Docstoc

isbd makalah contoh

Document Sample
isbd makalah contoh Powered By Docstoc
					Manusia adalah mahluk yang luar biasa kompleks. Kita merupakan paduan antara
mahluk material dan mahluk spiritual. Dinamika manusia tidak tinggal diam karena
manusia sebagai dinamika selalu mengaktivisasikan dirinya.


Berikut ini adalah pengertian dan definisi manusia menurut beberapa ahli:

# NICOLAUS D. & A. SUDIARJA
Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani dan rohani
akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang


# ABINENO J. I
Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau yang
terbungkus dalam tubuh yang fana"


# UPANISADS
Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana
atau badan fisik


# SOKRATES
Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan
lebar


# KEES BERTENS
Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya tidak
dinyatakan


# I WAYAN WATRA
Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa dan
karsa


# OMAR MOHAMMAD AL-TOUMY AL-SYAIBANY
Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan
manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia
dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan


# ERBE SENTANU
Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa dibilang manusia
adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk yang lain


# PAULA J. C & JANET W. K
manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban
tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun pola
berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan

(indahf/Carapedia)


Pencarian Terbaru (100)

Pengertian manusia menurut para ahli. Pengertian masyarakat menurut para ahli.
Pengertian manusia. Definisi manusia. Manusia. Definisi manusia menurut para ahli.
Pengertian agama menurut para ahli.

Manusia menurut para ahli. Definisi agama menurut para ahli. Pengertian manusia
menurut agama. Pengertian manusia secara etimologi. Pengertian manusia menurut
ahli. Arti masyarakat menurut para ahli. Konsep masyarakat menurut para ahli.

Arti manusia. Defenisi manusia. Manusia menurut aristoteles. Agama menurut para
ahli. Gambar manusia. Pengertian agama. Arti manusia menurut para ahli.

Pengertian masyarakat menurut. Definisi manusia menurut aristoteles. Pengertian
manusia menurut aristoteles. Konsep manusia menurut para ahli. Pengertian manusia
dan agama. Pengertian 3 dimensi. Definisi agama menurut para tokoh.

Pengertian agama menurut para tokoh. Pengertian dimensi. Pengertian manusia
menurut beberapa ahli. Definisi masyarakat menurut ahli. Pengertian 2 dimensi.
Pengertian etimologi. Definisi agama.

Devinisi manusia. Definisi 2 dimensi. Pengertian 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengertian
manusia menurut kbbi. Manusia secara etimologi. Pengertian dua dimensi. Pengertian
manusia secara terminologi.

Definisi manajemen sosial menurut para ahli. Devinisi masyarakat menurut para ahli.
Pengertian manusia menurut. Pengertian masyarakat menurut beberapa tokoh.
Pengertian agama menurut tokoh. Arti manusia menurut agama. Pengertian manusia
sebagai makhluk yang bebas.

Pengertian manajemen sosial menurut para ahli. Definisi manusia secara etimologi.
Etimologi manusia. Definisi manusia menurut para ilmuwan. Definisi dinamis. Arti
agama menurut para ahli. Definisi agama menurut ahli.

Konsep manusia menurut ilmu pengetahuan. 2 pengertian manusia menurut para ahli.
Definisi manusia menurut. Pengertian masyarakat menurut pakar. Manusia adalah.
Definisi sains menurut para ahli. Manusia menurut ilmuan.

Pengertian konsep manusia. Arti 2 dimensi. Manusia menurut para tokoh. Definisi
manusia menurut ilmuwan. Pengertian akal menurut para ahli. Pengertian etimologi
menurut para ahli. Definisi para ahli tentang masyarakat.
Konsep manusia menurut ahli. Dinamika manusia. Manusia menurut ahli. Manusia
sebagai makhluk dinamis. Konsep manusia. Pengertian agama menurut beberapa
tokoh. Pengertian manusia dan sains.

Pengertian masyarakat dinamis. Pengertian manusia secara etimologis. Pengertian
definisi manusia. Arti tanggung jawab menurut para ahli. Pengertian manusia secara
etimologi dan terminologi. Manusia menurut ilmuwan. Definisi manajemen sains
menurut para ahli.

Pengertian manusia berdasarkan para ahli. Pengertian masyarakat menurut tokoh.
Pengertian agama secara etimologi. Terminologi manusia. Pandangan manusia
menurut para ahli. Pengertian manusia baru. Pengertian dinamis menurut agama.

Pengertian msayarakat menurut para ahli. Manusia menurut jasmani. Definisi ilmu
ekonomi menurut para ahli agama. Pengertian ekonomi menurut para ahli agama.
Manusia makhluk dinamis. Definisi masyarakat menurut para pakar. Menejemen
sosial menurut parah ahli.

Pengertian manejemen sosial menurut parah ahli. Definisi tentang manusia.

0

Contoh makalah memang salah satu materi yang sangat banyak dicari oleh para
peselancar internet, apalagi para siswa. Bagi sebagaian orang, membuat makalah
adalah hal yang mudah, tapi banyak juga yang kewalahan untuk membuat suatu
tulisan, khususnya makalah. Makanya banyak sekali yang mencari contoh makalah di
intenet.

