RISALAH RAPAT KERJA KOMISI DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA



RISALAH RAPAT

RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI



Tahun Sidang : 2009-2010

Masa Persidangan : II

Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2010

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 DPR RI

Ketua Rapat : Kemal Azis Stamboel, Ketua Komisi I DPR RI

Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti, Kabagset. Komisi I DPR RI

Acara : 1. Pembukaan

2. Penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika

3. Tanya Jawab

4. Penutup

Anggota yang hadir : - Pimpinan Komisi I DPR RI:

1. Kemal Azis Stamboel/Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS

2. H. Hayono Isman, S.IP./Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Partai Demokrat

3. Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita/Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PG

4. Tubagus Hasanuddin/Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDI Perjuangan

- Anggota Komisi I DPR RI:

F-PARTAI DEMOKRAT:

5. Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM.

6. Max Sopacua, S.E., M.Si.

7. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.

8. Ir. H. Hari Kartana, MM.

9. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

10. DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.H.

11. Drs. Ramadhan Pohan, MIS

12. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

13. Paula Sinjal, S.H.

F-PG:

14. Jeffrie Geovanie

15. Tantowi Yahya

16. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.

17. Drs. H.A. Muchamad Ruslan

18. Drs. Enggartiasto Lukita

19. Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, B.Bus.

F-PDI PERJUANGAN:

20. Evita Nursanty

21. Achmad Basarah

22. Sidarto Danusubroto, S.H.

23. Tri Tamtomo

24. Dadoes Soemarwanto

F-PKS:

25. Drs. Al Muzzammil Yusuf

26. DR. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA.

F-PAN:

27. Ir. Muhammad Najib, M.Sc.

28. Ir. H. Azwar Abubakar, MM.

29. Prof. DR. Ismet Ahmad

F-PPP:

30. H. Achmad DG. Sere, S.Sos

31. H. Amin Suparmin, S.HI.

F-PKB:

32. Hj. Lily Chodidjah Wahid

F-GERINDRA:

33. Rachel Maryam Sayidina

F-PARTAI HANURA:

34. Dra. Hj. Soemintarsi Muntoro, M.Si.

Anggota yang Izin : 1. Mirwan Amir/F-Partai Demokrat

2. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc./F-Partai Demokrat

3. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga/ F-Partai Demokrat

4. Ir. Neil Iskandar Daulay/ F-PG

5. Yorrys Raweyai/F-PG

6. Paskalis Kossay, S.Pd., MM/F-PG

7. Tjahjo Kumolo/F-PDI Perjuangan

8. Helmy Fauzy/F-PDI Perjuangan

9. Prof. DR. H. Irwan Prayitno, P.si., M.Sc./F-PKS

10. Luthfi Hasan Ishaaq, MA./F-PKS

11. DR. H.A. Effendy Choirie, M.H./F-PKB

12. H. Ahmad Muzani/F-Partai Gerindra





Jalannya Rapat:



KETUA RAPAT (KEMAL AZIS STAMBOEL/F-PKS):



Bismillaahirrahmaanirrahiim.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.



Yang terhormat Pimpinan Komisi I dan yang terhormat Anggota Komisi I, Bapak-bapak/Ibu-ibu.

Yang terhormat Bapak Menteri Kominfo, Bapak Tifatul Sembiring dan seluruh jajarannya, dan juga

Yang terhormat Bapak Wakil Dewan Pers yang diwakili oleh Bapak Bambang Harimurti dan juga

dari Komite Informasi Publik.



Hari ini tidak terasa sudah tiga bulan yang lalu kita mengadakan RDP dengan para menteri dan

seluruh jajarannya yaitu pada tanggal 23 November yang lalu. Namun, dalam kurun waktu sejak November

sampai dengan sekarang, kita sebenarnya terus mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan

Kominfo yaitu dengan Pak Sekjen pada tanggal 2 Februari yang lalu, kita bahas mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan masalah-masalah Rencana Undang-Undang Konvergensi termasuk juga mengenai isu

tentang persiapan masalah RDP Tata Cara Penyadapan dan pada tanggal 4 Februari yang lalu juga

dengan Sekjen Kementerian Kominfo, kita membahas masalah laporan keuangan. Yang terakhir pada

tanggal 9 Februari, secara khusus kita bahas mengenai perkembangan lanjutan mengenai masukan-

masukan mengenai RUU tentang Konvergensi Telematika. Jadi sebetunya sudah banyak pertemuan yang

kita lakukan bersama jajaran kominfo dan kita selalu mengikuti perkembangan mengenai isu-isu yang ada

di masyarakat yang berkaitan dengan domain Kominfo. Hari ini kita akan membahas selain dari jawaban

yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, isu-isu lain yang berkaitan dengan salah satu dukungan

nyata terhadap TIK lokal serta pemanfaatan dari masalah IGOS, lalu ada masalah yang berkaitan dengan

penggunaan frekuensi dan juga kebijakan Kominfo mengenai masuknya perusahaan domestik asing dalam

pembangunan jaringan kominfo dan lain-lain hal yang sedang kita catat sebagai bahan-bahan yang akan

dibahas hari ini.



Selain itu juga kami ingin mendengar kemajuan daripada program 100 hari yang kami dengar

melalui media bahwa hal itu telah dicapai 100% dan kita ingin mendengar lebih lanjut langkah-langkah

berikutnya. Tidak lupa perkembangan terakhir mungkin Bapak Menteri juga bisa menyinggung masalah

RPM Konten Media, walaupun hal ini masih banyak menimbulkan pro and kont, kita mungkin memperoleh

langsung dari sumbernya mengenai masalah tersebut. Jadi sebagai awalnya barangkali Bapak bisa

memberikan pada kita permulaannya dan tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja yang lalu, lalu tadi sudah

disebut realisasi dari program 100 hari dan berbagai rancangan reformasi birokrasi yang sedang

berlangsung di lingkungan Kominfo. Kira-kira itu kurang lebih kerangka daripada masalah-masalah yang

akan kita bahas hari ini. Rapat ini adalah rapat terbuka, oleh sebab itu dihadiri oleh kalangan masyarakat,

LSM dan semua pihak yang berminat untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Saya juga ingin

menyampaikan bahwa diantara kita, mungkin waktu pertemuan yang awal belum dikenalkan. Ada dua

anggota baru dari Komisi I. Yang pertama, Bapak Amin, tidak hadir. Ada Ibu Paula dari Partai Demokrat.

Jadi dua anggota Komisi I yang baru. Yang lainnya saya rasa sudah diperkenalkan.



Baiklah, kita akan mulai rapat ini dan mulai jam 11.10 WIB sampai jam satu, dan bila diperlukan

nanti ada bisa perpanjangan tapi kita minta dua jam awal untuk kami sampaikan floor nya kepada Bapak.

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, kita buka rapat terbuka RDP dengan Menkominfo hari

ini.



(RAPAT DIBUKA PUKUL …………………..)



Baiklah Bapak-bapak/Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Kita mulai dengan jawaban dari Bapak

Menteri Kominfo atas pertanyaan tertulis Komisi I DPR RI. Kami persilahkan Bapak Tifatul.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (TIFATUL SEMBIRING):



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Audzubillahi minashaitaanirraziim.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.



Salam sejahtera Bapak-bapak/Ibu sekalian.



Cantik bunga kembang sepatu,

Ditanam orang di pekarangan.

Kalau hadir di Komisi I,

Bagai kembali di kampung halaman.



Soalnya pernah di Komisi I.



Bapak Ketua Komisi I, Pak Kemal Stamboel yang saya hormati.

Bapak Wakil Ketua, Bapak Hayono Isman, Bapak Tubagus Hasanuddin, para senior saya di Komisi

I. Ada Pak Sidarto, ada Pak Azwar, ada Pak Jenderal kita, Pak Max, Ibu, yang lain, ada Pak Hidayat,

Uda Jeffrie Geovanie dan lain-lain, yang saya hormati.



Pada hari ini kami juga hadir dengan disamping Eselon I Kementerian Kominfo, juga hadir dari

KIP, Komisi Informasi Pusat, dihadiri langsung oleh Ketua, Bapak Alamsyah dan juga anggotanya Ibu Heni.

Dari Dewan Pers hadir disini Pak Bambang Harimurti dan dari KPI hadir sekretaris Pak Umar. Jadi Bapak-

bapak Pimpinan Komisi I dan Anggota Dewan yang saya hormati. Insya Allah kita akan mencoba

menguraikan dan jawaban tertulis sebetulnya sudah dikirimkan juga ke Komisi I dan beberapa hal nanti

ada yang akan saya sampaikan, saya jawab secara langsung tapi ada juga yang disampaikan oleh jajaran

saya dan mohon maaf hari ini Sekjen Kementerian Kominfo tidak bisa hadir karena kakak kandung beliau

semalam meninggal dunia, Kakaknya Pak Basuki Iskandar sehingga beberapa hal nanti akan dijawab oleh

kawan-kawan yang lain. Hadir disini Bapak Aswin Sasongko, ini Dirjen Aptel. Bapak Fredi Tulung, ini

adalah Kepala BIP kemudian Bapak Bambang Subiantoro adalah PLT. Dirjen SKDI. Bapak Agung, ini

Inspektorat Jenderal dan Bapak Cahyana, Kepala Balitbang dan SDM.



Bapak/Ibu sekalian, Anggota Dewan yang saya hormati.



Yang pertama adalah mengenai anggaran, bahwa dalam tahun 2009 Kementerian Kominfo

mendapat alokasi 2.131.735.776.000 yang terdiri dari anggaran untuk 7 unit Eselon I sebesar 1,5 triliun

lebih dan untuk Badan Layanan Umum dan Balai Telekomunikasi Informasi Pedesaan sekitar 579 milyar

lebih dan realisasinya per 31 Desember untuk 7 Unit Eselon I sebesar 1,2 triliun lebih atau 82,44% dan

untuk realisasi BLU, BTP sebesar 126 milyar lebih atau sekitar 21,68%. Ada beberapa tabel di jawaban

yang kami sampaikan, Bapak/Ibu sekalian bisa melihatnya di halaman 3 dan seterusnya dan memang

untuk pagu anggaran dan realisasi BLU/BTP ini agak rendah karena ada beberapa hal terjadi. Kalau

pertama adalah proyek PHLN ICT Yogyakarta pada Dirjen Aptel tidak dapat terserap akibat adanya

ketergantungan kepada pihak eksternal atas perlunya persetujuan atau objection letter pada setiap

tahapan penyelenggaraan dan pengadaan dari lembaga donor atau JEICA.

Kemudian tentang Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan ini anggarannya hanya terealisir

21,68% akibat adanya pentahapan dalam pembayaran jasa layanan Desa Berdering yang tidak termasuk

pada jadwal 2009. Kemudian juga pelaksanaan tender dan pekerjaan ISO untuk 25000 desa telah selesai

dikerjakan namun pihak rekanan baru mencairkan anggaran sebesar 124 milyar lebih atau sekitar 21,57%.

Kegiatan penyediaan sistem monitoring warnet dan ISO belum dapat merealisir karena mundurnya jadwal

pelaksanaan tender internet pada PTIP.



Kemudian tentang realisasi pertanyaan IB, tindak lanjut hasil temuan dari BPK. Bahwa BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan

Kementerian Kominfo 2009 sebanyak dua kali yaitu pemeriksaan interim tangagl 16 November dan juga

surat tugas 15 Februari 2010 dan akan dilaksanakan juga sampai dengan Maret 2010. Dalam pemeriksaan

yang dilakukan tentang anggaran belanja barang dan modal pada tahun 2008-2009 pada Dirjen Postel,

Kemen Kominfo pada tanggal 29 Januari 2010 terdapat 13 temuan. 3 temuan bersifat adminstratif, dan

saat ini dalam proses penyelesaian dan 10 temuan berupa kelebihan perhitungan biaya, pemborosan biaya

dan denda keterlambatan sebesar 1.261.116.536.036. Seluruhnya sudah disetor ke kas negara.



Kemudian yang nomor dua adalah sesuai dengan Edaran Menteri Keuangan Nomor SE

2679/MK02-2009, tanggal 24 September 2009, telah ditetapkan pagu definitif Kementerian Kominfo untuk

tahun 2010 adalah 2.811.973.993.000 dengan perincian yang di dalam tabel.



Kemudian mengenai langkah-langkah untuk mempercepat penyerapan karena tadi ada terjadi

beberapa kendala di balai komunikasi untuk mempercepat proses penyerapan anggaran pada DIPA tahun

2010, maka Kemen Kominfo telah persiapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama

mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Dua, menyelenggarakan bimbingan teknis proses

pengadaan barang dan jasa. Tiga, melakukan monitoring program dan kegiatan secara intensif sampai

dengan tingkat unit kerja Eselon II.



Untuk angka romawi II, bagaimana tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan

Menkominfo tanggal 23 November 2009, ini di belakang ada beberapa hal yang ditanyakan. Ada sekitar 9

poin. Masuk yang paling bawah ini dalam rangka peningkatan fungsi dan tugas Komisi Penyiaran

Indonesia dan Dewan Pers, Komisi I DPR RI mendesak Depkominfo untuk memperjuangkan anggaran KPI

dan Dewan Pers. Saya mungkin menjawab bagian ini, kesimpulan rapat kita sebelumnya yang pertama

dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia dan pengaruhnya

terhadap pola hidup masyarakat Indonesia maka Kementerian Kominfo telah menyusun reposisi perannya

sebagai berikut yaitu pendekataan kelembagaan adalah restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan

perkembangan TIK sera perkembangan budaya yang menyertainya termasuk membangun budaya

organisasi yang dinamis, efisien dan future oriented.



Yang kedua adalah pendekatan SDM rekrutmen tenaga kerja baru dengan peningkatan kapasitas,

seperti pelatihan pengiriman tenaga untuk studi S2, S3 dan reformasi birokrasi. Pendekatan regulasi

melalui penyusunan naskah akademik RUU Konvergensi, revisi Undang-Undang Telekomunikasi,

Penyiaran dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Pendekatan program dan anggaran yaitu

melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika dengan anggaran

berkelanjutan. Sustainable budget dengan mempertimbangkan ICT fund. Kemudian dengan

perkembangan teknologi ini juga ada dikaitkan bagaimana Kemen Kominfo hubungan dengan

berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti BIN selaku lembaga koordinasi intelijen dan juga

Lemsaneg, Lembaga Sandi Negara.



Bapak/Ibu sekalian, Anggota Dewan yang saya hormati.



Bahwa dalam beberapa diskusi kami ada national security threat, ancaman terhadap keamanan

nasional. Diantaranya adalah transnasional crime. Transnational crime ini ada masuk pendapat seperti itu,

diantaranya adalah terorisme itu sendiri, kemudian money laundring, trafficking, termasuk juga jaringan

obat bius, termasuk transnational crime. Oleh karena itu, penguatan lembaga BIN ini saya rasa perlu

didukung dengan teknologi yang lebih baik ke depan ini supaya kita tidak kebobolan di dalam masuknya

anarsir-anarsir yang bisa merusak bangsa. Dan oleh sebab itu koordinasi ini kita jalankan dan juga

termasuk dengan instansi lembaga sandi negara dalam rangka menyamakan persepsi dan aturan

perundangan terkait dengan kebebasan mengakses informasi dan dampak negatifnya terhadap ketahanan

masyarakat maupun negara.



Adapun kesimpulan dari nomor tiga masalah keterbukaan, ini juga salah satu hal yang juga

mengemuka saat ini, kita berkoordinasi dengan kantor Wapres, lembaga Ketahanan Nasional, perguruan

tinggi dan lain-lain, termasuk juga dengan temuan-temuan dari LSM terkait dengan sosialisasi tentang nilai

dan lambang negara guna ketahanan masyarakat untuk menyongsong demokratisasi di Indonesia. Jadi

bagaimana kita menjalankan peran-peran demokrasi atau fungsi-fungsi, unsur-unsur demokrasi ini tapi kita

tetap dengan menjaga keutuhan kita, pemerintahan yang seimbang dan juga terkait dengan keterbukaan

informasi, juga dengan ketahanan negara dan kerahasiaan negara kita.



Yang keempat adalah globalisasi yang memungkinkan adanya peningkatan interaksi antara pelaku

bisnis asing dengan pelaku bisnis dalam negeri. Dalam hal ini pihak Kementerian Kominfo mendorong

bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penguatan industri dalam negeri dalam meningkatkan peran

industri dalam negeri untuk mendukung pada pertahanan dan keamanan, diantaranya mendorong

pembangunan penyelenggaraan dan penggunaan menara telekomunikasi dengan kemampuan dalam

negeri. Sekarang ada dorongan dari berbagai pihak untuk masuknya di tower telekomunikasi. Untuk tower

ini perlu kami garisbawahi bahwa tower telekomunikasi ini bukan satu teknologi yang tinggi. Jadi dia adalah

konstruksi besi dan juga konstruksi penggunaan yang bisa dibangun oleh putra-putra bangsa sendiri. Ini

sedang ada satu diskusi yang hangat di kita. Sebagian mengatakan ini tetap harus diberikan kepada

pengusaha-pengusaha di dalam negeri, tapi sebagian juga karena sangat banyak misalnya karena

sekarang ada rencana penjualan ribuan tower yang ada ini, yang katanya kalau harganya satu sampai dua

milyar per tower, bisa mencapai angka 7 trilyun atau 10 trilyun lebih. Ini sedang ramai kalau menurut saya

ini nanti bisa kita diskusikan lagi. Akan tetapi di dalam hal penggunaan lokal konten pada pengadaan

peralatan wimax, dan ini juga prestasi putra bangsa juga, kita sudah berhasil menciptakan chip terkait

dengan wimax untuk dipergunakan di dalam negeri, penggunaan open source dan lain-lain.



Selanjutnya untuk nomor 5. Ini masalah tv berjaringan. Dalam pelaksanaan tv berjaringan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran PP Nomor 50 Tahun 2005 dan juga

penyelenggaraan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta), Peraturan Menkominfo Nomor 43 Tahun 2009, maka

Menkominfo telah membentuk tim monitoring dan evaluasi tersebut yang terdiri dari KPI, Dirjen Postel,

Direktorat SKDI dan narasumber dari pakar penyiaran hukum dan teknologi untuk mengevaluasi dan

mengkaji permohonan sepuluh jasa penyiaran tv sistem yang saat ini memiliki izin nasional untuk beralih

ke lembaga penyiaran swasta tv berjaringan.

Rapat 19 Februari 2010, Tim Monef telah memintakan permohonan disampaikan kepada

Menkominfo, mendengarkan secara langsung mengenai rencana pelaksanaan tv berjaringan dan para

penyelenggara tv existing. Saya ingin menyingkat saja bahwa dalam hal ini Kemenkominfo sudah

memonitor dan melaksanakan, memerintahkan kepada seluruh jaringan televisi untuk secara bertahap

untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini dan mohon maaf karena ini memang dari

2002, secara bertahap dioper-oper sampai ke 2009, masa saya dan hari ini kita sudah terapkan dari

tanggal 28 Desember secara bertahap, kenapa? Karena ada beberapa hal yang terkait dan memang kita

harus akui juga ada perubahan-perubahan peraturan yang secara teknis agak merepotkan pengusaha

stasiun tv. Jadi dulu lokal seperti ANTV (Andalas TV), SCTV itu (Surabaya Citra) dan RCTI dulu pakai

dekoder Indonesia di Jakarta saja kemudian turun keputusan Menteri Penerangan dulu di masa Pak

Harmoko Nomor 4 tahun 1993, mewajibkan supaya nasional tv itu, ditarik semua ke nasional. Jadi dulu

sudah lokal awalnya, nasional kemudian keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang harus

kembali pada lokal. Teman-teman dari ATVSI menanyakan ke depan kira-kira ada perubahan lagi tidak itu

peraturan supaya mereka bisa merencanakan suatu bisnis mereka secara lebih baik, paling tidak sepuluh

tahun ke depan. Tapi sesuai dengan amanah dari Komisi I, ini sudah kami jalankan secara bertahap

dengan melihat beberapa tingkat kendala di lapangan.



Kemudian tentang nomor 6 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang akan diberlakukan 14 April 2010, dukungan terhadap KIP dalam menjalankan fungsi

dan tugasnya. Kementerian Kominfo telah melakukan suatu advokasi pembentukan LKIP yang telah

ditetapkan dengan Keppres Nomor 48B tahun 2009 dengan pengangkatan anggota KIP periode 2009-

2013. Mengusulkan pembentukan sekretariat Komisi Informasi Pusat yang dipimpin pejabat. Jadi

sekretariatnya, kita memberikan pelayanan untuk sekretariat KIP yang pejabatnya dipimpin setingkat

Eselon II. Ini untuk melayani kerja KIP. Merancang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi

Pusat yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menkominfo. Merumuskan rancangan Peraturan Presiden

tentang Honorarium. Jadi ini juga mohon maaf ini kawan-kawan kita dari KIP ini belum mendapatkan gaji

karena Keppres ini belum turun, ini sedang dirancang namun anggaran operasional itu sudah dialokasikan

sebesar 5 milyar pertama sekarang di naikkan ke 7,5 milyar per tahunnya. Mendukung kegiatan Tupoksi

Komisi Informasi Pusat. Jadi ini memang masalah Keppres ini nanti kita akan sampaikan kepada

Departemen Keuangan, sudah disampaikan juga kepada Menpan dan selanjutnya akan dikembalikan hasil

dari Menpan itu kepada Departemen Keuangan untuk disahkan menjadi suatu Keputusan Presiden.



Kemudian terkait dengan tanggapan Nomor 7. Mendorong Departemen Komunikasi dan

Informatika untuk meningkatkan anggaran dalam APBN, Departemen Komunikasi dan Informatika guna

mendukung sektor riil di bidang teknologi informasi yang akan memperkuat kemandirian TIK ke depan dan

stimulus pembangunan. Saya ingin juga sedikit menggaris bawahi. Ini bukan untuk berbangga-bangga tapi

saya rasa teman-teman di Kemen Kominfo yang bekerja di bawah, ini bukan kerja saya, kerja mereka

bahwa laporan dari akhir Desember 2009, Kemen Kominfo menghasilkan PNBP sebesar 10 triliun. Jadi

hasil akhir 10 triliun dari target 7,26 triliun. Jadi dengan target yang jauh terlampaui untuk pemasukan

negara bukan pajak yang kalau istilah beberapa kawan-kawan, kita dimodali 2,1 triliun tapi menghasilkan

PNBP 10 triliun. Saya rasa ini juga perlu kita apresiasi karena ini pemasukan buat negara. Ini diatas target

dan ke depan ini memang saya juga sudah berbicara perlu juga penyehatan organisasi bukan saja

reformasi tapi penyehatan karena organisasi Kemen Kominfo ini sangat banyak jumlah pegawainya, di dua

gedung itu ada 3500 orang dan dulu konon pernah dibubarkan ini departemen ini masa Departemen

Penerangan dulu. Jadi ada beberapa masalah yang kami juga secara SDM perlu menanganinya secara

bertahap. Jadi tentang nomor 7 ini, kita dari Kemen Kominfo mendorong penguatan industri dalam negeri

untuk menyediakan dukungan terhadap industri TIK disamping dukungan dari industri asing, masih

diperlukan khususnya berorientasi pada transfer teknologi tingkat tinggi di bidang TIK yang berbasis padat

kapital yang menghasilkan produk yang belum mampu dihasilkan. Jadi kebijakan misalnya kita sudah

melakukan penelitian dan produk yang sudah dapat di pasok di dalam negeri sendiri wimax. Wi max ini

nanti akan sangat menekan harga internet, penggunaan open source, safe up box untuk tv digital maupun

adanya kebijakan penggunaan produk lokal. Jadi kita sudah minta kepada pemenang tender di internet

kecamatan maupun internet desa, itu harus menggunakan software lokal kecuali seperti kontrol sistemnya

UNIX, itu kita belum bisa menyainginya, itu kita menggunakan software impor.



Dan saya sedikit ingin menambahkan disini. Kunjungan ke Swedia kemarin, dua hari saya disana

mengunjungi Erickson dan juga Menteri ICT Swedia namanya ibu Osa, saya melihat bahwa defisit

perdagangan Swedia dengan Indonesia itu sangat tidak imbang sekali. Mereka mengekspor hi-tech disini

dan kita mengekspor raw material tapi dengan volume yang sangat sedikit sekali. Jadi kunjungan kesana

adalah untuk melakukan suatu lobby dan bargain supaya Ericson tidak saja menjadikan Indonesia sebagai

pangsa pasarnya tapi adalah agar Ericson juga memperluas patner lokal di Indonesia, itu yang pertama

misi saya dan ini disetujui oleh beliau. Yang kedua, menyerap tenaag kerja Indonesia yang lebih banyak

dan juga beliau sepakat untuk memindahkan perwakilan beliau yang selama ini ada di Malaysia untuk

dipusatkan di Jakarta. Yang ketiga, supaya beliau menggunakan konten lokal yang diproduk di Indonesia

dan ini juga ada kebijakan kita, Peraturan Presiden dan juga adalah beliau dalam lobby kita berjanji akan

mengirimkan kontainer yang isinya adalah semacam lab dari LTE. LTE ini adalah pengembangan dari 3G

dan 4G. Jadi untuk masa depan teknologi di bidang TIK ini namanya LTE dan bagi kita disini tentu akan

mendapat keuntungan besar kalau Ericson sampai membawa itu kesini semacam Lab, sehingga para

pakar kita mahasiswa di kampus maupun perguruan tinggi atau para orang yang berminat kepada

teknologi informasi dan telekomunikasi ini bisa belajar lebih langsung dan perlu saya kasih catatan bahwa

yang terbesar di dunia saat ini tinggal Ericson dan Huwaei, sangat merajai di pasar internasional.



Kemudian nomor 8. Komisi I mendorong Depkominfo untuk terus melakukan sosialisasi terhadap

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang formasi dan transaksi elektronik. Pada tahun

2010, Kemen Kominfo melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang ITE sebanyak 10 kali di berbagai kota, provinsi di Indonesia dengan target audiensi adalah

diutamakan para penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi dan aparat pemerintah penyelenggara sistem

elektronik dan masyarakat karena adanya pandangan di beberapa pendapat bahwa pelaksanaan Undang-

Undang ITE ini perlu dipahami justru bagi pelaksanaannya terlebih dahulu dan juga dalam rangka

mempromosikan pengguna internet secara produktif, sehat dan aman serta dalam rangka membangun

dunia maya, Kemen kominfo melakukan promosi internet sehat dan aman. Instan, dengan tujuan agar

internet dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi penggunanya karena terus terang beberapa gejala

sudah terlihat penipuan-penipuan melalui internet, seperti penculikan juga terjadi, pembujukan dan

pengaruh-pengaruh lain. Saya sangat prihatin Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau kita mengetik

SMU maupun SMP di google misalnya, itu yang keluar bukan keterangan soal bagaimana memilih SMU

yang baik, bagaimana tata cara sekolah di SMP yang baik, yang keluar adalah SMU bokep, SMP bokep.

Saya tadinya tidak engeh juga bokep ini apa? Bahasa apa? Rupanya setelah saya dalami, itu porno

semua. Jadi rekaman-rekaman yang berisi hubungan bebas antara siswa SMP laki-laki dan perempuan

dan siswa SMU dengan berbagai banyak sekali persoalan. Ini juga mohon keprihatinan ini juga menjadi

keprihatinan kita semua karena ini generasi muda kita. Kalau kita mengetik SMP dan SMU, kalau kita di

tempat lain mengetik high school umpamanya, di Amerika atau di Eropa, yang keluar adalah bagaimana

tata cara atau prosedur memilih SMU-SMP terbaik, ada list dan sebagainya. Ini yang keluar adalah situs-

situs porno terkait dengan itu.

Kemudian juga tentang hal lain yang dilakukan melalui PIP adalah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat melalui pendekatan budaya. Diantaranya di Solo dilakukan melalui pertunjukan wayang,

sosialisasi-sosialisasi ini kemudian di Batam juga menggunakan pendekatan kearifan budaya daerah, jadi

sangat mengena di masyarakat dan juga di Sumatera Utara, Jawa Timur dan juga di daerah Sulawesi. Jadi

ini kita lakukan sosialisasi-sosialisasi seperti ini.



Kemudian dalam rangka peningkatan fungsi dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan

Pers, Komisi I DPR RI mendesak Depkominfo untuk memperjuangkan peningkatan anggaran KPI dan

Dewan Pers. Kementerian Kominfo pada dasarnya selalu mendukung untuk peningkatan anggaran KPI

dan Dewan Pers sesuai dengan Tupoksi dan perannya. Baik, itu jawaban terhadap tanggapan yang

disampaikan oleh Bapak-bapak/Ibu-ibu Anggota Dewan yang saya hormati. Adapun poin satu umum, poin

dua, bagaimana realisasi program 100 hari dari Kementerian Kominfo terkait dengan Desa Pintar dan juga

Desa Berdering dan juga terkait dengan juga terkait dengan 100 hari. Kami ingin sampaikan disini sesuai

dengan kontrak kerja Menkominfo dengan Presiden dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu

Kedua ini, bahwa tujuan daripada 100 hari ini adalah untuk pertama quick win, kemudian yang kedua

adalah untuk meningkatkan reputasi daripada masyarakat dan hal lain yang ingin dicapai adalah

bagaimana ini tidak ada anggaran tambahan, jadi menggunakan anggaran tahun 2009, APBN. Presiden

sudah memberikan arahan bahwa 100 hari ini, the national summit yang pertama adalah tujuannya

pertama karena anggaran atau APBN pemerintah ini hanya 20% dari seluruh geliat ekonomi sekitar 5000

triliun dan anggaran APBN hanya sekitar 1047 triliun. Jadi hanya 20%. Oleh sebab itu kita perlu

meningkatkan involvement, keterlibatan dari pemangku kepentingan yang lain, stakeholder. Yang kedua

juga ingin meningkatkan supporting dari mereka, yang ketiga, memperluas ownership bahwa untuk

pencapaian target-target ekonomi 7% dan sebagainya itu adalah kepentingan semua pihak, bukan saja

kepentingan Presiden, bukan saja kepentingan legislatif, tapi kepentingan semua eksekutif adalah

kepentingan kita semua. Oleh sebab itu dalam program 100 hari ini, maka kewajiban pelaksanaan

universal, penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan di Indonesia telah terlaksana.

