masih termasuk gaji) 8. Jatah pelayanan kesehatan dari APBN minimal 5% tapi ini tidak hanya untuk pelayanan kesehatan untuk publik 9. Terkait dengan hak atas kesehatan rakyat miskin ada beberapa hak rakyat miskin yang terlanggar dalan
Bagaimana Prinsip HAM Dalam RUU Kesehatan:
Pemenuhan hak atas kesehatan kepada warga negara harus diberikan pemerintah Indonesia kepada warganya tanpa tebang pilih, termasuk kepada rakyat miskin (Universal of Human Right). Nilai-nilai pengakuan Hak Asasi Manusia telah tersurat dalam Pasal 28 H (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..” Indonensia juga telah merativikasi Konvensi hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui Undangundang No. 11 tahun 2005 yang dengan tegas dalam artikel 12 disebutkan bahwa hak kesehatan adalah hak untuk menikmati standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental. Artinya hak kesehatan adalah hak setiap orang yang harus diberikan tanpa ada pembedayaan jenis kelamin, kelas sosial, suku, agama, dll. Hak atas Kesehatan ada 2 unsur hak seseorang untuk bebas menentukan pilihan kesehatan atas tubuhnya sendiri dan ketersediaan akses pelayanan, informasi dan sebagainya.
PERNYATAAN SIKAP
“PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT MISKIN DALAM RUU KESEHATAN”
Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dianggap penting sama dengan hak asasi lainya (Prinsip Indivisibility and interdependence of human rights). Dengan demikian pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan warga masyarakatnya dengan tanpa alasan apapun seperti yang tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum Internasional yang menegaskan kewajiban Negara untuk bertanggungjawab menjamin terpenuhinya hak warganegaranya dikaitkan dengan pemenuhan hak kesehatan, misal Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa instrumen hukum nasional tersebut menegaskan bahwa Negara bertanggungjawab menjamin terpenuhinya hak warganegaranya dikaitkan dengan pemenuhan hak kesehatan warga negaranya.
RUU Kesehatan Mengabaikan Hak atas Kesehatan bagi Rakyat Miskin: 1. Bahwa dalam Kovenan Hak Ekosob pemenuhan kewajiban Negara terhadap hak atas kesehatan harus diwujudkan melalui perundang-undangan, bersifat progresif dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Sehingga dalam segi anggaran, tingkat kewajiban Negara dan cakupan pelayanan kesehatan dalam RUU Kesehatan ini seharusnya harus lebih luas daripada UU No 23 Tahun 1992 yang lalu. 2. Bahwa Dalam diskursus hak asasi manusia, negara adalah pengemban kewajiban (duty bearer). Namun, dalam pasal 12 yang berbunyi: (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;” dan pada pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang optimal.” Padahal dalam Pasal 4 RUU Kesehatan ini sudah mengakui bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk sehat. Karena pada prakteknya, perilaku seseorang yang dianggap tidak sehat sering dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban menyediakan pelayanan kesehatan baginya. Dengan memberkan tanggunggujawab pada masyarakat untuk turut serta “memastikan” terselenggaranya hak kesehatan pada masyarakat ini berarti terjadi Pelimpahan Tanggung Jawab Negara Kepada masyarakat.
