Docstoc

PIDANA dan PEMIDANAAN

Document Sample
PIDANA dan PEMIDANAAN Powered By Docstoc
					  KETENTUAN PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN
     DI INDONESIA
                          Oleh:
               Rudy Satriyo Mukantardjo
          (staf pengajar hukum pidana FHUI)
     MATERI DISAMPAIKAN PADA ACARA CERAMAH
 PENINGKATAN PENGETAHUAN PERANCANG PERATURAN
  PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
   HAM DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                 Jumat, 27 Agustus 2010
             PIDANA
• Nestapa/derita
• Yang dijatuhkan dengan sengaja oleh
  negara (melalui pengadilan)
• Dikenakan pada seseorang
• Yang secara sah telah melanggar
  hukum pidana
• Melalui proses peradilan pidana
 Pidana sebagai pranata sosial

• Sebagai bagian dari reaksi sosial manakala
  terjadi pelanggaran terhadap norma2 yang
  berlaku
• Mencerminkan nilai & struktur masyarakat
• Merupakan reafirmasi simbolis atas
  pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’
• Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap
  perilaku tertentu
• Selalu berupa konsekwensi yang
  menderitakan, atau setidaknya tidak
  menyenangkan.
               Pengertian
   Hukum Penitentier (Utrecht II hal. 268) :
• Segala peraturan positif mengenai sistem
  hukuman dan sistem tindakan yang
  memuat:
   – Jenis sanksi atas tindak pidana yang
     dilakukan;
   – Beratnya sanksi itu;
   – Lamanya sanksi itu dijalankan oleh
     pelaku;
   – Perumusannya dalam aturan pidana;
   – Cara sanksi itu dilakukan;
   – Tempat sanksi itu dijalankan;
    Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana

• Merupakan suatu pengenaan
  penderitaan/nestapa atau akibat-akibat
  lain yang tidak menyenangkan;
• Diberikan dengan sengaja oleh badan
  yang memiliki kekuasaan (berwenang);
• Dikenakan pada seseorang penanggung
  jawab peristiwa pidana menurut UU (orang
  memenuhi rumusan delik/pasal).
   (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1982)
            PEMIDANAAN
Penjatuhan Pidana/sentencing :
• Upaya yang sah
• Yang dilandasi oleh hukum
• Untuk mengenakan nestapa penderitaan
• Pada seseorang yang melalui proses
  peradilan pidana
• Terbukti secara sah dan meyakinkan
• Bersalah melakukan suatu tindak pidana.
      Dasar-Dasar Hukuman :

•   Hukum pidana sebagai suatu sanksi yang
    bersifat istimewa: terkadang dikatakan
    melanggar HAM  melakukan
    perampasan terhadap harta kekayaan
    (pidana denda), pembatasan kebebasan
    bergerak/ kemerdekaan orang (pidana
    kurungan/penjara) dan perampasan
    terhadap nyawa (hukuman mati).
•   Merupakan Ultimum Remedium (senjata
    pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-
    satunya/tiada jalan lain).
     Teori-Teori Pemidanaan/
Tujuan Pemidanaan menurut doktrin
  TeoriAbsolut/Retributif/Pembalasan
  (lex talionis):
  • Hukuman adalah sesuatu yang
    harus ada sebagai konsekwensi
    dilakukannya kejahatan;
  • Orang yang salah harus dihukum
    (E. Kant, Hegel, Leo Polak).
     Teori Relatif/Tujuan (utilitarian)

•   Menjatuhkan hukuman untuk tujuan
    tertentu, bukan hanya sekedar sebagai
    pembalasan:
•   Hukuman pd umumnya bersifat
    menakutkan, o.k.i, seyogyanya : Hukuman
    bersifat memperbaiki/merehabilitasi 
    orang yang “sakit moral” harus diobati.
•   Tekanan pada treatment/pembinaan.
•   Rehabilitasi, individualisasi pemidanaan.
•   Anti punishment, model medis.
                Prevensi:
   hukuman dijatuhkan utk pencegahan

