EMBARGO

Disusun oleh :



Tim Kemanusiaan Wamena

Bagian Investigasi:

SKP Keuskupan Jayapura

(koordinator)

KONTRAS Papua

ELSHAM-Papua

LBH Jayapura

Peristiwa

Tragedi Kemanusiaan Wamena

6 Oktober 2000

Sebelum Dan

Sesudahnya





Sebuah Laporan Investigasi









Jayapura

Januari 2001

TIM KEMANUSIAAN WAMENA

BAGIAN INVESTIGASI

JL. Kesehatan No. 4, Kotak Pos 1379

Jayapura 99013, Telp/ Fax: 0967-534993



No.: 014/BD/2001/3.4.12

Hal: laporan Wamena





Kepada Yang Terhormat:

Ketua Sinode GKI, Pdt. Herman Saud MTh.

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM

Ketua Sinode GIDI, Pdt. Mestian Towolom STh.

Ketua Sinode GKII, Pdt. John Gobay STh.

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Indonesia, Pdt. Sofyan Joman

BSc.









Dengan hormat,





Bersama ini kami Tim Kemanusiaan Wamena khususnya Bagian Investigasi

menyerahkan hasil pekerjaan kami kepada para pimpinan Gereja di Papua yang telah

menugaskan kami selama ini. Tugas tersebut telah selesai kami laksanakan untuk

bagian pencarian fakta atau investigasi dan dituangkan dalam laporan yang berjudul :

PERISTIWA TRAGEDI KEMANUSIAAN WAMENA 6 OKTOBER 2000

SEBELUM DAN SESUDAHNYA.





Kami merasa lega bahwa akhirnya tugas ini selesai dilaksanakan tetapi terlebih

semoga dengan publikasi laporan ini, kepentingan masyarakat yang hidup di Baliem

dan Tanah Papua dilayani dengan langkah yang tidak mudah ini. Tugas yang

dipercayakan kepada kami tidak ringan karena kami ditugaskan untuk mengusut

permasalahan yang ternyata jauh lebih kompleks daripada peristiwa 6 Oktober 2000

itu sendiri. Karenanya, kami sajikan dua bagian penting: latarbelakang dan analisis

masalah agar setiap orang yang membaca laporan ini mampu mengerti duduk soal

Wamena secara lebih lengkap, akurat, dan berimbang.

Tugas selanjutnya masih dikerjakan oleh Tim Kemanusiaan Wamena, khususnya

Bagian Bantuan Hukum yang terus terlibat dalam persidangan kasus Wamena. Karena

itu kami mohon perhatian dan dukungan dari para pemimpin Gereja di Papua dan

seluruh masyarakat agar persoalan ini ditangani bersama secara jernih dan bijaksana.









Jayapura, 24 Januari 2001





Koordinator Bagian Investigasi, Anggota Tim Investigasi,









J. Budi Hernawan ofm Piet Sau

SKP Keuskupan Jayapura KONTRAS Papua









Koordinator Umum, Koordinator Bagian Bantuan Hukum,









Yohanis Bonay SH Demianus Wakman SH

Els-HAM Papua LBH Jayapura

PENGANTAR









L

aporan berikut ini merupakan hasil dari penggalian fakta mengenai

peristiwa kekerasan tanggal 6 Oktober 2000 di Wamena (lihat peta

terlampir) oleh Tim Kemanusiaan Wamena Bagian Investigasi yang

bekerja atas mandat dari lima pimpinan gereja-gereja1. Berdasarkan data

yang berhasil dikumpulkan dan mengingat keterbatasan akses informasi

akibat kebijakan isolasi daerah oleh Bupati Jayawijaya, laporan ini akhirnya

berhasil disusun.





Laporan ini secara sistematik terdiri atas tiga bagian inti yang diapit oleh kata

pengantar dan lampiran:





I. Latarbelakang Peristiwa

Bagian ini akan menguraikan perkembangan situasi kemasyarakatan

yang terjadi dalam perjalanan tahun 1999 – 2000 di lembah Baliem.





II. Uraian Peristiwa 6 Oktober 2000

Bagian ini akan menguraikan rangkaian fakta dalam peristiwa 6

Oktober 2000 dan berbagai kesaksian baik dari saksi, saksi korban,

dan pihak kepolisian setempat.





III. Analisis Pasca Peristiwa 6 Oktober 2000

Bagian ini menguraikan dampak-dampak yang terjadi akibat peristiwa 6

Oktober 2000 itu.





IV. Kesimpulan









1

Tim Kemanusiaan Wamena adalah kelompok kerja—terdiri dari SKP Keuskupan Jayapura,

Kontras Papua, Els-HAM, dan LBH Jayapura—yang dibentuk oleh lima pimpinan Gereja di

Jayapura (GKI, GKII, GIDI, Gereja Baptis, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura) tanggal 10

Oktober 2000. Tim ini ditugaskan untuk tiga hal pokok: [1] menggali fakta peristiwa, [2]

melakukan pendampingan hukum, [3] melaksanakan pelayanan medis.

Bagian ini akan meneliti unsur-unsur kunci yang menggerakkan

peristiwa 6 Oktober 2000 sebagai rangkuman laporan dan

menggariskan rekomendasi kepada berbagai pihak guna

menyelesaikan akar persoalan yang ada.





V. Rekomendasi

Dalam bagian ini akan dirumuskan usulan-usulan kepada setiap pihak

yang terkait dengan situasi Baliem demi pemulihan situasi yang ada.





VI. Lampiran-lampiran

Bagian ini merupakan kumpulan data statistik yang terperinci mengenai

: [1] korban, [2] pengungsi, [3] tahanan, [4] peta wilayah, [5]

pernyataan-pernyataan resmi instansi pemerintah, presidium,

masyarakat.

