Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Document Sample
Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Powered By Docstoc
					Pengantar Ilmu Politik: Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif   1


                Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

  Badan Eksekutif
 Dalam sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu
  presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem
  parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri.

 Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok
  dari setiap negara, apalagi jika ia tergolong Negara Kesejahteraan
  (Welfare State), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua
  aspek kehidupan masyarakat (pendidikan, pelayanan kesehatan,
  perumahan, pekerjaan dsb)

   Wewenang Badan Eksekutif
   1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
      dan menyelenggarakan administrasi negara

   2. Legislatif, membuat rancangan undang-undang

   3. Keamanan, yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan
      bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta
      keamanan dalam negeri

   4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya

   5. Diplomatik, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan
      diplomatik dengan negara lain.

   Beberapa Macam Badan Eksekutif
   1. Sistem Parlementer dengan Parliamentary Executive
   Contoh: Inggris
    Kekuasaan Raja bersifat simbolis. Kekuasaan sesungguhnya ada di
      tangan perdana menteri yang memimpin para menteri.

    Masa hidup suatu kabinet tergantung pada dukungan dalam badan
     legislatif.

    Ada dua partai politik yang dominan, yaitu Partai Konservatif dan
     Partai Buruh, sehingga partai yang menang dalam pemilu dapat
Pengantar Ilmu Politik: Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif      2


       mengharapkan dukungan mayoritas dalam parlemen, sedangkan partai
       oposisi hanya ada satu yang menonjol.

   2. Sistem Presidensial dengan Fixed Executive atau Non-Parliamentary
      Executive
   Contoh Amerika Serikat
    Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menterinya yang
      merupakan pembantunya. Presiden dinamakan Chief Executive.

    Masa jabatan empat tahun, boleh diperpanjang delapan tahun kalau
     dipilih kembali.

   Badan Eksekutif di Indonesia.
    Presiden Soeharto adalah tokoh yang tampil setelah Gerakan 30
     September/PKI, yang memimpin usaha pemberantasan komunis di
     Indonesia

    Keberhasilan Orde Baru dalam membangun ekonomi, termasuk
     keberhasilan swasembada beras, memberikan kedudukan dominan
     yang semakin kokoh bagi Presiden Soeharto.

    Dominasi mutlak dalam politik menghasilkan penyelewengan
     kekuasaan. Kebebasan berbicara tidak diperbolehkan sama sekali,
     persaingan politik antara dua partai politik dan Golkar menghilang,
     peranan ABRI semakin besar, munculnya keluarga Soeharto sebagai
     pengusaha besar (konglomerat) yang menggunakan kekuasaan,
     fasilitas, dan keuangan negara untuk kepentingan bisnis mereka
     (maraknya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme)

    Masa sesudah Orde Baru dikenal sebagai Orde Reformasi, tujuannya
     melakukan perubahan politik sehingga sistem politik Indonesia lebih
     demokratis.

    Hasil amandemen UUD 1945:
     1. Masa Jabatan presiden dipertegas selama lima tahun
     2. Pemilihan umum untuk memilih Presiden/wakil Presiden secara
        langsung oleh rakyat.
     3. Mempersulit pemecatan (impeachment) presiden oleh MPR
Pengantar Ilmu Politik: Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif     3


       4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR karena masalah-
          masalah politik, sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan
          DPR.

 Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan
  adanya partai politik atau koalisi partai politik yang kuat sehingga
  presiden dapat memerintah dengan baik.

   Badan Legislatif

 Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan
  itu yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang dipakai
  ialah Assembly. Nama lain lagi adalah Parliament.

 Menurut teori, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini
  mempunyai suatu “kehendak”. Karena itu keputusan-keputusannya, baik
  yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh
  masyarakat.

  Masalah Perwakilan (Representasi)
 Dewasa ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat
  melalui partai politik.
 Beberapa negara mengikutsertakan wakil dari golongan-golongan yang
  dianggap memerlukan perlindungan khusus. Mis: wakil dari kalangan
  kebudayaan, kesusasteraan, dan pekerja sosial.

  Sistem Satu Majelis dan Sistem Dua Majelis
 Ada negara yang memakai sistem satu majelis (House of Representatives
  atau Lower House). Negara lain memakai sistem dua majelis yaitu Upper
  House atau Senate.

   Fungsi Badan Legislatif
    Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang. Untuk
     itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan
     amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh
     pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran.

    Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan
     badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah
     ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan eksekutif
Pengantar Ilmu Politik: Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif            4


          perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus, seperti hak bertanya,
          interpelasi dsb.

   (i)       Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan
             kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah dan mengorek
             informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kegiatan ini banyak
             menarik perhatian media massa.

   (ii)      Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada
             pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Badan eksekutif
             wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas
             oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara
             mengenai apakah keterangan pemeritah memuaskan atau tidak.
             Dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan
             eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan
             mosi tidak percaya.

   (iii)     Angket (Enquete), adalah hak anggota badan legislatif untuk
             mengadakan penyelidikan sendiri.

   (iv)      Mosi, merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan
             legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem
             parlementar kebinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu
             krisis kabinet. Pada masa reformasi, anggota DPR (1994-2004)
             menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan Presiden
             Abdurrahman Wahid sebagai presiden tahun 2001.

   Badan Yudikatif
    Dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur
     tangan badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta
     menjamin hak-hak asasi manusia.

  Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi
 Amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri
  atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung
  bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap
  UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji
  UU terhadap UUD 45.

 Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk:
Pengantar Ilmu Politik: Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif   5


   1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya
      bersifat final untuk:
   - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review)
   - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
   - Memutus pembubaran partai politik
   - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

   2. Memberikan keputusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau
      wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran
      berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
      pidana berat, atau perbuatan tercela.

 Mahkamah Agung (MA): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
  tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-
  undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

 Komisi Yudisial (KY): adalah suatu lembaga baru yang bebas dan
  mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
  berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.

 Berbagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan modernisasi
  hukum, salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga-lembaga baru:
  (i)   Komisi Hukum Nasional (KHN): Tujuannya untuk mewujudkan
        sistem hukum nasional demi menegakkan supremasi hukum dan
        hak-hak asasi manusia berdasarka keadilan dan kebenaran dengan
        melakukan pengkajian masalah-masalah hukum.
  (ii) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  (iii) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  (iv) Komisi Ombudsman Nasional (KON): Tujuannya, melalui peran
        serta masyarakat, membantu menciptakan atau mengembangkan
        kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan
        korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan meningkatkan
        perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan
        umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:449
posted:12/2/2011
language:Indonesian
pages:5