PERNYATAAN SIKAP CETRO
TENTANG KEPUTUSAN MA ATAS KASUS PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara telah memberikan pelajaran
penting bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan
sebagian permohonan kuasa hukum pasangan Thaib Armayn - Abdul Gani Kasuba. MA menilai
bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengambil alih tahapan rekapitulasi
penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Maluku Utara adalah pelanggaran.
Karenanya, MA membatalkan Surat Keputusan KPU No 152/SK/KPU/2007 tentang berita acara
perhitungan rekapitulasi suara beserta keputusan derivatifnya yakni SK KPU No
158/SK/KPU/2007 tertanggal 26 November 2007 tentang penetapan pasangan calon terpilih
yakni Abdul Gafur dan AR Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2007-
2012.
Selain itu, MA juga memerintahkan penghitungan ulang di tiga Kecamatan di Kabupaten
Halmahera Barat yakni Kecamatan Jailolo, Ibu Selatan, dan Sahu Timur dalam waktu satu bulan.
Perintah penghitungan ulang ini karena MA menganggap bahwa telah terjadi kekeliruan
prosedur dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara saat mengambil keputusan penetapan
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, 16 November 2007.
Keputusan MA tersebut harus dihargai sebagai upaya optimal MA dalam menyelesaikan
kasus sengketa pilkada Maluku Utara. Dalam konteks ini, MA setidaknya telah mengoreksi
kesalahan KPU yang mengambil alih kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dalam
menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada. Langkah KPU yang mengambil alih kewenangan
KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan pasal 122 ayat 3 UU No 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaran Pemilu kiranya tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena KPU Provinsi
Maluku Utara telah melaksanakan tahapan pilkada hingga selesai.
Jl. Hang Jebat VIII No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 . Phone (021) 7397522 . Fax (021) 72794186
E-mail : cetro@dnet.net.id . Homepage : www.cetro.or.id
Hanya saja, dalam menyikapi gugatan kuasa hukum pasangan Thaib Armayn - Abdul
Gani Kasuba tersebut, MA mestinya juga memutuskan siapa yang menjadi pemenang Pilkada
Provinsi Maluku Utara agar persoalan sengketa hasil dapat segera terselesaikan. Hal yang tidak
dilakukan oleh MA karena MA juga menilai bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam
penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat seperti telah disebutkan di atas. Hasil
penghitungan ulang di Malut nantinya akan berpotensi menimbulkan gugatan serupa bagi
pasangan calon yang kalah. Proses ini dapat terus berulang dan akan menjadi siklus yang
berkepanjangan. Padahal dalam UU 32/2004, MA memang didesain sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada secara final dan mengikat.
Penyelesaian sengketa pilkada yang sering memicu kontroversi sesungguhnya akibat dari
tidak adanya peraturan yang lebih rinci dan tegas mengenai cara penyelesaian konflik pilkada.
Revisi UU No 32/2004 yang kini sedang berlangsung, mestinya juga mencantumkan klausul
mengenai penyelesaian sengketa pilkada secara pasti. Seharusnya Pemerintah dan DPR bersikap
konsisten dalam mengintegrasikan pilkada dalam pemilu, maka selanjutnya setiap sengketa
pilkada hendaknya diselesaiakan di Mahkamah Konstitusi. UU No. 22/ 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu telah mengatur bahwa pilkada adalah pemilu. Sedangkan konstitusi juga
telah tegas menyebutkan bahwa penyelesaikan sengketa hasil pemilu merupakan wewenang MK.
Jika sengketa pilkada diselesaikan di MK, maka persoalan-persoalan yang terjadi saat ini
tidak akan terulang. Ini karena kapasitas keahlian,pengetahuan dan pengalaman MK tentang
penyelesaian sengketa hasil pemilu telah terbukti. Sistem dan prosedur internal MK dalam
penyelesaian sengketa hasilpun sudah terlembaga.
Oleh karena itulah, sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil yang memiliki
komitmen untuk mewujudkan terselenggaranya pilkada yang demokratis dan berkualitas, maka
dalam menyikapi putusan MA tersebut, CETRO menyatakan sikap;
Jl. Hang Jebat VIII No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 . Phone (021) 7397522 . Fax (021) 72794186
E-mail : cetro@dnet.net.id . Homepage : www.cetro.or.id
1. Meminta kepada semua pihak untuk menghargai keputusan MA tersebut sebagai upaya
optimal MA dalam memutuskan sengketa hasil pilkada Provinsi Maluku Utara.
2. Mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk mengatur penyelesaian sengketa hasil
pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses amandemen UU
No. 32/ 2004 yang segera akan dilakukan.
3. Mengimbau KPU untuk tidak melakukan upaya PK didalam kasus sengketa hasil Pilkada
Malut ini. Uapaya PK KPU akan berpotensi tidak hanya menguras waktu, perhatian, dan
biaya KPU, tetapi menjadikan KPU sebagai lembaga yang kredibilitasnya yang semakin
melorot kalau PK yang dilakukan tidak dikabulkan oleh MA kemudian. Tidak kalah
pentinganya, “ngototnya” KPU melakukan PK dapat menimbulkan persepsi bahwa KPU
berpihak kepada pasangan calon yang akan diuntungkan dari upaya PK tersebut.
4. Mengingatkan kepada semua pihak, bahwa sengketa pilkada yang berkepanjangan justru
akan menguras energi, biaya ekonomi dan sosial, mengancam kelancaran pemerintah,
dan pelayanan masyarakat, bahkan terjadinya kekerasan dan konflik horizontal. Semua
ini akhirnya dapat menjadikan pilkada sebagai wujud demokratisasi di tingkat lokal
menjadi counter productive..
Demikianlah pernyataan pers ini kami keluarkan dalam rangka mendorong terselenggaranya
pilkada yang demokratis dan berkualitas.
Jakarta, 24 Januari 2008
Centre for Electoral Reform
- Hadar N Gumay (Direktur Eksekutif - 0888 187 9813)
- Yusak Farchan (Peneliti - 0817 7817 03)
Jl. Hang Jebat VIII No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 . Phone (021) 7397522 . Fax (021) 72794186
E-mail : cetro@dnet.net.id . Homepage : www.cetro.or.id