HUBUNGAN INTERNASIONAL

Shared by: lorenart

Tags

Stats

views:: 1493
posted:: 12/6/2011
language:
pages:: 41

Public Domain

Document Sample

HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. A. PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA-SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BASUATU
NEGARA

Pengertian Hubungan Internasional

menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra), adalah
hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk
mencapai kepentingan nasional

pengertian menurut beberapa ahli.

1. a. Charles A. MC. Clelland

Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi.

1. b. Warsito Sunaryo

Hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan
sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun
yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai : negara,
bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

1. c. Tygve Nathiessen

Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-
komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi
internasional dan hukum internasional

Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek internasional, seperti
organisasi internasional, hukum internasional, politik internasional termasuk diplomasi.

1. 2. Penting Hubungan Internasional bagi suatu Negara

Arti penting hubungan internasional bagi suatu negara antara lain karena faktor-faktor
sebagai berikut :

 Faktor internal :

Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun
intervensi dari negara lain.

 Faktor eksternal :

1. Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat
berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut,
terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan.

1
2. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerja sama yang
produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional
negara masing-masing.
3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan
perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia.

Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi
kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional,
di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan
setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan,
kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya
hubungan dan kerjasama internasional.

Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling
menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk :

 Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
 Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian
dunia.
 Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

1. 3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional bagi suatu Negara

Suatu hubungan antar bangsa dan negara (internasional) akan dapat berlangsung dengan baik,
manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-
pedoman internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan baik
tertulis maupun yang tidak tertulis. Beberapa sarana penting dalam membangun hubungan
internasional adalah sebagai berikut :

1. Asas-Asas Hubungan Internasional

Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat
merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua
negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di
dalamnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada
daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara
masing-masing.

Ada 3 (tiga) asas dalam hubungan internasional yang antara satu dengan lainnyan saling
mempengaruhi :

 Asas Teritorial

2
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi,
terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing
(internasional) sepenuhnya.

 Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap
warga negara di manapun ia berada, tetap menapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini
mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi
warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

 Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan
semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum
tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan
antar bangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlua ada
hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian,
kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya
persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas negara, wajib militer dan wajib pajak.

1. Faktor-faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara
bilateral maupun multilateral adalah sebagai berikut, 1) Kekuatan Nasional (National Power),
2) Jumlah Penduduk, 3) Sumber Daya, dan 4) Letak Geografis. Berdasarkan faktor-faktor
tersebut maka dapat difahami bagaimana suatu negara dalam mengadakan hubungan
internasional.

Pertama : Jika suatu Negara telah memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut dengan baik,
mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional.

Kedua : Namun jika suatu negara yang memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut lemah,
mereka harus mengadakan hubungan internasional.

Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan
hubungan kerja sama dengan negara lain (hubungan internasional). Sebagai ilustrasi, dapat
dilihat pada bagan berikut ini.

3
Ketiga kelompok negara tersebut di atas (A, B, dan C) saling membutuhkan, maka terjadilah
interaksi (hubungan) internasional. Mengingat yang melatar belakangi terjadinya hubungan
internasional antar negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka terjadilah
pengelompokan bentuk hubungan internasional yang sekarang ini.

Adapun titik berat dalam hubungan internasional, ada yang menekankan pada : bidang
Pertahanan dan keamanan (Hankam), bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan bahkan ada negara
yang hanya menekankan di bidang Idiologi saja. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama
antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum,
yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
2. Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan ketentuan-ketentuan
tentang hal-hal berikut :

1) PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha mencegah
timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.

2) PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan hak
menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia.

3) PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-
persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi manusia
tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.

4) PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaian masalah internasional.

1. Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatu persetujuan (agreement) yang
dinyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai penetapan serta ketentuan
tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat
oleh kesepakatan, baik masa damai maupun pada masa perang. Pada umumnya, traktat
ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena adanya asas pacta sun servanda
(persetujuan antar negara harus dihormati).
2. Secara khusus terdapat dalam Deklarasi hukum laut internasional. Indonesia sejak 13
Desember 1957 memperjuangkan Deklarasi Juanda yang di dalamnya menyatakan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari garis pangkal
lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar sebagai laut teritorial. Deklarasi ini
diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan
Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

1. B. TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. 1. Pengertian Perjanjian Internasional

Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah
”hubungan hukum”. Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan
kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal
demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler)
sampai pada akhirnya berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.

4
Seperti halnya dalam memberikan pengertian hukum, politik maupun ilmu-ilmu sosial lain,
maka pengertian perjanjian internasionalpun sangat beragam. Berikut ini beberapa pengertian
yan dikemukakan oleh para ahli.

€ Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk
menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

€ Oppenheimer-Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan
kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

€ G. Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional
yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.
Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum
dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

€ Konferensi Wina tahun 1969

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang
bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, perjanjian
internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.

Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan
hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.

Contoh: Konvensi Hukum Laut Internasional telah menetapkan landas kontinen sedalam
200 meter. Hal ini telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Muangthai pada tanggal 21
Desember 1971 untuk Common Point di Selat Malaka. Meskipun kedalam 200 meter sulit
dimonitor oleh setiap kapal yang lewat, namun masing-masing negara tersebut harus mau
mematuhi batas-batas hak dan kewajibannya.

€ Pendapat Accademy of Sciences of USSR

Suatu Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara
dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahab atau pembatasan daripada
hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

1. 2. Penggolongan Perjanjian Internasional

Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:

5
 Menurut Subjeknya

a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek
hukum internasional.

b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya,
seperti antara organisasi internasional Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.

c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara
suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh: Kerjasama
ASEAN dan Uni Eropa.

