Apr 19, '08 8:38 AM
BENTUK-BENTUK KONFLIK POLITIK
for everyone
Sosiologi merupakan ilmu social yang sasaranya masyarakat. Masyarakat yang menjadi
sasaran ilmu social dapat dilihat sebagai sesuatu yag terdiri dari berbagai aspek, seperti
halnya dengan sosiologi yang memusatkan perhatiannya kepada aspek masyarakat yang
bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya. Singkatnya,
sosiologi mempelajari masyarakat dan hubungan antara pribadi-pribadi dalam masyarakat
tersebut.
Sedangkan ilmu politik memusatkan aspek masyarakat yang berhubungan dengan
kekuasaan. Dalam proses tersebut kemudian muncul sebuah fenomena yang disebut
dengan konflik. Untuk memahami fenomena ini secara sosiologis dan politis, maka
diperlukan suatu alat analisa interpreitasi terhadap masalah tersebut, yakni sosiologi
politik.
Konflik diyakini sebagai suatu fakta utama dalam masyarakat, baik itu masyarakat agraris
maupun masyarakat modern. Konflik lebih banyak difahami sebagai keadaan tidak
berfungsinya, komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala
penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna. Tetapi, secara
empiris, tidak diakui karena, orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat.
Sebaliknya konfik mempunyai fungsi-fungsi positif, salah satunya ialah mengurangi
ketegangan tersebut tidak bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan
terjadinya perubahan-perubahan.
Salah satu fungsi tersebut ialah berdampak kepada penyegaran pada sistem sosial.
Konflik memang tidak mengubah sistem sosial itu sendiri, namun konflik menciptakan
perubahan-perubahan dalam sistem. Sehingga dengan keberadaan konflik tersebut
berimplikasi terhadap sistem tersebut, yakni sistem akan lebih sedikit efektif dari
sebelumnya.
A. Pengertian konflik
Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing didalam hidup manusia. Sejarah mencatat
bahwasanya konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang
masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik dimuka bumi ini baik itu
konflik antar individu maupun antar kelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa
diatasi secara adil dan proposional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar
kelompok.
Untuk itu, konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam
masyarakat. Fenomena konflik tsb mendapat perhatian bagi manusia, sehingga muncul
penelitian-penelitan yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pandangan tentang
konflik.
Diantaranya ialah Charles Watkins yang memberikan suatu analisis tajam tentang kondisi
dan prasyarat terjadinya suatu konflik. Menurutnya, konflik terjadi bila terdapat dua hal.
Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara
potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya,
mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional maksudnya
kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan
perwujudannya secara mudah. Artinya, bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat
atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi.
Kedua, konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua
pihak, namun hanya salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya.
Kemudian, Joyce Hocker dan William Wilmt di dalam bukunya yang berjudul
interpersonal conflict, berupaya untuk memahami pandangan tentang konflik. Pada
umumnya pandangan tentang konflik dapat digambarkan sebagai berikut ;
Pertama, konflik adalah hal yang abnormal karena hal normal adalah keselarasan. Bagi
mereka yang menganut pandangan ini pada dasarnya bermaskud menyampaikan bahwa,
suatu konflik hanya merupakan gangguan stabilitas.
Kedua, konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Mereka yang
perpendapat seperti ini menganggap bahwasanya konflik hanyalah kegagalan
berkomunikasi dengan baik, sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang
sesungguhnya.
Ketiga, konflik adalah gangguan yang hanya terjadi karena kelakuan orang-orang yang
tidak beres. Menurut penganut pendapat ini, penyebab suatu konflik adalah anti sosial.
B. Konflik dan integrasi
Pengertian konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika
keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari
kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Sedangkan integrasi adalah proses
mempersatukan masyarakat, yang cendrung membuat masyarakat menjadi lebih baik atau
harmonis. Disamping itu integrasi juga dipahami sebagai suatu pernyataan yang sudah
dicapai, atau sudah dekat untuk dicapai.
