PEDOMAN PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN by gegeshandong

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                         KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
                      UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
                      NOMOR: 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2008

                                      TENTANG

 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
     (DOCTOR HONORIS CAUSA ) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

                    DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

            SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang       :    a.   bahwa berdasarkan Pasal 139 Ketetapan MWA Nomor 15/MWA
                          UPI/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas
                          Pendidikan Indonesia, pemberian gelar doktor kehormatan, tata
                          cara, jenis, bentuk penghargaan, dan gelar diatur dalam
                          Keputusan Senat Akademik;
                     b.   bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang
                          perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pedoman
                          Pemberian Penghargaan dan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor
                          Honoris Causa ) Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat       :    1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
                          Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
                          Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
                          Indonesia Nomor 4301);
                     2.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
                          (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157,
                          Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
                     3.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan
                          Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik
                          Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                          Nomor 13);
                     4.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
                          Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik
                          Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
                          Republik Indonesia Nomor 4496);
                     5.   Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia
                          Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga
                          Universitas Pendidikan Indonesia;
                     6.   Keputusan Rektor Nomor 7085/J33/KL.01.02/2006 tentang
                          Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat
                          Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

Memperhatikan   :    Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Pendidikan
                     Indonesia tanggal 06 Agustus 2008;




                                           1
                                 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan       :   PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GELAR DOKTOR
                      KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA ) UNIVERSITAS
                      PENDIDIKAN INDONESIA


                                      BAB I
                                 KETENTUAN UMUM

                                       Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:
1. Penghargaan UPI adalah bentuk pengakuan dan penghormatan atas prestasi luar biasa
   dalam bidang keguruan dan kependidikan, keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi,
   seni, kemasyarakatan, budaya, olah raga, dan kemanusiaan.
2. Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar yang diberikan kepada
   perseorangan sebagai pengakuan dan penghormatan atas prestasi ilmiah yang dicapai
   melalui karier profesional dan bukan melalui pendidikan formal; pengakuan atas karya
   cipta yang dinilai memiliki bobot ilmiah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan;
   teknologi, dan seni; serta penghargaan atas jasa dan bakti bagi negara yang dinilai
   mengandung makna budaya, pendidikan, dan kemanusiaan.


                                        BAB II
                                       TUJUAN

                                       Pasal 2

Pedoman ini disusun dengan tujuan memberikan pengakuan, penghormatan, dan
penghargaan atas:
a. prestasi, jasa, dan pengabdian dalam berbagai kegiatan yang menunjang pelaksanaan
   Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa yang telah disumbangkan kepada UPI;
c. jasa yang luar biasa yang telah disumbangkan kepada bangsa Indonesia dan
   masyarakat dunia; serta
d. karya nyata yang unggul dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu
   pengetahuan, teknologi dan seni bagi perkembangan pendidikan, kebudayaan, dan
   kemanusiaan.



                                BAB III
              PENGHARGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

                                    Bagian Pertama
                           Kriteria Pemberian Penghargaan

                                       Pasal 3

(1) Penghargaan diberikan kepada perorangan, kelompok, institusi atau lembaga yang
    dinilai telah memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:
    (a) berprestasi dalam menggali, mengembangkan, dan memasyarakatkan ilmu
        pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengandung nilai pendidikan;



                                          2
    (b) menyumbangkan jasa maupun materi untuk kegiatan keguruan dan pendidikan,
         penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di
         UPI dengan penuh ketulusan;
    (c) berpartisipasi nyata dalam kegiatan berbagai pemberdayaan Tri Dharma Perguruan
         Tinggi;
    (d) memberi perhatian dan simpati yang khusus sehingga mengangkat citra UPI atau
         perjuangan untuk melindungi kepentingan UPI; dan
    (e) memberi keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam
         rangka memajukan peran keguruan dan pendidikan yang refleksinya bermanfaat bagi
         UPI.
(2) Penghargaan UPI dapat diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia atau Warga
    Negara Asing, baik yang masih hidup maupun telah wafat sepanjang telah memenuhi
    kriteria yang telah ditetapkan.


                                   Bagian Kedua
                          Bentuk dan Penerima Penghargaan

                                        Pasal 4

(1) Karya Bhakti Satya Utama Bumi Siliwangi diberikan kepada Guru Besar yang
    memasuki masa pensiun dalam bentuk piagam dan penghargaan lain.
(2) Karya Bhakti Satya Bumi Siliwangi diberikan kepada Dosen, Tenaga Penunjang
    Akademik, dan Tenaga Administrasi yang telah pensiun dalam bentuk piagam dan
    penghargaan lain.
(3) UPI Awards, yaitu anugerah prestasi utama UPI yang diberikan kepada individu baik
    sivitas akademika UPI maupun di luar UPI, kelompok masyarakat, atau lembaga yang
    mempunyai jasa dan prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
    keguruan dan pendidikan, keagamaan serta olah raga untuk kepentingan bangsa dan
    negara serta diakui pada tingkat internasional dalam bentuk piagam dan penghargaan
    lain.
(4) Anugerah Prestasi UPI diberikan kepada individu baik sivitas akademika UPI maupun di
    luar UPI, kelompok masyarakat atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi dalam
    pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan bangsa dan
    negara dan diakui pada tingkat nasional dalam bentuk piagam dan penghargaan lain.
(5) Anugerah Kesetiaan UPI (Karya Bhakti Satya) diberikan kepada dosen, tenaga
    penunjang akademik, dan tenaga administrasi yang telah mengabdi untuk jangka waktu
    10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun atau memiliki prestasi yang menonjol dalam
    pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan UPI dalam bentuk
    piagam dan penghargaan lain.