Program Desa Berdering telah melebihi target sebanyak 25.176 dalam 100 hari, yaitu 100,7% dari target

25.000 desa di 32 provinsi. Ini memang ada kendala tapi bisa dikejar di tempat lain karena kendala tempo

hari cuaca kurang bagus di daerah Indonesia Timur khususnya Papua dan Maluku ini agak menyulitkan

kita untuk menembus Medan.



Kemudian diantara Desa Berdering tersebut, 100 desa sekaligus merupakan Desa Pintar, Pintar

adalah singkatan dari Desa punya Internet dan sudah terlaksana pengadaannya sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan. Disamping yang di kontrak Menkominfo ini ada program-program yang juga menjadi

prioritas di internal Kemen Kominfo sendiri dalam 100 hari. Yang pertama adalah jaringan backbone fiber

optic Palapa Ring untuk wilayah Indonesia Timur. Ini lanjutan dari west side. Dari sisi barat Indonesia,

sekarang kita lanjutkan ke Indonesia Timur. Ditandai dengan peluncuran proyek Palapa Ring second sight

yaitu dari Mataram ke Kupang sepanjang 1800 km.



Kemudian pencanangan dukungan pada TIK lokal sekaligus pemantapan program Go open source

Indonesia atau instansi pemerintah. Dukungan TIK pada program sistem pelayanan informasi perijinan dan

investasi secara elektronik BBC di Batam, penyiapan naskah akademik review Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran. Penyelesaian

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang BHP Frekuensi berbasis pita, Instruksi Menteri dalam

penyelenggaraan desa informasi untuk kawasan perbatasan Indonesia agar kawasan pembatasan

Indonesia ini tidak saja banyak mengakses informasi televisi dan siaran dari negara asing tapi juga dari

kita. Beberapa sudah kita bangun. Peningkatan kapasitas SDM TIK melalui pelatihan tenaga profesional di

fasilitas pelatihan TIK, ICT Korea dan Indonesia, Jababeka.



Untuk jawaban Nomor 3, bagaimana rancangan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Komunikasi Informatika, dan sejauhmana pelaksanaannya, kami minta kepada Sekretariat Jenderal Pak

Agung untuk memberikan keterangan nomor 3 ini. Silahkan, Pak.



SEKJEN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Yang terhormat Bapak Pimpinan sidang.



Yang saya hormati Bapak/Ibu sekalian.



Atas seizin Bapak Menteri, kami akan memberikan jawaban pertanyaan nomor 3. Sebagaimana

rancangan reformasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sejauh mana pelaksanannya.

Sebagaimana Menkominfo telah mengusulkan rancangan struktur organisasi baru kepada Presiden melalui

Menpan dengan surat nomor 602/MKominfo/112009 tanggal 26 November 2009 dan saat ini masih

menunggu ditetapkannya Perpres oleh Presiden. Yang kedua, bersamaan dengan surat tersebut, Kem

Kominfo telah menetapkan tim reformasi birokrasi untuk melaksanakan kajian dan rintisan langkah-langkah

transisi menuju organisasi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Yang ketiga, seusai dengan

Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, maka Kemkominfo telah menyelesaikan

rencana strategis Kemkominfo 2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen Nomor 02/PER/M

Kominfo/12010 tanggal 29 Januari 2010 yang menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang

dijabarkan lebih lanjut dalam program sesuai struktur organisasi baru yang tersebut diatas.



Beberapa pokok pemikiran dalam reformasi birokrasi yang telah menjadi hasil kajian pendahuluan

tim reformasi birokrasi sebagai berikut. Yaitu program quick wins. Yang kedua penyempurnaan organisasi.

Yang ketiga, penyempurnaan ketatalaksanaan. Empat, pembenahan sumber daya manusia. Lima,

pengembangan sistem tata informasi. Enam, pengembangan sistem pendukung, dan yang kelima, masa

transisi akan dilaksanakan pada tahun 2010 dan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011, Kemkominfo

diharapkan dapat menyelesaikan reformasi birokrasi.



Adapun jabaran langkah-langkah yang menonjol dalam hal ini quick wins, kita melaksanakan yaitu

dengan aspek dari dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal dimana aspek internal yaitu melaksanakan

program sosialisasi dan penerapan budaya kerja dan pembangunan kultur kominfo agar memiliki

pemahaman visi dan misi dimana SDM Kominfo pada dasarnya dahulu terdiri dari 3 sumber yaitu terdiri

dari LIN, dari Depkominfo sendiri, Postel atau Departemen Perhubungan, kita usahakan untuk tetap

berintegrasi dan mempunyai visi dan misi yang sama. Dalam aspek eksternal, peningkatan standarisasi

kualitas layanan dan program penyediaan layanan di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk penyempurnaan

organisasi, restruct tentang penyempurnaan tupoksi dan tata kerjanya dan redefinisi visi, misi maupun

strategi RPJMN dan yang ketiga adalah analis jabatan, penyempurna tata laksana yaitu tentang program

penyusunan SOP dan tata naskah maupun yang lain-lain. Pembenahan SDM, intek personil dan seleksi

pegawai, pola karir, sistem pembinaan pegawai, penilaian kinerj, dengan melalui antara lain outbond dan

kebersamaan dalam even-even yang membangun suatu kebersamaan dan kebanggaan bagi institusinya.

Pengamanan sistem tata informasi tentang pengembangan website yang ditujukan kepada para

stakeholder maupun masyarakat dan pelayanan online dalam sistem pembinaan pegawai atau data base

tentang nominatif pegawai. Untuk pendukung penyempurnaan internet Kominfo untuk mempermudah

proses dalam hal-hal tata naskah atau persuratan. Demikian jawaban kami dari pertanyaan Nomor 3.

Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Menteri.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Terima kasih Pak Sekretariat Jenderal.

Dan selanjutnya untuk pertanyaan Nomor 4, apakah pencanangan dokumennya, tata teknologi

informasi dan komunikasi lokal serta pemanfaatan program IGOS (Indonesia Go Open Source) sudah

berjalan sampai saat ini. Bisa saya jelaskan sebagai berikut. Bahwa sudah dibuat peraturan Menkominfo

Nomor 48 bulan 11 Tahun 2009 tanggal 23 November tahun 2009 tentang penggunaan open source pada

tender pengadaan peralatan program internet kecamatan. Program Desa Pintar. Yang kedua adalah

penyelenggaraan pelatihan sosialisasi pada 15 lokasi di tahun 2009, yang ketiga adalah fasilitas Pemda

untuk migrasi ke open source, dengan melakukan instalasi 100 unit software linux untuk dua lokasi, yaitu

kota Bogor dan kota Pekalongan serta membangun model perkantoran kecil di kota Makassar dan

Kabupaten Jayapura. Penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah melakukan migrasi ke free

open source sofware (FOS 2010). Perlu kami jelaskan disini, free open source software ini bukan

softwarenya gratis, tidak tapi ini source code nya bebas untuk dibuka. Dilakukan suatu perubahan,

dilakukan suatu revisi, pengembangan sehingga bahkan ke Bahasa Indonesia pun bisa menggunakan

sehingga bisa dengan mudah dikembangkan oleh anak-anak Indonesia sendiri.



Mendorong pengembang aplikasi lokal untuk membuat aplikasi yang lebih berkualitas. Kita

menyelenggarakan Indonesia ICT Award, memberikan penghargaan kepada anak-anak maupun

perusahaan, maupun perorangan yang berprestasi di bidang ICT. Kemudian penyediaan repository force

yang berguna bagi masyarakat yang ingin menggunakan up date aplikasi first dan kemudian

penyelenggaraan global konverensi on open source tahun 2009 yang dihadiri oleh perwakilan 13 negara

termasuk Indonesia. Itu yang terkait dengan IGOS Indonesia, go open source.



Kemudian bapak Pimpinan Anggota Komisi I dan Anggota Dewan, Bapak/Ibu sekalian yang saya

hormati, untuk pertanyaan Nomor 5, penjelasan Menkominfo mengenai langkah-langkah yang telah diambil

dalam penertiban penggunaan frekuensi radio secara ilegal dan operator-operator yang tidak atau belum

memiliki izin resmi dari pemerintah, penyelesaian RPP, BHP, Frekuensi berbasis pita dan kendalanya.

Untuk itu kami harapkan karena Dirjen Postel mohon maaf tadi sedang menghadiri pemakaman kakaknya,

saya minta kepada Ibu Farida dari Postel untuk memberikan keterangannya. Ringkas saja Bu. Terima

kasih.



POSTEL (FARIDA):



Terima kasih Bapak Menteri.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Memperhatikan pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat mengenai langkah-langkah yang

telah diambil dalam ketertiban penggunaan frekuensi-frekuensi radio secara ilegal, perlu kami sampaikan

bahwa kami mempunyai unit pelaksana teknis yaitu berupa UPT Monitoring Frekuensi di 35 lokasi dari

Aceh sampai dengan Merauke, bahkan yang baru-baru ini terbentuk ada di Tambora, yaitu di Sangita Laut

dan Sorong, itupun juga kami pandang perlu karena semakin padatnya penggunaan frekuensi di daerah-

daerah terluar sehingga kami dari tahun ke tahun selalu meningkatkan monitoring spektrum penggunaan

spektrum frekuensi radio ini meskipun secara ilegal, yang secara ilegal-ilegal pun meningkat, selain itu

karena peningkatan teknologi. Adapun yang telah kami hasilkan atau penegakan oleh CPNS Dirjen Postel

dalam posisi 1 Februari 2010, antara lain kami telah menangani sejumlah 307 kasus dengan demikian, 298

kasus masih dalam proses di peradilan dan 9 kasus telah dijatuhkan vonisnya di pengadilan.



Kemudian hal lain mengenai pentarifan biaya hak pengguna frekuensi, upaya-upaya kita dalam hal

mengatasi permasalahan infrastruktur teknologi komunikasi dan personil di daerah perbatasan, maka

Depkominfo telah mengusulkan rancangan perubahan pentarifan biaya hak pengguna frekuensi,

khususnya telekomunikasi seluler dan atau LBA. Saat ini dirasakan kurang profesional. Karena

memerlukan proses adminstrasi, veriyudikasi dan pengawasan yang kompleks sehingga tidak memberi

intensif bagi penyelenggara untuk menggelar infrastruktur jaringan telekomunikasi secara cepat dan

merata. Dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo telah

merumuskan kebijakan baru dalam penerapan BHP frekuensi yang berdasarkan lebar peta walaupun saat

ini kami masih memakai ISN dan beberapa sejumlah tender-tender yaitu untuk menyesuaikan pembayaran

BHP frekuensi yang masih berdasarkan BHP ISR-ISR itu, izin stasiun radio dan menjadi BHP berdasarkan

lebar pita. Yang ditetapkan kepada penyelenggara seluler dan EWA dan hal ini akan ataupun sudah kami

diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Jadi memang perlu diskusi lebih jauh dengan Kementerian

Keuangan dan kemudian dengan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu disusunlah, jadi PP ini

merupakan revisi dari PP Nomor 7 tahun 2009 yaitu akan menambah struktur formula BHP pita yang

melalui mekanisme penyesuaian BHP ISR menjadi BHP Pita. Sebagai dimana disampaikan oleh Bapak

Menteri bahwa target kita di tahun 2009 itu 7, 2 dan kami capai menjadi hampir 10 T kurang sedikit dan

kemungkinan tahun 2010 ini tembus 10 T lebih sedikit dan kemungkinan nanti akan agak stagnan karena

memang ada titik kejenuhan walaupun itu tetap meningkat. Demikian untuk yang penerimaan BHP

frekuensi.



Kemudian yang pertanyaan nomor. Saya kira sudah cukup untuk kita. Terima kasih.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Baik, Bu terima kasih. Nanti ada lagi Bu Farida di 6B. Berikutnya adalah mengenai kebijakan.

Nomor 6, kebijakan Kemkominfo terkait dengan masuk dan terlibatnya perusahaan domestik asing dalam

membangun jaringan Telekominfo dan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung kepentingan nasional.

Ini juga saya persilahkan kepada Bapak Prof. Syarif untuk menjelaskan.

Silahkan Pak, mewakili Sekjen.



SEKJEN KEMENTERIAN DAN KOMUNIKASI :



Bismillahhirahmaannirahiim.



Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak anggota dewan sekalian yang saya hormati,



Pekenankan kami menjawab pertanyaan nomor 6 A. Terkait dengan kebijakan Kementerian

Komunikasi dan informatika berkaitan dengan masuk dan terlibatnya perusahaan domestik dan asing

dalam membangun jaringan Telekominfo dan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung kepentingan

nasional. Dalam hal ini secara prinsip kementerian telekomunikasi dan informatika memberikan

kesempatan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada industri dalam negeri.

Terkait dengan invetasi asing, pemerintah memberlakukan secara proposional kepemilikan modal

asing, dalam konteks kita melihat kesiapan dan kemampuan industri dalam negeri untuk mampu

memberikan produk komponen ataupun jasa yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. apabila

memang sudah ada kemampuan yang cukup untuk produksi dalam negeri. Maka secara proposional

kepemilikan modal asing sedikit demi sedikit akan mulai di buka. Dengan memberikan kesempatan tingkat

keterbukaan yang berbeda-beda. Jadi setiap industri, setiap produk berbeda-beda. Perbedaan tersebut di

dasarkan pada tingkat kesiapan kemampuan Indonesia dalam hal tingkat kapital maupun industri.



Secara internal juga beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kementerian komunikasi dan

informatika dalam bentuk perlindungan manufaktur industri dalam negeri. Sebagai contoh di dalam tender

way max kita mengajukan beberapa persyaratan komponen yang dapat di supply oleh dalam negeri

sebanyak 35% selama transisi 2 tahun misalnya. Itu adalah salah satu kebijakan keberpihakan dari

Kementerian terhadap industri dalam negeri. Yang kedua, melalui dana PNBP. Direktorat Jenderal Postel

juga telah melaksanakan serangkaian riset dan pengembangan untuk pengembangan produk-produk yang

mampu dihasilkan oleh industri dalam negeri. Kita menyisihkan sebagian dari PNBP setiap tahun hampir

mencampai sekitar 8 milyar, untuk mendorong suatu kreasi-kreasi inovatif dari industri dalam negeri.



Dan yang ketiga, kebijakan yang ketiga adalah dengan adanya pemertaan akses USO kesetiap

daerah untuk mendorong kepentingan domestik lokal untuk tumbuh dan mampu berjalan secara sehat

mendorong industri lokal untuk berpartisipasi di dalam investasi di dalam sektor telekomunikasi.



Demikian Bapak Menteri, kami kembalikan kembali kepada Bapak Menteri. Terima kasih



Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI :



Wa’alikumsalam.



Terima kasih Pak Prof. Syarif, selanjutnya jawaban untuk 6 B dan C terkait dengan upaya

Menkominfo menyelesaikan masalah infrastruktur TIK dan personil perbatasan dan daerah perbatasan

perlu kebijakan khusus agar masyarakat mendapatkan informasi. Agar mereka tetap merasa bagian dari

NKRI. Ibu Farida saya persilahkan.



POSTEL (FARIDA) :



Terima kasih Bapak Menteri. Terkait pertanyaan tadi mengenai pemenuhan infrastruktur daerah-

daerah. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Menkominfo selalu

mengadakan koordinasi dengan Pemda. Jadi kami menyurat melalui Depdagri dan seluruh Gubernur di

Indonesia untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mengenai informasi dalam hal ini telekomunikasi.

Kekurangan-kekurangannya kira-kira berapa dan kami selalu berkoordinasi juga dengan Kementerian PDT

dan operator, kemudian lokasi-lokasi yang telah dibangun tadi dikerjasamakan ataupun diminta untuk

kerjasama pada UKM-UKM, atau koperasi atau penduduk ataupun masyarakat setempat untuk

pengoperasiannya.



Kemudian Kementerian Komunikasi telah menetapkan juga keputusan Kominfo mengenai

penetapan wilayah layanan universal telekomunikasi obligation dan dimana dalam hal ini adalah

permintaan atau sudah di koordinasikannya dengan Pemda-pemda terkait. Jadi tentunya kekurangan-

kekurangan itu yang mengadakan juga Pemda terkait, jadi kami juga selalu berkoordinasi kebutuhan yang

tersebut Pak.



Kemudian yang C, mengenai daerah perbatasan. Kementerian Kominfo juga menyediakan

beberapa fasilitas telekomunikasi perdesaan yaitu USO sesuai dari masyarakat dan Pemerintah Daerah

serta melakukan koordinasi dituangkan dalam SKB yaitu antara Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Depdagri, PDT dan kemudian kami laksanakan ataupun kami bangun titik-titik kemungkinan yang akan

menimbulkan ataupun kekurangan dari hal komunikasi tersebut.



Kemudian dari sisi penggunaan frekuensi, Depkominfo juga selalu selaku administrasi Indonesia

dalam bidang pengelolaan frekuensi radio, telah dan akan terus berkoordinasi dengan negara tetangga

termasuk Malaysia untuk menyepakati wilayah penggunaan Kanal TV, maupun radio, siaran wilayah

perbatasan melalui perhitungan analisa teknis untuk meminimalkan potensi intervensi. Sehubungan

dengan itu maka Depkominfo akan mendorong industri penyiaran LPP, TVRI, RRI, LPS, televisi maupun

radio.



Demikian, Terima kasih.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI :



Baik, Terima kasih Ibu Farida dan selanjutnya untuk poin nomor 7 apakah sudah ada tindak lanjut

dari Pemerintah dalam kaitannya dengan pemikiran dan ide-ide, rencana pembangunan landasan

peluncuran roket untuk satelit-satelit di Biak ataupun wilayah-wilayah yang lain di Indonesia dan kami

mengajukan mohon maaf. Kalau peluncurannya roket itu tidak merupakan bagian dari kewenangan kami.

Itu adalah satelitnya ada kaitannya. Jadi ini terkait dengan infrastruktur peluncurannya.



Kemudian juga tentang pembangunan black backbone, fiber optic di wilayah Pala Paring Indonesia

Timur apakah telah dilaksanakan. Jadi pada bulan November yang lalu telah di launching untuk kelanjutan

dari pada project Pala Paring dari Mataram ke Kupang itu sepanjang 1800 KM. Perlu kami beritahukan

juga sebelumnya sudah ada jaringan fiber optic untuk Indonesia Timur yaitu dari Surabaya ke Makassar.

Kemudian dari Makassar juga sudah jadi tersambung fiber optik ke Manado, sampai ke Manado ke Utara.

Sekarang akan dilanjutkan dari Makassar ke Kendari. Nanti dari Kendari akan masuk ke Ambon dan

Maluku, langsung ke Manokwari dan dari Kupang juga akan melingkar.



Kupang ini adalah salah satu alternatif untuk membangun jaringan fiber optik ke Darwin Australia.

Kalau ini jadi maka kita akan mendapat satu alternatif rute dan otomatis ini akan ramai sekali

penggunaannya jaringan lintasan ini, karena akan ada satu alternatif look ke Amerika Serikat ya, selama ini

kita menggunakan jaringan Jakarta, Singapura, Taiwan kemudian Amerika Serikat. Dengan adanya look ini

tentu akan meningkatkan speed alternatif rute lain dan otomatis akan memberikan keuntungan dari pada

operator pemilik jaringan tersebut.



Kemudian Bapak, Ibu sekalian juga kalau mengenai Paraparing ini juga dilaksanakan oleh

konsorsium. Khusus untuk Mataram Kupang ini akhirnya yang bersedia dan sanggup melaksanakan ini

adalah dari PT Telkom. Dan sudah dilaksanakan, diharapkan sebelum 2014 seluruh jaringan Indonesia

Timur sudah selesai dan sudah melengkapi hubungan semua di kota-kota besar di seluruh Indonesia

melalui back bone fiber optik summering cable. Kabel bawah laut.

Kemudian mengenai pertanyaan nomor 8, keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia pusat akan

berakhir pada 2010, sejauh mana persiapan dan kesiapan Kemkominfo melakukan proses rekruitment

terhadap calon anggota KPI dan apakah dilakukan penambahan kriteria khusus anggota KPI tahun 2010-

2013 melalui perkembangan TKI yang begitu dinamis.



Kami persilahkan Pak Bambang Sugiantoro dari SKDI untuk dapat menjelaskannya.



SKDI (BAMBANG) :



Terima kasih Bapak Menteri.



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Untuk menjawab pertanyaan nomor 8 ini Pak, pada hari ini memang KPI pusat sudah melakukan

pendaftaraan rekrutmen untuk calon anggota pada 2010 sampai dengan 2013. Pemerintah memang tidak

ikut campur dalam hal ini. Karena dalam Undang-undang nomor 32 pasal 61 yang mengatur mengenai

rekrutmen, dinyatakan Pemerintah pertama kalinya, jadi hanya pertama saja Pemerintah Pak. Begitu ke

dua dan selanjutnya itu dilakukan oleh KPI pusat sendiri.



Sedangkan mengenai kriteria, sebab kriteria yang ada ini adalah kriteria yang ada pada Undang-

undang nomor 32. itu kami sampai hari ini belum mendapatkan masukan dari KPI. Tapi berdasarkan

monitor hari ini yang kita lakukan, kami memang tidak bisa masuk ke sana dan kami membatasi diri untuk

tidak dapat masuk maka KPI sudah menerima pendaftaran dan kelihatannya tidak ada tambahan. Saya

kira itu Pak.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI :



Baik Terima kasih Pak Bambang. Kemudian yang nomor 9 adalah tekait dengan kasus

pembongkaran tower-tower di Kabupaten Badung Bali ya? Ini memang sangat memprihatikan ya,

sehingga Ngurah Rai sempat blank spot dan Kute, Legian diskusinya juga sangat ramai kontra di internet.



Sekali lagi kepada Dirjen Postel yang diwakili oleh Ibu Farida silahkan penjelasannya.



POSTEL (FARIDA) :



Memang kalu kita lihat dari dua peraturan. Peraturan Menkominfo tahun 2008 nomor 2 dan dari

Perda Badung, Bali nomor 6 tahun 2008. itu memang ada beberapa titik-titik yang berlainan. Jadi sebagai

contoh dari item pembangunan menara untuk yang ini dapat dilaksanakan. Untuk yang PM Kominfo yaitu

dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi jadi, operator telekomunikasi bisa membangun

sendiri. Atau penyedia menara atau kontraktor menara.



Namun di Perda nomor 6 tentunya dia akan menunjuk atau telah ditulis di situ agar dibangun atau

dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara di daerah atau di Nasional. Ini sudah apa namanya BUMN

yang sudah ada disana. Mungkin untuk perijinan. Perijinan yang termasuk PM (Peraturan Menteri) itu

intinya adalah membangun menara harus memiliki ijin, dari instansi yang berwenang dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Namun di Perda nomor 6 itu memang ada beberapa klasifikasi atau

yang lebih rinci lagi. Jadi akan berakibat pada saat ijin yang sudah ada pada saat itu habis. Itu akan harus

meminta ijin lagi dari Pemerintah Daerah setempat. Namun apa yang terjadi, sampai sekarang menara

exsisting yang sudah habis ijinya tidak dikeluarkan ijin baru. Tidak harus dia ataupun akan dipindahkan,

ataupun dimatikan. Sehingga harus memakai BUMN ataupun penyedia menara yang telah ditunjuk oleh

Bupati atau pun Pemerintah Daerah.



Menkominfo dalam hal ini telah menyurat dua kali. Yang pertama di tahun 2009, Februari. Dan

yang kedua baru saja 28 Februari 2010, yang pada intinya agar melalui Mendagri, agar Pemerintah Daerah

ataupun Perda nomor 6 tahun 2008 hendaknya disesuaikan. Ataupun agar dikurangi atau disesuaikan

dengan kondisi keuangan saat ini, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena ada dua hukum

yang berbeda dan kemudian akan menimbulkan ketidakpastian investasi. Jadi kami masih menunggu

jawaban dan action Depdagri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen telah beberapa

kali pertemuan mengenai menara di Kabupaten Badung tersebut. Dan ini kalau tidak ditindaklanjuti

tentunya akan menimbulkan presedent di tempat-tempat lain dan di Pemerintah Daerah-Pemerintah

Daerah lainnya.



Demikian Bapak Menteri, Terima kasih.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI :



Terima kasih Ibu Farida, dan perlu saya tambahkan sedikit sebetulnya pencanangan kita di kabinet

ini adalah Indonesia connection ya? Memang sangat disayangkan tindakan Bupati ini. Untuk menebang

tower ini, sehingga sempat terjadi blank spot di suatu daerah yang tingkat turis nya itu sangat tinggi. Ini

sangat tidak nyaman sampai di bandara pun tidak ada pelayanan terhadap komunikasi ini.



Jadi juga tugas kita di Menkominfo yang kami pahami untuk meningkatkan informasi jadi

terganggu. Dan kami khawatir ini akan menjadi preseden yang kurang baik jika kita melakukan hal-hal

yang seperti ini, ini akan berakibat yang kurang baik kepada jaringan komunikasi kita. Dan yang sangat

disayangkan juga yang di stop sebenarnya perpanjangan ijinnya. Jadi waktu ijin awalnya pendirian tower

itu di ijinkan sementara kan perusahaan tower itu kan tidak bisa ngontrak itu setahun terus dia pindah

tower ke tempat yang lain atau gendong-gendong tower ke tempat yang lain. Jadi tentu ijinnya itu sekali dia

tancap di situ dan dia akan pakai waktu yang lama. Jadi ini bukan short time atau bukan untuk jangka

pendek. Ini permasalahan terkait dengan penebangan ini. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan

Departemen Dalam Negeri, sudah berjanji akan meminta Bupati tersebut mencabut Perda, yang memang

bertentangan dengan peraturan diatas ini.



Baik untuk nomor 10, Undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang akan diberlakukan di

2010. apa upaya Kemkominfo dari Kesektariatan dan juga dukungan honorarium anggota KIP dan

koordinasi Kemkominfo dengan Pemerintah Daerah dengan di beberapa tempat belum terbentuknya

komisi informasi di provinsi. Mungkin Bapak Prof. Syarif bisa sekali lagi menjelaskan. Silahkan.



KEMENTERIAN DAN KOMUNIKASI (PROF. SYARIF) :



Terima kasih Pak Menteri.



Anggota Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk kesiapan kita terkait dengan Kesekretariatan Komisi Informasi Pusat. Maka perlu kami

laporkan bahwa Kemkominfo telah menyampaikan dan mengusulkan organisasi dan tata laksana Komisi

Informasi Pusat setingkat Esselon II yang terdiri dari seorang sekretaris dan tiga orang kepala bagian yang

saat ini dalam proses finalisasi di Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.



Yang kedua, mengenai penetapan honorarium bagi anggota Komisi Informasi Pusat, saat ini

dalam proses finalisasi peraturan Presiden di Kementrian PAN dan reformasi birokrasi. Sudah kami

upayakan untuk sesegera mungkin dapat diterbitkan peraturan presiden terkait hal tersebut. Kemudian

mengenai pembentukan Komisi Informasi Daerah atau Komisi Informasi Komisi. Beberapa langkah telah

kami laksanakan. Pada prinsipnya adalah mendukung tugas Komisi Informasi Pusat. Dalam hal melakukan

advokasi pembentukan komisi informasi di daerah dengan narasumber Komisi Informasi Pusat.



Kemudian yang kedua adalah dengan mengirim surat Kemkominfo kepada seluruh gubernur di

Indonesia tentang antisipasi pelaksanaan Undang-undang KIP dan pembentukan Komisi Informasi di

daerah. Yang ketiga, menyebarkan pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi provinsi,

sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Yang ke empat, serangkaian fokus diskusi telah kami laksanakan mengenai pembentukan komisi

informasi di daerah. Dalam hal ini adalah untuk menghimpun masukan dan saran dari Muspida dan

instansi tekait di daerah terkait dengan peran maupun fungsi dan kondisi komisi informasi di daerah. Dan

yang terakhir kami telah mengirimkan buku mengenai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan informatika ke Pemerintah Daerah di 33 provinsi.



Demikian Bapak Menteri kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI :



Baik Terima kasih Pak Prof. atas penjelasannya, dan selanjutnya Bapak, Ibu sekalian, Pimpinan

Komisi I dan anggota dewan sekalian yang saya hormati. Ya ini yang agak ramai belakangan ini yaitu

tentang konten Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Jadi saya perlu jelaskan sedikit

ya, bahwa RPM Konten Multimedia ini. Dimulai nya penyusunannya tahun 2006, kemudian tahun di masa

Pak Sofyan Djalil dan dilanjutkan oleh Pak Nuh. Selanjutnya tahun 2007 itu diundang nara sumber,

masukan-masukan dari para pakar, jadi dalam hal ini sebetulnya namanya bukan RPM tentang pedoman

konten multi media tadinya RPM tentang kode etik multi media. Jadi kode etiknya, ini yang sebetulnya ini

yang lebih dianjurkan. Tahun 2006 itu belum hadir Undang-Undang ITE 11 tahun 2008. kemudian tahun

2008 dilanjutkan uji publik yang pertama dan tahun 2009 dilanjutkan juga uji publik yang ke dua. Kemudian

pada tahun 2010. itu ada rapat di Direktorat Jenderal Aptel dan ada satu kesepakatan disana bahwa itu di

posting mengambil satu kebijakan apa masukan dari pada publik. Tidak diam-diam diputuskan tapi di

lempar dahulu ke publik , kira-kira bagaimana tanggapan publik mengenai hal ini.



