Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

BAPPENAS File Presentasi i i bi did Fil P i ini bisa didownload di l d http://www.ziddu.com/download/6099143/2009_036_KotaSukabumi.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Wadah Perwakilan Rakyat Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD Tantangan bagi DPRD yang Efektif Orientasi Dasar Politik DPRD Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. www.dadangsolihin.com 6 How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g • Pembangunan Daerah (3) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. • www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p Pergeseran Paradigma: From Government to Governance • • Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya. www.dadangsolihin.com 11 Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 12 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha  Swasta Nilai Pertumbuhan Pemerintah Masyarakat Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Pasar BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good. www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Troika Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara Masyarakat Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha D i U h www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA PEMDA www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan e e ta as pe u a Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi). www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. p yang g g Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan g j yang 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan www.dadangsolihin.com 26 Syarat Perencanaan y Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya www.dadangsolihin.com 27 Fungsi/Manfaat Perencanaan g • • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 28 Kegagalan Perencanaan (1) g g ( ) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 30 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan (3) g g ( ) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • • Sistem Perencanaan yang Berhasil y g Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Perencanaan yang Ideal • • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 35 • • • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Wadah Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l 37 www.dadangsolihin.com Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? 38 Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Lembaga Intermediary Parpol p Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Berbagai bentuk dan jenis LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Fungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang j p p g APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap p p pelaksanaan p perda dan p peraturan lainnya, p g y , pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004 www.dadangsolihin.com 39 Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. • • • www.dadangsolihin.com 40 Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) • • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadangsolihin.com 41 Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) • Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di I d k hid h i h i Indonesia. i Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus t k t k b h k t t l k kh dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. • • • www.dadangsolihin.com 42 Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. t j i • Mengapa Hal Ini Terjadi? Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. www.dadangsolihin.com 44 • • • • • www.dadangsolihin.com 43 Kemauan untuk Mereformasi • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. Best Practices (1) Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. masing masing. • • www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Best Practices (2) Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui p g kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p g p y proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. Best Practices (3) Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme p konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang p p g g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g p p p guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Best Practices (4) Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa d k D b dukungan politik nyata d i litik t dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. politik Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan f t d fungsinya. i Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang d l li ik dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. k j Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi di i apakah l i diri k h mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadangsolihin.com 54 www.dadangsolihin.com 53 Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) (k t kil ) Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (1) Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. Fungsi Anggaran Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan p g Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) DPRD Fungsi Legislasi MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Fungsi Pengawasan DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu i di id i id warga negara. Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP Peningkatan Kesejahteraan Individu j dan Masyarakat 55 www.dadangsolihin.com 56 www.dadangsolihin.com Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (2) Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadangsolihin.com 57 Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an ( ) sas e be tu a e atu a Per-UU-a (1) e 1. Asas Kejelasan Tujuan: Harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. 2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat: Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi tinggi. 3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan: Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an ( ) sas e be tu a e atu a Per-UU-a (2) e 4. Asas Dapat Dilaksanakan: Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Asas Kejelasan Rumusan: Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, terminologi Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. pelaksanaannya www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60 Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an (3) sas e be tu a e atu a Per-UU-a e 6. Asas Keterbukaan: Dalam proses perencanaan persiapan penyusunan dan perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. perundang undangan. 7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori: Peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. 8 Asas lex specialis derogate lex generalis: Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. m m www.dadangsolihin.com 61 Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an ( ) sas e be tu a e atu a Per-UU-a (4) e 9. Asas lex posterior derogate lex priori: Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundangundangan tersebut sama. 10. Asas Keadilan: Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perundang undangan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 11. Asas kepastian hukum: Setiap peraturan perundang undangan harus dapat menjamin perundang-undangan kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. www.dadangsolihin.com 62 Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an (5) sas e be tu a e atu a Per-UU-a e 12. Asas pengayoman: Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum. 14. Asas Kenusantaraan: Setiap peraturan perundang undangan merupakan bagian dari perundang-undangan sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an (6) sas e be tu a e atu a Per-UU-a e 15. Asas Kebhinekatunggalikaan: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64 Penyusunan Perda 1. Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan; 2. Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan; 3. Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar; 4. Melibatkan tokoh masyarakat setempat; 5. 5 Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; 6. Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (1) 1. Transparansi/keterbukaan. Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, I f it t k dit t k t k bij k Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. 2. Partisipasi: Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan p pemahaman masyarakat terhadap p y p proses p g pengambilan keputusan pemerintah, Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan g g y gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung p p p g penerapan p akuntabilitas. www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66 Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (2) 3. Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah. Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum hukum. Terima Kasih www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 69