PERNYATAAN SIKAP
“PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT MISKIN DALAM RUU KESEHATAN”
....Lanjutan RUU Kesehatan Mengabaikan Hak atas Kesehatan bagi Rakyat Miskin: 3. Pengalihan tanggungjawab negara kepada masyarakat juga di temukan Pasal 16 yang menyebutkan: “(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program asuransi kesehatan sosial.” Pada pasal ini Pemenuhan hak atas kesehatan mengandalkan program asuransi diwajibkan bagi setiap orang bukan menjadi kewajiban Negara melalui jaminan sosial. Akibatnya pemenuhan kesehatan rakyat dikerjakan secara swadaya masyarakat yang minim sumber daya. Asuransi kesehatan para prakteknya lebih banyak dilakukan oleh swasta dengan sistem premi. Dengan system ini masyarakat miskin dipinggirkan karena tidak mampu membayar premi, tidak memiliki akses informasi dan tidak memiliki indentitas. Akibatnya pemenuhan hak atas kesehatan tidak terwujud. Padahal Hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggungjawab Negara. 4. Pasal 34 RUU Kesehatan masih berpotensi diskriminasi terhadap orang miskin karena pertanggungjawaban negara untuk meberikan hak atas kesehatan akan diberikan dengan syarat “Dalam keadaan darurat”. Artinya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan terhadap perorangan hanya diberikan pada saat dalam keadaan darurat saja. Pasal ini sangat bias dan multitafsir. Hal ini akan semakin mempersulit akses orang miskin untuk mendapatkan hak atas kesehatannya baik yang disediakan Pemerintah maupun swasta. 5. Privatisasi pelayanan kesehatan juga tercermin dalam Pasal 34 ini karena RUU ini membolehkan rumah sakit swasta menolak pasien miskin kecuali dalam keadaan darurat. Sementara tanggungjawab pemerintah semakin dikurangi dalam hal anggaran dan pemenuhan kesehatan. Atas dasar Argumentasi diatas, kami menuntut DPR dan pemerintah, untuk: 1. Revisi terlebih dahulu RUU ini sebelum disahkan dan meletakkan landasan pijak prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia kedalam RUU Kesehatan ; 2. Negara Bertanggungjawab sepenuhnya untuk memenuhi hak Atas Kesehatan orang Miskin bukannya mengalihkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat; 3. Memenuhi Hak Atas Kesehatan Orang Miskin karena mereka adalah kelompok renatan yang harus dilindungi oleh negara. Jangan diskriminasikan Orang Miskin karena mereka adalah bagian integral bangsa ini.; 4. Tidak lagi mempersyaratkan “keadaan darurat” dalam memberikan layanan kesehatan karena Hak Atas Kesehatan adalah hak semua orang; 5. Tidak lagi memberatkan rakyat miskin dengan urusan administratif sehingga menajadikan kesehatan sebagai barang mewah yang sulit di akses rakyat miskin;
Jakarta, 27 Juli 2009 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) Contact Persons: Restaria H.(085695630844); Yohanna (081382887689); Rica (081383412783)
PERNYATAAN SIKAP
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
ATAS PROSES REVISI UU KESEHATAN
Pasar bebas tenaga kerja atau Flexibility Labor Market yang saat ini prakteknya semakin intensif dan meluas keberbagai sektor industri, memegang kuat prinsip efisiensi. Tidak terkecuali, anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga menggunakan perspektif ini dalam merumuskan kebijakan negara yang mengatur kesejahteraan rakyat, dengan berusaha melempar atau mengalihkan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan pihak pengusaha dalam pemenuhan hak kesehatan para pekerja/buruh baik yang bekerja didalam dan diluar negeri. Hal tersebut telah dilakukan oleh negara secara sistematis dengan menghambat pekerja/buruh mendapat akses hak kesehatan. Ini terbukti dalam proses revisi Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan BAB XIV tentang Kesehatan Kerja, pasal 104, 105 dan 106 yang intinya :
• •
Menyempitkan pemaknaan ruang lingkup Kesehatan Kerja dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hanya difokuskan pada tindakan kuratif yang hanya berkaitan dengan tututan pengobatan saja. Mengaburkan posisi tugas dan tanggungjawab para pihak yang berkwajiban menciptakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hubungan kerja
Dengan demikian partisipasi publik dalam proses revisi Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan harus kita lakukan bersama, karena cepat atau lambat substansi RUU tersebut merampas hak dasar pekerja/buruh atas kesehatan yang menjadi modal utama untuk melakukan tugas dan kewajibannya yaitu BEKERJA. Oleh karena itu kami mengajak kawan-kawan turut melakukan pemantauan terhadap substansi RUU agar dapat mengakomodir kepentingan buruh memperjuangkan perlindungan hak kesehatan, SEBELUM DISAHKAN. Jakarta, 23 Juli 2009 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB) Kontak Personal : Ari Sunarijati 08128131610, Arum Rumiyati 08129399655 atau Thaufiek 08121934205
