BAPPENAS
File Presentasi i i bi did Fil P i ini bisa didownload di l d
http://www.ziddu.com/download/6173266/2009_039_Inersia_1.pdf.html
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • • • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025 Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 Penyusunan RKP 2010 Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Apa itu SPPN
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Sistem P Si t Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
www.dadangsolihin.com
5
www.dadangsolihin.com
6
Tujuan SPPN j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi baik integrasi, sinkronisasi, antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber d M j i t i b daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Tahapan Perencanaan
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. SKPD Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai d i i i dengan t tugas d dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 10
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan p g periode rencana pembangunan daerah untuk p berikutnya.
www.dadangsolihin.com 9
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra K R t Kementerian / t i Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra S t R t Satuan Kerja K j Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman
DAERAH
Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Tahunan Renja KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian APBN
Pemerintah P Pusat P
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diperhatikan Pedoman P d
Diserasikan melalui Musrenbang
Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)
Peraturan P t Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
11
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
Pemerint tah Daerah
Pedoman
Diacu Pedoman
Renstra SKPD
Renja SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
Dit EKPD-Bappenas
UU KN
12
www.dadangsolihin.com
Arah Pembangunan RPJPN 200 -202 20052005 2025
1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Bebasiskan Kepentingan Nasional Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif dalam Pergaulan Internasional
Arah Pembangunan RPJPN 20052005-2025
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
www.dadangsolihin.com
14
Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 2010• RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian
Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 2010Kondisi aman dan damai di berbagai daerah terus membaik (Bidang Hankam) Indikator: Peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta kemampuan lembaga keamanan negara Kehidupan bangsa lebih demokratis (Bidang Politik) Indikator: Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih baik; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (Bidang Hukum)
www.dadangsolihin.com
15
www.dadangsolihin.com
16
Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 2010Kualitas pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel Indikator: Terpenuhinya standar pelayanan minimum Kesejahteraan rakyat terus meningkat (Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan) Indikator: Meningkatnya pendapatan perkapita menurunnya perkapita, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terkendalinya jumlah dan laju p j pertumbuhan p penduduk.
Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 2010Daya saing perekonomian meningkat (Bidang Ekonomi) Indikator: • Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; • Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; • Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur; • Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH makin berkembang
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Arah Pembangunan Mewujudkan Bangsa yang B d B Berdaya S i Saing
A. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global C. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju E. E Reformasi Hukum dan Birokrasi
Arah Pembangunan Ekonomi
1. Transformasi Ekonomi Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip-prinsip dasar: • Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; • Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan; • Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Arah Pembangunan Ekonomi
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. 3. Struktur Perekonomian • Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor p gg g penggerak; • Didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan.
Arah Pembangunan Ekonomi
4. Industri Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan: • Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar; • Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan usaha menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar; ; • Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat. y g
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Arah Pembangunan Ekonomi
5. Pertanian Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan g penguatan ketahanan p g pangan. keterbelakangan, dan p g
Arah Pembangunan Ekonomi
6. Pengembangan Iptek Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global melalui: • Peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa; • Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual; • Pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek iptek.
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Arah Pembangunan Ekonomi
7. Investasi Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan: • Iklim investasi yang menarik; • Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; • Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar besarnya untuk sebesar-besarnya pencapaian kemakmuran bagi rakyat.
Arah Pembangunan Ekonomi Ekonomi
8. Perdagangan Luar Negeri Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi melalui: • Perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama p perdagangan internasional ( g g (skala g global, regional, bilateral, dan g multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional; • Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional.
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
Arah Pembangunan Ekonomi Ekonomi
9. Keuangan Negara • Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman. Sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Pembiayaan pemerintah diarahkan pada kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan publik, pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Arah Pembangunan Ekonomi
10. Sektor Keuangan Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam: • Menjaga stabilitas ekonomi; • M bi Membiayai t j i tujuan pertumbuhan ekonomi yang b k lit serta t b h k i berkualitas t mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan Indonesia; • Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan nonbank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin; • Peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.
• • •
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Arah Pembangunan Ekonomi
11. Tenaga Kerja Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya p j y proses p y penyelesaian industrial y g yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.
www.dadangsolihin.com
29
Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses Pembangunan P P b
UU 17/2007 t t tentang RPJPN 2005 2025 P 5 2005-2025, Ps 5: 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden P id yang sedang memerintah pada t h t khi d i t h d tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. berikutnya 2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010
KONDISI SAAT INI • Pencapaian Pembangunan • Masalah dan Tantangan
TEMA PEMBANGUNAN 2010
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 Belum tersusun
Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32
Kondisi Saat Ini
• Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun. • •
Pencapaian Pembangunan
Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan, disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif.