Kemampuan menulis sangatlah penting dan termasuk juga sebagai salah satu penentu
keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan akademik. Nah, contoh makalah
di bawah ini semoga dapat berguna buat teman yang sedang mencari contoh makalah
baik untuk tugas sekolah, kuliah dan ataupun sebagai penambah wawasan saja.

Contoh Makalah

MAKALAH MORAL DAN HUKUM POSITIF

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Moral
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, moral adalah:
1. (ajaran tt) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban,
dsb; akhlak; budi pekerti; susila: -- mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum
dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan;
2. kondisi mental yg membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin,
dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl perbuatan: tentara kita
memiliki -- dan daya tempur yg tinggi;
3. ajaran kesusilaan yg dapat ditarik dr suatu cerita;

Menurut Bertens, moral berawal dari bahasa latin mos, jamaknya mores yang juga
berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral,
keduanya berarti adat kebiasaa. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, Etika
berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa latin.

Dalam Wikipedia dijelaskan, Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau
orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak
memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai
positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki
oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses
sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral
dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang
mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu
sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral
jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam
kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari
kebudayaan masyarakat setempat.Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan
seseorang dalam ber interaksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu
sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta
menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral
yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama.

Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula berbedaannya,
yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis.
Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia
secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran,
etika menjelaskan ukuran itu.

Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan.
Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbutan manusia
baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam
pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan
berkembang dan berlangsung di masyarakat.

Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai
manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan
manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. Norma moral
dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan
manusia, baik buruknya sebagai manusia.

Pengertian Hukum Positif
Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu
berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:
1. Ius constitutum (hukum positif)
2. Ius contituendum
3. Hukum asasi

Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah Ius Constitutum, yaitu hukum yang
berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
Singkatnya; Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam
suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu "Tata
Hukum".

Tata hukum sendiri berasal dari kata bahasa belanda. Dalam bahasa Belanda, "recht
orde" ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada
hukum. Yang dimaksud "memberikan tempat yang sebenarnya" yaitu menyusun
dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Itu dilakukan
supaya ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk
menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah kita mengetahui moral dan hukum positif, kita dapat menyimpulkan bahwa
kedua hal tersebut mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lainnya. Yakni, hukum mengatur bagaimana kita berbuat sesuatu, dan moral
merupakan fondasi kita dalam mentaati dan menjalankan hukum.

Namun, dalam kenyataanya, sebagaimana kita ketahui, Masyarakat baru saja melihat
kejadian hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi bahwa kini
sudah tidak ada lagi keadilan di lembaga penegak hukum. Pertama, putusan hakim
terhadap Minah (55) yang diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3
bulan atas dakwaan pencurian 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari
Antan (RSA), Banyumas.

Belum hilang keheranan publik, hukum juga memaksa Basar dan Kolil mendekam
dalam LP Kelas A Kota Kediri karena mencuri sebutir semangka seharga Rp 5.000.
Keterkejutan memuncak ketika hukum melalui PT Banten menuntut Prita Mulyasari
mengganti kerugian material dan immaterial kepada RS Omni Rp 204 juta karena
dakwaan pencemaran nama baik atas pelayanan buruk yang dikeluhkan melalui surat
elektronik.

Kejadian-kejadian hukum itu pada akhirnya menimbulkan pengaruh sosial yang
bermakna bagi masyarakat, lalu tak kalah penting untuk dipahami, kejadian hukum
itu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai sumber
keadilan. Mengapa kejadian ini berdampak pada pengadilan? Seberapa penting
pengaruhnya? bagaimanakah penegakkan hukum positif di Indonesia? Apakah
menggunakan moral?


BAB II
PEMBAHASAN

A. Hubungan Moral dan Hukum

Menurut DR. Haryatmoko, dalam Kompas, 10 Juli 2001 mengatakan, ada lima pola
hubungan moral-hukum yang bisa dibagi dalam dua kerangka pemahaman. Kerangka
pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidak
lain hanya bentuk yang memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas. Sebagai
bentuk, moral belum mempunyai isi. Sebagai gagasan masih menantikan pewujudan.
Pewujudan itu adalah rumusan hukum positif.

Pola hubungan moral-hukum itu yaitu:
Pertama, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal
kehidupan sosial-politik, keadilan sosial. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk
mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apa pun usaha itu tidak akan pernah bisa
menyamai ideal itu. Bagi penganut paham hukum kodrat, ini merupakan pola
hubungan hukum kodrat dan hukum positif.

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain hukum positif yang berlaku,
sanggup memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif. Pewujudan cita-cita moral
tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali
dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, pewujudan moral tidak hanya melalui
tindakan moral, tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah pertarungan kekuatan dan
kekuasaan, tempat di mana dibangun realitas moral (partai politik, birokrasi, hukum,
institusi-institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi).

Pola ketiga adalah voluntarisme moral. Di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata
moral bisa memiliki makna; di lain pihak, moral dimengerti juga sebagai sesuatu yang
transenden yang tidak dapat direduksi ke dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara
untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkret
adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni. Implikasinya
akan ditatapkan pada dua pilihan yang berbeda: Di satu pihak, pilihan reformasi yang
terus-menerus. Pilihan ini merupakan keprihatinan agar moral bisa diterapkan dalam
kehidupan nyata, tetapi sekaligus sangsi akan keberhasilannya. Maka yang bisa
dilakukan adalah melakukan reformasi terus-menerus. Di lain pihak, pilihan berupa
revolusi puritan. Dalam revolusi puritan, misalnya Taliban di Afganistan, ada
kehendak moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan moral itu bisa dilakukan
dengan memaksakannya kepada semua anggota masyarakat. Kecenderungannya ialah
menggunakan metode otoriter. Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral
sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral
dilihat sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan
sejarah atau politik kecuali dengan melihat perbedaannya. Dalam kelompok ini ada
dua pola hubungan antara moral dan hukum.