Rupanya agak ramai ceritanya, kan seperti Bapak dan Ibu ketahui. Kemudian menjadi polemik

yang agak meluas di masyarakat. Saya sedikit memberikan catatan disini, bahwa dalam negara demokrasi

itu beda pendapat itu merupakan hal yang wajar. Agak aneh juga dan mengherankan bahwa beda

pendapat itu dijadikan hal yang aneh di dalam negara demokrasi. Itu yang saya garis bawahi.

Yang kedua adalah oleh sebab itu sangat wajar satu peraturan sebelum disahkan sebelum

ditandatangani oleh menteri yang bersangkutan. Sangat wajar dilakukan suatu uji publik. Untuk barangkali

ada koreksi terhadap hal itu, ada masukan terhadap aturan-aturan itu dalam hal ini tentu kami perlu

intropeksi ini masukannya sedemikian rupa. Tetapi kami juga ingin menyampaikan semangatnya dari

teman-teman yang menyusun ini, sebetulnya adalah untuk mencoba membatasi distribusi, konten negatif

list pornografi, perjudian, kekerasan dan juga bless for me ya SARA, suku agama yang mendukung.

Sekarang misalnya ada dari world press, di Amerika itu memposting satu file yang menghina kepada

agama. Ini kita tidak bisa ngapa-ngapain disini. Kalau ISP disini kita tutup, ISP adalah internet service

provider. Maka itu sama dengan kita menutup jalan tol, ada 3,5 juta lebih file yang datang dari sana itu kita

tutup, nanti yang lain terganggu. Padahal yang bermasalah cuma satu. Jadi ini salah satu contoh di

lapangan. Jadi semangatnya itu kalau ada hal-hal lain itu sebetulnya tidak dimaksudkan. Jadi yang ingin

saya jelaskan di sini, maka saya menggaransi kalau ada point-point yang mengusik kebebasan pers itu

akan saya coret. Saya bilang itu saya garansi, karena kita tidak akan membelenggu pers disana. Walaupun

mohon maaf kebetulan saya sedang ke luar negeri, saya tidak mengikuti pemberitaan. Tetapi setelah saya

baca pemberitaannya, saya rasa silahkan berikan masukan kepada kami. Tentu kami akan intropeksi

tentang hal ini, dan bahkan di Barcelona juga saya mengatakan bahwa semangat kita bukan hanya maju di

bidang ISP, menghasilkan PNBP yang besar, anggaran yang besar, menghasilkan satu hasil yang besar

dari ISP tapi kami berkepentingan tentang pembangunan nasional karakter building kami.



Anak-anak sudah terpengaruh dengan hal ini, cukup 3000 perak Dia membayar di warnet, dia

dapat menonton atau mengakses situs porno untuk satu jam. Ini sudah terjadi dan ini mengkhawatirkan

menurut saya dan ini merupakan tanggungjawab dari kita semua. Tapi dengan adanya situasi terakhir yang

sangat sensitif, saya rasa, Presiden di tengah kesibukannya memberikan satu warning peringatan kepada

seluruh menteri. Seluruh menteri, saya ingin meluruskan berita, tidak ada Presiden menyebut nama saya

atau apa, tapi seluruh menteri harus hati-hati dan jajarannya hati-hati mengeluarkan dan menstate.

Mungkin juga ke Menteri Agama barangkali ya Pak. Jadi sikap yang diambil sekarang adalah cooling down

dahulu ya, Pak Ketua, cooling down dahulu kita baca dingin-dingin dan pelan-pelan. Jadi tidak ada

pembatasan pers, tidak ada pembatasan pengguna internet kebebasan ini.



Jadi ini semangatnya seperti itu. dengan seluruh masukan mohon silahkan dimasukkan sehingga

kita mendapatkan satu masukan dari uji publik ini. Jadi uji publik itu juga sesuatu yang salah. Kalau

menurut saya itu perlu kita koreksi bersama, Pak. Uji publik itu justru ingin mendapatkan pengayaan,

masukan, perbaikan. Tapi adanya permasalahan yang terjadi dan juga pengaduan masyarakat. Mereka

keberatan terhadap beberapa, di postingnya yang bersifat SARA, pornografi, kekerasan dan sebagainya ini

juga harus di mediasi. Sehingga kebebasan seseorang tidak menganggu kebebasan orang lain. Agama

apapun kalau dilakukan penghinaan itu tidak boleh. Di alam nyata maupun di alam maya.



Mari Pangestu mengunyah sirih, cukup segitu dan Terima kasih.



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



KETUA RAPAT :



Wa'alaikumsalam



Terima kasih Bapak Menteri, Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Juga Terima kasih kepada...

INTERUPSI SIDHARTO DANUSUBROTO :



Ketua rapat, saya sedikit interupsi Pak. Ini kalau kita buka tanya jawab ini sudah 12.30 untuk kita

hentikan itu tidak mudah ya? Lima delapan pertanyaan ya ? bagaimana kalau kita isomah dahulu. Nanti

lalu..



KETUA RAPAT :



Saya pikir, usulan yang cukup baik. Bisa disetuju ? bisa disetujui ya? Baiklah Pak Menteri. Atas

permintaan dari rekan-rekan anggota, kita istirahat dahulu sampai jam 13.15 menit lalu kita lanjutkan lagi

pertemuan ini. Baik saya skors sementara.





(KETUK PALU 1 KALI)

(RAPAT DI SKORS PUKUL 12.30 WIB)



KETUA RAPAT:



Yang lain menyusul mungkin masih ada yang sholat.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Segera kita mulai lagi, saya buka skors ini.



(SKORS DICABUT)



Inilah konsekuensi bila kita break buat makan dulu, sekarang mengantuk, jadi ini repotnya kalau

kita potong ditengah begini Pak. Biasanya kita kebut sampai terakhir, tapi tidak apa-apa. Ini adalah

prosesnya. Baiklah kalau demikian kami akan buka saja session ini dengan pertanyaan pendalaman dari

Anggota Komisi I. Saya akan minta yang pertama Bapak Roy Suryo untuk memulai pertanyaannya. Kami

persilakan.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Terima kasih Pimpinan.



Seluruh rekan-rekan di Komisi I yang terhormat,

Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Tifatul Sembiring dan jajarannya; juga

Unsur dari Dewan Pers, kemudian dari unsur Komisi Informasi Pusat; dan

Semua yang hadir disini.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.



Saya akan langsung saja, to the point, kepada 3 pertanyaan dan 1 anjuran nanti. Yang pertama,



Pak Menteri dan semua jajarannya,

Alhamdulillah DPR kemarin pada Sidang Paripurna sudah mengesahkan, mengagendakan

tambahan pada Progelnas (Program Legislasi Nasional) 2010 yaitu mengagendakan revisi untuk Undang-

Undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi pada prolegnas yang sebelumnya yang disahkan di

Paripurna, ini memang belum ada, karena sebagai catatan kita pada Prolegnas sebelumya yang

diagendakan baru pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Konvergensi, Rancangan Undang-

Undang TPTI (Tindak Pidana Teknologi Informasi) dan revisi atas Undang-Undang Penyiaran, tapi atas

desakan masyarakat yang cukup besar dan kita harus menerima itu sebagai sebuah aspirasi maka kita

akan mengadakan revisi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan juga di kesempatan ini, Pak Menteri dan

juga semuanya, bahwa sebenarnya memang pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu

yang paling krusial adalah penjelasannya, karena sebagaimana sering saya sampaikan di semua atau di

berbagai kesempatan, penjelasan pada Undang-Undang ITE itu utamanya Pasal 27 yaitu yang paling

menghebohkan masyarakat memang tidak jelas, karena di buku yang diterbitkan oleh Kemkominfo ini pun

di Pasal 27 hanya disebutkan cukup jelas, padahal kenyataannya tidak jelas. Pebukti tidak jelas adalah

Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus Prita Mulyasari sudah mengakibatkan kesalahan fatal dan

akhirnya menggelinding sampai kasus Prita dengan menabrak hukum disana sini, saya tetap mengatakan

kasus Prita itu menabrak hukum disana sini. Secara kemanusiaan Prita wajib ditolong tapi secara hukum

dia melanggar sebenarnya, itu pun karena gara-gara hakim yang pertama tidak tahu bahwa Undang-

Undang ini sudah berlaku. Padahal jelas betul di Undang-Undang ini dikatakan sudah berlaku semenjak

tahun 2008, tapi hakim pada waktu itu confuse dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

yang baru akan berlaku besok beberapa bulan lagi.



Jadi saya kira ini krusial tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mohon Kemkominfo

menyiapkan betul tim untuk memberikan masukan atau juga ikut mengemas revisi ini minimal pada

penjelasan, maksimal pada sanksi hukumnya. Saya sendiri berpendapat bahwa aturan di dunia maya

penting dan perlu. Bapak juga harus perhatikan juga silent majority, masyarakat yang tidak teriak. Banyak

masyarakat yang teriak karena mereka terganggu dengan aturan. Mereka selalu mengemukakan

kebebasan tapi sebenarnya mereka memang tidak ingin ada aturan, itu yang bahaya. Jadi itu akan

menyambung dengan pertanyaan yang nomor 2 tentang RPM Multimedia, Rancangan Peraturan Menteri

tentang Multimedia. Saya sarankan Kemkominfo jangan goyah, jangan mundur. Ada satu hal yang saya

sangat setuju dan itu penting sekali misalnya di Pasal 9 ayat 1b, keharusan bagi pengguna untuk

memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan kontaknya saat mendaftar. Itu haqqul

yaqin dan haqqul penting, jangan sampai Pemerintah membiarkan seseorang dengan membikin akun yang

tidak jelas, menggunakan identitas palsu yang terjadi seperti sekarang ini, dan banyak yang berteriak, ini

kebebasan, hargai annonimitas. Saya mengatakan mohon maaf ini, itu adalah orang-orang yang tidak

bertanggung jawab dan saya orang yang tidak percaya self regulated. Self regulated itu ibaratnya dalam

berbagai forum sering disebut orang dengan Pak Ogah.



Sekarang ini internet seperti Pak Ogah. Jadi orang-orang mengatur sendiri, mengatakan self

regulated, ini bisa diatur sendiri, tapi setelah ribut, setelah ramai, setelah banyak teriakan, setelah terbukti

facebook banyak digunakan untuk kejahatan, mereka yang sering bilang self regulated menghilang dengan

sendirinya, tidak bertanggung jawab. Disitulah pentingnya Pemerintah, Pemerintah tidak boleh pembiaran

terhadap hal ini karena kalau Pemerintah malah menyetujui orang-orang menggunakan identitas yang tidak

jelas, ini akan sama saja dengan melakukan pembiaran. Ini sama seperti dulu ada kewajiban registrasi

pelanggan ke nomor 4444 yang dilakukan waktu itu oleh Dirjen Postel dibawah Menteri Komunikasi dan

Informatika waktu itu Pak Nuh. Bahkan Pak Nuh pun menjadi bintang iklan untuk tegas, teruskan itu Pak

Tif, selamatkan anak bangsa. Jangan ragu dengan itu. Saya mencoba obyektif tetapi dalam RPM ini

memang di Pasal 21 soal tim konten multimedia, saya pun yakin bahwa ini tidak tepat berada di bawah

menteri, ini harus dicopot dibawah menteri, bahkan kalau perlu dinaikkan menjadi tim independen, karena

menteri adalah jabatan politik. Jangan sampai Pak Tif dituduh nanti untuk melakukan kepentingan politik

atas penguasa. Sekarang mumpung Presidennya masih Pak SBY yang mungkin beliau sangat demokratis,

tapi nanti kalau presiden kita otoriter di suatu waktu, kalau ini masih dibawah kementerian Kemkominfo,

Menteri Kominfo next akan bisa diperintah oleh Presidennya untuk melakukan seperti terjadi di Cina, jadi

ini harus dilepaskan, karena ini yang paling ramai juga tentang tim konten multimedia, karena tim ini pun

terlalu besar kalau dibawah menteri. Ada 30 orang pembentukan dibawah menteri, ketuanya adalah dirjen,

padahal mengelola arus informasi yang sangat besar, jadi ini tidak tepat.



Jadi kesimpulan nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah bahwa hargai pendapat yang tidak bersuara,

prakteknya saya justru kaget, dalam siaran di salah satu radio 3 hari yang lalu, kebetulan tengah malam,

saya bersama dengan Humas, Pak Gatot juga ada disini. Kami mendapatkan reaksi yang berbeda.

Sebagian penelepon menyatakan setuju dengan RPM ini, ibu rumah tangga, guru, setuju, beda yang

sering dimuat di koran-koran itu atau di lembaga online atau yang dipilih untuk tampil di tv itu yang mereka

menolak. Saya mengatakan dipilih tampil karena memang biasanya dipilih. Jadi narasumber pun kita

ditanya, Mas Roy, pro atau kontra? Ada pro ada kontra, wah jangan, kita cari yang kontra, akhirnya saya

tidak diundang. Jadi kalau yang dicari yang kontra Pak, kalau yang pro tidak diundang. Saya lihat yang pro

sedikit sekali. Pak Edmon termasuk yang pro, itu jarang diundang, yang diundang pasti yang kontra. Jadi

itu catatan. Jadi kalau yang baik teruskan baik, lindungi anak bangsa tapi kalau yang memang jelek, drop

saja, ini demi menyelamatkan juga.



Yang ketiga tentang konvergensi. Ini memang penting sekali untuk juga dipercepat karena

sekarang banyak barang yang quote end quote tidak jelas. Situs berita bikin TV, bahkan ada TV yang

menaruh kontennya di server dan itu sudah tidak jelas lagi barang ini diatur di penyiaran atau diatur di ITE.

Sementara KPI kalau ada aturan tentang misalnya pers, lempar ke Dewan Pers, Dewan Pers bilang ini

penyiaran, lempar kesana, sehingga hanya lempar-lemparan saja. Konvergensi harus dikawal, at last but

not lease, Pimpinan dan juga Pak Tif dan kawan-kawan, saya selaku masyarakat menyatakan sangat

prihatin hak kami dirampas ketika kami sekarang kehilangan tayangan TV digital. Ini tidak sesuai dengan

publikasi yang dilakukan kementerian Kominfo terakhir. Tonton digital, digital lebih bersih, iklannya terus

muncul tapi kami tidak bisa tonton digital. Saya sudah informasikan jadi sebelum saya ungkapkan ini saya

coba cari keterangan diawali TVRI dan grupnya hilang, kemudian sekarang grup KTDI hilang, usut punya

usut ternyata izin siaran digital itu memang sudah habis per November 2009 yang lalu. Dari pihak

penyelenggara mengatakan ini Pemerintah tidak cepat menerbitkan izin lagi, tolong Pak Tif hargai hak-hak

masyarakat untuk bisa menonton kembali televisi digital karena kemarin ketika saya ketemu dengan

beberapa tokoh TV digital, ada Pak Koko, ada Pak Ishadi, mereka mengatakan kami kalau siaran takut

kalau dikatakan melanggar hukum, tolong diberikan izin lagi kepada TV digital untuk siaran sehingga kami

bisa nonton lagi, itu anjuran saya. Terima kasih Pimpinan.



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



KETUA RAPAT:



Wa’alaikumsalam.

Terima kasih Pak Roy. Berikutnya Ibu Soemientarsi Muntoro.



F-P HANURA (Dra. HJ. SOEMIENTARSI MUNTORO, M.Si):



Terima kasih Ketua.



Ibu/Bapak dari Komisi I yang saya hormati,

Menkominfo yang saya hormati beserta jajarannya; dan

Lembaga pendukung lainnya yang saya hormati.



Bapak Menteri,



Saya mencermati dari tanggapan kesimpulan RDP terdahulu, barangkali ini sifatnya tidak

matematis angka tapi sedikit mengenai sebuah pijakan ideologi atau instrumental input didalam

penyelenggaraan lembaga informasi negara atau Pemerintah sebagai mitra kerja lembaga politik yaitu

DPR atau Komisi I. Yang pertama adalah begini Pak, disini juga tertulis tentang potensi ketahanan

masyarakat. Jadi saya ingin menggali, ketahanan informasi itu adalah kondisi dinamis informasi

masyarakat dan keuletan dalam menghadapi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan informasi,

baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar. Artinya ketangguhan masyarakat dalam menangkal

ancaman terhadap setiap informasi yang tidak memperkukuh keuletan masyarakat dan menjadi hambatan

dan gangguan dalam membangun ketahanan bangsa sekaligus integrasi bangsa itu.



Oleh karena itu didalam paper atau jawaban terhadap kesimpulan ini Bapak menuliskan bahwa

potensi ketahanan masyarakat intinya sedang dilanda oleh pengaruh asing melalui akses informasi yang

berdampak potensial. Dan usulan solusi Menkominfo mendorong lembaga strategis misalnya BIN ataupun

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) untuk mendukung peran Menkominfo. Menurut pandangan

Bapak apakah lembaga ini mencukupi untuk mendukung Menkominfo pada perkembangan tuntutan

kehidupan berbangsa pada saat sekarang ini yang cenderung terjadi benturan nilai-nilai koordinasi, nilai-

nilai kesepahaman tentang visi ketahanan bangsa yaitu ibaratnya kesejahteraan dan keamanan itu sendiri.



Kemudian pandangan kami adalah harus melihat kepada kebijakan visi besar itu. Ketika kita bicara

ketahanan, maka keseluruhan daripada komponen pendukung itu harus mengacu kesana sehingga kita

bisa berpikir secara komponen ketahanan bersama tadi.



Yang kedua, saya melihat bahwa ada opini masyarakat sementara dengan akan disusunnya RPP

tentang LPP TVRI dan RRI ini, ada pandangan masyarakat bahwa itu tidak demokratis, tidak dipegang

oleh Pemerintah. Bagaimana analisis Menkominfo sebagai pejabat tertinggi dalam menyikapi pentingnya

penggabungan ini ditinjau dari kebutuhan tegaknya lembaga penyiaran nasional yang memiliki visi yang

sama tapi mungkin tugas pokok dan fungsi yang berbeda karena pendekatan struktur organisasi, mungkin

operasionalnya anggaran ataupun pengawasan.



Yang terakhir, kami menganalisis dari kacamata ranah politik bahwa selalu saja kita melihat

adanya unsur kultur, struktur dan agregasi kepentingan. Tuntutan perubahan dengan perkembangan global

multipolar pada saat ini yaitu perkembangan globalisasi tersendiri, RUU Konvergensi karena mengandung

nilai-nilai perubahan antar seksi, interseksi dari Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang

Penyiran, ITE dan Undang-Undang Pers, didalamnya ada terobosan nilai-nilai agregasi antar pihak

pemangku kebutuhan, pengambil kebijakan dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak pemangku

kepentingan, dalam hal ini kembali kebijakan pada azas kesejahteraan dan keamanan, mohon pendapat

dan pandangan Menkominfo, bila ada hal-hal yang penting bisa disampaikan artinya kita dalam rangka

menyusun rancangan Rancangan Undang-Undang ini akan lebih obyektif dan psikologis politiknya

terkandung didalam.



Saya tutup dengan pantun karena bapak ini luar biasa pantunnya, buah nangka buah belimbing,

dimakan enak di hari Rabu, senang ketemu Bapak Tifatul Sembiring, dalam diskusi Komisi I dengan

Menkominfo.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Ibu Soemientarsih. Selanjutnya Bapak Max Sopacua.



F-PD (MAX SOPACUA, SE. M.Si):



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam bagi kita semuanya,



Pak Menteri awalnya berpantun, Ibu Soemientarsi akhirnya juga berpantun. Sebenarnya ini

budaya yang sangat harus kita budayakan ini Pak. Tiap Jum’at beliau ini kirim ayat-ayat ke saya, lama-

lama perangai saya berubah. Jadi saya sama beliau ini memang saling berkirim-kirim. Sekarang Pak

Menteri, Burung kenari sayapnya berwarna, didalam sangkar berbawang putih itu kaca, Bapak Menteri nan

bijaksana, tolong dengarkan pertanyaan saya.



Pak Menteri, saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya menyitir apa yang Bapak katakan tadi

perbedaan boleh, tidak ada tabu di alam demokrasi, yang jelas semangat kita sama. Semangat sama

artinya berbhineka tapi tunggal ika, kita berbeda tetapi harus tunggal ika. Ada beberapa hal yang mungkin

kita semua ingin mendapat penjelasan karena kami punya konstituen pak di daerah. Ada kalanya kita turun

ke konstituen dan lain-lain, ada pertanyaan dan lain-lain. Contohnya 100 desa komputer. Implementasi 100

desa komputer itu sudah diawali dengan sosialisasi atau tidak Pak, karena pertanyaan masyarakat banyak,

disangka mereka seluruh desa ini yang sekian ribu desa ini akan dapat komputer, tetapi Pak Menteri sudah

memulai dengan 100 desa berarti ada sistem prioritas. Saya kira ini yang perlu kawan-kawan yang memiliki

daerah pemilihan mengetahui mengenai modul serta strategi 100 desa komputer ini dari Menkominfo

sehingga kita bisa sampaikan ketika kita turun ke lapangan, tanggal 5 ini kita sudah mulai reses Pak,

otomatis setelah Komisi punya jadwal kerja ke beberapa daerah, semua anggota ini akan kembali ke

daerah pemilihannya. Mungkin di daerah pemilihan itu kita akan berkumpul dengan para alim ulama, kita

berkumpul dengan Pak Camat, Pak Lurah, mungkin mereka juga akan kita berikan penjelasan mengenai

hal-hal tersebut apalagi ini menyangkut sebuah program pelayanan informasi yang sudah dicanangkan

oleh Departemen ataupun kementerian Kominfo.



Ini sejalan dengan, kalau kita baca dari jawaban ini, program untuk media center di berbagai

tempat Pak. Ini sebuah kemajuan pesat kalau memang ini bisa kita lakukan media center di berbagai

tempat tentu yang kita harapkan adalah kerjasama berbagai aspek yang menyangkut media Pak, media

sosialisasi. Saya ingat ketika saya masih di Komisi IX. Tahun 2005 anggaran promosi kesehatan itu hanya

7,5 miliar, kami menaikkan menjadi 155 miliar setahun untuk promosi kesehatan. Tetapi kembali lagi

persoalan SDM dan program akibatnya saya pernah bertanya kepada seorang kepala dinas di Sumatera

Utara, Pak sudah dapat anggaran? Dan apa yang sudah dilakukan dengan anggaran promosi kesehatan

itu? oh sudah Pak, kami sudah buat itu, apa yang dibuat? Kami sudah beli mobil punya halo-haloan segala.

Ini masalah pengertian Pak mengenai promosi. Program sosialisasi yang ada di Media Center tidak

semata-mata mendudukkan orang di tempat itu terus programnya tidak jelas. Anggarannya juga harus

jelas, kalau tidak orangnya tidak jalan juga Pak. Ini kaitan dengan pertanyaan saya ini apa kebetulan atau

tidak Pak, apakah Kominfo dalam hal ini juga ikut mensosialisasi berbagai program Pemerintah misalnya.

Zaman orde baru ketika Departemen Penerangan dibawah Pimpinan Pak Harmoko, ada masalah pupuk

disosialisasi dengan petani, masalah-masalah agama, masalah-masalah ekonomi lewat Departemen

Penerangan. Apakah dengan media center dengan perangkat informasi dari Kominfo ini, aspek-aspek ini

juga terakomodasi Pak, karena kalau kita bicara media center tentu aspeknya tidak hanya hal-hal yang

bersifat teknologi tapi juga mencakup masalah keberadaan masyarakat dengan kesejahteraannya,

contohnya pertanian, ekonomi kerakyatan, UKM. Apakah dalam hal ini Kominfo juga sudah menjalin

kerjasama dengan beberapa ataupun departemen-departemen terkait yang ada kaitannya dengan masalah

kerakyatan kesejahteraan rakyat untuk memiliki sebuah modul yang akan kita tempatkan, kita berdayakan

media center di desa-desa itu Pak.



Mudah-mudahan ini menjadi program kita karena mungkin kita semua ini berangkat media pak.

Kalau tidak ada media mungkin tidak ada di tempat ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada media

dan saya tahu peranan media untuk hal-hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat itu sangat besar. SBY

waktu menang menjadi Presiden 2004 peranan media 70%. Jadi begitupun sampai saya duduk di DPR ini

peranan media juga cukup besar karena memang berasal dari media massa dalam hal ini TVRI.



Kemudian saya ingin menyoroti sedikit Pak mengenai masalah LPP TVRI. Disini di Komisi I atas

izin Pimpinan Komisi I kami sudah memiliki Panja LPP TVRI. Dan Panja ini sudah bekerja kurang lebih

hampir 1 bulan Pak, mengakomodir semua permasalahan yang menjadi kemelut yang berkepanjangan di

TVRI, yang mungkin bertujuan akhir adalah tidak semata-mata untuk menyelesaikan persoalan kemelut di

TVRI tetapi lebih dari itu bagaimana menjadikan TVRI sebagai salah satu media informasi rakyat. Semua

media informasi tapi kita ingin TVRI lebih informatif. Kemelut yang berkepanjangan didalam TVRI ini saya

tidak kira tidak lepas dari pantauan Kominfo, karena bagaimanapun juga seperti saling mengkait, Kominfo

dengan lembaga penyiaran publik sangat kental Pak. Mulai dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini

terdiri dari 2 wakil dari masyarakat, 2 wakil dari internal, dan 1 wakil dari Pemerintah dalam hal ini ditujukan

dari Kominfo pada zaman Pak Sofyan Djalil atau Pak Nuh pada waktu itu, yaitu Profesor Musa. Pak Musa

sekarang sudah tidak jadi staf di Kominfo, beilau sekarang sudah kembali mengajar di Yogya, sehingga

adakalanya pemantauan-pemantauan pengawasan terhadap lembaga ini hanya diberikan kepada 2

komponen ini, yang satu komponen didalam internal yang satu lagi didalam komponen yang berasal dari

masyarakat. Terjadilah kemelut yang berkepanjangan saat ini Pak. Berita terakhir hari ini saya dengar

bahwa Dewas sudah memecat 2 direksi TVRI dan Direktur Utamanya akan dipecat pada tanggal 1 yang

akan datang tetapi Pak Musa akan menghadap Pak Menteri untuk melaporkan ini, otomatis sekarang

karena Pak Musa akan datang kesana. Ini saya baru dapat SMS hari ini bahwa direksi TVRI 2 sekarang

sudah digugurkan, ini sebuah budaya yang memang dalam satu periode itu sudah, kalau dengan 2 ini

berarti 7 direksi yang gugur dengan 2 yang sekarang ini. Ini sebuah kebiasaan yang memang saya minta

perhatian Pak Menteri mengenai hal tersebut, karena bagaimanapun juga dengan adanya Panja ini kita

minta ada sebuah kerjasama yang baik antara Panja LPP TVRI di Komisi I dengan perangkat yang ada di

Kominfo sehingga kita bisa mendapat masukan yang lebih besar lagi. Kalau ini dibiarkan berkepanjangan

berarti sebuah aset negara yang sangat besar tidak digunakan maksimal oleh negara. TVRI memiliki

kurang lebih 6.000 pegawai, kalau 1 pegawai punya tanggungan 3 orang berarti 4 orang 4 perut kali 6.000,

24.000 perut yang harus ditanggung setiap bulan oleh TVRI. Belum lagi teman-teman kami, kami karena

saya berasal dari sana yang ada di 390 stasiun pemancar di bukit-bukit yang kalau mengatakan bahwa

mereka hanya hidup dengan supermi dan sebagian atau 80% dari pemancar itu tidak berfungsi, solarnya

tidak ada dan tidak hidup pemancar. Kalau pemancarnya tidak hidup otomatis rakyat di daerah tersebut

tidak bisa menonton. Ini sebuah hal yang saya kira perlu kita telaah bersama Pak karena sudah

menyangkut sebuah aset negara yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.



Yang berikutnya saya ingin RPM tadi mungkin tadi sudah oleh Pak Roy, cuma begini Pak, saya

sudah mendapat penjelasan dari Pak Menteri bahwa sudah 2 kali diadakan uji publik pada tahun 2008 dan

2009 berarti ada hasil dari uji publik tersebut. Kita ingin tahu mungkin Komisi I tolong diberikan hasil uji

publik itu karena saya pada beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya di Bandung, tiba-tiba ada

kawan-kawan dari Radio Pikiran Rakyat, datang mewawancara saya, wawancara soal apa bos, saya

bilang. Soal RPM. RPM apa itu? Saya sendiri belum mengerti benar masalah isinya RPM itu tapi karena

mau diwawancara tidak boleh lari dong, apapun harus dihadapi. Jadi kita berbicara tapi dalam kaitannya

belum tahu isinya sebenarnya apa, kendalanya apa, kenapa diprotes dan lain-lain sebagainya, tapi kalau

misalnya sekarang ini dengan catatan bahwa sudah 2 kali uji publik 2008 dan 2009 kalau hasil uji publik itu

ada di kita, kita sudah punya pegangan pak, karena bagaimanapun juga perbedaan Pak Menteri bilang

sama boleh tapi kita punya semangat sama Pak, bagaimanapun apa yang menjadi program Pemerintah

khususnya untuk memberdayakan dan untuk kepentingan rakyat wajib hukumnya kita dukung. Jadi

bagaimanpun juga kita harus bisa melakukan hal-hal tersebut dengan catatan kita mengakomodir berbagai

kepentingan sesuai dengan hasil-hasil yang pernah Bapak-bapak dapat dari uji publik tersebut.



