kaidah bahasa hk_ kaidah qiyas dan kaidah istishlah _1_ by RyoTambenk1

VIEWS: 92 PAGES: 24

									KAIDAH BAHASA HUKUM, KAIDAH QIYAS DAN KAIDAH ISTSHLAH
                         Oleh : Asep Ridwan H, SHI
                             (Hakim PA Kalianda)

DAFTAR ISI
BAB I. KAIDAH BAHASA HUKUM
A. Pengertian Kaidah Bahasa Hukum
B. Metode Perolehan dan Penerapan Kaidah Ushuliyah
C. Macam-macam Kaidah Bahasa Hukum
D. Objek Kaidah-kaidah Lughawiyah
E. Urgensi Qaidah Lughawiyah
BAB III. KAIDAH QIYAS
A. Pengertian Kaidah Qiyas
B. Identifikasi Kaidah Qiyas
C. Metode Perolehan Kaidah Qiyas
D. Pola penerapan kaidah qiyas :
BAB III. KAIDAH ISTISHLAH
A. Pengertian Kaidah Istishlah
B. Identifikasi Kaidah Istishlah
C. Metode perolehan kaidah istishlah
BAB IV. KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA




                                                     1
                                                  BAB I
                                   KAIDAH BAHASA HUKUM


A. Pengertian Kaidah Bahasa Hukum
              Kaidah bahasa hukum, bila kita artikan kedalam bahasa Arab secara
harfiyah ia terdiri dari tiga kata, yaitu kaidah, bahasa dan hukum. Untuk dapat
lebih memahami kita dapat menurunkannya dalam masing-masing pengertian
katanya.
              Dalam bahasan Arab kaidah merupakan arti dari kata qa’idah yang
merupakan mufrad (bentuk tunggal) dari qawa’id (kaidah-kaidah). Kata qa’idah
sendiri telah diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu kaidah1. Secara etimologi arti
kaidah menurut al Asfahani dan Al Zaidy sebagaimana dikutip oleh Rahmat
Syafei2 adalah al asas (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa
juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan fondasinya (pokoknya).
              Secara terminologi terdapat banyak definisi kaidah dari para ahli ushul,
diantaranya :
                                            ‫القواعد ة : حكم كلي ينطبق على جميع جز ئياته‬
Artinya :
“Hukum yang bersifat kulli (general law) yang meliputi semua bagian-
bagiannya”3.
                            ‫ا المر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكا مها منها‬
Artinya :
“Ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa
dipahami hukumnya dari perkara tersebut”.4




       1
           Muhlis Utsman, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqihiyyah,(Jakarta : Rajawali Press, 2002),
hal 3.
       2
           Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 199), hal 251.
       3
           Fatihi Ridwan, Min Falsafati al Tasyri Islami,(Kairo : Dâr al Kitab al Arabi, 1969), hal 171-
172.
       4
      Taj al Al Dîn ‘Abd al Wahab al Subki, al Asybah wa al nadzâhir, (Mesir : Markaz Buhuts al
Ilmu, tt), juz I. Dikutip oleh Rahmat Syafei, ibid., hal 252.

                                                                                                       2
          Sedangkan Hasbi ash Shidiqi menukil pengertian kaidah yang
dikemukakan oleh Prof. Mustafa as Zarqa dalam bukunya al Fiqh Fi Tsaubhil
Jadid”, yaitu :
                                                ‫القاعدة : حكم اغلبي ينطبق عللى معظم جزئياته‬
Artinya :
“Hukum yang aghlaby (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagaian besar
bagian-bagiannya”5.
          Dari beberapa definisi diatas dan definisi dari berbagai literatur lain, tidak
semuanya sama, karena sebagaimana menurut Rahmat Syafei6 bila diteliti secara
seksama terdapat perbedaan yang esensi diantara definisi-definisi yang ada.
Misalkan yang menyatakan bahwa qaidah adalah “Sesuatu yang masih umum
yang mencakup sejumlah bagian-bagiannya, yang kata-kata di dalamnya bisa
mengandung arti lain”. Dengan kata lain, definisi tersebut mengandung arti bahwa
qaidah fikih itu mengandung berbagai macam pengecualian yang menjadi
lawannya. Padahal qaidah fikih itu lebih umum dari pada kulliah (sesuatu yang
mencakup bagian-bagian di bawahnya) dan dari aktsariyyah (kebanyakannya).
          Sebagian definisi menyebutkan bahwa kaidah itu berlaku bagi semua
cabangnya, padahal seharusnya berlaku pada sebagian besar cabang. Oleh karena
itu definisi yang lebih baik sebagaimana pemikiran Rahmat Syafei adalah yang
disebutkan oleh Mustafa al Zarqa karena pada dasarnya keberlakuan kaidah, baik
kaidah ushuliyah maupun kaidah fiqhiyyah itu bersifat sebagian besar bukan
keseluruhan, dengan alasan sebagai berikut :
1. Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama mempunyai
   kaidah istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil konklusinya berbeda juga.
2. Perumusan kaidah berasal dari dalil, sedang dalil itu sendiri ada yang bersifat
   qath’I dan ada yang bersifat dhanni, para mujtahid belum sepakat sepenuhnya
   mana dalil yang bersifat qath’I dan mana yang dhanni.
3. Setiap rumusan hukum fikih selalu ada pengecualian, sehingga dalam kondisi
   pengecualian itu tidak mengaitkan dengan keberlakuan kaidah.

   5
       Hasbie Ash sidiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) II, hal 442.
   6
       Rachmat Syafei, Op Cit., hal 253.