BAGIAN I

LATAR BELAKANG







B

agian ini coba menguraikan secara singkat dua latarbelakang yang

menjadi kerangka pijakan untuk menempatkan peristiwa Wamena

dalam situasi sosio-politik yang ada di Jakarta dan Jayapura maupun

di wilayah Baliem terhitung dari Kongres Papua II 29 Mei-4 Juni 2000.





A. Kondisi sosio-politik di Jakarta dan Jayapura

Mulai dengan saat berlangsungnya Kongres Papua II, sikap elit politik di

Jakarta menjadi lebih keras terhadap aspirasi masyarakat Papua. Sikap yang

dipegang dan diungkapkan secara terbuka adalah bahwa masalah Papua

adalah masalah separatisme (lihat pernyataan sekitar kongres Juni 2000).





Saat dilangsungkan Sidang Umum MPR bulan Agustus 2000, masalah Papua

telah menjadi salah satu bahan komoditi politik yang bermuara pada tekanan

dari DPR dan MPR-RI kepada Presiden (pemerintah) untuk menindak secara

tegas aspirasi Merdeka masyarakat Papua. Desakan yang makin kuat

terhadap pemerintah semakin mereduksi persoalan kemanusiaan di Papua

menjadi hal-hal teknis menyangkut bendera Papua dan mempersoalkan

pemulihan nama Irian Jaya menjadi Papua seperti telah disetujui secara lisan

oleh Presiden RI sewaktu berkunjung ke Jayapura tgl. 31 Desember 1999.

Sikap ini semakin menjadi sikap umum di kalangan para elit politik nasional

sekaligus telah menjadi kerangka struktural kebijakan meskipun DPRD Tk. I

Irja sebagai representasi sah masyarakat di Propinsi Irja telah mensahkan

Keputusan No. 7/DPRD/2000 tentang ―Pengembalian nama Irian Jaya

menjadi Papua‖ tanggal 16 Agustus 2000.





Sikap dan kerangka struktural ini akhirnya melahirkan sebuah kebijakan dari

pemerintah saat Kapolri baru, Jend. Pol. Bimantoro menginstruksikan kepada

Kapolda Irian Jaya, Brigjend. Pol. S.Y Wenas, mengenai penurunan Bendera

Papua sesaat dilantik oleh Wapres Megawati tgl. 23 September 2000. Atas

dasar instruksi Kapolri tersebut, Kapolda Papua segera meneruskan instruksi

itu kepada seluruh kapolres di Tanah Papua. Kapolres Jayapura,

Superintenden Daud J. Sihombing, mengeluarkan surat kepada Presidium

Dewan Papua (disingkat: Presidium) untuk menurunkan bendera Papua 2

dengan merujuk kepada briefing Kapolri tertanggal 27 September 2000.





Sebagai tanggapan atas surat edaran dari Kapolres Jayapura tersebut, pada

tanggal 3 Oktober 2000 pihak Presidium mengadakan pertemuan dengan

Muspida Tk.I (Pjs. Gubernur, Pangdam XVII/Trikora, rektor Uncen, Kapolda),

Dan Lantamal, Kepala Kejaksaan tinggi Irja, tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD

Irja (TN. Kaiway) karena ybs. harus memimpin sidang pemilihan gubernur

Papua. Dalam pembicaraan tersebut, presidium dengan jelas-jelas meminta

dengan sangat supaya instruksi Kapolri tersebut ditunda sampai Presidium

bertemu dengan Presiden. Akhirnya disepakati : patokan penurunan bendera

tgl. 19 Oktober 2000 tetapi bukan harga mati melainkan menunggu

pertemuan antara Presidium dengan Presiden RI dan Menkosospolkam

tentang masalah penurunan bendera dan nama Papua3.





Akan tetapi, tiga hari kemudian, 6 Oktober 2000 pecah insiden Wamena dan

presidium menelpon Kapolda Irja, Brigjen. S.Y. Wenas, dan menyesalkan

mengapa kesepakatan tidak dipegang sebab pihak Presidium mengaku

mendapatkan data dari Wamena yang menyatakan bahwa Brimob bertindak

atas dasar instruksi Kapolda Irja. Setelah dikonfirmasikan oleh Mediator

Presidium, Willy Mandowen, tindakan itu diambil karena ada banyak bendera

Papua yang dikibarkan di Wamena. Pak Willy menanggapi bahwa dalam

kesepakatan dengan muspida tidak diatur soal jumlah sehingga

dipertanyakan mengapa sekarang soal jumlah menjadi dalih oleh pihak

Kapolda.









2

Surat Kapolres Jayapura No.: B/857/IX/2000, tertanggal 29 September 2000 tentang

Penurunan Bendera Bintang Kejora.

3

Lihat ―Notulen Pertemuan Antara Muspida Propinsi Irian Jaya dengan Presidium Dewan

Papua di Gedung Negara Tanggal 03 Oktober 2000‖ yang ditandatangani oleh Ir. Sabirin

Harahap M.Mt, tertanggal 7 Oktober 2000, bagian III (KESIMPULAN) Butir 1.

7 Oktober 2000 Presidium mengadakan rapat di Jayapura dengan

membuahkan sejumlah rencana sbb:

1. Mengeluarkan Surat Pernyataan4 yang ditujukan kepada Presiden RI

berisikan: [1] minta diadakan rapat polkam yang melibatkan Presidium,

Muspida Irja guna membahas bendera dan nama Papua yang sudah

disahkan oleh DPRD Irja; [2] mengukuhkan penetapan Papua sebagai

Zona Damai; [3] mendesak Pemerintah Pusat agar beritikad baik dalam

penegakan hukum; [4] Pemerintah Pusat harus menjelaskan secara

terbuka dan jujur mengenai penempatan pasukan militer besar-besaran di

Papua; [5] meminta perlindungan sosial, politik, dan keamanan kepada

Presiden dan Pemerintah RI.