Masih ada lagi Pak mengenai RPM itu, memang tadi Pak Menteri bilang memang kalau kita buka

itu banyak istilah-istilah yang tidak jelas. Saya jangankan di internet, di pergaulan sehari-hari juga sudah

dengar kita dipotong-potongi, dipendek-pendeki, misalnya istilah-istilah jablay, jablay itu apa Pak Roy, Pak

Roy itu ngerti, jarang dibelai kan? Ada lagi Pak, tominse, apa tominse itu? tolong minggir sedikit, katanya.

Sama orang Ambon Pak, pergi dibilang pi, mau kemana, mana, jadi dipotong-potongi tapi itu tidak

mempunyai konotasi porno Pak, yang dikatakan tadi memang ada konotasi-konotasi. Saya kira kita

mendukung usaha-usaha Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk meluruskan semua hal

tersebut sehingga generasi berikutnya tidak harus dikirim ayat-ayat hari Jum’at.



Masih ada lagi satu Pak, saya ingin mengkritisi sedikit, ini himbauan saja Pak. Kepergian Bapak ke

Swedia, Bapak mengajak pimpinan saya, saya kehilangan pimpinan saya itu, tiba-tiba saya tahu di media

bahwa Pimpinan Komisi I ada dengan Menteri Kominfo di Swedia. Kami sebenarnya tidak mengkoreksi

atau tidak terlalu mempermasalahkan itu tetapi saya pikir kami ingin antara partner kerja kita sama-sama

mengetahui itu sehingga saya minta sekretariat kalau ada surat-surat tolong dicopy dan dibagikan kepada

anggota supaya anggota mengetahui kemana Bapak kita ini. Jadi itu saja Pak yang saya bicarakan dan

saya kira ini hanya saling koreksi. Saya kira Kominfo dengan Komisi I itu harus memiliki hubungan yang

indah, karena hubungan yang indah antara Kominfo dan Komisi I adalah kekuatan dahsyat yang bisa

membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.



Akhirnya anak perawan di hutan belantara, tak pernah takut dan gelisah, kenapa Bapak harus

risau, karena semua kita bisa. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak Max. Berikutnya Pak Achmad Basarah, tidak ada jadi kita lanjutkan oleh Pak

Azwar Abubakar, pas ya, baik kalau begitu kita lanjut ke Pak Hari Kartana.

F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM):



Terima kasih.



Bapak Pimpinan; dan juga Bapak menteri yang kami hormati beserta jajarannya.



Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, mungkin bisa berbentuk pertanyaan ataupun

himbauan. Yang satu mengenai tender wimax. Jadi itu suatu ide yang bagus untuk menggunakan lokal

konten. Namun ada hal yang penting adalah ternyata informasi yang kami terima itu bagi pemenang tender

wimax itu yang belum membayar adfrom fee BHP, yang setahu kami sudah beberapa kali diulur-ulur

waktu. Jadi mohon penjelasannya Pak karena dengan penguluran waktu juga itu biasanya yang pernah

kami alami itu ada bisa-bisa terjadi tendensi KKN. Kami juga sering mengalami project, jadi terlambat

sekian bulan saja sudah ada dendanya. Ini tolong penjelasannya mengenai keterlambatan daripada dan

apakah tindak lanjutnya juga dari tender wimax ini pak, itu satu.



Kemudian mengenai ISP ilegal. Jadi sampai saat ini juga kelihatannya ISP ilegal ini masih banyak.

Hal ini juga tentunya akan berdampak kepada peningkatan terhadap ISP-ISP yang legal, karena kita

ketahui bahwa untuk ISP yang ilegal mereka itu biasanya terlepas dari kewajiban-kewajiban yang

dibebankan oleh Pemerintah. Tentunya dalam berbisnis juga itu akan berdampak merugikan pada ISP

legal yang peraturannya sana-sini, terus bayar pajak, bayar ini itu tentunya dalam menjual jasanya itu akan

kalah oleh ISP-ISP yang ilegal jadi ini tolong diperhatikan walaupun misalnya itu untuk katanya banyak

rakyat yang ingin bayar murah, tapi kita jangan berpegang pada masalah murah atau mahal tapi apakah

mereka mengikuti aturan atau tidak, itu paling enak, kalau kita mengikuti aturan, apa-apa lancar. Ini juga

tentunya kaitannya dengan RPM konten itu Pak. Ini juga terkait dengan ISP yang ilegal. Tentunya mereka

makin lagi diuntungkan karena yang kena kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap isi daripada

konten, itu adalah diwajibkan kepada ISP-ISP yang legal. Jadi enak lagi yang ilegal ini, jadi tolong

diperhatikan pak dan kami untuk yang RPM konten ini. Saya sebetulnya sudah sangat respect dengan

Bapak dengan pertanyataan bahwa ini akan dikaji ulang kalau perlu ditunda dulu. Bapak bertahan pada hal

yang telah Bapak state itu, saya sangat respect Pak, karena kita apapun harus melihat kepentingan dari

masyarakat. Jadi tidak bisa kita kekeuh wah ini karena sudah ada RPMnya kita lanjutkan terus. Jadi

sebaiknya apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Bapak sudah bagus jadi jangan tergoyah karena kita

juga nanti masing-masing anggota punya suatu hak itu untuk menyampaikan.



Kemudian satu lagi Pak kalau boleh, itu mengenai Kominfo seyogyanya perlu mengusahakan

suatu sistem unbundling layanan telekomunikasi Pak. Jika perlu mengikuti OSI the open system

connections layer, sehingga dengan demikian akan mencegah terjadinya suatu perusahaan penyelenggara

jaringan ternyata juga akan merupakan penyelenggaran internet atau sebaliknya Pak. Jadi ini berarti juga

kita mencegah terjadi praktek monopoli, nanti itu tolong diperhatikan, karena di negara-negara maju seperti

Jepang juga masalah OSI juga telah diterapkan. Terima kasih Pak Ketua.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak Kartana. Yang berikutnya Pak Zaki Iskandar.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Bapak Menteri beserta jajaran yang terhormat,



Terima kasih sudah hadir disini. Saya hanya ingin memperdalam mengenai masalah tower

bersama. Memang kalau kita lihat di Kabupaten Badung itu memang sedikit ekstrim karena apa yang telah

mereka lakukan dengan perda-perdanya itu telah menjadikan pelayanan telepon seluler khususnya di

Kabupaten Badung di Bali menjadi terganggu pelayanannya, tapi perlu Bapak ketahui juga bahwa di

daerah-daerah khususnya daerah tingkat II yang lain terutama daerah-daerah tingkat II yang memang

populasi penduduknya cukup padat, daerah-daerah perkotaan, itu sedang juga mengalami permasalahan

mengenai tower-tower yang dibangun secara boleh dikatakan brutal saat ini, karena beberapa waktu yang

lalu kita juga terima dari ASPINTEL dan ATSI juga dari perwakilan dari Kabupaten Bekasi, dan saya sendiri

dari Tangerang dan kebetulan di Tangerang itu sedang menghadapi permasalahan yang sama mengenai

tower ini. Baik dari Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.



Saya hanya mengilustrasikan saja bahwa ini fakta yang terjadi. Di Tangerang Kabupaten dan Kota

Tangerang itu setelah didata ada sekitar 1.280 tower telepon seluler. Dari 1.280 tower itu hanya 430-an

yang punya IMB murni. Setelah diurut permasalahannya ada dimana, jadi awalnya itu memang hanya 3

operator, dulunya awal mulai industri telepon seluler itu ada, yaitu mungkin hanya Indosat, XL dan

Telkomsel. Mereka memang benar dulu mengurus IMBnya berikut izin-izin bangunan dan retribusi yang

lain, tapi semenjak mulai boomingnya industri telepon seluler kemudian ada teknologi baru yaitu CDMA,

dan membengkaknya jumlah operator dari 3 menjadi hampir 11 sekarang itu mulai tumbuh permasalahan

di tingkat II Pak, bahwa ternyata pembangunan tower-tower itu kebanyakan tidak berizin. Setelah didata

dan diperdalam masalahnya, kemarin pun kita dengan Asosiasi Penyedia Tower dan Asosiasi Telepon

Seluler Indonesia, kita konfirmasi dengan mereka bahwa ternyata dari operator itu biasanya kasih kontrak

ke perusahaan penyedia tower, katakan dari Telkomsel atau Indosat memberikan kontrak ke salah satu

perusahaan penyedia tower untuk membangun di satu daerah kabupaten tingkat II untuk membangun

sekitar 50 tower. Si perusahaan penyedia tower ini karena memang punya banyak kontrak-kontrak di

daerah lain juga, mereka tidak mau repot, untuk izin-izin itu dikasih lagi ke perusahaan jasa pengurusan

izin. Perusahaan-perusahaan jasa inilah yang mungkin juga dari penyedia towernya atau perusahaan

penyedia jasa pengurusan IMB dan segala macam tetek bengek retribusi di daerah tingkat II yang mulai

bermain nakal. Bukan dengan pemdanya tapi karena mereka menghemat budget dan segala macam untuk

meraih ke profit yang lebih tinggi, dari 50 tower yang ingin dibangun paling dijadikan itu hanya 10 Pak

IMBnya, yang 40 itu izin lingkungan, izin warga, kecamatan, lurah segala macam beres, tapi tidak dijadikan

IMBnya. IMB yang 10 inilah nanti dicopy untuk menutupi yang 40 yang tidak ber-IMB ini. Ini fakta yang

terjadi di daerah Tangerang begitu juga di daerah Bekasi yang notabene penduduknya sangat padat sekali

populasinya dan jalur telepon yang dipakai disana juga cukup tinggi.



Kemudian dengan membludaknya pembangunan tower-tower yang tidak beraturan seperti ini

mulai ada kegelisahan di daerah tingkat II bahwa mereka khawatir daerah-daerah mereka ini menjadi

hutan tower, padahal kewajiban mereka terhadap tata ruang, tata wilayah dan tata bangunan itu adalah

domainnya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2002

seperti Bapak ketahui.



Jadi ada kegelisahan di daerah-daerah tingkat II dimana mereka berpikiran karena ini baru

sporadis saja Pak artinya operator-operator ini kalau yang 3 big three ini memang sudah establish lebih

lama tapi buat yang baru-baru yang 8 ini, bayangkan, untuk 1 titik cell planning, kalau ada 11 tower disana

itu mau jadi apa kota dan kabupaten tersebut. Dimana di Tangerang baik kota maupun kabupaten setelah

didata menurut routenya, menurut jalur jaringan telepon seluler itu di daerah kabupaten dibutuhkan 280 cell

planning. Kemudian di daerah kota Tangerang dibutuhkan sekitar 120 cell planning. Bayangkan kalau di

400 titik cell planning ini dibangun tower dari 11 operator yang berbeda, jadi apa ini daerah. Dari situlah

mereka mulai berpikiran untuk merumuskan konsep tower-tower bersama dimana tower-tower bersama ini

mungkin 1 tower bisa dipakai 3-4 operator. Jadi di setiap titik cell planning itu kemungkinan hanya sekitar 3

tower, maksimum 4 tower. Jadi bisa terkontrol tower-tower ini.



Kembali lagi kita ke Badung, beberapa daerah tersebut termasuk Kabupaten Bekasi yang kemarin

kesini, itu mereka sudah melakukan studi banding ke Badung. Dan yang saya cukup appreciated yaitu

mereka tidak mau melakukan seperti Badung. Kenapa? Karena mereka paham bahwa apa yang dilakukan

di Badung dikatakan salah juga tidak, dikatakan benar juga jauh. Jadi penerapan pengaturan tower

bersama di Badung itu terlalu ekstrim menurut mereka. Kenapa? Karena memang Badung menetapkan

hanya melalui tender yang diberlakukan Keppres 80 yang sebenarnya tidak perlu untuk tower bersama ini,

itu ditetapkan satu pemenang dan kemudian satu pemenang ini dengan sesuai tata ruang kotanya tanpa

mengindahkan kebutuhan-kebutuhan operator seluler, mereka membangun tower-tower yang sebetulnya

tidak dibutuhkan jaringannya oleh telepon seluler itu. Ini juga daerah-daerah tingkat II yang notebene di

daerah Botabek ini tidak mau melakukan itu seperti Badung, dan mereka pun bertanya-tanya ini peraturan

yang benarnya seperti apa sebetulnya untuk mengelola dan mengatur pembangunan menara-menara

tower untuk telepon seluler ini. Hampir tidak ada Pak, karena kenapa? Kalau telepon jaringan memang itu

adalah kewajiban Pemerintah untuk mengadakan pelayanan kepada masyarakat tapi kalau telepon seluler,

Bapak mau punya 1 silakan, mau punya 10 juga mangga, tidak punya pun bukan kewajiban Pemerintah

untuk melakukan pelayanan tersebut kepada Bapak. Disinilah terjadi kekosongan peraturan sebetulnya.



Jadi kalau saya lihat, ini hanya sumbang saran saja pak, demi mengatasi permasalahan mengenai

tower bersama dengan daerah-daerah tingkat II yang sedang terjadi sekarang, ada baiknya kita mungkin

bisa berbicara dengan Mendagri dan memanggil Assosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah

Daerah Kota untuk merumuskan suatu sistem dimana disana pun bisa pengaturan menara-menara telepon

seluler ini bisa diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu tata ruang, tata wilayah dan tata bangunan di

suatu daerah tapi juga tidak mengganggu pelayanan dari operator telepon seluler tersebut Pak, karena ini

kalau saya lihat disini hanya bertarung dengan Surat Keputusan Menteri berSKB Menteri kemudian Bupati

Badung bertahan dengan Undang-Undang 32nya dengan perdanya yang dia buat, produk hukumnya, ini

tidak akan ketemu jalurnya, titik poinnya pasti ending poinnya tidak akan bertemu, makanya mungkin demi

menyelamatkan investasi dari teman-teman kita yang ada di APSINTEL juga kemudian pelayanan teman-

teman kita di APSI terhadap pelayanan publik yang mengenai telepon seluler ini, mungkin jalan pertama

yang bisa kita lakukan yaitu bertemu dengan para Asosiasi Kepala Daerah Tingkat II ini, karena domainnya

IMB, tata ruang, tata bangunan, tata wilayah itu adalah di mereka, dimana RT RW itu biasanya disahkan

oleh tingkat II melalui DPRDnya baru disetorkan kepada provinsi dan ke pusat. Jadi tata ruang, tata

wilayah itu domainnya memang di tingkat II. Makanya kalau kita disini berargionya dari sisi yang berbeda

dengan pandangan dan domainnya tingkat II, ini tidak akan pernah ketemu titiknya.



Ini hanya sumbang saran saja, kebetulan 3 daerah yang saya sudah berdiskusi ini mereka sedang

merumuskan suatu sistem yang memang tidak mengganggu tata ruang mereka tapi juga tidak

mengganggu pelayanan terhadap publik, dimana di Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi kemarin dan

Kabupaten Tangerang juga, jadi tower-tower yang sudah ada lama itu dihimbau untuk jadi tower bersama.

Problemnya adalah karena tower-tower itu biasanya single operator dan dimiliki oleh perusahaan-

perusahaan yang berbeda-beda dari penyedia perusahaan penyedia tower. Kadang-kadang mereka satu

sama lain tidak mau saling ketemu. Akhirnya ada yang diputuskan mungkin di Kota Tangerang itu ada

suatu perusahaan yang beli tower untuk diperkuat kemudian dijadikan tower bersama. Jadi untuk yang

baru-baru tidak akan diberikan IMB tapi yang lama dijadikan dan dipakai dan dijadikan tower bersama

tanpa dilakukan penebangan seperti di Badung. Ini yang terjadi di Tangerang dan Bekasi kemarin kita

sudah terima mereka juga begitu juga dengan APSINTEL ya sambil guyon bilang sama mereka kalau

Bapak punya sepetak sawah yang sudah kena limbah, sudah tidak bisa diapa-apakan, kalau Bapak pun

tetap ikut macul menanam padi disana bukannya dapat padi, dapat beras malah Bapak kena penyakit,

buat apa Bapak terus paculin itu tanah, lebih baik petak yang lain Bapak pakai, karena setahu saya para

anggota Asosiasi APSINTEL ini punya juga hak-hak kelola tower bersama itu di daerah tingkat II yang lain.

Kenapa harus terus berperang di Badung, memang ada investasi mereka tapi itu tidak tertutup

kemungkinan saya bilang mereka akan kehilangan investasi disana, tapi satu sisi yang lain kalau mereka

pengusaha, mereka harus cari jalan keluar juga, karena ini mengenai dunia usaha yang apalagi menurut

aksi kebutuhan terhadap tower-tower itu 10 tahun yang akan datang masih cukup tinggi. Kita berharap

teknologi akan mempermudah industri telepon seluler ini jangan sampai nanti makin lama justru makin

dengan 4G atau yang lebih advance lagi itu peralatannya malah jadi tambah besar, itu yang jadi problem

buat kita.



Jadi yang perlu digarisbawahi adalah disini kita juga harus tahu permasalahan ini bahwa di daerah

tingkat II itu sekarang sedang mengalami kerisauan dan kegelisahan mengenai tower-tower, pembangunan

tower ini Pak di 3 daerah tersebut yang saya tahu mereka sekarang sudah memberhentikan, tidak ada IMB

tidak ada IMB baru untuk tower, karena mereka sedang menata tower-tower tersebut. Kalau memang kita

memakai logika kita andaikata 1 titik dibangun 11 tower kali 400 titik saja sudah berapa? Tower itu yang

ada disana, kalau tidak dijadikan tower bersama memang akan menjadi masalah di daerah tingkat II ini.

Dan mudah-mudahan juga kedepan dengan persaingan bisnis yang ada, operator tower ini tidak perlu

sampai 11, itu mungkin di kita cukup 5 atau 6, jangan sampai 11. Kalau 11 juga akhirnya bukan cuma

banting-bantingan harga, kita tidak tahu ada permainan apa lagi antara mereka.



Jadi mungkin ini hanya pendalaman untuk tower bersama, mohon responnya. Tadi ada salah satu

jalannya adalah kita berbicara dengan Mendagri, kita juga bisa mengundang Asosiasi Daerah Tingkat II itu

untuk bicara dan merumuskan satu sistem dimana sistem tersebut bisa membuat berbagai pihak merasa

nyaman dan pelayanan publik dari operator-operator itu tidak terganggu seperti di Badung.



Itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pimpinan.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak Zaki. Yang berikutnya Ibu Paula.



F-PD (PAULA SINJAL):



Terima kasih Pimpinan. Terima kasih juga untuk Pak Menteri dan jajarannya.



Saya dari Sulawesi Utara ini mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri karena ternyata

salah satu daerah dari Sulawesi Utara, Sangirta Laut itu termasuk dalam lokasi dimana akan dibangun

desa informasi di halaman 17. Terima kasih. Tetapi saya mohon Pak ada titip untuk 2 desa. Desa ini

sebenarnya selain Sangirta Laut itu membutuhkan informasi yang lebih jauh karena desa ini merupakan

daerah Trans Sulawesi. Jadi kalau mau ke Gorontalo atau ke Ujung Pandang dia harus melalui desa ini,

dan saya pernah jalan kesana itu susah sekali. Saya mengakses internet dan sebagainya. 2 desa itu

berada dalam posisi berbukit dan di daerah jalur pantai. Disitu namanya Minahasa Selatan atau Amurang

dan Bolangamongondo, itu 2 desa yang benar-benar perlu diperhatikan selain Sangirta Laut. Itu desa yang

menjadi daerah dimana kalau mau ke Gorontalo atau Ujung Pandang harus melalui desa tersebut,

mungkin bisa diperhatikan itu Pak Menteri.



Ada lagi satu pertanyaan, di Sulawesi Utara ini panas dengan Pilkada. Dan banyak itu berita-berita

di media yang mengangkat calon yang satu dengan yang lain akhirnya terjadi banyak menyentil figur dari

seseorang dan sebagainya. Saya ingin tanyakan disini bagaimana pendapat atau pandangan Pak Menteri

terhadap kebebasan pers tersebut terutama untuk menghadapi Pilkada. Terima kasih Pak.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Ibu Paula, lalu selanjutnya Bapak Ismed Ahmad.



F-PAN (PROF. DR. ISMED AHMAD):



Terima kasih Pak Ketua.



Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati,



Izinkan saya ikut meramaikan sedikit disini. Yang pertama itu mengenai RPM konten media. Tadi

sudah disinggung juga oleh Mas Suryo bahwa kita memang sangat prihatin, kalau saya malah untuk

beberapa hal seperti konten dunia maya itu malah ngeri, bukan hanya prihatin tapi ngeri. Ini juga kita lihat

sudah banyak sekali efek yang sangat negatif terhadap masyarakat kita. Jadi saya kira adalah sangat

penting RPM ini bisa mengatur antara lain adalah keharusan penggunaan multimedia yang berinfo yang

benar, sebagaimana dicantumkan di Bab II kalau tidak salah. Jadi info yang benar, akurat dan

mendaftarkan identitas yang jelas dan kontak yang jelas, sehingga kita bisa mengontrol.



Didalam upaya kita untuk memerangi konten yang buruk, konten yang membahayakan ini, saya

kira sangat penting kita untuk juga memperluas pasukannya. Jadi jangan hanya oleh Kementerian Kominfo

tapi juga bagaimana melibatkan unsur-unsur independen yang lain mungkin hanya LSM atau unsur-unsur

masyarakat yang lain, khususnya saya kira adalah bagaimana kita melibatkan Komisi Penyiaran

semaksimal mungkin didalam upaya kita memerangi konten yang buruk tersebut.



Yang kedua, ini juga telah disinggung oleh Mas Suryo mengenai TV digital. Kalau tidak salah

Bapak Menteri pernah mengatakan bahwa keberadaan TV digital ini membuat jumlah penyelenggara TV

bertambah sampai 60 unit. Saya disini ingin memohon penjelasan lebih lanjut dari Bapak mengenai

perlunya kepastian regulasi penyelenggaraan infrastruktur seperti antara lain penyelenggaraan

multiplexing. Jadi untuk beberapa program siaran dan fungsi pemancaran siaran di suatu wilayah. Terima

kasih.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak Ismed Ahmad. Berikutnya Pak Al Muzzammil.

F-PKS (Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF):



Terima kasih Pimpinan.



Para Anggota yang saya hormati,

Bapak Menteri Kominfo juga dengan seluruh jajarannya; dan

Yang mewakili KIP dan juga KPI.



Tadi ada Dewan Pers tapi belum kembali nampaknya. Kita ketahui bersama perkembangan yang

terjadi pada tingkat global orang menyebut peralihan dari era abad pertanian ke industri sekarang ke abad

informasi yang membawa konsekuensi yang luar biasa seriusnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan

bernegara kita. Bahkan dalam tingkat global, karena apa yang disampaikan Pak Menteri tadi informasi

bukan saja dari dalam diciptakan dari luar bisa bebas masuk ke kita.



Dalam konteks itu kalau kita dalam tingkat kenegaraan, pihak yang paling bertanggung jawab pada

tingkat politik anggaran dan politik regulasi itu adalah DPR dan Pemerintah. Kalau lebih tegasnya DPR dan

Presiden dalam aspek informasi ini. Kalau diturunkan dari situ DPR itu siapa, DPR itu Komisi I, kalau

diturunkan Presiden, Pembantu Presiden itu siapa, Menkominfo. Di lingkungan komunikasi mengatakan

75% waktu manusia untuk berkomunikasi. Jadi 75% itulah akses tanggung jawab yang ada di pundak kita

yaitu Komisi I dan Menkominfo yang akan berhadapan paling tidak tanggung jawab kita dengan 240 juta

masyarakat kita atau lebih mungkin.



Kemudian karena kita punya politik anggaran dan politik regulasi maka kita membuat lembaga

pengawas independen. Itu juga produk dari DPR dan Pemerintah atau Presiden ya muncullah KPI, KIP,

Dewan Pers, karena mereka tegak atas Undang-Undang yang dibuat bersama oleh eksekutif dan legislatif.

Mereka kita ciptakan untuk membantu kita dalam aspek pengawasan bagaimana kita jamin dari KIP ini

untuk kebebasan informasi, kebebasan informasi orang menjadi luar biasa untuk mengakses hal-hal yang

positif. KPI, bagaimana edutaiment yang mungkin konten-konten yang negatif bisa hilang. Dewan Pers

juga, untuk membantu pengambil kebijakan dalam politik anggaran dan politik regulasi.



Dalam tingkat pidana ada unsur polisi, jaksa dan lain-lain, tetapi pelaku terdepan yang

menyebarkan informasi itu adalah institusi media. Merah, putih, hitamnya itu di institusi media, apalagi

trend global ketika institusi media itu bisa mengalahkan Pemerintah, bisa mengalahkan parlemen. Di

Amerika sudah disebut kajian sudah tahun 80-an demand … without citizen. Demokrasinya sudah tidak

ada masyarakat karena mereka sudah diwakili oleh pemilik media masa. Dia mengklaim apa yang penting

dibahas oleh rakyat ini, democracy without citizen. Oleh karena itu kita berkepentingan bagaimana

masyarakat yang 240 juta ini, kita sebagai memegang politik anggaran dan politik regulasi ini memainkan

kembali perannya secara positif. Karena itulah tanggung jawab kita, ibadah sosial kita, ketika ibadah sosial

itu kita lakukan dengan baik, jadi jangan-jangan ibadah itu yang terbesar nantinya di sisi Allah SWT.



Oleh karena itu saya ingin mengingatkan betapa ujung tombak media siaran yang disebut LPP itu

yaitu TVRI dan RRI dibiayai dengan biaya negara. Harusnya itulah yang menjadi percontohan, karena

negara punya uang disana. Disebut LPP karena nantinya yang akan memanfaatkan bukan corong

Pemerintah tapi corong eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM, publik sekaligus. Di negara luar, NHK, VOA,

BBC sukses, kita terpuruk. Kita punya Panja TVRI luar biasa konflik didalam. RRI mohon maaf apa

adanya, padahal multiplier effect kalau itu kita fungsikan IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS di ujung seluruh

Indonesia itu dan untuk tingkat pemancar lebih baik daripada TV swasta, tidak mungkin kita mengontrol

secara penuh TV swasta karena sudah menjadi karakter di dunia internasional ya di drive oleh capital.

Kalau kita mau bicara karakter, capital, capital dan karakter itu ada pada LPP, bisa full karakter bangsa,

national building itu ada disitu, bukan dari TV swasta, bukan dari radio swasta, dari RRI LPP itu.



Oleh karena itu saya melihat ini penilaian saya sejauh ini baik DPR maupun Pemerintah agak abai

dengan penyehatan TVRI dan RRI ini. Dari sudut politik anggaran saja kita sudah mengundang pakar-

pakar datang kesini. Orang TVRI yang konflik tidak datang kesini, Dewas, Direksi kita datangkan kesini.

Bagaimana mungkin pak anggaran 600 miliar untuk seluruh Indonesia, padahal TV swasta yang tidak

mengawasi seluruh stasiun itu anggaran mereka lebih dari kami. Kita panggil pakar 2 orang disini dari

Trans TV Pak Ishadi dan juga Pak Peter Gonta. Mereka katakan kalau ditambah dari 600 miliar itu menjadi

2 triliun, mereka punya optimisme bahwa LPP ini bisa ke NHK, bisa ke BBC, bisa ke VOA. Disitulah kita

bicara pencerdasan edutaiment, edukasi entertaiment IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS, LSM bisa

berbicara, rakyat bisa berbicara, televisi murah, edukasi bisa diatur, KPI bisa menjadikan contoh, ini loh

penyiaran yang ideal itu begini, mengapa kita tidak bersama-sama untuk itu? Saya melihat kita DPR

walaupun Pemerintah apa yang dalam hal ini, 2 triliun bukan hal yang besar untuk penyelamatan 240 juta

bangsa kita, itu TVRI, saya tidak tahu RRI, katakanlah jumlah yang sama. 4 triliun untuk menyelamatkan

dari apa yang disebut oleh Menkominfo tadi, itu diketik di google SMU, SMP sudah seperti itu luar biasa. Ini

lebih mendesak saya kira kita perhatikan karena di pundak kita, di pundak Komisi dan di pundak

Menkominfo karena orang kepercayaan dari Presiden adalah Menkominfo, kepercayaan dari DPR adalah

Komisi I. Ketika kita gagal mewujudkan itu, 240 juta bangsa ini hanya akan menjadi korban dari industri

internasional, yang di Amerika pun Pemerintah kelabakan berhadapan dengan investor yang luar biasa

duit, kapital lawan karakter, karakter itu LPP. Modal lawan mental, mental itu di LPP.



