SEPUTAR RAKYAT
Edisi 01/Tahun I/November 2002
KABAR REDAKSI : Membangun Jembatan Komunikasi
BAYANGKAN,jika seseorang hanya berdiam diri dalam kamar, tanpa pernah berkomunikasi dengan orang lain.
Paling banter bisa bertahan tujuh hari. Jika lewat dari itu, bisa dipastikan dia mengalami kelainan.
Begitulah realitas yang terjadi dalam hubungan sosial. Sebagai aktivis organisasi non pemerintah (Ornop), kami
pun tentu tak bisa pungkiri pentingnya komunikasi. Harus diakui, jerit tangis, dan sejumlah persoalan yang
menghimpit rakyat, bisa direkam melalui komunikasi sosial. Tapi, komunikasi dengan bertatap muka secara
langsung (face to face) itu, rupanya belumlah cukup. Keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan yang kami
miliki, merupakan salah satu penghambat. Belum lagi, jika mempertimbangkan jarak sesama komunitas
dampingan yang tergolong jauh. Karena itu, dibutuhkan sebuah sarana penghubung sesama komunitas
dampingan, termasuk kami pendamping. Ini penting, untuk merekam kata dan mata hati rakyat. Sebaliknya,
gagasan dan sedikit pengalaman yang kami miliki, sebagian harus disalurkan melalui media.
Nah, menyadari berbagai hambatan tersebut, kami merasa perlu menerbitkan sebuah media, sebagai kelanjutan
dari yang telah terbit sebelumnya. Meski namanya tergolong sederhana, yakni, SEPUTAR RAKYAT, tapi cakupan
isi dan penggarapannya kali ini, lebih serius. Pemberian nama tersebut, dimaksudkan agar media yang
rencananya terbit dua bulanan ini, senantiasa menjadi jembatan komunikasi yang efektif, untuk menangkap kata
hati rakyat, dan menjadi mata hati rakyat.
Salam hangat dari kami.
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Arianto Sangadji
Pemimpin Redaksi: Darwis Waru
Redaktur: Lahmudin Yoto, Y.L. Franky, Sugiharto, Hamdin
Sekretaris Redaksi: Yusriwati
Liputan: Silas Lahigi [Kulawi], Ferdinan Lumeno Besoa, Harianto [Tomado-Lindu], Nurdin Yabu [Anca-Lindu],
Halim [Bungku]
SIKAP REDAKSI : Nego Inco [Lagi dan Lagi]
KEHADIRAN industri pertambangan dimanapun, selain membawa peluang, juga berpotensi menghadirkan
persoalan. Dalam kerangka pemikiran pelaku pertambangan, mereka adalah industri pionir, penarik untuk
tumbuh dan berkembangnya industri lain. Karakter industri yang high-cost, high-risk, dan long-term ini masuk ke
wilayah baru yang biasanya jauh dari permukiman, membukanya untuk melahirkan sebuah “kota baru”. Kota
yang hingar-bingar dalam wajah kemajuan: jalanan beraspal, kerlap-kerlip lampu listrik menjadi bauran warna-
warni kehidupan di jalur gelap dan terang. Sebuah kota yang kompleks dan tentu saja dengan segenap belitan
persoalan di dalamnya.
Inco telah hadir di bumi Sulawesi. Sejak tahun 1968, perusahan nikel raksasa dari Kanada ini masuk ke wilayah
Soroako, Sulawesi Selatan. Segera, wilayah kecil itu kemudian tumbuh bersama derum dozer pengupas muka
tanah serta hilir-mudik dump-truck di atas jalanan yang disusun dari tumpukan slag sisa pengolahan. Dalam
tungku pengolahan yang panas membara, bijih nikel diolah dan kemudian dikapalkan keluar Indonesia. Pasaran
Jepang merupakan pasar potensial yang siap menampung produk ini.
Hanya itukah yang bisa diceritakan dari tumbuh dan meraksasanya Inco di Soroako? Tentu tidak. Jangan juga
dilupakan adanya asap tebal yang mengapung ke angkasa. Limbah pengolahan nikel juga mengalir meresapi
tanah-tanah pertanian milik penduduk. Bahkan, kalau mau dirunut-runut jauh ke belakang; persoalan ganti rugi
hak milik penduduk masih belum tuntas. Akibatnya, ada-ada saja ekskalasi pro-kontra dalam masya-rakat
sendiri yang berpotensi menjadi konflik. Itulah kenyataan yang tidak bisa dibantah.
Kini, Inco sudah bersiap meneruskan jalur eksploitasi ke wilayah Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bagi pemerintah setempat, rencana garapan atas lahan seluas 36.625 ha menerbitkan harapan bahwa industri
pertambangan bisa menjadi penarik industri lainnya. Itulah yang telah menjadikan pemerintah terkesan
terlampau bersemangat menanggapi ajakan kerjasama. Ataukah iming-iming landrent dan royalty telanjur
membius pemerintah untuk bergegas menyetujui rencana eksploitasi itu?
Padahal, kalau mau dihitung-hitung, setumpuk persoalan sudah menunggu. Untuk urusan hitung-hitungan pun,
royalti sebesar sekitar enam persen masih harus dibagi-bagi lagi dan hanya menyisakan ampas bagi sang tuan
rumah. Penambahan dana pengembangan masyarakat yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng pun
sebenarnya masih jauh dari menggembirakan. Belum lagi masalah relokasi 500-an warga transmigrasi
Bahomotefe di sekitar calon lokasi yang belum usai. Belum lagi persoalan klasik nanti, seperti soal-soal
lingkungan hidup.