                                                                                               3
          Adapun bahasa dalam bahasa Arab ini berarti lughah. Sedangkan hukum
dalam bahasa Arab merupakan mufrad dari kata ahkâm. Dengan demikian bila
kita pindahkan kedalam bahasa Arab, kaidah bahasa hukum adalah qawâid al
lughah al ahkâm.
          Kaidah bahasa atau kaidah lughawiyyah merupakan istilah lain bagi
kaidah ushuliyyah atau kaidah istinbathiyah7. Kaidah ushuliyyah adalah kaidah-
kaidah yang dipakai oleh ulama ushul berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-
ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, setelah diadakan
penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Kaidah ushuliyyah
adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode penggalian hukum dengan
memperhatiakn unsur kebahasaan, baik ushlub-ushlubnya maupun tarkibnya.. Ia
adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum, yang umumnya berkaitan
dengan ketentuan dilalah lafadz atau kebahasan8. Oleh karena itu kaidah
lughawiyah banyak berkaitan dengan amar, nahyu, ‘am, khash, muthlaq, mujmal,
musfashal dan segala kaidah yang berkaitan dengan kabahasaan yang dipetik dari
kaidah Arabiyah.
          Untuk dapat mengetahui makna yang terdapat dalam lafadz atau ushlub itu
sendiri maka dapat didasarkan kepada :
1. Pengertian orang banyak yang mutawatir dan secara terbiasa pengertian itu
   dipakai dalam percakapan sehari-hari. Seperti kata al ma’ adalah air.
2. Berdasarkan pengertian para ahli bahasa. Menurut imam as Syafi’I disebut
   ilmu khashah. Dan pengertian lafal atau ushlub ini hanya dimengerti oleh
   orang tertentu saja (Ahbarul ahad) yang tidak diketahui oleh kelompok lain.
   Hal ini hanya didapat dari istilah-istilah ilmiah.
3. Berdasarkan hasil pemikiran akal atau nalar. Salah satunya dengan
   menggunakan metode qiyas. Seperti kata al khamr yang tidak diartikan
   sebagai perasan anggur saja, akan tetapi setiap minuman yang memabukan.
   Qaidah ushuliyyah berfungsi sebagai alat dalam menggali hukum yang
   terdapat dalam syara’ (al Qur-an dan Hadits). Nash-nash adalah berbahasa
   Arab dan oleh karenanya itu kaidah-kaidah bahasa menjadi patokan dalam
   7
       Muhlis Usman, Op.Cit., hal 6
   8
       Rahmat Syafei, Op.Cit., hal 147

                                                                                 4
    memperoleh hukum daripada nash tersebut. Dengan menguasai kaidah
    ushuliyyah maka akan dapat mempermudah faqih untuk melakukan ijtihad
    dan menetapkan suatu hukum daripada yang terdapat dalam nash secara jelas
    maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu kaidah ushuliyyah disebut juga
    kaidah istinbathiyyah. Sebagai contoh, ketika terdapat perintah Rasul untuk
    berziarah setelah adanya larangan, maka kita dapat menyimpulkan perintah itu
    sebagai suatu kebolehan. Kita dapat berpijak pada kaidah :
                                                              ‫المر بعد النهي يفيد الباحة‬
    “Adanya perintah setelah adanya larangan menunjukan suatu kebolehan”9.


B. Metode Perolehan dan Penerapan Kaidah Ushuliyah
         Metode perolehan kaidah ushuliyyah dapat kita bagi sesuai dengan
perbedaan metode yang dilakukan ulama ushul fiqh dalam memperoleh suatu
kaidah tersebut, yaitu metode mutakallilim, Ahnaf dan konvergensi. Perbedaan
metode perolehan menjadi batasan adanya aliran-aliran dalam ushul fiqh.
a. Metode Mutakallimin
         Metode mutakallimin adalah metode yang dilakukan oleh ulama ushul
fikih aliran mutakallimin yang tokohnya adalah al Syafi’I, Malik bin Anas,
Ahmad bin Hambal dan para pengikut madzhabnya. Ciri utamanya ia lebih
mengorientasikan kepada kajian hukum terhadap ayat- ayat al Qur’an dan Sunnah,
sebagai implikasi dari dasar pemikiran bahwa syar’I itu hanyalah Allah dan rasul-
Nya10. Metode dilakukan dengan cara pola berfikir deduktif. Mereka menggali
suatu makna secara rasional dari suatu nash atau dalil berdasarkan nalar dan nash
yang berpetunjuk. Kemudian dari makna dalil itu ditarik suatu kaidah yang logis
dan umum didasarkan atas pemikiran nalar yang rasional. Oleh karena itu dalam
melahirkan kaidah ushuliyyah proposisi-proposisi dalam logika (mantiq)
dipandang sebagai bagian dasar dari ilmu ushul fiqh seperti ; ilmu, penalaran
(nadhar) dan dilalah lafadz atas makna, definisi suatu istilah dan demonstrasi
(burhan). Selain itu karena kajian kaidah ushul difokuskan kepada nash, maka
    9
      Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hal 179.
    10
      Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1999),
hal 108.

                                                                                               5
propesi-propesi yang berhubungan dengan dalil-dalil syara seperti kehujahan
khabar ahad dan hadits mursal menjadi bagian penting dalam metode
mutakalilimin
Untuk dapat lebih memahaminya dapat saya contohkan sebagai berikut :
Dalam al Qur-an terdapat nash yang lafadznya bersighat amar (perintah) seperti
perintah melaksanakan sholat. Maka timbulah suatu pertanyaan ; “Apa hukumnya
melaksanakan sholat ?”11. Apakah harus/ mesti dilaksanakan (wajib), atau
dianjurkan (sunnah) ?.
Untuk menjawab hal itu maka ulama harus dapat menentukan hukum yang
terdapat dalam perintah sholat yang lafadznya bersighat amar. Metode deduktif itu
secara sederhana dapat saya uraikan sebagai berikut :
Pernyataan I : shalat diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia
Pernyataan II : Allah memandang shalat sebagai suatu yang sangat penting
                            karena ia sebagai tiang agama, salah satu dari lima bangunan
                            Islam, sebagai amal yang pertama dihisab, dan lain sebagainya12.
Pernyataan III : Seorang hamba atau abdi akan hina jika tidak menunaikan
                             perintah-Nya, dan hal itu dipandang sebagai suatu kemaksiatan.
                             Sebagaimana firman Allah :
                                     ‫فليحذرالذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم‬
                             Artinya :
                             ”Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya
                             takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih”. (Q.S. al
                             Nûr : 63).
                             Ini pula diperkuat dengan hadits yang menyatakan bahwa
                             bilamana meninggalkan sholat akan disiksa13.

