SISTEM PERADILAN
Susunan Pengadilan di Indonesia diatur dalam UU No. 14
tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman.
Pasal 10 ayat 1 menetapkan : kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 10 ayat 2 menetapkan : MA adalah pengadilan negara
tertinggi.
Pasal 10 ayat 3 menetapkan : terhadap putusan-putusan yang
diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain
daripada MA, kasasi dapat diminta kepada MA
Pasal 10 ayat 4 menetapkan : MA melakukan pengawasan
tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut
ketentuan yang ditetapkan dengan UU
Pasal 20 : Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding
dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang
diatur dalam UU
Pasal 21 : Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan
yang ditentukan dengan UU terhadap putusan pengadilan,
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat
dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara
perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
MA menjadi badan pengadilan yang berwenang menjalankan
kasasi dan peninjauan kembali.
Pasal 26 ayat 1 : MA berwenang untuk menyatakan tidak sah
semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih
rendah dari UU dengan alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ayat 2 : putusan tersebut dapat diambil berhubung dengan
pemeriksaan dalam tingkat kasasi, tetapi pencabutan dari
peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah itu
tidak dilakukan oleh MA karena MA tidak diberi wewenang
legislatif, tetapi dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
Pasal 15 ayat 1 : Semua pengadilan memeriksa dan
memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim,
kecuali apabila UU menentukan lain.
Pasal 17 ayat 1 : Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka
untuk umum kecuali bila UU menentukan lain.
Ayat 2 : Kalau tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya
putusan menurut hukum.
Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, sehingga
keputusan pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan-
kekuatan diluar badan-badan pengadilan.
Pasal 18 : Menjamn tidak adanya peradilan rahasia : semua
keputusan pengadilan hanya syah dan mempunyai kekuatan
hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Agar nasib yang bersangkutan tidak tergantung pada
keputusan satu badan pengadilan saja, maka peradilan dapat
dijalankan dalam 2, yaitu tingkat pertama dan jika perlu
tingkat banding (pasal 14)
Badan pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri,
yang ada disetiap kabupaten atau kota madya.
Badan pengadilan dalam tingkat kedua adalah pengadilan
tinggi yang mengadili dalam tingkat banding.
Pengadilan tinggi dapat :
1. Memperkuat keputusan pengadilan negeri, atau
2. Menolak keputusan pengadilan negeri.
3. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pengadilan
negeri untuk memeriksa kembali perkara yang telah
diputuskan.
Atas keputusan pengadilan tinggi tidak ada lagi banding,
hanya ada kemungkinan diadakan kasasi oleh MA.
Peradilan MA bukan peradilan dalam tingkat ketiga, karena
dalam kasasi hanya diselidiki apakah hukum dijalankan
secara tepat, jadi tidak lagi fakta-fakta perkara diselidiki.
Penyelidikan fakta-fakta perkara telah dilangsungkan dalam
tingkat pertama dan tingkat banding.
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum (pasal 35)
Dalam perkara seorang tersangka terutama sejak saat
dilakukan penagkapan/ penahanan berhak menghubungi dan
meminta bantuan penasehat hukum untuk memperkuat
kedudukan yang diadili dalam sidang pengadilan (pasal 36)
Untuk memperkuat kedudukan obyektif seorang hakim dan
melindunginya terhadap pengaruh yang kurang baik yang
dapat mengurangi keobyektifan pendapat hakim, maka : bila
seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah
sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah
seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau
panitera dalam suatu perkara tertentu, dia wajib
emngundurkan diri dari pemeriksaan perkara (pasal 28 ayat
2)
Begitu pula bila ketua, hakim anggota, penuntut umum atau
panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah
sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili dia
wajib mengundurkan diri dipemeriksaan perkara itu (pasal
28 ayat 3)
Pada pengadilan negeri dapat diadakan suatu pengadilan
ekonomi (pasal 35 LN 1955 no 27) dan pada pengadilan
tinggi dapat diadakan suatu pengadilan tinggi ekonomi
(pasal 47 LN 1955 no 27). Dua jenis badan pengadilan ini
mengadili delik-delik ekonomis.
Berdasarkan perundang-undangan ini juga mengatur kasasi
pada MA. Berdasarkan pasal 9 Penpres no 11/ 1963
(sekarang sudah berlaku sebagai UU biasa) pada pengadilan
negeri dapat diadakan pengadilan subversi.
