HUBUNGAN INTERNASIONAL

HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. A. PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA-SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BASUATU

NEGARA



Pengertian Hubungan Internasional



menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra), adalah

hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk

mencapai kepentingan nasional



pengertian menurut beberapa ahli.



1. a. Charles A. MC. Clelland



Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi

interaksi.



1. b. Warsito Sunaryo



Hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan

sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun

yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai : negara,

bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.



1. c. Tygve Nathiessen



Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-

komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi

internasional dan hukum internasional



Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek internasional, seperti

organisasi internasional, hukum internasional, politik internasional termasuk diplomasi.



1. 2. Penting Hubungan Internasional bagi suatu Negara



Arti penting hubungan internasional bagi suatu negara antara lain karena faktor-faktor

sebagai berikut :



 Faktor internal :



Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun

intervensi dari negara lain.



 Faktor eksternal :



1. Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat

berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut,

terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan.



1

2. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerja sama yang

produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional

negara masing-masing.

3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan

perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia.









Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi

kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional,

di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan

setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan,

kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya

hubungan dan kerjasama internasional.



Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling

menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk :



 Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.

 Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian

dunia.

 Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.









1. 3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional bagi suatu Negara



Suatu hubungan antar bangsa dan negara (internasional) akan dapat berlangsung dengan baik,

manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-

pedoman internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan baik

tertulis maupun yang tidak tertulis. Beberapa sarana penting dalam membangun hubungan

internasional adalah sebagai berikut :







1. Asas-Asas Hubungan Internasional



Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat

merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua

negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di

dalamnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada

daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara

masing-masing.



Ada 3 (tiga) asas dalam hubungan internasional yang antara satu dengan lainnyan saling

mempengaruhi :



 Asas Teritorial









2

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara

melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi,

terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing

(internasional) sepenuhnya.



 Asas Kebangsaan



Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap

warga negara di manapun ia berada, tetap menapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini

mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi

warga negaranya, walaupun berada di negara asing.



 Asas Kepentingan Umum



Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan

semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum

tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.



Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan

antar bangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlua ada

hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian,

kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya

persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas negara, wajib militer dan wajib pajak.









1. Faktor-faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional



Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara

bilateral maupun multilateral adalah sebagai berikut, 1) Kekuatan Nasional (National Power),

2) Jumlah Penduduk, 3) Sumber Daya, dan 4) Letak Geografis. Berdasarkan faktor-faktor

tersebut maka dapat difahami bagaimana suatu negara dalam mengadakan hubungan

internasional.







Pertama : Jika suatu Negara telah memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut dengan baik,

mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional.



Kedua : Namun jika suatu negara yang memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut lemah,

mereka harus mengadakan hubungan internasional.



Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan

hubungan kerja sama dengan negara lain (hubungan internasional). Sebagai ilustrasi, dapat

dilihat pada bagan berikut ini.





3

Ketiga kelompok negara tersebut di atas (A, B, dan C) saling membutuhkan, maka terjadilah

interaksi (hubungan) internasional. Mengingat yang melatar belakangi terjadinya hubungan

internasional antar negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka terjadilah

pengelompokan bentuk hubungan internasional yang sekarang ini.



Adapun titik berat dalam hubungan internasional, ada yang menekankan pada : bidang

Pertahanan dan keamanan (Hankam), bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan bahkan ada negara

yang hanya menekankan di bidang Idiologi saja. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama

antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum,

yaitu :



1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

2. Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan ketentuan-ketentuan

tentang hal-hal berikut :



1) PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha mencegah

timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.



2) PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan hak

menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia.



3) PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-

persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi manusia

tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.



4) PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaian masalah internasional.



1. Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatu persetujuan (agreement) yang

dinyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai penetapan serta ketentuan

tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat

oleh kesepakatan, baik masa damai maupun pada masa perang. Pada umumnya, traktat

ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena adanya asas pacta sun servanda

(persetujuan antar negara harus dihormati).

2. Secara khusus terdapat dalam Deklarasi hukum laut internasional. Indonesia sejak 13

Desember 1957 memperjuangkan Deklarasi Juanda yang di dalamnya menyatakan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari garis pangkal

lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar sebagai laut teritorial. Deklarasi ini

diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.



1. B. TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL



1. 1. Pengertian Perjanjian Internasional



Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah

”hubungan hukum”. Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan

kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal

demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler)

sampai pada akhirnya berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.



4

Seperti halnya dalam memberikan pengertian hukum, politik maupun ilmu-ilmu sosial lain,

maka pengertian perjanjian internasionalpun sangat beragam. Berikut ini beberapa pengertian

yan dikemukakan oleh para ahli.



€ Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.



Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk

menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.



€ Oppenheimer-Lauterpacht



Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan

kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.



€ G. Schwarzenberger



Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional

yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.

Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum

dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.



€ Konferensi Wina tahun 1969



Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang

bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, perjanjian

internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.



Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan

hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.



Contoh: Konvensi Hukum Laut Internasional telah menetapkan landas kontinen sedalam

200 meter. Hal ini telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Muangthai pada tanggal 21

Desember 1971 untuk Common Point di Selat Malaka. Meskipun kedalam 200 meter sulit

dimonitor oleh setiap kapal yang lewat, namun masing-masing negara tersebut harus mau

mematuhi batas-batas hak dan kewajibannya.







€ Pendapat Accademy of Sciences of USSR



Suatu Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara

dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahab atau pembatasan daripada

hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.







1. 2. Penggolongan Perjanjian Internasional



Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:





5

 Menurut Subjeknya



a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek

hukum internasional.



b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya,

seperti antara organisasi internasional Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.



c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara

suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh: Kerjasama

ASEAN dan Uni Eropa.



 Menurut Isinya



a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS, dan

SEATO.



b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF,

IBRD, dan sebagainya.



c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan

sebagainya.



d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.



e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan

sebagainya.



 Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya



a. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan

ratifikasi



b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan

penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).



 Menurut Fungsinya



a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang

melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional

secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.

Contoh: konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego

tentang Hukum laut internasional tahun1982, dan sebagainya.



b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan

hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian

bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955,

perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya.







6

1. 3. Istilah-Istilah Lain Perjanjian Internasional



Pemberian berbagai istilah perjanjian internasional (traktat) berdasarkan pada tingkat

pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan suatu ratifikasi

dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian.



Istilah lain dari perjanjian adalah berikut ini.







No Nama Uraian Keterangan

1. Traktat Yaitu, perjanjian paling formal yang Perjanjian ini khusus

(Treaty) merupakan persetujuan dari dua negara mencakup bidang politik dan

atau lebih. bidang ekonomi.

2. Konvensi Yaitu persetujuan formal yang bersifat Persetujuan ini harus dile-

(Convention) multilateral, dan tidak berurusan dengan galisasi oleh wakil-wakil

kebijaksanaan tingkat tinggi (high yang berkuasa penuh

policy). (plaenipotentiones).

3. Protokol Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan Mengatur masalah-masalah

(Protocol) pada umumnya tidak dibuat oleh kepala tambahan seperti penafsiran

negara. klausal-klausal tertentu.

4. Persetujuan Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau Agrement tidak diratifikasi

(Agreement) admistratif karena sifatnya tidak seresmi

traktat atau konvensi.

5. Perikatan Yaitu istilah yang digunakan untuk Perikatan tidak seresmi

(Arrangement) transaksi-transaksi yang bersifat traktat dan konvensi.

sememtara.



6. Proses Verbal Yaitu catatab-catatan atau ringkasan- Proses verbal tidak diratifi-

ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan kasi.

konferensi diplomatik, atau catatan-

catatan suatu permufakatan.

7. Piagam Yaitu himpunan peraturan yang Piagam itu dapat digunakan

(Statute) ditetapkan oleh persetujuan interna- sebagai alat tambahan untuk

sional baik mengenai pekerjaan maupun pelaksanaan suatu konvensi

kesatuan-kesatuan tertentu seperti (seperti piagam kebebasan

pengawasan internasional yang transit).

mencakup tentang minyak atau mengenai

lapangan kerja lembaga-lembaga

internaional.

8. Deklarasi Yaitu perjanjian internasional yang Deklarasi sebagai persetu-

(Declaration) berbentuk traktat, dan dokumen tidak juan tidak resmi bila

resmi. Deklarasi sebagai traktat bila mengatur hal-hal yang

menerangkan suatu judul dari batang kurang penting.

tubuh ketentuan traktat, dan sebagai

dokumen tidak resmi apabila merupakan

lampiran pada traktat atau konvensi.



7

9. Modus Yaitu dokumen untuk mencatat

Vivendi persetujuan internasional yang bersifat

sementara, sampai berhasil diwujudkan

perjumpaan yang lebih permanen,

terinci, dan sistematis serta tidak

memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi Akibat pertukaran nota ini

Nota akhir-akhir ini banyak digunakan. timbul kewajiban yang

Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh menyangkut mereka.

wakil-wakil militer dan negara serta

dapat bersifat multilateral.

11. Ketentuan Yaitu ringkasan hasil konvensi yang

Penutup menyebutkan negara peserta, nama

(Final Act) utusan yang turut diundang, serta

masalah yang disetujui konferensi dan

tidak memerlukan ratifikasi.

12. Ketentuan Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi Misalnya, LBB (Liga

Umum dan tidak resmi. Bangsa-Bangsa) mengguna-

(General Act), kan ketentuan umum

mengenai arbitrasi untuk

menyelesaikan secara damai

pertikaian internasional

tahun 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam Misalnya, Atlantic Charter.

perjanjian internasional untuk pendirian

badan yang melakukan fungsi

administratif.

14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu Pakta membutuhkan ratifi-

persetujuan yang lebih khusus (Pakta kasi.

Warsawa).



15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga

Bangsa-Bangsa).



1. 4. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional.



Menurut konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah

sebagai berikut :



< Perundingan (Negotiation).







8

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu.

Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih

dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara yang dapat diwakili oleh pejabat yang dapat

menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). Selain mereka, hal ini juga dapat dilakukan

oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar.



< Penandatanganan (Signature).



Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala

pemerintahan.



Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah

dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan

lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negaranya.



< Pengesahan (Retification).



Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh

badan yang berwenang di negaranya.



Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan

pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan ratifikasi.



Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut:



a. Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan

pemerintahan otoriter.



b. Ratifikasi oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan.



c. Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah). Sistem ini paling banyak digunakan karena

peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu

perjanjian.







Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah

Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:



a. Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.



b. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak

disebut saat berlakunya.



Persetujuan untuk mengikat diri tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung

pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut

serta (accesion), ataupun pernyataan menerima (acceptence) dan dapat juga dengan cara

pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.





9

1. 5. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional



Unsur-unsur yang penting dalam persyaratan adalah:



1. Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan

2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.









Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup

berkembang, yaitu sebagai berikut.



a) Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku

bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari

perjanjian. Contoh: Berdirinya Lembaga Bangsa-Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap

mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara dari

seluruh anggota.



b) Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan

persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh

organisasi-organisasi negara Amerika. Contoh: dengan adanya NATO atau AFTA, setiap

negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang

dibentuk tersebut.









1. Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian Internasional



E Berlakunya Perjanjian Internasional



Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini.



1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara

perunding.

2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah

persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.

3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu

berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila

perjanjian menentukan lain.

4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan

persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya,

persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu

sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.









10

E Berakhirnya Perjanjian Intenasional



Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional

mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini.



1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.

2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.

3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.

4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.

5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang

terdahulu.

6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah

dipenuhi.

7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh

pihak lain.