     11
            Yang dimaksud sholat disini adalah sholat lima waktu.
 ‫21 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بْن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى‬
     َ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ
  َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ َ ُ َّ      َّ َ ِ َّ ِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
 ‫بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها‬                             َِ ْ َ ََ ْ َ ِ ْ
                                               ِ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ‫َ ِ َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ُ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ُّ ٍ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ٌَ َوع‬
                                                ‫وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد ل ُ تط ُّه قال أكملوا به‬
                                                                                                                    ‫(الفريضة‬al Nasai, 463)
                                                                                                                    َ َ َِْ
    ‫31 حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أُم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه‬
    ِ ْ َ َ ُ َّ      َّ َ ِ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ٍ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َّ َ
                                                                           َ َ َّ    َ َ َ ْ َ ُ َّ ِ َ ً ِّ َ َ ُ َ َ َّ
                                                                           ‫وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة‬ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
                                                                                               ِ ِ ُ َ َ ِ َّ ُ َّ ِ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ ً ِّ َ َ ُ
                                                                                               ‫متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله‬
                                                                                        (Musnad Ahmad Ibn Hambal, 26098)


                                                                                                                                                6
Pernyataan IV : Sesuatu perbuatan yang akan disiksa apabila ditinggalkan dan
                    mendapat pahala bila dikerjakan adalah hal yang wajib dalam
                    pemikiran fiqh atau hukum taklif.
Pernyataan V : Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa shalat hukumnya
                    wajib.
Pernyatan VI : Adanya sholat karena adanya ayat yang bersigat amar. Selama
                    suatu lafadz dapat dipahami secara hakikat, maka ia tidak perlu
                    dipalingkan kepada makna majazi14. Nah, bila hukum shalat itu
                    wajib dan adanya shalat disebabkan adanya nash dengan lafadz
                    yang bersighat amar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asal
                    daripada perintah (amar) adalah menunjukan suatu kewajiban.
Dari penurunan pernyataan-pernyataan diatas dapat dibuat suatu kaidah :
                                    ‫ا الثل فى المر للوجوب‬
Artinya :
“Pada dasarnya amar itu menunjukan (arti) wajib”.
          Setelah terlahir kaidah diatas maka ulama menetapkannya sebagai suatu
ijma’. Kaidah ini dapat berlaku secara umum bagi kebanyakan furu’, akan tetapi
sebagai mana kita tahu bahwa salah satu kelemahan dalam metode deduktif ini
tidak mempertimbangkan furu’, maka terkadang tidak dalam berlaku pada
sebagian furu’. Oleh karena itu dalam metode mutakallimin, berbagai kaidah
bahasa hukum yang lahir selanjutnya dijadikan suatu asas bagi upaya melahirkan
berbagai kaidah-kaidah lain yang merupakan turunan dari kadidah tersebut agar
dapat digunakan dalam furu’ yang beraneka ragam. Turunan itu dapat sangat
banyak tergantung bagaimana seorang mujtahid dapat mengeksplorasi nash dan
kekuatan akalnya. Saya contohkan turunan kaidah diatas sebagai berikut :


1. Kaidah tentang amar dan kesegeraan melakukan perintah :
          Ketika telah didapat bahwa amar menunjukan kepada suatu kewajiban,
   maka timbul pertanyaan selanjutnya :


   14
        Muchlis Utsman, Op.Cit, hal 16.

                                                                                      7
    Apakah dalam melaksanakan kewajiban itu (misalnya sholat lima waktu)
    mesti dilakukan sesegera mungkin atau bisa dilakukan selama masih ada
    waktu?
    Untuk menjawab pertanyaan itu kita dapat membuat pernyataan-pernyataan
    sebagai berikut :
    I   : Tidak ada perintah sholat yang menyatakan bahwa ketika adzan harus
           langsung dilaksanakan. Nash yang ada adalah :
          1.     Harus segera dilaksanakan sebelum waktunya habis15
          2.     Amal yang paling baik sholat pada awal waktu
    Dengan kata lain tidak ada qarinah yang harus melaksanakan sholat pada awal
    waktu. Amar disini menghendaki kepada perbuatan yang segera dilaksanakan,
    tetapi boleh dikerjakan menurut situasi dan kondisi. Berbeda kalau dalam nash
    terdapat perintah “sekarang” tentu ia akan menjadi bersegera16.
    II : Sholat yang dilaksanakan memiliki batas waktu tertentu, seperti waktu
             dzuhur dari tergelincir matahari sampai waktu ashar atau bayangan
             tubuh lebih panjang dari benda.
    III : Demikian pelaksanaan sholat tidak didasarkan atas kesegeraannya tapi
             kepada kesempurnaan dalam melaksanakan perintahnya17.
    IV : Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa selama tidak ada qarinah yang
             menunjukan kesegeraaan, asal dari perintah pada dasarnya tidak
             menunjukan kepada kesegeraan.
    Lahirlah kaidah ushuliyah :
                                                          ‫الصل فى المر ل يقتضى الفوز‬
    “Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan”.
2. Kaidah tentang amar setelah adanya larangan
        Salah satu nash yang dijadikan contoh adalah perintah ziarah setelah
    larangan melakukannya.
                                                        ‫كنت نهيتكم عن زيارة القبورفزورها‬

   15
      Terdapat hadits yang menyatakan bahwa rasul mengakhirkan sholat Isya. Diriwayatkan oleh
Muslim (1016) : ‫كان رسول الله صاعم ييؤخر الصلة العشاء الخرة‬
   16
      Nazar Bakry, Op.Cit, hal 175.
   17
      Ini merupakan alasan Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Muchlis Ustman, Op.Cit., hal 20.

                                                                                             8
       “Aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi kini berziarahlah”(H.R.
       Muslim).
       Pernyataan I : Ketika ada suatu perintah yang sebelumnya ada larangan, maka
                             larangan berkedudukan sebagai qarinah bagi perintah.
       Pernyataan II : Suatu perintah yang memiliki qarinah tidak dapat ditunjukan
                             kepada suatu kewajiban.
       Pernyataan III : Perimbangan antara wajib dan haram adalah mubah
       Pernyataan IV : maka hukum dari perintah yang didahului dengan larangan
                             adalah mubah.


b. Metode Ahnaf
              Metode Ahnaf (Hanafiyah) dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dengan
ajalan istiqra (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya dan
mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan
sehingga metode ini mengambil konklusi darinya18.
              Metode hanafiyah ditempuh melalui system penyusuran kaidah-kaidah dan
bahasan-bahasan ushuliyah yang telah diyakininya bahwa para imamnya telah
menyandarkan ijtihadnya pada kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan ushuliyyah
tersebut. Jadi mereka tidak menetapkan kaidah-kaidah amaliyah sebagai cabang
dari kaidah-kaidah itu, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imamnya.
Sedangkan yang memberi motivasi dan dorongan kepada mereka dalam
membuktikan kaidah-kaidah tersebut adalah beberapa hukum yang telah
diistinbathkan oleh para imamnya dengan bersandar kepadanya, bukan hanya dalil
yang bersifat teoritis.
              Perhatian mereka semata-mata tertuju kepada ushul fiqh para imam yang
diambil dari masalah furu’ dalam melakukan istinbath19. Oleh karena itu aliran
Ahnaf lebih banyak menghasilkan kaidah fiqhiyyah daripada kaidah ushuliyyah.