2. Akan mengadakan aksi damai hari Senin, 9 Oktober 2000 untuk

mendesak DPRD Papua

3. Akan mengirim utusan ke Wamena untuk berunding dengan masyarakat

dan aparat keamanan setempat. Yang diutus adalah Pdt. Komba, Pdt.

Herman Awom, dua mahasiswa dari Panel.

4. Mendesak segala pihak untuk segera menjadikan Papua sebagai Zone

Damai.









B. Kondisi sosio-politik di Baliem

Suasana kemasyarakatan di wilayah Baliem untuk sebagian besar digerakkan

oleh dinamika sosio-politik yang terjadi di tingkat Jakarta dan Jayapura.

Unsur-unsur berikut ini menunjukkan pengaruh tersebut, yakni:

1. proses sosialisasi hasil Kongres Papua II di Baliem

2. perkembangan Satgas Papua di Baliem

3. sistem penyebaran informasi antara Presidium dengan masyarakat biasa

4. perpecahan di antara masyarakat Baliem

5. kekaburan pemimpin dan tatanan hukum di Baliem





Ad.1 Proses sosialisasi hasil kongres Papua II





4

Lihat surat pernyataan Presidium Dewan Papua no. A-01-190/PDP/B-IX.2000 tertanggal 7

Oktober 2000.

Pasca Kongres Papua II, di seluruh Papua diadakan kegiatan yang disebut

dengan sosialisasi hasil kongres. Kegiatan tersebut dilaksanakan juga di

Baliem oleh anggota Presidium: Pdt. Obeth Komba, Bpk. Agus Alua, Bpk.

Thaha Alhamid, Bpk. Benny Giyai dan para anggota panel di antaranya: Bpk.

Yafet Yelemaken, Ibu Amelia Jigibalom, Bpk. Murjono Murip. Untuk wilayah

Wamena kota, sosialisasi hasil kongres dihadiri oleh Kapolres sendiri:

Superintendent Daniel Suripatty tetapi bupati dan Ketua DPRD Tk. II

Jayawijaya tidak pernah hadir. Dari sejumlah sumber diperoleh gambaran

bahwa sosialisasi di Wamena dengan hasil kongres yang menggariskan

sejumlah segi utama5: [1] pencarian jatidiri bangsa Papua a.l. dalam wujud

pemakaian nama 'Papua' sebagai identitas orang Papua; [2] segi pelurusan

sejarah; [3] perjuangan aspirasi kemerdekaan Papua lewat cara dialog damai.

Akan tetapi perlu dimengerti bahwa kegiatan sosialisasi adalah kegiatan

massal sehingga selalu melibatkan massa dalam jumlah besar, berisi pidato-

pidato tanpa teks yang bersemangat, dan setiap kali diiringi dengan lagu atau

seruan-seruan penyemangat massa. Karenanya isi pidato atau seruan tidak

jarang lebih diwarnai unsur emosional yang mudah ditafsirkan berlebihan6.





Sementara itu di lingkungan kecamatan yang jauh dari pusat Kabupaten,

sosialisasi berkembang di luar garis kebijakan kongres sendiri karena

masyarakat mempersepsi hasil kongres secara berlebihan; sementara di

pihak panel, kadangkala terlontar sejumlah janji yang kurang realistik. Unsur

yang paling tertanam di hati masyarakat Baliem dan Papua pada umumnya,

adalah bahwa ―M (erdeka)‖ adalah harga mati.





Ad. 2 Perkembangan Satgas Papua di Baliem

Salah satu pokok yang menjadi bahan sosialisasi adalah pembentukan

Satgas Papua sebagai instansi yang dipercaya oleh masyarakat Papua untuk

mengamankan proses penyaluran aspirasi kemerdekaan. Perkembangan

Satgas Papua di Baliem sangat pesat. Misalnya, di Kecamatan Kurulu (satu

dari 28 Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya) berdiri 18 posko Satgas Papua.



5

Lihat Laporan Hasil Kongres Papua II 29 Mei - 4 Juni 2000.

6

Kegiatan sosialisasi serupa dengan kegiatan kampanye partai-partai politik menjelang

pemilu baik suasana maupun isinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak janji dalam

Kegiatan dalam posko biasanya berpusat pada penjagaan bendera Papua

yang dikibarkan dan kegiatan latihan-latihan fisik semi-militer. Umumnya

Satgas Papua berisikan kaum laki-laki dewasa; dan satu-dua orang

perempuan.





Kehadiran Satgas Papua boleh dikatakan berdampak ganda: positif dan

negatif. Dampak positif adalah memberantas orang mabuk dan penjualan

minuman keras yang sangat mengganggu kehidupan harian masyarakat

Baliem. Di sejumlah tempat, Satgas Papua juga melindungi guru-guru yang

sudah lama tinggal di tempat tersebut; juga saat terjadi tragedi kemanusiaan

6 Oktober 2000.





Dampak negatifnya adalah pertama, bahwa karena kaum laki-laki

terkonsentrasi dalam posko, kehidupan keluarga-keluarga yang menjadi

tanggung jawabnya sangat terganggu. Kaum perempuan mau tak mau harus

menanggung seluruh beban pekerjaan, nafkah, tanggung jawab keluarga.

Secara komunal, kebun-kebun/ ladang yang menjadi dasar hidup masyarakat

kurang terpelihara karena mayoritas tenaga kerja terserap dalam kegiatan

posko. Ada bahaya kelaparan jika kebun-kebun tidak segera dikerjakan. Hal

kedua adalah bahwa kehadiran Satgas Papua mendorong terciptanya

suasana militeristik di segenap sudut Wilayah Baliem dengan sistem pos-pos

pemeriksaan, sistem komando, menjatuhkan denda kepada pihak yang

dianggap melanggar ketertiban. Tidak jarang sikap militeristik itu

mendatangkan kesulitan yang tidak sedikit di antara sesama masyarakat. Hal

ketiga adalah kehadiran Satgas Papua serentak membuka peluang

munculnya unsur kelompok tandingan atau mengundang reaksi kontra dari

pihak aparat keamanan.