 Menurut Isinya

a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS, dan
SEATO.

b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF,
IBRD, dan sebagainya.

c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan
sebagainya.

d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.

e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan
sebagainya.

 Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya

a. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan
ratifikasi

b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan
penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).

 Menurut Fungsinya

a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang
melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional
secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego
tentang Hukum laut internasional tahun1982, dan sebagainya.

b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan
hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian
bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955,
perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya.

6
1. 3. Istilah-Istilah Lain Perjanjian Internasional

Pemberian berbagai istilah perjanjian internasional (traktat) berdasarkan pada tingkat
pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan suatu ratifikasi
dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian.

Istilah lain dari perjanjian adalah berikut ini.

No Nama Uraian Keterangan
1. Traktat Yaitu, perjanjian paling formal yang Perjanjian ini khusus
(Treaty) merupakan persetujuan dari dua negara mencakup bidang politik dan
atau lebih. bidang ekonomi.
2. Konvensi Yaitu persetujuan formal yang bersifat Persetujuan ini harus dile-
(Convention) multilateral, dan tidak berurusan dengan galisasi oleh wakil-wakil
kebijaksanaan tingkat tinggi (high yang berkuasa penuh
policy). (plaenipotentiones).
3. Protokol Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan Mengatur masalah-masalah
(Protocol) pada umumnya tidak dibuat oleh kepala tambahan seperti penafsiran
negara. klausal-klausal tertentu.
4. Persetujuan Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau Agrement tidak diratifikasi
(Agreement) admistratif karena sifatnya tidak seresmi
traktat atau konvensi.
5. Perikatan Yaitu istilah yang digunakan untuk Perikatan tidak seresmi
(Arrangement) transaksi-transaksi yang bersifat traktat dan konvensi.
sememtara.

6. Proses Verbal Yaitu catatab-catatan atau ringkasan- Proses verbal tidak diratifi-
ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan kasi.
konferensi diplomatik, atau catatan-
catatan suatu permufakatan.
7. Piagam Yaitu himpunan peraturan yang Piagam itu dapat digunakan
(Statute) ditetapkan oleh persetujuan interna- sebagai alat tambahan untuk
sional baik mengenai pekerjaan maupun pelaksanaan suatu konvensi
kesatuan-kesatuan tertentu seperti (seperti piagam kebebasan
pengawasan internasional yang transit).
mencakup tentang minyak atau mengenai
lapangan kerja lembaga-lembaga
internaional.
8. Deklarasi Yaitu perjanjian internasional yang Deklarasi sebagai persetu-
(Declaration) berbentuk traktat, dan dokumen tidak juan tidak resmi bila
resmi. Deklarasi sebagai traktat bila mengatur hal-hal yang
menerangkan suatu judul dari batang kurang penting.
tubuh ketentuan traktat, dan sebagai
dokumen tidak resmi apabila merupakan
lampiran pada traktat atau konvensi.

7
9. Modus Yaitu dokumen untuk mencatat
Vivendi persetujuan internasional yang bersifat
sementara, sampai berhasil diwujudkan
perjumpaan yang lebih permanen,
terinci, dan sistematis serta tidak
memerlukan ratifikasi.
10. Pertukaran Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi Akibat pertukaran nota ini
Nota akhir-akhir ini banyak digunakan. timbul kewajiban yang
Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh menyangkut mereka.
wakil-wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
11. Ketentuan Yaitu ringkasan hasil konvensi yang
Penutup menyebutkan negara peserta, nama
(Final Act) utusan yang turut diundang, serta
masalah yang disetujui konferensi dan
tidak memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi Misalnya, LBB (Liga
Umum dan tidak resmi. Bangsa-Bangsa) mengguna-
(General Act), kan ketentuan umum
mengenai arbitrasi untuk
menyelesaikan secara damai
pertikaian internasional
tahun 1928.
13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam Misalnya, Atlantic Charter.
perjanjian internasional untuk pendirian
badan yang melakukan fungsi
administratif.
14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu Pakta membutuhkan ratifi-
persetujuan yang lebih khusus (Pakta kasi.
Warsawa).

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).

1. 4. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional.

Menurut konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah
sebagai berikut :

< Perundingan (Negotiation).

8
Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu.
Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih
dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.
Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara yang dapat diwakili oleh pejabat yang dapat
menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). Selain mereka, hal ini juga dapat dilakukan
oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar.

< Penandatanganan (Signature).

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala
pemerintahan.

Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah
dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan
lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negaranya.

< Pengesahan (Retification).

Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh
badan yang berwenang di negaranya.

Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan
pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan
pemerintahan otoriter.

b. Ratifikasi oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan.

c. Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah). Sistem ini paling banyak digunakan karena
peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu
perjanjian.

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah
Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:

a. Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.

b. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak
disebut saat berlakunya.

Persetujuan untuk mengikat diri tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung
pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut
serta (accesion), ataupun pernyataan menerima (acceptence) dan dapat juga dengan cara
pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

9
1. 5. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional

Unsur-unsur yang penting dalam persyaratan adalah:

1. Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.

Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup
berkembang, yaitu sebagai berikut.

a) Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku
bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari
perjanjian. Contoh: Berdirinya Lembaga Bangsa-Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap
mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara dari
seluruh anggota.

b) Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan
persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh
organisasi-organisasi negara Amerika. Contoh: dengan adanya NATO atau AFTA, setiap
negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang
dibentuk tersebut.

1. Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian Internasional

E Berlakunya Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini.

1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara
perunding.
2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah
persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu
berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila
perjanjian menentukan lain.
4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan
persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya,
persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu
sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

10
E Berakhirnya Perjanjian Intenasional

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional
mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini.

1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang
terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah
dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh
pihak lain.

E Pelaksanaan Perjanjian Internasional

1. a. Ketaatan Terhadap Perjanjian

1) Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan
karena merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa perjanjian internasional memiliki
kekuatan mengikat.

2) Kesadaran hukum nasional. Suatu negara akan menyetujui ketentuan-ketentuan
perjanjian internasional yang sesuai dengan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional
merupakan bagian dari hukum nasionalnya.

1. b. Penerapan Perjanjian

1) Daya berlaku surut (retroactivity). Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat
setelah diratifikasi oleh peserta, kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan
perjanjian sudah dimulai sebelum ratifikasi.

2) Wilayah penerapan (teritorial scope). Suatu perjanjian mengikat wilayah negara
peserta, kecuali bila ditentukan lain. Misalnya, perjanjian itu hanya berlaku pada bagian
tertentu dari wilayah suatu negara, seperti perjanjian perbatasan.

3) Perjanjian penyusul (successive treaty). Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian serupa yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang
mendahului tidak sesuai lagi, maka dibuatlah perjanjian pembaruan.

E Penafsiran Ketentuan Perjanjian

11
Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi atas kasus-
kasus hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran atas aspek-aspek pengkajian dan
penjelasan perjanjian tersebut. Penafsiran dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan
tiga metode. Adapun metode-metode itu seperti berikut.

1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan
memanfaatkan pekerjaan persiapan.
2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli
yang umum dari kosa-katanya.
3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.

E Kedudukan Negara Bukan Peserta

Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk
mematuhuinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya
besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila:

1. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan
2. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.

E Pembatalan Perjanjian Internasional

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian
internasional dapat batal antara lain sebagai berikut.

1. Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
2. Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu
pembentukan perjanjian.
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau
penyuapan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan
ancaman maupun penggunaan kekuatan.
6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

1. 8. Jenis – Jenis Perjanjian Internasional
1. a. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang
menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat
“tertutup.” Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian
tersebut.

12
Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran konkrit dari perjanjian
bilateral.

 Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955
tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.
 Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di
sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.
 Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.
 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan
wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.

1. Perjanjian Multilateral

Perjanjian ini sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal
yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak
saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan
negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian multilateral tersebut.

Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh tentang perjanjian multilateral seperti berikut.

 Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.
 Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.
 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan,
Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

1. C. FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK

1. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri

1. a. Landasan Hukum

Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

2) Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.

3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam
kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya,
diatur oleh pembantu Presiden sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri.

1. b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

13
No Diplomatik Uraian
1. Tugas Pokok E Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala
Perwakilan negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya).
Diplomatik
E Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara
itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.

E Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.

E Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil,
pemberian paspor, dan sebagainya.
2. Fungsi E Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
Perwakilan
Diplomatik E Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di
Berdasarkan negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum
Kongres Wina internasional.
1961
E Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

E Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara
penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada
pemerintah negara pengirim.

E Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
3. Peranan Dalam membina hubungan internasional, diperlukan adanya taktik dan
Perwakilan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga
Diplomatik kepentingannya dapat diperkenalkan kepada negara lain dengan jalan
diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik
luar negeri yang berperan sebagai berikut:

E Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam
mencapai tujuan tersebut.

E Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional
sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.

E Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan
kepentingan negara lain.

E Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap
negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan
menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.
4. Tujuan E Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika
Diadakan terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-
Perwakilan langkah untuk menyelesaikannya.
Diplomatik
E Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara

14
penerima.

E Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah
negara penerima

1. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Arti Politis (Diplomatik)

1. a. Pembukaan/Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Doplomatik.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik
(dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non-politis) dengan negara lain adalah
sebagai berikut :

1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan
mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Kesepakatan tersebut
berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama
(joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration).

2) Prinsip-prinsip hukum interenasional yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan
hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan
yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprositas).

1. b. Kronologis Pengangkatan Perwakilan Diplomatik

1. c. Klasifikasi Perwakilan diplomatik

1. d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas umum seorang perwakilan diplomatik, adalah mencakup hal-hal berikut :

1) Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat
melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara
penerima, ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

2) Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan/ pembicaraan baik dengan negara
dimana ia diakredetasi maupun negara lain.

3) Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara
penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.

4) Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan
dari pada warga negaranya yang berada di luar negeri.

15
5) Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim
dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, adalah mencakup hal-hal
berikut :

1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.

2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di
dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.

3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai
dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

5) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara

1. e. Perangkat Perwakilan Dilpomatik

Pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain,
menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818
(Konggres Achen), dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut :

No Nama Uraian Keterangan
1. Duta Besar Adalah tingkat tertinggi dalam Ambassador ditempatkan pada
Berkuasa perwakilan diplomatik yang negara yang banyak menjalin
Penuh mempunyai kekuasaan penuh dan hubungan timbal balik.
(Ambassador) luar biasa.
2. Duta Adalah wakil diplomatik yang Dalam menyelesaikan segala
(Gerzant) persoalan kedua negara dia
pangkatnya lebih rendah dari duta
besar. harus berkonsultasi dengan
pemerintahnya.
3. Menteri Seorang Menteri Residen dianggap Mereka ini pada dasarnya tidak
Residen bukan sebagai wakil pribadi kepala berhak mengadakan pertemuan
negara. Dia hanya mengurus urusan dengan kepala negara di mana
negara. mereka bertugas.
4. Kuasa Usaha Kuasa Usaha yang tidak diperban-
(Charge de tukan kepada kepala negara dapat
Affair) dibedakan atas :

 Kuasa Usaha tetap menjabat
kepala dari suatu perwakilan,
 Kuasa Usaha sementara yang
melaksanakan pekerjaan dari
kepala perwakilan, ketika
pejabat ini belum atau tidak

16
ada di tempat.

