KOTA KUPANG BERKUBANG
KORUPSI: benarkah?
.
Oleh: Kotan Y. Stefanus
Sekedar
• benarkah kota kupang telah berkubang dalam korupsi?
• mungkinkah obsesi untuk mewujudkan “budaya Anti korupsi” akan
menjadi kenyataan di Kota ini?”
• kapankah bisa menjadi kenyataan dan dari manakah mulai digerakkan
untuk menjelmakan mimpi besar itu?
• Fokus Makalah:
– catatan kritis terhadap hasil survei tersebut, menampilkan good
practise yang telah dilakukan di Kota Kupang, serta menaruh
perhatian terhadap asas transparansi dan akuntabilitas yang
menjadi ciri good governance.
Hasil Survey Menegaskan
Realitas
• desain survei, prosedur dan metode yang digunakan
serta hasil yang sajikan tentang pengukuran korupsi TI-
Indonesia di 50 kota di seluruh Indonesia, tidak mungkin
diragukan validitas dan akurasi hasil survei tersebut.
karena selain kapabilitas lembaga yang melakukan
survei dan lembaga pendukungnya telah mendapat
kepercayaan yang luas, metodologi survei telah teruji
tingkat kehandalannya.
• telah terjadi 11 kasus yang ditangani penyidik
POLRESTA Kupang (minus 6 kasus yang pelakunya
aparat pemerintah Propinsi NTT).
• Berita media masa juga tidak pernah luput dari kasus-
kasus korupsi yang terjadi.
Beberapa variabel yang patut dicurigai dan
dikuatirkan
• Latarbelakang sosial budaya yang melingkupi responden
dan turut mewarnai tingkat kepekaan dan keterbukaan
respons responden.
• kebetulan sampel yang diwawancarai tidak segaris politik
dengan pemerintah kota Kupang yang sedang berkuasa;
• Perubahan yang sangat menyolok IPK di Kota Kupang
pada 2008 dibandingkan dengan 2006, yaitu mengalami
minus tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di
Indonesia. Hasil survei menunjukkan perbandingan: -2,59.
disebabkan pergantian penguasa (Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Kupang). Masyarakat sangat mengharapkan
perubahan penguasa akan berimplikasi pada perubahan
yang drastis terjadi di Kota Kupang sesuai janji-janji
kampanye yang telah dihembuskan, namun selama tahun
2008 belum nampak perubahan yang drastis sesuai
harapan masyarakat.
• penggunaan jasa pengurusan ijin.
Good Practice: Sebuah Harapan ke Depan
• Penetapan struktur pemerintahan kota Kupang (penjabaran
PP.41 Tahun 2008) diawali kajian Tim Independen.
• Evaluasi 5 hari kerja dilakukan oleh Tim Independent
dengan sebuah penelitian evaluasi yang dilakukan secara
obyektif.
• Sejumlah rancangan peraturan daerah dan kajian
akademiknya juga dilakukan oleh Tim Independen,
termasuk PT Sesando.
• Perekrutan Direktur Utama dan Direktur-Direktur PD Pasar
dan PDAM Kota Kupang dengan system rekruitmen yang
obyektif oleh Tim Independen.
• Kehadiran Kounsil Kota;
• Badan Pelayanan Perijinan Satu Atap (Perda No.7/2008).
• Dibukanya website (wacana pelelangan proyek via internet).
Mengembangkan Budaya Anti Korupsi:
Transparansi & Akuntabilitas
• Pertama, terlebih dahulu mengevaluasi efektivitas kinerja dan efisiensi
struktur pemerintahan yang telah dibentuk.
• Kedua, setiap tahapan perumusan dan implementasi kebijakan publik
senantiasa dilakukan secara transparan, serta penyediaan dan pelayanan
informasi publik bagi masyarakat harus dikelola secara profesional,
sehingga masyarakat dapat mengakses sesuai kebutuhannya.
• Ketiga, perlu ditumbuhkan tradisi akuntabilitas pemerintahan terhadap
segenap tindakan yang dilakukan aparat pemerintahan (legislatif, eksekutif,
dan yudikatif) dengan menggunakan sistem dan mekanisme yang
disepakati sebagai formula kebijakan publik.
• Keempat, ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
bertanggungjawab.
• Kelima, diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif
melalui koridor akademis, birokratis, sosial dan politik, sehingga akan
terjaring secara proporsional aspirasi suprastruktur, infrastruktur, dan
aspirasi kepakaran.
• Keenam, segenap komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun
secara kolektif harus diberdayakan untuk menggunakan haknya guna
mengawasi setiap langkah perumusan dan implementasi kebijakan publik,
termasuk penegakan hukum sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pasca eksekusi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Penutup
• korupsi telah berurat akar dan merusak segenap
tatanan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga
bangsa Indonesia terpuruk dan tidak berdaya
dalam mengimbangi rotasi perubahan yang
demikian cepat.
• Oleh karenanya, perlu pembaruan total terhadap
tatanan kehidupan bangsa. Langkah untuk itu,
dapat dimulai dalam lingkungan pemerintahan
dengan menerapkan asas transparansi dan
akuntabilitas secara tepat dan wajar, sehingga
mendorong berkembangnya budaya anti korupsi
di negeri ini.