Ini saya ingin tanyakan kepada Menkominfo. Sebenarnya kita punya rapat waktu itu tapi belum

sempat berlangsung. Mohon saya minta Menkominfo mensolusi ini sehingga tim nanti yang kita undang

yang mewakili menteri waktu itu jadwal kita terhenti tidak jadi dilanjutkan, yang datang mensolusi betul ini,

pembelaan anggaran luar biasa harus. Saya terus terang Pak Menteri, salah satu misi saya di Komisi I

yang besar menurut saya dari 3 kementerian kita ada disini. Menkominfo kita ada, Menteri Pertahanan,

Menlu, diluar 2 Menlu dan Menhan, Menkominfo adalah persoalan isi kepala manusia itu, informasi yang

dalam bahasa agamanya An Naba’ Pak Menteri hafal ini, Surat An Naba’, berita besar, pembawa beritanya

Nabi, risalah keagamaannya yang luar biasa itu pada Naba’ pada berita, pembawanya Nabi. Kita ini

sekarang mewarisi dalam konteks politik kenegaraan, Komisi I mewarisi tugas itu. Dalam konteks

Pemerintahan, Menkominfo dengan seluruh jajarannya. Kenapa tidak bisa kita lakukan untuk hanya 2

triliun untuk TVRI, mungkin untuk RRI hal yang sama. Kita suntik dana itu paling lambat misalnya kita

perjuangkan 2011 terjadi perubahan. Regulasinya kalau ada persoalan, kita lihat ada persoalan regulasi di

Dewas, Dewan Pengawas dan Direksi yang benturan, mungkin belum ada regulasi yang belum baik. Kita

perbaiki regulasi dalam bentuk Undang-Undang itu sehingga kita bisa berharap munculnya, kalau disana

ada NHK di Jepang, ada VOA di Amerika, ada BBC di Inggris, ada RRI dan TVRI di Indonesia. Saya kira

bukan hanya misi Pak Max, misi kita semua, ini pertama yang sangat penting yang saya ingin garis

bawahi.



Yang kedua, terkait apa yang diramaikan akhir-akhir ini yaitu tentang Rencana Peraturan Menteri

konten multimedia. Saya kira kita berbagi keprihatinan yang sama dengan apa yang disampaikan Pak

Menteri tadi. Hanya mungkin yang perlu saya ingin tanyakan adalah kalau peraturan menteri itu tidak

muncul, memanfaatkan Undang-Undang yang ada itu bagaimana keadaan kita. Tentu munculnya

peraturan menteri itu karena ada pertimbangan Undang-Undang yang ada, PP yang ada. Ini yang perlu

dijelaskan kepada publik apa konsekuensinya jika peraturan menteri ini tidak muncul? Waktu itu sudah ada

Undang-Undang Penyiaran. Kita sudah punya Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang ITE sudah

punya. Apa shock terapi, karena itu politik regulasi. Banyak orang mengatakan ini yang dibuat Menkominfo

mungkin levelnya level Undang-Undang. Kalau memang ternyata ada kekosongan loophole di Undang-

Undang kita, mungkin kita berbicaranya substansi ini bisa menjadi substansi Undang-Undang kalau ada

loophole yang itu bisa menjadi masalah dalam konteks menjaga tadi, menjaga isi kepala, pencerdasan

bangsa ini. Itu satu, tolong diceritakan kenapa existing regulasi yang ada itu apa kekurangannya.



Yang kedua, saya membaca naskah peraturan menteri itu ada di saya secara lengkap, memang

ada unsur-unsur publik yang ingin dilibatkan. Saran saya untuk sementara cooling down, tadi Pak Menteri

mengatakan cooling down. Saran saya, Depkominfo membuka seluruh keluhan publik, seluruh lembaga-

lembaga keagamaan, ormas segala macam, membuka keluhan itu dan keluhan itu yang nanti akan

dijelaskan, ini lho jeritan publik yang ternyata yang mungkin tertampung di media massa bukan jeritan itu,

kelompok tertentu yang punya kepentingan. Kita lihat, mungkin tidak kepentingan itu dipertemukan karena

pihak penyelenggara informasi mengatakan aturan itu cuma untuk menaikkan PNBP saja, terlalu simplistik

melihat, mungkin itu juga yang dikhawatirkan mereka menjadi mahal ini biaya kita, tapi saya menangkap

concern Pak Menteri saya kira kita semua mendukung hal itu. Saya berharap bisa dibuka keluhan itu, itulah

yang akan disampaikan sebagai bahan penjelasan Depkominfo kepada publik tentang situasi yang ada di

masyarakat. Saya kira sementara itu Pimpinan. Terima kasih.



KETUA RAPAT:



Terima Pak Muzzammil. Berikutnya Pak Ramadhan Pohan.



F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, MIS):



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Ketua yang kami hormati; dan

Saudara Menteri Kominfo yang kami muliakan dan beserta jajarannya,



Sebelum mengajukan pertanyaan saya juga ikutan sedikit mau menyampaikan pantun. Jalan-jalan

di pagi hari, di tengah ladang terdengar syahdu seruling, izinkan saya bertanya untuk perjelas situasi, bisa

juga tentang koalisi terutama pada Bapak Tifatul Sembiring.



Tadi yang pertama adalah soal RPM Konten Multimedia. Tadi Pak Tifatul sudah membuka diri

untuk menerima saran, masukan apapun yang terkait dengan RPM ini tadi. Kemudian menurut interpretasi

kami ketika isu RPM ini muncul, RPM ini tanpa sengaja menjadikan ISP dan NAP Jasa Interkoneksi

Internet sebagai lembaga superbody yang bisa mengintip isi konten bahkan termasuk email-email pribadi

yang disajikan penyelenggara konten dan menyensornya atas nama RPM ini. Jadi seolah RPM ini terlalu

menyasar ke ISP dan NIP sebagai pihak penyedia infrastruktur internet, sementara yang bertanggung

jawab atas isi konten sebenarnya adalah penyelenggara konten itu sendiri, seperti TV Kabel, jasa portal,

jasa WAP, jasa soho atau transaksi online, ini mohon untuk dijelaskan.



Agak mengganggu juga pernyataan Pak Tif di media yang kita tangkap bahwa Menkominfo tidak

tahu dan tidak pernah setuju dengan RPM ini. Kemudian muncul jawaban untuk cooling down dulu. Kalau

misalnya tidak setuju ya kenapa Pak Tif tidak mencoret saja ataupun bagian-bagian yang ditangkap secara

salah oleh publik, apalagi ditengah situasi sekarang itu betapa publik itu begitu sensitif. Ketika pada RPM

itu ramai dibicarakan, pada saat itu teman-teman bertanya kepada saya, kenapa SBY mau menahan-

nahan kebebasan ekspresi dan juga kenapa Pak SBY itu mau bertabrakan dengan kebebasan pers, lho

kok isunya seperti itu, saya katakan bahwa kita di Demokrat dari jauh hari sudah didoktrin oleh Pak SBY

untuk mengawal kebebasan ekspresi dan mengawal kebebasan pers. Itulah sebabnya ketika itu saya

mengeluarkan statement saya menyangkut persoalan itu karena ini tidak benar dalam pandangan saya

tetapi kita masih didalam perdebatan di media yang itu masih sah-sah saja karena masih dalam tataran

intelektual. Itu juga mohon untuk dijelaskan Pak Menteri.



Dan kemudian kalau kita lihat bahwa Pak Tif juga mengatakan belum baca dan saya kira ini

berbahaya sekali Pak Tif untuk sesuatu RPM tetapi Pak Tif belum baca. Saya kira harus dibenahi

koordinasi yang seperti ini Pak Tif. Jadi kita harus menjaga apalagi kita ini sama-sama koalisi jadi harus

saling menjaga.



F-PD (MAX SOPACUA, SE. M.Si):



Pak Tif, saya tidak ikut bicara soal itu ya.



F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, MIS):



Jadi itu menyangkut RPM dan kemudian yang lainnya tidak usah saya bahas karena kita sudah

paham sendiri bahwa apa yang dituduhkan ataupun ditudingkan kepada Pak Tif ya saya kira memang tidak

seperti itu Pak Tif itu, tapi yang ditangkap publik adalah seperti itu. Jadi mohon untuk diklarifikasikan saja

secara tegas.



Lantas yang kedua mengenai rencana Kemenkominfo untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran.

Setelah saya berdiskusi dan menerima masukan dari wakil publik seperti Maksi, Dewan Pers dan AJI, saya

meminta ke Menkominfo untuk menjelaskan bagian mana dari Undang-Undang Penyiaran yang ingin

direvisi? Dan kenapa? Karena masih banyak bagian dari Undang-Undang ini yang belum dilaksanakan

bahkan tumpang tindih dengan PP Nomor 49, 50, 51 dan 52 Tahun 2005. Kalaupun Undang-Undang ini

tumpang tindih dengan PP, sesuai dengan urutan perundang-undangan, maka yang harus direvisi bukan

Undang-Undangnya tetapi PPnya.



Yang ketiga tentang penertiban frekuensi radio ilegal dengan nasib radio komunitas. Saya

menerima laporan dari radio-radio komunitas bahwa sampai saat ini Polri dan Departemen Kehutanan

sendiri merupakan salah satu pengguna frekuensi radio secara ilegal dengan menyabot hak frekuensi yang

seharusnya diberikan pada radio komunitas. Saya meminta kepada Kemkominfo untuk menjelaskan

fenomena ini, karena menurut Undang-Undang Penyiaran, negara mengakui keberadaan radio komunitas.



Yang terakhir adalah kesiapan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14

Tahun 2008 mulai akhir April atau awal Mei nanti. Saya ingin mengetahui kesiapan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini, terutama agar jangan sampai ikut membobol informasi yang berkaitan

dengan ketahanan dan keamanan atau sumber daya alam Indonesia, terutama karena Undang-Undang

Keterbukaan Informasi akan segera berlaku tapi susunan kepengurusan Komisi Informasi Pusat justru

masih belum jelas dan administrasinya justru ditangani Humas Kemenkominfo, mohon dijelaskan Pak Tif

apakah susunan ini justru akan memungkinkan sensorsif dari Kemenfominfo, dan mohon jelaskan apakah

ada target waktu kapan kepengurusan KIP ini bisa diselesaikan. Terima kasih.

Terakhir Bang Tif, saya mohon klarifikasi sedikit karena saya bekas wartawan, saya terganggu

sekali, saya mendapat sms-sms banyak dari teman-teman wartawan yang mengatakan bahwa Pak Tif

mengatakan bahwa begini, anda mencari nafkah dari menggelintir berita. Saya rasa dan saya yakin Bang

Tif tidak seperti itu tapi mohon untuk dijelaskan daripada kita mendengar dari sumber orang-orang lain.

Terima kasih.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



KETUA RAPAT:



Wa’alaikumsalam,



Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Pak Tri Tamtomo.



F-PDIP (TRI TAMTOMO):



Terima kasih Bapak Pimpinan.



Komisi I yang kami hormati,



Bapak Menteri dan perangkatnya yang kami banggakan,



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Berangkat dari tanggapan kesimpulan Nomor 2 dimana dinyatakan disitu pihak Kementerian

Kominfo selalu berkoordinasi antara lain dengan Lembaga Sandi Negara dalam rangka mencegah dampak

negatif terhadap Ketahanan Nasional. Dihadapkan kepada motto Cigra Aptanirbaya, sekali di udara tetap

di udara, artinya salah satu kemenangan peperangan antara lain ditentukan oleh komunikasi yang baik,

karena yang kita hadapi sekarang adalah bentuk perang modern selain alat utama sistem persenjataan

yang kedua sangat ditentukan oleh tinta dan berita. Berangkat dari situ, beberapa waktu yang lalu Komisi I

melakukan rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang menyangkut dengan atase pertahanan

maupun atase teknis kemudian ditindaklanjuti dengan rapat kerja dengan Kemhan kemudian dengan TNI

berikut dengan BIN. Dalam pembicaraan itu disampaikan juga tentang postur yang berangkat berakhir

kepada pola gelar. Lebih spesifik disini menyangkut dengan BIN karena didalam tugas pokoknya dia

mencari menemukan kemudian menindak dalam rangka mencegah tangkal dini terhadap berbagai hakikat

ancaman yang mungkin timbuk sebelum terjadi. Disini kita paham semua bahwa BIN punya kemampuan,

BIN punya kekuatan dimana dia punya alat dan manusia. Disini dia bekerja dengan alat dan manusia. Dari

ini semua keluhan yang dilemparkan, kami punya kemampuan dimana didalamnya ada alat dan manusia.

Sampai hari ini izin belum ada, padahal dia adalah sebagai mata telinga untuk mencegah tangkal dini yang

kami sampaikan tadi sebagai sumber utama keterangan bagi Pemerintah dalam rangka mengambil

keputusan yang punya nilai strategis.



Pertanyaannya, bagaimana Pemerintah melalui Kominfo untuk menerbitkan RPP yang mengkait

dengan tata cara penyadapan bagi instansi penegak hukum selain KPK. Kami paham disini Pak bahwa

untuk dapat ini harus ada izin-izin tertentu. Oleh karena itu dilihat dari bobot tugas yang ada dan

dihadapkan pada kondisi riil saat ini, global regional yang berimplikasi pada masalah nasional dan lokal.

Kami mohon penjelasan dari Bapak, apakah ada peluang bagi BIN kedepan untuk mendapat hak untuk

melakukan penyadapan, mohon penjelasan. Terima kasih Pak.



KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak Tri. Ini ada pertanyaan terakhir titipan yang saya perlu bacakan. Menkominfo

juga sebagai ketua harian Detiknas dan kami paham bahwa program Fleksifdetiknas terus berlangsung,

kami mohon agar Komisi I juga memperoleh laporan kemajuan tentang Fleksif yang sedang terus dibawah

monitor Menkominfo, itu saja.



Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh tadi 11 penanya. Kami mohon

Bapak Menteri berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih.



MENKOMINFO:



Terima kasih Pak Ketua. Ada kurang lebih 11 pertanyaan, karena tulisan saya besar-besar ini jadi

13 halaman. Tapi ini saya selalu punya prinsip belajar dimana saja, kuliah sudah tidak sempat, jadi ini

salah satu mata kuliah disamping juga menjalankan kewajiban.



Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu sekalian yang sudah memberikan suatu atensi pertanyaan

dukungan dan juga ada koreksi dan sebagainya, terima kasih saya sampaikan semua. Ada beberapa hal

yang nanti saya jawab sendiri tapi ada juga yang nanti dibantu staf saya dari Eselon.



Mas Roy tadi adalah tentang revisi tambahan di prolegnas, revisi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 mengenai ITE dan saya juga setuju dengan pendapat Mas Roy bahwa dibutuhkan penjelasan

yang lebih detil mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terkait dengan Pasal 27 dan saya

sudah minta catat tadi kawan-kawan supaya kita harus siapkan tim ini untuk revisi dan lebih jelas tentang

pasal tersebut. Jadi terima kasih ini atas masukannya Mas Roy bahwa sosialisasi ini juga kita lakukan

sebetulnya kepada aparat penegak hukum dan sebagainya karena ada sorotan memang dalam kasus Prita

itu diantaranya ketidakprofesionalan APHnya itu, ada sorotan seperti itu.



Kemudian tentang dunia maya tadi memang para pengguna ini lebih mengemuka karena mereka-

meraka yang tampil. Saya juga berapa kali sebetulnya karena salah satu saya menggunakan facebook dan

juga twitter itu adalah untuk mendengar aspirasi masyarakat sebetulnya, bagaimana masukannya bahwa

sebagai citizen tentu mereka juga mendapatkan suatu hal-hal yang bisa kita tangkap isinya walaupun

benar kata Mas Roy, tidak semua masyarakat sudah menggunakan jaringan sosial ini. Jadi ada silent

majority yang berteriak sementara penggunanya ini kebebasan-kebebasan. Ada lagi saya lihat, mohon

maaf, sms-sms ini dipelihatkan juga kepada saya tentang penawaran-penawaran jasa WTS, mohon maaf

saya sebutkan disini, masuk melalui facebook dan sebagainya. Jadi ini juga mengkhawatirkan itu. Jadi ada

juga industri konten negatif disitu, industri pornografi itu juga mereka merasa berkepentingan untuk

menggunakan, mempengaruhi dan sebagainya. Tentu ini akan kita perhatikan keberimbangan ini bahwa

tentang silent majority ini walaupun mereka tidak bersuara tentu mereka juga dalam beberapa hal mereka

juga mengungkapkan seperti tadi disampaikan bahwa Ibu-ibu, memang banyak sekali Ibu-ibu mengirim

sms khusus kepada saya sangat khawatir kesibukan dan lintas informasi yang demikian rupa, bahkan

mereka bertanya Undang-Undang Pornografinya sudah ada tapi kok tidak diterapkan, padahal untuk

menerapkan itu perlu peraturan dibawahnya lagi yang lebih teknis.

Kemudian tentang RPM Konten media ini, ya memang ini Mas Roy, persoalannya adalah ketika di

identitasnya tidak diketahui maka seolah-olah sebebas-bebasnya. Saya sering juga memperingatkan

teman-teman di twitter, anda silakan bahwa kita ini berkomunikasi ini yang sopan, santun dan ada nilai

positifnya. Kalau tidak suka ya silakan unfollow. Kita komunikasi ini untuk mencari solusi bukan emosi. Ada

hal-hal positif, maka kadang-kadang saya lihat ada culture sock juga, karena baru main twitter barangkali

yang keluar bahasa hutan, bahasa primitif itu. saya ini, mohon maaf, kenapa saya dari dulu membawa

bahasa pantun, kata Bapak Max Sopacua tadi, karena saya melihat ini sastra kita. Ini kearifan lokal. Saya

kalau berpantun jarang saya lihat orang marah-marah sama saya, rata-rata tersenyum mendengar,

walaupun kadang-kadang teguran.



Mohon maaf saya contohkan suatu pantun saya di depan teman-teman yang sedang mengantuk,

ini bukan disini, anak bujang membeli beras, beras diantar ke rumah datuk, para hadirin sungguhlah

cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk, mereka bangun semua. Jadi bahasa ini juga digunakan untuk

menegur, menyapa, selamat datang, mencairkan dan ini adalah sastra kita bukan sastra orang lain. Jadi ini

suatu hal yang juga kita coba menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun di media. Kadang-

kadang seperti kasus yang terjadi kemarin terjadi penghinaan juga, terjadi suatu, sebetulnya tidak ada tapi

dituduhkan dan ini bagaimana kita mengatasinya tanpa identitasnya jelas misalnya. Mohon maaf kalau

saya contohkan Luna Maya. Luna Maya karena dia selebritis, terkenal, tapi ini banyak yang Maya-Maya

lain tidak terkenal. Ini bagaimana? Apa sebebas itu, semau begitu? Jadi saya perlu aturannya. Perlu

pertanggungjawaban. Saya setuju untuk menyelamatkan generasi bangsa ini.



Ini Mas Roy juga pertemuan kita di GSMA ministerial meeting forum di Barcelona kemarin. Jadi

rupanya memang perusahaan-perusahaan GSM ini ada 800 perusahaan berkumpul di Barcelona. Ada

diskusi antar menteri-menteri ICT sedunia, 135 negara. Saya melihat memang mereka sedang mengintip

perubahan dari analog ke digital. Untuk Swedia itu mereka sudah selesai tahun 2007 karena mereka mulai

tahun 2004. Rupanya karena perubahan dari analog ke digital ini terjadi suatu efisiensi spektrum frekuensi

yang sangat besar. Jadi yang 10 channel nasional ini kira-kira analog televisi ini dirubah kepada digital

nanti ini akan bisa sebetulnya kalau semuanya menjadi channel broadcast itu bisa 60 sampai 80 channel.

Jadi 1 itu bisa menjadi 6 atau 8. Oleh sebab itu Kemenfominfo sekarang sedang mengkaji suatu roadmap

kedepan ini kita ingin membandingkan dan pengalaman yang lalu mana yang lebih menguntungkan bagi

kita? Tentu saja bukan aspek ekonomi. Aspek ekonomi memang kalau PNBP banyak masuk dari

telekomunikasi bukan dari broadcasting.



Terus satu lagi, karakter bangsa bagaimana? Apa untungnya televisi untuk membangun karakter

bangsa, apa untungnya telekomunikasi untuk membangun karakter bangsa. Memelihara budaya kita itu

juga penting. Menyelamatkan anak-anak kita, memprotek kita dari pengaruh-pengaruh negatif itu juga jauh

lebih penting. Oleh sebab itu saya melihat bahwa GSMA internasional ini ingin merayu kita sebetulnya

walaupun dengan argumen-argumen yang bagus, bahwa semuanya itu sisa itu dialokasikan ke GSMA tapi

kita sedang mengkajinya walaupun memang aspek juga peningkatan ekonomi di masyarakat itu lebih

besar spek karena lancarnya telekomunikasi. Jadi bukan semakin banyaknya siaran televisi karena orang

menonton itu lebih banyak menghabiskan waktu tapi berkomunikasi berarti dia bergerak, mobile tapi sekali

lagi ini belum final. Kita nanti akan kaji sekali lagi.



Masukan Mas Roy mengenai Pasal 21 TKM tidak dibawah menteri saya setuju setelah membaca

ini. Ini tim independen peran daripada Kemenkominfo nanti tidak sebagai penghukum dan sebagainya,

lebih kepada mediator, tidak melakukan suatu penghukuman dan sebagainya. Jadi kita ingin memediasi

kalau ada klaim dari masyarakat. Sekarang misalnya konten wordpress tentang faith freedom, penghinaan

terhadap suatu agama di Amerika. Kita sudah surati mereka belum cabut sampai sekarang tapi klaim dari

masyarakat begitu banyak, kalau kita tutup ISP yang menyalurkan disini konten WP itu orang akan ribut

lagi. Kasus dulu pelajaran juga bagi kami ketika youtube itu ditutup padahal yang bermasalah ya fitna itu

bukan seluruh file yang di youtube itu yang bermasalah. Inilah kalau ada aturan kami punya dasar untuk

melakukan sesuatu, tapi artinya peringatan Mas Roy tadi mengenai hargai juga pendapat orang-orang

yang tidak bersuara karena sangat khawatir ini juga sangat banyak yang mereka bukan pengguna, karena

bagi kita sekarang internet dan sebagainya ini sudah lifestyle. Jumlah handphone dibandingkan dengan

penduduk Jakarta rasionya 1,8. Jadi mungkin Bapak/Ibu juga boleh periksa saku, berapa handphone yang

ada. Jadi rata-rata hampir 2 untuk Jakarta, dan dipergunakan untuk segala hal, jadi ada yang sampai

ketingkat kirim-kirim jawaban soal. Ketika ujian ini, nomornya berapa, jadi sms-an, Bu gurunya kalah

canggih karena Bu gurunya mungkin tidak menggunakan handphone yang bergambar, streaming dan

sebagainya. Terima kasih Mas Roy atas masukan dan dukungannya.



Tentang konfergensi tadi saya sudah singgung sedikit bahwa televisi juga menaruh konten di

internet. Kalau menurut saya perlu ada suatu definisi yang lebih jelas, karena sekarang orang mengklaim,

tempo hari ada pertanyaan begini, apakah infotainment itu wartawan atau bukan? Itu juga pernah saya

baca di suatu media, apa penyelenggara yang beroperasi itu termasuk wartawan atau bukan. Yang kedua,

apakah net citizen yang juga melaporkan berbagai hal di twitter, di facebook, citizen jurnalism ini dia profesi

wartawan bukan? Saya pernah tanyakan ini ke Pak Margiono Ketua PWI, beliau sekarang sedang

menyiapkan standarisasi wartawan itu apa, standarisasi perusahaan pers itu apa, sehingga nanti ada

sertifikasi. Ini juga saya rasa penting. Jadi apakah kita mengatur sesuatu lalu lintas yang orang tidak

punya. Kalau kita lihat, mohon maaf, kalau di detik.com itu ada namanya komentar. Siapa saja bebas itu

menaruh komentar tapi bahasanya apakah harus begitu? Dan saya rasa kalau dengan bahasa begitu,

dengan memaki, dengan apa, apakah orang menerima, saya rasa tidak, cuma bikin tidak enak saja, kita

tidak nyaman. Ini juga begitu memang artinya kita sebagai orang timur ini saya rasa kurang pas,

Wallahu’alam nanti. Jadi ini saya rasa kita akan kaji lagi ini bagaimana mendudukannya dan bagaimana

sebetulnya aturannya. Konfergensi harus dikawal saya setuju bahwa karena penggabungan broadcasting

telekomunikasi dan internet ini memang trend teknologi dan kita tidak bisa melawan teknologi kemajuan itu

sendiri akan tetapi mungkin kita bisa bersurfing atau berselancar untuk hal-hal yang positif.



Kemudian soal kehilangan tayang TV digital ini, Pak Bambang coba dijelaskan lebih, silakan pak.



SKDI (BAMBANG):



Terima kasih Pak Menteri. Soal kehilangan televisi digital ini memang aturan yang kita keluarkan

sampai hari ini itu baru pada tahapan uji coba siaran. Dan uji coba siaran itu sebenarnya berakhir pada

bulan Februari, artinya bulan ini. Dari lembaga penyiaran yang ikut dalam TV digital sampai hari ini belum

ada penjelasan bagaimana hasilnya secara konkrit dan kami artinya Menteri Kominfo juga saat ini sudah

membentuk Tim Evaluasi dan juga tim penyusun tata cara perizinan untuk penyelenggaraan tv digital. Dan

perlu diketahui bahwa sampai hari ini kami belum pernah menutup uji coba siaran itu. Informasi yang kami

terima dari Konsorsium Televisi Digital Indonesia ditutupnya itu karena peralatannya dipakai lain jadi bukan

karena alasan tidak ada izin. TVRI demikian juga, jadi karena memang persoalan-persoalan teknis Insya

Alloh untuk TVRI sebentar lagi juga sudah bersiaran untuk TV digital.



Selanjutnya memang TV digital ini banyak menarik. Yang menarik begini Pak, begitu gencarnya

kami berpromosi, masyarakat menganggap TV digital itu sudah bersiaran. Jadi ini dilematis juga, kalau

tidak dipromosikan, tidak siap, dipromosikan animonya terlalu tinggi. Saya kira itu Pak Menteri.

INTERUPSI F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Boleh interupsi Pimpinan? Sedikit menajamkan. Jadi pertama soal TV digital dulu. Ini saya kira

segera harus di-clear-kan karena kita sepakat jumlah kanal milik publik itu sangat terbatas. Dengan adanya

alokasi 2 kanal di kanal 44 yang digunakan oleh TVRI, RCTI, TVRI 1,2, Telkom dan kemudian Global dan

TPI itu dan kemudian di kanal 46 itu untuk KTDI, Trans TV, Trans 7, Metro TV dan juga ANTV, itu menurut

saya suatu penghematan luar biasa atas ranah publik. Jadi cerita sebenarnya adalah ketika di kanal 44 itu

multiplexernya atau Muksnya itu diambil oleh Telkom, dipakai untuk kegiatan lain sehingga TVRI terpaksa

mengupayakan, Alhamdulillah TVRI sudah siaran tapi sendirian sekarang. Jadi satu-satunya yang siaran

sekarang tinggal TVRI, yang KTDI belum siaran, Pak Bambang, dan alasannya kemarin katanya karena

izinnya belum ada takut diwawancarai, mohon Pak Menteri bisa menegaskan dari Kementerian tidak

dilarang kok itu jadi jangan menggunakan aling-aling dilarang menteri karena nanti mereka bilang dilarang

Pemerintah. Padahal ini sudah disosialisasikan oleh Pemerintah. Jadi ibaratnya sudah diumumkan dan

kalau di Jakarta tidak nonton melalui itu, kasihan rakyat yang tidak kuat bayar TV berlangganan Pak. Kalau

kita penonton Indovision atau Kabel Vision tidak masalah. Saya sengaja tidak nonton melalui kabel. Saya

ingin menjadi rakyat Pak. Jadi saya nonton melalui yang murah, melalui kanal itu karena kalau pakai

antena mau antena PF goceng, PF 100, tidak akan bisa bagus Pak TV di Jakarta, pasti itu.



Saya ingin sedikit menajamkan lagi, jadi sekali lagi mohon yang silent majority itu benar-benar

dicermati karena saya lihat sebenarnya yang teriak-teriak cerewet di berbagai media itu orangnya itu-itu

saja Pak yang menolak-nolak RPM itu. Mereka jelas punya kepentingan. Termasuk mereka-meraka yang

mengatakan bahwa ISP itu sudah tidak usah diurusi Pemerintah, ini urusan kami sendiri, itu berbahaya Pak

negara harus punya akses, saya mohon maaf mencontohkan, ambil contoh aksesnya di Cina tetapi jangan

contoh policy-nya, Cina memberikan akses murah yang gratis kepada masyarakat, itu Indonesia harus bisa

melakukan, karena kalau sudah digunakan akses yang murah, tidak alasan lagi untuk ISP ilegal. Dengan

banyaknya ISP ilegal yang mereka menyebutnya spanyol atau separuhnya nyolong, mereka tidak pernah

bayar devisa ke Pemerintah. Ini konten porno atau konten itu masuk dan negara tidak bisa mengontrol

apa-apa. Ibaratnya ruang ini pintu resmi milik Pemerintah itu mahal, mereka melubangi gedung ini dengan

pintu-pintu liar dan Pemerintah sulit sekali melakukan kontrol atas itu.



Dulu zaman Pak Nuh saya sangat apreciated kepada Kominfo yang Pak Heri dan kawan-kawan

pada waktu itu Pak Cahyana juga menyediakan software untuk memblok itu, tapi itu hanya di hilir Pak,

paling mudah Pemerintah hanya mencekek saja dari hulunya tapi cekeknya adalah sisi yang positif jangan

policy kemudian nanti dicekek.



Jadi soal komentar itu ya karena mereka yang jualan ISP ini jualan juga Pak. Mereka jualan antena

2,4, jadi bisnis juga mereka Pak. Mereka teriaknya pro rakyat tapi rakyat yang mana Pak, rakyat di Huawei

sana. Jadi mohon perhatikan juga ini … Pemerintah. Pemerintah harus fasilitasi ini. Itu Pak Menteri, jadi

jangan goyah, yang lurus tetap lurus, pertahankan anak bangsa tapi soal tim konten tadi Alhamdulillah

terima kasih, lepaskan dari RPM karena itu yang bukan ranahnya menteri.



Terima kasih.