5. Atase-Atase Adalah pejabat pembantu dari Duta
Besar berkuasa penuh. Atase terdiri
atas 2 (dua) bagian :

 Atase Pertahanan

Atase ini dijabat oleh seorang
perwira TNI yang diperban-tukan
Departemen Luar Negeri dan Tugasnya yaitu memberikan
ditempatkan di Kedutaan Besar nasihat di bidang militer dan
Republik Indonesia (KBRI), serta pertahanan keamanan kepada
diberikan kedudukan sebagai duta besar berkuasa penuh.
seorang diplomat.

 Atase Teknis

Atase ini, dijabat oleh seorang Dia berkuasa penuh dalam
pegawai negeri sipil tertentu yang melaksanakan tugas-tugas
tidak berasal dari lingkungan teknis sesuai dengan tugas
Departemen Luar Negeri dan pokok dari departemennya
ditempatkan di salah satu KBRI sendiri.
untuk membantu Duta Besar.
Misalnya, Atase Perdagangan,
Atase Perindustrian, Atase
Pendidikan dan Kebudayaan.

1. f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sering dipergunakan istilah ”exteritoriallity”
atau ”extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomatik hampir dalam
segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima.
Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari
negara penerima.

Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan
keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut :

1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.

2) Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien

< Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu
kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan
yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), yaitu antara lain
mencakup :

17
1) Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan Negara
penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan
kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.

2) Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,
halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera. Daerah tersebut, sering
disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila ada penjahat
atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas
permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak asylum adalah
hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan
kepada warga negara asing yang melarikan diri.

3) Korespondensi Diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat arsip,
dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).

< Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Pada dasarnya pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal –
balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut,
mecakup :

1) Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, yaitu antara lain pajak penghasilan,
kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, bumi dan bangunan, rumah tangga dan
sebagainya.

2) Pembebasan dari kewajiban pabean, yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai,
terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri,
keperluan rumah tangga dan sebagainya.

Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicara
perwakilan asing terhadap pemerintahan di tempat ia bertugas. Duta besar yang diangkat
menjadi ketua perwakilan asing itu disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara
ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, berikut ini.

1) Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.

2) Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu.

3) Besar kecilnya kepentingan bangsa/negara yang mengadakan hubungan itu.

Kepala-kepala perwakilan diplomatik yang disebut duta besar, duta dan menteri residen
merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan
kepala negara asing tempat mereka bertugas atau ditempatkan (diakreditasi). Kuasa usaha
merupakan perwakilan tingkat rendah yang dalam mengadakan hubungan dengan kepala
negara tempat ia bertugas, harus melalui menteri luar negeri tempat ia bertugas. Segala aturan
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tugas para anggota diplomatik ditetapkan
oleh direktur protokol Departemen Luar negeri.

18
Dalam melaksanakan tugasnya diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional
negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, dia
dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintah negaranya.
Contohnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan
pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam
melaksanakan fungsi sedemikian, dia menjadi alat penghubung timbal balik antara
kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Jadi, fungsi diplomatik dalam arti politis adalah sebagai berikut.

1) Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil makmur.

3) Menciptakan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara guna
menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.

1. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Arti Non-Politis (Konsuler)

Dalam arti non politis, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh Korps
Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :

 Konsul Jenderal

Konsul Jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia
bertugas.

 Konsul dan Wakil Konsul

Konsul mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul
jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang
diserahi pimpinan kantor konsuler.

 Agen Konsul

Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang
bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota
yang termasuk kekonsulan.

1. a. Fungsi Perwakilan Konsuler

1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang
perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

2) Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah
kerjanya.

19
3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.

4) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah
kerjanya.

5) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi
dan persandian.

6) Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan
rumah tangga perwakilan Konsuler.

1. b. Tugas-Tugas Yang Berhubungan Dengan Kekonsulan

Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan, yaitu antara lain mencakup
bidang berikut :

1) Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan
ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan
perjanjian perdagangan dan lain-lain.

2) Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa,
dan lain-lain.

3) Bidang-bidang lain seperti :

 Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau
dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;
 Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif
lainnya;
 Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di
negara penerima.

1. c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik-Konsuler secara Umum

Persamaan antara perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler adalah bahwa kedua-
duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.

PERBEDAAN
No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1. Memelihara kepentingan negaranya Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan dengan melaksanakan hubungan
pejabat-pejabat Tingkat Pusat. dengan pejabat-pejabat tingkat daerah
(setempat)
2. Berhak mengadakan hubungan yang Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik. bersifat non politik.
3. Satu negara hanya mempunyai satu Satu negara dapat mempunyai lebih
perwakilan diplomatik saja dalam dari satu perwakilan konsuler.

20
satu negara penerima.
4. Mempunyai hak ekstrateritorial Tidak mempunyai hak
(tidak tunduk pada pelaksanaan ekstrateritorial (tunduk pada
kekuasan Peradilan). pelaksanaan kekuasaan peradilan).