       18
            Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, al Fikr al Ushuliy, (Mekkah : Dâr al Syrq, 1983), hal
452.
       19
            Abdul Wahab Khollaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Iskandar : Al Barsan, 1989), hal 13.

                                                                                                  9
          Salah satu contoh kaidah ushuliyyah yang dianut oleh Hanafiyah adalah
kaidah mengenai amar dan perintah meninggalkan kebalikannya yang diperoleh
secara istqra (induktif) sebagai berikut :
Pernyataan A I             : Manusia diperintahkan untuk beriman,
Pernyataan AII             : Manusia dilarang untuk kufur,
Pernyataan AIII            : Iman merupakan kebalikan dari kufur
Pernyataan B I             : Jujur itu diperintahkan
Pernyataan B II            : Berbohong itu dilarang
Pernyataan B III           : Jujur adalah lawan bohong
Konklusi dari pernyataan-pernytaaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap
adanya perintah untuk melakukan sesuatu berarti melarang atas kebalikannya.
Maka lahirlah suatu kaidah :
                                                             ‫ان المر بالشئ نهي عن ضده‬
“Sesungguhnya perintah pada sesuatu berarti melarang atas kebalikannya”.
          Muchlis Utsman20 menjelaskan perbedaan karakteristik antara metode
mutakallimin dan Ahnaf sebagai berikut :
           Metode mutakallimin                   Metode Hanafiyah
 a.Metodenya hanya dari cara           a. Kaidah yang disusun hanya untuk
    istinbathnya sendiri                  memperkuat madzhabnya.
 b.      Kaidahnya dari pemahaman      b. Kaidah yang disusun bukan
    makna lughawi dan ushlub-             merupakan penentu terhadap
    ushlubnya                             hukun far’iyah (cabang)
                                          Kaidah tersusun tidak
                                          memperhatikan pemahaman
                                          makna lughawi melainkan
                                          meriwayatkan yang dinukil dari
                                          pemasalahan far’iyah dari imam
                                          madzhabnya.
                                       c. Kaidah ushuliyyah hanya diambil
 c.Disesuaikan dengan hukum fikir atau    dari pendapat imamnya.
    logika                             d. Tidak menerima kaidah-kaidah
 d.      Terdapat relevansi dengan        ilmu kalam.
    kaidah ilmu kalam                  e. Membagi kejelasan dilalah
 e.Membagi kejelasan dilalah dengan       Dzahir, Nash, Mufassar dan
    nash dan dhohir                       Muhkam.
                                       f. Membagi pemahaman makna
 f. Membagi pemahaman dilalah             dilalah dengan khafi, musykil,
   20
        Muchlis Utsman, Op.Cit., hal 12

                                                                                   10
   dengan mujmal dan mutasyabbih              mujmal dan mutsyabih.
                                           g. Membagi petunjuk hukum dilalah
 g.       Membagi petunjuk hukum              ibarah, dilalah isyarah, dilalah
    dengan manthuq dan mafhum                 nash dan dilalah iqtidha.
                                           h. Tidak menggunakan mafhum
 h.       Mengambil makna mafhum              mukhalafah sebagai nash
    mukhalafah sebagai hujjah                 syar’iyah.
                                           i. Dilalah ‘am yang telah disebutkan
 i. Dilalah ‘am (umum) yang telah             satuan-satuannya dianggap qath’i
    disebutkan satuannya dinyatakan           dilalah.
    sebagai dalil dzanni                   j. Tidak membawa makna muthlaq
 j. Pemahaman makn muthlaq diikutkan          pada muqayyad.
    pada makna muqayyad, misalnya
    mewajibkan zakat bagi budak non
    muslim.                                k. Menggunakan hadits mursal bila
 k.       Membuang hadits mursal              diperlukan
    sebagai hujjah bila hal itu diperlukan l. Menolak hadits Ahad. 22
 l. Menerima hadits ahad sebagai hujjah
    jika sanadnya shahih21

c. Metode Campuran
        Metode campuran biasa disebut juga dengan metode konvergensi atau
thariqat al jam’an. Yaitu metode penggabungan antara metode mutakallimin dan
metode hanafiyah, yakni dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyyah
dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Juga memperhatikan
aplikasinya terhadap masalah fiqh far’iyyah dan relevansinya terhadap kaidah-
kaidah tersebut23.
        Cara perolehan kaidah bahasa hukum melalui metode ini digabungkan
antara pola deduktif dan induktif, sehingga menghasilkan suatu susunan kaidah-
kaidah yang harmonis sejalan dan menjadi utuh. Metode konvergensi adalah
metode yang digunakan oleh ulama-ulama kontemporer, terutama dalam
mengistinbathkan hukum dimana mereka menggunakan kaidah ushul yang telah
ada serta mengambil suatu kesimpulan umum (induksi) dari berbagai furu’-furu’
yang ada. Salah satu contohnya adalah kaidah yang dicetuskan oleh imam al
Khathabiy24 yaitu :
   21
      Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit., hal. 456-462.
   22
      Ibid.
   23
      Abdul Wahab Khollaf, Op.Cit., hal 13-14.
   24
      Ali Ahmad al Nadzawy, Al Qawâid al fiqhiyyah, (Damasyq : Dâr al Qalam), hal 112.