KETUA RAPAT:



Silakan Pak Menteri.

MENKOMINFO:



Baik Mas Roy, terima kasih atas dukungannya. Saya belum pengalaman cekik mencekik ini Pak

tapi akan saya pelajari. Ini segera kita follow up-i nanti ya. Jadi ini memang sampai tuntas sebetulnya harus

diizinkan. Terima kasih masukannya.



Kemudian dari Bu Mientarsi terima kasih. Saya teringat kalimat seorang diplomat, bahwa negara

tetangga kita, kami dengan Indonesia ini bagaikan saya satu orang berada di ruangan yang sempit dengan

seekor gajah dan gajah itu adalah Indonesia. Jadi kalau gajah ini bergerak tapi kejepit, katanya begitu.

Bagaimana caranya? Kami bikin sakit itu gajah. Jadi saya ada melihat indikasi-indikasi bahwa memang

ada juga orang yang menginginkan Indonesia ini tidak sehat-sehat betul. Jadi pengaruh asing itu ada, baik

dari sisi informasi, baik dari sisi isu dan sebagainya beberapa dan bahkan memprovokasi dan pengaruh

asing ini juga kita lihat dalam bergolaknya juga beberapa daerah. Ini juga ada komentar-komentar anggota

kongres dari negara lain terhadap Papua misalnya atau terhadap Aceh misalnya ini juga dalam beberapa

hal juga cukup, Timor Timur dulu juga seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bu Mientarsi apakah BIN dan

Lemhanas ini cukup? Saya rasa tidak cukup, tapi kita harus memperluas kerjasama ini untuk ketahanan

masyarakat bagaimana bahwa kita memang punya kepentingan untuk meningkatkan ekonomi kita saya

katakan broadband ekonomi kita pendapatan per kapita kita meningkat dengan lancarnya informasi tapi

pada suatu sisi kita juga harus sangat memperhatikan national character building kita termasuk juga

memprotek generasi muda dan anak-anak kita dari hal-hal negatif informasi. Memang dalam situasi single

global village hal ini sangat mungkin cara orang mengakses juga dengan meletakkan antena cukup di

depan dia, dia sudah bisa mengakses kesana kemari, langsung ke satelit dan sebagainya.



Kemudian pertanyaan Ibu mengenai disusunnya RPP penggabungan RRI dan TVRI, mohon maaf

Bu Mientarsi, ini sebetulnya belum ke tingkat RPP, baru diskusi-diskusi, kajian-kajian. Ini mungkin juga

sekaligus menjawab Pak Max Sopacua tadi, Pak Muzzammil terkait dengan RRI dan TVRI ini sekaligus

saya jawab disini supaya tidak berulang nanti, menghemat waktu. Jadi apa sebetulnya problem daripada

LPP kita ini? Saya melihat bahwa identifikasi saya mengenai RRI dan TVRI ini adalah pertama masalah

organisasi. Dengan adanya Denwas, Denwas yang mengangkat itu adalah DPR. Kemudian juga di

Denwas memilih direksi, selama ini berlangsung yang saya pelajari kejadian-kejadiannya tidak tenang, ada

tarik menarik ini dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya juga perlu solusi dari kita ini. Organisasi ini

seperti apa, mohon maaf, teman-teman Komisi I DPR yang memilih Denwas ini setiap 5 tahun sekali ganti

sementara ini jalan terus, sementara pegawai RRI dan TVRI ini digaji oleh negara. Mereka ini pegawai

negeri, tapi mereka independen, ini kita jadi ini lagi. Pertama, positioning, yang kedua juga SDM. Saya

kunjungi RRI di daerah-daerah, itu pak saya sudah 20 tahun bekerja tapi saya belum diangkat. Sebetulnya

mohon maaf, RRI TVRI bukan dibawah Depkominfo walaupun sebagian gajinya dititipkan di Depkominfo

yang gaji negara.



Kemudian juga budget seperti Pak Muzzammil sebutkan. NHK memang bisa survival dan memang

dia menjadi suatu yang sangat besar di Jepang. Bahkan BBC sampai ada Channel 1,2,3 sampai 6 saya

lihat itu. Ada BBC Knowledge dan sebagainya. Anggaran NHK setelah kami baca itu adalah 14 triliun per

tahun, memang tidak cukup 600 miliar untuk TVRI, itu untuk keseluruhan Pak Muzzammil, tapi untuk

siarannya cuma 300 miliar. Ini memang sangat memprihatinkan dimana peralatan-peralatan mereka dari

segi aspek teknis sudah banyak yang karatan. Dulu pada tahun 70, 60 80, itu waktu Satelit Palapa baru

diluncurkan Palapa pertama, TVRI itu sesungguhnya yang memiliki jaringan microwave yang paling

lengkap di Indonesia, sudah connect. Sekarang itu hanya 20-an yang berfungsi. Ini untuk biaya

pemeliharaan saja tidak ada.



Sekali lagi himbauan Pak Muzzammil tadi sangat saya sambut. Mari kita bicarakan apalagi tadi

sudah ada Pokja, kita akan mengutus juga bicara dari Kemenkominfo, kita serius, mohon maaf, saya juga

dituduh, ini jangan dipimpong terus dong. Kita tampung dulu ya namanya tuduh menuduh apalagi di twitter

biasa Mas Roy ya, makanan harian kita pagi-pagi, macam-macam, Bapak makan gaji buta ya, okelah itu

kita terima dulu. Jadi saya rasa ini juga perlu apalagi tadi seperti Pak Max tadi katakan, Dewas

menghentikan tiba-tiba Dirut dan direktur. Ini saya rasa membuat ketidaknyamanan, tidak adanya certainty,

tidak adanya kepastian, ini orang mungkin sebentar dia bekerja, besok kedepan, ada lagi tidak mau diganti,

begitu. Belum lagi mutu siaran, ya mohon maaf, secara umum walaupun Mas Roy rajin menonton TVRI

tapi kebanyakan orang lebih banyak menonton channel line yang LPSnya ketimbang LPPnya, padahal

memang kita lihat karena juga ada aturan bahwa konten di LPP hanya 15% sementara LPS sangat profit

oriented, bahkan kalau penilaian saya kurang seimbang antara hal-hal yang positif diberitakan dan hal-hal

yang negatif itu, ini sudah gawat. Saya di pertemuan dengan teman-teman media kemarin di Palembang

juga kita menghimbau supaya seimbang. Indonesia ini bukan setiap pagi kita buka televisi, bakar ban,

pindah channel, bakar ban lagi, pindah kesana, kerusuhan, berantam, ada yang Papua itu kena tombak, itu

terus yang disorot. Jadi sepertinya wajah Indonesia ini muram saja, terus debat di Pansus Century. Kita itu

banyak hal yang sangat positif yang kita capai. Cadangan devisa kita tertinggi US$ 70 miliar tertinggi

sepanjang sejarah. Security secara umum bagus capai-capaian itu. Jadi ini juga saya minta berimbang

bahwa tidak pesimis terus, ini banyak juga yang optimisnya. Ada anak-anak kita yang menang lomba open

source, software di Australia, olympiade dan sebagainya di appreciated dong, seimbang maksudnya.



Jadi sekali lagi yang bisa diharapkan untuk ini dan sangat pendekatan selama ini adalah TVRI dan

RRI. Dan sangat mungkin, selama ini sangat akomodatif terhadap ide-ide positif ini dan terus terang saya

menegaskan bahwa yang sangat bertanggung jawab untuk pembangunan NCB (National Character

Building) ini adalah kedua lembaga ini, sangat banyak program-program pedesaan yang membuat kita

bangga dengan hal-hal tersebut, karena mereka memang tidak profit oriented. Saya setuju kita bicarakan,

kita bahas, kita tingkatkan anggarannya dan kita revitalisasi. Jadi secara keseluruhan baik organisasi,

SDM, budget, tehnikal aspeknya, mutu siarannya dan sebagainya. Jadi ini saya sambut usulan-usulan

seperti ini Bu Mientarsi, Pak Max dan lain-lainnya.



Kemudian tentang analog digital tadi saya sudah jelaskan Bu. Jadi kita akan mulai 2011 dan …

dan harus nanti seluruh stasiun televisi mengimplementasikan digital 2018, itu rancangan kita dan ini tentu

RUU Konvergensi ini akan sangat penting terkait juga yang Mas Roy sebutkan tadi bahwa apakah suatu

lembaga broadcasting di bidang frekuensi juga itu dia berhak menggunakan jalur internet dan menganggap

itu adalah medianya juga, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang kita tampung nanti.



Terus Pak Max tentang 100 desa pintar sosialisasi. Ini nanti kita berikan copynya Pak Max ya.

Kalau yang tahap 100 hari ini memang 25 ribu desa berdering, 100 desa pintar ini listnya kita minta pada

desa setempat. Jadi berasalkan usulan-usulan dari Pemda kita ambil 25 ribu, yang 25 ribu desa berdering

tersebar di 32 provinsi tapi 100 desa pintar, desa punya internet ini tidak bisa kita sebar, terlalu luar karena

syarat adanya desa pintar ada teleponnya, ada berderingnya dulu dan ada listriknya Pak. Itu nanti bisa di

catu dayanya. Dan sekali Pak Max kalau ingin menjelaskan juga kebawah supaya tidak salah paham,

tempo hari waktu ada pertemuan teman-teman dari Muhammadiyah kalau tidak salah itu mengeluhkan, ini

rusak dong desa kami dimasukkan internet disini dan sebagainya. Saya perlu kasih catatan kepada

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati, bahwa seluruh internet yang kita pasang di desa dan di

kecamatan itu kami pasangi blocking terhadap negative list. Jadi tidak bisa disitu diakses pornografi,

perjudian dan beberapa hal yang lain yang bisa merusak, penghinaan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal

yang perlu juga nanti kalau ditanya bahwa ada keresahan di sebagian orang yang bahwa internet ini

mengacau saja di desa ini, tidak. Tapi nanti kita berikan ya sebagai suatu bahan.



INTERUPSI F-PD (MAX SOPACUA, SE. M.Si):



Pak Ketua interupsi sedikit. Ini menyambung saja supaya memang ada sinergi. Sudah tentu kita

semuanya bangga Pak kalau itu bisa terlaksana dan mudah-mudahan copy bisa kita dapat. Persoalannya

sekarang dengan adanya program ini tentu yang saya bicarakan tadi persoalan SDMnya yang ada disana

Pak. Contoh pada masa kampanye dulu di tiap desa itu di kelurahan dan kecamatan itu kita sumbang

komputer-komputer beberapa, tapi ketika kita pantau yang lain itu jarang dipergunakan semaksimal

mungkin, tiap kita datang itu sekretaris lurahnya itu sedang main game. Ini ketidaktahuan mengenai

masalah penggunaan. Jadi saya kira apalagi masuk ke desa, persoalan SDM sangat penting bagaimana

mengimplementasikan kebijakan Pemerintah dengan adanya peralatan itu kemudian paling tidak mereka

juga dididik bagaimana caranya untuk mempergunakan hal-hal yang bermanfaat.



MENKOMINFO:



Baik, terima kasih masukannya Pak Max. Memang di beberapa tempat yang saya datangi entah

dipersiapkan atau bagaimana, anak-anak SMP, SMU sudah canggih main itu Pak. Rupanya mereka sudah

ditraining sebelumnya untuk penggunaan dan kemanfaatannya juga diterangkan tapi maintenance perlu

saya rasa untuk jangka selanjutnya supaya tidak hanya sekedar game, sangat sayang digunakan tapi rata-

rata desa pintar yang kita bangun ini kita tempatkan di kantor-kantor di desa kecamatan maupun di kantor

desa sehingga pemeliharaannya misalnya di Desa Sagingan kemarin yang saya datangi di Kalimantan

Barat itu kalau hujan kita minta supaya dimatikan, tegangan tidak stabil dimatikan dan sebagainya.

Memang persoalan berikutnya bukan sekedar kita mengimplementasikan sarana tapi juga adalah

pemanfaatan sarana itu dan juga pemeliharaannya. Terima kasih Pak Max.



Kemudian media center ini juga suatu catatan dari beberapa pihak sudah kami terima supaya

dihidupkan kembali sebagai media sosialisasi. Dulu Departemen Penerangan katanya punya orang sampai

ke tingkat desa untuk menerangkan hasil-hasil itu. Pertanyaan Pak Max mengenai apakah Kominfo ikut

mensosialisasikan terhadap program-program Pemerintah? Ini pernah langsung saya tanyakan kepada

Presiden, Presiden confirm ya, tapi beliau mengatakan jangan seperti Departemen Penerangan dulu. Ini

hal-hal yang saya catat dan garis bawahi. Dan untuk ini kami sudah melaksanakan sosialisasi ini melalui

suatu badan yaitu Badan Informasi Publik yang dikepalai oleh Pak Fredy Tulung ini, dan dengan

departemen lain kita juga melakukan koordinasi khususnya masalah kehumasan, seluruh departemen Pak.

Jadi ini juga sudah ditugaskan supaya antar departemen bekerja sama dan juga menyamakan hal-hal yang

terjadi perbedaan-perbedaan termasuk juga sosialisasi program Pemerintah. Terus terang kemarin kami

mengkoordinasikan seluruh kementerian untuk mensosialisasikan di televisi, di RRI dan di beberapa

media, artinya ini dilakukan.



Kemudian tentunya media ini sangat penting dan mengenai LPP tadi sudah saya jawab, LPP TVRI

dan RRI. Saya rasa dengan panja ini kita perlu kerjasama apalagi Pak Max sebagai mantan pegawai dulu

di TVRI saya rasa merasakan bagaimana keadaan sekarang dan saya rasa ini segera akan kita follow up.

Mengenai RPM Insya Allah segera akan berikan copynya juga seluruh Anggota Komisi I namanya

RPM dan cooling down dulu saya katakan tadi tolong bahwa ini di cooling down dulu dan nanti kalau sudah

seluruh masukan masyarakat ini sudah kita kaji dan kita rumuskan nanti kami akan bicara dulu sama

Komisi I, apakah ini, ini agak sensitif banyak hal yang dikembangkan. Kadang-kadang kalau menurut saya

ada sebagian juga yang kurang proporsional tadi yang disampaikan juga oleh Mas Roy tadi, tanggapan

walaupun yang bagus juga banyak. jadi kami akan berikan copynya.



INTERUPSI F-PD (MAX SOPACUA, SE. M.Si):



Pak Menteri,



Sebenarnya yang kita mintakan disamping copy misalnya, kita minta hasil uji publik kalau yang 2

tahun berturut-turut itu, karena disitu akan kita lihat mana komponen-komponen yang tidak setuju dan

mana komponen-komponen yang setuju. Jadi kalau itu bisa kita dapat.



MENKOMINFO:



Nanti kita akan copykan juga itu hasil uji publik yang tahun dulu, yang sekarang juga sedang kita

kodifikasi.



Ini Pak Komisi I sebetulnya bukan saya ajak. Saya juga tahu belakangan kok, dan ini kita beda

kamar, baik kamar menginapnya. Jadi saya ke Ericsson, Pak Kemal ke Parlemen Swedia.



INTERUPSI F-PD (MAX SOPACUA, SE. M.Si):



Ya justru kami curiga kalau Bapak berdua satu kamar.



MENKOMINFO:



Aya-aya wae, Ya barangkali di kamar yang lebih kecil nanti dengan Pak Max bisa dijelaskan oleh

Pak Ketua. Lain kali Pak Max kita bareng, Insya Allah. Tapi kalau menurut saya ini banyak pentingnya juga

dalam pertemuan-pertemuan dengan KBRI dan sebagainya supaya juga suhunya sama. Lain kali saya

dengar juga dalam pembelajaran Panja TVRI RRI ini ada kunjungan ke BBC juga bagus. Kami juga akan

mengirim pak dari Kemenkominfo supaya nanti idenya tidak terlalu jauh berbeda, kenapa BBC bisa

establish seperti sekarang. Terima kasih Pak Max.



Dari Pak Hari terima kasih juga. Wimax lokal konten, soal tender dan sebagainya ini Pak Adi Seno

mungkin bisa maju kedepan, menjelaskan tentang tender wimax pemenangnya dan juga follow upnya.

Silakan.



JAJARAN KEMENKOMINFO (ADI SENO):



Bismillahirrahmanirrahim, Terima kasih Bapak Pimpinan. Atas instruksi Bapak Menteri, saya diminta

menjawab pertanyaan dari yang saya hormati Bapak Hari Kartana. Terkait masalah tender wimax yang

seakan-akan diulur-ulur waktu terus. Jadi secara garis besar bahwa tender wimax yang di frekuensi 2,3

Giga itu dimenangi oleh 8 peserta. Dari 8 peserta itu ada 6 perusahaan dan 2 konsorsium. Itu masalahnya,

karena konsorsium itu ada masalah dengan legal, itu makanya ada perbedaan dalam hal pembayaran, jadi

perbedaan itu di deadline waktunya. Tenggat waktunya dari 6 perusahaan tersebut kalau saya tidak salah

itu 20 November, sedangkan yang konsorsium itu 26 Februari tahun ini.



Dari 6 perusahaan itu ada 1 perusahaan yang memang mendapat surat peringatan dari kami

terkait tidak dilunasinya biaya tersebut per 20 November. Setelah itu dilewati tenggat waktunya memang

kami beri peringatan dan peringatan itu selesai tanggal 20 Februari, yang saya dapat suratnya hari ini itu

memang dia belum membayar secara penuh, dan seyogyanya kita harus melakukan pencabutan. Dari situ

maka kita bisa melihat mungkin mereka akan mengatakan begini, karena itu PNBP maka ada aturan di PP

29 terkait PNBP itu boleh dicicil. Namun karena ini adalah tahun pertama dan itu dimenangkan secara

tender dan dalam surat peringatan itu sudah jelas kita katakan bahwa harus dibayar, dilunasi tanggal 20

Februari, saya kira peraturan PP PNBP itu tidak bisa diterapkan disitu.



Terkait bahwa dari 20 November sampai sekarang bagaimana urusannya itu memang dalam

aturannya itu mereka harus membayar denda 2% per bulan dari biaya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya

sampaikan terkait masalah tender wimax ini Pak. Terima kasih Pak Menteri.



F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM):



Boleh saya tambahkan lagi Pak, jadi kalau masalah kontrak mengontrak kami ada pengalaman

juga Pak. Jadi jangan kita itu merubah dari kontrak awal yang telah ditetapkan, itu agak bahaya juga. Saya

juga justru ingin supaya ini tetap lancar Pak Menteri kita ini, karena kami pengalaman juga, mohon maaf

mungkin waktu itu ericson agak telat, itu mau tidak mau telat seminggu, 2 minggu juga sudah ada

perhitungannya Pak, itu ordernya bukan kecil, bisa sampai puluhan miliar, kita harus melakukan, kalau

tidak ya berarti Bapak yang akan terkena dari masalah pendendaan saja, begitu Pak. Terima kasih.



MENKOMINFO:



Terima kasih Pak atas masukannya. Kami tampung Pak Hari masukan peringatan barusan. Kita

tampung dulu Pak. Kemudian mengenai ISP ilegal, ada yang ditindak dan sebagainya. Silakan Bu Farida

barangkali menambahkan dari Postel.



POSTEL (FARIDA):



Terima kasih Bapak Menteri. Mengenai ISP ilegal memang kami saat ini mendata ISP kita yang

berizin itu kira-kira 178. Kemudian untuk mengurangi ISP ilegal Pemerintah telah mempermudah

mekanisme perizinannya yang tadinya ditandatangani oleh Eselon I atau Dirjen, sejak beberapa tahun

sekarang ini sudah diturunkan menjadi pejabat setingkat eselon II atau direktur dalam hal ini dengan tujuan

agar ISP-ISP ilegal itu untuk mendaftarkan ataupun memperoleh izin secara legal. Dan Pemerintah bekerja

sama dengan APJI mendorong kepada masyarakat atau calon operator ISP untuk semakin untuk

mengajukan izin-izin agar ISP-ISP ilegal itu bisa menjadi legal. Adapun tindakan kita adalah bekerja sama

dengan BAMON dan PPNS Dirjen Postel untuk menertibkan dan mendorong agar ISP-ISP ini segera

mendaftarkan ataupun memproses izinnya.



Adapun untuk kewajiban mereka untuk saat ini memang kita lihat kecil. Jadi 1 tahun itu hampir

tidak ada 1 juta karena memang mereka adalah kebanyakan pengusaha kecil. Provider yang kecil-kecil itu

tetap melaksanakan kewajibannya membayar baik bea frekuensi maupun BHP telekomunikasi. Demikian

Pak terima kasih.

MENKOMINFO:



Baik, terima kasih Bu Farida. Jadi penertiban dilakukan walaupun ini sekarang ketika kemarin di

RPP RPM Konten Multimedia sudah dikatakan bahwa ISP bertanggung jawab, itu juga di internet banyak

protesnya, kenapa ISPnya kenapa bukan webnya yang bertanggung jawab dan sebagainya, karena di

Kemenkominfo itu hanya bisa berhubungan dengan ISP bukan dengan pemilik web. Pemilik web ini

kemudian menyewa ISP untuk melewatkan konten dan sebagainya. Artinya bukan berarti ISP itu yang

mendelete, tapi dia minta kalau ada pengaduan dari masyarakat maka ISP akan meminta web untuk

melakukan pendeletan terhadap hal yang berkaitan dengan pornografi, blaspemi, perjudian dan

sebagainya itu. Ini memang disamping sebetulnya kalau dari segi PNBP, dari segi tadi disampaikan juga

tidak terlalu besar tapi kontennya ini sebetulnya yang konsen kita dalam hal national character building ini.



Kemudian terima kasih Pak Hari Kartana juga mengatakan jangan goyah, mudah-mudahan tidak

goyah Pak. Dan juga masukan lain kami tampung termasuk mengenai broadcasting dan hubungannya

dengan internet tadi. Tadi juga sudah saya jawab terkait dengan pertanyaan Mas Roy Suryo.



Kemudian terima kasih Pak Zaki Iskandar, luar biasa masukan Bapak mengenai hal ini. Ini akan

memperkaya juga pemahaman mengenai kasus, memang kalau begini ada permasalahan juga satu sisi, di

sisi ketidakberaturan tower, pada suatu sisi juga terputusnya koneksi komunikasi khususnya seluler. Jadi

memang saya rasa ini mesti kita buat kajian. Saya setuju nanti tadi usulannya diundang. Kita akan undang,

boleh juga mengundang Anggota Komisi I ini. Jadi Kominfo, Mendagri, Asosiasi Kepala Pemerintahan

Daerah dan juga Komisi I.



Saya rasa ini suatu solusi nanti bagaimana memang komunikasi kita berkembang akan tetapi juga

jangan merusak tata ruang di daerah ruang, dan ini sangat mungkin terjadi bahwa 50 yang harus minta

izin, cuma 10 diurus, ini masih persoalan kita. Kita ke kelurahan itu masih ada kaleng-kaleng kosong yang

minta diisi karena dia mau stempel disitu. Artinya ini masalah kita semua. copy mengcopy ini dan banyak

juga sertifikat bodong dan sebagainya juga ada kejadian. Ini salah satu bagian yang harus kita tangani.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Dan ada yang dibangun diatas ruko Pak kalau di Tangerang itu, itu yang cukup berbahaya juga.



MENKOMINFO:



Saya rasa kalau ini sudah ada kesepakatan kita, kita bisa terapkan secara rapi lagi. Kita

menatanya bagaimana, karena kalau saya tangkap ini artinya dilakukan oleh Bupati Badung ini mungkin

terlalu ekstrim penertibannya walaupun tanggapan Pemerintah yang lain, kalau menurut saya ini jangan

juga menjadi preseden bagi yang lain, ekstrim-ekstrim semua kacau ini informasi kita.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Justru itu kalau bisa ya ketemu dengan asosiasinya untuk memberikan pengertian itu Pak

pemahaman itu jangan sampai terjadi di Badung, karena ini juga pasti akan mengganggu pelayanan

masyarakat terhadap telepon seluler.

MENKOMINFO:



Untuk case Tangerang misal dari 1.280 berarti sepertitiganya yang punya IMB.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Betul dan sepertiga itu yang seperti saya bilang yang big three saja yang memang sudah punya

dari dulu. Jadi yang baru-baru ini kadang-kadang hanya kejar deadline dia dapat izin warga, izin

lingkungan dari desa atau kecamatan langsung dibangun tanpa punya IMB.



MENKOMINFO:



Kalau soal jasa-jasa ini jasa KTP ada, jasa pengurus STNK ada yang tinggal masuk ruangan tanda

tangan selesai. Ini mereka juga harus tahu bahwa tidak bisa mereka mengandalkan jasa. Mereka harus

lihat masalah aspek legalitas, terima kasih.



Tower bersama saya rasa ini suatu solusi supaya tidak terlalu ramai. Memang kota juga terlalu

banyak dan mungkin Pemda kebingungan, ini diatas ruko kok ada tower, mau dilarang bagaimana, mereka

punya izin bangunan ruko tapi tentu punya izin towernya.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Itu macam-macam Pak, ada yang backbone, entah apa, saya kriterianya tidak tahu tapi ada yang

memang single pole saja, itulah yang sering banyak dibangun diatas-atas ruko-ruko di daerah padat ini

Pak.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Tambahan sedikit Pak Menteri. Kalau yang single pole seperti Pak Zaki tadi saya kira tidak terlalu

masalah karena paling tingginya 8-10 meter, yang masalah kalau diatas tower itu kemudian ada sales

porting jadi ada tower lagi, tinggi itu masih 30 meter lagi.



MENKOMINFO:



Terima kasih. Dan saya sangat tergelitik tadi bahwa seperti kasus Badung memang SKB sama

Perda memang tidak akan ketemu-temu, harus ketemu orangnya ini, bicarakan, sepakati, tentang IMB ini

bagaimana sebetulnya aturannya supaya ada kepastian bagaimana si prosedurnya bukan main tebang-

tebang juga tapi juga tidak main bebas-bebas juga. Kami ada ide begini Pak walaupun ini sedang kami

jajaki dengan Departemen Pertanian judulnya itu green tower. Green tower adalah untuk daerah-daerah

pedesaan itu Departemen Pertanian memberikan 10 sampai 20 ekor sapi kepada Poktan (Kelompok Tani).

Setelah kami hitung-hitung kotoran sapi itu per harinya bisa untuk diolah menjadi gas bio yang bisa untuk

membangkitkan listrik untuk mensupplay 1 tower. Memang baru 1 tower tapi ini suatu solusi saya rasa, jadi

perusahaan tower dan telekomunikasi tidak perlu menarik kabel panjang PLN, itu satu. Yang kedua juga

kalau tidak ada dia pakai solar dibawah juga mengotori juga, salah satunya green tower, disamping nanti

ada ide green tower ini adalah solar cell misalnya seperti itu, tenaga angin dan sebagainya. Ini salah satu

ide-ide yang Insya Allah kita kembangkan kedepan.

Soal operator tidak perlu 11 ini bagaimana caranya? Mau ditebangi juga atau bagaimana.



F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus):



Biasanya itu nanti persaingan bisnis saja Pak, satu dengan yang lain akan merger nanti.



MENKOMINFO:



Kayak lagunya Christina itu, jatuh bangun itu jadi beberapa ini juga sangat memprihatikan memang

saya mengamati saja dulu ya, lagunya gimana Pak Muzzamil biasanya hafal lagu-lagu.



Pak Zaki ini pengguna selular di Indonesia hari ini lebih daripada 160 juta orang dan bisnis ICT di

Indonesia menurut data yang kami peroleh lebih daripada 300 Triliun Rupiah dan mayoritas masih oleh

asing ya dan ini juga keprihatinan kita. Jadi ekonomi broadband, peningkatan ekonomi dari Telekomunikasi

dan juga dari sisi broadcasting itu betul-betul kita lihat disamping keuntungan ekonomi tapi juga karakter

pembangunan bangsa itu dan capeks keluar kita itu sekitar 70 Triliun per tahun. Itu 300 Triliun itu pertahun

juga bisnisnya itu, jangan sampai kita hanya menjadi mangsa atau pangsa pasar dari produk-produk asing

ini tanpa kita mendapatkan suatu sharing dalam keuntungan itu karena itu berarti keluarnya devisa kita, itu

belanja-belanja. Sekali lagi terima kasih Pak Zaki.



Kemudian dari Ibu Paula ya, ya memang belum semuanya ini Bu. Target kita sebetulnya desa ini

untuk desa berdering kita lanjutkan ini bu ya, desa pintar ini target ini baru target nanti kita coba derivatisasi

lagi. Target keinginan, keinginan ini masih keinginan saya pribadi dan telah saya tulis 10 ribu desa pintar

sampai 2014, ya mudah-mudahan ini tercapai. Catatan tentang Minahasa Selatan dan Bola Angmongondo

Sulawesi Utara ini saya rasa ini ,belum dicatat ini, tentang desa informasi karena desa informasi ini Bu

cukup dia kombinasi antara telepon, internet, dan juga radio komunikasi. Jadi desa, sebagian bahkan kita

bangunkan ini channel televisinya untuk menangkap satelit. Jadi ini juga perlu juga, anggarannya, biayanya

cukup besar kita akan lihat nanti kalau memang tersedia lebih besar. Dan juga radio komunitas masyarakat

itu, jadi ini kita catat dulu Bu ya, kampung Ibu bukan dua ini jadi ya. Nah, ini Bu mengenai media ini mana

Mas Bambang Pak Bambang tadi itu Bang Hari Murti ya, kalau media itu kita tidak punya kewenangan ini

Bu ya, kalau content media cetak itu dewan pers ya kalau content televisi itu kewenangannya di KPI,

content film dan iklan itu kewenangannya di LSS gitu. Jadi sudah dipecah-pecah gitu Bu, jadi mereka

enggak pakai SIUP lagi sekarang. Jadi kebebasan pers ada mungkin ada pertentangan Bu disatu calon

dengan yang lain dan saya bahkan melihat kalau di level nasional ada yang berpihak gitu kesatu calon,

bukti sering banget ditayangi oleh, kita ketawa-ketawa saja mengamatinya tapi harus bagaimana yang

punya TV kok Pak. Mohon maaf ini kewenangannya terbatas. Terima kasih Bu Paula.