Prevensi Umum :
• sebagai contoh pada masyarakat secara luas agar
  tidak meniru perbuatan/kejahatan yang telah
  dilakukan.
Prevensi Khusus:
• Ditujukan bagi pelaku sendiri, supaya jera/kapok,
  tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa;
  atau kejahatan lain.
• Deterrence : menakut/nakuti – serupa dengan
  prevensi
• Perlindungan: agar orang lain/masyarakat pada
  umumnya terlindungi, tidak disakiti, tidak merasa
  takut dan tidak mengalami kejahatan
             Teori Gabungan :

•   Berdasarkan hukuman pada tujuan
    (multifungsi) retributive/pembalasan dan
    relative/tujuan.
•   Berdasarkan teori gabungan maka pidana
    ditujukan untuk:
    –   Pembalasan, membuat pelaku menderita
    –   Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak
        pidana
    –   Merehabilitasi Pelaku
    –   Melindungi Masyarakat.
        Retributive Justice

• Retributive Justice :
   Pemidanaan untuk tujuan pembalasan

• Restorative Justice :
   Keadilan yang merestorasi  pelaku harus
  mengembalikan kepada kondisi semula;
  Keadilan yang bukan saja menjatuhkan
  sanksi yang seimbang bagi pelaku namun
  juga memperhatikan keadilan bagi korban.
      Tujuan Pemidanaan :
Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008:
•   Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak
    pidana dengan menegakkan norma hukum demi
    pengayoman kepada masyarakat
•   Rehabilitasi & Resosialisasi, memasyarakatkan
    terpidana, dengan melakukan pembinaan
    sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
•   Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (
•   LP = Lembaga Pemasyarakatan):
•    ” Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih
    ada waktu untuk bertobat .. ”
        Tujuan Pemidanaan
• Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan
  keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
• Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
• Pemidanaan tidak dimaksudkan utk
  menderitakan dan merendahkanmartabat
  manusia (CAT ... )
• Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum
  memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang
  memuat tentang pemidanaan), tp sudah
  dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.
                     Jenis - Jenis   Pidana

KUHP (UU No. 1/1946)                 R-KUHP (2008)

Bab II Buku I Pasal 10               Bab III Buku I Pasal 65

A. Hukuman/Pidana Pokok :            A. Pidana Pokok :
    1. Hukuman mati (death                1.Pidana penjara
        penalty/capital punisment)        2.Pidana tutupan
    2. Hukuman penjara                    3.Pidana pengawasan
    3. Hukuman kurungan                   4.Pidana denda
    4. Hukuman denda                      5.Pidana kerja sosial
    5. Hukuman tutupan
(khusus utk perbuatan yang           B. Pidana Tambahan :
patut dihormati)  UU No. 20/1946         1.Pencabutan hak-hak tertentu
                                          2.Perampasan barang-barang
B.Hukuman/Pidana Tambahan:                  tertentu dan/atau tagihan
    1. Pencabutan hak-hak tertentu        3.Pengumuman putusan hakim
    2. Perampasan barang-barang           4. Pembayaran ganti kerugian
       tertentu                           5. Pemenuhan kewajiban adat
    3. Pengumuman putusan hakim           setempat dan/atau kewajiban
                                          menurut hukum yang hidup dalam
                                          masyarakat
                Catatan
• Lihat juga Pasal 14a KUHP :
  (reclassering/lembaga yg mengawasi 
  BAPAS, Balai Pemasyarakatan)
  penghukuman/pidana bersyarat/pidana
  percobaan, dan pelepasan bersyarat.
• Larangan Kumulasi hukuman, mis.
  melakukan pencurian, pemerkosaan dan
  pembunuhan lalu mayat korban dibuang.
  Ancaman pidananya mengikuti prinsip
  gabungan tindak pidana
• Sistem penjatuhan pidana: stelsel kumulasi
  murni, stelsel kumulasi terbatas, absorsi murni,
  absorsi yang dipertajam.
                         R-KUHP
• Pasal 66 dan 87 : pidana mati bersifat khusus, diancamkan
  secara alternatif. ............ diancam dengan pidana mati atau
  pidana penjara seumur hidup. Dan dijatuhkan sbg upaya
  terakhir utk mengayomi masyarakat
• Pasal 101dan psl. 129/ps.132 : Double track system :
  individualisasi hukuman, orang yang dalam situasi/kondisi
  tertentu dapat dijatuhi tindakan : Penempatan di RSJ, bagi
  orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya
  cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (psl.
  44 ayat 2 KUHPTindak pidana yang dilakukan oleh anak yg
  masih di bawah umur.Berdasarkan UU 3/1997 dan RKUHP, anak
  yg dpt dipidana adlh yg berusia 12-18 thn. Psl. 45-46 KUHP
  diganti dengan pasal2 dalam UU No.3/1997 : dikembalikan
  pada orang tuanya, diserahkan pada negara utk dididik, atau
  diserahkan pada Dep.Sos, organisasi sosial
            HUKUMAN/PIDANA MATI
                Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP
Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati:
A. Dalam KUHP :
    – Pembunuhan berencana
    – Kejahatan terhadap keamanan negara
    – Pencurian dengan pemberatan
    – Pemerasan dengan pemberatan
    – Pembajakan di laut dengan pemberatan.
B. Di luar KUHP :
    – Terorisme
    – Narkoba
    – Korupsi
    – Pelanggaran HAM Berat : kejahatan terhadap kemanusiaan
        dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis.
           PIDANA PENJARA
Psl. 12 KUHP :
• Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau
   sementara/ pidana penjara dilakukan dalam
   jangka waktu tertentu
• ( min 1 hari – selama2nya 15 thn atau dpt
   dijatuhkan selama 20 thn, tp tdk boleh lebih dr 20
   thn).
         PIDANA PENJARA
Pidana bersyarat (ps. 14 a-14 f KUHP):
  Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling
  lama 1 tahun atau kurungan, tidak termasuk
  kurungan pengganti, maka dalam putusan dapat
  memerintahkan untuk tidak menjalani pidana
  tersebut; kecuali jika di kemudian hari ada
  putusan hakim yg menentukan lain, karena
  terpidana melakukan tindak pidana sebelum
  masa percobaannya selesai atau tidak memenuhi
  syarat-syarat khusus yg ditentukan.
          PIDANA PENJARA