Dalam pola keempat, moral tampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi
semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu
kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif,
karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Pola
hubungan ini mirip dengan posisi kenabian. Nabi dimengerti sebagai orang yang
mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang berlangsung, tetapi tidak bisa
berbuat apa-apa karena ada di luar permainan politik. Tetapi, nabi memiliki
kewibawaan tertentu. Dalam perspektif ini, hubungan antara moral dan hukum atau
politik biasanya bersifat konfliktual. Dalam rezim ini ada pemisahan antara masalah
agama dan masalah politik.

Dalam pola kelima, politik dikaitkan dengan campur tangan suatu kekuatan dalam
sejarah. Kekuatan ini adalah tindakan kolektif yang berhasil melandaskan diri pada
mesin institusional. Moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah, sebagai etika
konkret bukan hanya bentuk dari tindakan. Dengan demikian moral berbagi lahan
dengan politik. Di satu pihak, moral hanya bisa dipahami melalui praktik politik.
Melalui politik itu moral menjadi efektif: melalui hukum, lembaga-lembaga negara,
upaya-upaya dalam masalah kesejahteraan umum. Tetapi, moral tetap tidak bisa
direduksi ke dalam politik. Di lain pihak, politik mengakali moral. Sampai pada titik
tertentu, politik (dalam arti ambil bagian dalam permainan kekuatan) hanya
mempermainkan moral karena politik hanya menggunakan moral untuk mendapatkan
legitimasi dari masyarakat.

B. Mengawal Penegakan Hukum Dengan Moral

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (QS. An-Nisaa' [4]: 58).

Predikat negara hukum menggambarkan bahwa segala sesuatu harus berjalan
menurut aturan yang jelas; masyarakat yang merupakan warga negara hidup dalam
ketertiban, ketenangan, keamanan dan keadilan. Hukum dibuat sebagai salah satu
sarana untuk menciptakan kondisi demikian. Sebagai sebuah sarana, dia lebih berjalan
pada proses. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka proses harus berjalan secara
maksimal pula. H.L.A. Hart (1965) mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan,
hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya
hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral (Murphy & Coelman, 1984: The
Philosophy of Law). Jadi apabila ingin menciptakan keadilan dalam masyarakat maka
unsur moral harus dipenuhi. Belum terciptanya rasa keadilan atau dengan kata lain
gagalnya penegakan hukum dalam masyarakat kita sampai saat ini karena belum
adanya "pengawalan" moral dari aparat penegaknya.

1. Hukum Sebagai Jaring Terluar
Kehidupan sosial masyarakat tidak akan pernah terlepas dari relasi satu sama lain. Di
sinilah sistem hukum bekerja. Sistem hukum, bertanggung jawab menjamin
dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul dalam kehidupan sosial.
Dalam hal ini masyarakat "minimal" menjalankan apa yang diperintahkan oleh
hukum dan meninggalkan larangan-larangan hukum. Inilah yang penulis maksud dari
hukum sebagai jaring terluar. Sebenarnya, kalau kita dapat memenuhi standar
minimal ini saja, keadilan sudah bisa tercipta. Namun yang terjadi tidak demikian.
Jaring terluar ini sering dilanggar dengan melakukan tindakan-tindakan yang
melanggar hukum, yang menimbulkan "kekacauan" dalam sistem sosial yang ada.
Lebih parah lagi, para pelanggar hukum sering berlindung dibalik teks-teks hukum
dengan "mengutak-atik" dan mencari celah dalam aturan hukum.

Dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita telah
berkembang menjadi begitu kompleks. Keadilan menjadi sesuatu yang langka dan sulit
ditemukan. Kalaulah ada, harus dibeli dengan harga yang cukup mahal. Maka tidak
heran yang dapat menikmati keadilan di negara hukum ini hanyalah segelintir orang,
yaitu orang-orang yang mempunyai cukup uang untuk membelinya.

2. Keadilan Formal Hukum
Hukum sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan hanya berdasarkan fakta yang
tampak dan dapat dibuktikan secara empiris. Adapun hal yang tidak dapat dilihat dan
tidak empiris maka tidak menjadi obyek dan perangkat untuk mengukur keadilan
dalam hukum.

Masalah-masalah hukum dan keadilan di negara kita hanya sekedar masalah teknis-
prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak
dengan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan yang secara empiris
dapat dibuktikan tidak melanggar hukum, maka ia akan dinyatakan tidak melanggar
hukum dan terbebas dari hukuman, meskipun tindakan itu tidak benar, apalagi baik.
Dan sebaliknya, apabila ada seseorang melakukan tindakan yang secara empiris dapat
dibuktikan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum maka ia harus dihukum,
meskipun tindakan itu baik dan benar.