E Pelaksanaan Perjanjian Internasional



1. a. Ketaatan Terhadap Perjanjian



1) Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan

karena merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa perjanjian internasional memiliki

kekuatan mengikat.



2) Kesadaran hukum nasional. Suatu negara akan menyetujui ketentuan-ketentuan

perjanjian internasional yang sesuai dengan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional

merupakan bagian dari hukum nasionalnya.







1. b. Penerapan Perjanjian



1) Daya berlaku surut (retroactivity). Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat

setelah diratifikasi oleh peserta, kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan

perjanjian sudah dimulai sebelum ratifikasi.



2) Wilayah penerapan (teritorial scope). Suatu perjanjian mengikat wilayah negara

peserta, kecuali bila ditentukan lain. Misalnya, perjanjian itu hanya berlaku pada bagian

tertentu dari wilayah suatu negara, seperti perjanjian perbatasan.



3) Perjanjian penyusul (successive treaty). Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan perjanjian serupa yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang

mendahului tidak sesuai lagi, maka dibuatlah perjanjian pembaruan.







E Penafsiran Ketentuan Perjanjian





11

Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi atas kasus-

kasus hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran atas aspek-aspek pengkajian dan

penjelasan perjanjian tersebut. Penafsiran dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan

tiga metode. Adapun metode-metode itu seperti berikut.



1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan

memanfaatkan pekerjaan persiapan.

2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli

yang umum dari kosa-katanya.

3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.









E Kedudukan Negara Bukan Peserta



Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk

mematuhuinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya

besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila:



1. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan

2. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.









E Pembatalan Perjanjian Internasional



Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian

internasional dapat batal antara lain sebagai berikut.



1. Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.

2. Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian itu dibuat.

3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu

pembentukan perjanjian.

4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau

penyuapan.

5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan

ancaman maupun penggunaan kekuatan.

6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.









1. 8. Jenis – Jenis Perjanjian Internasional

1. a. Perjanjian Bilateral



Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang

menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat

“tertutup.” Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian

tersebut.









12

Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran konkrit dari perjanjian

bilateral.



 Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955

tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.

 Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di

sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.

 Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.

 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan

wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.









1. Perjanjian Multilateral



Perjanjian ini sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal

yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak

saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan

negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian multilateral tersebut.



Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh tentang perjanjian multilateral seperti berikut.



 Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.

 Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.

 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan,

Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.







1. C. FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK



1. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri



1. a. Landasan Hukum



Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:



1) Presiden mengangkat duta dan konsul.



2) Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.



3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat.



Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam

kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya,

diatur oleh pembantu Presiden sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri.



1. b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia





13

No Diplomatik Uraian

1. Tugas Pokok E Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala

Perwakilan negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya).

Diplomatik

E Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara

itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.



E Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.



E Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil,

pemberian paspor, dan sebagainya.

2. Fungsi E Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.

Perwakilan

Diplomatik E Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di

Berdasarkan negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum

Kongres Wina internasional.

1961

E Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.



E Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara

penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada

pemerintah negara pengirim.



E Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

3. Peranan Dalam membina hubungan internasional, diperlukan adanya taktik dan

Perwakilan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga

Diplomatik kepentingannya dapat diperkenalkan kepada negara lain dengan jalan

diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik

luar negeri yang berperan sebagai berikut:



E Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam

mencapai tujuan tersebut.



E Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional

sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.



E Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan

kepentingan negara lain.



E Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap

negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan

menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.

4. Tujuan E Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika

Diadakan terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-

Perwakilan langkah untuk menyelesaikannya.

Diplomatik

E Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara







14

penerima.



E Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah

negara penerima



1. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Arti Politis (Diplomatik)



1. a. Pembukaan/Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Doplomatik.



Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik

(dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non-politis) dengan negara lain adalah

sebagai berikut :



1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan

mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Kesepakatan tersebut

berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama

(joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration).



2) Prinsip-prinsip hukum interenasional yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan

hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan

yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprositas).



1. b. Kronologis Pengangkatan Perwakilan Diplomatik









1. c. Klasifikasi Perwakilan diplomatik









1. d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik



Tugas umum seorang perwakilan diplomatik, adalah mencakup hal-hal berikut :



1) Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat

melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara

penerima, ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.



2) Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan/ pembicaraan baik dengan negara

dimana ia diakredetasi maupun negara lain.



3) Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara

penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.



4) Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan

dari pada warga negaranya yang berada di luar negeri.







15

5) Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim

dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan

teknologi.



Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, adalah mencakup hal-hal

berikut :



1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.



2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di

dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.



3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.



4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai

dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.



5) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara



1. e. Perangkat Perwakilan Dilpomatik



Pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain,

menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818

(Konggres Achen), dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut :



No Nama Uraian Keterangan

1. Duta Besar Adalah tingkat tertinggi dalam Ambassador ditempatkan pada

Berkuasa perwakilan diplomatik yang negara yang banyak menjalin

Penuh mempunyai kekuasaan penuh dan hubungan timbal balik.

(Ambassador) luar biasa.

2. Duta Adalah wakil diplomatik yang Dalam menyelesaikan segala

(Gerzant) persoalan kedua negara dia

pangkatnya lebih rendah dari duta

besar. harus berkonsultasi dengan

pemerintahnya.

3. Menteri Seorang Menteri Residen dianggap Mereka ini pada dasarnya tidak

Residen bukan sebagai wakil pribadi kepala berhak mengadakan pertemuan

negara. Dia hanya mengurus urusan dengan kepala negara di mana

negara. mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha Kuasa Usaha yang tidak diperban-

(Charge de tukan kepada kepala negara dapat

Affair) dibedakan atas :



 Kuasa Usaha tetap menjabat

kepala dari suatu perwakilan,

 Kuasa Usaha sementara yang

melaksanakan pekerjaan dari

kepala perwakilan, ketika

pejabat ini belum atau tidak







16

ada di tempat.