Di Indonesia masih tetap berlaku peradilan agama yaitu
perkara yang menyangkut agama Islam.
Pengadilan ini juga disusun dalam dua tingkat : di Jawa dan
Madura ada pengadilan agama, sebagai pengadilan banding
diadakan Mahkamah Islam di Solo. Di Kalimantan ada
pengadilan Kadi dan pengadilan banding : Mahkamah Kadi
diadakan di Banjarmasin.
PP no 45/ 1957 mengatur dibentuknya pengadilan agama
dan mahkamah syari’ah diluar Jawa dan Madura. Menurut
UU no 1/1974 tentang perkawinan yang dilaksanakan
menurut PP no 9/ 1975 : setiap keputusan pengadilan agama
harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri.
Sekarang setiap pengadilan negeri melakuan pengadilan
anak.
Kejaksaan
Kejaksaan merupakan suatu bagian kenegaraan. Badan
penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut
umum (pasal 1 ayat 1 UU no 15/1961)
Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan harus selalu
menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
(pasal 1 ayat 2)
Dalam menjalankan peranan praktis (pasal 13) jaksa dapat
memohon bantuan kepolisian negara yang juga diberi
wewenang penyidikan perkara.
Mengenai pembagian tugas antara kepolisian negara dan
kejaksaan perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara
diserahkan semata-mata pada kejaksaan dengan pengertian
bahwa dalam hal-hal tertentu menurut dan ditetapkan dalam
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain,
kepolisian negara berwenang mengajukan suatu perkara
pidana langsung kepada pengadilan negeri, misal : perkara
rol (pelanggaran/ kejahatan ringan)
Berhubung dengan hal bahwa kejaksaan berwenang
melakukan penyidikan lanjutan, maka perlu adanya
ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara
kepolisian negara dan kejaksaan dalam penyidikan lanjutan,
yang diatur tersendiri antara instansi-instansi yang
bersangkutan.
Dalam praktek kepolisian negara, berdasarkan kepentingan
umum dapat mengesampingkan suatu perkara yang serba
ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat
penuntutan oleh jaksa.
Berhubung dengan penuntutan perkara yang menjadi tugas
semata-mata dari kejaksaan ditambah wewenang jaksa agung
untuk menyimpan atau mengesampingkan suatu perkara
berdasarkan kepentingan umum (asas oportunitas) berlaku
prosedur (acara), bahwa kepolisian negara diajak berunding
sebelum diambil tindakan mengesampingkan oleh jaksa
agung.
Kejaksaan bertugas :
1. a, Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana
pada pengadilan yang berwenang.
b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
2. Mengajukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan
pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan
alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam UU
hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan
kepadanya oleh suatu peraturan negara.
Susunan dan kekuasaan pengadilan di Indonesia
Di Indonesia terdapat bermacam-macam pengadilan yang
dpaat dibedakan dalam :
1. Pengadilan sipil, terdiri dari :
a. Pengadilan umum :
I. Pengadilan negeri
II. Pengadilan tinggi
III. Pengadilan agung
b. Pengadilan khusus
I. Pengadilan agama
II. Pengadilan adat
III. Pengadilan administrasi negara
2. Pengadilan militer
a. Pengadilan tentara/ Mahkamah Militer
b. Pengadilan tentara tinggi/ Mahkamah Militer Tinggi
c. Pengadilan tentara agung/ Mahkamah Militer Agung
Pengadian negeri dan pengadilan tinggi diatur dalam UU
darurat no 1/1951 dan UU no.13/ 1965 tentang : Peradilan
dalam lingkungan pengadilan umum dan MA.
Mengenai MA juga diatur dalam UU no.13/1965 dan UU
no.14./1970 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan
pokok kekuasaan kehakiman.
Pengadilan Negeri
Merupakan suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang
memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama
dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk
semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing)
Perkara diadili oleh hakim yang dibantu oleh panitera.
Dalam perkara Summier (perkara-perkara ringan yang
ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun) diadili oleh
seorang hakim (hakim tunggal).
Daerah hukum pengadilan negeri pada asasnya meliputi satu
daerah tingkat II. Pada pengadilan negeri terdapat seorang
kepala, seorang wakil kepala dan beberaa orang hakim,
seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti.