Selanjutnya dari Profesor Ismed Ahmad tentang sampai ngeri Pak Prof ya, Pak Prof ini salah satu

seorang pendidik saya rasa yang concern juga dengan pendidikan generasi muda ini kita merasakan hal

yang sama, tadi beliau mendukung tentang bahwa isinya harus benar. Kalau slogan kami Pak

:”Komunikasi lancar, informasi benar”, komunikasi lancar itu : easy and cheap, mudah dan murah, benar itu

usefull bermanfaat, eh selamat datang Pak …calon wali ini baru datang ya, sehat Pak ya?



Kemudian mencegah content negatif perluasan melibatkan unsur-unsur lain ya, Insya Allah ini

nanti kita akan melakukan masukan-masukan dan dukungan kan seperti usul juga dari Pak Muzzamil tadi

supaya juga ada penyeimbang ya pendapat lain. Sekarang ini kan seolah-olah seperti Mas Roy tadi

beberapa orang seolah-olah sudah mewakili seluruh rakyat yang 240 juta ini padahal ada silent majority

kita belum tanya pendapat mereka seperti apa ya. Tentang Tv digital ini tadi saya jelaskan juga Pak

Profesor mengenai spektrum ya. Spektrum ini memang merupakan satu national resources yang harus

betul-betul kita jaga dan perlu kita salurkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tentunya legal ya.

Regulasinya ini yang nanti kita akan atur dalam Undang-Undang Konvergensi ini, analog dan multi flaxing

tadi itu ya gimana dengan cara-cara seperti ini sangat banyak nanti ada efisiensi dari penggunaan

spektrum frekuensi kita. Terima kasih masukannya Pak Prof.



Saya menyambut dari Pak Muzzamil tadi bahwa penekanan kembali bahwa mengenai siapa yang

bertanggungjawab terhadap informasi sampai ke Surat An-Naba darimana dia itu, berita besar gitu ya.

Jadi saya setuju, artinya terus terang Pak Muzzamil bukan DPR sama Kominfo atau Komisi I saja

sebetulnya dengan Kominfo saja, seluruh masyarakat kalau menurut saya bertanggungjawab akan hal ini.

Menyaring content dan karena masyarakat sangat berdaya juga harus mem protect, mereka juga kalau

tidak setuju mereka bisa melakukan suatu klaim, protes bahwa ini memang tidak layak untuk pendidikan

anak-anak saya, saya tidak suka untuk melihat ini, seperti ini dan sebagainya. Dan media ya ini kebetulan

ini apa tadi istilahnya capital versus character. Memang kebetulan media ini besar sekarang kapitalnya ini

ya. Saya setuju bahwa kita akan sering berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu content

informasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan ya ini follow up dari LPP TVRI

dan RRI ini karena dia dibiayai oleh negara jadi harus jadi percontohan ini jadi kami sangat setuju nanti kita

follow up-i lagi dengan Panja itu, kunjungan ke BBC dan sebagainya, apa studi banding dalam NHK, BBC,

ini saya rasa untuk mempertahankan identitas kita, budaya kita. Kalau tidak ini lama-lama habis ini budaya,

hilang itu kearifan daerah, hilang tradisional di daerah. Saya pernah di Desa Sajingan di Kalimantan itu

ibarat itu mendengarkan suatu tonil tapi musiknya khas, saya belum pernah dengar di daerah-daerah lain,

itu kalau menurut saya bentuk khazanah, content itu. Nah, kalau ini direkam oleh orang kemudian

dikembangkannya dalam bentuk musik yang lain, dia jadi semacam ringing tone atau apa itu, kita tidak

tahu karena itu juga bisa diubah-ubah sedikit gitu ya. Jadi ini juga suatu hal kekayaan kita yang harus kita

jaga. Tadi masalah RRI …saya sudah sampaikan bahwa 600 Milyar tidak cukup untuk mengembangkan,

untuk menuntut mereka tapi yang lebih penting adalah bahwa organisasi, soliditas, SDM, masalah aspek

teknis, operasional, produksi mereka juga harus kita perhatikan.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Interupsi Pimpinan.



KETUA RAPAT :



Silahkan.



F-PKS (Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF):



Ya. Pak Menteri yang saya hormati.



Kenapa saya garis bawahi ini karena pada periode yang lalu di Komisi I ini juga saya merasa

sesuatu tidak selesai hutang dari Komisi I yang lama adalah persoalan kasus TVRI dan RRI ini sehingga

itu saya merasa beban dan saya melihat sudah ada semangat sebenarnya di teman-teman Komisi I saat

ini untuk bicara lebih serius dalam konteks penyelesaian 2 lembaga yang paling strategis untuk berbicara

kepada 240 juta bangsa ini yaitu TVRI dan RRI. Sayang sekali kalau ini kita telantarkan. Dan pada waktu

kita ketemu pakar, mereka mengatakan bahwa memang banyak servis perbaikan peralatan, tower dan

lain-lain, itu yang akan memakan biaya. Jadi 600 M ke 2 T itu ya peningkatannnya kurang lebih 1,4 ya

untuk TVRI saat itu kita sudah dengar seperti itu sehingga saya yakin didalam Komisi I saat ini sudah

punya tekad yang kuat. Oleh karena itu saya sampaikan saat ini untuk Pak Menteri menyampaikan agar ini

gayung bersambut sehingga politik anggaran dan politik regulasi itu ada di 2 pihak ini, 2 pihak ini setuju

jalan barang itu. Itu poin pertama yang ingin saya tegaskan kembali.



Poin kedua yang luput saya sampaikan tadi juga dalam konteks kalau Pak Menteri menangkat tadi

aturan tentang content media, saya kira komplain KPI ini juga dari periode yang lalu Komisi Penyiaran

Indonesia. Anggaran yang ada di mereka hanya bisa untuk memantau TV hanya 8 jam padahal yang

namanya media, koran, majalah, internet dan TV itu akses terbesar adalah TV. Kalau kita biarkan itu sama

juga dengan kita membiarkan pemandulan KPI. Itu anggaran yang pada waktu hanya sepersekiannya 1

departemen di 1 Dirjen di Kominfo ya. Kita sudah bicara pada era lalu kita berdebat soal anggaran ini, tidak

juga selesai saya berharap pada saat ini Menkominfo bisa memberikan perhatian karena ini dampaknya

besar juga tadi sudah kita bicarakan ya KIP yang akan berfungsi kalau mempunyai kantor dan lain-lain ya,

ini juga tentu concern kita bersama.



Saya tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bagaimana itu TVRI, RRI kalau kita bisa manfaatkan

itu ya aspeknya, aspek pertahanan kita yang, kita bicara di dengan Menteri Pertahanan, pulau terluar

terdepan itu yang bisa masuk itu ya TVRI, RRI belum bisa yang lain tapi dengan kita biarkan terlantar tidak

kita berikan anggaran ya tidak bisa kita jangkau itu, mereka menyetel TV negara perbatasan yang lebih

bagus ya tentunya akan berpengaruh dalam cara berfikir, national building, ini besar sekali aspeknya.



Demikian sebagai penegasan, saya berharap pada resonansi yang sama antara DPR dalam hal ini

Komisi I dan Depkominfo tentu diatas Dep…..dengan Presiden kita dengan Pimpinan DPR. Terima kasih.



F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM):



Maaf Pak Menteri ada satu yang belum terjawab yaitu masalah unbundling Pak, unbundling

dengan layanan telepon dikasih. Jadi ada yang 7 layer itu saya rasa itu kita harus perhatikan kesana ini

juga untuk menghindari praktek-praktek monopoli Pak, jadi jangan sampai terjadi misalnya satu

perusahaan penyedia jaringan kemudian melakukan itu jadi ada layer-layer tertentu Pak yang sekarang

mungkin dipergunakan di beberapa negara maju. Tadi ada yang belum terjawab mengenai masalah ini

Pak, saya kira pihak Kominfo sudah tahu semua belum masalah-masalah seperti ini.



Terima kasih Pak.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Baik, saya rasa ini masukan Pak ya, unbundling layanan komunikasi ini, Insya Allah kami catat

Pak.



F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM):



Oh ya mohon maaf Pak Menteri kemarin kami beberapa hari yang lalu telah menerima satu berkas

maksudnya buat bahan bacaan di setiap Kominfo di situ ada lebih jelas masalah-masalah bundling-

bundling segala macam itu, itu untuk tujuannya dari kami tentu untuk penyempurnaan masalah-masalah

telekomunikasi. Terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Terima kasih Pak Hari.

Jadi hari ini memang ada beberapa bahan yang mestinya disiapkan oleh Pak Sekjen dan beliau ini

rangkap Pak dengan Dirjen Postel jadi ini agak padat kebetulan ya ……kita tidak tahu, kakanda Beliau

meninggal semalam tadi Insya Allah Pak mungkin Beliau sudah ditangan Beliau, terima kasih atas

masukannya Pak.



Baik, saya lanjutkan Pak Ketua mohon ijin tentang RPM ini, ini juga salah satu yang akan kita kaji

Pak Muzammil ya apakah memang bahwa sebagian daripada apa yang diatur ini sudah tercantum didalam

undang-undang sebelumnya karena ini kan di inisiasinya 2006 sementara 2008 Undang-Undang ITE

muncul misalnya seperti itu. Kita akan pelajari lagi itu seterusnya apakah di excisting regulationnya sudah

tercakup ya. Ya memang kita akan cooling down. Selama masa cooling down ini juga kita akan terima itu,

buka ke publik, publik dalam artian bukan satu monoton di pengguna saja tapi juga di kelompok

masyarakat yang lain ya, ulama, pemuka agama, dan yang lainnya bukan sekedar interest group yang

memang dia punya satu rencana-rencana dan ini nanti kita bisa komparasi ya sebetulnya apa yang terjadi

di masyarakat.



Terima kasih.



F-PDIP (AHMAD BASARAH) :



Pak Ketua.



Terima kasih.



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati.



Saya mohon maaf tadi saya bukan baru datang Pak, tadi saya sesi pertama saya sebelum di break

saya datang kesini bahkan tadi saya sudah dapat nomor urut 5 Pak dalam daftar pertanyaan. Tapi setelah

break tadi ada panggilan khusus dari komando tertinggi partai karena perkembangan situasi politik

nasional yang semakin memanas Pak. Tapi setelah rapat koordinasi itu saya hadir lagi disini. Nah,

pertanyaan saya tidak terkait dengan situasi politik nasional.



Terkait dengan RPM itu Pak Tifatul tadi sebelum kita RDP seperti ini Pokja Kominfo secara khusus

membahas tentang perkembangan dan dinamika kementerian Pak Tifatul pimpin. Saya ingin coba

mendalami, tadi saya coba melakukan pengamatan ke teman-teman yang lain, staf ahli saya tentang

kemungkinan materi yang bisa saya sampaikan ini sudah dibicarakan. Saya kira apa yang disampaikan

Pak Roy ini perlu kita cari formulasinya Pak. Terus terang dalam catatan politik saya kementerian yang

Bapak pimpin ini kan kira-kira 3 kali lah terjadi kontroversi yang menurut hemat kami kontra produktif di

masyarakat terkait dengan regulasi yang kementerian Bapak pimpin ini, regulasi dibawah undang-undang

maksud saya yang ada di Kementerian Kominfo.

Saya ingin mendapat klarifikasi satu hal Pak yang pertama dalam klarifikasi Pak Tifatul yang

terakhir terhadap munculnya polemik terhadap RPM ini dalam beberapa SMS yang saya monitor termasuk

juga kepada Pak Roy Suryo itu terkesan Bapak tidak tahu menahu terhadap munculnya wacana dan

kemudian perdebatan soal RPM ini. Kemudian sampai kemudian Presiden menanggapi soal isu ini.

Sebelumnya kita berpolemik soal RPP yang kita bahas di kantor…TVRI terkait dengan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang menyatukan TVRI dan RRI tetapi didalamnya ada substansi regulasi yang

intinya ingin mengembalikan TVRI dan RRI dibawah Kementerian Kominfo yang ini kita anggap tentu saja

bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran. Jauh sebelumnya terjadi polemik tentang RPP

Penyadapan. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah apakah kemudian Pak Tifatul merasakan ada

miskoordinasi dengan jajaran yang Bapak pimpin itu Kementerian Kominfo ini atau kira-kira kalau bahasa

diskusi formal kita tadi apakah masih ada kemungkinan gejala sabotase birokrasilah kira-kira begitu karena

mungkin Bapak dianggap orang partai, katanya tidak turun kebawah dan lain sebagainya sehingga

kemudian situasi macam ini terjadi. Nah, terus terang Pak Tifatul sebagai partai oposisi saya senang-

senang saja, kita tunggu Kementerian Bapak ini membuat salah terus kita hantam. Tapi kan oposisi kita

oposisi konstruktif Pak, kita berfikir atas dasar kemaslahatan bangsa. Kita menyadari terus terang,

kekhawatiran tentang tata cara Penyadapan itu tentu diperlukan, Undang-Undang Dasar kita

mengamanatkan itu. pengaturan tentang organisasi RRI dan TVRI supaya lebih bermanfaat buat bangsa

dan negara tentu juga kita perlukan. Pengaturan tentang content media juga saya kira kita perlukan karena

kita bukan menganut sistem liberalisme dimana rakyat boleh begitu bebas mendapatkan segala informasi

yang akan merusak nation and character building tetapi Pak Tifatul berpolitik ini kita berbuat benar belum

tentu baik, berbuat baik belum tentu benar, faktanya soal penyadapan itu sebetulnya itu perbuatan yang

baik tapi tidak benar karena waktu itu kita lagi ribut-ribut soal kriminalisasi KPK, Bapak mengeluarkan

wacana tentang ini. Inikan sama saja menciptakan suasana keruh.



Oleh karena itu, saya tetap pada usulan saya pada rapat internal pokja Kominfo tadi Pak Ketua,

agar kita sepakati semua mekanisme antara Kementerian Komunikasi dan Informasi ini dengan DPR

khususnya Komisi I agar dalam setiap perancangan Peraturan Pemerintah kah, Rancangan Peraturan

Menteri itu kita koordinasikan sehingga kita tidak berpolemik di media massa. Bayangkan saya dengan

beberapa teman Komisi I yang lain ditanya tentang satu hal misalnya tentang RPP Penyadapan, drafnya

sendiri kita belum tahu, jadi kita berpolemik membahas sesuatu yang kita tidak tahu tapi kan konyol juga

masa’ Komisi I tidak tahu soal ini, ini ironis gitu loh. Nah, menurut saya meskipun ini adalah ranah

eksekutif, ranah Pemerintah dalam rangka pembentukan RPP dan Peraturan Menteri ini tapi saya kira

untuk kemaslahatan bangsa Pak, saya kira perlu disepakati mekanisme untuk kita melakukan

koordinasikan. Saya kira Pak Roy kita tidak akan bertambah kerjaan untuk kita memonitori ini karena

sekali lagi Pak tolong dicatat kalau sebagai partai oposisi, kesalahan Bapak kami tunggu tetapi kita bicara

tentang kemaslahatan bangsa. Oleh karena itu Pak, tolong dimasukkan dalam catatan RDP kita ini

kesimpulan agar Kementerian Kominfo ini menyepakati mekanisme koordinasi dalam setiap pembuatan

RPP maupun Perment itu sehingga baik substansi maupun prosedur dan tata cara pembentukan RPP dan

Peraturan Menteri itu tidak menabrak undang-undang yang lain juga tidak menabrak etika politik.



Saya kira itu interupsi dari saya Pak Ketua. Terus yang terakhir Pak catatan saya, terakhir ini

pertanyaan ini. Disini itu ada Ketua Komisi Informasi Pak, beberapa minggu yang lalu datang kesini itu

tidak layak seorang pejabat lembaga negara karena katanya kantor belum punya, kemudian honorarium

juga belum jelas. Nah, tadi jawaban Bapak sempat saya kunci dari buku jawaban ini tapi belum tegas,

kapan kantor Komisi Informasi ini akan mulai bisa ditempati Pak sehingga Beliau dan jajarannya betul-betul

segera berfungsi, tadi hanya konsep saja akan segera dibentuk ini eselon tapi belum pasti, maksud saya

ada kepastian lah kapan Beliau ini sudah bisa punya kantor lah kira-kira begitu Pak.

Yang terakhir pertanyaan tambahan soal toleransi terhadap TV swasta yang berjaringan. Tadi

Bapak katakan masih mentoleransi dengan memberikan pemberlakuan itu secara bertahap. Pertanyaan

saya, apakah kebijakan itu dipertimbangkan secara masak-masak, kalaupun ia apa sih benefit yang kita

dapatkan dari kebijakan mentolerir TV-TV swasta untuk menunda TV berjaringan Pak.



Saya kira 2 hal itu Pak.



Terima kasih Pak Ketua.



KETUA RAPAT :



Ada beberapa interupsi tapi saya ingin mengingatkan saja tadi kita janji sampai jam 16.00, ini

sudah jam 16.00 kita perpanjang saja sepakat ya sampai….



Silahkan.



F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, MIS):



Saya Pak, pertanyaan saya belum dijawab Pak Ketua.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Memang belum Mas, ini interupsi soal yang tadi.



Ini sekedar usulan saja Pak Tif soal terakhir tadi yang dibicarakan oleh Pak Basarah, soal aturan

dalam Undang-Undang Penyiaran, ini demi marwah dan demi kewibaan Pemerintah. Apakah tidak

sebaiknya, ini hanya usulan nakal saja Pimpinan, Bapak mencabut saja artinya atau mengkoreksi saja

aturan TV berjaringan. Maksud saya begini ya, daripada ditunda-tunda dan penundaan ini sudah sangat

lama dan kalau saya boleh berfikir logis tadi yang disampaikan Pak Tifatul memang sangat betul. Tahun

’89 RCTI itu di Jakarta dan…..tahun ’90 SCTV di Surabaya, kemudian Cakrawala….Tv di Lampung

Cakrawala, Bumi Sriwijaya TV di Palembang, Ramako itu televisi di Padang, Merdeka…televisi di

Semarang, terus beredar itu dengan SK Menpen 111 Menteri Penerangan waktu itu. Direvisi SK Menpan

84 ada terakhir SK Menpan 0,04a. Jadi menurut saya dulu sudah lokal kemudian dinasional kemudian

sekarang dilokalkan lagi. Kalau saya pribadi kasihan TV nya, ini saya bukan membela industrialis tapi demi

masa depan Bangsa Indonesia. Lebih baik yang lokal itu dinasionalkan, yang nasional didorong supaya dia

bisa siaran keluar regional, yang lokal-lokal ini Bapak pertimbangkan, nah ini PR Bapak, Bapak

pertimbangkan bagaimana membesarkan yang lokal-lokal ini. Saya pikir saya meluruskan pertanyaan Pak

Ramadhan nanti, mohon juga nanti ditertibkan Bapak kalau soal Alkom yang militer tadi disebutkan ada

mereka menggunakan frekuensi itu menurut sayat tidak ya karena frekuensinya berbeda antara VHF,

UECEF itu juga mohon ditertibkan. Selaku anggota amatir radio Pak saya juga ini lama tidak dipikirkan

oleh Kominfo ya aturan penertiban frekuensi untuk 2 meter band 70 senti, 23 senti dan lain sebagainya,

saya siap bantu Pak untuk menertibkan ini dan balmount itu harus tegas disini jangan sampai pengguna

frekuensi liar itu beredar, peralatan komunikasi juga sudah banyak dan itu memang tidak ada ijinnya.



Terima kasih.

F-PDIP (TRI TAMTOMO) :



Interupsi Pak.



Mohon ijin Pak, mungkin tidak dijawab karena kita berangkat dari disiplin waktu untuk kira-kira

menjadi bahan pertimbangan menyekrup apa yang disampaikan oleh rekan kami Bapak…tadi maupun

Mas Suryo tentang remang pati-pati penyadapan tadi Pak dengan seringnya berkomunikasi dengan

Lemsaneg dan sebagainya mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kerja….

kedepan sebagai lembaga yang strategis sebagaimana ….negara bangsa Pak. Demikian. Terima kasih.



KETUA RAPAT :



Silahkan Pak Tif.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Baik, terima kasih Bapak sekalian seru ya jadi saya bilang sama istri saya kalau wanita itu dibilang

kaulah segalanya jangan girang dulu, kenapa? Maksudnya kaulah yang mengerjakan segalanya itu. Jadi

ini untuk guyon saja ya artinya. Banyak memang tugas, banyak juga harapan, mudah-mudahan bisa

dipenuhi ya step by step.



Kemudian tentang Pak Ramadhan Pohan ini yang juga cukup populer akhir-akhir ini di media, saya

mohon maaf Pak Ramadhan tadi saya sudah menjelaskan kronologis saya mau lagi menjelaskan lagi

RPM konten sekaligus menjawab Pak Basarah, Pak Ahmad Basarah ini luar biasa saya kalau melihat

beliau bicara tersentuh karena saya melihat satu ini beliau ikhlas, yang kedua niatnya baik, makanya saya

katakan tadi calon wali nawaitu nya, beliau ini kelihatan ikhlasnya. Walaupun soal setuju atau tidak setuju

persoalan berikutnya.



Jadi begini saya jelaskan lagi yang pertama supaya pertanyaan tentang RPM konten ini bisa

terjawab sekaligus. Kronologisnya Mas Ahmad juga Pak Ramadhan Pohan adalah 2006 dimulailah

penyusunan naskah RPM kontain media. 2007 didatangkan pakar Pak, baik dari dalam negeri, luar negeri

tentang konten multimedia,2008 dilakukanlah uji publik pertama, 2009 dilakukan uji publik kedua, 2010 itu

seperti yang sudah terjadi dilakukan sebagai uji publik ketiga.



Mohon maaf saya harus tegas juga mengatakan sebelum saya pulang ke Barcelona saya belum

baca itu naskah dan saya belum tanda tangan setelah saya, saya tidak menyalahkan staf saya di apakah

istilahnya Pak ahmad ada sabotase birokrasi itu tidak, kita baik-baik saja dan prestasinya terlihat mas

Ahmad yaitu PNBP 2009 itu kita melebihi target, target Rp 7,26 trilyun, kita mencapai angka Rp 10 trilyun

dari modal yang diberikan Pemerintah untuk APBN 2009 RP 2,1 trilyun. Saya mengapresiasi kerja itu dan

saya tanyakan biasanya dulu juga tidak apa-apa Pak Menteri kita posting untuk mendapatkan satu

masukan dari publik didalam negara demokrasi wajar saja satu peraturan diputuskan sebagainya, ditanya

publik itu seperti apa, cuma mohon maaf tanggal 10 rapatnya saya berangkat ke Swedia, dinas luar negeri

kemudian tanggal 11 saya dapat sms ramai diskusi tentang itu, saya bilang nanti saya pulang saya jawab,

makin ramai.



Tanggal 17 saya dihubungi oleh Bapak Menkopolhukham dan Presiden menanyakan tentang itu

dan saya sampaikan jawaban saya, bahwa semangatnya apa jadi memang ketika itu di posting saya

belum, karena saya coba membuka internet jadi saya tidak connect, handphonenya disana tidak connect

karena saya gunakan operator ini tidak connect untuk internet dan kalau ini lama sekali itu, jadi sayakan

tanggung jawab tentang masalah ini saya karakan, kalau sebelum saya belum baca tapi setelah itu saya

ambil alih tanggung jawabnya saya hubungi semua eselon I, salah satu saya tekel ini dan kalau ada hal-

hal yang terkait dengan RPM yang lain tolong diberitahu saya dulu baru ke publik jadi pembenahan kita

lakukan didalam, jadi begitu kronologisnya, dan adapun tentang masalah-masalah ini kalau misalnya saya

menjamin bahwa kalau ini mengganggu kebebasan pers saya akan coret point itu.



Yang kedua bahwa ISP bisa mengintip e-mail dan sebagainya itu tidak benar Pak, e-mail tidak

ada, jadi dalam Undang-undang hak asasi manusia atau Undang-undang telekomunikasi 36 tahun 1999

maupun 39 tahun 1999 tentang HAM, 36 itu tentang telekomunikasi bahwa penyepakat penyelenggara

wajib menjaga kerahasiaan suatu komunikasi itu dan kecuali untuk penegakan hukum, e-mail selama ini

tidak diijinkan untuk diintip hanya yang sekarang ini menurut ITI itu adalah masalah yang diposting ke

publik di dunia maya itu ada aturannya bahwa itu sama saja misalnya itu direvisi terkait dengan masalah-

masalah penghinaan dan sebagainya itu nanti ada proses hukumnya.



Sekali lagi RPM ini bukan untuk sensorship, tapi adalah mediasi tadi sebelum Pak Ramadhan

Pohan ini bertanya sebelumnya sudah saya jawab bahwa kita lebih intinya kepada mediasi dan semangat

daripada RPM ini Pak Ahmad Basarah adalah pertama sebetulnya untuk mengurangi atau mencoba

mengatasi distribusi konten media yang negatif, pertama adalah pornografi, yang kedua adalah perjudian

yang ketiga adalah plasfomi atau sara, sekarang ada misalnya satu file diposting di wordpress di press

freedom di Amerika Serikat contohnya ini kalau kita tutup ISP disini mas Ahmad yang melewatkan

wordpress ini maka 3,5 juta file akan tertutup, padahal yang bermasalah satu itu, bagaimana caranya untuk

dalam negeri untuk seperti apa ini perlu diatur, jadi kalau saya lihat semangat ini tapi kalau ada point-point

yang membatasi kebebasan pers, kebebasan orang berekspresi, tapi pendapat saya pribadi kita bebas

berekspresi, kita bebas menulis apapun tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita

lakukan jadi jawaban dari Pak Ramadhan Pohan yang pertanyaan beliau.



Jadi adapun itu saya jelaskan kepada Pak Djoko dan saya sampaikan kepada Presiden saya

sekali lagi menggarisbawahi disini bahwa Presiden dalam hal ini sebagai Presiden sangat wajar

memberikan peringatan kepada Menteri karena Menteri adalah pembantu Presiden dan dibawah

koordinasi Presiden dan beliau sekali lagi tidak menyebut nama saya atau Kementerian Kominfo cuma

beliau mengatakan hati-hati kepada seluruh Menteri untuk mengeluarkan state atau yang berada jajaran

dibawahnya, kalau menurut saya kita sampai terheran-heran perbedaan pendapat begitu.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH) :



Punten, persoalan konten multimedianya kan disebut Pak sama Pak Presiden.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Ini keikhlasannya luar biasa, jadi saya rasa ini satu hal yang wajar beliau mengatakan contohnya di

internet, makanya saya agak guyon dengan Pak Menteri Agama jangan-jangan Pak Menteri Agama ditegor

terkait dengan Undang-undang nikah sirih, sekedar guyon dengan beliau, akan tetapi peringatan dan saya

tanggap sebagai suatu peringatan dan kami tentu akan hati-hati koordinasi, what’s up itu ke depannya

seperti apa tentu koreksi perbaikan bukan untuk pembelaan-pembelaan dan sebagainya tentu dalam hal ini

RPM bukan yang saya baca itu bukan untuk merenggut kebebasan pers tapi kalau ada itu coret.

Terima kasih Pak Ramadhan Pohan mengingatkan mungkin yang terjadi dengan yang saya

bicarakan yang ditanggap publik itu berbeda tapi kira-kira kronologisnya seperti itu, pembenahan ke depan

tentu akan kita perbaiki tentang hal-hal seperti ini dan kita juga sepakat di Rapim bahwa hal-hal yang akan

sensitif terkait dengan publik akan dibicarakan dalam Rapim.



Kemudian tentang revisi Undang-undang penyiaran 32 tahun 2002 bagian mana yang direvisi ini

nanti kan sudah masuk di Prolegnas, bahan-bahan kita sudah kumpulkan diantaranya adalah bagaimana

mungkin juga termasuk Bapak-bapak banyak membicarakan tentang TVRI dan sebagainya ini TVRI

dengan struktur DPR RI, Denwas, Direksi kemudian jajaran kebawahnya, persoalannya di Undang-undang

32 mungkin ini satu point, jadi usulan Bapak-Bapak sekalian juga akan dilakukan oleh kerja DPR RI dalam

merevisi ini dan jelas bahwa dari sisi sistem yang dijelaskan oleh Mas Roy tadi kalau menurut saya

dibenahi dari revisi ini sebab memang itu harus diakui inkonsistensi dari peraturan kita sendiri dalam hal

stasiun jaringan maupun jaringan nasional bagaimana baiknya tentu kita diskusikan disini.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Sedikit interupsi Pak Menteri, Pimpinan.



Sebenarnya saya ini geram saja saya ingin sampaikan juga kalau memang benar saya katakan

benar bahwa soal RPM multimedia kalau saya lihat mumpung masih ada teman-teman wartawan disini,

hubungan pers dan media itu jangan mau dibawa atau terbawa orang-orang mengaku wartawan atau

broker dan lain sebagainya, dalam RPM multimedia Pak Menteri tidak ada kata-kata pers, hanya satu kata

pers yaitu pada menimbang urutan nomor 3 selain itu tidak ada kata-kata pers itu, jadi kenapa pers itu ikut-

ikutan gerah dengan RPM multimedia dan ini tidak ada kata-kata pers itu jawabannya clear saja, jadi

karena tidak ada pers ini bawa-bawa diajak saja celakanya pers mau diajak untuk mengrimalisasi ini

Bapak, terima kasih.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Terima kasih Mas Roy.