                                                                                         11
                                               ‫المر الثبتالمعلوم ل يترك بالمر المظلوم‬
“Perintah yang ditetapkan dengan sesuatu yang diketahui tidak dapat ditinggalkan
dengan perintah yang dzanni”.
        Kaidah ini secara deduksi diperoleh dengan mempertimbangkan kaidah
bahwa pada lafadz yang dhahir atau jelas tidak perlu mencari makna lain selama
ia masih dapat diartikan sesuai dengan teksnya.
Adapun secara induksi diperoleh dari :
Pernyataan I : keyakinanan tidak dapat dikalahkan oleh suatu keraguan
Pernyataan II : Lafadz dhahir lebih kuat daripada lafadz dhanni
Dari dua kaidah diatas menunjukan bahwa sesuatu yang jelas itu lebih kuat
daripada yang samar. Maka kesimpulan dari dua kaidah diatas adalah bahwa
perintah yang didasari atas sesuatu yang diketahui tidak dapat ditinggalkan
dengan perintah yang masih dhanni.


C. Macam-macam Kaidah Bahasa Hukum
        Dari kebanyakan literatur baik yang berbahasa Indonesia maupun asing,
pembagian macam-macam kaidah bahasa (lughawiyah) didasarkan atas kajian-
kajian lafadz. Sehingga macam-macam kaidah lughawiyyah adalah sebagai
berikut :
1. Yang berkaitan dengan amar
2. Yang berkaitan dengan nahyi
3. Yang berkaitan dengan ‘Am
4. Yang berkaitan dengan khas
5. Yang berkaitan dengan Muthlaq dan Muqayyad
6. Yang berkaitan dengan Muradif dan musytarak
7. Yang berkaitan dengan manthuq dan mafhum
8. Yang berkaitan dengan Dhahir dan muawwal
9. Yang berkaitan dengan nasikh mansukh.


D. Objek Kaidah-kaidah Lughawiyah



                                                                                   12
         Penggunaan kaidah-kaidah lughawiyah atau kaidah ushuliyyah hanya
dipakai sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya.
Misalnya penetapan hukum amar, nahi dan sebagainya serta penerimaan atau
penggalian dalil-dalil dhanniyah seperti qiyas, istishhab, istihsan dan sebagainya.25
         Oleh karena kaidah-kaidah lughawiyah berkutat kepada penggalian makna
hukum yang terdapat dalam nash melalui pendekatan bahasa, maka objeknya
menjadi luas. Ia tidak hanya berkutat kepada kaidah lima yang pokok (qawâid al
asasiyyah), akan tetapi seluruh hukum yang teristikhrajkan dari nash-nash yang
ada. Berbeda dengan kaidah fiqh, ia merupakan perluasan dan turunan dari panca
kaidah yang pokok.
E. Urgensi Qaidah Lughawiyah
         Kaidah lughawiyyah atau kaidah ushuliyyah berfungsi sebagai alat untuk
menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu). Menguasai
kaidah ushuliyyah dapat mempermudah faqih untuk menguasai hukum Allah
dalam setiap persitiwa hukum yang dihadapinya26.
         Kaidah ushuliyyah merupakan gambaran umum yang pada lazimnya
mencakup metode istinbathiyah dari sudut pemaknaan, baik dari tinjauan lughawi
(kebahasaan) maupun tarkib, (susunan) dan uslub-uslubnya (gaya bahasanya).
Karena itu semua model-model istinbath harus mengacu pada kaidah yang telah
ditetapkan dan disepakati bersama.
         Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kaidah
ushuliyyah merupakan pijakan utama tempat kerangka pemikiran mujtahid dalam
melakukan proses ijtihad untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum yang
terdapat dalam nash. ia bagaikan suatu pola dalam pakaian sehingga dengan pola
suatu pakaian dapat dijahit. Bilamana ijtihad merupakan suatu metode yang
menjadi dinamisator hukum Islam, maka kaidah-kaidah ushuliyyah merupakan
katalisator bagi dinamika hukum Islam.




    25
       Abdul Hamid Hakim, al Bayan, (Jakarta : Sa’diyah Putra, 1983), hal 5 sebagaimana dikutip
oleh Muchlis Utsman, Op.Cit., hal 13.
    26
       Rachmat Syafei, Op.Cit., hal 147.

                                                                                             13
                                       BAB III
                                 KAIDAH QIYAS
A. Pengertian Kaidah Qiyas
        Agak sulit untuk mencari pengertian kaidah qiyas secara khusus dalam
literatur apabila kita berpijak kepada pengertian kaidah sebagaimana telah
dijelaskan diawal. Sebab pada dasarnya kaidah itu berupa qadhiyyah (ketentuan),
atau hukmun (hukum) atau peraturan yang bersifat umum dan berlaku untuk
sebagian besar daripada juznya. Berbeda dengan metode (mabda, manhaj) yang
merupakan suatu cara dalam melakukan ujtihad. Dalam pemikiran saya, kita mesti
membedakan antara kaidah (hukmun, qadhiyyatun) dengan metode (madba’
manhaj).
        Untuk mengetahuinya kita dapat melihat hubungan antara kaidah dengan
metoda sebagai berikut :
        Pada satu sisi kaidah merupakan suatu hasil induksi dari produksi-
produksi yang dihasilkan oleh metode. Misalkan, ketika kita mencari hukum
wisky yang secara dhahir kata wisky tidak ada dalam nash, maka kita berijtihad
dengan menggunakan salah satu metodenya yaitu qiyas. Dengan qiyas kita dapat
mencari dan menetapkan bahwa :
Ashal          : arak (muniman keras)
Furu’          : wisky (minuman keras)
Illat          : memabukan
Hukum ashal : haram
Dengan qiyas kita dapat menetapkan bahwa hukum wisky itu haram.
Dengan qiyas juga kita dapat menetapkannya kepada minuman-minuman lain
yang memabukan seperti brandy, topi miring, dll. Sehingga kita dapat menetapkan
illat dari qiyas tersebut sebagai suatu kaidah :
                                     ‫كل مشكر حرام‬
“Setiap yang memabukan adalah haram”.