5. Atase-Atase Adalah pejabat pembantu dari Duta

Besar berkuasa penuh. Atase terdiri

atas 2 (dua) bagian :



 Atase Pertahanan



Atase ini dijabat oleh seorang

perwira TNI yang diperban-tukan

Departemen Luar Negeri dan Tugasnya yaitu memberikan

ditempatkan di Kedutaan Besar nasihat di bidang militer dan

Republik Indonesia (KBRI), serta pertahanan keamanan kepada

diberikan kedudukan sebagai duta besar berkuasa penuh.

seorang diplomat.



 Atase Teknis



Atase ini, dijabat oleh seorang Dia berkuasa penuh dalam

pegawai negeri sipil tertentu yang melaksanakan tugas-tugas

tidak berasal dari lingkungan teknis sesuai dengan tugas

Departemen Luar Negeri dan pokok dari departemennya

ditempatkan di salah satu KBRI sendiri.

untuk membantu Duta Besar.

Misalnya, Atase Perdagangan,

Atase Perindustrian, Atase

Pendidikan dan Kebudayaan.







1. f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik



Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sering dipergunakan istilah ”exteritoriallity”

atau ”extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomatik hampir dalam

segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima.

Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari

negara penerima.



Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan

keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut :



1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.



2) Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien



< Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu

kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan

yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), yaitu antara lain

mencakup :





17

1) Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan Negara

penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan

kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.



2) Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,

halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera. Daerah tersebut, sering

disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila ada penjahat

atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas

permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak asylum adalah

hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan

kepada warga negara asing yang melarikan diri.



3) Korespondensi Diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat arsip,

dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).







< Keistimewaan Perwakilan Diplomatik



Pada dasarnya pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal –

balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut,

mecakup :



1) Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, yaitu antara lain pajak penghasilan,

kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, bumi dan bangunan, rumah tangga dan

sebagainya.



2) Pembebasan dari kewajiban pabean, yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai,

terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri,

keperluan rumah tangga dan sebagainya.



Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicara

perwakilan asing terhadap pemerintahan di tempat ia bertugas. Duta besar yang diangkat

menjadi ketua perwakilan asing itu disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara

ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, berikut ini.



1) Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.



2) Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu.



3) Besar kecilnya kepentingan bangsa/negara yang mengadakan hubungan itu.



Kepala-kepala perwakilan diplomatik yang disebut duta besar, duta dan menteri residen

merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan

kepala negara asing tempat mereka bertugas atau ditempatkan (diakreditasi). Kuasa usaha

merupakan perwakilan tingkat rendah yang dalam mengadakan hubungan dengan kepala

negara tempat ia bertugas, harus melalui menteri luar negeri tempat ia bertugas. Segala aturan

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tugas para anggota diplomatik ditetapkan

oleh direktur protokol Departemen Luar negeri.





18

Dalam melaksanakan tugasnya diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional

negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, dia

dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintah negaranya.

Contohnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan

pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam

melaksanakan fungsi sedemikian, dia menjadi alat penghubung timbal balik antara

kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.



Jadi, fungsi diplomatik dalam arti politis adalah sebagai berikut.



1) Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan

manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.



2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil makmur.



3) Menciptakan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara guna

menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.



1. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Arti Non-Politis (Konsuler)



Dalam arti non politis, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh Korps

Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :



 Konsul Jenderal



Konsul Jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia

bertugas.



 Konsul dan Wakil Konsul



Konsul mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul

jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang

diserahi pimpinan kantor konsuler.



 Agen Konsul



Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang

bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota

yang termasuk kekonsulan.







1. a. Fungsi Perwakilan Konsuler



1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang

perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.



2) Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah

kerjanya.



19

3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.



4) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah

kerjanya.



5) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi

dan persandian.



6) Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan

rumah tangga perwakilan Konsuler.



1. b. Tugas-Tugas Yang Berhubungan Dengan Kekonsulan



Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan, yaitu antara lain mencakup

bidang berikut :



1) Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan

ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan

perjanjian perdagangan dan lain-lain.



2) Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa,

dan lain-lain.



3) Bidang-bidang lain seperti :



 Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau

dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;

 Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif

lainnya;

 Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di

negara penerima.









1. c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik-Konsuler secara Umum



Persamaan antara perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler adalah bahwa kedua-

duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.



PERBEDAAN

No Korps Diplomatik Korps Konsuler

1. Memelihara kepentingan negaranya Memelihara kepentingan negaranya

dengan melakukan hubungan dengan dengan melaksanakan hubungan

pejabat-pejabat Tingkat Pusat. dengan pejabat-pejabat tingkat daerah

(setempat)

2. Berhak mengadakan hubungan yang Berhak mengadakan hubungan yang

bersifat politik. bersifat non politik.

3. Satu negara hanya mempunyai satu Satu negara dapat mempunyai lebih

perwakilan diplomatik saja dalam dari satu perwakilan konsuler.



20

satu negara penerima.

4. Mempunyai hak ekstrateritorial Tidak mempunyai hak

(tidak tunduk pada pelaksanaan ekstrateritorial (tunduk pada

kekuasan Peradilan). pelaksanaan kekuasaan peradilan).









1. d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler









HAL DIPLOMATIK KONSULER

Mulai Yaitu saat menyerahkan surat (Pasal dan Konvensi Wina 1963)

berlakunya kepercayaan (Lettred Creance/ memberitahukan dengan layak kepada

Fungsi menurut pasal 13 Konvensi Wina negara penerima.

1961)

Berakhirnya 1) Sudah habis masa jabatan. (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)

Fungsi

2) Ia ditarik (recalled) oleh 1) Fungsi seorang pejabat konsuler telah

Pemerintah negaranya. berakhir.



3) Karena tidak disenangi 2) Penarikan dari negara pengirim

(dipersona non Grata).

3) Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi

4) Kalau negara penerima sebagai anggota staf Konsuler.

perang dengan negara pengirim

(pasal 43 Konvensi Wina 1961).









Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, antara lain, mencakup bidang berikut :



 Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakan ekspor

komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian

perdagangan dan lain-lain.

 Bidang kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; pertukaran pelajar, mahasiswa, dan lain-

lain.

 Bidang-bidang lain, seperti:









21

1) Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau

dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;



2) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi

administratif lainnya;



3) Bertindak sebagi subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain

di negara penerima.



Dalam kekonsulan, bila dipandang perlu, diangkat konsul kehormatan yang berasal dari

bangsa asing atau bangsa sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, misalnya, dalam hubungan

dagang, konsul kehormatan tidak mendapat upah, melainkan mendapat tanda kehormatan atas

jasa-jasanya. Perwakilan konsuler juga dapat mewakili negaranya sambil menunggu

dibukanya perwakilan diplomatik. Pejabat konsuler dalam hal-hal khusus dan dengan ijin

negara penerima, dapat menjalankan fungsinya di luar daerah konsulernya.









1. D. PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB) DALA MENINGKATKAN

HUBUNGAN INTERNASIONAL



1. 1. Organisasi Internasional



Pengertian ”organisasi” menurut Wikipedia Indonesia, (Ensiklopedia bebas berbahasa

Indonesia), berasal dari bahasa Yunani: ὄ ργανον, organon – alat, yang berarti suatu

kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari

maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara.



Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu,

terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai

organisasi sering disebut studi organisasi (organizational studies), perilaku organisasi

(organizational behaviour), atau analisa organisasi (organization analysis). Terdapat

beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cukup sama satu sama lain,

dan ada pula yang berbeda.



Organisiasi internasional atau yang disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah

hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Sebagian besar

organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, bersifat multilateral. Pendukung utama

multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti

Kanada dan negara-negara Nordik.



Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral (sepihak), sedangkan negara-negara

kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain

berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-

negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Dalam filosofi politis, lawan

dari multilateralisme adalah unilateralisme.







22

1. 2. Organisasi Internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

2. a. Sejarah Singkat



ASEAN adalah singkatan dari “Association of Southeast Asian Nations” atau Persatuan

Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri

penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R.

Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan

Thanat Khoman (Thailand).



Sejarah pembentukan ASEAN, didasarkan pada kepentingan bersama dalam bidang ekonomi,

sosial, budaya, faktor internal dan eksternal.



 Faktor Internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama

dan bersama-samasebagai bekas negara jajahan barat.

 Faktor Eksternal, yaitu adanya perang Vietnam (Indo Chino) dan sikap RRC ingin

mendominasi Asia Tenggara.



Brunei Darussalam adalah negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima

negara pemrakarsa yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah

memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima

anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995.

Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu

pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota

ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena

adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian

Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999.

Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua

Nugini.









1. b. Asas ASEAN



ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan

terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara

lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini.







1. c. Dasar atau Prinsip Utama ASEAN



Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:







23

1) Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah

nasional dan identitas nasional setiap negara,



2) Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur

tangan luar, subversif dan intervensi dari luar,



3) Tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing,



4) Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai,



5) Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dan



6) Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.







1. d. Tujuan ASEAN



Organisasi ASEAN yang didirikan di Bangkok, memiliki dasar-dasar pertimbangan yang

menjadi tujuan bersama sebagai berikut :



1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan

di kawasan Asia Tengggara,



2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan

dan tertib hukum,



3) Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik,

ilmu pengetahuan dan adminsitrasi,



4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,



5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatkan

taraf hidup, dan



6) Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi

internasional dan regional.









24

1. e. Struktur ASEAN



Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat sekretariat ASEAN di Jakarta yang dipimpin

oleh Sekreatriat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara

bergilir. Sekjen ASEAN mempunyai masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dibantu oleh staf

regional dan staf lokal.



Berikut adalah daftar diplomat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN :



No Nama Negara Dari Sampai

1. H.R Dharsono Indonesia 7 Juni 1976 18 Februari 1978

2. Umarjadi Notowijono Indonesia 19 Februari 1978 30 Juni 1978

Datuk Ali Bin

3. Malaysia 10 Juli 1978 30 Juni 1980

Abdullah

4. Narciso G. Reyes Filipina 1 Juli 1980 1 Juli 1982

5. Chan Kai Yau Singapura 18 Juli 1982 15 Juli 1984

6. Phan Wannamethee Thailand 16 Juli 1984 15 Juli 1986

7. Roderick Yong Brunei Darussalam 16 Juli 1986 16 Juli 1989

8. Rusli Noor Indonesia 17 Juli 1989 1 Januari 1993

9. Dato Ajit Singh Malaysia 1 Januari 1993 31 Desember 1997

10. Rodolfo C. Severino Jr. Filipina 1 Januari 1998 31 Desember 2002

11. H.E. Ong Keng Yong Singapura 1 Januari 2003 sekarang

f. Pelaksanaan KTT ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin

negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7 tahun 2001. Sejak

dibentuknya ASEAN tahun 1967, telah berlangsung 11 kali KTT resmi dan 4 KTT tidak resmi:









Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

No KTT Resmi KTT Tidak Resmi

1. KTT ke-1 di Bali-Indonesia, tanggal 23-24 KTT Tidak Resmi ke-1 di Jakarta-Indonesia,

Februari 1976. tanggal 30 November 1996.

2. KTT ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-

tanggal 4-5 Agustus 1977. Malaysia, tanggal 14-16 Desember 1997.

3. KTT ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 14-15 KTT Tidak Resmi ke-3 di Manila-Filipina,

Desember 1987. tanggal 27-28 November 1999.

4. KTT ke-4 di Singapura, tanggal 27-29 KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, tanggal 22-

Januari 1992. 25 November 2000.

5. KTT ke-5 di Bangkok-Thailand, tanggal 14-

15 Desember 1995.

6. KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, tanggal 15-16

Desember 1998.