Jadi, masihkah ada jalan bagi Inco untuk kembali ke Sulteng? Jika sekali ini harus ada negosiasi kembali, itu
semata-mata dilandasi kesadaran bahwa bumi d an air dan kekayaan di bawahnya harus dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Jika kesepakatan yang sudah telanjur terjadi ternyata tidak pernah menjadi solusi,
bersediakah semuanya kembali semeja? Untuk bernegosiasi, memikirkan kepentingan masyarakat lebih luas.
Semestinya tidak ada kata berhenti. Berjuang lagi dan lagi.
SOROTAN UTAMA : Surga Diharap Neraka Didapat
Meski rakyat terjepit dengan kehadiran PT.Inco, Pemerintah belum beranjak dari kebijakannya yang bermasalah.
Demi PAD atau salahkaprah?
INILAH kawasan Bahodopi sepuluh tahun mendatang; Arus kendaraan proyek hilir mudik di atas aspal licin. Deru
mesin industri berat memekakkan telinga. Bus angkutan khusus melaju mengitari perumahan mewah berAC,
menjemput putera-puteri karyawan ke sekolah gratis. Tapi, jangan lupa, memandang ke angkasa. Di atas sana,
Anda akan menemukan asap hitam mengepul sepanjang hari. Tak hanya itu, masyarakat pemilik hak tanah
sebelumnya, pelan tapi pasti akan tergusur, menelusuri wilayah pegunungan yang tandus. Sebagian lagi memilih
bertahan hidup di pinggir laut, tempat pembuangan limbah industri. Dalam waktu satu atau dua tahun, hidup
mereka memang masih tertolong dengan hasil pancing tradisional. Tetapi tahun-tahun berikutnya, pancing, kail,
dan alat tangkap tradisionl lainnya, tinggallah seutas tali dan sebatang bambu yang kaku, sementara umpan
yang disiapkan dari rumah hanyut ditelan arus, ikan dan makhluk lainnya satu persatu musnah, akibat limbah
yang terus bertambah.
Gambaran di atas tentu saja akan terwujud, jika rencana yang sudah dicanangkan sejak 27 Juli 1968 itu berjalan
mulus. Dan tanda-tanda ke arah itu, seperti tak pernah surut. Lihat saja antusias pemerintah pusat, melalui surat
persetujuan tertanggal 15 Januari 1996, pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Pertambangan dan Energi,
dan PT. International Neckel Indonesia (INCO), memperpanjang kontrak karya sampai 28 Desember 2025. Dan
Pemerintah Daerah pun manggut-manggut. Dalam Rapat Terpadu Pemprov Sulteng dan Pemkab Morowali, 10
Juni 2002 silam, para pejabat pemerintah dari berbagai instansi itu menegaskan, bahwa tidak ada istilah ganti
rugi, melainkan kompensasi atas tanaman warga yang ada sekarang ini. Tak hanya itu, peserta rapat juga
menganggap perlu adanya klarifikasi mengenai hasil kesepakatan antar warga trans Bahodopi dengan konsultan
PT. Inco soal ganti rugi sebesar Rp.40 Juta per KK.
Janji tinggallah janji, dan “neraka” (musibah) itu kini sudah di depan mata. Sebagai perbandingan, Blok Soroako
adalah contoh konkrit yang tepat. Wilayah yang terletak di ujung utara Sulawesi selatan itu, cerobong pabrik
milik PT.Inco, tak henti-hentinya mengeluarkan asap berwarna-warni. Hitam, putih dan coklat. “Jemuran pakaian
ibu-ibu tak bisa bersih, karena abu yang beterbangan melengket di serat-serat pakaian” kata Tokoh masyarakat
Soroako, Andi Baso.
Memang untuk mengeruk perut bumi memiliki resiko yang besar, selain dampak sosial budaya, juga akan
membawa kerusakan alam tergolong parah. Dalam hal pembuangan limbah (tailing) industri misalnya, praktis
akan merusak kesinambungan lingkungan yang membahayakan manusia. Berdasarkan laporan Nostromo
Research (November 2000), penanganan limbah tailing ke laut, atau yang dikenal dengan Submarine Tailing
Disposal (STD), sama buruknya dengan ketidaklayakan secara sosial, merugikan nilai-nilai ekonomi, dan ekologi,
juga mengabaikan hak asasi manusia dan hak politik. Tak percaya? Lihatlah, penggunaan sistem pembuangan
limbah pertambangan di laut (STD) yang gagal. Kasus PT. Newmont Minahasa Raya adalah contohnya.
Masyarakat di sekitar perusahaan bermasalah itu, menderita penyakit gatal-gatal, keracunan, dan tak sedikit di
antaranya yang diserang kanker lambung.
Lalu bagaimana dengan kondisi Sulawesi tengah? “Ya, tak ada pilihan lain. Inco harus ditolak”, kata Aristan,
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi.
Nah, jika fenomenanya seperti itu, pertanyaannya adalah, apa yang mendorong PT.Inco begitu antusias
melakukan ekspansi di dua lokasi di Kabupaten Morowali ? Ditinjau dari potensi dan kapasitas kandungan nikel,
dan barang tambang lainnya, Bahodopi memang tergolong menggiurkan. Berdasarkan data yang dihimpun
Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, PT Inco akan mengeruk keuntungan nikel di areal pertambangan seluas
218.528,99 ha di tiga Provinsi. 36.625 ha di antaranya akan digali di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, yang
dikenal dengan Blok Bahodopi. Data ini diperkuat oleh temuan PT.Internasional Nickel Indonesia Tbk, 1999, yang
menyebutkan. indikasi cadangan nikel di Bahodopi mengandung 165 Juta ton, berkadar 1,79 persen. Asal tahu
saja, Nikel yang diproduksi di Indonesia, mendominasi pasaran di Jepang.