                                       Pasal 5
                          Pengusulan Pemberian Penghargaan

(1) Setiap sivitas akademika UPI, anggota dan/atau lembaga masyarakat berhak
    mengusulkan pemberian penghargaan bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang
    dianggap memenuhi persyaratan kelayakan melalui unit kerja yang berkaitan.
(2) Usulan dapat disampaikan langsung kepada Rektor untuk menjadi bahan pertimbangan.
(3) Rektor membentuk satuan tugas untuk mengkaji dan menelaah usulan tersebut.




                                           3
                                         Pasal 6
                       Prosedur Penilaian Pemberian Penghargaan

(1) Rektor membentuk satuan tugas yang dipilih dari lingkungan UPI dengan
    mengikutsertakan pakar dari luar UPI bila dipandang perlu;
(2) Satuan tugas menilai calon didasarkan atas ketentuan hukum, perundang-undangan dan
    peraturan, dengan memperhatikan kriteria, norma dan nilai yang dianut oleh UPI, di
    samping memperhatikan dampak pemberian penghargaan tersebut bagi UPI.



                                 BAB IV
            GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA )
                    UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

                                   Bagian Pertama
         Kriteria Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)

                                         Pasal 7

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Universitas Pendidikan Indonesia
diberikan kepada individu, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
yang dinilai telah menunjukkan:
a. karya nyata yang mengandung nilai inovatif, atau pemikiran dan gagasan, atau penelitian
    dan pengembangan konsep yang orisinal dan mendasar yang terbukti bermakna dan
    bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan,
    perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan atau seni;
b. kepeloporan dan keteladanan dalam pemanfaatan karyanya bagi perkembangan
    masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya; serta
c. secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya.


                                 Bagian Kedua
      Pengusulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)

                                         Pasal 8

(1) Setiap anggota sivitas akademika UPI atau masyarakat melalui Jurusan dan atau
    Program Studi berhak mengusulkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doctor
    Honoris Causa) bagi seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan kelayakan, dan
    mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Guru Besar dari lingkungan
    UPI;
(2) Usulan disampaikan kepada Senat Akademik untuk menjadi bahan pertimbangan.
(3) Senat Akademik dan Dewan Guru Besar membentuk satuan tugas bersama untuk
    mengkaji dan menelaah usulan tersebut.


                                  Bagian Ketiga
        Prosedur Penilaian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)

                                         Pasal 9

(1) Pimpinan Senat Akademik dan Pimpinan Dewan Guru Besar secara besama-sama
    membentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
    Guru Besar yang dipilih dari lingkungan UPI, dengan mengikutsertakan pakar dari luar


                                            4
    UPI bila dipandang perlu, dan tiga orang di antaranya memiliki kepakaran yang berkaitan
    langsung dengan latar belakang calon.
(2) Satuan Tugas Khusus menilai calon berdasarkan atas ketentuan hukum, perundang-
    undangan dan peraturan, dengan memperhatikan kriteria, norma dan nilai yang dianut
    oleh UPI, di samping memperhatikan dampak penganugerahan tersebut                 pada
    kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan.


                                   Bagian Keempat
                                 Penunjukan Promotor

                                         Pasal 10

(1) Senat Akademik dan Dewan Guru Besar menyelenggarakan rapat pleno untuk
    membahas hasil penilaian Satuan Tugas Khusus.
(2) Pimpinan Senat Akademik dan Pimpinan Dewan Guru Besar menyelenggarakan rapat
    untuk membahas dan menetapkan promotor dan menyampaikan hasil penilaian dan
    rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doctor
    Honoris Causa) kepada calon tersebut.


                                   Bagian Kelima
                  Surat Keputusan dan Pelaksanaan Pemberian Gelar

                                         Pasal 11

(1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) diberikan dengan Surat Keputusan
    yang ditandatangani oleh Rektor.
(2) Pimpinan UPI menyelenggarakan upacara pengukuhan gelar Doktor Kehormatan (Doctor
    Honoris Causa) dalam Sidang Terbuka.


                                   BAB V
                     PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

                                         Pasal 12

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris
Causa) Universitas Pendidikan Indonesia diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan
Rektor.


                                         BAB VI
                                         BIAYA

                                         Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dibebankan pada
anggaran yang tersedia pada Universitas.




                                            5
                                       BAB VII
                                      PENUTUP

                                       Pasal 14

(1) Pedoman Pemberian Penghargaan dan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris
    Causa) Universitas Pendidikan Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.



                                         Ditetapkan di : Bandung
                                         Pada tanggal : 14 Agustus 2008

                                         Senat Akademik
                                         Universitas Pendidikan Indonesia,

Ketua,                                   Sekretaris,




Prof. Dr. Endang Sumantri, M.Ed.         Dr. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 130321111                            NIP 131686359




                                          6

								
To top