Pengadilan negeri dibentuk oleh menteri kehakiman dengan
persetujuan MA.
Panitera diangkat dan diberhentikan oleh menteri
kehakiman, paniterapengganti oleh kepala pengadilan yang
bersangkutan.
Pada tiap-tiap pengadilan nengeri ditempatkan satu
kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa
dan jaksa muda. Daerah kekuasaan kejaksaan sama dengan
daerah kekuasaan pengadilan negeri.
Kejaksaan adalah alat pemerintah yang bertindak sebagai
penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap
pelanggar hukum pidana, yang bertindak untuk
mempertahankan kepentingan masyarakat.
Peranan seorang jaksa tidak ada dalam perkara perdata.
Disamping itu kejaksaan dibebani pula dengan tugas
pengusutan pelanggaran pidana yang telah terjadi dan tugas
pelaksanaan keputusan hakim.
Untuk dapat menuntut seorang harus dilihat asas yang
berlaku dalam negara yaitu :
1. Asas Oportunitas
Kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang
walaupun telah diketahui benar-benar dia bersalah, demi
kepentingan umum. Asas ini dianut oleh Indonesia
2. Asas Legalitas
Jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan
delik (tindakan pidana) tanpa memperhatikan akibat-
akibat yang akan timbul dengan perkataan lain, setiap
perkara yang cukup buktinya harus dituntut.
Pengadilan Tinggi
Adalah pengadilan banding yang mengadili lagi di tingkat
kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata dan atau
perkara pidana yang telah diadili/ diputuskan oleh
pengadilan negeri pada tingkat pertama.
Pemeriksaan disini hanya berkas perkara saja kecuali bila
pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung
mendengarkan para pihak yang berperkara.
Pengadilan Tinggi dibentuk dengan UU daerah hukum
pengadilan tinggi pada sasnya meliputi satu daerah tingkat I.
Mahkamah Agung
Merupakan badan pengadilan yang tertinggi yang
berkedudukan di ibu kota RI atau dilain tempat yang
ditetapkan oleh presiden.
Daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia dan
kewajibannya terutama melakukan pengawasan tertinggi atas
tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh
Indonesia, dan menjaga/ menjamin agar hukum dilaksanakan
dengan sepatutnya.
MA terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa
orang ketua, dan beberapa hakim anggota, dibantu oleh
seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti.
Hakim Ma diangkat oleh presiden atas usul DPR melalui
ketua MA dan menteri kehakiman
MA dalam mengadili dan mengambil keputusan hanya
dengan seorang hakim saja.
Disamping diadakan kejaksaan agung yang dikepalai oleh
jaksa agung dan dibawahnya ada seorang atau lebih jaksa
agung muda. Daerah hukum kejaksaan agung sama dengan
daerah hukum MA
Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara pidana
militer, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota MA beserta
jaksa agung diberi pangkat militer (Tituler)
Pengadilan Militer
Tugas pengadilan militer adalah mengadili hanya lapangan
pidana, mereka yang pada saat melakukan tindak pidana itu
adalah :
1. Anggota ABRI
2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan
UU atau dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama
dengan ABRI
3. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu
golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap
sebagai anggota ABRI oleh atau berdasarkan UU.
4. Tidak termasuk 1 s/d 3 tetapi menurut keputusan menteri
pertahanan dan keamanan yang ditetapkan dengan
persetujuan menteri kehakiman diadili oleh pengadilan
militer.
Pengadilan Tentara/ Mahkamah Militer
Tempat kedudukan pengadilan tentara beserta daerah
hukumnya masing-masing ditetapkan oleh menteri
kehakiman bersama-sama menteri pertahanan dan keamanan,
disamping tiap-tiap pengadilan tentara ada kejaksaan tentara
yang daerah hukumnya sama.
Pengadilan tentara mengadili dalam tingkat pertama perkara
kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
ABRI yang berpangkat Kapten kebawah :
1. Dan termasuk suatu pasukan yang ada didalam daerah
hukumnya
2. Didalam daerah hukumnya
Pengadilan Militer Tinggi / Mahkamah Militer Tinggi
Tempat kedudukan suatu pengadilan tinggi ditetapkan oleh
menteri kehakiman dan menteri pertahanan dan keamanan,
menjadi tempat kedudukan suatu pengadilan tentara tinggi.