                                                                                 14
           Pada sisi lain kaidah juga dapat digunakan sebagai ketetapan pokok yang
dijadikan patokan bagi berjalananya suatu metode ijtihad yang digunakan.
Maksud saya adalah begini, misalkan ketika kita hendak melakukan suatu ijtihad
mengenai kedudukan halal atau haram suatu minuman yang bukan minuman keras
akan tetapi karena suatu hal (seperti dicampur dengan obat atau diminum terlalu
banyak) dapat menjadi memabukan. Kita hendak berijtihad dengan menggunakan
metode qiyas.
Pertama mencari rukun qiyasnya sendiri, yaitu :
Ushul             : arak
Furu              : instisari
illat             : memabukan
hukum ashal : Haram
Intisari pada dasarnya adalah minuman yang halal dan tidak memabukan. Ia
adalah obat yang digunakan sebagai campuran pada jamu. Dan pada dasarnya ia
berbeda sekali dengan arak dari segi dzat dan unsur-unsurnya. Oleh karena itu
mengqiyaskan instisari secara langsung dengan arak melalui persamaan illat tidak
menjadi kuat, karena penggunaan intisari secara benar tidak memabukan justru
sebaliknya sebagai media penyehatan tubuh. Oleh karena itu kita dapat
menetapkan keharaman intisari melalui qiyas yang dijalankan diatas kaidah yang
berlaku -sebut saja kaidah itu- yaitu Kullu musykirin harâmun. Sehingga
meskipun intisari secara dzat itu tidak haram, kita dapat mengharamkannya
bilamana ia dipergunakan bukan untuk obat, akan tetapi untuk mabuk. Keharaman
ini adalah bukan harâm lidzatihi akan tetapi harâm lighairihi.
Dari pemaparan diatas jelaslah bahwa kaidah qiyas berbeda dengan qiyas itu
sendiri.
           Pengertian Qiyas dapat kita peroleh dalam berbagai literatur yang secara
garis besar adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan
dalam al Qur’an dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan illat
hukum27.

    27
      A, Djazuli dan I Nurol Aen, Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2000), hal 121.

                                                                                           15
          Berdasarkan analisis hubungan kaidah dan mabda diatas maka kaidah
qiyas adalah kaidah-kaidah yang diperoleh dari hasil metode qiyas dan atau
digunakan dalam metode qiyas. Kaidah-kaidah itu berkaitan dengan rukun-rukun
qiyas dan unsur dari kaidah tersebut adalah rukun-rukun qiyas itu sendiri.
B. Identifikasi Kaidah Qiyas
          Berdasarkan pengertian yang kita dapati dari analisis diatas, maka dapat
kita turunkan bahwa kaidah qiyas akan memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Kaidah qiyas dihasilkan dari metode qiyas
   Contoh : sebagaimana pada bagian pertama bab ini.
2. Kaidah qiyas digunakan sebagai sandaran oleh metode qiyas dalam melakukan
   istinbath al ahkâm
   Contoh kaidah mengenai amar dan mediumnya :
                                                ‫المر بالشئ امر بوسائله وللوسائل حكم المقاصد‬
          “Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas mediumnya dan bagi
   medium hukumnya sama dengan hal yang dituju”28
   atau kaidah :
                                                            ‫ماليتم الوجب البه قهو واجب‬
   “Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain yang
   mubah) maka hal itu wajib pula”.29


3. Kaidah qiyas dapat berisi illat hukum
                                 ‫كل مشكر حرام‬
   “Setiap yang memabukan itu hukumnya haram”.
   Lafadz musykirin pada kaidah diatas merupakan illat hukum diharamkannya
   suatu minuman. Oleh karena itu dengan melihat adanya suatu pernyataan illat
   kita dapat mengidentifikasikan bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah
   qiyas.
   Kaidah qiyas berisi persamaan dua kasus dimana yang satu merupakan ushul
   dan yang lain furu’. Contoh :
                                                  ‫النفاق بامر القاضى كالنفاق بامر المالك‬
   28
        Muchlis Utsman, Op.Cit., hal 21.
   29
        ibid

                                                                                           16
   “Membelanjakan dengan perintah qadli sama kedudukannya dengan
   membelanjakan atas perintah pemiliknya”.30
   Pada kaidah diatas terdapat ashl yaitu pemiliki barang, sedangkan furu’ nya
   qadli. Seorang qadli atau hakim mempunyai kedudukan sama dengan
   kedudukan pemilik harta. Qadli bertugas menegakan keadilan dan kebenaran
   menurut segala yang disyariatkan hukum Islam, maka segala keputusannya
   wajib di jalankan. Sedang pemilik harta berhak sepenuhnya membelanjakan
   hartanya asal pembelanjaan itu tidak merugikan yang lain. Misalnya. Anggota
   serikat menggunakan harta serikat sebelum dibagi berdasarkan perintah qadli.
   Keduanya memiliki kekuasaan yang sama, karena pemilik harta itu juga masih
   terkait pada pemilik yang lain.
4. Terdapat lafadz kullu
   Contoh :
                                   ‫كل ماجازبيعه جازهيبته‬
   “Setiap barang yang boleh djual maka boleh pula dihibahkan”.
   Lafadz “kullun” dapat menunjukan suatu kaidah sebagai turunan atau
   digunakan untuk metode qiyas. Sebab dengan kata kaidah yang diawali lafadz
   kullun pada umumnya mengandung pernyataan mempersamakan dua kasus.
5. Terdapat hukum ashl dan atau bersama-sama dengan hukum furu’
   Contoh :
                                                               ‫ما حرم استعماله حرم اتخاذه‬
   “Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula
   memperolehnya”. 31
   Pada kaidah diatas terdapat hukum ashl dan furu’ secara barsamaan yaitu
   haram. Ashl nya adalah lafadz isti’mâl sedangkan furu’ nya lafadz ittikhâdzu.
6. Terdapat huruf “kaf” li alsyibhi.
                               ‫التعيين بالعرف كالتعيين بالنص‬
   “Menentukan dengan dasar urf seperti menentukan dengan nash”.32


   30
      Muchlis Utsman, Op.Cit., hal 185.
   31
      Ibid., hal 168.
   32
      Ibid., hal 189.

                                                                                       17
   Huruf kaf li al syibhi menunjukan adanya pernyataan yang mempersamakan
   dua kasus yang memiliki illat yang sama. Pada kaidah diatas dipersamakan
   antara urf dan nash dengan adanya kaf li a lsyibhi.