Mungkin karena itu, Pemprov Sulteng, sedang mengincar target pendapatan asli Daerah (PAD). Harapannya, jika
investasi berjalan mulus, pemerintah akan mendapatkan kucuran dana segar, melalui pungutan landrent (pajak
sewa tanah) dan royalty (pembagian hasil). Di sinilah pintu gerbang masuk “neraka” itu, sebab, kata Direktur
Yayasan Tanah Merdeka Arianto Sangadji, jika rencana eksploitasi itu terlaksana, Pemerintah hanya mendapat
royalty (iuran eksploitasi/produksi) yang sangat kecil, berkisar 6 persen. Itu pun masih harus dibagi tiga oleh
Pemerintah harus dibagi tiga oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. “Ya, saya
kira pemerintah harus sadar, bahwa bagian kita sangat sedikit. Ibarat tamu dapat saripatinya, kita sebagai tuan
rumah hanya kebagian ampasnya. Ini kan kebijakan tolol” sebut Arianto. Sayangnya bantahan Arianto yang
akrab disapa Anto ini, terkesan lewat begitu saja. Dengan iming-iming pembagian hasil, pemerintah tetap
bergeming. Bahkan pejabat eksekutif dan legislatif kini terkesan “main mata”. Meski DPRD Sulteng terkadang
nampak seram terhadap PT. Inco, dengan ancaman akan mengusir Inco jika merugikan kepentingan rakyat. Tapi
ancaman tinggallah ancaman, hingga saat ini tanda-tanda akan pengusiran itu tak juga muncul, bahkan upaya
rujuk terkesan lebih kencang.
Adalah Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Drs.Samijono, terbilang nekad. Di tengah desakan masyarakat yang
didukung sepenuhnya beberapa LSM, Samijono bukannya mendukung ancaman DPRD, tetapi cenderung
melakukan negosiasi murahan. Melalui pertemuan yang digelar 26 Juli 2001 silam, Samijono berjanji akan
mengajukan usulan tambahan anggaran Kepada PT Inco, dari Rp.13 Miliar menjadi Rp.17 Miliar, untuk anggaran
pembinaan warga Bahodopi yang belum sempat direlokasi ke Saembawalati. Sayang seribu sayang, janji
Samijono bukannya membawa hasil, tapi justru kabar buruk datang dari Kepala BPN Sulawesi Tengah, Ir.Chairul
Basri Ahmad. Chairul, mengaku mendapat instruksi dari Gubernur Sulawesi tengah. Lantaran itu, dia pun
membatalkan penyerahan sertifikat tanah warga trans yang terkena konsesi Inco. Nah, jika fenomenanya seperti
itu, ke mana lagi rakyat akan mengadu? Inilah yang membuat warga kebingungan, sementara, pihak PT. Inco
terkesan cuci tangan.
Memang posisi PT. Inco saat ini, boleh dikata berada dalam kondisi yang menguntungkan. Artinya berkelik sedikit
saja, mereka dengan gampang bisa selamat dari hantaman berbagai arah. Ada banyak jurus yang bisa mereka
gunakan, salah satunya adalah membalas ancaman. Tengoklah langkahnya yang tergolong cerdik. Dalam sebuah
dialog dengan anggota DPRD Sulteng yang berhembus sejak awal Tahun lalu itu, tak pernah digubris oleh pihak
Inco, bahkan dalam satu kesempatan, Humas PT.Inco, S. Koencoro, balik mengancam, “Kalau areal konsesi
Bahodopi bermasalah, ya, sudah, kami akan menarik diri” katanya, Desember 1999 silam.
Dan ancaman itu, tampaknya cukup membuat mereka lega. Dengan alasan dana belum cair, mereka kini lebih
konsentrasi untuk pengembangan investasi di Daerah Goro New Kaledonia. Sedang wilayah garapan di Sulawesi
Tengah ditunda untuk sementara. “PT. Inco belum mampu melakukan eksploitasi di Sulteng, karena kesulitan
dana” kata Edward Hodkin dari PT.Inco.
Begitulah drama keberadaan PT.Inco di Sulawesi tengah. Pertanyaannya kemudian, skenario apalagi yang akan
dimainkan oleh PT.Inco untuk berkelik? Tentu saja bagi mereka, mencari formula jurus ampuh, bukanlah
masalah. Toh selama ini, mereka belum mendapat perlawanan sengit dari pemerintah setempat. Maklum, dalam
kontrak karya, posisi Pemerintah pusat terpojok, sehingga Pemprov dan Pemkab berada dalam posisi yang
sangat lemah. Belum lagi jika mengamati situasi dan kondisi politik di Kabupaten Morowali yang tidak menentu.
Artinya kesempatan untuk meningkatkan permainan, dan membangun stamina (tenaga) terdapat waktu yang
cukup panjang. Dan boleh jadi, tarik ulur Gubernur Sulteng, dan Bupati terpilih Andi Muhammad, menjadi
kesempatan untuk mencuri star. Tentu saja hal ini akan terjadi, jika rakyat terlena dengan kondisi politik lokal
yang ada. Maka, bersatulah wahai komunitas tertindas, galang kekuatan, dan capai keberhasilan. Bukankah
rakyat bersatu tak bisa dikalahkan?
[tim]
SOROTAN UTAMA : Pemerintah Bermasalah, Warga Menderita, Pengusaha Tertawa
“Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak mengurut perut ibu. Bukan salah bumi mengandung nikel, tapi
salah pejabat mengundang PT.Inco” Begitu kira-kira untaian kalimat dalam melukiskan rencana eksploitasi nikel
di Sulawesi tengah
ANDI Samsu kini belum bias tidur nyenyak. Pikirannya terus menerawang. Dia membayangkan tanah
kelahirannya beberapa tahun silam. Saat itu, hubungan sesama warga rukun dan damai, dengan suasana alami
yang mempesona. Aneka ragam suku di sana menyatu dengan penduduk asli setempat yakni, To Bungku.