Dalam politik, konflik dan integrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Konflik mempunyai hubungan yang erat dengan proses integrasi. Hubungan ini
disebabkan karena dalam proses integrasi terdapat sebuah proses disoraganisasi dan
disintegrasi.
Dalam proses disorganisasi terjadi perbedaan faham tentang tujuan kelompok sosialnya,
tentang norma-norma sosial yang hendak diubah, serta tentang tindakan didalam
masyarakat. Apabila tidak terdapat tindakan dalam menghadapi perbedaan ini, maka
dengan sendirinya langkah pertama menuju disintegrasi terjadi. Jadi, disorganisasi terjadi
apabila perbedaan atau jarak antara tujuan sosial dan pelaksanaan terlalu besar.
Suatu kelompok sosial selalu dipengaruhi oleh beberpa faktor, maka pertentangan atau
konflik akan berkisar pada penyesuaian diri ataupun penolakan dari faktor-faktor sosial
tersebut. Adapun faktor-faktor sosial yang menuju integrasi tersebut ialah tujuan dari
kelompok, sistem sosialnya, tindakan sosialnya.
Pertentangan yang terjadi dalam kelompok maupun diluar kelompok memiliki hubungan
yang saling pengaruh mempengaruhi. Untuk itu, Makin tinggi konflik dalam kelompok,
makin kecil darejat integarasi kelompok. Sedangkan makin besar permusuhan terhadap
kelompok luar, makin besar integrasi.
C. Bentuk-bentuk konflik politik
Hubuangan antara konflik dan integarasi tidak dapat dipisahkan, hubungan ini dapat
diibaratkan dari dua sisi mata uang yang sama. Dalam kenyataanya, kita menemukan
bahwa beberapa jenis konflik sudah mencakup tingkat integrasi tertentu. Tahap pertama
dari integrasi tersebut terdiri dari menahan penggunaan kekerasan, yang berarti
menggantikan bentuk- bentuk konflik dengan bentuk yang lainnya. Buktinya dapat kita
anlisa dari permasalah yang terjadi di Aceh.
Pada mulanya Konflik yang terjadi di aceh disikapi dengan kekerasan yang dilakukan
oleh pemerintah. Namun, ketika adanya kompromi diantara dua kelompok, maka
keduanya mulai berupaya untuk menghindari kekerasan. Dengan adanya kesepakatan ini,
berarti konflik yang terjadi sudah menuju tahap pertama dari integrasi. Kemudian kedua
pihak memulai mengganti bentuk-bentuk konflik dengan bentuk yang lain.
Bentuk-bentuk konflik politik itu dapat diidentifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Maurice Devurege. Ia mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik politik menjadi dua
kategori yakni; senjata-senjata pertempuran dan strategi politik
1. Senjata-senjata pertempuran
Manusia dan organisasi dalam konflik satu sama lain mempergunakan berbagai jenis
senjata di dalam perjuangan politik. Senjata yang digunakan tergantung dari masyarakat
setempat dan kelompok-kelompok sosialnya, diantaranya ialah senjata dalam bentuk
kekerasan fisik, senjata dalam bentuk yang lain seperti uang, media dan organisasi.
Namun, belakangan ini kekerasan fisik merupakan senjata yang sering digunakan.
Padahal tujuan pertama-tama dari politik adalah untuk menghapus kekerasan, untuk
menggantikan konflik berdarah dengan bentuk-bentuk perjuangan sipil yang lebih dingin,
dan untuk menghapus peperangan, baik sipil atau internasional. Politik cenderung
menghapus kekerasan, akan tetapi dia tidak pernah berhasil seluruhnya. Senjata-senjata
dalam arti sempitnya —senjata militer— tidak seluruhnya dikeluarkan dari konflik
politik. Memang politik adalah konflik, akan tetapi juga pembatasan konflik, dan
konsekuensinya suatu permulaan dari proses integrasi. Namun, tidaklah mutlak.
a) Kekerasan fisik
Berbicara secara luas, ada dua jenis kekerasan yang dipergunakan sebagai senjata di
dalam pertempuran politik: kekerasan oleh negara melawan para warganya, dan
kekerasan antara kelompok warga negara atau melawan negara.