Boleh saling berinteraksi.
  – Pelepasan bersyarat (PB – reclassering), jika telah
    menempuh 2/3 dr hukumannya.
  – Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama2
    tp tetap ada pemisahan mutlak :
     • Laki-laki dan perempuan
     • Orang dewasa dan anak di bawah umur
     • Org yg dihukum/ tahanan - org yg dihukum krn upaya
       preventif
     • Orang militer dan org sipil.
        PIDANA KURUNGAN
• Dilaksanakan di penjara, tp lebih bebas, ada hak
  pistole  fasilitas lebih.
• Pidana bersyarat/hukuman percobaan (ps. 14a KUHP)
• Pelepasan bersyarat (ps. 15 KUHP).

PIDANA TUTUPAN
• UU No. 20/1946
• Pidana yg dijatuhkan oleh Hakim dgn
  mempertimbangkan bhw perbuatan yg dilakukan
  didasari oleh suatu motivasi yg patut
  dihormati/dihargai.
• Tempatnya dipenjara, fasilitas lbh baik, boleh
  membawa dan menikmati: buku bacaan, radio/tape.
• 1 yurisprudensi di Jogja
         PIDANA DENDA

Pasal 30 ayat (1) KUHP
• Dgn adanya pidana denda seringkali
  penerapan Hukum Pidana menjadi
  kabur krn pidana denda dianggap
  bukan pidana karena pelaku td ada
  di LP
• Kontroversi nilai mata uang
              Pidana Denda

• Jika denda tdk dibayar, maka diganti dgn
  pidana kurungan
• Kurungan pengganti denda:
  – Minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan
  – Bila ada pemberatan denda, maka kurungan
    pengganti denda dapat menjadi 8 bulan
           Pidana Tambahan
• Pencabutan Hak: psl. 35-38 KUHP
• Perampasan barang: berupa barang yg
  diperoleh dr kejahatan atau yg sengaja
  digunakan utk melakukan kejahatan  Ps. 39
  KUHP
• Pengumuman Putusan Hakim: Ps. 43 KUHP
            Tindakan