C. Metode Perolehan Kaidah Qiyas
          Pola deduksi, induksi dan konvergensi masih tetap menjadi metode dalam
menghasilkan suatu kaidah kaidah qiyas sebagaimana menghasilkan kaidah
bahasa hukum pada bab I. yang perlu kita ketahui adalah terdapat perbedaan
subjek sangat jelas yang dijadikan sebagai bahan dasar dari kaidah.
Pada perolehan kaidah qiyas secara deduksi, kaidah dapat digali dari hasil
penalaran terhadap suatu nash atau suatu kaidah.
Contoh II (kaidah yang digali dari kaidah melalui penalaran secara deduktif) :
                                ‫المر بالشئ امر بوسائله‬
“Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas mediumnya”.
Saya contohkan sesuatu itu adalah membunuh dan mediumnya adalah membeli
pisau dapur.
Muqadimah sughra         : membunuh haram
Muqadimah kubra          : membeli pisau untuk membunuh haram
Nathijah                 : hukum membunuh dan membeli pisau sebagai alat
                          membunuh adalah haram
Lahirlah kaidah :
                                ‫وللوسائل حكم المقاصد‬
“Bagi medium hukumnya sama dengan hal yang dituju”.33


Metode perolehan kaidah qiyas secara induktif dapat digali dari nash, kaidah
maupun dari kasus-kasus yang terjadi.
Contoh I (kaidah qiyas secara induktif dari nash) :
Nash I :
 ‫يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبواه لعلكم‬
                                                                              ‫تقلحون‬

   33
        Ibid., hal 21.

                                                                                   18
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
dan termasuk perbuatan syaitan”34
Pada perintah larangan arak itu terdapat illat “memabukan”.
Nash II :
                                               ‫ول تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيل‬
“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah keji dan
seburuk-buruknya jalan”35.
Pada larangan itu terdapat illat yaitu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.
Maka penalaran induktif diperoleh sebagai berikut :
I                 : Pada keharaman hukum arak terdapat illat
II                : Pada keharaman hukum zina terdapat illat
Kesimpulan        : pada setiap hukum terdapat illat.
Maka lahirlah kaidah :
                                                         ‫الحكم يدور مع علته وجدا وعد ما‬
“Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat”. 36


Contoh II. (perolehan kaidah secara induktif yang digali dari kasus) :
Pernyataan I : Barang yang boleh dijual adalah barang yang merupakan hak
                   milik yang mutlak
Pernyataan II : Barang yang boleh dihibahkan adalah barang yang merupakan
                   hak milik yang mutlak
Kesimpulan        : Barang yang bisa dijual maka bisa dihibahkan
Maka lahirlah suatu kaidah yang berbunyi :
‫كل ماجازبيعه جازهيبته‬
“Setiap barang yang boleh dijual maka boleh dihibahkan”.


D. Pola penerapan kaidah qiyas :


     34
        Q.S. al Maidah : 90.
     35
        Q.S. al Isra : 32
     36
        Muchlis Utsman, Op.Cit., hal 20.

                                                                                    19
         Kaidah qiyas sangat kental dengan kerangka berfikir imam al Syafi’I yang
memang merupakan pencetus dan pengembang metode qiyas. Kaidah qiyas yang
kental dengan penalaran deduktif berakar pada penerapannya secara deduktif pula.
Dari kaidah yang ada diturunkan kepada kasus yang terjadi berdasarkan atas illat
yang digali.
Contohnya adalah sebagai berikut :
Kaidah qiyas berbunyi :
Muqadimah sughra        : Kullu musykirin harâmun (Setiap yang memabukan itu
                          hukumnya haram)
Muqadimah kubra         : wisky musykirin (wisky itu memabukan)
Nathijah                : yunthiju anna wisky harâmun. (disimpulkan maka wisky
                          itu haram)



                                     BAB III
                                KAIDAH ISTISHLAH

A. Pengertian Kaidah Istishlah
         Istishlah merupakan istilah lain yang digunakan oleh para ulama bagi
mashlahah mursalah, selain daripadanya adalah al Munâsib al Mursal dan
adapula istidlal al mursal37. Ketiga istilah itu bermuara pada satu permasalahan
yaitu mashlahah. Mashlahah memiliki makna yang sama dngan manfaat dan arti
dan wazannya. Ia merupakan mashdar yang bermakna al shilâh seperti lafadz
manfa’at bermakna al naf’u. semua lafadz mashlahah mengandung makna
manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud
oleh pembuat hukum syara’ kepada hamba-Nya adalah dalam menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta mereka 38. Rahmat Syafei menjelaskan bahwa dari
ketiga istilah itu meskipun tampak menuju kepada satu tujuan, akan tetapi
memiliki tinjauan yang berbeda-beda. Mashlahah mursalah merupakan hal-hal
yang tidak ada petunjuk dalam nash akan tetapi tidak bertentangan dengan syari’at
dan memiliki nilai kebaikan. Al munâsib al mursal adalah sesuatu yang
    37
      rahmat 118
    38
      Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, Dhawabit al Maslahah Fî al Syarî’ati al Islâmiyyah,
(Beirut : Muassasah al Risâlah, 2001), hal 27.

                                                                                        20
mengandung kesesuaian dengan tujuan syara’ namun tidak ditunjukan dengan
dalil khusus, seperti penting membuat akte kelahiran sebagai sesuatu yang sesuai
dengan tujuan syara untuk menjaga           keturunan. Adapun istishlah adalah
merupakan proses penggalian dan penetapan hukum terhadap suatu mashlahah
yang ditunjukan oleh dalil yang khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu
kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syara’.
       Berdasarkan beberapa definisi yang didapat, maka dapat kita definisikan
bahwa kaidah istishlah adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan proses
istishlah menggali dan menetapkan suatu kemashlahatan dalam rangka mencapai
tujuan syara menjaga agama, jiwa, akala, keturunan dan harta.
       Kaidah-kaidah istishlah memiliki lingkup dalam kaidah fiqhiyyah sebeagai
suatu tatbiq al ahkam.
B. Identifikasi Kaidah Istishlah
   Untuk mengidentifikasikan suatu kaidah itu adalah termasuk kepada kaidah
istishlah dapat digunakan dua ukuran :
1. Mashlahah merupakan lawan dari pada mafasadat atau madharat. Oleh karena
   itu kaidah yang berbunyi : ‫“ الضرور يزال‬Kemadharatan itu mesti dihilangkan”
   merupakan kaidah istihslah dan setiap kaidah yang merupakan turunan
   darinya adalah kaidah istishlah. Seperti kaidah :
                                                              ‫ا الضرورة تبيح المحظوراة‬
   “Kemadharatan itu dapat membolehkan keharaman”
   Ketika kita sedang berada dalam keadaan darurat (misalkan : dikawasan kutub
   utara dan kita harus meminum minuman beralkohol agar tidak meningal
   kedinginan), maka kaidah diatas dapat digunakan sebab pada dasarnya kaidah
   itu bertujuan dalam rangka menjaga jiwa (hifdz al nafs).
2. Setiap kaidah yang ditujukan dalam rangka mewujudkan suatu kemaslahatan,
   sesuai dengan tujuan syara, baik yang dharuri (memeliharan agama, jiwa, akal,
   keturunan dan harta), mapun yang hajji atau tahsini dapat dikategorikan
   kepada kaidah istihslah.
   Contoh :
                               ‫كل مال ضائع فقد مالكه يصىفه السلطان الى المصلحة‬