RUU Kesehatan Harus Lindungi Hak Kesehatan Buruh Migran Untuk Pembangunan SDM yang Berkwalitas
Hak Atas Kesehatan Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Dalam artikel 12 konvensi international tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) disebutkan bahwa hak kesehatan adalah hak untuk menikmati standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental. Hak ini berkenaan dengan aksesibilitas perawatan dan pengobatan kesehatan, termasuk kemampuan keuangan, sebagai bagian dari proses dimungkinkannya seseorang meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatannya, dan akhirnya mencapai dan menikmati tingkat standar tertingi dari kesehatan. Hak atas kesehatan mengandung dua unsur penting yaitu unsur kebebasan mengontrol tubuh sendiri, termasuk kemampuan untuk mengambil segala keputusan yang berakibat pada kesehatan seseorang dan unsur ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang juga mencakup berbagai program pencegahan dan informasi kesehatan yang memadai. Dengan demikian setidaknya ada 4 elemen yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, yaitu: 1. Ketersediaan (Availibility) : Fasilitas pelayanan-pelayanan dan proram-program harus disediakan oleh negara dengan jumlah yang memadai. 2. Dapat diakses (Accessibility) : Tidak diskriminatif (non-discrimination) Dapat diakses secara fisik (Physical accessibility) Dapat diakses secara ekonomi (Economic accessibility) Hak untuk mencari, menerima informasi dan ide-ide yang berkaitan dengan kesehatan (Information accessibility) 3. Dapat diterima (Acceptability) : termasuk dihargai, penegakan kode etik, penyesuaian budaya pada pelayanan kesehatan. 4. Kualitas : pelayanan yang berkualitas baik, tenaga medis yang memadai, dan sebagainya. Tanggung jawab negara Hak atas kesehatan masyarakat sangat terkait dengan tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).
RUU Kesehatan dan Akses Kesehatan Buruh Migran Dari hasil penelitian Solidaritas Perempuan bersama CARAM Asia ditemukan bahwa akses buruh migran Indonesia terhadap hak kesehatannya sangat minim. Sejak pra-pemberangkatan, di tempat kerja hingga kepulangan, mereka seringkali tidak dapat menikmati hak kesehatan mereka baik yang bersifat pencegahan maupun pelayanan. Peraturan dan kebijakan permerintah serta implementasinya tidak dapat menjamin hak-hak buruh migran untuk mendapat informasi yang memadai mengenai hak-hak kesehatannya. Seringkali akses pelayanan kesehatan di negara tujuan bergantung pada kebaik-hati majikan dan inisiatif mereka untuk melakukan pengobatan sendiri misalnya hanya dengan minum obat dari warung. Selain itu, buruh migran mengalami tes kesehatan yang semata-mata digunakan kepentingan negara tujuan, bukan untuk kepentingan buruh migran. Di negara tujuan, seringkali tanpa diskripsi yang jelas dari hasil pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan buruh migran dijadikan alasan untuk mendeportasi mereka. Hal ini menyebabkan banyak buruh migran tidak berani mendatangi fasilitas kesehatan bila mereka sakit. Pemerintah RI tidak berdaya terhadap kebijakan mandatory testing yang diberlakukan oleh negara tujuan. Dari penelitian mengenai mandatory tes buruh migrant (2006-2007) oleh CARAM Asia (Coordination of Action Research on AIDS and Mobility in Asia) di 18 negara di Asia, termasuk Indonesia yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, ditemukan beberapa hal penting sebagai berikut: Informasi mengenai prosedur tes kesehatan tidak Transparan Umumnya buruh migran tidak diinformasikan sebelumnya mengenai prosedur tes kesehatan baik oleh pihak klinik maupun PJTKI. Mereka tidak diberi informasi yang jelas sebelum pemeriksaan apa saja yang dilakukan, apa gunanya, hak calon TKI apa terhadap hasil tes kesehatan, dll. Pihak PJTKI biasanya hanya memberitahukan bahwa tes kesehatan merupakan syarat yang harus dilalui sebelum bekerja ke luar negeri. Konseling dan Inform Consent (lembar persetujuan) yang tidak memadai Tes kesehatan yang dilakukan umumnya dilakukan tanpa conseling (pra-conseling maupun postconseling) dan inform consent. Padahal, salah satu tes yang akan dilakukan adalah tes HIV yang memerlukan informasi dan kesiapan calon buruh migran berkaitan dengan hasil tes. Beberapa buruh migran yang menandatangani inform consent mengaku tidak sempat membaca dengan teliti terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena proses tes yang terburu-buru dan keterbatasan buruh migran dalam membaca tulisan yang panjang. Sensitifitas Gender Pada saat pemeriksaan rontgen, calon buruh migran perempuan harus membuka pakaian (hanya menggunakan bra). Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Lebih jauh lagi, ditemukan adanya buruh migran perempuan yang mengalami pelecehan seksual seperti diperiksa terlalu lama pada tahap pemeriksaan rontgen, dimana mereka hanya menggunakan pakaian dalam.