Ad. 3 Sistem Penyebaran Informasi antar Presidium dengan masyarakat

biasa

Sudah menjadi kenyataan bahwa semenjak Kongres Papua II, mayoritas

masyarakat Papua sangat menghargai dan mengikuti arahan Presidium





kampanye parpol ternyata tidak dipenuhi dan masyarakat sudah tahu hal ini sebelumnya.

Dewan Papua. Presidium telah menjadi pedoman gerak bagi masyarakat

Papua secara luas. Presidium juga mengambil langkah dalam melaporkan

kegiatan-kegiatan Presidium dan Kongres kepada Presiden RI. Presidium

juga mengadakan perjalanan sosialisasi masalah Papua ke dunia

internasional. Sebagai kelompok pemimpin, Presidium memang telah

menempatkan diri seperti diamanatkan dalam Kongres Papua II. Yang

menjadi kendala adalah bagaimana menyamakan persepsi antara Presidium

dengan masyarakat biasa. Kerapkali informasi yang dimiliki Presidium tidak

bisa menyebar kepada masyarakat hingga kampung-kampung. Hal inilah

yang menjadi salah satu penyebab menggelembungnya harapan masyarakat

hingga tidak realistik lagi.





Ad. 4 Perpecahan di antara masyarakat

Seiring dengan perkembangan aspirasi kemerdekaan di Papua, berkembang

juga kubu-kubu pendukung masing-masing kelompok. Di Baliem, di antara

masyarakat sendiri terbelah antara kubu M(erdeka) dengan kubu O(tonomi)--

yang diidentikkan dengan pro-pemerintah—secara cukup nyata. Setiap

langkah yang berusaha menangani kehidupan harian: mengolah kebun

dengan lebih baik, memajukan pendidikan, menangani kesehatan,

memperbaiki jembatan, segera dicap sebagai kelompok O oleh kelompok M.

Dengan demikian pelan-pelan keduanya sudah tidak bisa bertemu lagi. Hal ini

masih diwarnai juga dengan perseteruan antar fam yang sudah berlangsung

turun-temurun di Baliem yang dulu terwujud dalam perang suku.





Dengan kelompok etnis lain, terdapat juga jurang yang makin renggang

karena tidak ada ruang bicara yang bebas antara kelompok etnis lain dengan

kelompok Papua. Seluruh dinamika perjuangan aspirasi M cukup

mengeksklusifkan kelompok-kelompok etnis lainnya tidak hanya di Wamena

tetapi di Papua seluruhnya.





Ad. 5 Kekaburan kepemimpinan dan tatanan hukum

Dalam perkembangan situasi masyarakat di Papua, pihak pemerintah dan

pimpinan Polri/ TNI kiranya belum memiliki format yang tepat selain pola

'menjalankan instruksi dari Pusat'. Bupati dan DPRD Tk.II tidak mampu

mengolah dinamika kehidupan masyarakat sehingga semuanya berkembang

menurut iramanya sendiri. Indikasi yang paling jelas adalah seringnya Bupati

tidak hadir di Wamena sehingga tidak sepenuhnya mengalami sendiri setiap

tahap dalam dinamika kehidupan masyarakat. Banyak kali unjuk rasa

masyarakat bermuara ke DPRD Tk. II dan ditampung di situ tanpa

menghasilkan satu kebijakan politis yang melayani kebutuhan masyarakat

luas.





Hal ini cukup jelas dalam peristiwa Wamena dimana pemerintah daerah Tk.II

dan Polres tidak mampu untuk menangani perkembangan masyarakat dalam

bulan-bulan terakhir hingga perlu menggunakan kekerasan untuk menangani

masyarakat.

BAGIAN II

URAIAN PERISTIWA 6 OKTOBER 2000





A. KRONOLOGI



Rabu, 4 Oktober 2000

Ada usaha penurunan bendera Bintang Kejora di wilayah Sinakma oleh

Brimob tetapi gagal terlaksana karena sudah sempat diketahui oleh pihak

Satgas Papua di setiap posko, tempat Bendera Papua dikibarkan.





Kamis, 5 Oktober 2000

Ada desas-desus yang berkembang pada malam hari bahwa bendera Bintang

kejora di salah satu posko Satgas di wilayah Sinakma telah diturunkan secara

paksa oleh pasukan Brimob dan benderanya sudah dirobek-robek serta

poskonya pun dibakar. Ternyata hal ini tetap tinggal sebagai kabar angin.





Jumat, 6 Oktober 2000

Pk. 06.15 WIT,

Di lapangan Mapolres Jayawijaya dilaksanakan penyiagaan pasukan oleh

Kapolres Jayawijaya Superintenden Daniel Suripatty untuk menurunkan

Bendera Bintang Kejora. Penyiagaan iini berlangsung sekitar 30 menit.

Selanjutnya, atas perintah Kapolres Jayawijaya, Daniel Suripatty, pasukan

gabungan polri yang sebagian besar terdiri dari anggota Brimob dibantu TNI

mulai bertindak.





Posko Sinakma Atas

Di Posko Sinakma Atas, Satgas Papua menurunkan sendiri bendera Papua

yang ada di tempat tersebut sehingga tidak terjadi tindak kekerasan dari pihak

polisi. ―Brimob tidak datang turunkan bendera di Sinakma Atas ini. Di Sinakma

ini memang ada tiga (3) posko satgas Papua, tetapi bendera kami turunkan

sendiri. Brimob hanya beraksi di Sinakma bawah--Jl. Bhayangkara, Posko di

PGRI dan YPK, dan selanjutnya di posko-posko lain hingga akhirnya posko

induk di pasar lama, Jl.Trikora. Saat kejadian, warga Sinakma atas tidak turun

ke kota baik untuk menonton atau pun untuk menyerang. Semuanya tertahan

tetap di tempat, berjaga di tempat masing-masing. Karena pada saat kejadian

baik di posko induk maupun di Wouma itu, ada berita sampai ke kami warga

Sinakma atas bahwa Pak Dandim 1702 Jayawijaya minta supaya orang

Sinakma Atas tidak turun ke kota.‖ Demikian ungkap informan dari Sinakma

Atas.





Pk. 06.45 WIT di Posko I Agung Mulia, Jl. Bhayangkara, Sinakma Bawah

Pasukan gabungan yang terdiri dari Dalmas (Pengendalian Massa) Polres,

Brimob dan TNI, dibawah pimpinan Kapolres Daniel Suripatty, didampingi

para kepala stafnya beraksi melakukan penurunan Bendera Bintang Kejora

secara paksa di Posko I. Semua anggota satgas lari karena aparat

mengeluarkan tembakan beberapa kali. Tidak ada korban karena tidak ada

perlawanan. Bendera diturunkan lalu tiangnya dipotong dengan gergaji mesin;

sedangkan honai posko dibakar. Bendera dibawa polisi. 6 orang anggota

Satgas Papua ditangkap dan dibawa ke Mapolres, yakni:

1. Yeremias Mosip (laki-laki, 30 tahun, petani, dari Desa Ibele)

2. Martinus Heleue Kalolik (laki-laki, 27 tahun, siswa SMU YPK, dari

Desa Hulekama)

3. Ananias Kosay (laki-laki, 30 tahun, pemuda, dari Desa Aikima)

4. Primus Oagay (laki-laki, 28 tahun, Pegawai Dinas Sosial, dari Desa

Kulagaima)

5. Marthen Komba (laki-laki, 25 tahun, penganggur, asal Desa

Piramid)

6. Niko Meage (laki-laki, 27 tahun, Kepala Desa Landia)





Pk. 06:55 WIT di Posko II YPK Jl. Bhayangkara

Pasukan Brimob menurunkan bendera Bintang Kejora di Posko II- YPK, Jl.

Bhayangkara, 100 m dari posko I- PGRI. Posko II ini berada di depan gubuk

anak-anak sekolah dari kampung-kampung yang kebetulan sekolah di PGRI

dan YPK. Pasukan datang dengan tembakan peringatan beberapa kali.

Mereka datang dengan menggunakan tiga buah truk dan dua mobil. Semua

anggota satgas melarikan diri mencari perlindungan ke asrama YPK, 50 m

dari TKP. Tembakan beruntun menyusuli mereka. Tidak ada korban jatuh.

Tiang bendera baik Merah Putih maupun Bintang Kejora langsung digergaji

dengan gergaji mesin. Dua bendera diturunkan secara paksa oleh aparat,

honai posko dirusak/ dirobohkan tetapi tidak dibakar. Bendera dibawa ke

Mapolres, tujuh (7) orang dipaksa naik ke atas truk aparat: 6 orang di

antaranya adalah anak sekolah dan wakil ketua satgas di posko II-YPK.





Ke 7 (tujuh) orang satgas yang ditangkap saat itu adalah:

1. Ismael Omoldoman (laki-laki, 37 tahun), tukang bangunan, wakil

ketua posko,

2. Jan Pieter Siringon (laki-laki, 17 tahun), SMK Yapis, anggota

Satgas

3. Seartiel Siringon (laki-laki, 18 tahun), SMK Yapis, anggota

4. Otniel Taes (laki-laki, 18 tahun), SMK Yapis, anggota

5. Demianus Kabak (laki-laki, 29 tahun), penganggur, anggota

6. Enos Biridoman (laki-laki, 20 tahun), penganggur, anggota

7. Elias Kabak (laki-laki, 18 tahun), penganggur anggota





Pk. 07:15 WIT di Posko III Kama I, Sinapuk

Pasukan Brimob bersama ketujuh orang (gelombang pertama) dari posko II

itu tiba di posko satgas Lokasi III (posko III) di Sinapuk. Di sana hanya

seorang bapak, Yurdi Kogoya (24 th) dan dua orang ibu, yakni: Tuminah (35

th) dan Kendina (27 th), yang berada di dalam honai. Ketika pasukan mulai

mendobrak pintu pagar untuk masuk menurunkan bendera Bintang Kejora,

bapak itu berkata ―Kamu mau menurunkan bendera atas perintah siapa?

Apakah Presiden yang perintah?‖ Menjawab itu, Kapolres Jayawijaya berkata

dengan tegas, ―Saya ini Kapolres Jayawijaya. Saya yang perintahkan untuk

turunkan bendera Bintang Kejora.‖ Brimob bertindak dengan menurunkan

bendera dan tiang bendera digergaji. Dua (2) orang anggota satgas yang baru

muncul dari rumah kediamannya yang tidak jauh dari posko langsung dipaksa

naik ke truk, yakni Alpius Matuan (26 th, asal dari Desa Kama) dan Pieter

Matuan (20 th, asal dari Desa Kama). Honai Posko tidak dirusak aparat

karena merupakan rumah penduduk, milik bapak tersebut; sedangkan

bendera disita oleh polisi. Sementara itu berita tentang aksi penurunan

bendera Bintang Kejora oleh aparat keamanan sudah meluas ke posko-posko

lain di seluruh Wamena Kota. Para anggota Satgas Papua dan para

pendukungnya mulai melakukan aksi pemalangan jalan di dalam kota dengan

merobohkan pohon dan meletakkannya di jalan-jalan, membakar ban-ban

mobil, memasang drum-drum kosong di jalan-jalan, dan menimbun batu-batu

di setiap jalan yang ada.