Jadi memang semangatnya juga tidak ada untuk membelenggu kebebasan pers mengembalikan

dan sebagainya kontrol oleh Kominfo tidak ada itu, kita lebih kepada mediasi itu yang saya baca, meskipun

sekarang Mas Ahmad kita cooling down dulu sebelum kita melanjutkan atau bagaimana masukan input kita

akan bicarakan lagi dengan teman-teman Komisi I.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH) :



Baik, terima kasih Pak Tifatul atas responnya, mungkin ini kesempatan yang baik untuk

dimanfaatkan untuk klatifikasi, saya dari tadi banyak mendapat sms dari teman-teman wartawan terkait

permintaan mereka untuk mengklarifikasi karena pernyataan Pak Tifatul saya bacakan saja yang intinya

menyatakan bahwa wartawan cari makan dengan cara memelintir berita dan ini membuat menimbulkan

perasaan yang tidak nyaman dikalang mereka saya kira ini forum yang baik untuk Bapak mengklarifikasi

permintaan penjelasan semacam ini. Terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Tadi sudah disampaikan Pak Ramadhan Pohan juga. Pak Ketua mohon saya lanjutkan kemudian

penertiban radio komunitasi, radio komunitas ini sebetulnya kalau untuk daerah-daerah lain sebetulnya

tidak terlalu banyak masalah Pak Ramadhan Pohan, hanya untuk Jakarta memang sudah penuh sehingga

yang lain semuanya ditertibkan kalau ada untuk Jakarta sudah penuh setahu saya spektrumnya sudah ada

cadangan lagi oleh sebab itu hal ini akan kita teliti lagi dari Balmon (balai monitor) kita untuk mencegah

adanya penggunaan frekuensi secara ilegal walaupun oleh instansi, akan tetapi kalau untuk keamanan dan

sebagainya saya rasa ini satu hal khususnya dalam penggunaan kanalnya berbeda, penggunaan kanal

dan jenis frekuensinya berbeda dan mereka biasanya tidak menggunakan citizen band, biasanya mereka

menggunakan band-band yang lebih tinggi atau itu lebih khusus begitu ya, kemudian terkait dengan

Undang-undang Keep saya sudah jelaskan juga sama Pak Ramadhan kesiapan jangan membobol

ketahanan ini memang kita tetap sosialisasi kebawah juga teman-teman dari KIP juga sosialisasi ke bawah

agar tidak bobol ata gebyah uyah jadi terbuka dan semuanya benar-benar terbuka, bisa tentu bagian-

bagian yang merupakan hal publik untuk mengetahuinya.



Tentang organisasi, Pak Ramadhan saya juga sudah jelaskan diawal sebetulnya bahwa bukan

humas Kominfo tetapi untuk kantor kita sudah sediakan walaupun sifatnya masih menggunakan diklat kita

di Kebon Jeruk sambil mencari ikan lagi yang lebih refresentatif, kemudian bukan sensorship juga KIP ini

lembaga yang dibentuk oleh DPR RI dan mereka bekerja sendiri, ditanyakan langsung ke mereka, adakah

sensor langsung ke mereka adakah sensor itu yang kita sediakan oleh Kominfo itu sarana-sarana saja,

anggaran operasi kita sediakan, kemudian Sekretariatnya kita sediakan untuk yang bekerja dan itu setaraf

eselon II, pekerjanya untuk melayani KIP adapun tentang gaji ini sekali lagi menunggu Keppres keputusan

nya kita sudah ajukan lama ke Departemen Keuangan, dari Menpan nanti begitu oke jadi Kepres maka

akan dicairkan gajinya.



Ini Pak Ahmad Basarah, mengenai saya rasa ini



F-PDIP (ACHMAD BASARAH) :



Kantor KIP itu kapan bisa mulai beroperasi.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Sudah mulai Pak. Selama KIP ada sudah ada mas,



F-PDIP (ACHMAD BASARAH) :



Begitu, karena waktu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Informasi, rekan-rekan dari KIP ini

mengatakan mereka belum mempunyai kantor yang bisa dipakai untuk menjalankan tugas dan

kewenangannya.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :



Memang begini Pak Ahmad, mereka minta kantor permanen dan untuk mencari kantor di Jakarta

ini memang agak tidak terlalu mudah, kita baru sementara ini mengambil tempat dikat kita yang di Kebon

Jeruk tapi mereka sudah disana, karena menurut saya yang mendesak ini gaji, kalau kantor sarana

kesekretariatan kita siapkan biaya operasi sudah disiapkan, biaya operasi tahun lalu Rp 5 milyar sekarang

kita tingkatkan Rp 7,5 milyar, artinya ini Insya Allah mungkin karena ini sudah diamatkan oleh Undang-

undang kita akan penuhi, untuk representatif di Jakarta kita memang tidak mudah untuk mencari tempat

yang besar kalau bisa di jalan protokol itu bagus sekali tapi itu juga perlu bertahap tapi kalau sarana untuk

bekerja sudah ada.



Kemudian tentang memelintir ini, jadi terus terang saja saya sebut Media Indonesia memuat

Headline mengenai PKS sudah hibahkan Tifatul kepada SBY bagi saya, saya senyum-senyum melihat ini

sibuk sekali, dibahwa tertulis nara sumbernya Bapak Anis Matta kemudian saya juga ketawa melihat

dibawahny kalau mau di resuffle silakan kira-kira begitu isinya, saya konfirmasi ke Presiden partai tidak

begitu berita tidak persis begitu, oleh sebab itu saya runut-runut beberapa pemberitaan misalnya di harian

yang sama saya disebut Menteri sensorship tanpa saya diwawancarai, tanpa saya terkait dengan RPM

konten itu.



Yang kedua salah melulu, salah melulu memilih pertanyaan mas Ahmad itu, ini kok bikin gaduh

saja, saya akan jelaskan itu nanti. Jadi habis itu ada namanya Mba Vini saya juga belum pernah ketemua

orangnya, saya katakan setelah saya mendapatkan konfirmasi DPP PKS itu bahwa tidak begitu, saya

katakan jangan dipelintir lah, saya kasihan kalau lihat orang menulis sesuatu dengan cara yang tidak

seimbang kemudian tanpa konfirmasi memfitnah orang mengadu domba kemudian dia merasa tenang-

tenang saja setelah itu terus saya tidak pernah menyebut pers disitu itu sms mas, masih saya simpan ini.



Yang kedua agak ngotot, biasanya saya bukan dengan mbak Vini, dengan mbak Dini tidak ada

masalah selama ini, sama-sama ini juga marganya selama ini dibelakang juga, itu lancar-lancar saja, cuma

terus terang saya baru pulang dari luar negeri banyak hutang, hutang tanda tangan, hutang baca surat,

hutang RPMKM harus dijelaskan sampai saya sebetulnya sudah mengklarifikasi dengan Pemred Metro TV

terkait dengan……supaya tidak ada salah paham dan sebagainya.



Kemudian masih dibaca sms saya, saya katakan jadi saya mesti tulis apa dong, karena ini ada

beberapa ini tadi anda bebas menulis apa saja, hari ini di harian ini tidak konfirmasi ke saya anda juga

sudah bisa menulis seperti itu saya katakan begitu, nah besoknya di Media Indonesia ditulis halaman

belakang Tifatul menuduh pers, jadi yang saya maksud adalah anda itu dirubah menjadi pers jadi saya

rasa ini, mas Ahmad saya tidak minta diistimewakan, saya tidak minta dihormati karena saya egaliter

orangnya tapi yang seimbang dong konfirmasi dan adil begitu fear dan itu bukan wawancara, itu sms saya

yang dikutip kemudian dijadikan judul tifatul tuduh pers mencari makan yang begitu-begitu tadi saya

sambungkan antara sms saya menjadi berita dan seterusnya, saya barangkali ini juga karena Pak Ahmad

Basarah Alwaktujus’um minalilas, waktu itu adalah bagian dari penyelesaian, waktu adalah bagian dari

solusi.



Sabar sabar saja dulu, semalam buka twitter Pak Tifatul kenapa ini, saya harus klarifikasi karena

judulnya itu, judul dengan isi agak berbeda, judul mengatakan Tifatul menuduh pers seperti itu, isinya

dikutif sms saya seperti itu tidak ada saya sebut pers tapi anda, mungkin saya dengar Vini ini anak baru

masuk dijajaran MI seperti itu dan saya jelaskan dan teman-teman di twitter cukup bisa memahaminya,

karena ini juga salah satu sarana kalau menurut saya, kemudian hari ini saya baca Tifatul lecehkan

wartawan, tanpa ada wawancara lagi aduh ini apa masalahnya, mungkin saya punya dosa kali ya kata

sahabat kalau ada sesuatu atau seseorang tidak suka sama kamu mungkin punya dosa kali, jadi saya

sering istighfar, saya baru cerah Mas Ahmad Basarah ketemu ini jadi ada orang ikhlas bertanya dan yakni

baik terima kasih, jadi saya begitu saya klarifikasi saya tidak pernah melecehkan wartawan, saya tidak

pernah melecehkan pers, saya tidak pernah menuduh, saya menyatakan kalau anda menulis gitu, anda itu

yang bersangkutan kalau misalnya ini adil saja saya belum pernah diwawancarai itu, saya rasa kalau

dengan Dini tidak ada masalah selama ini, jadi selama ini tidak ada masalah jadi mohon dipahami,

dikonfirmasi konfrontasi dengan Pak Ketua Dewan Pers dan sebagainya jadi Pak Bagaimana komentar

Pak Bagus MD komentar ya sudah saya diam sajalah kalau begitu, nanti saya akan klarifikasi saya akan

bikin hak jawab, gitu saja mas karena saya orang media juga dulu jadi paham kebebasan ini harus dihargai

juga.



Pak Ramadhan jelas ya Pak, ini asyik saja dari tadi. Maksud saya pertanyaannya asyik. Dari Pak

Jenderal Tri Tamtomo bahwa tentang jadi saya setuju Pak Tri bahwa salah satu national security trade kita,

ancaman nasional kita adalah trans national crime itu diantaranya adalah gerakan-gerakan terorisme yang

kedua adalah money laundring, yang ketiga adalah jaringan obat bius, yang keempat yang lain mungkin

seperti trafficking dan sebagainya.



Jadi saya tadi diawal jawaban juga menghimbau disini perlu kesepakatan juga kita dengan Komisi

I untuk lebih merevitalisasi peran daripada BIN ini, termasuk juga penggunaan frekuensi khusus bagi BIN

karena soal memang ini nanti kalau saya ngomong dikira ramai lagi RPP penyadapan ini, jadi mas Ahmad

Basarah ributnya tentang RPP tata cara penyadapan itu setelah saya ditanya disini, disini pertemuan kita

yang bulan November itu pertama kalikan ditanyakan bagaimana perkembangan RPP tata cara

penyadapan setelah itulah saya di kuyo-kuyo ke sana kemari yang sudah dirancang sejak 2008 jadi mohon

maaf kalau saya disebut dengan keikhlasan saya disebut bikin, bahwa dengan tiga hal tadi nawaitunya

tidak begitu, jadi ini kira-kira terjadi RPP penyadapan itu ya, jadi itu ketika ditanya disini kemudian waktu itu

sedang berkembang kasus Pak Bibit dan Chandra, anda kok ngotot sekali, darimana ngototnya ketika

ditanyakan cuma ini ditanyakan ini saya harus jelaskan didepan Bapak-Bapak anggota Dewan terhormat

sejak itu ICW mengatakan saya akan membelenggu KPK, melumpuhkan dan sebagainya dan berbagai

macamlah tapi kan saya tidak punya media untuk menulis itu lengkap semua tetapi suatu saat kebenaran

itu harus disampaikan.



Jadi saya ditanya disini dan ketika saya baru masuk di Depkominfo ketika saya tanyakan setelah

ramai-ramai itu memang naskah itu dimana sekarang sedang di Departemen Hukum dan HAM sedang

diharmonisasi teman-teman wartawan tanya itu bagaimana kalau bertentangan dengan Undang-undang

dan konstitusi, justru harmonisasi itu untuk melihat apakah RPP itu bertentangan tidak sesuai dengan

peraturan yang ada, Undang-Undang maupun konstitusi namanya juga rancangan begitu, ada yang bilang

inkonstitusional, aduh mak rancangan kok inskonstitusional, jadi memang waktu itu saya sadari ini

memang sensitif jadi sekali lagi jawabannya mas Ahmad cooling down dulu nanti sebelum kita bahas dulu

kita ngomong dengan Komisi I, siap saya bilang tadi, usulan Mas Ahmad tadi bicara dulu yes setuju 100%,

memang kalau calon Wali ini cocok kalau saya diskusinya minta nasehatnya itu pas, jadi Pak Jenderal ini

saya rasa saya bertanya disini siapa yang berwenang memberikan ijin kepada BIN untuk menyadap setara

RPP kah, setara Undang-undang kah, saya tidak mau di kuyo-kuyo lagi keluar ruangan ini nah anda

mengeluarkan peraturan karena kewenangan KPK diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002

pasal 12 ayat (1) lex specialis.



Jadi ini Pak kalau ingin kita bicarakan oke kita bicarakan bahannya dan sebagainya tapi saya

untuk mevitalisasi ini penting sekali karena terus terang Pak money laundring ini jangan sampai kita

dikelaskan sama dengan negara-negara Eropa Timur, orang digunakan sebagai tempat pencucian uang

diantaranya begitu, jadi kejahatan ekonomi luar biasa Pak.

Titipan pertanyaan tadi sebelum ke Mas Ahmad Basarah tentang flagship di Diknas, kita sudah

rapat beberapa kali Pak Ketua dan berapa hari ini kita akan menghadap ke Presiden sebagai Ketua Umum

Diknas kunjungan ke lembaga-lembaga yang mensupervisi penggunaan ICTT di seluruh jajaran

pemerintahan beberapa sudah kita lakukan yang kita lihat adanya beberapa duplikasi atau tumpang tindih

yang sebetulnya bisa diintegrasikan, sekali lagi rapat-rapat sedang kita inikan mungkin nanti sekretarisnya

kebetulan hari ini tidak hadir Pak Zainal Hasibuan nanti bisa kami lampirkan laporan secara bertahap yang

terakhir yang tertulis, terima kasih.



Kemudian sekali lagi Pak Kyai Ahmad Basarah tidak ada sabotase dibirokrasi, alhamdullilah. Terus

yang kedua Mas Ahmad Basarah RPP tentang penggabungan TVRI, RRI belum ada yang ada adalah

diskusi kemudian muncul wacana bagaimana seandainya itu disatukan, dikaji saja lebih dulu namanya

orang ngaji Pak.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH) :



Mohon ijin Pak untuk mengklarifikasi ini. Inilah Pak Tifatul makanya tadi saya usulkan perlunya

koordinasi. Karena kalau bapak katakan belum ada, itu its too fact. Saya mau menerima itu dalam bentuk

rancangan peraturan pemerintah tentang penggabungan RRI dan TVRI. Dibahasnya pun diundang resmi,

saya sebagai wakil koordinator Pokja Kominfo, di kantor TVRI yang mengundang nama lembaganya

adalah Dewan Pengawas TVRI. Jadi bagaimana saya katakan itu sebagai sesuatu yang tidak resmi. Oleh

karena itu supaya kita tidak terjebak pada satu situasi yang kita tidak mengerti, makanya saya tadi usulkan

begitu, Pak. Ada koordinasi. Itu fakta. Rancangan Peraturan Pemerintah itu yang dibahas resmi di Dewan

Pengawas TVRI, tanggal 28 Desember 2009. Saya ingin betul tanggalnya, mau tahun baru waktu itu.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Bapak mohon bisa menjelaskan.



SKDI (BAMBANG):



Terima kasih Bapak Menteri.



Mungkin perlu kami jelaskan bahwa yang ditulis dan yang didiskusikan di TVRI atau di RRI itu

sebenarnya adalah hasil focus bloop discussion dari seluruh, kita sudah hampir di seluruh daerah, ada 20

daerah kita datangani, dengan institusi yang berbeda-beda, mulai dari kalangan RII dan TVRI sendiri dan

juga dari akademisi. Dari hasil focus bloop, focus bloop itu, disusun agar memudahkan diskusi selanjutnya,

maka disusun seakan-akan sebagai rancangan. Tapi sebenarnya bukan rancangan. Pada saat kami

diminta TVRI maupun peserta diskusi, catatan kami adalah bahwa ini untuk diskusi internal bukan

rancangan untuk dipublikasikan. Jadi kami sampai hari ini sebenarnya belum pernah mempublikasikan

rancangan RPP karena kami masih berpendapat ada satu kali putaran lagi setelah mendapatkan masukan-

masukan itu, untuk disampaikan kepada publik lagi. Jadi sebenarnya hanya bahan diskusi, bukan

rancangan. Memang teman saya kebetulan menyusunnya semacam rancangan. Tapi betul-betul pada

waktu kami menyerahkan, kami sebutkan bahwa ini hanya untuk diskusi internal. Jadi kalau sampai Pak

Achmad diundang, mungkin posisinya dalam posisi disana, tetapi sebenarnya hanya untuk diskusi internal

karena itulah menyangkut RRI, TVRI, mereka harus tahu dulu. Jadi saya pikir itu Pak penjelasannya. Jadi

belum ada, Pak. Sampai hari ini belum ada.

F-PDIP (ACHMAD BASARAH):



Tapi memang ada persoalan komunikasi kan Pak dalam hal ini. Karena undangan kepada saya itu

jelas sekali. Membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyatuan RRI dan TVRI. Ini saya kira

satu hal juga yang menjadi bahan catatan kita, jangan sampai Kementerian Komunikasi, miss komunikasi

terus.



KETUA RAPAT:



Baik. Masih ada lagi Bapak?



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Lanjutkan sedikit. Begitu Pak Kyai.



Sekarang ada Pokja, saya rasa ini salah satu solusi juga supaya lebih intensif komunikasi. Jadi

baik RPP Penyadapan, ini juga saya katakan cooling down dulu, yang disebut sebagai RPP,

penggabungan TVRI ini juga masih dalam kajian-kajian karena ada wacana seperti itu dan RPMKM ini juga

dalam rangka cooling down dulu. Aemua masukan banyak sekali. Yang jelas tidak akan membelenggu

kebebasan pers.



Mudah-mudahan tidak kontroversi lagi. Tadi KIP sudah kan Mas. Jadi begini, toleransi tentang

SSJ, memang kalau kita 24 Desember, begitu, ini tiba-tiba orang protes juga di daerah. Jadi memang tidak

semuanya siap secara hari ini kemudian semua ini sesuai dengan peringatan-peringatan kita sebelumnya.

Jadi memang harus bertahap. Jadi beberapa stasiun televisi itu sudah membentuk paling tidak saya rasa

seperti trans itu sudah lebih sepuluh, kelompok SCTV juga ada 70%, jadi yang saya maksud bertahap itu

tidak diskrit begitu, tapi kita berikan peluang secara bertahap, dia ada proses pengurusnya juga ada. Jadi

begini, itu ada KPID sekarang yang juga terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ada prosedur, ada surat

menyurat dan sebagainya. Tapi yang jelas mulai sekarang sudah di implementasikan. Bukan di cancel,

bukan ditunda. Implementasi secara bertahap. Tapi usulan Mas Roy tadi cabut saja, itu diskusi kita

berikutnya.



Penertiban frekuensi setuju juga, harus tegas karena juga ini mengganggu penerbangan,

interverensi kepada saluran-saluran yang sudah legal dan resmi. Mohon maaf Pak ketua, saya hanya

mengingatkan mau waktu shalat ashar sudah terlalu jauh. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon

maaf kalau kurang memuaskan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan sekalian. Saya tutup dengan cuci

tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.





KETUA RAPAT:



Terima kasih Pak menteri.

Dan saya rasa seluruh pertanyaan sudah dijawab dan saya rasa juga teman-teman dari Anggota

Komisi I sudah puas sekali dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaannya, jadi kalau boleh untuk menutup

ini, saya akan simpulkan dalam waktu 5 menit saja, kesimpulan Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian

Kominfo.



Satu, berkenaan dengan adanya rencana amandemen Undang-Undang Nomor 11 tahun..



F-PDIP (ACHMAD BASARAH):



Interupsi Pimpinan.



Mohon Sekretariat di lampirkan di screen biar kita bisa ikuti sama-sama.



KETUA RAPAT:



Itu sedang dilaksanakan, biar saya sambil baca.



Satu, berkenaan dengan adanya rencana amandemen Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2009-2014), Komisi I

DPR RI minta Kementerian Kominfo membentuk tim yang bertugas mempersiapkan saran, masukan dan

rancangan perbaikan terhadap Undang-Undang tersebut baik dari segi sanksi hukum maupun penjelasan

yang rinci dan lengkap dari masing-masing pasal Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 sehingga tidak

menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.



Dua, Komisi I DPR RI meminta agar Kementerian Kominfo melakukan kajian lebih mendalam

dengan melibatkan semua stakeholder terhadap RPM Konten Multimedia sehingga kedepan regulasi yang

dihasilkan dapat menjadi payung hukum yang melindungi kepentingan semua pihak. Dalam hubungan ini,

Komisi I minta agar semua masukan, saran, dan keluhan baik dari pihak yang pro maupun yang kontra

terhadap RPM konten multimedia disampaikan kepada Komisi I DPR RI.



Tiga, dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan,

Komisi I DPR RI menekankan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan koordinasi dengan Komisi I

DPR RI maupun instansi terkait dalam menyusun berbagai produknya.



Keempat, berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi di berbagai daerah, Komisi I

DPR meminta Kementerian Kominfo melakukan koodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait

dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab, Pemkot dalam melakukan penataan pembangunan

dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu sehingga terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang

tindih peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang sudah ada sebelumnya serta melindungi kepentingan

investasi dalam negeri maupun kenyamanan pengguna layanan telekomunikasi.



Kelima, sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi di LPP TVRI, Komisi I DPR RI

mendesak Kementerian Kominfo untuk melakukan penyehatan terhadap lembaga penyiaran publik dengan

meningkatkan anggaran secara optimum dan berbasis kinerja guna membangun LPP TVRI sebagai

lembaga penyiaran yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,

kontrol dan perekat sosial serta melestarikan kebudayaan bangsa untuk kepentingan nasional.

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Koreksi Pimpinan.



Poin ini agak bias. Yang bertugas untuk melakukan penyehatan terutama meningkatkan anggaran

itu tugas kita, tugas DPR. Jadi bukan tugas.



KETUA RAPAT:



Jadi dicoret. Untuk melakukan penyehatan terhadap lembaga penyiaran publik itu dicoret.

Langsung saja dengan meningkatkan anggaran optimum dan berbasis kinerja guna membangun TVRI dan

seterusnya.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH):



Interupsi Pimpinan.



Poin ini mengandung makna bahwa RRI dan LPP TVRI itu berada di bawah Kominfo. Padahal

undang-undangnya tidak begitu.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Mungkin Kementerian membantu.



KETUA RAPAT:



Intinya kita sepakat, Menkominfo, Kementerian Kominfo mempunyai mandat untuk bersama-sama

juga Komisi I mempunyai mandat untuk menyehatkan lembaga LPP ini. Kira-kira begitu, kira-kira itu intinya.

Karena sama-sama mempunyai mandat.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Kalimatnya mungkin bisa disebut Kementerian Kominfo bersama-sama dengan DPR, khusus

Komisi I untuk melakukan, bukan mendesa Kementerian Kominfo. Kasihan sudah terdesak di desak-desak.



KETUA RAPAT:



Maaf, bersama-sama.



Selanjutnya nomor 6. Dalam rangka penguatan tugas fungsi dan tugas Komisi informasi.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH):



Pimpinan.



Nomor lima kita rampungkan dulu baru kita loncat ke nomor 6 Pak ketua.

KETUA RAPAT:



Oke, saya pikir tadi kita sudah sebut sekali lagi.



F-PDIP (ACHMAD BASARAH):



Sekretariat tolong diikuti.



KETUA RAPAT:



Nomor 5. Yang mendesak ini hilang tadi. Itu bersama-sama.



Oke, nomor 6 saya rasa tidak perlu karena itu sudah ada. Tadi sudah disebut dan sudah

dilaksanakan. Jadi mungkin lembaganya sendiri, KIP bagaimana? Masih perlu kita masukkan di dalam

rangka penguatan fungsi ini?



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Ketua mohon maaf.



Kalau daerah itu anggarannya dari daerah Pak. Kalau itu sudah dan teman-teman KIP saya rasa

juga sudah keliling, akan tetapi dua hal ini. Saya tidak tahu semangatnya Pak Achmad mungkin bisa

menjelaskan backgroundnya dulu. Ini dulunya KPUD itu dulu berada di KPU dulu. Saya tidak tahu ini, saya

diskusi-diskusi. Dulu juga awalnya sempat terpisah kemudian disatukan bahwa KPUD dibawah koordinasi

KPU. Sekarang masalahnya, KPID bukan dibawah koordinasi KPI, mereka independen berdiri di masing-

masing dan dipilih oleh DPRD, dapat gaji dan fasilitas dari Pemda setempat. KIP juga begitu. Jadi ini ke

depan kalau menurut saya ini juga perlu di. Kalau soal izin, kita berikan untuk apa? Surat dan sebagainya,

pemberitahuan, itu kita inikan cuma anggaran dan sebagainya bukan dari masing-masing Pemda.



KETUA RAPAT:



Yang nomor 6 ini masih perlu tidak? Kalau tidak perlu kita hapus saja. Masih perlu atau tidak Pak

kira-kira.



Tidak perlu saya pikir karena ini sudah diluar ininya kita. Baik, kalau begitu kita sepakati hanay

lima saja. Saya rasa itulah kurang lebih kesimpulannya. Ada komentar Bapak Menteri untuk tambahan

atau? Cukup?



Baik, dari yang lain. Kalau sudah cukup.



F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):



Pimpinan usul.



Karena hadir wakil dari KIP, mungkin ada waktu satu dua menit untuk menyampaikan. Kalau

memang mau memanfaatkan.

KETUA RAPAT:



Satu menit saja. Silahkan, Pak. Jelaskan soal kantornya bagaimana sebetulnya.



KIP:



Terima kasih Pimpinan.



Kalau soal kantor Pak Achmad, kita diberi kantor sementara di Pusdiklat Depkominfo. Tentu kalau

nanti kita sudah jalan, kantor itu memang tidak memadai untuk menyimpan arsip dan sebagainya. Untuk

itu, kita harus mendapatkan satu posisi kantor yang lain. Tadi Pak menteri sudah menyampaikan bahwa

untuk kantor itu, tentu struktur sekretariat kita harus beres. Itu sudah dilakukan koordinasi dengan Menpan,

saya kira mungkin perlu koordinasi yang lebih intensif lagi dari teman-teman Depkominfo dengan

Kementerian PAN karena baru kita mau RDP ini dua hari yang lalu baru kemudian juga ada surat untuk

menanggapi usulan yang diusulkan oleh MenPAN tentang sekretariat, dan kemungkinan baru keterima

mungkin besok atau lusa. Saya kira mungkin standar kebiasaan untuk menggunakan 14 hari kerja urusan

agak beres, mungkin perlu jadi acuan kita bersama karena waktunya sudah pendek, sudah tidak terlalu

lama. Proses ini sudah cukup panjang.



Kedua, kaitannya dengan poin lima. Untuk daerah, mungkin yang diperlukan 4 tim, poin enam.

Yang dimaksud oleh Bapak tadi di Irian, Papua, tidak punya anggaran, memang kita tidak ada, belum ada

Komisi Informasi di Papua. Mungkin maksudnya KPI tapi kalau Komisi Informasi untuk provinsi, itu yang

diperlukan sebenarnya adalah upaya untuk menyelesaikan adanya surat edaran nanti dari Menteri Dalam

Negeri RI tentang struktur Sekretariat di daerah tapi nanti tentunya kita menunggu beres dulu di pusat.

Begitu kira-kira Pak Pimpinan. Terima kasih.



KETUA RAPAT:



Demikianlah ibu/bapak Menteri Kominfo beserta seluruh jajarannya. Perkenankanlah kami

menyampaikan. Masih ada?



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:



Saya rasa, terima kasih Pak Alamsyah soal gedung tadi. Memang ini perlu dicarikan yang lebih

baik, walaupun sekarang itu baru yang tiga lantai itu dan peralatan-peralatan nanti perlu untuk sementara

kita penuhi karena yang di Kebon Jeruk baru tiga lantai. Mungkin nanti disesuaikan dengan beban

kerjanya, itu akan banyak masalah nantinya. Begitu April ini. Dan untuk representatif tentang mobilitas, ini

memang satu hal yang tidak mudah untuk mendapatkan seperti KPI juga lama baru dapat di Thamrin itu,

yang di Harmoni.



KETUA RAPAT:



Baik.



Sekali lagi kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Kominfo beserta seluruh

jajarannya yang telah melaksanakan RDP ini bersama dengan Komisi I dan juga kepada teman-teman

Komisi I yang tetap bertahan sampai akhir, yang hampir jam 5 ini. Terima kasih sekali lagi. Ini sudah suatu

sesion yang sangat bermanfaat buat elah pihak dan mukedua bdah-mudahan seluruh kesepakatan yang

telah kita capai ini bisa kita tindak lanjuti segera. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.





(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.55 WIB)







Jakarta, 28 Februari 2010



a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat







Dra. Damayanti

NIP 19620211 198703 2 002