BAPPENAS
File Presentasi i i bi did Fil P i ini bisa didownload di l d
http://www.ziddu.com/download/6173310/2009_040_Inersia_2.pdf.html
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • • • Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Bias bias Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan g j yang 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 6
Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 7
Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
8
Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com
10
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).
Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com
11
www.dadangsolihin.com
12
Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g •
Pembangunan Daerah (3)
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
•
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
• •
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.
www.dadangsolihin.com 15
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
16
www.dadangsolihin.com
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police
CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
Dunia Usaha Swasta
Nilai Pertumbuhan
Pemerintah
Masyarakat
Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Pasar
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 17
www.dadangsolihin.com
18
Troika
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y
Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara
Masyarakat Pemerintah
VISI
Good Governance
Dunia Usaha D i U h
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
PEMDA
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com
27
Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 31
Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
www.dadangsolihin.com
32
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya p pembangunan diprioritaskan menurut j g p jalan p pikiran y g yang demikian.
Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan
www.dadangsolihin.com
34
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan ( ) (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan p y j pembangunan menjadi kurang efektif g j g karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: y – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) P b
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) P b
Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperbaharui memperkuat serta memberdayakannya memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. masyarakat
www.dadangsolihin.com
37
www.dadangsolihin.com
38
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena it mereka h Ol h k itu, k harus dit t dan diberi petunjuk d dituntun d dib i t j k dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang g gg p p g lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) P b
Bias kedelapan p Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada y g segera menghasilkan bagi p p yang g g g pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial sisi sisi budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. •
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) P b
Bias kesembilan Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran besar besaran di sektor itu. Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun sungguh sungguh usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
•
•
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan ( ) (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah p y perdesaan dapat meningkatkan p g pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. • •
Sistem Perencanaan yang Berhasil y g
Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46
Terima Kasih
•
• •
Tentang Narasumber
www.dadangsolihin.com
47