                                                                                   21
    “Setiap harta yang hilang (harta karun) kemudian ditemukan maka
    ditasharufkan oleh shulton untuk kemashlahatan”.39


C. Metode perolehan kaidah istishlah
         Kaidah istishlah diperoleh dengan menggali tujuan syara atau kaidah yang
kemudian diturunkan baik secara deduktif maupun induktif.
Contoh :
Dalam bermuamalah syara’ menghendaki agar kita senantiasa dapat menjaga
harta. Oleh karena itu setiap akad yang dilakukan dalam bermuamalah mesti
senantiasa mashlahah agar harta tetap terpelihara dengan baik. Akad yang
mashlahah adalah akad yang disertai dengan aturan-aturan yang jelas agar tidak
terjadi gharar dan terdapat peluang untuk merugikan salah satu pihak. Dibuatlah
serangkaian syarat untuk menjamin kemashlahatan suatu akad.
Atas hal itu ditetapkan suatu kaidah :
                                         ‫كل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتصاه فهو واجب‬
“Setiap syarat dalam rangka menjaga kemashlahatan dan tujuan akad maka
diperbolehkan”40.




                                               BAB IV
                                         KESIMPULAN
         Kaidah bahasa hukum merupakan istilah lain dari qawâid al lughah al
ahkâm. Kaidah bahasa atau kaidah lughawiyyah merupakan istilah lain bagi
kaidah ushuliyyah atau kaidah istinbathiyah. Kaidah ushuliyyah adalah kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan metode penggalian hukum dengan memperhatikan
unsur kebahasaan, baik ushlub-ushlubnya maupun tarkibnya.. Ia adalah sejumlah
peraturan untuk menggali hukum, yang umumnya berkaitan dengan ketentuan
    39
        al Ghazali, Ihyâ’ ‘ulûm al dîn ma’a syarh al zubaidiy : (attihâf al sâdat al muttaqîn jilid 5,
hal 545, sebagaimana dikutif oleh Ali al Nadzawi, Op.Cit., hal 60
     40
        Ali al Nadhzawi, ibid., hal 114.

                                                                                                         22
dilalah lafadz atau kebahasan. Metode perolehan kaidah ushuliyyah dapat kita
bagi menjadi tiga, yaitu metode mutakallilim, Ahnaf dan konvergensi. Perbedaan
metode perolehan menjadi batasan adanya aliran-aliran dalam ushul fiqh. Metode
mutakallimin adalah metode yang dilakukan secara deduktif, sednagkan metode
Ahnaf (Hanafiyah)     ditempuh melalui system penyusuran kaidah-kaidah dan
bahasan-bahasan ushuliyah yang telah diyakininya bahwa para imamnya telah
menyandarkan ijtihadnya pada kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan ushuliyyah
tersebut. Metode Ahnaf bercorak induktif. Metode campuran biasa disebut juga
dengan metode konvergensi atau thariqat al jam’an. Yaitu metode penggabungan
antara metode mutakallimin dan metode hanafiyah, yakni dengan cara
memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyyah dan mengemukakan dalil-dalil atas
kaidah-kaidah itu. Juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh
far’iyyah dan relevansinya terhadap kaidah-kaidah tersebut.
       Berdasarkan analisis hubungan kaidah dan mabda maka kaidah qiyas
adalah kaidah-kaidah yang diperoleh dari hasil metode qiyas dan atau digunakan
dalam metode qiyas. Kaidah-kaidah itu berkaitan dengan rukun-rukun qiyas dan
unsur dari kaidah tersebut adalah rukun-rukun qiyas itu sendiri.
Kaidah istishlah adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan proses istishlah
menggali dan menetapkan suatu kemashlahatan dalam rangka mencapai tujuan
syara menjaga agama, jiwa, akala, keturunan dan harta. Kaidah-kaidah istishlah
memiliki lingkup dalam kaidah fiqhiyyah sebeagai suatu tatbiq al ahkam.




                              DAFTAR PUSTAKA


A, Djazuli dan I Nurol Aen, Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam, Raja Grafindo
       Persada, Jakarta, 2000.
Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, al Fikr al Ushuliy, Dâr al Syrq, Mekkah,
       1983.
Abdul Wahab Khollaf, Ilmu Ushul Fiqh, Al Barsan, Iskandar, 1989.



                                                                           23
al Ghazali, Ihyâ’ ‘ulûm al dîn ma’a syarh al zubaidiy : (attihâf al sâdat al muttaqîn
       jilid 5, hal 545, sebagaimana dikutif oleh Ali al Nadzawi, Op.Cit., hal 60
Ali Ahmad al Nadzawy, Al Qawâid al fiqhiyyah, Dâr al Qalam, Damsyq, 2000.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
       1999.
Fatihi Ridwan, Min Falsafati al Tasyri Islami, Dâr al Kitab al Arabi, Kairo, 1969.
Hasbie Ash sidiqi, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, Dhawabit al Maslahah Fî al Syarî’ati al
       Islâmiyyah, Muassasah al Risâlah, Beirut, 2001.
Muhlis Utsman, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqihiyyah,             Rajawali Press,
       Jakarta, 2002.
Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
Taj al Al Dîn ‘Abd al Wahab al Subki, al Asybah wa al nadzâhir, Juz I Markaz
       Buhuts al Ilmu, Mesir, tt.




                                                                                  24

								
To top