Hukum Perlindungan Lingkungan (Pertemuan 16)
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Sumber Hukum :
UU No. 23/1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
AMDAL ialah keseluruhan proses yang mencakup
1. Kerangka Acuan (KA)
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
AMDAL : - bagian studi kelayakan rencana usaha.
- sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau
kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup meliputi :
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi
lingkungan hidup;
i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
nimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan
sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal ditetapkan oleh Menteri setelah
mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
Jenis Usaha Yang Dimaksud Dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima)
tahun .
Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan
analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat AMDAL.
diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan
fungsi lingkungan hidup.
Komisi penilai dibentuk.
a. di tingkat pusat : oleh Menteri
b. di tingkat daerah : oleh Gubernur.
Komisi penilai sebagaimana dimaksud :
berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Komisi penilai menilai Kerangka Acuan , Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana
Pemantauan Lingkungan.
Kerangka Acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan
Keputusan atas penilaian KA, wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 hari kerja.
Pemrakarsa menyusun Andal, RPL, RKL, berdasarkan Ka yang telah mendapatkan keputusan
dari instansi yang bertanggung jawab.
Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup
suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan, rencana pemantauan lingkungan.
Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :
a) dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan /atau kegiatan
yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
b) biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada
manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan.
maka instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.
Kedaluwarsa dan batalnya keputusan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut
rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan.
Pemrakarsa Wajib Menyampaikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan RKL & RPL hidup
kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur.
Keterbukaan Informasi Dan Peran Masyarakat.
Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud wajib diumumkan terlebih dahulu kepada
masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Dalam jangka waktu 30 hari kerja, masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat dan
tanggapan
Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak
lingkungan hidup dibebankan :
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Biaya penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup,
Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan dibebankan kepada
Pemrakarsa.
Ketentuan Berkaitan Dengan Sanksi Diatur Dalam UU No 23 Tahun 1997 UUPLH
Sanksi Administrasi
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya
pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan
tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
Wewenang dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II
dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang
berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan.
Paksaan pemerintahan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau dapat diganti dengan pembayaran sejumlah
uang tertentu.
Tata cara penetapan beban biaya dan penagihannya ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal peraturan perundang-undangan belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan
upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan
kepada pejabat yang berwenang.
Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang
berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan
kepentingannya.
Audit Lingkungan Hidup
Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit
lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah.
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah, Menteri
dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan
hidup, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
Jumlah beban biaya ditetapkan oleh Menteri.
Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan
hidup.
Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2).
Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (Ganti Rugi)
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu.
Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan
pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu
tersebut.
Tanggung Jawab Mutlak
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya
dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung
jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi
secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar
ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a adanya bencana alam atau peperangan; atau
b adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.
Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak, pihak ketiga bertanggung jawab
membayar ganti rugi.
Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang
waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan
dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.
Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun.
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke
penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan
perikehidupan masyarakat.
Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok
masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pcmerintah.
Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu
tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud apabila
memenuhi persyaratan :
a berbentuk badan hukum atau yayasan;
b dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau
organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.
PENYIDIKAN
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pengelolaan 1ingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
b melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan
barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di
bidang lingkungan hidup;
f meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang lingkungan hidup.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif
dilakukan oleb penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana
diancam engan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja
melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan
impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan
instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana di atas, barangsiapa yang dengan
sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau
merusak informasi yang diperlukan, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp
450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena
kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (figa) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu
badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda
diperberat dengan sepertiga.
Pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum.
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan
sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi
perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Jika tindak pidana, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan,
yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana
dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin
tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar
hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain,
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada
pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi
lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan
supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan
tindakan tata tertib berupa :
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau menempatkan perusahaan di bawah
pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.
PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-12/MENLH/3/94 tgl. 19 Maret 1994)
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bukan
merupakan bagian dari AMDAL, oleh sebab itu UKL dan UPL tidak dinilai oleh komisi AMDAL,
melainkan diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab
atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha
atau kegiatannya
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik
bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang
ditimbulkannya. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang
bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung
dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Pemrakarsa usaha atau kegiatan terkait pada dokumen yang telah diisi dan ditandatanganinya
dan menjadi syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud.
Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berfungsi
sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan bagi
departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen Sektoral;
2. Acuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi
pemrakarsa bilaman Pedoman Teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan;
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan.
Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, lebih
terarah, efektif dan efisien.