Alat kekerasan yang digunakan negara untuk melawan negara adalah militer yang
mempergunakan senjata. untuk mempertahankan otoritasnya terhadap rakyat yang
diperintahkannya, senjata militer juga dipergunakan dalam perjuangan politik Pertama,
senjata dipergunakan selama tahap awal dari perkembangan sosial, ketika negara masih
terlalu lemah untuk memperoleh monopoli lengkap dari senjata-senjata militer bagi
keuntungannya sendiri.
Lantas, perjuangan merebut kekuasaan terdiri dari munculnya fraksi bersenjata yang
saling berhadapan baik itu organisasi politik yang mempergunakan senjata maupun
pemberontakan terhadap negara.
Kemudian, ketika militer tidak lagi untuk melayani negara, tidak lagi berada dalam kuasa
mereka yang memerintah, dan ketika mereka sendiri bergabung di dalam perjuangan
untuk merebut kekuasaan. Maka militer berubah menjadi kelompok kepentingan, yang
berupaya untuk merebut kekuasaan.
Bilamana angkatan bersenjata menetapkan dirinya menjadi suatu organisasi politik
yang independen dan tidak lagi menaati pemerintah, jelas ada disorganisasi yang
mendalam dalam organisasi politik.
Justru dari hakikatnya militer selalu merupakan bahaya politik bagi negara. Mereka yang
memegang senjata selalu digoda untuk menyalahgunakannya, sama seperti mereka yang
memegang posisi otoritas mendapat godaan untuk melampaui hak-haknya.
b) Kekayaan
Dalam realitas politik; uang tidak pernah menjadi satu-satunya "penguasa". Namun dalam
banyak masyarakat, seperti dalam masyarakat kapitalis, uang adalah senjata yang hakiki.
Untuk itu, uang yang merupakan simbol dari kekayaan telah menjadi sebuah senjata
politik. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kekayaan merupakan bagian dari hal yang
mewarnai bentuk-bentuk konflik politik.
Seperti dalam masyarakat agraris yang menggunakan kekayaannya seperti tanah sebagai
sumber dari kekuatan politik, hal ini dilakukan oleh kelas pemilik tanah atau aristokrat.
Kemudian, pada abad kesembilan belas muncul kalangan borjuis yang menggantikan
sumbernya dari pemilikan tenah kepada kekuatan uang. Jadi, pada pekembangannya uang
mulai terkesan sebagai senjata politik.
c) Organisasi
Di dalam komunitas manusia yang besar, terutama di dalam negara modern, pertikaian
politik dilancarkan antara organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi ini kelompok-
kelompok yang berstruktur, dengan kemampuan artikulasi, dan hirarkis, terutama terlatih
bagi perjuangan merebut kekuasaan.
Hakikat organisatoris dari kekuatan- kekuatan sosial ini adalah fakta yang fundamental
dari kehidupan politik masa kini. Tentu saja, ada selalu sejumlah organisasi kekuatan-
kekuatan sosial yang bersungguh-sungguh pada aksi politik, akan tetapi selama seratus
tahun terakhir, teknik organisasi kolektif dan metode memasukkan orang ke dalam
kelompok aksi kolektif telah sangat disempurnakan. Wajah yang sungguh asli dari
perjuangan politik sekarang bukanlah bahwa dia terjadi antar organisasi, akan tetapi
karena organisasi ini begitu rapi dikembangkan.