Sedang suku pendatang lainnya, seperti suku Mori (Sulteng), Bugis dan Toraja Mori (Sulteng), Bugis dan Toraja
(Sulsel), serta suku Tolaki (Sultra), ikut memperkaya khasanah keberagaman dalam berdemokrasi. Tapi kini,
suasana itu mulai luntur akibat pergesekan sesama warga. Pemicunya, ya, apalagi jika bukan kehadiran PT. Inco.
Perusahaan asal Kanada itu telah membuat keberadaan warga tak jelas, ada yang tetap berjuang, sebagian lagi
taat pada pejabat, dan tak sedikit pula yang terbuai mimpi indah. “Beginilah resiko menjadi rakyat kecil,” kata
Andi pada Seputar Rakyat.
Kegelisahan Andi Samsu, berawal Tahun 1976 silam. Bahkan ada yang menyebut, pengeboran berlangsung sejak
Tahun 1969 secara diam-diam. Saat itu, PT. Inco mulai melakukan penggalian. Caranya, membuat sumur yang
cukup dalam di areal perkebunan penduduk, bahkan beberapa sumur galian itu dilakukan di halaman rumah
masyarakat Bahomotefe. Tak ayal, Andi Samsu pun berang karenanya. Dia lalu mengajak masyarakat lainnya
untuk negosiasi dengan PT. Inco. Hasilnya? Ya, untuk sementara bisa menenangkan hati mereka. PT. Inco
menyatakan kesediaanya untuk membayar kerusakan tanaman penduduk sebesar Rp 35 Ribu setiap pohonnya.
Tapi, ketenangan itu tak berlangsung lama. Berselang beberapa bulan kemudian, masyarakat kembali gelisah.
Bagaimana tidak, PT. Inco, hanya membayar ganti rugi kepada warga sebesar Rp.7 Ribu setiap pohon, bahkan
ada warga yang hanya menerima Rp. 4 Ribu setiap pohon. Sudah begitu, warga Bahomotefe pun dipaksa
menandatangani kwitansi pembayaran pembebasan lahan, bukan ganti rugi sebagaimana yang disepakati
sebelumnya. “Ini bukti kecurangan dan pengkhianatan PT. Inco,” katanya.
Nah, dengan berbekal bukti-bukti pelanggaran itulah, Andi Samsu terus menggalang kekuatan rakyat untuk
merebut kembali hak-haknya. 24 November 2000, dia bersama ratusan anggota masyarakat lainnya, mendatangi
DPRD Sulawesi tengah di Palu, sekitar 567 Km dari Bahomotofe. Dalam dialog itu, Andi mempertegas, bahwa
warga Bahomotefe sudah lebih dulu menghuni kawasan itu, sebelum kontrak karya antara Pemerintah Indonesia
dan PT.Inco diteken 27 Juli 1968 silam.
Tapi badai (kegelisahan) yang menimpa warga Bahomotefe, belumlah usai. Perjuangan untuk mendapatkan hak-
hak rakyat serasa masih panjang. Fatalnya, kegelisahan warga yang notabene (sebenarnya) adalah penduduk
asli, tidaklah berdiri sendiri, ada banyak orang yang ikut menderita. Salah satunya adalah warga Desa One pute
jaya. Mereka ini adalah transmigran asal NTB, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Belum lagi
wilayah yang telah digarapnya menghasilkan, mereka telah mendapat kabar buruk dari Pemprov Sulteng.
Pemerintah menganggap tanah harapan yang dihuni transmigran itu, tumpang tindih dengan wilayah konsesi PT.
Inco. Karenanya, Pemerintah memaksakan relokasi sebanyak 500 kk warga trans itu. Berdasarkan laporan
pemerintah, hingga saat ini, 200 unit rumah yang disiapkan di desa Saembawalati, Kabupaten Poso, telah
ditempati secara keseluruhan. Laporan itu, berbeda dengan hasil investigasi YTM. Ornop yang selama ini konsen
(aktif) melakukan penguatan masyarakat adat dan pemantauan soal Sumber Daya Alam (SDA) mencatat, jumlah
warga trans yang telah direlokasi di Desa Saembawalati, hanya berkisar 30 kk.
Mungkin karena terus mendapat perlawanan dari warga, Pemerintah pun berindak gegabah. Untuk memenuhi
kebutuhan warga trans, Pemerintah membuka lahan baru di Desa Labota. Lokasi yang terletak sekitar 75 km dari
Desa Onepute Jaya itu, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lokasi itu, sangat tidak cocok untuk usaha
pertanian. Buruknya kondisi ini diakui oleh staf ahli pemukiman Menteri Transmigrasi dan PPH. Dalam sebuah
rapat dengan Pemprov dan Pemkab Poso 6 sampai 9 Oktober 1998. Tim yang telah melakukan peninjauan
lapangan itu menyimpulkan, bahwa usaha tani sawah di Saembawalati tidak layak huni. Selain masih buruknya
lokasi tujuan relokasi itu, warga hanya dijanjikan lahan penggantian seluas 1 hektar. “Bagaimana mungkin kami
mau menerima tanah pengganti itu, sementara lokasi persawahan di desa semula sudah siap ditanami, sedang
lokasi baru yang disiapkan masih berupa hutan belantara” kata seorang warga trans Onepute jaya itu. Karena
pengganti tanah tak seimbang itulah, warga trans sepakat menolak tawaran relokasi.