Ruang Lingkup
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian
rupa sehingga dapat :
1. langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang
merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap
lingkungan.
2. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
3. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harsu dilakukan oleh pemrakarsa
pada tahap pra kontruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi.
Pada Modul ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang Ketentuan hukum perlindungan
lingkungan dalam mengelola perusahaan.
Diskusikan Kasus di bawah ini
Bagaimana pendapat anda mengenai penegakan HUKUM berkaitan dengan masalah lingkungan
di negara kita berdasarkab Fakta dibawah ini ?
PRESS RELEASE
PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
Jakarta, 20 Februari 2001
I. PENDAHULUAN.
Dalam rangka pengelolan lingkungan hidup yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi sampai akhir tahun 2000 ditandai dengan sejumlah ketidaktaatan para pelaku
pembangunan yang diindikasikan dengan banyaknya jumlah pengaduan masyarakat dan
kasus-kasus lingkungan yang belum terselesaikan.
Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Bapedal (Pusat) adalah pengaduan yang
memenuhi lingkup sebagai berikut:
Berkenaan dengan bahan berbahaya dan beracun;
Kasus lingkungan hidup yang dampaknya mencapai lebih dari satu propinsi;
Kasus lingkungan hidup yang bersifat nasional (menjadi isu nasional dan regional);
Kasus lingkungan hidup yang tidak dapat ditangani/diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.
Sampai dengan saat ini jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bapedal (Pusat)
berjumlah sekitar 500 pengaduan dengan berbagai macam masalah lingkungan hidup.
Melalui penapisan yang sistematis, sekitar 80% dari pengaduan masyarakat tersebut oleh
Bapedal secara langsung meminta Bapedalda Propinsi, Bapedalda Kabupaten/Kota untuk
dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kewenangannya sedangkan sekitar
20% dari pengaduan masyarakat tersebut ditangani oleh Bapedal (Pusat) yang dalam
pelaksanaannya tetap menggunakan instrumen koordinasi dengan departemen sektor dan
pemerintah daerah.
II. TINDAK PENANGANAN.
Pada tahun 2000 Bapedal (Pusat) bekerjasama dengan departemen sektor terkait,
pemerintah daerah dan aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah
penanganan kasus lingkungan hidup yang terdiri dari kasus pencemaran dan/atau perusakan
akibat kegiatan proses industri, kasus pembakaran dalam pembukaan lahan dan pencemaran
tumpahan minyak di laut.
A. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1. PT. Freeport Indonesia (PT.FI)
a. Pengelolaan lingkungan PT. FI sebagian besar sudah mengikuti RKL dan RPL
namun masih tetap menimbulkan permasalahan lingkungan khususnya:
Pengelolaan overburden di Danau Wanagon belum menjamin
terkelolanya air asam tambang (AAT) dengan baik.
Transportasi tailing yang menggunakan Sungai Aghawagon dan
Sungai Sumpu Ajkwa tidak menjamin pelestarian fungsi sungai, biota,
air minum masyarakat, perikanan, dll.
Penimbunan tailing yang menempati dataran rendah di hilir Sungai
Ajkwa sebesar 275 km2 yang belum terkelola dengan baik telah
mempengaruhi daerah estuari/pantai Laut Arafura.
b. Pada tanggal 28 Juni 2000 Bapedal telah meminta kepada PT. FI untuk
meninjau ulang (review) dokumen RKL/RPL dan pihak PT. FI telah
menyampaikan review RKL/RPL tersebut pada tanggal 31 Januari 2001.
Beberapa hal yang akan dimintakan untuk dilakukan revisi adalah:
Pengelolaan limbah batuan dan pengelolaan AAT yang dihasilkan dari
batuan tersebut.
Mengkaji pengelolaan tailing dan daerah pengendapan ajkwa (DPA).
2. PT. Inti Indorayon Utama (IIU)
a. Pada tahun 1998 Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara PT. IIU.
b. Pada bulan Mei 2000 diputuskan oleh Pemerintah untuk menutup kegiatan
kegiatan rayon PT. IIU dan hanya kegiatan pulp saja yang diperbolehkan
dengan persyaratan akan dikenakan standar pengelolaan lingkungan yang
lebih ketat. Setelah beroperasi satu tahun akan dilakukan audit untuk melihat
apakah PT IIU dapat memenuhi persyaratan tersebut atau tidak.
c. Bulan September 2000 Bapedal telah menyusun standar pengelolaan
lingkungan yang baru dan telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
untuk dilakukan pembahasan di forum interdep.
3. PT. Newmont Minahasa Raya (NMR)
a. Pada tanggal 7 Maret 2000, Kelompok Kerja Penanganan Kasus Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup/Bapedal membahas rencana penanganan kasus
lingkungan PT NMR. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut pada tanggal 27–
30 Maret 2000 dilakukan pembahasan teknis pengelolaan limbah tailing.
b. Pertemuan melibatkan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Departemen
Pertambangan dan Energi, Departemen Eksplorasi Laut, LIPI, BPPT dan PT NMR.
Pada pertemuan tersebut telah diketahui bahwa penempatan tailing pada
kedalaman 82 meter tersebut kurang tepat. Hal ini disebabkan modeling yang
dilakukan oleh PT NMR menggunakan data arus laut satu musim saja. Padahal
pola penyebaran tailing di laut sangat dipengaruhi oleh pola pergerakan arus
laut. Sedangkan pergerakan arus laut di Indonesia sangat tergantung pada
musim barat dan musim timur. Pihak konsultan PT NMR menyarankan untuk
melaksanakan kembali modeling tersebut setahun setelah pembuangan tailing
dengan menggunakan data yang lebih lengkap namun PT NMR tidak
melaksanakan saran tersebut.
c. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus tersebut pada bulan April 2000 Bapedal
membentuk Tim Kerja Evaluasi Pengelolaan Lingkungan PT NMR. Tim Kerja
menyelesaikan laporan evaluasi tersebut pada tanggal 17 Mei 2000 dengan
beberapa kesimpulan:
d. Bapedal perlu menetapkan baku mutu efluen untuk pembuangan tailing ke laut
dan menentukan kriteria teknis pembuangan ke laut;
e. PT NMR harus segera melakukan studi environmental risk assessment (ERA)
untuk menentukan tingkat keamanan pembuangan tailing tersebut terhadap
lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar Teluk Buyat;
f. Menyarankan PT NMR untuk meningkatkan kinerja unit detoksifikasi mengingat
konsentrasi Hg dan As pada tailing cukup tinggi. Dengan unit detoksifikasi
diharapkan mengurangi konsentrasi logam berat dalam tailing sebelum dibuang
ke laut.
Pada bulan Juli 2000, PT NMR mengajukan izin pembuangan tailing ke laut
kepada Bapedal. Dengan memperhatikan Laporan Tim Kerja Evaluasi
Pengelolaan Lingkungan PT NMR, Kepala Bapedal memberikan izin
sementara pembuangan tailing ke laut. Beberapa persyaratan yang
menyertai persetujuan tersebut adalah kewajiban PT NMR untuk melakukan
studi ERA terhadap kegiatan pembuangan di laut. Hasil studi ERA akan
menjadi pertimbangan untuk memperpanjang perizinan pembuangan tailing
ke laut. Selain itu untuk mencegah terpaparnya kontaminan yang terdapat di
dalam tailing, PT NMR harus mengoptimalkan proses detoksifikasi. Untuk
mengukur kinerja unit detoksifikasi Bapedal menentukan baku mutu effluent
yang lebih ketat.
Pada bulan Januari 2001 PT NMR telah mengajukan dokumen studi ERA.
Bapedal bersama-sama dengan para pakar dari LIPI dan UNPAD membahas
dokumen studi ERA yang disampaikan PT NMR pada tanggal 31 Januari 2001.
Rapat akhirnya memutuskan bahwa studi ERA PT NMR ditolak karena input
data yang digunakan merupakan merupakan data lama yang masih
dipertentangkan kebenarannya. Selain itu beberapa pakar berpendapat
bahwa metodologi yang digunakan untuk studi ERA perlu diperbaiki. Untuk
membahas kelanjutan studi ERA ini, Bapedal merencanakan beberapa
pertemuan lanjutan pada akhir bulan Pebruari 2001.
4. PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI)
PT. CPI menyatakan bahwa dalam kegiatannya tidak menghasilkan limbah yang
mengandung heavy metal akan tetapi justru limbahnya banyak mengandung
aromatik hidrokarbon.
Bulan Juli 2000 Deputi IV Bapedal menghimbau kepada PT. Caltex agar dalam
menetapkan limbah B3 atau bukan B3 harus memenuhi kriteria PP No. 18/1999
jo PP No. 85/1999. Untuk itu dalam menetapkan limbah B3 atau bukan B3 perlu
dilakukan uji karakteristik dan uji LD 50.
Pada tanggal 28-29 September 2000 Deputi IV Bapedal melakukan kunjungan
lapangan dan meminta kepada PT. CPI untuk segera memasukkan permohonan
izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada bulan Oktober 2000 PT. CPI telah mengajukan permohonan izin
pengelolaan limbah B3 yang meliputi: Izin limbah pada rumah sakit, disposal
well, penyimpangan sementara limbah B3, fasilitas pengolahan premix,
penggunaan oli bekas, bioremediation, pendaur-ulangan oli bekas (used
transformer oil-recycling facilities). Setelah dilakukan evaluasi terhadap
permohonan izin tersebut, Bapedal pada bulan Pebruari 2001 pada prinsipnya
telah menyetujui beberapa izin pengelolaan limbah B3 yaitu :
Izin pengolahan limbah padat rumah sakit;
Izin penyimpanan sementara limbah B3;
Izin pendaurulangan oli bekas.
Sedangkan untuk izin lainnya masih diperlukan pembahasan lebih lanjut
terutama untuk izin bioremediation, penggunaan oli bekas, fasilitas pengolahan
premix dan disposal well.
5. Pertamina UP VI Balongan
Adanya laporan masyarakat tentang pencemaran di pantai Balongan akibat sludge
minyak dari Pertamina UP VI Balongan.
a. Diperoleh keterangan adanya penghentian pengiriman limbah B3 ke PT. PPLI
Cileungsi karena adanya teguran dari pihak Kejaksaan Agung RI karena
dianggap pengiriman ke PPLI tersebut berbau kolusi.
b. Bapedal mengirimkan surat peringatan pada tanggal 27 Oktober 2000 kepada
Pertamina UP VI Balongan agar:
- Memberikan klarifikasi secara tertulis menjelaskan tentang tidak
ditemukannya limbah B3 tersebut ke PPLI akibat adanya teguran dari pihak
Kejaksaan Agung;
- Agar Pertamina UP VI Balongan wajib mentaati PP 18/1999 jo PP 85/1999
tentang Pengelolaan Limbah B3.
Pada tanggal 31 Oktober 2000 Pertamina Unit VI Balongan mengirimkan surat
kepada Bapedal cq. Deputi Penaatan Hukum Lingkungan tentang pengajuan
permohonan izin penyimpanan dan penampungan sementara limbah katalis bekas
dan sludge yang melampaui batas waktu yaitu lebih dari 90 hari.
Pada tanggal 16 November 2000 Bapedal cq. Deputi Penaatan Hukum Lingkungan
mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM)
meminta masukan apakah dari segi hukum Bapedal dapat memenuhi permintaan
Pertamina UP VI Balongan untuk menyimpan limbah katalis bekas sludge lebih dari
90 hari yang jelas bertentangan dengan PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah
B3.
6. PT. Maspion Sidoardjo
Adanya informasi dari masyarakat bahwa PT. Maspion Unit I telah melakukan
penimbunan sludge B3 ilegal di lokasi belakang pabrik sejak tahun 1985.
Pada tahun 1997 Bapedal melakukan pengecekan lapangan dan ditemukan bukti
bahwa PT. Maspion benar-benar telah melakukan penimbunan ilegal (tidak
memiliki izin penyimpanan maupun izin penimbunan limbah B3).
Pada bulan Agustus 1998 Bapedal melakukan penyegelan terhadap gudang
penyimpanan sementara dan lokasi penimbunan limbah B3 dan pada tanggal 18
Agustus 2000 Bapedal berkoordinasi dengan Bapedalda Jawa Timur telah
membuka segel gudang penyimpanan sementara limbah B3 karena PT. Maspion
sudah mendapatkan surat izin penyimpanan sementara limbah B3.
Bapedal telah meminta PT. Maspion untuk melakukan clean-up di lokasi lahan
penimbunan limbah B3 dengan jadwal pelaksanaannya yang cukup ketat. Tetapi
pihak PT Maspion tidak melaksanakan kegiatan clean-up sesuai jadwal yang telah
disepakati. Selanjutnya Bapedal akan menindaklanjutinya dengan langkah
penyidikan.
7. PT. Gladiatex
Adanya surat tembusan dari lembaga swadaya masyarakat NUSA BANGSA
tanggal 3 Agustus 2000 mengenai kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT.
Gladia Lestari Parahyangan Bandung alias Gladiatex.
Pada tanggal 1 September 2000 Bapedal mengirimkan tim untuk pengumpulan
bahan keterangan (PULBAKET) yang mendapatkan temuan adanya dugaan
pelanggaran pidana lingkungan sehingga kasus ini akan ditindaklanjuti ke tahap
penyidikan.
8. PT. Indorama Synthetic
a. Telah terjadi beberapa kali pengaduan oleh masyarakat tentang pencemaran yang
diakibatkan oleh kegiatan PT. Indorama :
Pada tanggal 15 Agustus 1995 masyarakat sekitar pabrik mengadukan
kepada Pemda Purwakarta bahwa telah terjadi kematian ikan di kolam-
kolam penduduk yang mendapatkan sumber air dari Kali Cikupa. Hasil
pemantauan lapangan dan analisa laboratorium menyatakan di Kali
Cikupa kualitas air melampaui baku mutu (pH 9,2 , DO 2,2 , COD 132,4);
Antara tahun 1995 sampai tahun 1999 telah terjadi beberapa kali
kelalaian PT. Indorama dengan tumpahnya residu minyak sehingga
mencemari sawah penduduk di desa Kembang Kuning;
Pada awal 2000 masyarakat sekitar pabrik resah dan bergejolak akibat
pencemaran udara (bau) yang berasal dari lokasi pabrik PT. Indorama;
Pada tanggal 28 April 2000 terjadi kecelakaan semburan cairan dan gas
dari tangki penghantar panas sehingga menimbulkan korban 357 orang
mual-mual dan pingsan dan harus dirawat di rumah sakit.
b. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah meminta PT. Indorama untuk
melakukan audit lingkungan dan studi ini telah dilaksanakan secara sukarela oleh PT.
Indorama. Dari hasil studi audit lingkungan tersebut terdapat beberapa temuan yang
mengindikasikan PT. Indorama perlu memperbaiki pengelolaan lingkungannya.
c. Pada tanggal 5 Desember 2000 Bapedal telah melakukan pengambilan sample
limbah cair dan sludge dan dari hasil analisa laboratorium menunjukkan beberapa
parameter telah melebihi baku mutu/ambang batas yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan akan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
B. Pembakaran Dalam Pembukaan Lahan
Dalam penanganan kasus pembakaran dalam pembukaan lahan yang menyebabkan
pencemaran dan perusakan lingkungan yang berat, Menteri Negara Lingkungan
Hidup/Kepala Bapedal telah mengambil beberapa tindakan, antara lain:
Meminta instansi pemberi izin kegiatan pembangunan tersebut untuk melakukan
pengawasan dan tindakan tertentu kepada pelaku kegiatan pembangunan,
antara lain: pembekuan izin pembukaan lahan yang baru untuk menghindari
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan;
Melakukan tuntutan gugatan perdata atas pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, dengan memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung
RI untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam penuntutan perkara perdata
terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga telah melakukan pembakaran
dalam pembukaan lahan, yang meliputi: 1) PT. Adei Plantation; 2) PT. Jatim Jaya
Perkasa; 3) PT. Bumi Pratama Khatulistiwa; 4) PT. Inti Indo Sawit Subur; dan 5)
PT. Musim Mas;
Melakukan tuntutan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup yang sejalan
dengan substansi gugatan perdata. Perusahaan yang diajukan saat ini meliputi
PT. Adei Plantation dan PT. Jatim Jaya Perkasa. Keduanya telah dilimpahkan ke
Kejaksaan Tinggi Riau.
1. PT. Adei Plantation (AP)
a. Dari data satelit NOAA tahun 1999 dan 2000 ditemui sebaran hot spot di areal
lahan milik PT. AP sebagai indikasi terjadinya panas akibat pembakaran. Hasil
pengecekan lapangan ditemukan lahan land clearing milik PT. AP yang terbakar
seluas + 2000 ha.
b. Perbuatan pembakaran di lahan milik PT. AP telah melanggar Undang-Undang
No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta SK Dirjen Perkebunan
Nomor: 38/KB.110/SK/D.J.BUN/05.95 tentang penyiapan lahan tanpa merusak
ekosistem lingkungan hidup dan global.
c. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan Bapedal dan Polda yang dibantu oleh
ahli kebakaran hutan IPB berturut-turut sampai bulan November 2000.
Kemudian disusun berkas perkara gugatan perdata sekaligus dakwaan pidana
kepada PT. AP.
d. Pada tanggal 12 Desember 2000 MENLH/Ka. Bapedal meminta dan
memberikan surat kuasa kepada Jaksa Agung RI untuk bertindak mewakili
MENLH/Ka. Bapedal dalam melakukan gugatan perdata kepada PT. AP. Melalui
Polda Riau berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian
pada tanggal 10 Pebruari 2001 Kajati Riau melimpahkan berkas dakwaan
pidana PT AP kepada Pengadilan Negeri Bangkinang-Riau. Gugatan perdata PT
AP direncanakan bulan Maret 2001 akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Bangkinang-Riau.
2. PT. Jatim Jaya Perkasa
a. Pembakaran terjadi pada tanggal 15 s/d 15 Maret 2000 di areal perkebunan
kelapa sawit di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir,
Propinsi Riau yang menjadi tanggung jawab PT. Jatim Jaya Perkasa.
b. Pihak manajemen perusahaan (kontraktor) telah melakukan penyiapan lahan
dengan cara membakar pada koordinat: LU 01.58.29-BT 100.42.54. dan LU
01.56.39-BT 100.44.28. Kegiatan pembakaran tersebut telah melanggar
ketentuan dalam izin usaha sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
c. Pada tanggal 30 Agustus 2000 MENEG LH/ Ka. Bapedal telah memberikan
surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung RI untuk bertindak mewakili
MENLH/Kepala Bapedal dalam melakukan gugatan perdata terhadap PT.
Jatim Jaya Perkasa.
d. Status terakhir (Februari 2001), justru dakwaan pidana-pencemaran udara
yang akan dituntut dan berkas penuntutan sedang diproses oleh Kejaksaan
Tinggi Riau.
3. PT. Bumi Pratama Khatulistiwa
a. Kebakaran/pembakaran terjadi pada tanggal 7 Maret 2000 di areal
perkebunan kelapa sawit di desa Sungai Majo, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Rokan Hilir, Propinsi Kalimantan Barat yang menjadi tanggung jawab PT.
Bumi Pratama Khatulistiwa.
b. Pihak manajemen (kontraktor) telah melakukan penyiapan lahan dengan
cara membakar. Kegiatan pembakaran tersebut telah melanggar ketentuan
dalam izin usaha sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
c. Pada tanggal 28 Agustus 2000 Menteri Negara LH/Ka. Bapedal telah
memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Agung RI untuk bertindak mewakili
MENLH/Kepala Bapedal dalam melakukan gugatan perdata terhadap PT.
Bumi Pratama Khatulistiwa.
d. Pemberkasan tuntutan masih berada dan diproses oleh Polda Kalimantan
Barat.
e. Dua perusahaan terakhir yaitu PT Musim Mas dan PT Inti Indo Sawit Subur,
progres penanganan penyelidikan dan penyidikannya belum selesai
meskipun MENLH/Ka. Bapedal telah memberikan surat kuasa khusus kepada
Jaksa Agung dalam melakukan gugatan perdata di bidang lingkungan hidup
tertanggal 30 Agustus 2000.
C. Pencemaran Tumpahan Minyak di Laut
1. KM King Fisher
a. Tanggal 1 April 2000 terjadi pencemaran disekitar pantai Cilacap akibat
tumpahan minyak oleh kecelakaan kapal tanker King Fisher.
b. Telah dilakukan upaya tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal sebesar
Rp.272,769 milyar namun hanya disetujui oleh pihak asuransi sebesar
Rp.18 milyar untuk kerugian nelayan belum termasuk ganti rugi
lingkungan hidup.
c. Ganti rugi sebesar Rp.18 milyar tersebut telah dibagikan kepada nelayan
melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Cilacap.
2. MT. Natuna Sea
a. Pada tanggal 3 Oktober 2000 telah terjadi pencemaran laut di perairan
Pulau Batam yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal MT
Natuna Sea yang bocor-menabrak karang.
b. Gubernur Riau pada tanggal 16 Oktober 2000 telah memberikan kuasa
hukum kepada perusahaan hukum (law firm) "Hasyim Djalal & Harness"
dalam lingkup tuntutan ganti rugi perdata baik menurut hukum
internasional maupun nasional.
c. Bapedal telah berkoordinasi dengan berbagai instansi dan stakeholder
terkait di tingkat pusat, propinsi dan Pemda Kota Batam sekaligus telah
melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan pada tanggal
3-13 November 2000 dan dilanjutkan tanggal 27-29 Desember 2000 di
dok Pelabuhan Singapura.
d. Atas desakan dan tuntutan ganti rugi masyarakat (nelayan) yang terkena
dampak maka pada tanggal 19 Desember 2000 Walikota Batam dengan
mengatasnamakan semua pihak pemerintah yang terkait melakukan
perjanjian dengan perwakilan Tanker Pacific Management, Pte, Ltd.
(pemilik kapal-Singapura) cq. London Steam-Ship Owner Mutual
Insurance, Ass. Ltd. (asuransi kapal) dengan jumlah ganti rugi sebesar
US$ 3,5 juta namun baru dibayarkan uang muka sejumlah US$ 1,5 juta.
e. Bersamaan dengan pemberian uang muka tersebut, pihak pemilik tanker
melakukan negosiasi agar tanker diizinkan ditarik ke luar perairan
Indonesia ke dok Singapura dengan alasan apabila tidak ditangani segera
maka kapal tersebut akan tenggelam sehingga memperbanyak volume
minyak mencemari laut.
f. Upaya pengumpulan alat bukti dan tuntutan perdata dan pidana
lingkungan masih terus diproses sampai 5 bulan pertama tahun 2001 ini.
III. PENANGANAN KASUS OLEH PEMERINTAH DAERAH.
Selain penanganan kasus di Bapedal perlu dilaporkan bahwa Pemda Propinsi,
Kabupaten/Kota telah juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang ditangani di
13 (tiga belas) propinsi di Indonesia yaitu Propinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Bali dengan jumlah 126 kasus.
Diantaranya 112 kasus telah diberikan sanksi adminstrasi (baik berupa teguran,
peringatan, penutupan saluran limbah, penutupan kegiatan usaha dll), sedangkan 5
kasus diantaranya diselesaikan melalui mediasi (penyelesaian sengketa di luar
pengadilan) dan sisanya 9 kasus dilakukan melalui proses tindak pidana lingkungan
hidup.
IV. KENDALA
Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup antara lain adalah:
a. Masih adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penerapan
klausal pidana dari UU 23/1997 dengan pendekatan corporate crime;
b. Proses pembuktian pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat
membutuhkan biaya yang besar di pihak pemerintah dan membutuhkan waktu yang
cukup lama sedangkan pihak pelanggar hanya menunggu hasil pembuktian. Hasil
akhir peradilan seringkali memutuskan pihak pelanggar bebas. Pengeluaran biaya
yang besar dari pihak pemerintah relatif dapat dikurangi bila diterapkan azas
pembuktian terbalik bagi pelanggar. Para penegak hukum belum menggunakan azas
tersebut di bidang lingkungan hidup;
c. Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup sangat teknis sehingga sangat sulit dijabarkan oleh aparat penegak
hukum;
d. Sulitnya untuk mendapatkan barang bukti karena pada saat terjadinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan dengan waktu pengambilan alat bukti (sampel) membuka
peluang untuk menghilangkan alat bukti;
e. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana laboratorium.
V. LANGKAH TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi kendala tersebut pada tahun 2001 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Menumbuhkan komitmen para pimpinan departemen sektor baik pusat dan daerah
dalam rangka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup termasuk para penegak
hukum dan legislatif pusat dan daerah;
b. Pengembangan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang lebih efektif dan
efisien dan pelatihan para penyidik pegawai negeri sipil daerah (PPNS) di bidang
lingkungan hidup;
c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan (control) terhadap
pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
d. Biaya operasional yang memadai untuk mendukung penanganan kasus lingkungan
hidup; Penyusunan pedoman teknis bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan
pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
e. Upaya-upaya preventif antara lain dengan melaksanakan program-program penerapan
Amdal dan sistem manajemen lingkungan serta mematuhi peraturan perundang-
undangan mengenai lingkungan hidup;
f. Memacu pengembangan kemampuan SDM dan peningkatan kemampuan laboratorium
lingkungan hidup di daerah.
Dengan uraian tersebut di atas diharapkan masyarakat dapat mengetahui status penegakan
hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia baik yang ditangani oleh
Bapedal (Pusat), Bapedalda Propinsi dan Bapedalda Kabupaten/Kota yang pada akhirnya
dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tugas Kelompok:
1. Buatlah Makalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ?
Tugas Mandiri :
1. Mengapa kecenderungan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan cukup
tinggi di negara Indonesia ?