Pk. 07:30 WIT di Posko IV, Kama, Jl. Pasar Baru

Pasukan tiba di posko IV di Kama yang biasa dikenal juga dengan sebutan

posko Jibama. Mereka langsung menurunkan bendera secara paksa, tiang

bendera digergaji dengan gergaji mesin. Honai posko dibakar, seorang

anggota satgas ditendang oleh Brimob hingga jatuh tersungkur tak berdaya,

lalu ditarik dengan kasar naikkan ke atas truk. Di posko ini tidak ada

perlawanan dari pihak satgas Papua. Akhirnya ada sebelas orang Satgas

Papua yang ditangkap dan dinaikkan ke truk polisi untuk dibawa ke Polres,

yakni:

1. Melianus Matuan (laki-laki, 20 tahun, Desa Kama)

2. Marselino Matuan (laki-laki, 25 tahun, Desa Kama)

3. Paulus Matuan (laki-laki, 49 tahun, Desa Kama, Kepala Suku Kama)

4. Pieter Matuan (laki-laki, 22 tahun, Desa Kama)

5. Yohanes Itlay (laki-laki, 30 tahun, Desa Kama)

6. Carlos Lagawan (laki-laki, 20 tahun, Desa Kama)

7. Kornelis Itlay (laki-laki, 25 tahun, Desa Kama)

8. Henky Matuan (laki-laki, 29 tahun, Desa Kama)

9. Tobi Lokobal (laki-laki, 18 tahun, Desa Kama)

10. Musa Hisage (laki-laki, 26 tahun, Desa Kama)

11. Wemi Matuan (laki-laki, 18 tahun, Desa Kama)





Pk. 07:45 WIT di Posko V, Doksar (Pertigaan Hom-hom-Pikhe-Pasar

Baru)

Pasukan tiba di posko V di Doksar atau Pertigaan Hom-hom, Pikhe dan Pasar

baru di Jl. Pikhe. Posko ini berdampingan dengan Pos Penjagaan Kehutanan

Jayawijaya. Di posko Pikhe ini, masyarakat sudah siap bersama para anggota

Satgas Papua untuk mempertahankan bendera Bintang Kejora. Melihat

kesiagaan masyarakat yang memenuhi lokasi itu untuk mempertahankan

bendera Papua, Kapolres Jayawijaya dengan menggunakan megaphon

memerintahkan supaya bendera segera diturunkan dari tiang. Masyarakat

tidak mau membiarkan bendera Bintang Kejora itu diturunkan. Tampak

beberapa anggota Satgas Papua berdiri mengelilingi tiang bendera, siap mati

ditembak. Kapolres memerintahkan pasukan untuk bertindak. Rentetan

tembakan ke udara dikeluarkan oleh anggota brimob dan polisi serta gergaji

mesin dibunyikan. Terjadi bentrokan fisik antara pasukan gabungan dengan

satgas Papua mengakibatkan dua orang anggota satgas luka-luka, satu orang

Brimob luka-luka. Brimob kembali mengeluarkan tembakan beruntun dan

maju dengan gergaji mesin ke arah dua tiang bendera yang berakibat

anggota satgas mundur.





Kejadian ini membuat masyarakat panik dan lari dari tempat kejadian, yang

lainnya langsung berlari menuju kota. Sementara itu, bendera diturunkan

secara paksa oleh aparat dengan memotong tiang baik bendera Merah Putih

maupun Bintang Kejora dengan gergaji mesin. Setelah tiang-tiang

ditumbangkan barulah bendera disita oleh Brimob; honai posko dirusak tetapi

tidak dibakar; 8 orang anggota Satgas Papua ditangkap dan dinaikkan ke atas

truk dan dibawa ke Polres :

1. Yohakim Huby (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)

2. Frans Huby (laki-laki, 36 th, dari Desa Hubykosy)

3. Heri Kosay (laki-laki, 25 th, dari Desa Hubykosy)

4. Hendrik Siep (laki-laki, 42 th, dari Desa Pikhe)

5. Agus Sorabut (laki-laki, 30 th, dari Desa Jibama)

6. Jakson Itlay (laki-laki, 32 th, dari Desa Hubykosy)

7. Edi Marian (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)

8. Hubertus Pawika (laki-laki, 28 th, dari Desa Pikhe)





Pk. 07:50 WIT di Posko Honai Resor, Jl. Pikhe

Pasukan mulai beraksi lagi di posko Honai Resort di Jl. Pikhe. Saat pasukan

yang dipimpin oleh Kapolres datang ke posko, satgas coba menutup jalan

masuk ke posko sambil bersiap dengan panah. Pasukan gabungan lalu

mengepung. Pada saat itu, Jakson Jikwa (penginjil dari Gereja Baptis Honai

Resor, 35 tahun) datang berusaha menengahi dan mencegah bentrokan.

Penginjil Jakson berusaha membujuk supaya baik pasukan keamanan

maupun satgas tidak bertindak brutal. Akhirnya menghormati dua bendera,

bendera Merah Putih dan Bintang Kejora diturunkan baik-baik. Penginjil

menurunkan bendera Merah Putih dan seorang anggota Brimob menurunkan

bendera Bintang Kejora. Saat bendera sudah diturunkan, penginjil bermaksud

melepaskan ikatan tapi tiba-tiba salah seorang anggota Brimob memukulnya

dengan popor senapan. Pukulan yang sama terjadi pada Teri Wenda saat dia

hendak melepas ikatan bendera Bintang Kejora hingga kepalanya berdarah.

Selanjutnya kedua bendera dibawa oleh Brimob.





Bendera diturunkan secara paksa, tiang bendera dipotong dengan gergaji

mesin oleh pasukan gabungan; honai posko dirusak; bendera disita oleh

Brimob; 21 orang ditangkap dan dipaksa naik truk, yakni:

1. Timanus Kogoya (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)

2. Pilius Wenda (laki-laki, 27 th, dari Desa Pikhe)

3. Les Wenda (laki-laki, 26 th, dari Desa Pikhe)

4. Atinus Wenda (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)

5. Teri Wenda (laki-laki, 36 th, dari Desa Pikhe)

6. Isak Wenda (laki-laki, 34 th, dari Desa Pikhe)

7. Yoel Wenda (laki-laki, 26 th, dari Desa Pikhe)

8. Jules Wenda (laki-laki, 22 th, dari Desa Pikhe)

9. Elius Wenda (laki-laki, 23 th, dari Desa Pikhe)

10. Jakson Jikwa (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)

11. Ukien Wenda (laki-laki, 22 th, dari Desa Pikhe)

12. Elipius Wenda (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)

13. Aman Jikwa (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)

14. Lamber Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)

15. Gonam Kogoya (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)

16. Yosep Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)

17. Ben Jigibalom (laki-laki, 29 th, dari Desa Pikhe)

18. Lukas Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)

19. Nas Wenda (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)

20. Yalinus Yanengga (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)

21. NN, gembala Sidang Gereja Baptis (laki-laki, 40 th, dari

Wanggogome)





Sekitar pk. 08.00 WIT di Pertigaan Doksar

Tak lama sesudah penurunan bendera, datanglah satu taksi kijang dari

Kurulu. Seorang tenaga TU SLTPN I Kurulu bernama Yohanes Audi

Sumolang (36 th) bersama Kepala Suku Besar Yiwika, Dauke Mabel (55 th),

dan istrinya: Palekdek Faluk (52 th) berada di dalam taksi yang bermaksud ke

kota Wamena untuk urusan keluarga. Taksi itu hendak dihentikan Satgas

Papua di Posko Doksar. Sopir taksi takut dan tidak menghentikan

kendaraannya. Menyadari hal ini Satgas Papua melempar batu dan membidik

dengan panah ke arah Audi tetapi coba dihalangi oleh Dauke Mabel yang

bermaksud melindungi orang tersebut serta istri Dauke. Tindakan

penyelamatan ini mengakibatkan Dauke mengalami patah rahang, istrinya

terluka di dagu, dan tenaga TU mengalami luka di bagian kepala. Menyadari

situasi sedemikian sopir taksi segera lari menyelamatkan diri ke Polsek Hom-

hom. Karena luka-luka, mereka dibawa oleh Polisi ke RSUD Wamena guna

memperoleh perawatan. Bpk. Dauke Mabel akhirnya dirujuk untuk dirawat di

RSUD Dok. II Jayapura pada hari Sabtu, 7 Oktober 2000.

Pk. 08.00 WIT,

Pasukan gabungan itu tiba kembali di Mapolres. Penyiksaan terhadap para

tahanan sewenang-wenang, sekitar 80 orang itu mulai berlangsung. Mereka

dipukul, ditendang, diinjak, kumis dicabut, dipukul dengan popor senjata atau

kayu bertubi-tubi dari semua anggota pasukan yang ada di Mapolres.

Pasukan beristirahat sebentar. Bendera Bintang Kejora di posko Induk, Jl.

Trikora belum diturunkan; sementara massa sudah berkumpul di posko Induk

dan siap untuk mempertahankan Bendera Papua.





Di Mapolres, Kapolres Jayawijaya memberikan instruksi lagi kepada seluruh

anggota pasukan gabungan itu untuk melakukan penurunan bendera Bintang

Kejora di Posko Induk, Jl.Trikora, kompleks Pasar Lama. Sementara

penyiagaan pasukan berlangsung, penambahan personil pasukan dari Brimob

maupun TNI-AD tiba di Mapolres.





Pk. 10.00 WIT di Posko Induk, Jl. Trikora-Kompleks Pasar Lama.

Atas perintah Kapolres, pasukan mulai beraksi lagi di posko induk di Jl.Trikora

kompleks Pasar lama Wamena kota. Pasukan gabungan itu langsung

bergerak ke posko Induk yang tidak jauh dari Mapolres. Jaraknya kira-kira

100 meter. Suasana tegang. Masyarakat menghadang pasukan dengan

busur-panah, tombak, dan parang. Melihat hal ini, Kapolres segera

memanggil Yesaya Pigome yang dikenalnya. Kapolres mengatakan kepada

Yesaya Pigome supaya memerintahkan satgas mengumpulkan alat-alat

tajam. Sebelumnya pemuda dan satgas diperintahkan agar angkat tangan,

selanjutnya Yesaya Pigome mengatakan kepada Kapolres, ―Bapak, dalam

situasi seperti ini apa bila saya memerintahkan satgas mengumpulkan panah

dan tombak, pasti saja saya akan diancam (panah) oleh satgas, jadi kalau

bisa kita turunkan dulu bendera-bendera yang ada di posko pinggiran kota

dan yang ada di posko induk, kita turunkan bersama‖.





Mendengar usulan Yesaya Pigome, Kapolres tidak terima. Kapolres mundur

tiga langkah ke belakang, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk

bertindak. Dengan disertai dengan rentetan tembakan, pasukan polisi

mendekati tiang bendera dan dengan menggunakan gergaji mesin kedua

tiang bendera dipotong. Maka terjadilah bentrokan antara rakyat dan pasukan

gabungan. Beberapa orang satgas luka tertembak.





Ketika massa yang berada dipertigaan Jl. Trikora dan Jl. Ikan Tawes melihat

seorang satgas tertembak di paha belakang dan tumit kaki kirinya, massa

mulai beraksi mengambil batu dan mulai melempari rumah-rumah yang ada di

pinggiran jalan sekitar Apotik Delta Cipta, maka datanglah Brimob mengejar

massa dengan tembakan, massa lari. Saat itu Bpk. Eliezer Alua yang sedang

berjalan bersama anaknya laki-laki, Frans Alua (8 tahun), di pertigaan Jl.

Tawes dan Jl. Sulawesi terkena tembakan. Dia masih sempat berlari masuk

ke rumah Bpk. Frans Yogi yang ada di pinggir jalan Tawes dan meninggal di

situ.