Memang untuk menyelesaikan kasus trasmigrasi di Desa Onepute jaya , tak semudah membalikkan telapak
tangan. Ini dikarenakan oleh terjadinya tumpang tindih kebijakan, antara Departemen Pertambangan,
Transmigrasi, dan Pemerintah Provinsi. Dalam berita acara serah terima lahan, 26 Juni 1984, menunjukkan
keberadaan trasmigran secara sah di atas areal sekitar 2.200 Ha. Serah terima itu sendiri ditandatangani oleh
Kepala Desa Bahomotefe, Kepala Desa Bahodopi, Sarapung atas nama Gubernur, Tahasyim, SH atas nama
Direktorat Agraria, dan Drs. Chairuddin mewakili Departemen Transmigrasi. Anehnya, pihak PT. Inco memiliki
hak yang sama dengan lokasi yang sama pula. Kekuatan hukumnya adalah persetujuan perpanjangan kontrak
tertanggal 15 Januari 1996. Kesepakatan yang ditandatangani oleh menteri pertambangan dan PT.Inco itu,
menyepakati perpanjangan kontrak karya, dengan. luasan lahan 218.528,99 Hektar, dan Desa Onepute Jaya
termasuk di dalamnya.
Begitulah benang kusut yang melilit rakyat di Kawasan Bungku Kabupaten Morowali. Nah, lantaran terjadinya
tumpang tindih kebijakan itu, berbagai kalangan mencoba menawarkan jalan tengah. Anggota DPRD Sulteng,
Yus Mangun, berulang-ulang mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan internasional (arbitrase).
Alasannya, pihak PT.Inco telah merugikan rakyat setempat, sedang keuntungan yang masuk ke kas daerah tak
kunjung tiba. Tapi Arianto Sangadji meragukan ancaman Yus Mangun. Kata dia, keinginan itu tidaklah semudah
yang dibayangkan banyak orang, kalau tak mau dikatakan mustahil, sebab wewenang untuk meninjau ulang
kontrak karya ada pada Pemerintah pusat dan perusahaan yang bersangkutan. “Di sinilah rumitnya, sebab
kontrak karya ditandatangani oleh pemerintah pusat dan PT.Inco, tak pernah melibatkan masyarakat. Yang bisa
kita lakukan sekarang ini adalah bersama-sama Pemerintah Daerah untuk mendo-rong Pemerintah Pusat dalam
meninjau ulang kontrak karya yang telah diperpanjang sampai 2025.
Meski peluang itu agak berat, Anto mengajak kepada masyarakat agar tidak berhenti memperjuangkan hak-
haknya. “Bukan tidak mungkin rakyat setempat akan menggugat Inco, dalam hal pelanggaran HAM”. Tak hanya
itu, masalah lain yang kerap muncul dalam dunia industri keruk adalah soal gender. Adalah George Junus
Aditjhondro memberi penilaian. Kata Antroplog Universitas Kristen Satya Wacana itu, industri tambang identik
dengan “industri maskulin”, yang tidak hanya membutuhkan kecanggihan tehnologi, tetapi juga “keperkasaan”
yang didominasi laki-laki. Hal ini kata Aditjhondro, mengakibatkan seringnya terjadi pelecehan perempuan,
maupun kekerasan fisik dalam bentuk paling berat, yakni perkosaan. Dan yang lebih menyayat hati, perilaku PT.
Inco yang tergolong nakal. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Chalid Muhammad, punya
data tentang sejumlah pelanggaran perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai penambang terbersih di dunia
itu. Kata Chalid, hingga 1993, PT.Inco, tidak pernah melakukan kewajibannya membayar pajak perusahaan
(corporate tax) sebesar Rp.35 persen dari keuntungan yang didapatnya. Padahal, sejak 1987, PT.Inco telah
memperoleh laba. Maka bersiaplah menerima gugatan Mister. [Tim]
SOROTAN KHUSUS : Rakyat Bangkit Pejabat Tersesat
Aksi besar-besaran Forum Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FRM-ST) 1 Mei lalu, menuntut Megawati
mengundurkan diri sebagai Presiden. Alasannya, pemerintahan saat ini, membuat rakyat jadi tamu di negeri
sendiri.
EMAN, 28 tahun berjalan lunglai. Kedua kakinya tampak tak kuat menopang tubuhnya yang kurus. Bola matanya
menerawang ke angkasa, sekali-kali dia membungkukkan badan menatap tanah tumpah darahnya. Sejurus
kemudian, dia memalingkan wajahnya yang kusut ke samping kiri dan kanan, memandang arus kendaraan yang
lalu lalang. Lama sekali. Dia bingung melihat mobil mewah dan gedung megah tampak angkuh di sekelilingnya.
“Eh, lihat, mereka tak pakai baju” teriak seorang bocah di pinggir jalan, menatap sosok Eman bersama dua orang
kawannya setengah telanjang.
Begitulah ragam kreatifitas yang ditampilkan para aktivis Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Sulteng, dalam
memberi perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Melalui sebuah wadah yang diberi nama Forum Rakyat
Miskin Sulawesi Tengah (FRM-ST), para aktivis menyatukan diri dalam menggalang kekuatan rakyat. Isu yang
ditawarkan pun tidak tanggung-tanggung, terwujudnya pemerintahan rakyat miskin.
Boleh jadi, 1 Mei 2002 itulah puncak perlawanan rakyat Sulteng. Lihat saja jumlah massa yang diturunkan
menghampiri angka 3000 menutup ruas Jalan Sam Ratulangi Palu. Dengan membentang berbagai spanduk, dan
mengedarkan selebaran tuntutan, massa yang berdatangan dari berbagai desa dan beberapa kabupaten itu,
mengawali aksinya di Taman GOR Palu. Menariknya, massa yang berdatangan dari berbagai pelosok desa itu, tak
melulu “menjual” orasi, tapi juga menampilkan kreasi dari berbagai sektor dampingan. Selain adegan kemiskinan
yang ditampilkan sebelumnya, para aktivis juga secara bergiliran tampil membacakan puisi bernuansa
perjuangan kaum tertindas. Tak hanya itu, para tukang becak yang biasanya polos, pendiam, tiba-tiba jadi
periang. Di sela-sela suara gemuruh demonstran, mereka uji ketangkasan di antara ribuan pasang mata. Kontan
saja, para pegawai dan pengguna jalan lainnya ramai-ramai bertepuk tangan, atas hiburan gratis yang
dipamerkan massa.