Kita dapat mengklasifikasikan organisasi politik menjadi dua kategori utama partai-partai
politik dan kelompok kepentingan. Tujuan utama dari partai adalah memperoleh
kekuasaan atau mengambil bagian dalam kekuasaan; mereka berusaha memperoleh kursi
dalam pemilihan umum, mengangkat wakil dan menteri, dan mengontrol pemerintah.
Sedangkan kelompok kepentingan tidak berusaha untuk merebut kekuasaan atau
berpartisipasi di dalam pelaksanaan kekuasaan, namun tujuannya adalah mempengaruhi
dan menekan mereka yang memegang kekuasaan.
d) Media informasi
Media yang merupakan alat untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi ini juga
dapat dikatakan sebagai senjata politik, yang mampu dipakai oleh negara, oleh organisasi,
partai dan gerakan rakyat.
Dalam rezim-rezim otoritarian, media informasi biasanya berada dalam kontrol negara,
yang berfungsi untuk menyebarkan propaganda negara. Propaganda ini cenderung untuk
mengamankan dukungan penuh dan pemerintah. Dia tidak berorientasi kepada
perjuangan kelas atau kategori sosial yang meliputi bangsa, akan tetapi kepada penyatuan
negara. Dia merupakan alat integrasi sosial atau pseudointegrasi
Sedangkan dalam rezim demokratis, tidak semua media informasi dikontrol oleh negara;
banyak yang memiliki sifat seperti kelompok kepentingan. Pluralisme media adalah
unsur di dalam pluralisme rezim, bersama dengan pluralisms partai politik.
Namun, jarang kita mendapatkan negara demokratis di mana negara tidak menguasai satu
pun media informasi, sebagaimana di Amerika Serikat. Hampir di mana-mana, penyiaran
radio diorganisir oleh dinas negara, sekurang-kurangnya sebagian.
2. Strategi politik
a) Konsentrasi atau penyebaran-penyebaran senjata politik
Dari segi distribusi senjata-senjata politik, masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis
masyarakat politik, yakni masyarakat dengan konsentrasi senjata dan masyarakat dengan
penyebaran senjata.
Di dalam masyarakat dengan konsentrasi senjata, semua senjata-senjata politik, atau
sekurang-kurangnya yang utama, dipegang oleh satu kelas atau kelompok sosial. Seperti
yang terdapat di dalam masyarakat feodal dan monarki, misalnya, senjata utama pada
masa itu — senjata-senjata militerdan kekayaan pemilikan tanah— dikonsentrasikan di
dalam tangan kaum aristokrat.
Sedangkan di dalam masyarakat dengan penyebaran senjata, senjata-senjata utama dibagi
pada beberapa kelas atau kategori kelas. Saat ini, di satu pihak, kaum kapitalis memiliki
kekayaan, yang dipakainya untuk kepentingan propaganda, dengan demikian memegang
unsur-unsur kekuasaan politik yang paling penting dalam tangannya. Namun dipihak lain,
kaum pekerja/buruh juga mempenyai kekuatan dengan bentuk organisasi masa (partai-
partai rakyat dan serikat buruh)
b) Perjuangan terbuka atau perjuangan diam-diam
Perjuangan terbuka dalam konflik politik dapat ditemukan pada negara yang menganut
faham demokrasi. Dimana dalam demokrasi konflik politik bersifat resmi atau diakui,
seperti dalam kampanye, pemilu, demonstrasi dan di parlemen. Biasanya kelompok-
kelompok yang bertarung dalam konflik politik ini adalah organisasi politik yang legal
seperti partai.
Bagi organisasi yang tidak berorientasi kepada politis, mereka memiliki potensi untuk
berupaya mengejar tujuan-tujuan politiknya dengan cara yang ilegal. Karena sifanya
ilegal, maka perjuangannya dilakukan secara diam-diam. Fakta ini dapat dilihat dari
munculnya gerakan-gerakan bawah tanah yang berupaya untuk merebut kekuasaan.
c) Pergolakan didalam rejim dan perjuangan untuk mengontrol rejim
Dalam negara-negara demokrasi, pergolakan politik terbuka tetap terbatas. Perbedaan
dasar dalam hubungan ini harus dibuat antara pergolakan di dalam dan perjuangan untuk
merebut rezim.