Daerah hukumnya ditetapkan juga oleh menteri-menteri
tersebut. Disamping tiap-tiap pengadilan tentara tinggi
terdapat kejaksaan tentara tinggi yang daerah hukumnya
sama.
Pengadilan tentara tinggi memutuskan dalam tingkat pertama
perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa
atau salah satu terdakwanya pada waktu melakukannya
seorang perwira yang pangkatnya mayor keatas.
Mahkamah Tentara Agung/ Mahkamah Militer Agung
Mahkamah tentara agung berkedudukan ditempat kedudukan
MA Indonesia dan daerah hukumnya adalah seluruh negara
RI, disamping mahkamah tentara agung terdapat kejasaan
tentara agung yang daerah hukumnya sama.
Mahkamah tentara agung mengadili perkara kejahatan dan
pelanggaran dalam tingkat pertama dan akhir yang
berhubungan dengan jabatannya dilakukan oleh :
1. Sekretaris jenderal departemen hankam, jika jabatan itu
dipangku oleh seorang anggota ABRI
2. Panglima Besar
3. Kepala staf angkatan bersenjata.
4. Mahkamah Tentara Agung juga memeriksa dan
memutuskan dalam peradilan tingkat kedua segala yang
telah diputuskan oleh pengadilan tentara tinggi
Pengadilan Agama
Pengadilan agama memeriksa dan memutuskan perkara-
perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama
Islam tentang soal nikah, talak, rujuk, perceraian, nafkah,
dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu berlaku oleh
pengadilan negeri.
Mahkamah Islam Tinggi adalah pengadilan yang merupakan
hakim banding bagi pengadilan agama.
Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara
Peranan dan campur tangan langsung dari administrasi
negara terhadap kehidupan masyarakat makin lama main
bertambah untuk membatasi kekuasaan adminstrasi negara
dan melindungi masyarakat dari kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan oleh administrasi negara,
terdapat beberapa jalan antara lain ditempuh dengan
pengembangan peradilan administrasi negara.
Dalam arti luas : Peradilan administrasi negara adalah
peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan isntansi-
instansi administrasi negara, baik yang bersifat perkara
pidana atau perdata dan perkara administrasi negara murni.
Dalam arti sempit : peradilan administrasi negara adlaah
peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara
murni adalah suatu perkara yang tidak mengandung
pelanggaran hukum pidana atau perdata melainkan suatu
sengketa/ konflik, yang berpangkal pada atau yang mengenai
interpretasi dari suatu pasal atau ketentuan UU (dalam arti
luas)
Peranan peradilan administrasi negara adalah besar dalam
usaha penyempurnaan aparatur negara melalui tindakan
hukum terhadap praktek dan perbuatan para pejabat yang :
1. Melanggar hukum
2. Melanggar UU
3. Melanggar kewajiban
4. Tidak efisien, melanggar kepentingan umum.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dilaksanakan oleh
4 macam peradilan (peradilan umum, agama, militer dan
peradilan tata usaha negara) semuanya berpuncak pada
mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
Masing-masing badan peradilan tersebut mempunyai
susunan dan kekuasaan yang diatur dalam UU trsendiri.
- Badan peradilan umum diatur dalam UU no.2/ 1986
- Badan peradilan agama diatur dalam UU no.7/1989
- Badan peradilan militer
- Badan peradilan tata usaha negara diatur dalam UU
no.5/1986
Masing-masing pengadilan dalam lingkungan badan-badan
peradilan tersebut mempunyai wewenang untuk menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara
sejenis tertentu yang merupakan kompetensi absolut,
karenanya apa yang merupakan kompetensi suatu badan
peradilan secara mutlak tidak mungkin dilakukan oleh badan
peradilan lain.
Pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum mempunyai
wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaian perkara perdata dan pidana sipil untuk semua
golongan penduduk (warga negara dan orang asing).
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terdiri dari
pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara
pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang memeriksa
dan memutuskan perkara pada tingkat banding.
Pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya atau
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi
berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah provinsi.
Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama
emmpunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara perdata khusus
orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai
perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf.
Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari
pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara
pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang
memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding.
Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi
agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan militer
mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara pidana yang
terdakwanya adalah anggota ABRI atau yang dipersamakan
berdasarkan UU. Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer terdiri dari Mahkamah Militer, Mahkamah Militer
Tinggi dan Mahkamah Militer Agung. Mahkamah militer
memeriksa dan memutuskan perkara (kejahatan atau
pelanggaran) tingkat pertama yang terdakwanya adalah
anggota ABRI berpangkat Kapten kebawah.
Mahkamah militer tinggi memeriksa dan memutuskan pada
tingkat pertama perkara(kejahatan dan pelanggaran) yang
terdakwanya adlaah anggota ABRI yang berpangkat Mayor
keatas; serta memeriksa dan memutuskan perkara pada
tingkat banding segala perkara yang telah diputuskan oleh
mahkamah militer. Tempat kedudukan mahkamah militer
dan mahkamah militer tinggi ditetapkan oleh menteri
kehakiman bersama-sama dengan menteri pertahanan dan
keamanan. Sedangkan mahkamah militer agung memeriksa
dan memutuskan pada tingkat pertama perkara (kejahatan
dan pelanggaran) yang berhubungan dengan jabatannya yang
dilakukan oleh :
a. Sekjen Departemen Pertahanan dan Keamanan
b. Panglima Besar
c. Kepala Staf angakatn bersenjata
d. Kepala staf angakatn darat, laut, udara dan kepolisian.
Selain itu mahkamah militer agung memeriksa dan
memutuskan pada tingkat banding semua perkara yang telah
diputus oleh mahkamah militer tinggi pada tingkat pertama
yang dimintakan pemeriksaan ulang.
Mahkamah militer agung berkedudukan di tempat
kedudukan mahkamah agung RI dan daerah hukumnya
adalah seluruh wilayah negara RI.
Sebelum ada peraturan MA no.47/ 1977 tentang jalan
pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, dalam perkara perdata
dan perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan agama
dan pengadilan militer, maka putusan yang diberikan oleh
mahkamah militer agung merupakan putusan akhir yang
mempunyai kekuatan hukum tetap jadi putusan-putusan
dalam lingkungan pengadilan militer tidak bisa dimintakan
pemeriksaan tingkat kasasi dimahkamah agung. Dengan
adanya peraturan MA no.47/1977 tanggal 26 november
1977, putusan pengadilan militer dapat dimintakan
pemeriksaan tingkat kasasi. Hukum acara kasasi termuat
dalam UU no.8/ 1981 tentang KUHAP yang juga berlaku
bagi pengadilan dalam lingkungan badan peradilan militer.
Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan tata usaha
negara mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara atau
sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peratuan perundang-
undangan yang berlaku. Yang dimaksud Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat
konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara
terdiri dari pengadilan tata usaha negara (yang memeriksa
dan memutuskan perkara pada tingkat pertama), pengadilan
tinggi tata usaha negara (yang memeriksa dan memutuskan
perkara pada tingkat banding).
Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kotamadya
atau kabupaten sedangkan pengadilan tinggi tata usaha
negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Walaupun pelaksanaan peradilan dari semua badan peradilan
berpuncak pada mahkamah agung, namun pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan badan peradilan
dilakukan oleh departemen masing-masing.
Badan peradilan umum dibina oleh departemen kehakiman,
badan peradilan agama dibina oleh departemen agama,
badan peradilan militer dibina oleh depratemen pertahanan
dan keamanan, dan bidang peradilan tata usaha negara dibina
oleh departemen kehakiman namun pembinaan organisasi.
Administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh departemen-
departemen ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim
dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.
Pemberian kebebasan kepada kekuassan kehakiman dalam
melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya karena
tindakan mengadili adalah tindakan untuk memberikan
putusan terhadap suatu perkara yang harus didasarkan
kepada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Karenanya harus
dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun
baik oknum, golongan dalam masyarakat apalagi suatu
kekuasaan pemerintah yang biasanya mempunyai jaringan
yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan [ihak lainnya
yang lemah akan dirugikan.
Semua badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya harus
menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila. Realisasi dasar Pancasila tersebut
dapat dilihat dalam setiap keputusan pengadilan memakai
kepala :” demia keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha
esa”
Peradilan juga harus memenuhi harapan pencari keadilan
yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan
DEPT. DEPT. MAHKAMAH DEPT.
KEHAKIMAN AGAMA AGUNG HANKAM
PT PTA MMA PTTUN
PN PA MMT PTUN
MM
: Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi di MA
: Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan