Stop Tradisi Kekerasan
REPUBLIKA, Jumat, 16 April 2010 pukul 10:48:00
Marwan Ja'far
(Ketua Fraksi PKB DPR RI)
Wajah negeri ini kembali dilanda amuk yang tidak perlu. Penertiban lahan yang dilakukan
oleh ribuan Satpol PP dan polisi justru berbuah bentrok selama belasan jam dengan warga
setempat. Setidaknya dua orang tewas, ratusan orang dari kedua belah pihak terluka,
puluhan truk dan bus dibakar, ribuan kontainer tidak bisa melakukan bongkar muat, dan
kerugian akibat kerusuhan diperkirakan mencapai ratusan miliar. Sontak, semua pihak
menyesalkan dan sangat prihatin dengan terjadinya insiden berdarah tersebut. Tak kurang,
para pimpinan organisasi kemasyarakatan hingga pejabat tinggi negara langsung
mengeluarkan pernyataan keprihatinan terkait huru-hara Priok. Bahkan, Presiden SBY
dengan tegas meminta agar bentrokan fisik dan penertiban dihentikan.
Efek demonstratif, ekonomi, dan sosial sangatlah besar. Terlebih, peristiwa tersebut terjadi
di ibu kota negara. Dampak kerusuhan secara psikologis tidak hanya melanda warga ibu
kota, tetapi meluas ke seantero negeri. Bangsa ini seolah tidak juga belajar dari pengalaman
bahwa bentrokan fisik hanya akan menimbulkan kerugian materiil dan jiwa yang tak
terkira. Bukankah sejarah negeri ini telah menunjukkan bahwa kekerasan fisik begitu
mudah meletupnya dan sulit menghentikannya?
Inilah amuk terparah di Tanjung Priok sejak kasus serupa terjadi pada 1984 yang
menewaskan Amir Biki. Pemicu pertikaian pun tidak jauh berbeda, yakni persinggungan
dengan keyakinan (tradisi) keagamaan. Jika pada 1984 bentrok terjadi hanya dikarenakan
seorang aparat yang masuk masjid tanpa membuka alas kaki, rusuh Priok kemarin dipicu
oleh santernya kabar bahwa kompleks makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad
(yang lebih dikenal dengan Mbah Priuk) akan digusur paksa. Sementara bagi pemerintah
daerah, langkah penertiban tersebut adalah upaya menegakkan hukum, bukan penggusuran
makam keramat.
Merampas Spiritualitas
Negara (baca: pemerintah daerah) dinilai kurang mencermati dan kurang peka terhadap
perkembangan di masyarakat dan kompleksitas persoalan yang mengitari areal makam
Mbah Priuk. Hal ini ditandai dengan kecerobohan Pejabat daerah DKI yang lebih memilih
cara mudah untuk menghadapi pihak yang mempertahankan makam dan lahannya dengan
mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemda tampaknya begitu yakin
bahwa penertiban dengan menggunakan Satpol PP akan menghasilkan 'business as usual',
yakni terlaksananya penertiban (penggusuran) lahan tanpa ada perlawanan yang berarti dari
warga.
Namun, di makam Mbah Priuk, tradisi Satpol PP 'main gusur' membentur tembok
perlawanan tradisi spiritualitas masyarakat. Sebab, lahan yang hendak ditertibkan tersebut
bukanlah menjadi monopoli 'ahli waris makam', melainkan sudah menjadi semacam situs
religius milik mayoritas umat Islam Jakarta dan sekitarnya. Bagi sebagian besar umat
Islam--apalagi warga Nahdliyin--kebiasaan 'ngalap berkah' ke makam-makam para wali
Allah adalah tradisi spiritualitas yang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam dan
bahkan sudah seperti ritual keagamaan yang tidak boleh ditinggalkan. Bagi mereka,
melindungi makam waliyullah sama berharganya dengan rasa kecintaaan dan
penghormatan mereka kepada waliyullah itu sendiri. Karena itu, tindakan Satpol PP dan
Pemda DKI dibaca oleh warga sebagai bentuk 'perampasan' terhadap salah satu sumber
energi spiritualitas dan tradisi keagamaan mereka.
Karena itu, mempertahankan makam--meski harus dengan jalan kekerasan--dengan tetesan
darah dan nyawa sekalipun adalah risiko yang pantas diambil sebagai bentuk pembelaan
atas tradisi keagamaan yang mereka yakini.
Inilah tradisi dan budaya keagamaan yang tidak pernah mampu dibaca dengan baik oleh
pemerintah daerah. Para pemangku kebijakan cenderung masih menggunakan paradigma
pembangunan warisan Orde Baru, yakni 'main tertib' bahkan 'main gusur' tanpa
mengindahkan tradisi dan budaya keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya. Mereka
lupa bahwa negara ini ditegakkan salah satunya oleh tradisi spiritual mayoritas warga
negaranya yang memanjatkan doa-doa keselamatan dan kesejahteraan bagi negara di
makam-makam keramat waliyullah di penjuru negeri.
Dalam konteks insiden Priok sulit dimungkiri bahwa Pemda DKI dengan Satpol PP-nya
telah mengadopsi pemahaman Weber dan Hobbes, yang menempatkan kekuasaan
berdampingan dengan kekerasan. Pemda menggunakan kekerasan saat hendak menggusur
kaum marginal. Entah itu dibungkus dengan Satpol PP atau aparat lain, tetapi tetap saja ada
praktik kekerasan. Kesannya tak ada cara yang persuasif dan lebih humanis. Jika adopsi itu
berlanjut, mustahil menghentikan kekerasan. Artinya, selama Pemda DKI masih
mempraktikkan kekerasan, praktik ini menular ke masyarakat.
Siapa pun yang duduk sebagai penguasa lebih mengedepankan kekuasaan komunikatif
ketimbang menjalani kekuasaan administratif di mana negara bersinergi dengan kekuasaan
ekonomis. Salah satu syarat utama untuk mewujudkannya, pejabat Pemda DKI harus
memerankan diri sebagai pemimpin dialogis. Pemimpin dialogis tersebut harus terbuka dan
komunikatif. Pejabat pemda dengan penuh kesabaran harus mau mendengar, bukan hanya
menuntut didengar. Suara warga adalah inspirasi dan sumber kebijakan pemimpin itu
sehingga setiap keputusan yang dibuat tetap menghormati peran warga negara. Karena itu,
sejak sekarang simpan tameng dan pentungan Satpol PP, gantikan dengan senjata dialog,
rasionalitas, dan tindakan komunikatif. Sebab, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah
daerah harus berbasis kemauan rakyat. Inilah substansi dari kekuasaan komunikatif.
Terakhir, tragedi Priok hendaknya dijadikan momentum bagi pemerintah provinsi untuk
mengevaluasi cara penertiban dan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan
peraturan daerah dan peraturan gubernur.
Fungsi dan tugas Satpol PP mendesak dievaluasi dan direformasi karena selama ini tidak
efektif dan tidak manusiawi dalam menjalankan tugas-tugas lapangannya. Jika perlu
ditiadakan saja alat pemerintah daerah yang satu ini, sebab sudah ada aparat kepolisian
yang jauh lebih terlatih dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanganan
penertiban umum.
(-)