•
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Tema RKP 2010
Prioritas Pembangunan g
Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia g y Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
www.dadangsolihin.com 36
Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
Prioritas 2 Prioritas 3
Prioritas 4
Prioritas 5
www.dadangsolihin.com
35
Prioritas 1: PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA , PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL.
Pengurangan Kemiskinan: Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; g p (ekonomi) terhadap kemiskinan; ) p ; Fokus 4 Penanganan dampak krisis ( Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan.
www.dadangsolihin.com 37
Pendidikan: Fokus 1
Prioritas 2: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Peningkatan kualitas dan l P i k t k lit d relevansi pendidikan nonformal; peningkatan i didik f l i k t profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, d k d h i l il b dan kepulauan; l
Fokus 2 Fokus F k 3 Fokus 4 Kesehatan: Fokus 5 Fokus 6 Fokus 7 Fokus 8
Keluarga Berencana: Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB; Agama: g Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama; Kebudayaan: Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya; Pemuda dan Olah Raga: Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.
www.dadangsolihin.com
38
Prioritas 3: PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL
Reformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah; Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah; Pemantapan Demokrasi: Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; Fokus F k 13 P i k t penggalangan k Peningkatan l keamanan nasional. i l www.dadangsolihin.com 39
Prioritas 4: PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI G S G
Pertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; g y ; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif; Stabilitas Ekonomi Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan; Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; Fokus F k 13 P i k t pelayanan i f t kt sesuai St d P l Peningkatan l infrastruktur i Standar Pelayanan Mi i Minimum (SPM) (SPM); Iptek: Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional; Energi: Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi. energi www.dadangsolihin.com 40
Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
Pertimbangan Optimalisasi Anggaran
1. Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan. 2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga. 3. Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir p g gg yang cukup tinggi. 4. Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas. 5. 5 Efisiensi pengadaan sarana dan sarana sarana. 6. Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/ Lembaga.
Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5
Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global M ti i iD kK i i K Gl b l
Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI
1. 2. 3.
Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus modal ke luar negeri (capital out flow); Meningkatkan tabungan (saving) dalam negeri sebagai sumber investasi domestik; Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam negeri, agar pertumbuhan perekonomian (growth) tidak hanya mengandalkan ekspor, y g setiap saat bisa terancam manakala g p , yang p ekonomi dunia mengalami resesi;
www.dadangsolihin.com
44
Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global M ti i iD kK i i K Gl b l
Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI
Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global M ti i iD kK i i K Gl b l
Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI
4. 5. 6.
Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending pemerintah dan swasta, agar pasar domestik makin tumbuh dengan baik; Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan jasa), agar neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa kita tidak terkuras; Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat, p g , g g , terutama pangan, agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi;
7. 8.
Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota agar semua daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian nasional; Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama minyak, gas, batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
www.dadangsolihin.com
45
www.dadangsolihin.com
46
LangkahLangkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global M h d iD kK i i K Gl b l
1. Efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi), dalam hal: Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empati pada kaum miskin). Pembangunan infrastruktur. Rasionalisasi pajak dan restribusi. Penggunaan produk dalam Negeri. Pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja tertentu.
LangkahLangkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global M h d iD kK i i K Gl b l
2. Peningkatan daya serap anggaran, melalui: Percepatan proses penetapan APBD dan DIPA. Percepatan proses penggadaan. Penyusunan rencana penyerapan dana untuk setiap kegiatan (cash flow) dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah. Hindari adanya SILPA di akhir tahun anggaran (khususnya sisa belanja). Belanja Hibah dan Bantuan harus betul-betul di efektifkan dan akuntabilitasnya perlu ditingkatkan ditingkatkan. Buat klausal kondisi darurat dalam PERDA penetapan APBD untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran dan menghindari implikasi h k m hukum.
www.dadangsolihin.com
47
www.dadangsolihin.com
48
LangkahLangkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global M h d iD kK i i K Gl b l
3. Mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif (berdasarkan nilai-nilai potensi lokal). 4. Penghematan penggunaan energi. 5. Bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta, dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun pasar).
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
49
www.dadangsolihin.com
50
Tentang Narasumber
www.dadangsolihin.com
51