Perbedaan antara perjuangan merebut rezim dan perjuangan di dalam rezim berhubungan
dengan konsep legitimasi. Konflik-konflik berada dalam kerangka pemerintah, bilamana
mayoritas para warga menganggap pemerintah tersebut legitimete, bilamana ada
konsensus tentang hal ini. Konflik tidak dapat ditampung di dalam kerangka pemerintah
kecuali ada konsensus tentang legitimasinya.
Apabila konsensus itu berantakan, ketika hanya sebagain kelompok yang mengakui
legitimasi pemerintah , maka akan muncul perjuangan melawan rezim.
Akibatnya, perjuangan di dalam rezim dan perjuangan melawan rezim bukanlah strategi
alternatif yang bisa dipilih seseorang dalam suatu suasana yang normal, tetapi dalam
situasi tertentu. Bilamana konsensus politik secara mendalam terbagi, maka situasi
revolusioner menghasilkan perjuangan melawan rezim.
Perjuangan melawan suatu rezim bisa mengambil dua bentuk yang berbeda-beda,
tergantung dari apakah dia hanya memperhatikan tujuan-tujuan yang harus dicapai atau
juga cara-cara yang harus dipergunakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Perjuangan melawan suatu rezim selalu berarti bahwa sebagian warga negara tidak
menerima lembaga-lembaga yang ada dan berjuang untuk menggantikannya dengan
lembaga-lembaga lain.
d) Strategi dua blok atau strategi sentris
Perjuangan politik di dalam suatu sistem dwi-partai berbeda dari perjuangan di dalam
sistem multi-partai. Dalam perjuangan sistem dwi partia mengambil bentuk duel,
sedangkan dalam sistem multi partai, sejumlah musuh saling berhadapan dan membentuk
berbagai koalisi. Perbedaan politik antara kiri dan kanan memungkinkan kita
memperbandingkan kedua situasi tersebut.
Golongan politik “kanan” memilih sikap untuk menerima tatanan sosial yang ada dan
mereka secara relatif puas terhadap tatanan tersebut, yang akhinya mereka putuskan
untuk melanjutkannyas. Sedangkan golongan “kiri” tidak menyukai tatanan sosial yang
ada dan mau mengubahnya.
Namun, pada kenyataannya, strategi dua blok adalah bentuk sentrisme, karena setiap blok
dipaksa untuk mengorientasikan politiknya ke arah tengah.
e) kamuflase
Salah satu alat strategi yang digunakan dalam setiap jenis rezim ialah kamuflase.
Kamuflase merupakan upaya untuk menyembunyikan tujuan-tujuan yang sebenarnya dan
motif-motif aksi politik yang sebenarnya di balik tujuan dan motif yang semu yang lebih
populer, dan karena itu, mengambil keuntungan dari dukungan rakyat yang lebih besar.
Alat ini dipakai oleh individu-individu, partai-partai, dan kelompok-kelompok
kepentingan di dalam perjuangannya untuk memenangkan atau mempengaruhi
kekuasaan. Dia juga dipakai oleh pemerintah untuk memperoleh kepatuhan dari para
warga dan untuk mengembangkan integrasi sosial dan politik yang nyata.
Kamuflase mempunyai beberapa bentuk diantranya ialah Teknik kamuflase yang paling
biasa adalah menutupi suatu tujuan yang kurang terhormat di balik sesuatu yang lebih
terhormat dalam hu-bungan dengan sistem nilai dari suatu masyarakat tertentu. Teknik
lain dalam kamuflase adalah membuat kasak-kusuk terhadap sebagian besar penduduk
bahwa kepentingannya berada dalam ancaman, sedangkan isu tersebut hanya menyangkut
kepentingan pribadi dari se-buah minoritas yang kecil