Pelanggaran aspek Kerahasiaan hasil tes Umumnya hasil tes tidak diterima secara langsung oleh buruh migran. Pihak klinik akan mengirimkan hasil tes kepada pihak PJTKI sehari setelah pelaksanaan tes. Beberapa pihak lain yang menerima hasil tes sebelum buruh migran adalah sponsor dan orang tua buruh migran. Beberapa buruh migran yang dinyatakan Unfit, memang dipanggil secara khusus ke ruangan. Namun, hal tersebut tetap melanggar aspek kerahasiaan, karena PJTKI sudah mengetahui hasil tes terlebih dahulu sebelum buruh migran yang bersangkutan. Akses terhadap Perawatan, Dukungan, dan pengobatan yang tidak memadai Calon buruh migran yang dinyatakan unfit umumnya langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Mereka banyak yang tidak mendapatkan akses informasi, perawatan, dukungan, dan pengobatan yang memadai. Bahkan, banyak diantara mereka tidak mengetahui secara rinci hasil tes kecuali hanya dinyatakan unfit. Jika diantara mereka ada yang terinfeksi HIV, tanpa dukungan informasi, pengobatan, dan dukungan, maka pasangan atau anak mereka cukup rentan terinfeksi. Kerugian-Kerugian yang disebabkan Gangguan Kesehatan & Kecelakaan Kerja Penciptaan dan pembiaran kondisi kerja yang menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja sudah tentu menghambat pembangunan sumber daya manusia bagaian dari investasi sosial untuk kelangsungan bangsa dan negara. Kerugian- kerugian tersebut antara lain : 1. Keluhan & Kesedihan : kesakitan korban yang tertimpa kecelakaan itu akan mengeluh dan menderita, dan menimbulkan kesedihan dan trauma pada kawan-kawan sekerja dan kelurga. 2. Kelainan, Kerusakan organ tubuh & Cacat : Gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja mengakibatkan luka-luka, kelainan tubuh bahkan hilangnya organ tubuh yang membuat korban cacat sementara atau selamanya (permanen) yang menyebabkan hilangnya keberdayaan/kemandirian korban dalam menjalani hidup selanjutnya. 3. Kematian : Sudah banyak bukti gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja merenggut nyawa korban dan berakibat kematian 4. Kerusakan Kecelakaan kerja juga dapat merusak alat kerja mesin, pesawat, bahan, proses, suasana tempat dan lingkungan kerja. 5. Kekacauan Organisasi Dari kerusakan kecelakaan itu, terjadilah kekacauan dai dalam organisasi dalam proses produksi. Kerugian-kerugian secara fisik, mental, profesional, sosial dan ekonomi, tersebut tidat dapat hanya diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi pengobatan dan pemulihan akibat terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung, tidak langsung & biaya tersembunyi yang tidak dapat tergantikan.