25

7. KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei

Darussalam, tanggal 5-6 November 2001.

8. KTT ke-8 di Phnom Penh-Kamboja, tanggal

4-5 November 2002.

9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, tanggal 7-8

Oktober 2003.

10. KTT ke-10 di Vientiane-Laos, tanggal 29-

30 November 2004.

11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia,

tanggal 12-14 Desember 2005.

12. KTT ke-12 di Cebu-Filipina, Desember

2006.







3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika



1. a. Sejarah Singkat



Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika; kadang juga disebut

Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan

Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KTT ini diselenggarakan oleh

Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan

dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani. Pertemuan ini

berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan

tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan

”kolonialisme” atau ”neokolonialisme” Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis

lainnya.



29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia mengirimkan wakilnya.

Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidak inginan kekuatan-

kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang

mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan

antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk

membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan

pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di

Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk

mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.



Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut ”Dasasila

Bandung”, yang berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan

kerjasama dunia“. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB

dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan

Non-Blok pada 1961. (http://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrika).







1. b. Dasasila Bandung







26

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi

Asia-Afrika yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung (Indonesia). Substansi

Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan

kerjasama dunia“. Dasasila Bandung, selain memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam

PBB juga prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :



1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di

dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).



2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.



3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun

kecil.



4) Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam

negeri negara lain.



5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu

maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.



6) (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak

bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur

tangan terhadap negara lain.



7) Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan

terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.



8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti

perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara

damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.



9) Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.



10) Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional



1. c. Gerakan Non-Blok



Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu

organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak

menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Mereka

merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-

negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk

Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia,

Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.



GNB dibentuk pada tahun 1961 oleh Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia), Soekarno

(presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru

(perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana) dan membawa negara-negara lain yang

tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama.

Anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat



27

Tiongkok. Brasil tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut. Meskipun organisasi

ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa,

negara-negara anggotanya tidak pernah mempunayi kedekatan yang diingikan dan banyak

anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut.

Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang

Dingin.







Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non Blok,

secara berurutan dapat disampaikan sebagai berikut :







No Tempat dan Tahun Keterangan

1. Beograd Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan

Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba dan Siprus.

(September 1961) Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan

kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.

2. Kairo (Mesir) Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana

anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka

1964 baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan

untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-

Pakistan.

3. Lusaka (Tanzania) Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling

penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi

1969 permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik.

Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam

even-even tersebut.

4. Aljazair



1973

5. Kolombo (Sri Lanka)

1976

6. Havana (Kuba)



1979

7. New Delhi (India)



1983

8. Harare (Zimbabwe)



1986

9. Beograd (Yugoslavia)

1989

10. Jakarta (Indonesia)



1992





28

11. Kolombia



1995

12. Cairo (Mesir)



1998

13. Malaysia Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi

sejak berakhirnya Perang Dingin.

(Februari 2003)

Gerakan Non-Blok

Negara-negara anggota: Afganistan | Afrika Selatan | Aljazair | Angola | Arab Saudi |

Bahama | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belize | Benin | Bhutan | Bolivia |

Botswana | Brunei | Burkina Faso | Burundi | Chad | Chili | Djibouti | Republik Dominika |

Ekuador | Mesir | Guinea Khatulistiwa | Eritrea | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana |

Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea Bissau | Guyana | Honduras | India | Indonesia | Iran |

Jamaika | Kamboja | Kamerun | Kenya | Kolombia | Komoro | Republik Kongo | Republik

Demokratik Kongo | Korea Utara | Kuba | Kuwait | Laos | Lebanon | Lesotho | Liberia |

Libya | Madagaskar | Malawi | Maladewa | Malaysia | Mali | Mauritania | Mauritius |

Mongolia | Maroko | Mozambik | Myanmar | Namibia | Nepal | Nikaragua | Niger | Nigeria |

Oman | Pakistan | Palestina | Panama | Pantai Gading | Papua Nugini | Peru | Filipina | Qatar |

Republik Afrika Tengah | Rwanda | Saint Lucia | Saint Vincent dan Grenadines | Sao Tome

dan Principe | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | Singapura | Somalia | Sri Lanka | Sudan |

Suriname | Swaziland | Suriah | Tanjung Verde | Tanzania | Thailand | Timor Timur | Togo |

Trinidad dan Tobago | Tunisia | Turkmenistan | Uganda | Uni Emirat Arab | Usbekistan |

Vanuatu | Venezuela | Vietnam | Yaman | Yordania | Zambia | Zimbabwe

Negara-negara pemantau: Antigua dan Barbuda | Armenia | Azerbaijan | Brasil | Dominika

| El Salvador | Kazakhstan | Kosta Rika | Kroasia | Kirgizia | Meksiko | Serbia dan

Montenegro | Republik Rakyat Tiongkok | Ukraina | Uruguay

Organisasi pemantau: Uni Afrika | Liga Arab | PBB







1. d. Tujuan Gerakan Non-Blok



Tujuan Gerakan Non Blok telah ditetapkan dalam KTT I di Beograd pada tahun 1961. Tujuan

ini selalu ditegaskan kembali dalam deklarasi yang dihasilkan dalam setiap konferensi-

konferensi KTT Non Blok. Tujuan didirikannya Gerakan Non Blok adalah :



1) Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan

imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.



2) Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.



3) Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok

Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).



4) Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata



.



29

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa



1. a. Sejarah Singkat PBB



Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau

disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara

di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan

internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.



Tahun 1915, Amerika Serikat (AS) berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh

beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “Liga” dengan tujuan untuk

menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui organisasi

internasional dapat dijamin perdamaian internasional. Atas usulan Presiden AS, Woodrow

Wilson pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi

nama Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa ini adalah

mempertahankan kedamaian Internasional dan meningkatkan kerjasama internasional.



Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga

peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari liga Bangsa-Bangsa. Misalnya,

Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928). Akan tetapi, LBB tidak

mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II pun meletus. Hal ini terjadi karena

munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hitler (Jerman), dan kaum Facis yang

dipimpin Mussolini dari Italia, serta imperialis Jepang yang sudah menghianati isi Liga

Bangsa-Bangsa.



Pada saat Perang Dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk

mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda dunia.

Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris, Winston Churchill, telah

mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya

sebgai berikut.



 Tidak melakukan perluasan wilayah di antara sesamanya.

 Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan

nasib sendiri.

 Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdagangan dunia.

 Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia di mana setiap bangsa berhak mendapatkan

kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

 Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai.



Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi-

konferensi internasional dalam menyelesaikan perang dunia kedua dan menuju pembentukan

PBB. Beberapa pertemuan sebelum terbentuknya PBB antara lain adalah sebagai berikut :



 Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang keamanan

umum yang ditandangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang mengakui pentingnya

organisasi internasional perdamaian dunia.

 Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan Konferensi Dumbarton Oaks

(Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti 39 negara yang membahas tentang rencana

mendirikan PBB. Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus – 7

Oktober 1945, dipersiapkan Piagam PBB.





30

 Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal

24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara

penandatangan “Declaration Of United Nations” ditambah dengan negara Ukraina,

Belorusia, dan Argentina. Kelima puluh negara penandatangan tersebut dikenal sebagai

negara pendiri (original members). Tanggal inilah yang menjadi hari kelahiran PBB. Namun

Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10

Januari 1946 (di Church House, London).

 Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 191 negara menjadi

Anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan

independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik China

(Taiwan) yang tergabung dalam wilayah RRC pada 1971. Hingga Juni 2006 sudah ada

192 anggota PBB.







Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggotaa PBB pada tanggal 28 September 1950,

kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September

1966.









1. b. Tujuan Organisasi PBB



Tujuan PBB adalah berikut ini.



1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.



2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.



3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang

ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.



4) Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.







1. c. Asas Organisasi PBB



Asas-asas PBB adalah sebagai berikut.



1) Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.



2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana

tercantum dalam Piagam PBB.



3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan

jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.



4) Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan

ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.



31

1. Struktur Organisasi PBB



Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB,

yaitu Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi

dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trsteeship Council), Mahkamah

Internasional (International Court of Justice), Sekretariat. Bagan struktur organisasi dapat

dilihat berikut ini.







€ Majelis Umum



Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.

Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah

seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama

diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil

dari 51 negara.



Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada

pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan

Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk

memperingati perayaan 50 tahun PBB.







Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya

berhak mengeluarkan satu suara (Pasal 5 dan 18, Piagam PBB). Dalam setiap sidang PBB,

Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur

organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan Dewan Keamanan.

Bahasa Resmi yang digunakan antara lain: bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina,

termasuk dalam siaran dan pemberitaan pers.



Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, yaitu sebagai berikut :



1) Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,



2) Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan

perikemanusiaan,



3) Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai

pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis,



4) Berhubungan dengan keuangan,



5) Penetapan keanggotaan,



6) Mengadakan perubahan piagam,



7) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian,

Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagainya.









32

€ Dewan Keamanan (Security Council)



Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian

dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan

rekomendasi kepada para anggota. Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil

keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.



Dewan Keamanan mengadakan perte-muan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House,

London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.







Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika

Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih

untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan

atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB PBB. Hak veto sampai dengan

sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.



Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang

dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Selanjutnya,

sebagai tambahan, ada suatu komite staf militer dari negara anggota tetap dan dimaksudkan

agar dapat mempersiapkan tindakan segera apabila terdapat ancaman perdamaian. Dewan

Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban

dan keamanan dunia.







€ Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC)



ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial) beranggotakan 18 negara, kemudian dengan amandemen

tahun 1963 yang mulai berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara. Berdasarkan

amandemen tahun 1971, yang berlaku tahun 1975, jumlah anggota berubah lagi menjadi 54

negara. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan

bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.



Tugas ECOSOC adalah sebagai berikut.



1) Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang

digariskan oleh PBB.



2) Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.



3) Memupuk hak asasi manusia.



4) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan

menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka dan anggota PBB.



€ Dewan Perwalian (Trusteeship Council)









33

Dewan Perwalian atau Trusteeship Council , merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam

rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian

untuk mencapai kemerdekannya. Kompoisis Dewan Perwalian terdiri dari :



1) Anggota yang menguasai daerah perwalian,



2) Anggota tetap Dewan Keamanan,



3) Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum.







Fungsi Dewan Perwalian adalah:



1) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai

kemerdekaan sendiri,



2) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,



3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.



Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisasi harus dihapuskan. Oleh sebab itu, daerah yang

belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada

umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka.







€ Mahkamah Internasional (International Court of Justice)



Mahkamah Internasional ialah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag

(negara Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa

jabatan mereka adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat

kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.



Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia.

Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 orang hakim yang

dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB adalah

Piagam Mahkamah Internasional.



Negara-negara bukan anggota PBB juga menjadi peserta Piagam Mahkamah Internasional

menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.

Negara-negara yang menyetujui Mahkamah Internasional setiap waktu dapat menanyakan

bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah

Internasional, termasuk dalam hubungan mereka dengan salah satu negara, asalkan negara

yang terakhir ini menyatakan akan tunduk juga.







Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-

perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagi

sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir

walaupun dapat dimintakan banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat



34

juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi hanya untuk perselisihan hukum, dan

keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum.



Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal-hal berikut :



1) Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan

kepada Mahkamah Internasional.



2) Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara negara-

negara anggota PBB.



3) Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang

menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.



4) Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.









€ Sekretariat



Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang

Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini

menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-

rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB,

Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB

menyediakanpara staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas

tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.



Sekretariat terdiri atas berikut ini.



 Sekretaris Jenderal dipilih oleh sidang umum atas usul Dewan Keamanan dan dapat

dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jenderal berasal dari negara yang tidak terlibat

politik besar. Sejak berdirinya PBB, sudah ada 7 (tujuh) orang Sekretaris Jenderal.