Hal ini dapat dimengerti, karena hukum memang hanya menjadi sarana atau
perangkat untuk mewujudkan keadilan. Sebuah perangkat memang harus jelas dan
dapat dinilai serta berlandaskan fakta empiris. Sebagai konsekuensinya, produk-
produk yang dihasilkan oleh proses hukum adalah sesuatu yang jelas pula. Ukuran
kebenaran yang menjadi landasan hukum sebagai perangkat formal juga hanya
berdasarkan hal-hal yang empiris pula. Jadi keadilan yang dapat diwujudkan oleh
hukum hanyalah keadilan, atau bahkan hanya kebenaran legal formal yang jauh dari
nilai-nilai keadilan.

3. Keadilan Hakiki Berangkat dari Nurani
Keadilan legal formal tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ideal moral
yang pada dasarnya "keadilan tertinggi" yang dikehendaki oleh masyarakat; keadilan
yang sesuai dengan hati nurani. Berdasarkan pemaparan di atas, tampaknya keadilan
ini tidak dapat tercipta hanya mengandalkan sistem kerja perangkat legal formal
hukum semata. Oleh kerena itu unsur moral harus benar-benar diterapkan dalam
proses hukum kita, agar keadilan yang dikehendaki oleh nurani masyarakat benar-
benar terwujud.

Merujuk pada filsuf Yunani, Aristoteles, yang cenderung menggunakan etika untuk
menunjukkan filsafat moral, menjelaskan bahwa fakta moral tentang nilai dan norma
moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati (Kanter 2001). Moral mengacu
pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana
seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi
manusia dituntut untuk bertindak berdasarkan pada suara hati nuraninya.

Berangkat dari pemaparan di atas, para penegak hukum hendaknya menjalankan
fungsinya berdasarkan pada dua hal; pertama, berlandaskan pada "aturan main" yang
telah berlaku. Pada dasarnya apabila ini sudah terpenuhi setidaknya rasa keadilan
dapat terwujud, meskipun mungkin tidak maksimal, karena peraturan dapat dipelintir
dan direkayasa. Kedua, berpegang teguh pada suara hati nurani. Aturan-aturan
hukum yang ada harus dikawal dengan moral yang bersumber dari hati nurani.
Apabila unsur moral ini dapat terpenuhi maka rasa keadilan yang hakiki akan dapat
terwujud dalam kehidupan masyarakat. Karena hati nurani tidak akan pernah
berdusta, apalagi berhianat.

C. Analisis Contoh Kasus
Pengadilan adalah jantung hukum itu sendiri karena menjadi laboratorium bedah atas
paket perundang-undangan, profesional hukum melaksanakan fungsi, produk
keadilan, dan pertarungan antara moral dan kepentingan-kepentingan lain.

Untuk itulah berkembang adagium klasik di dunia hukum bahwa sebaik atau seburuk
apapun teks perundang-undangan maka produk keadilan yang dihasilkan tetap
tergantung pada sosok-sosok yang menjalankannya. Di sinilah pentingnya moralitas
hukum yang harus dipegang oleh penguasa pengadilan.

Pernyataan itu dapat dikatakan suatu jawaban atas fenomena hilangnya keadilan di
pengadilan adanya kasus Minah, Basar-Kolil, dan Prita Mulyasari. Di sisi lain,
semuanya merupakan kelompok masyarakat kelas bawah sehingga menjadi bukti
langsung bahwa hukum belum dapat dicerna oleh masyarakat awam.

Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia agar selalu baik,
namun positivisme hukum yang murni justru tidak memberikan kepastian hukum.
Itulah sebabnya, hukuman terhadap Amir Mahmud, sopir di BNN hanya karena
sebuah pil ekstasi justru dikenai hukuman 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara yang telah menggelapkan 343 butir ekstasi
hanya divonis 1 tahun.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan,
kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum
sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.

Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan
pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Hal ini sebagaimana
diungkapkan K Bertens bahwa quid leges sine moribus yang memiliki arti apa gunanya
undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Moral jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam kesewenangan hukum
dan pertimbangan kepentingan lain dalam penegakan keadilan di pengadilan. Minah,
secara substansi hukum memang melakukan pelanggaran berupa delik pencurian,
namun secara moral mesti dipahami bahwa keadilan di tengah lalu lintas hukum
modern adalah menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format.

Jika hal ini ditiadakan, maka akan menegaskan tulisan Harold Rothwax dalam buku
Guilty- The Collapse of the Criminal Justice System bahwa masyarakat modern tidak
lagi mencari keadilan tetapi mencari kemenangan dengan segala cara. Setidaknya hal
demikian dapat terbaca dalam kasus Prita yang menjadi tersangka pencemaran nama
baik Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Prita dituduh setelah
menulis keluhan pelayanan rumah sakit itu terhadap dirinya melalui internet.


BAB III
KESIMPULAN

Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia agar selalu baik,
namun positivisme hukum yang murni justru tidak memberikan kepastian hukum.
Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan,
kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum
sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.

Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan
pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Hal ini sebagaimana
diungkapkan K Bertens bahwa quid leges sine moribus yang memiliki arti apa gunanya
undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Moral jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam kesewenangan hukum
dan pertimbangan kepentingan lain dalam penegakan keadilan di pengadilan. Minah,
secara substansi hukum memang melakukan pelanggaran berupa delik pencurian,
namun secara moral mesti dipahami bahwa keadilan di tengah lalu lintas hukum
modern adalah menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamali. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta; Rajawali Press.
Abdulkadir Muhammad. 1997. Etika Profesi Hukum. Bandung; Citra Aditya Bakti.
Bertens K. 1994. Etika. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
C. S. T. Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta;
Balai Pustaka.
Friedman. 1994. Teori dan Filsafat Hukum.Susunan I. Terjemahan Muhammad Arifin.
Jakarta; Raja Grafindo Persada.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia.
Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta; Sinar
Grafika.
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa
ini masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral,
dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya
sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena dengan adanya panutan,
nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian
individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai
yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi
sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial.
Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh
siapa saja dan dimana saja. Secara umum ada tiga lingkungan yang sangat kondusif untuk
melaksanakan pendidikan moral yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan
lingkungan masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan mendukung terjadinya proses
identifikasi, internalisasi, panutan dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak
ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Hal-hal yang juga perlu
diperhatikan dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai
kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam segenap aspek.

1.2 Rumusan Masalah
Makalah ini membahas sekelumit mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum yang
mencakup hal-hal berikut;
1.2.1 Manusia, Nilai, Norma dan Moral
1.2.2 Manusia dan Hukum
1.2.3 Hubungan Hukum dan Moral
1.2.4 Problematika Hukum

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Manusia, Nilai, Norma dan Moral
Meskipun banyak pakar yang mengemukakan pengertian nilai, namun ada yang telah
disepakati dari semua pengertian itu bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan
selanjutnya nilai itu penting. Pengertian nilai yang telah dikemukakan oleh setiap pakar pada
dasarnya adalah upaya dalam memberikan pengertian secara holistik terhadap nilai, akan
tetapi setiap orang tertarik pada bagian bagian yang “relatif belum tersentuh” oleh pemikir
lain.

Definisi yang mengarah pada pereduksian nilai oleh status benda, terlihat pada pengertian
nilai yang dikemukakan oleh John Dewney yakni, Value Is Object Of Social Interest, karena
ia melihat nilai dari sudut kepentingannya.

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau
motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena
dianggap berada dalam diri manusia atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar
manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai.
Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam
perbuatan. Menilai dapat diartikan menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan
memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif
(berguna, baik, indah) atau sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-
unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan.
Nilai memiliki polaritas dan hirarki, antara lain:
a. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai polaritas seperti
baik dan buruk; keindahan dan kejelekan.
b. Nilai tersusun secara hierarkis yaitu hierarki urutan pentingnya.
Nilai (value) biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang dapat diartikan
sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Notonagoro membagi hierarki nilai
pokok yaitu:
a. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan
kegiatan atau aktivitas.
c. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Nilai kerohanian terbagi menjadi empat macam:
a. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal atau rasio manusia
b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan estetis manusia
c. Nilai kebaikan moral yang bersumber pada kehendak atau karsa manusia
d. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan
melalui akal budi dan nuraninya
Hal-hal yang mempunyai nilai tidak hanya sesuatu yang berwujud (benda material) saja,
bahkan sesuatu yang immaterial seringkali menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi
manusia seperti nilai religius.
Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, dan segala sesuatu pertimbangan
internal (batiniah) manusia. Dengan demikian nilai itu tidak konkret dan pada dasarnya
bersifat subyektif. Nilai yang abstrak dan subyektif ini perlu lebih dikonkretkan serta
dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkret dan objektif dari nilai adalah
norma/kaedah. Norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-
siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat
mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah
sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma
ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Ada beberapa macam
norma/kaedah dalam masyarakat, yaitu:
a. Norma kepercayaan atau keagamaan
b. Norma kesusilaan
c. Norma sopan santun/adab
d. Norma hukum
Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat
dipaksakan pelaksanaannya oleh penguasa (kekuasaan eksternal).
Nilai dan norma selanjutnya berkaitan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin yakni
mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia
moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum
diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Istilah moral
mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat
ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam
kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia
yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
2.2 Manusia dan Hukum
Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin
menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat,
dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban
dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam
masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi
akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law)
dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai
yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu
hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada
masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan
struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat
sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang
berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan
(organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang
bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat
yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal:
aturan (hukum) dan si pengatur(kekuasaan).

2.2.1 Tujuan Hukum
Banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari para ahli :

1. Prof. Subekti, SH: Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut
bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.

2. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn: Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama
manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang
kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.
3. Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia kepentingan
daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.
4. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat
(law is tool of social engineering).
5. Muchatr Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan utama dari hukum adalah
ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu
masyarakat manusia yang teratur.

Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea
keempat yang berbunyi “..untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pada umumnya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri,
namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang
berlaku.

2.2.2 Penegakan Hukum
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan
kekuasaan (machstaat) apalagi bercirikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Sejak
awal kemerdekaan, para bapak bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus
dikelola berdasarkan hukum.

Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini
harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara
teratur (in order) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang
sepadan.

Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum.
Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.
Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya
maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) –nya
berjalan baik.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan. Friedmann berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh
tiga komponen, yaitu:
a. Substansi hukum
Yaitu materi atau muatan hukum. Dalam hal ini peraturan haruslah peraturan yang benar-
benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban bersama.
b. Aparat Penegak Hukum
Agar hukum dapat ditegakkan, diperlukan pengawalan yang dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap terwujudnya tujuan
hukum.
c. Budaya Hukum
Budaya hukum yang dimaksud adalah budaya masyarakat yang tidak berpegang pada
pemikiran bahwa hukum ada untuk dilanggar, sebaliknya hukum ada untuk dipatuhi demi
terwujudnya kehidupan bersama yang tertib dan saling menghargai sehingga harmonisasi
kehidupan bersama dapat terwujud.
Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai „jalan di tempat‟ ataupun
malah „tidak berjalan sama sekali.‟ Pendapat ini mengemuka utamanya dalam fenomena
pemberantasan korupsi dimana tercipta kesan bahwa penegak hukum cenderung „tebang
pilih‟, alias hanya memilih kasus-kasus kecil dengan „penjahat-penjahat kecil‟ daripada
buronan kelas kakap yang lama bertebaran di dalam dan luar negeri.

Pendapat tersebut bisa jadi benar kalau penegakan hukum dilihat dari sisi korupsi saja.
Namun sesungguhnya penegakan hukum bersifat luas. Istilah hukum sendiri sudah luas.
Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan namun juga bisa bersifat
keputusan kepala adat. Hukum-pun bisa diartikan sebagai pedoman bersikap tindak ataupun
sebagai petugas.

Dalam suatu penegakkan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai
suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of law) dan budaya hukum
(culture of law). Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-
undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak
kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif
untuk penegakan hukum.

Contoh paling aktual adalah tentang Perda Kawasan Bebas Rokok misalnya. Peraturan ini
secara normatif sangat baik karena perhatian yang begitu besar terhadap kesehatan
masyarakat. Namun, apakah telah berjalan efektif? Ternyata belum. Karena, fasilitas yang
minim, juga aparat penegaknya yang terkadang tidak memberikan contoh yang baik. Sama
halnya dengan masyarakat perokok, kebiasaan untuk merokok di tempat-tempat publik
adalah suatu budaya yang agak sulit diberantas.

Oleh karenanya, penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian dari aparat. Juga,
hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal adalah suatu kemestian. Misalnya, perda
kawasan bebas rokok harus didukung dengan memperbanyak tanda-tanda larangan merokok,
atau menyediakan ruangan khusus perokok, ataupun memasang alarm di ruangan yang
sensitif dengan asap.

Masyarakatpun harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang kontinyu.
Maka, program penyadaran, kampanye, pendidikan, apapun namanya, harus terus menerus
digalakkan dengan metode yang partisipatif. Karena, adalah hak dari warganegara untuk
mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar akan hal-hal yang penting dan
berguna bagi kelangsungan hidupnya.

2.2.3 Hubungan Hukum dan Moral
Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Ada pepatah roma yang
mengatakan “quid leges sine moribus?” (apa artinya undang-undang jika tidak disertai
moralitas?). Dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena
itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang
immoral harus diganti. Disisi lain moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa
hukum hanya angan-angan saja kalau tidak di undangkan atau di lembagakan dalam
masyarakat.
Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda,
sebab dalam kenyataannya „mungkin‟ ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada
undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral.
Untuk itu dalam konteks ketatanegaraan indonesia dewasa ini. Apalagi dalam konteks
membutuhkan hukum.
Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum
tampak kosong dan hampa (Dahlan Thaib,h.6). Namun demikian perbedaan antara hukum
dan moral sangat jelas.
Perbedaan antara hukum dan moral menurut K.Berten :
1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis
dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki kepastian
dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih subjektif dan
akibatnya lebih banyak „diganggu‟ oleh diskusi yang yang mencari kejelasan tentang yang
harus dianggap utis dan tidak etis.
2. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri
sebatas lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.
3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan
moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan,pelanggar akan terkena hukuman.
Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar,
sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi dibidang moralitas
hanya hati yang tidak tenang.
4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara.
Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun hukum itu
harus di akui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum.moralitas berdasarkan atas norma-
norma moral yang melebihi pada individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis atau
dengan cara lain masyarakat dapat mengubah hukum, tapi masyarakat tidak dapat mengubah
atau membatalkan suatu norma moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.
Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan moral :
1. Dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan hukum alam sedangkan
moral berdasarkan hukum alam.
2. Dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom (datang dari luar diri manusia),
sedangkan moral bersifat otonom (datang dari diri sendiri).
3. Dilihat dari pelaksanaanya hukum secara lahiriah dapat dipaksakan,
4. Dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis. moral berbentuk sanksi kodrati, batiniah,
menyesal, malu terhadap diri sendiri.
5. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara,
sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.
6. Dilihat dari waktu dan tempat, hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan moral
secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu (1990,119).
2.2.4 Problematika Hukum
Problema paling mendasar dari hokum di Indonesia adalah manipulasi atas fungsi hokum
oleh pengemban kekuasaan. Problem akut dan mendapat sorotan lain adalah:
a. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi oleh sumber daya manusia yang
berkualitas. Padahal SDM yang sangat ahli serta memiliki integritas dalam jumlah yang
banyak sangat dibutuhkan.
b. Peneggakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering mengalami
intervensi kekuasaan dan uang. Uang menjadi permasalahan karena negara belum mampu
mensejahterakan aparatur penegak hukum.
c. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum semakin surut. Hal ini
berakibat pada tindakan anarkis masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap
adil.
d. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan keterbatasan
aparatur. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebenarnya sulit untuk dijalankan.
e. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman
aparatur. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul isi peraturan perundang-undangan
tidak mungkin ada efektivitas peraturan di tingkat masyarakat.
Problem berikutnya adalah hukum di Indonesia hidup di dalam masyarakat yang tidak
berorientasi kepada hukum. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai representasi dan
simbol negara yang ditakuti. Keadilan kerap berpihak pada mereka yang memiliki status
sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh kasus adalah kasus ibu Prita Mulyasari.
Pekerjaan besar menghadang bangsa Indonesia di bidang hukum. Berbagai upaya perlu
dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dapat merasakan
apa yang dijanjikan dalam hukum.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling
menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan
dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni
kehidupan.
3.2 Saran
Penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum.
Karena, tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (justice),
kepastian hukum (certainty of law), dan kesebandingan hukum (equality before the law).

