Docstoc

Contoh Makalah Hukum Perikatan

Document Sample
Contoh Makalah Hukum Perikatan Powered By Docstoc
					                       MAKALAH HUKUM PERIKATAN

  Perbandingan Antara Perikatan Yang Timbul Akibat Persetujuan Atau Perjanjian
             Dengan Perikatan Yang Timbul Akibat Undang- Undang

2.1 Pengertian Dan Pembatasan Perikatan.

           Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
    “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum
    diIndonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang
    lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya
    jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang,
    dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang
    bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan
    bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri
    diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang
    yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation).

           Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang
    yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari
    rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta
    kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang
    hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

          Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti
   luas.perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat
   dikemukakan contohnya sebagai berikut:

   a) Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil
       tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum
       yang merugikan orang lain.

   b) Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya
       anak dan sebagainya.

   c) Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian
       pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya.

   d) Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh
       pengurusnya, dan sebagainya.
Perikatan Dalam arti Sempit.

       Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam
bidang- bidang hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat
dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang
hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan.

       Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaanitu
meliputi hukukm benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah
judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam
arti sempit.

Ukuran nilai

       Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan
orang, apakah perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu
adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda
berwujud atau benda tidak berwujud, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang.
Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam
kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang utama.

Debitur Dan Kreditur

       Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan
pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan
memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban
berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi
disebutkreditur.

       Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi
mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban
tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas
suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak
mempunyai hak dan kewajiban timbale balik.

       Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban
membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak
meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.

Macam- macam Perikatan
Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut
syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi,
atau menurut jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.

   a) Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni
       dan perikatan bersyarat.

   b) Perikatan dengan ketetapan waktu

   c) Perikatan alternative

   d) Perikatan tanggung menanggung

   e) Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi

   f) Perikatan dengan ancaman hukuman

   g) Perikatan wajar

Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

   a) Karena pembayaran

   b) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

   c) Karena adanya pembaharuan hutang

   d) Karena percampuran hutang

   e) Karena adanya pertemuan hutang

   f) Karena adanya pembebasan hutang

   g) Karena musnahnya barang yang terhutang

   h) Karena kebatalan atau pembatalan

   i) Karena berlakunya syarat batal

   j) Karena lampau waktu
2.2 Pengertian Perjanjian.

       Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313
KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih lainnya”. Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena
ada beberapa kelemahan. Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

   a) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “satu orang atau
       lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

   b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

   c) Pengertian perjanjian terlalu luas

   d) Tanpa menyebut tujuan

   e) Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan

   f) Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:

          1. syarat ada persetuuan kehendak

          2. syarat kecakapan pihak- pihak

          3. ada hal tertentu

          4. ada kausa yang halal

Asas- asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-
asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:

   1) system terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja,
       walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas
       kebebasan bertindak.

   2) Bersifat   perlengkapan    (optional),   artinya   pasal-pasal    undang-undang        boleh
       disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat
       perjanjian sendiri.
   3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara
       pihak-pihak.

   4) Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam
       taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

Jenis –jenis Perjanjian

   1) Perjanjian timbale balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian
       yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak
       kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

   2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

   3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

   4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir

   5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Syarat- syarat sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh
undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut
ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

   1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)

   2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

   3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)

   4) Ada suatu sebab yang halal (legal cause)

Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

     Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu
memenuhi syarat- syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang- undang bagi mereka
yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau
karena alasan- alasan yang cukup menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan
itikad baik,
Pelaksanaan Perjanjian

       Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan
kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai
tujuannya.      Pelaksanaan      perjanjian       pada       dasarnya      menyangkut
soal pembayaran danpenyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran
dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu
disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian
pembayaran.

Pembayaran

   1) Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak
       dalam perjanjian

   2) Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang

   3) Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian

   4) Media pembayaran yang digunakan

   5) Biaya penyelenggaran pembayaran

Penyerahan Barang

       Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu
barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini
memperoleh hak milik atas barang tersebut. Syarat- syarat penyerahan barang atau lavering
adalah sebagai berikut:

   1) Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan

   2) Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering digunakan yaitu teori
       kausal dan teori abstrak

   3) Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda

   4) Penyerahan harus nyata (feitelijk)

Macam- macam Penyerahan Barang
Berdasarkan sifat barang yang akan diserahkan, ada tiga cara penyerahan barang yang
dikenal dalam undang- undang:

   1) Penyerahan barang bergerak berwujud

   2) Penyerahan barang tidak bergerak

   3) Penyerahan barang bergerak tidak berwujud

Biaya Penyerahan

Menurut ketentuan pasal 1476 KUHPdt, biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan
biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Ini berarti jika
pihak- pihak tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan pasal ini. Tetapi jika pihak- pihak
menentukan cara tersendiri, maka ada beberapa kemungkinannya, misalnya:

   1) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh pembeli

   2) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh penjual

   3) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul bersama- sama olehkedua belah
       pihak, baik secara dibagi, maupun secara perimbangan.

Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati.
Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin
menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain.
Dengan kata laintidak boleh ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk
melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

   1) Maksud pihak- pihak

   2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan

   3) Kebiasaan setempat

   4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan

   5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
   6) Tafsiran berdasarkan akal sehat

Factor- factor yang mempengaruhi perjanjian

Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh atau
sebagiannya tidak berdaya guna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian itu dibuat.

Factor- factor yang mempengaruhi itu adalah:

   1) Kekeliruan atau kekhilafan

   2) Perbuatan curang atau penipuan

   3) Paksaan atau duress

   4) Ketidakcakapan, seperti misalnya; orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di
       dalam pengampuan, dan orang peempuan bersuami.

Isi Perjanjian

Yang dimaksud isi perjanjian disini pada dasarnya adalah ketentuan- ketentuan dan syarat-
syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak. Ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat ini
berisi hak dan kewajiban pihak- pihak yang harus mereka penuhi. Dalam hal ini tercermin
asas “kebebasan berkontrak”, yaitu berapa jauh pihak- pihak dapat mengadakan perjanjian,
hubungan –hubungan apa yang terjadi antara mereka itu, dan beberapa jauh hukum mengatur
hubungan antara mereka itu.

Pembatalan Perjanjian

Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu
pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya
wanprestasi dari debitur.

Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:

   1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)

   2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)

   3) Harus dengan putusan hakim (verdict)

2.3 Ketentuan- ketentuan Undang- Undang
       Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu
persetujuan atupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang- undang yang
menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena
undang- undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri.
Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan
hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

       Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil
tanpa kuasa (zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt,
pembayaran tanpa hutang (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 sampai
dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai
dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPdt.

       Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan
dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada
orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.

        Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu
dilihat unsure- unsure yang terdapat didalamnya, unsure- unsure tersebut adalah :

   1) Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa
       mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.

   2) Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas
       inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan
       baik lisan maupun tulisan.

   3) Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk
      kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.

   4) Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak
       mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.

   5) Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan
      perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai,
      sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfatnya atau
      dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.
   6) Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan
       itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak
       bertentangan dengan undang- undang.

Hak dan kewajiban pihak- pihak

Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban
tersebut dapat diperinci sebagai tersebut di bawah ini :

   1) Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang
       termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban.

   2) Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan
       berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya,
       membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus
       kepentingan itu.

Pembayaran Tanpa Hutang

Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi
suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat
dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh
kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan
kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada hutang tetapi sebenarnya tidak
ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya sukarela, melainkan karena kewajiban
yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi
kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada. Dengan demikian
ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu yang
mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan.

Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad)

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal
1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan
orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu
perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsure sebagai berikut :
   1) Perbuatan itu harus melawan hukum

   2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

   3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

   4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada hubungan kausal

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi

       Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika
ditujukan pada diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin
dapat menimbulkan kerugian pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik
atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam perundangan- undangan di
luar KUHPdt, misalnya undang- undang perburuhan.

       apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan
dikarenakan kesengajaan atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang memberikan hak
kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka
atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua
belah pihak dan menurut keadaan. Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan
kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik
seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga
dinyatakan bahwa perbutan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan demikian,
berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara
memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan
atau perbuatan melawan hukum. Alasannya , karena badan hukum tidak dapat melakukan
kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti
halnya manusia pribadi. Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu
dikemukakan berbgai teori mengenai bdan hukum ada 3 macam yaitu:

   1) Teori fictie(perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diperumpamakan
       sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini
       badan hukum tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu
       pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang
       melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan
       melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada
       keadaan yang bertentangan dengan kenyataan.

   2) Teori orgaan (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia
       pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum.

   3) Teori yurisdische realiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang
       dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi.

Badan Hukum Perdata dan Publik

Ada dua macam badan hukum dilihat dari sudut pembentukannya, yaitu badan hukum pidana
dan badan hukum public. Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan hukum perdata,
sedangkan pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya
adalah anggaran dasar badan hukum itu. Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran
dasar kepada pejabat yang berwenang, pengesahan tersebut diperlukan supaya badan hukum
yang dibentuk itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak
dilarang oleh undang- undang. Badan hukum perdata ini misalnya, perseroan terbatas,
yayasan .koperasi.

Badan Hukum public dibentuk dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan hukum
public ini merupakan badan- badan kenegaraan, misalnya Negara republic Indonesia, daerah
Tiongkok I, daerah tingkat II, dan lain- lain. Badan hukum public ini dibentuk untuk
menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara badan
hukum public harus berdasarkan undang- undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, badan
hukum public itu melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal
1365 KUHPdt.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum public dalam menjalankan
kekuasaannya itu mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang-
undang. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang-
undang. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan. Namun demikian, jika perbuatan yang
dilakukan itu adalah kebijaksanaan penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim,
karena sudah masuk dalam bidang politik.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: sharee
Stats:
views:750
posted:11/29/2011
language:Malay
pages:12