Adapun yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut :







1) Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)



2) Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)



3) U Thant, Burma (1961-1971)



4) Kurt Waldheim, Austria (1972-1981)



5) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1991)



6) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1996)



7) Kofi Annan, Ghana (1997-2006)



35

8) Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 – …………….. )



9) Kofi Annan







 Sekretaris Jenderal Pembantu (Under Secretry). Ada 8 sekretaris pembantu yang

mengepalai satu departemen, yaitu:



1) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Dewan Keamanan,



2) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Ekonomi,



3) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Perwalian dan Penerangan untuk Daerah yang

Belum Merdeka,



4) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Sosial,



5) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Hukum,



6) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Penerangan,



7) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Kopresi dan Pelayanan Umum,



8) Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Tata Usaha dan Keuangan.



Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut :



1) Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan

diadakan oleh Majelis Umum dan badan-badan utama lainnya.



2) Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-

baiknya.









1. E. KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI

INDONESIA







< Politik Luar Negeri Republik Indonesia



1. Dasar Pertimbangan







36

Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada

kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar dunia. Satu pihak, yaitu blok Barat

dengan ideologi liberal yang didominasi Amerika dan Blok Timur dengan Ideologi Komunis

yang kuasai Uni Sovyet. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa

Indonesia dalam konsolidasi demi kelangsungan hidup bangsa.



Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Kondisi inilah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik

luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan pendirian

politik luar negeri Indonesia di dihadapan Badan Pekerja KNIP yang antara lain berbunyi : “. . .

tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara

kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain

yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”







Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk tidak

menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang

berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia

merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas dasar semboyan kita yang

lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Dengan

semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia.



Berdasarkan kondisi di atas menyebabkan pemerintah RI mengambil kebijakan politik luar

negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang

abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas

dan aktif.









Sifat politik luar negeri Negara Repulbik Indonesia yang bebas aktif, mengandung makna sebaga

berikut :



1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonilisme dalam segala bentuk manifestasinya dan

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.









37

2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Politik luar

negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama

untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan disegala bidang.









1. Landasan Hukum Politik Luar Negeri RI



Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan

hukum sebagai berikut :



1. Landasan idiil adalah Pancasila

2. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD

1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

3. Landasan opersional adalah sebagai berikut.



 Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang

hubungan luar negeri.

 Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang

menyangkut poliyik luar negeri Indonesia.

 Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.









1. Tujuan Politik Luar Negeri RI



Komitmen negara republik Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu

bertujuan sebagai berikut :



1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan

negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai

Marauke.

2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua

negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar

bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan

kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.



Mohammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia,

mengemukakan bahwa tujuan politik Indonesia adalah sebagai berikut.



1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

2. Memperoleh barang-barang yang diperluakan dari luar negeri untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyatnya.

3. Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang

diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

4. Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang

terkandung dalam Pancasila.



38

1. Prinsip-Prinsip Pokok Politik Luar Negeri RI



Berdasarkan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di

hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dapat kita temukan pokok-pokok yang menjadi

dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut.



1. Negara kita menjalani politik damai.

2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak

mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing.

3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional

untuk menjamin perdamaian yang kekal.

4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.

5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman

pada Piagam PBB.

6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan

bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan

perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.







< Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia



Pelaksanaan kerja sama dengan negara lain baik dalam benuk bilateral, regional, maupun

internasional (perjanjanjian dan hukum internasional) bagi bangsa Indonesia merupakan

konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara

yang ada di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerja sama dan perjanjian

internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.









No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat

Yang

Diperoleh

1. Bilateral  Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik

Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan,

telah disahkan pada tanggal 11 Januari 1958 dengan

keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.

 Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan

ketu-runan Cina yang sudah berumur 18 tahun,

apakah mau menjadi warga negara Indonesia atau

kembali menjadi warga negara Cina dengan sukarela.

 Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis

Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan

Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27

Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November

1969.

 Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam

pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air

maupun untuk kepentingan penangkapan ikan,







39

eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.



2. Regional  Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh

pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura

dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal

8 Agustus 1967.

 Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi,

kemajuan sosial dan pengembangan budaya.

Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat

dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.

 Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan

bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area),

yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-

negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan

Thailand.

 Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-

negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia.

 Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea

ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di

kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).



3. Multilateral  Masuknya negara republik Indonesia menjadi anggota

PBB (pertama kali pada tanggal 28 September 1950),

kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan

masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

 Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia

– Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui

kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember

1949.

 Mempercepat proses pengem-balian wilayah Irian

Barat yang dikuasai Belanda melalui misi UNTEA

pada tanggal 1 Mei 1963.

 Pembentukan Gerakan Negara-negara Non Blok me-

lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd

(Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia,

Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.

 Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap

solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika

(termasuk Indonesia) dalam memperju-angkan

kemerdekaannya seka-ligus melawan kolonialisme,

rasialisme dan zionisme.

 Mengurangi ketegangan antara blok barat (Amerika)

dan blok timur (Uni Soviet) yang saat itu sedang

terjadi ”Perang Dingin” yang tidak mustahil juga akan

melanda negara Indonesia.

 Persetujuan dibentuknya CGI (Colsultative Group On

Indonesia) yang terdiri gabungan negara Australia,

Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang,

Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris dan Ame-rika

Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam

pengembangan berbagai pro-yek melalui dana

pinjaman lunak.

 Terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana



40

transpor-tasi seperti jembatan dan jalan untuk

membuka wilayah-wilayah Indonesia yang terisolir.

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu

men-jangkau seluruh wilayah Indonesia.

 Meningkatkan gairah para investor, terutama dari

negara-negara anggota CGI dalam menanamkan

investasinya di Indonesia.

 Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang

Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965,

dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29

Tahun 1999.

 Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa

seba-gai bagian masyarakat interna-sional harus

menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi

prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa

Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi

Manusia.









41