Penegakan hukum-pun harus dilakukan dalam proporsi yang baik dengan penegakan hak
asasi manusia. Dalam arti, jangan lagi ada penegakan hukum yang bersifat diskriminatif,
menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif jender. Penegakan hukum jangan dipertentangkan
dengan penegakan HAM. Karena, sesungguhnya keduanya dapat berjalan seiring ketika para
penegak hukum memahami betul hak-hak warga negara dalam konteks hubungan antara
negara hukum dengan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

http://grms.multiply.com/journal/item/26

http://bambang1988.wordpress.com/2009/04/13/manusia-nilai-moral-dan-hukum/

http://hanstoe.wordpress.com/2009/02/21/problematika-nilai-moral-dan-hukum-dalam-
masyarakat/

http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9

Juanda, dkk. 2010. Bahan Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: UNJ

A. Hakikat Nilai Moral Dalam Kehidupan Manusia

      Nilai dan Moral Sebagai Materi Pendidikan

Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari
hakikat sesuatu, satu di antaranya adalah aksiologi (filsafat nilai) yang mempunyai dua kajian
utama yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan
keindahan sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah, namun karena manusia
selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik, dan buruk bahkan dengan persoalan-
persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah
ke depan meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut
sebagaimana mestinya.

Jika persoalan etika dan estetika ini diperluas ke kawasan pribadi, maka muncullah persoalan
apakah pihak lain atau orang lain dapat mencampuri urusan pribadi orang tersebut? Seperti
halnya jika seseorang menyukai masakan China, apakah orang lain berhak menyangkal jika
masakan China adalah masakan yang enak untuk disantap dan melarang orang tersebut untuk
mengkonsumsinya? Mungkin itu hanya sebagian kecil persoalan ini, begitu kompleksnya
persoalan nilai, maka pembahasan hanya dibatasi hanya pada pembahasan etika saja.
Menurut Bartens ada tiga jenis makna etika, yaitu:
   1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
      pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
   2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).
   3. Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk (filsafat moral).

Dalam bidang pendidikan, ketiga pengertian di atas menjadi materi bahasannya, oleh karena
itu bukan hanya nilai moral individu yang dikaji, tetapi juga membahas kode-kode etik yang
menjadi patokan individu dalam kehidupan sosisalnya, yang tentu saja karena manusia adalah
makhluk sosial.

      Nilai Moral di Antara Pandangan Objektif dan Subjektif Manusia

Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai
makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks, pertama akan memandang
nilai sebagai sesuatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada
yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, artinya nilai
sangat tergantung pada subjek yang menilainya.

Dua kategori nilai itu subjektif atau objektif:

Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendambakannya, atau kita
mendambakannya karena objek itu memiliki nilai

Kedua, apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek, atau kita
mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan
asing bagi reaksi psikologis badan organis kita (Frondizi, 2001, hlm. 19-24).

      Nilai di Antara Kualitas Primer dan Kualitas Sekunder

Kualitas primer yaitu kualitas dasar yang tanpanya objek tidak dapat menjadi ada, sama
seperi kebutuhan primer yang harus ada sebagai syarat hidup manusia, sedangkan kualitas
sekunder merupakan kualitas yang dapat ditangkap oleh pancaindera seperti warna, rasa, bau,
dan sebagainya, jadi kualitas sekunder seperti halnya kualitas sampingan yang memberikan
nilai lebih terhadap sesuatu yang dijadikan objek penilaian kualitasnya.

Perbedaan antara kedua kualitas ini adalah pada keniscayaannya, kualitas primer harus ada
dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan kualitas sekunder bagian eksistesi objek tetapi
kehadirannya tergantung subjek penilai. Nilai bukan kualitas primer maupun sekunder sebab
nilai tidak menambah atau memberi eksistensi objek. Nilai bukan sebuah keniscayaan bagi
esensi objek. Nilai bukan benda atau unsur benda, melainkan sifat, kualitas, yang dimiliki
objek tertentu yang dikatakan “baik”. Nilai milik semua objek, nilai tidaklah independen
yakni tidak memiliki kesubstantifan.

