Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah

BAPPENAS www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • Pentingnya Pengawasan Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah g g Rekomendasi Pentingnya Pengawasan g y g Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju 1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor dan Hudson, 1972). 2. Yang k 2 Y kaya d dengan SDA (S h d W (Sachs dan Warner, 1995). 1995) 3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995). 4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999). 5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002). g g ( ) www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM Produk‐produk  Fungsi DPRD Program partai  dan janji  kampanye Kebijakan dan  program khusus  LSM Pemda Kebijakan dan  Program  Pembangunan Ormas Agenda lobi dan  tekanan politik Wadah Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l 5 www.dadangsolihin.com Sosial Kesejahteraan sosial  bagi seluruh warga bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan  pemerataan Lingkungan yang sehat  dan lestari dan lestari Kelembagaan Pembuatan keputusan  partisipatif Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? 6 Pemda KDH, Sekda, SKPD  DPRD Lembaga Intermediary Parpol p Pimpinan Partai,  Biro‐biro dalam  Partai LSM Ormas Berbagai bentuk  dan jenis Ormas Pimpinan, Komisi,  Fraksi, Kaukus Berbagai bentuk  dan jenis LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual  Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal hal hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Apabila sendi sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. 7 www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police Troika CITIZENS Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y Perumusan Visi Daerah Stakeholders Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara Masyarakat Pemerintah VISI PEMDA Good Governance Dunia Usaha D i U h www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan e e ta as pe u a PEMDA www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. www.dadangsolihin.com 16 How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g • Pembangunan Daerah (3) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. • www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah p gg y 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi). • • www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Posisi Civil Society Di negara yang telah lepas dari sistem pemerintahan yang otoriter sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran alternatif. lahan rekrutmen bagi calong calon pemimpin di masa depan. Di negara yang pemerintahnya lemah dan rakyatnya miskin memainkan peran yang sifatnya praktis: • sebagai p y g penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan. www.dadangsolihin.com 28 Konsolidasi Demokrasi • Formulasi ulang tentang seberapa luas negara boleh mengambil peran dalam kehidupan masyarakat. Dari Sisi Negara Dibutuhkan political will yang kuat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dari Civil Society Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan kepada stabilisasi politik hingga konflik politik horizontal bisa ditekan. • • Perspektif Otosentrisitas Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (prasyarat untuk hadirnya demokrasi di sebuah negara). Hadirnya checks and balances di seluruh cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai, pers, pemilu, parlemen), dan antara masyarakat, bangsa, serta konstitusi. Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa p p g g pada umumnya saling y g menyantuni, menguntungkan, dan memprivelesekan. • www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Ketidakhadiran Otosentrisitas • Masyarakat dan dunia usaha y g menyantuni negara. y yang y g • Pengusaha menjadi pemburu rente. • Negara menyantuni pribadi tertentu yang duduk di kekuasaan, tribalisme, koncoisme, atau kediktatoran. Potret Umum CSO di Indonesia Pergeseran Isu: Dari Pembangunan (Developmentalisme); Demokrasi dan HAM; Partisipasi & Good Governance Densitas CSO: Pertumbuhan CSO yang sangat pesat namun tidak merata (terkonsentrasi di perkotaan) www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Peranan Civil Society dalam Tata P T t Pemerintahan i t h • • • Secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara. Secara ekonomi membangun kemandirian. Civil society bisa memonitor, mengevaluasi dan mengawasi jalannya sebuah kebijakan. • • • Peluang Keterlibatan CSO g Semakin banyak jumlah CSO di aras lokal. – Sekalipun ketimpangan penyebarannya masih menjadi persoalan, kini praktis CSO bisa ditemukan di setiap daerah di Indonesia. CSO mempunyai variasi program yang memungkinkan menjangkau daerah dengan kultur berbeda-beda. Tingkat kepercayaan terhadap CSO jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer 2005). Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan CSO dalam pengambilan kebijakan publik semakin terbuka terbuka. – Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam bentuk Perda tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik maupun kebebasan informasi informasi. • www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Problematika CSO (1) 1. Kapasitas Internal CSO personalisasi lembaga berkaitan dengan format kelembagaan. kejelasan paradigma dan metode; kapasitas teknokratik; 2. Keberlanjutan 2 K b l j t sumber keuangan dan independensi b k d i d d i pendanaan Sumber-sumber Pembiayaan. Pola Hubungan Dengan Sumberdana. Proses Penentuan Agenda. 3. 3 Representasi dan legitimasi Legitimasi CSO diklaim atas nama dan untuk kepentingan rakyat, tapi dalam realitasnya, selain dirinya sendiri CSO tidak memiliki basis konstituen yang jelas jelas. www.dadangsolihin.com 35 Problematika CSO (2) 4. Networking. Adanya keterputusan dalam agenda-agenda antar CSO. agenda agenda Adanya perbedaan pandangan tentang masalah, sasaran dan juga program. 5. 5 Perangkap orientasi jangka pendek. pendek Banyak CSO yang menekankan perubahan jangka pendek, melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu sesaat yang seksi, sehingga akhirnya bisa mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan posisi politik yang menguntungkan. 6. Problem relasi CSO-Pemerintah www.dadangsolihin.com 36 Relasi CSO-Pemerintah (1) CSO1. Autonomous benign neglect – pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO. – CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen. 2. Facilitation/promotion – pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer komplementer. – Tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang kondusif bagi beroperasinya CSO. 3. Collaboration cooperation – pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. Relasi CSO-Pemerintah (2) CSO4. 4 Cooptation/absorbtion – pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO baik dalam konteks programatik maupun ideologis. – H l ini dilakukan d Hal i i dil k k dengan adanya suplai fi d l i finansial, i l penghambatan terhadap ijin eksekusi program CSO, dsb. 5. Containment/sabotage/dissolution – pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO, dan bahkan sampai pada tindakan pembubaran, jika melakukan pelanggaran. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Rekomendasi (1) • Perluasan tingkat penyebaran, sehingga CSO tidak hanya menjadi fenomena di kawasan industri-perkotaan di Jawa melainkan mulai menyebar sehingga dapat ditemukan di hampir semua daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan CSO di tingkat lokal; baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat. CSO perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembiayaan kerja-kerja CSO. • Rekomendasi (2) CSO perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok sasasaran d k l k dengan l bih b lebih berorientasi pada k j k j i t i d kerja-kerja jangka panjang dan menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan. proses proses politik kebijakan CSO perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga bisa terjalin jaringan bersama antar CSO dalam memperjuangkan isu-isu bersama. bersama CSO perlu mempertahankan keterlibatan kritis dalam mengawasi pemerintahan, sehingga CSO tidak sepenuhnya bisa ditundukkan oleh ”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek serta bisa secara substansial memperjuangkan aspiransi masyarakat. • • • • www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Tentang Narasumber Terima Kasih www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42