RUU Kesehatan Harus Penuhi Hak Kesehatan Buruh Migran Indonesia (BMI)
1. Pendahuluan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di dunia (IOM, 2005). Saat ini terdapat sekitar enam juta BMI di luar negeri. Pada tahun 2008, BMI menyumbang devisa sebesar 82,4 Trilyun Rupiah dalam bentuk remitansi mereka (Bank Indonesia, 2008). Data resmi pemerintah tahun 2008 memperlihatkan jumlah BMI yang ditempatkan ke luar negeri mencapai 900.129 orang. 1.1. Hak atas Kesehatan Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Dalam artikel 12 konvensi international tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) disebutkan bahwa hak kesehatan adalah hak untuk menikmati standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental. Hak ini berkenaan dengan aksesibilitas perawatan dan pengobatan kesehatan, termasuk kemampuan keuangan, sebagai bagian dari proses dimungkinkannya seseorang meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatannya, dan akhirnya mencapai dan menikmati tingkat standar tertingi dari kesehatan. Hak atas kesehatan mengandung dua unsur penting yaitu unsur kebebasan mengontrol tubuh sendiri, termasuk kemampuan untuk mengambil segala keputusan yang berakibat pada kesehatan seseorang dan unsur ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang juga mencakup berbagai program pencegahan dan informasi kesehatan yang memadai. Dengan demikian setidaknya ada 4 elemen yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, yaitu: 1. Ketersediaan (Availibility) : Fasilitas pelayanan-pelayanan dan proram-program harus disediakan oleh negara dengan jumlah yang memadai. 2. Dapat diakses (Accessibility) : Tidak diskriminatif (non-discrimination) Dapat diakses secara fisik (Physical accessibility) Dapat diakses secara ekonomi (Economic accessibility) Hak untuk mencari, menerima informasi dan ide-ide yang berkaitan dengan kesehatan (Information accessibility) 3. Dapat diterima (Acceptability) : termasuk dihargai, penegakan kode etik, penyesuaian budaya pada pelayanan kesehatan. 4. Kualitas : pelayanan yang berkualitas baik, tenaga medis yang memadai, dan sebagainya. 1.2. Tanggung jawab negara Hak atas kesehatan masyarakat sangat terkait dengan tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), 1
pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3). 2. RUU Kesehatan Semakin Menghambat Akses Kesehatan BMI 2.1. Tidak mengakomodir Akses BMI terhadap Hak atas kesehatannya BMI tidak dilindungi secara memadai oleh RUU Kesehatan. RUU ini tidak spesifik mengatur akses BMI terhadap hak atas kesehatannya padahal dari hasil penelitian Solidaritas Perempuan bersama CARAM Asia ditemukan bahwa akses BMI terhadap hak kesehatannya sangat minim. Sejak pra-pemberangkatan, di tempat kerja hingga kepulangan, mereka seringkali tidak dapat menikmati hak kesehatan mereka baik yang bersifat pencegahan (access to prevention) maupun pelayanan (access to care). Di sisi lain, peraturan dan kebijakan permerintah yang ada selama ini, termasuk UU No. 39/2004 tentang PPTKILN tidak melindungi hak-hak kesehatan BMI. Pelatihan di PJTKI/BLKLN sangat minim dengan informasi kesehatan. Begitu pula PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) yang hanya menginformasikan materi kesehatan secara sempit, dalam waktu yang singkat dan metode yang tidak partisipatif dengan jumlah peserta yang sangat banyak dalam satu kelas. Akses pelayanan kesehatan di negara tujuan pun tidak dilindungi, BMI seringkali bergantung pada nasib mujur atau kebaikan-hati majikan serta inisiatif buruh migran sendiri dengan melakukan pengobatan sendiri (self medication) seperti hanya dengan minum obat-obat yang dibeli dari toko obat. Asuransi kesehatan yang mereka bayarkan sebagai bagian dari biaya penempatan sering tidak dapat diakses karena proses klaimnya yang rumit dan tidak transparan. 2.2. Memfasilitasi pelanggaran pada Tes kesehatan Wajib (Mandatory Testing) BMI harus menjalani tes kesehatan (termasuk tes HIV) sebagai syarat bekerja ke luar negeri dan selama di negara tujuan bekerja. Tes ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara tujuan, bukan untuk kepentingan peningkatan kesehatan buruh migrant dan seringkali dilakukan tanpa informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan kesehatan. Kondisi kesehatan buruh migran dijadikan alasan untuk tidak memberangkatkan atau mendeportasi mereka. Akibatnya, akses mereka terhadap pelayanan kesehatan terhambat. Karena takut dideportasi, banyak buruh migran menjadi tidak berani mendatangi fasilitas kesehatan bila mereka sakit. Berbagai persoalan terkait tes kesehatan sebenarnya telah dikemukakan Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) dan Solidaritas Perempuan, antara lain; pelecehan seksual1, hanya menggunakan pakaian dalam, perilaku staf yang kurang ramah, dan standar fasilitas klinik yang kurang memadai.2 Tes kesehatan dilakukan umumnya dilakukan tanpa conseling (pra-conseling maupun postconseling) dan inform consent. Padahal, salah satu tes yang akan dilakukan adalah tes HIV yang memerlukan informasi dan kesiapan calon buruh migran berkaitan dengan hasil tes. Tes kesehatan juga sering melanggar prinsip Kerahasiaan (Confidentiality) dari hasil tes. Umumnya hasil tes tidak diterima secara langsung oleh BMI. Pihak klinik akan mengirimkan hasil tes kepada pihak PJTKI sehari setelah pelaksanaan tes. Beberapa pihak lain yang menerima hasil tes sebelum buruh migran adalah sponsor dan orang tua buruh migran.
1 2
Kopbumi, Tabel Kasus Buruh Migran Pada Proses Penempatan, 2005 SP/CARAM Asia, dalam “Riset Kerentanan Buruh Migran Indonesia terhadap HIV/AIDS”.
2
Akses terhadap perawatan, dukungan, dan pengobatan (care, support, and treatment) bagi calon BMI yang dinyatakan unfit dan BMI yang dideportasi karena HIV mereka sangat jauh dari memadai. Umumnya mereka langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Bahkan, banyak diantara mereka tidak mengetahui secara rinci hasil tes kecuali hanya dinyatakan unfit. Pemerintah RI tidak berdaya terhadap kebijakan mandatory testing ini, bahkan justru semakin dikuatkan dengan RUU Kesehatan Pasal 105 ayat 3, yaitu: ” Untuk seleksi pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 3. Tuntutan Kepada DPR dan Pemerintah: 1. Segera merevisi RUU Kesehatan sebelum disahkan dengan memasukan substansi perlindungan hak kesehatan buruh migran secara spesifik yang mencakup hak atas pencegahan (prevention) dan hak atas pelayanan (care) sejak tahap pra-pemberangkatan, di tempat kerja, hingga kepulangan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa akses kesehatan adalah untuk semua warga negara, dimana BMI merupakan sebuah entitas nyata dari warga negara Indonesia yang harus dijamin hak atas kesehatannya. Salah satu pasal yang perlu direvisi terkait hal tersebut adalah pasal 104 ayat 2, menjadi; “Pelaksanaan program kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal, lembaga negara, instansi pemerintah, TNI, baik darat, laut maupun udara, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan dan atau sedang bekerja di luar negeri”. 2. Menghilangkan pasal-pasal RUU yang diskriminatif bagi buruh migran, seperti pasal 104 ayat 3, dengan merevisinya menjadi: “Untuk seleksi pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental semata-mata digunakan untuk perlindungan bagi pekerja dan bukan sebagai prasyarat suatu proses rekruitmen atau kelanjutan status pekerja atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin” Jakarta, 23 Juli 2009 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
Kontak Personal : Thaufiek Zulbahary (08121934205), Ari Sunarijati (08128131610), Arum Rumiyati 08129399655
3
PERNYATAAN SIKAP Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan CEDAW Working Group Initiative (CWGI) RUU KESEHATAN MELANGGAR PRINSIP DAN KETENTUAN CEDAW KARENA BELUM MENJAMIN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN ATAS KESEHATAN REPRODUKSI
Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui UU No. 7/Tahun 1984, namun ternyata justru RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas di DPR RI bertentangan dengan prinsip non diskriminasi serta ketentuan dalam Konvensi CEDAW (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 24 tentang Perempuan dan Kesehatan)1. RUU ini belum menjamin pemenuhan hak asasi perempuan atas kesehatan reproduksi, khususnya dalam menangani permasalahan tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia2. Hal ini karena RUU Kesehatan : 1. Bersifat diskriminatif karena tidak mengakomodir kesehatan reproduksi bagi perempuan dewasa lajang sebagai satu kategori yang juga berhak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang sama. 2. Membatasi hak setiap orang (termasuk perempuan) tanpa memandang status perkawinannya, untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan, dan/atau kekerasan. 3. Masih melarang dan mengkriminalisasi tindakan aborsi yang terpaksa dilakukan oleh perempuan akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). 4. Mensyaratkan adanya izin suami bagi perempuan untuk melakukan tindakan aborsi. 5. Menghambat hak perempuan atas akses mendapatkan layanan aborsi yang aman karena aturan birokrasi adanya persyaratan rekomendasi lembaga agama dan penetapan panel ahli/tokoh agama. Aturan birokrasi akan menyulitkan bagi perempuan yang terancam kesehatannya bahkan nyawanya dan menambah trauma bagi perempuan korban perkosaan. 6. Tidak memberikan kepastian hukum bagi perempuan yang memutuskan melakukan tindakan aborsi karena mencampuradukkan hak asasi perempuan untuk mendapat layanan kesehatan reproduksi dengan norma-norma agama yang tergantung penafsiran masing-masing orang.