      Metode Menemukan dan Hierarki Nilai dalam Pendidikan

Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu
yang lain, yang selanjutnya diambil sebuah keputusan, nilai memiliki polaritas dan hierarki,
yaitu:
   1. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai (polaritas)
      seperti baik dan buruk, keindahan dan kejelekan.
   2. Nilai tersusun secara hierarkis, yaitu hierarki urutan pentingnya.

         Ada beberapa klasifikasi nilai yaitu klasifikasi nilai yang didasarkan atas pengakuan,
objek yang dipermasalahkan, keuntungan yang diperoleh, tujuan yang akan dicapai,
hubungan antara pengembangan nilai dengan keuntungan, dan hubungan yang dihasilkan
nilai itu sendiri dengan hal lain yang lebih baik. Sedangkan Max Scheller berpendapat bahwa
hierarki terdiri dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan nilai kerohanian. Dan masih
banyak lagi klasifikasi lainnya dari para pakar, namun adapula pembagian hierarki di
Indonesia (khususnya pada masa dekade Penataran P4), yakni, nilai dasar, nilai instrumental,
dan yang terakhir nilai praksis.

      Pengertian Nilai

       Walaupun begitu banyaknya pakar yang mengemukakan pengertian nilai, namun ada
yang telah disepakati dari semua pengertian itu bahwa nilai berhubungan dengan manusia,
dan selanjutnya nilai itu penting. Pengertian nilai yang telah dikemukakan oleh setiap pakar
pada dasarnya upaya memberikan pengertian secara holistik terhadap nilai, akan tetapi setiap
orang tertarik pada bagian bagian yang “relatif belum tersentuh” oleh pemikir lain.

        Definisi yang mengarah pada pereduksian nilai oleh status benda, terlihat pada
pengertian nilai yang dikemukakan oleh John Dewney yakni, Value Is Object Of Social
Interest, karena ia melihat nilai dari sudut kepentingannya.

      Makna Nilai bagi Manusia

        Nilai itu penting bagi manusia, apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia
karena dianggap berada dalam diri manusia atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar
manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai.
Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam
perbuatan.

B. Problematika Pembinaan Nilai Moral

      Pengaruh Kehidupan Keluarga dalam Pembinaan Nilai Moral

        Persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga, serta terputusnya
komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak, mengakibatkan merosotnya fungsi
keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Keluarga bisa jadi tidak lagi menjadi tempat
untuk memperjelas nilai yang harus dipegang bahkan sebaliknya menambah kebingungan
nilai bagi si anak.

      Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Pembinaan Nilai Moral

        Setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang
dimilikinya, pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman
itu positif juga, sebaliknya akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampikan
memang buruk, jadi diperlukan pula pendampingan orang tua dalam tindakan anak-anaknya,
terutama bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur.
      Pengaruh Figur Otoritas Terhadap Perkembangan Nilai Moral Individu

       Orang dewasa mempunyai pemikiran bahwa fungsi utama dalam menjalin hubungan
dengan anak-anak adalah memberi tahu sesuatu kepada mereka: memberi tahu apa yang
harus mereka lakukan, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, di mana harus
dilakukan, seberapa sering harus melakukan, dan juga kapan harus mengakhirinya. Itulah
sebabnya seorang figur otoritas (bisa juga seorang public figure) sangat berpengaruh dalam
perkembangan nilai moral.

      Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Perkembangan Nilai Moral

       Setiap orang berharap pentingnya memerhatikan perkembangan nilai anak-anak. Oleh
karena itu dalam media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan
hidup yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun ketika anak
dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar
bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai.

      Pengaruh Otak atau Berpikir Terhadap Perkembangan Nilai Moral

       Pendidikan tentang nilai moral yang menggunakan pendekatan berpikir dan lebih
berorientasi pada upaya-upaya untuk mengklarifikasi nilai moral sangat dimungkinkan bila
melihat eratnya hubungan antara berpikir dengan nilai itu sendiri, meskipun diakui bahwa ada
pendekatan lain dalam pendidikan nilai yang memiliki orientasi yang berbeda.

      Pengaruh Informasi Terhadap Perkembangan Nilai Moral

       Munculnya berbagai informasi, apalagi bila informasi itu sama kuatnya maka akan
mempengaruhi disonansi kognitif yang sama, misalnya saja pengaruh tuntutan teman sebaya
dengan tuntutan aturan keluarga dan aturan agama akan menjadi konflik internal pada
individu yang akhirnya akan menimbulkan kebingungan nilai bagi individu tersebut.

C. Manusia Dan Hukum

        Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin
menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia,
masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai
ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia
dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan
tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

        Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living
law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-
nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

        Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam
ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana
ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu
bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang
bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu,
dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.
       Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur
tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order)
yang bernama: m a s y a r a k a t. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial
masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari
dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur(kekuasaan).

D. Hubungan Hukum Dan Moral

       Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa
moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral dan
perundang-undangan yang immoral harus diganti.

       Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap
berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral
atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum
dengan moral.

        K. Bertens menyatakan ada setidaknya empat perbedaan antara hukum dan moral,
pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan daripada
moral), kedua, meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum
membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap
bathin seseorang, ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang
berkaitan dengan moralitas, keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan
akhirnya atas kehendak negara sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral
yang melebihi para individu dan masyarakat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1914
posted:12/3/2011
language:Indonesian
pages:21