• Juga merupakan sanksi pidana
• Tujuannya lebih bersifat menolong
  terpidana
• Menurut KUHP: penempatan org di RSJ
  (rehabilitasi)
• Untuk anak2: (menurut UU No. 3/1997
  tentang Pengadilan Anak)
      PERUMUSAN ANCAMAN
           HUKUMAN
• TUNGGAL; (PENJARA)
• ALTERNATIF; (PENJARA ATAU DENDA)
• KUMULASI; (PENJARA DAN DENDA)
• KUMULASI ALTERNATIF. (PENJARA DAN ATAU
  DENDA)
• TERGANTUNG SIAPA SUBYEK HUKUM:
  ORANG; BADAN HUKUM/UMUM
              PEMIKIRAN BARU
                 (R. KUHP)
• KETIDAK PERCAYAAN TERHADAP KEBERHASILAN
  “PENJARA” SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
  HUKUMAN / SANKSI “ABOLISIONIS”; “ NEGARA
  TANPA PENJARA ”
• TIDAK BERHASILNYA PENCIPTAAN “DETERRENCE”
  EFEK MENAKUTKAN
  PREVENCI UMUM DAN KHUSUS.
• TIDAK MEWAKILI KEPERLUAN
  KORBAN/MASYARAKAT
  HARUS ADA UPAYA “BARU” !!!
• DENGAN PRINSIP:
  1. INDIVIDUALISASI PEMIDANAAN,
     MENGHINDARI “PENSAMAAN “ HUKUMAN
     UNTUK SEMUA BENTUK TINDAK PIDANA
     DAN UNTUK SEMUA PELAKU TINDAK
     PIDANA.
     “PENJARA” adalah ancaman hukum untuk
     semua tindak pidana (semua perkara) dan
     pelakunya” adalah salah
      “NEGARA TANPA PENJARA”
• Pemikiran Islam
• 1. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman
  tertentu dan mutlak (al-Hudud) yang mencakup
  kejahatan-kejahatan berat seperti : Hubungan seks
  yang tidak legal (zina), menuduh orang berzina
  (qazf), meminum benda-benda yang memabukkan
  (syurb al-khamr), pencurian (sariqah), perampokan
  yang disertai dengan pembunuhan (hirabat),
  merekayasa huru-hara/subversi (al-baghyu) dan
  murtad dari agama Islam (riddah).
• Kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat
  yang mengganggu ketertiban umum dan
  ketenangan dalam masyarakat. Karenanya,
  dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya, jika
  kasus di atas telah terpenuhi persyaratannya secara
  lengkap, maka hakim tidak berhak merubah
  hukuman yang telah ditetapkan. Tetapi jika
  persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, maka
  hakim tidak boleh menerapkan hukuman hudud.
  Umpamanya empat orang saksi yang harus
  menyaksikan langsung kasus perzinahan, jika tidak
  terpenuhi (misalnya kurang satu orang), maka hukum
  had tidak dapat diterapkan.
  2. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman
 pembalasan setimpal (al-Qishash) dan ganti rugi (ad-
                      Diyat).
• Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama, karena
  di sini terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
  Contohnya dalam masalah pembunuhan. Hukuman yang
  pertama adalah qishash dengan menjatuhkan hukuman mati
  bagi si pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-
  syaratnya. Tetapi dalam keadaan ahli waris si terbunuh
  memberikan maaf, maka hukuman alternatif adalah
  membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang besarnya seratus
  ekor unta, atau dua ratus ekor sapi. Inilah yang dimaksud
  dengan perpaduan hak Allah dan hak manusia.
     3. Tindakan Pidana yang hukumannya
 diserahkan kepada keputusan hakim (at-Ta’zir)

• Misalnya : berduaan dengan lawan jenis yang
  tidak halal, merugikan harga diri/kehormatan
  orang lain, dan berbagai pelanggaran hukum
  lainnya.
             Hukuman mati
1. perbuatan zina,
2. perampokan dan subversi,
3. pembunuhan (menghilangkan nyawa orang
  lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari
  ahli waris,
4. pengkhianatan terhadap agama (murtad).
        ALTERNATIF SANKSI
• PIDANA KERJA SOSIAL (TINDAK PIDANA
  DENGAN ANCAMAN ATAU PENJATUHAN
  HUKUMAN TERTENTU);
• PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT
  (MH);
• PEMBAYARAN KERUGIAN KEPADA KORBAN
  ATAU AHLI WARISNYA;
• KEWAJIBAN “PERBAIKAN/PENGGANTIAN”
  AKIBAT DARI TINDAK PIDANA
TERIMAKASIH ATAS
  PERHATIANNYA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:149
posted:12/7/2011
language:Malay
pages:36