“Ini bukti, bahwa rakyat kita bisa diatur. Masalahnya, apakah pejabat kita juga bisa mengatur yang baik.” Teriak
salah seorang presidium FRM-ST, M. Ridha Saleh, seraya mengacungkan kepalan tinju ke udara. “Hidup rakyat”,
teriak massa secara serentak. Dan nyatanya memang, aksi besar-besaran itu, berlangsung tertib dan lancar.
Mungkin karena itu, para wakil rakyat yang didaulat untuk membacakan tuntutan tak bernyali menolak. Adalah
Helmy D.Yambas (FPG), dan Haelani Umar (FPP), tampil membacakan tuntutan massa. Beberapa tuntutan itu
antara lain, kenaikan upah buruh dan prajurit rendahan seratus persen, stop Galian C di Teluk Palu, stop tanah
erfpacht Panimba untuk petani, cabut perda tentang pelarangan becak, stop rencana pertambangan Inco di
Bungku, dan stop rencana penambangan emas di Tahura Poboya.
Aksi yang sama juga berlangsung di Kabupaten Tolitoli. Di bawah koordinasi Yayasan Dopalak Indonesia dan
Dewan Adat Masyarakat Dondo, massa mengangkat berbagai kasus yang dianggap merugikan masyarakat,
antara lain, perampasan tanah oleh perkebunan sawit Cipta Karya Murdaya (PT.CCM), penguasaan hutan bakau
di Desa Doyan oleh Wakil Bupati Tolitoli, Harsono Hamu, dan berbagai tuntutan kaum miskin lainnya.
Soal kepemimpinan Mega-Hamzah, FRM-ST menemukan kejanggalan dan kekeliruan. Beberapa hal yang nampak
dan mudah ditelusuri adalah, keterikatan Megawati dengan militer, penyembahan kepada IMF, kenaikan bahan
bakar minyak (BBM), dan sederet kekeliruan lainnya. Ironisnya, kata Ridha Saleh, yang akrab disapa Edang itu,
kebijakan Megawati, malah membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk, rakyat melarat, dan krisis
ekonomi semakin menjadi-jadi. Wajar, jika banyak kalangan menilai Megawati telah mengambil kebijakan sesat.
Karenanya, kata Edang, FRM-ST meminta Megawati segera mengundurkan diri dan mengganti pemerintahan
menjadi pemerintahan rakyat Miskin. Sebelum membubarkan diri, ribuan massa itu ramai-ramai membakar
gambar Megawati.
Mungkin karena itu, sejumlah simpatisan PDI-P melancarkan gugatan. Sehari setelah aksi berlangsung, seorang
aktivis PDI-P Cabang Tolitoli “kebakaran jenggot”. Anehnya, gugatan yang muncul bukan dari kalangan wakil
rakyat (baca DPRD Sulteng), sebagai sasaran aksi. Dan tujuan gugatan pun bukannya ditujukan kepada Edang
selaku Presidium FRM-ST, tetapi gugatan aneh itu dikaitkan dengan posisi Edang sebagai Direktur Yayasan
Pendidikan Rakyat (YPR) Palu. Adalah Irfan Pontoh memicu munculnya polemik itu. Kata dia, Edang, telah
mencemarkan nama baik Megawati, karena itu harus dituntut sesuai prosedur hukum.
Entah solidaritas dadakan sesama anggota partai atau sekadar gertak sambal semata, Jumadi Agam, salah
seorang pengurus PDI-P Sulteng bersama tiga orang rekannya mengajukan gugatan, dengan Nomor laporan
pengaduan polisi (NOPOL): B-328/V/2002/LP/PMP/Resta Palu. Mereka juga menantang FRM-ST untuk debat
terbuka. Nah, atas tantangan itu, FRM-ST mencoba melayani tantangan. Maka digelarlah sebuah dialog di
Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng. Tapi sang penantang PDI-P tak kunjung datang.
Lalu apa sebenarnya motif gugatan? Inilah yang disesalkan oleh berbagai kalangan. “Mestinya, PDI-P hadir untuk
memperlihatkan sportifitasnya. Kalau begini, sama artinya lempar batu sembunyi tangan, ” kata Soleman Sekjen
FRM-ST.
Senada dengan Soleman, Edang mengajak kepada segenap rakyat agar menetapkan Megawati sebagai musuh
bersama. “Tidak ada pilihan lain bagi kita, melawan atau Miskin”sebut Edang, seraya mempertegas kesiapannya
menghadapi gugatan sesuai laporan pengaduan PDI-P. [Tim]
SOROTAN KHUSUS : Jalan Panjang Membangun Gerakan
8 Januari 2002
Puluhan buruh dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Palu, menggelar aksi menolak kenaikan
BBM, TDL, dan tarif telepon.
20 Februari 2002
Ratusan buruh PT.SMJP, FNPBI, LBHR, dan aktivis Ornop lainnya, mendatangi DPRD Donggala, menuntut
penyelesaian masalah dengan Ketua DPC PSN Donggala, atas proyek pengadaan perahu Tahun 2001.
23 Februari 2002
Nelayan Desa Lero, mendesak DPRD Donggala. Mereka menuntut pnyelesaian masalah dengan Ketua DPC PSN
Donggala atas proyek pengadaan perahu Tahun 2001.