1. d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler

HAL DIPLOMATIK KONSULER
Mulai Yaitu saat menyerahkan surat (Pasal dan Konvensi Wina 1963)
berlakunya kepercayaan (Lettred Creance/ memberitahukan dengan layak kepada
Fungsi menurut pasal 13 Konvensi Wina negara penerima.
1961)
Berakhirnya 1) Sudah habis masa jabatan. (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)
Fungsi
2) Ia ditarik (recalled) oleh 1) Fungsi seorang pejabat konsuler telah
Pemerintah negaranya. berakhir.

3) Karena tidak disenangi 2) Penarikan dari negara pengirim
(dipersona non Grata).
3) Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi
4) Kalau negara penerima sebagai anggota staf Konsuler.
perang dengan negara pengirim
(pasal 43 Konvensi Wina 1961).

Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, antara lain, mencakup bidang berikut :

 Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakan ekspor
komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian
perdagangan dan lain-lain.
 Bidang kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; pertukaran pelajar, mahasiswa, dan lain-
lain.
 Bidang-bidang lain, seperti:

21
1) Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau
dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;

2) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi
administratif lainnya;

3) Bertindak sebagi subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain
di negara penerima.

Dalam kekonsulan, bila dipandang perlu, diangkat konsul kehormatan yang berasal dari
bangsa asing atau bangsa sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, misalnya, dalam hubungan
dagang, konsul kehormatan tidak mendapat upah, melainkan mendapat tanda kehormatan atas
jasa-jasanya. Perwakilan konsuler juga dapat mewakili negaranya sambil menunggu
dibukanya perwakilan diplomatik. Pejabat konsuler dalam hal-hal khusus dan dengan ijin
negara penerima, dapat menjalankan fungsinya di luar daerah konsulernya.

1. D. PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB) DALA MENINGKATKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. 1. Organisasi Internasional

Pengertian ”organisasi” menurut Wikipedia Indonesia, (Ensiklopedia bebas berbahasa
Indonesia), berasal dari bahasa Yunani: ὄ ργανον, organon – alat, yang berarti suatu
kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari
maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara.

Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu,
terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai
organisasi sering disebut studi organisasi (organizational studies), perilaku organisasi
(organizational behaviour), atau analisa organisasi (organization analysis). Terdapat
beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cukup sama satu sama lain,
dan ada pula yang berbeda.

Organisiasi internasional atau yang disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah
hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Sebagian besar
organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, bersifat multilateral. Pendukung utama
multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti
Kanada dan negara-negara Nordik.

Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral (sepihak), sedangkan negara-negara
kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain
berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-
negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Dalam filosofi politis, lawan
dari multilateralisme adalah unilateralisme.

22
1. 2. Organisasi Internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
2. a. Sejarah Singkat

ASEAN adalah singkatan dari “Association of Southeast Asian Nations” atau Persatuan
Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri
penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R.
Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan
Thanat Khoman (Thailand).

Sejarah pembentukan ASEAN, didasarkan pada kepentingan bersama dalam bidang ekonomi,
sosial, budaya, faktor internal dan eksternal.

 Faktor Internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama
dan bersama-samasebagai bekas negara jajahan barat.
 Faktor Eksternal, yaitu adanya perang Vietnam (Indo Chino) dan sikap RRC ingin
mendominasi Asia Tenggara.

Brunei Darussalam adalah negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima
negara pemrakarsa yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah
memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima
anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995.
Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu
pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota
ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena
adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian
Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999.
Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua
Nugini.

1. b. Asas ASEAN

ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan
terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara
lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini.

1. c. Dasar atau Prinsip Utama ASEAN

Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

23
1) Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah
nasional dan identitas nasional setiap negara,

2) Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur
tangan luar, subversif dan intervensi dari luar,

3) Tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing,

4) Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai,

5) Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dan

6) Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.

1. d. Tujuan ASEAN

Organisasi ASEAN yang didirikan di Bangkok, memiliki dasar-dasar pertimbangan yang
menjadi tujuan bersama sebagai berikut :

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan
di kawasan Asia Tengggara,

2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan
dan tertib hukum,

3) Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik,
ilmu pengetahuan dan adminsitrasi,

4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,

5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatkan
taraf hidup, dan

6) Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi
internasional dan regional.

24
1. e. Struktur ASEAN

Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat sekretariat ASEAN di Jakarta yang dipimpin
oleh Sekreatriat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara
bergilir. Sekjen ASEAN mempunyai masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dibantu oleh staf
regional dan staf lokal.

Berikut adalah daftar diplomat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN :

No Nama Negara Dari Sampai
1. H.R Dharsono Indonesia 7 Juni 1976 18 Februari 1978
2. Umarjadi Notowijono Indonesia 19 Februari 1978 30 Juni 1978
Datuk Ali Bin
3. Malaysia 10 Juli 1978 30 Juni 1980
Abdullah
4. Narciso G. Reyes Filipina 1 Juli 1980 1 Juli 1982
5. Chan Kai Yau Singapura 18 Juli 1982 15 Juli 1984
6. Phan Wannamethee Thailand 16 Juli 1984 15 Juli 1986
7. Roderick Yong Brunei Darussalam 16 Juli 1986 16 Juli 1989
8. Rusli Noor Indonesia 17 Juli 1989 1 Januari 1993
9. Dato Ajit Singh Malaysia 1 Januari 1993 31 Desember 1997
10. Rodolfo C. Severino Jr. Filipina 1 Januari 1998 31 Desember 2002
11. H.E. Ong Keng Yong Singapura 1 Januari 2003 sekarang
f. Pelaksanaan KTT ASEAN
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin
negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7 tahun 2001. Sejak
dibentuknya ASEAN tahun 1967, telah berlangsung 11 kali KTT resmi dan 4 KTT tidak resmi:

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN
No KTT Resmi KTT Tidak Resmi
1. KTT ke-1 di Bali-Indonesia, tanggal 23-24 KTT Tidak Resmi ke-1 di Jakarta-Indonesia,
Februari 1976. tanggal 30 November 1996.
2. KTT ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-
tanggal 4-5 Agustus 1977. Malaysia, tanggal 14-16 Desember 1997.
3. KTT ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 14-15 KTT Tidak Resmi ke-3 di Manila-Filipina,
Desember 1987. tanggal 27-28 November 1999.
4. KTT ke-4 di Singapura, tanggal 27-29 KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, tanggal 22-
Januari 1992. 25 November 2000.
5. KTT ke-5 di Bangkok-Thailand, tanggal 14-
15 Desember 1995.
6. KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, tanggal 15-16
Desember 1998.

25
7. KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei
Darussalam, tanggal 5-6 November 2001.
8. KTT ke-8 di Phnom Penh-Kamboja, tanggal
4-5 November 2002.
9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, tanggal 7-8
Oktober 2003.
10. KTT ke-10 di Vientiane-Laos, tanggal 29-
30 November 2004.
11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia,
tanggal 12-14 Desember 2005.
12. KTT ke-12 di Cebu-Filipina, Desember
2006.

3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika

1. a. Sejarah Singkat

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika; kadang juga disebut
Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan
Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KTT ini diselenggarakan oleh
Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan
dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani. Pertemuan ini
berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan
tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan
”kolonialisme” atau ”neokolonialisme” Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis
lainnya.

29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia mengirimkan wakilnya.
Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidak inginan kekuatan-
kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang
mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan
antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk
membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan
pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di
Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk
mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.

Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut ”Dasasila
Bandung”, yang berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan
kerjasama dunia“. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB
dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan
Non-Blok pada 1961. (http://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrika).

1. b. Dasasila Bandung

26
Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi
Asia-Afrika yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung (Indonesia). Substansi
Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan
kerjasama dunia“. Dasasila Bandung, selain memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam
PBB juga prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :

1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di
dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun
kecil.

4) Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam
negeri negara lain.

5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu
maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6) (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak
bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur
tangan terhadap negara lain.

7) Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan
terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti
perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara
damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9) Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10) Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

1. c. Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu
organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak
menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Mereka
merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-
negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk
Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia,
Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

GNB dibentuk pada tahun 1961 oleh Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia), Soekarno
(presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru
(perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana) dan membawa negara-negara lain yang
tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama.
Anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat

27
Tiongkok. Brasil tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut. Meskipun organisasi
ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa,
negara-negara anggotanya tidak pernah mempunayi kedekatan yang diingikan dan banyak
anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut.
Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang
Dingin.

Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non Blok,
secara berurutan dapat disampaikan sebagai berikut :

No Tempat dan Tahun Keterangan
1. Beograd Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan
Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba dan Siprus.
(September 1961) Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan
kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.
2. Kairo (Mesir) Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana
anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka
1964 baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan
untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-
Pakistan.
3. Lusaka (Tanzania) Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling
penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi
1969 permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik.
Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam
even-even tersebut.
4. Aljazair

1973
5. Kolombo (Sri Lanka)
1976
6. Havana (Kuba)

1979
7. New Delhi (India)

1983
8. Harare (Zimbabwe)

1986
9. Beograd (Yugoslavia)
1989
10. Jakarta (Indonesia)

1992

28
11. Kolombia

1995
12. Cairo (Mesir)

1. d. Tujuan Gerakan Non-Blok

Tujuan Gerakan Non Blok telah ditetapkan dalam KTT I di Beograd pada tahun 1961. Tujuan
ini selalu ditegaskan kembali dalam deklarasi yang dihasilkan dalam setiap konferensi-
konferensi KTT Non Blok. Tujuan didirikannya Gerakan Non Blok adalah :

1) Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan
imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.

2) Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.

3) Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok
Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).

4) Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata

29
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. a. Sejarah Singkat PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau
disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara
di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan
internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

Tahun 1915, Amerika Serikat (AS) berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh
beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “Liga” dengan tujuan untuk
menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui organisasi
internasional dapat dijamin perdamaian internasional. Atas usulan Presiden AS, Woodrow
Wilson pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi
nama Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa ini adalah
mempertahankan kedamaian Internasional dan meningkatkan kerjasama internasional.

Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga
peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari liga Bangsa-Bangsa. Misalnya,
Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928). Akan tetapi, LBB tidak
mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II pun meletus. Hal ini terjadi karena
munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hitler (Jerman), dan kaum Facis yang
dipimpin Mussolini dari Italia, serta imperialis Jepang yang sudah menghianati isi Liga
Bangsa-Bangsa.

Pada saat Perang Dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk
mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda dunia.
Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris, Winston Churchill, telah
mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya
sebgai berikut.

 Tidak melakukan perluasan wilayah di antara sesamanya.
 Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan
nasib sendiri.
 Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdagangan dunia.
 Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia di mana setiap bangsa berhak mendapatkan
kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
 Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai.

Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi-
konferensi internasional dalam menyelesaikan perang dunia kedua dan menuju pembentukan
PBB. Beberapa pertemuan sebelum terbentuknya PBB antara lain adalah sebagai berikut :

 Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang keamanan
umum yang ditandangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang mengakui pentingnya
organisasi internasional perdamaian dunia.
 Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan Konferensi Dumbarton Oaks
(Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti 39 negara yang membahas tentang rencana
mendirikan PBB. Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus – 7
Oktober 1945, dipersiapkan Piagam PBB.

30
 Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal
24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara
penandatangan “Declaration Of United Nations” ditambah dengan negara Ukraina,
Belorusia, dan Argentina. Kelima puluh negara penandatangan tersebut dikenal sebagai
negara pendiri (original members). Tanggal inilah yang menjadi hari kelahiran PBB. Namun
Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10
Januari 1946 (di Church House, London).
 Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 191 negara menjadi
Anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan
independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik China
(Taiwan) yang tergabung dalam wilayah RRC pada 1971. Hingga Juni 2006 sudah ada
192 anggota PBB.

Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggotaa PBB pada tanggal 28 September 1950,
kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September
1966.

1. b. Tujuan Organisasi PBB

Tujuan PBB adalah berikut ini.

1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.

3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang
ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.

4) Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

1. c. Asas Organisasi PBB

Asas-asas PBB adalah sebagai berikut.

1) Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.

2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB.

3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan
jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.

4) Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan
ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

31
1. Struktur Organisasi PBB

Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB,
yaitu Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi
dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trsteeship Council), Mahkamah
Internasional (International Court of Justice), Sekretariat. Bagan struktur organisasi dapat
dilihat berikut ini.

€ Majelis Umum

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.
Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah
seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama
diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil
dari 51 negara.

Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada
pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan
Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk
memperingati perayaan 50 tahun PBB.

Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya
berhak mengeluarkan satu suara (Pasal 5 dan 18, Piagam PBB). Dalam setiap sidang PBB,
Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur
organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan Dewan Keamanan.
Bahasa Resmi yang digunakan antara lain: bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina,
termasuk dalam siaran dan pemberitaan pers.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, yaitu sebagai berikut :

1) Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,

2) Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan
perikemanusiaan,

3) Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai
pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis,

4) Berhubungan dengan keuangan,

5) Penetapan keanggotaan,

6) Mengadakan perubahan piagam,

7) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian,
Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagainya.

32
€ Dewan Keamanan (Security Council)

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian
dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan
rekomendasi kepada para anggota. Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil
keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.

Dewan Keamanan mengadakan perte-muan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House,
London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika
Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih
untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan
atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB PBB. Hak veto sampai dengan
sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang
dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Selanjutnya,
sebagai tambahan, ada suatu komite staf militer dari negara anggota tetap dan dimaksudkan
agar dapat mempersiapkan tindakan segera apabila terdapat ancaman perdamaian. Dewan
Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban
dan keamanan dunia.

€ Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC)

ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial) beranggotakan 18 negara, kemudian dengan amandemen
tahun 1963 yang mulai berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara. Berdasarkan
amandemen tahun 1971, yang berlaku tahun 1975, jumlah anggota berubah lagi menjadi 54
negara. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan
bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Tugas ECOSOC adalah sebagai berikut.

1) Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang
digariskan oleh PBB.

2) Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.

3) Memupuk hak asasi manusia.

4) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan
menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka dan anggota PBB.

€ Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

33
Dewan Perwalian atau Trusteeship Council , merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam
rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian
untuk mencapai kemerdekannya. Kompoisis Dewan Perwalian terdiri dari :

1) Anggota yang menguasai daerah perwalian,

2) Anggota tetap Dewan Keamanan,

3) Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum.

Fungsi Dewan Perwalian adalah:

1) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai
kemerdekaan sendiri,

2) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,

3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.

Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisasi harus dihapuskan. Oleh sebab itu, daerah yang
belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada
umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka.

€ Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional ialah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag
(negara Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa
jabatan mereka adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.

Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia.
Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 orang hakim yang
dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB adalah
Piagam Mahkamah Internasional.

Negara-negara bukan anggota PBB juga menjadi peserta Piagam Mahkamah Internasional
menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.
Negara-negara yang menyetujui Mahkamah Internasional setiap waktu dapat menanyakan
bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah
Internasional, termasuk dalam hubungan mereka dengan salah satu negara, asalkan negara
yang terakhir ini menyatakan akan tunduk juga.

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-
perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagi
sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir
walaupun dapat dimintakan banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat

34
juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi hanya untuk perselisihan hukum, dan
keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal-hal berikut :

1) Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan
kepada Mahkamah Internasional.

2) Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara negara-
negara anggota PBB.

3) Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang
menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

4) Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

€ Sekretariat

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang
Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini
menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-
rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB,
Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB
menyediakanpara staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas
tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.

Sekretariat terdiri atas berikut ini.

 Sekretaris Jenderal dipilih oleh sidang umum atas usul Dewan Keamanan dan dapat
dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jenderal berasal dari negara yang tidak terlibat
politik besar. Sejak berdirinya PBB, sudah ada 7 (tujuh) orang Sekretaris Jenderal.
Adapun yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut :

1) Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)

2) Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)

3) U Thant, Burma (1961-1971)

4) Kurt Waldheim, Austria (1972-1981)

5) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1991)

6) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1996)

7) Kofi Annan, Ghana (1997-2006)

35
8) Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 – …………….. )

9) Kofi Annan

 Sekretaris Jenderal Pembantu (Under Secretry). Ada 8 sekretaris pembantu yang
mengepalai satu departemen, yaitu:

1) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Dewan Keamanan,

2) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Ekonomi,

3) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Perwalian dan Penerangan untuk Daerah yang
Belum Merdeka,

4) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Sosial,

5) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Hukum,

6) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Penerangan,

7) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Kopresi dan Pelayanan Umum,

8) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Tata Usaha dan Keuangan.

Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut :

1) Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan
diadakan oleh Majelis Umum dan badan-badan utama lainnya.

2) Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-
baiknya.

1. E. KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI
INDONESIA

< Politik Luar Negeri Republik Indonesia

1. Dasar Pertimbangan

36
Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada
kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar dunia. Satu pihak, yaitu blok Barat
dengan ideologi liberal yang didominasi Amerika dan Blok Timur dengan Ideologi Komunis
yang kuasai Uni Sovyet. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa
Indonesia dalam konsolidasi demi kelangsungan hidup bangsa.

Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Kondisi inilah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik
luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan pendirian
politik luar negeri Indonesia di dihadapan Badan Pekerja KNIP yang antara lain berbunyi : “. . .
tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara
kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain
yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk tidak
menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang
berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia
merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas dasar semboyan kita yang
lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Dengan
semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan kondisi di atas menyebabkan pemerintah RI mengambil kebijakan politik luar
negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang
abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas
dan aktif.

Sifat politik luar negeri Negara Repulbik Indonesia yang bebas aktif, mengandung makna sebaga
berikut :

1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonilisme dalam segala bentuk manifestasinya dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

37
2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Politik luar
negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama
untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan disegala bidang.

1. Landasan Hukum Politik Luar Negeri RI

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan
hukum sebagai berikut :

1. Landasan idiil adalah Pancasila
2. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD
1945 Pasal 11 dan Pasal 13.
3. Landasan opersional adalah sebagai berikut.

 Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang
hubungan luar negeri.
 Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang
menyangkut poliyik luar negeri Indonesia.
 Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

1. Tujuan Politik Luar Negeri RI

Komitmen negara republik Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu
bertujuan sebagai berikut :

1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan
negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai
Marauke.
2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua
negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar
bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan
kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Mohammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia,
mengemukakan bahwa tujuan politik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperluakan dari luar negeri untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya.
3. Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang
diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang
terkandung dalam Pancasila.

38
1. Prinsip-Prinsip Pokok Politik Luar Negeri RI

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di
hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dapat kita temukan pokok-pokok yang menjadi
dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Negara kita menjalani politik damai.
2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak
mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing.
3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional
untuk menjamin perdamaian yang kekal.
4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman
pada Piagam PBB.
6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan
bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan
perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

< Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

Pelaksanaan kerja sama dengan negara lain baik dalam benuk bilateral, regional, maupun
internasional (perjanjanjian dan hukum internasional) bagi bangsa Indonesia merupakan
konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara
yang ada di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerja sama dan perjanjian
internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.

No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat
Yang
Diperoleh
1. Bilateral  Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik
Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan,
telah disahkan pada tanggal 11 Januari 1958 dengan
keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.
 Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan
ketu-runan Cina yang sudah berumur 18 tahun,
apakah mau menjadi warga negara Indonesia atau
kembali menjadi warga negara Cina dengan sukarela.
 Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis
Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan
Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27
Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November
1969.
 Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam
pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air
maupun untuk kepentingan penangkapan ikan,

39
eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.

2. Regional  Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh
pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura
dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal
8 Agustus 1967.
 Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi,
kemajuan sosial dan pengembangan budaya.
Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat
dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.
 Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan
bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area),
yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-
negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan
Thailand.
 Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-
negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia.
 Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea
ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di
kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).

3. Multilateral  Masuknya negara republik Indonesia menjadi anggota
PBB (pertama kali pada tanggal 28 September 1950),
kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan
masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.
 Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia
– Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui
kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember
1949.
 Mempercepat proses pengem-balian wilayah Irian
Barat yang dikuasai Belanda melalui misi UNTEA
pada tanggal 1 Mei 1963.
 Pembentukan Gerakan Negara-negara Non Blok me-
lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd
(Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia,
Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.
 Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap
solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika
(termasuk Indonesia) dalam memperju-angkan
kemerdekaannya seka-ligus melawan kolonialisme,
rasialisme dan zionisme.
 Mengurangi ketegangan antara blok barat (Amerika)
dan blok timur (Uni Soviet) yang saat itu sedang
terjadi ”Perang Dingin” yang tidak mustahil juga akan
melanda negara Indonesia.
 Persetujuan dibentuknya CGI (Colsultative Group On
Indonesia) yang terdiri gabungan negara Australia,
Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang,
Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris dan Ame-rika
Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam
pengembangan berbagai pro-yek melalui dana
pinjaman lunak.
 Terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana

40
transpor-tasi seperti jembatan dan jalan untuk
membuka wilayah-wilayah Indonesia yang terisolir.
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu
men-jangkau seluruh wilayah Indonesia.
 Meningkatkan gairah para investor, terutama dari
negara-negara anggota CGI dalam menanamkan
investasinya di Indonesia.
 Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang
Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965,
dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29
Tahun 1999.
 Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa
seba-gai bagian masyarakat interna-sional harus
menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi
prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia.

Related docs

Other docs by lorenart

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Views: 2036 | Downloads: 4