Komite CEDAW PBB memberikan rekomendasi pada Negara Pihak peratifikasi Konvensi CEDAW untuk mengubah perundangn-undangan yang menentukan aborsi sebagai tindak pidana dan mengenakan sanksi pidana pada perempuan yang menjalani aborsi. Negara Pihak juga tidak dapat membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan dengan alasan bahwa perempuan tersebut tidak memiliki izin dari suami. (Rekomendasi Umum No. 24 tentang Perempuan dan Kesehatan) 2 Angka Kematian Ibu di Indonesia mencapai 420/100.000 kelahiran hidup (UNFPA 2008. State of The World Population Report). Praktek aborsi yang tidak aman ini menyumbang 10-50% kematian perempuan (WHO : Gulardi, 2001) dan dilakukan kebanyakan oleh perempuan yang menikah (87%) antara lain karena gagal KB.
1
Kebutuhan aborsi di masyarakat cukup besar di Indonesia akibat faktor kemiskinan, kegagalan KB, serta kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
1
RUU Kesehatan Pasal 80 ayat 3 : “Kesehatan reproduksi …dilaksanakan melalui pendekatan upaya kesehatan ibu, kesehatan anak, Keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran seksual termasuk HIV AIDS serta kesehatan reproduksi lanjut usia.” RUU Kesehatan Pasal 81 Huruf (a) : “Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangannya yang sah.” (Dalam penjelasan: yang dimaksud dengan pasangan yang sah adalah pasangan suami istri yang diakui dan terbukti sah menurut ketentuan hukum yang berlaku RUU Kesehatan Pasal 84 , DIM DPR RI No.248 : (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : a. Indikasi medis yang terbukti secara klinis mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan dan harus mendapat ijin dari ibu dan ayah janin setelah diberikan penjelasan yang lengkap. b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yang direkomendasi dari lembaga atau institusi atau ahli/tokoh agama setempat sesuai dengan norma-norma agama. (3) Tindakan sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakuakn setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang serta ditetapkan oleh panel ahli / tokoh agama penilai setempat yang diangkat menteri. RUU Kesehatan Pasal 85 huruf (d), DIM DPR RI No. 285 : Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 hanya dapat dilakukan dengan izin suami kecuali korban perkosaan. RUU Kesehatan Pasal 86 : (1) Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari praktek aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan normanorma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan persoalan diatas, kami menuntut kepada DPR dan Pemerintah agar segera merevisi RUU Kesehatan sebelum disahkan sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan ketentuan CEDAW : 1. Mencantumkan kategori perempuan lajang sebagai kelompok yang berhak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang tidak diskriminatif. 2. Menghapus kata ”dengan pasangannya yang syah” dalam RUU Kesehatan Pasal 81 huruf (a), sehingga bunyi pasal tersebut menjadi : “Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.”
2
3. Menghapus larangan aborsi dalam Pasal 84 ayat (1) RUU Kesehatan dengan kalimat : ”Setiap orang diupayakan terhindar dari praktik aborsi yang mengancam nyawa dan/atau kesehatan” 4. Menghapus adanya syarat izin suami bagi perempuan untuk melakukan tindakan aborsi. 5. Menghapus persyaratan rekomendasi lembaga agama dan penetapan panel ahli/tokoh agama bagi perempuan yang ingin melakukan tindakan aborsi. 6. Menghapus kata ”tidak bertentangan dengan norma-norma agama” dalam RUU Kesehatan Pasal 86 karena menimbulkan kerancuan dan tidak memberi kepastian hukum bagi perempuan yang memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi. 7. Melakukan proses pembahasan RUU secara partisipatif dan transparan agar menghasilkan UU yang dapat mengakomodir pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga Negara. Jakarta, 2 Agustus 2009 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan CEDAW Working Group Initiative (CWGI) Kontak Personal : Ratna Batara Munti (0818758089), Rena Herdiyani (08129820147)
3