28 Februari
Buruh PT. Leang Yang, menuntut penyesuaian gaji dengan UMP sebesar Rp 350 Ribu per bulan. Tuntutan ini
berlanjut sampai 2 Maret 2002.
8 Maret 2002
Ratusan aktivis Ornop, petani, nelayan melakukan aksi memperingati hari perempuan sedunia.
16 Maret 2002
144 buruh PT Leang Yang, menolak di PHK.
20-25 Maret 2002
Buruh PT. Leang Yang, mogok kerja. Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor nakerstrans. Mereka menuntut
hak-hak normatifnya
3 April 2002
Ratuan masyarakat Desa Soi Dusun Noo, menuntut janji Bupati Donggala, tentang bantuan pembangunan
masjid.
10 April 2002
Rakyat Desa Sibualong membakar kantor balai desa. Mereka kecewa karena Kades yang bermasalah diaktifkan
kembali.
25 April 2002
Buruh PT.FSA mogok kerja menuntut hak-hak normatifnya.
30 April 2002
Buruh PT Indotama Pura, mendatangi kantor DPRD kota Palu. Mereka menuntut pembayaran gaji akibat diPHK.
1 Mei 2002
Ribuan massa yang tergabung dalam FRM-ST melakukan aksi dalam memperingat hari buruh sedunia. Aksi yang
dikenal dengan May Day itu, memadati Jl.Sam Ratulangi Palu. Di tempat lain, yakni Kabupaten Tolitoli, juga
berlangsung aksi yang sama.
8 Mei 2002
Pelajar melakukan aksi protes atas kenaikan sewa angkot.
21 Mei 2002
Ratusan mahasiwa yang tergabung dalam LMND dan HMI-MPO menuntut kepemimpinan Mega-Hamzah turun dari
jabatannya.
3 Juni 2002
100-an warga yang menamakan diri barisan penyelamat hutan rakyat, melakukan aksi menuntut IPTKM di Desa
Tuva dicabut.
18 Juni 2002
Puluhan masyarakat Poboya menolak dilaksanakannya penambangan di daerahnya.
17 Juli 2002
Ratusan massa dari FRM-ST kembali melakukan aksi prakondisi dalam memperingati 27 Juli.
24 Juli 2002
Ribuan massa aksi Forum Petani Merdeka (FPM) Dongidongi, menuntut Pemerintah memberikan
legalitas/pengakuan atas tanah yang telah direclaiming.
27 Juli 2002
Ribuan massa aksi FRM-ST menuntut penyelesaian kasus 27 Juli dan penggantian Mega Hamzah dengan
Pemerintahan rakyat miskin
30 Juli 2002
300-an massa PRD Sulawesi Tengah, aksi nasional menuntut penggantian Pemerintah Mega Hamzah dan
pembentukan pemerintahan rakyat miskin.
31 Juli 2002
Ratusan anak sekolah dan guru dan kepsek di Bangkep aksi menuntut penyebaran guru secara adil dan dana
bantuan sekolah.
1 Agustus 2002
Puluhan massa partai keadilan Sulawesi tengah aksi menuntut amandemen UUD 45
3 Agustus 2002
Ribuan anak sekolah SMUN 1 Palu, solidaritas menuntut pihak sekolah membatalkan sangsi pemecatan dan
skorsing kepada 8 orang siswa, dikarenakan versi sekolah yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran dalam
kegiatan MOS.
12 Agustus 2002
Puluhan buruh PT Leang Yang, aksi menuntut percepatan penyelesaian hak-hak normatif yang sedang di peroses
di P4P.
13 Agustus 2002
Ratusan massa TERKAM menolak tambang galian C di seluruh teluk Palu
4 September 2002
Ribuan masyarakat yang tergabung dalam FRM-ST menggelar aksi memperingati hari tani nasional.
[tim]
SOROTAN KHUSUS : Kekuatan Belum Berimbang, Bung!
"Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud partai unjuk kekuatan, apa daya kurang
legitimasi"
Massa partai politik yang mendapat kursi di DPRD Sulteng, akhirnya terpancing juga. Setelah berkali-kali diserbu
ribuan rakyat, mereka pun menyatukan sikap untuk melakukan aksi tandingan. Maka, pada 1 Oktober lalu, niat
untuk melakukan show force terkabulkan. “Kami tak mau kalah, kami ingin memperlihatkan bahwa kami duduk
di sini, juga punya massa konkrit”, kata seorang anggota DPRD Sulteng.
Maka, digelarlah apel akbar dengan menggunakan momen Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, di lapangan
Vatulemo Palu. Beberapa parpol besar terlibat, antara lain Partai Golkar, PAN, PBB, PDI-P, dan PPP. Kelima
parpol itu pun mencoba unjuk gigi dengan menggiring massa sekitar 700 orang. Sayangnya kemudian, para
peserta aksi terkesan tak terkoordinir dengan baik. Lihatlah, pola gerakan mereka yang kocar-kacir. PPP
memobilisir massa dari pasar Manonda dan Kelurahan Palu utara, PAN mengarahkan massa dari Kecamatan
Biromaru, PDI-P memobilisir massa dari berbagai sektor. Yang tergolong unik adalah, mobilisir pelajar SMP dan
SMU. Saat itu, mereka baru saja mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. “Inilah keahlian mereka
menangkap momen,” kata seorang warga, menyindir PDI-P.
Fenomena unik juga terjadi saat massa sudah berkumpul. Entah persiapan yang kurang matang atau saling
mencurigai antar partai, sehingga aksi berjalan serampangan. Tengoklah ulah massa PAN dan PPP yang menjaga
jarak dengan partai lain. Tatkala, pembacaan pernyataan sikap 11 partai politik akan dibacakan, pukul 09.45,
unsur Ketua PAN dan PPP protes. Sontak saja, suasana menjadi tegang. Mereka lalu mengancam menarik
massanya. Berselang beberapa menit kemudian,PBB angkat kaki, mereka pun menolak menandatangani petisi.
Lalu bagaimana tanggapanFRM-ST tentang aksi tandingan yang digelar sejumlah partai itu? “Itu hak mereka,
yang jelas kami tak pernah gentar menghadapi tantangan murahan seperti itu. Toh massa yang kami turunkan
ril, tanpa paksaan” kata Sekjen FRM-ST, Soleman. Diimbuhinya, rakyat Sulteng saat ini tak bisa lagi dikelabui.
Mereka tahu mana yang harus diikuti, mana yang hanya bisa memberi janji muluk.
Nah, atas fenomena menarik itu, banyak kalangan menilai reputasi wakil rakyat kini semakin surut. Dan boleh
jadi, ini adalah indikasi ketidakpercayaan rakyat terhadap sejumlah partai politik. Selama ini, memang ada istilah
yang populer di kalangan masyarakat, misalnya saja, “Rakyat dilirik sekali dalam lima Tahun”. Sejauhmana
kebenarannya? Hanya rakyat jualah yang tahu. Toh, pemilihan umum masih tersisa beberapa tahun lagi. Artinya
kesempatan untuk memahami sebuah partai masih panjang. [tim]
HAK BICARA : Arianto Sangadji
Kapitalisme Keruk dalam Pertambangan Nikel di Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara penting dalam industri pertambangan nikel dunia, memiliki cadangan nikel
sebanyak 8 persen, 8,3 persen produksi penambangan dan 0,9 persen dari total produksi pengolahan nikel dunia.
Hal ini mengantar posisi Indonesia ke peringkat kelima, dalam hal cadangan dan produksi penambangan. Sedang
untuk produksi pengolahan nikel dunia, Indonesia menempati posisi ke delapan belas. (Armitage, 2001).
Meski kaya dengan deposit nikel, namun perkembangan industri di Indonesia boleh dikata masih pemula. Saya
menyebut tahap perkembangan industri seperti ini sebagai kapitalisme ekstraktif atau kapitalisme keruk. Yakni,
sebuah proses yang tahap perkembangan awalnya, hanya menghasilkan bahan mentah atau setengah jadi,
dalam pengerukan sumber daya mineral untuk diekspor. Dalam tahap ini, penambangan tidak sampai pada
tingkat produksi campuran nikel, semi manufaktur atau produk yang lebih tinggi lainnya. Ini mengisyaratkan
bahwa, Indonesia telah kehilangan momentum dalam mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Sebab, harga
komoditi nikel yang dihasilkan, sama sekali tidak sebanding dengan nilai sesungguhnya, jika diproduksi dalam
bentuk semi manufaktur atau produk lebih tinggi lainnya.
Sebagai negara dengan potensi cadangan nikel yang besar di dunia, Indonesia benar-benar dilirik oleh
perusahaan-perusahaan lintas negara yang sudah malang melintang di industri pertambangan. Selain Inco Ltd di
Soroako, tercatat beberapa perusahaan-perusahaan lain. Sebutlah misalnya, BHP Billiton Ltd dan Falconbridge.
Kedua perusahaan ini, dikenal sebagai ekportir batubara terbesar dunia, produser biji besi terbesar ketiga dunia,
dan juga terlibat dalam industri minyak, gas, LNG, nikel, diamon dan perak.
Pemain asing lain dalam penambangan nikel di Indonesia adalah Weda Bay Mineral Inc Ltd (Kanada). Perusahaan
ini bersama-sama dengan PT Antam membentuk PT Weda Bay Nickel, yang 90 persen sahamnya dikuasai oleh
Weda Bay Minerals. Sedang sisanya, sebesar 10 persen, dimiliki oleh PT Antam.
Tetapi, dari semua perusahaan lintas negara yang telah melirik Indonesia, PT Incolah yang memiliki peran paling
signifikan. Anak perusahaan dari Inco Ltd ini, merupakan produsen terbesar kedua nikel dunia. Mereka telah
menancapkan kukunya di bumi Sulawesi sejak 1968. Dengan memproduksi nickel matte (nikel setengah jadi).
Sedikitnya 90 persen telah diproduksi dari total produksi nikel Indonesia.
Berada dalam lingkup kapitalisme ekstraktif, membuat PT Inco meraup keuntungan tidak sedikit. Jika dikalkulasi
dengan cermat, kita bisa menemukan angka yang fantastis. Tengok saja keuntungan yang telah diperoleh. Pada
1989, PT Inco memperoleh keuntungan bersih sebesar US$ 182 juta. Total keuntungan bersih PT Inco dari 1988
hingga 1998–di luar tahun 1990, 1991, 1992 dan 1993 mencapai US$ 588 juta.
Bandingkan dengan keuntungan yang diraih pemerintah Indonesia dengan jangka waktu yang sama. Antara
1988-1999, pemerintah hanya menerima US$ 25.7 dari PT.Inco dalam bentuk royalty, pajak perusahaan, sewa
tanah, dan sewa air. Ini menunjukkan bahwa, selama periode tersebut, total keuntungan bersih pemerintah
hanya berkisar 4,37 persen, dari total keuntungan bersih yang diperoleh PT Inco.
Kenyataan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Betapa tidak, kekayaan dan sumber daya mineral yang kita
miliki, tidak memberi kontribusi yang signifikan pada peningkatkan kesejahteraan rakyat. Ratusan Juta dolar
yang mengalir ke luar negeri, cuma dinikmati orang asing, sementara rak-yat sebagai pemilik sumber daya
mineral, tetap saja menderita. Berjuta-juta perut rakyat tetap saja kelaparan.