Akhirnya, tiang bendera dipotong; honai posko dibakar; bendera disita. Di

tempat kejadian ini, terdapat sejumlah korban baik dari pihak pasukan

gabungan maupun dari masyarakat dan satgas Papua. Dari pihak pasukan,

ada dua (2) anggota kepolisian yang terluka tembak, yakni:

1. Serda Mochtar Odewelo (21 th), anggota Dalmas Polres

Jayawijaya, luka tembak di bagian pantat, dan

2. Serda M. Arifin (22 th), anggota Brimob Jayawijaya, luka tembak di

siku tangan kanan.

Sedangkan korban dari masyarakat yang teridentifikasi sebanyak 10 orang,

yakni:

1. Eliezer Alua (laki-laki, 50-an tahun), ditembak mati

2. Umaryono (laki-laki, 22 tahun), luka tembak

3. Anthon Aso (laki-laki, 27 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

4. Thomas Itlay (laki-laki, 26 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

5. Merius Jikwa (laki-laki, 23 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

6. Daud Alua (laki-laki, 24 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

7. Yesaya Pigome (laki-laki, 25 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

8. Keniken Jikwa (laki-laki, 27 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

9. Opitis Pagawak (laki-laki, 24 tahun, Anggota Satgas Papua), luka

tembak

10. Deni Itlay (laki-laki, 25 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak





Kegiatan jual-beli di Pasar Lama terhenti. Semua orang berlari mencari

tempat perlindungan yang aman.





kira-kira pk. 10.00-11.00

Massa telah melumpuhkan kota Wamena dengan pemalangan jalan. Dari

segala arah kota Wamena telah dikepung oleh massa. Tetapi setelah ada

pengarahan dari anggota Panel Papua dan kepala-kepala suku, massa mulai

berangsur-angsur keluar Wamena. Kelompok massa yang datang dari Kurulu

dan Pikhe ditahan oleh tua-tua adat di Pikhe dan berhasil dibujuk untuk tidak

masuk kota. Kelompok dari arah Hom-hom juga berhasil dibujuk oleh

sejumlah tokoh masyarakat dan anggota Panel. Massa dan Satgas kemudian

bersiaga di Posko Hom-hom. Kelompok massa yang datang dari arah selatan

(Kurima, Hepuba, Hitigima) mundur dan berkumpul di Desa Wouma.

Jembatan yang menghubungkan Wamena kota dengan Wouma itu sudah

dipalang. Massa bersiap-siap dengan kampak, tombak, panah. Suasana kota

sepi mencekam. Warga masyarakat mulai mengungsi ke tempat-tempat yang

dianggap aman: gereja-gereja, Kodim, Polres, Mesjid, Lembaga

7

Pemasyarakatan, dan kampung-kampung di luar kota . (lihat lampiran

mengenai daftar pengungsi).









7

Pengungsi yang keluar Baliem dengan Hercules sulit dipastikan karena tidak ada instansi

yang mencatatnya.

Pk. 12.00 di Posko II YPK, Jl. Bhayangkara.

Meski bendera sudah diturunkan dan posko sudah dirusak, pasukan

gabungan masih kembali melakukan penyisiran ke posko ini. Sesaat datang

langsung menendang pintu-pintu asrama pelajar Yali, lalu mengeluarkan

anak-anak pelajar yang ada didalam gubuk dengan kekerasan, mereka

ditendang, dipukul, ditodong dengan senjata, baru tembakan ditelinga

mereka, penyiksaan dan intimidasi selama 15 menit di posko.





Ketua LMA Suku Yali yang sekaligus anggota Panel Jayawijaya: John Wilil

dan pelajar yang jumlahnya 27 orang ini digiring dari posko ke polres yang

jaraknya kurang lebih 700 m, dalam perjalanan mereka dikawal oleh 12

anggota kostrad, 2 polisi disebelah kiri dan kanan jalan. Jumlah polisi

bertambah lagi di perjalanan. Selama perjalanan itu 28 orang tersebut disuruh

merayap dan dianiaya dengan pukulan popor senjata dan batang Pohon Wilo

sepanjang jalan hingga tiba di Jl. Sudirman. John Wilil berada di depan

barisan. Rombongan dipisahkan. John Wilil ke kantor bupati Jayawijaya

sedangkan27 orang pelajar digiring terus ke Polres dengan jalan jongkok.





Sesampai di depan Kantor Bupati, datanglah Thomas Elosak Spd memanggil

John Wilil untuk masuk ke kantor Bupati atas panggilan Sekwilda Jayawijaya.

Tetapi Thomas Elosak justru menjadi korban pemukulan oleh Brimob dengan

ranting pohon Wilo di kepalanya hingga berdarah sehingga dia lari masuk

kembali ke kantor Bupati di Jl. Thamrin, Wamena. John Wilil diantar sampai

ke gerbang kantor bupati dan disambut oleh 5 orang anggota TNI Kostrad

yang berjaga di situ. Mereka ini menembak ke udara persis di dekat telinga

John Wilil.





Saat masuk di ruangan, John Wilil yang berlumuran darah segera dipeluk

oleh Pdt. Satia, Bpk. Warikar, Dandim 1702 Wamena, Agus Sularso, dan

Sekwilda. John mengadu kepada Dandim dengan mengatakan, ―Mengapa

anak buah bapak berbuat seperti ini?‖ Dandim mengatakan bahwa mereka itu

bukan anak buahnya tetapi Kostrad sedangkan anak buahnya tidak keluar

dari Kodim. Setelah itu, mereka mengadakan rapat bersama anggota panel

yang lain yang sudah berkumpul di Kantor Bupati untuk menangani insiden

yang sedang terjadi. Sesudah pertemuan, John diantar ke RSUD Wamena

oleh Pdt. Otto Kabak dan mendapatkan obat jalan meski memar di kepala

belakang belum sempat diperiksa dengan teliti.



Daftar nama 28 orang yang ditangkap di posko II adalah:

No Nama Umur Pekerjaan Alamat

01 John Wilil 32 th Guru honorer, Jl. Gatot Subroto

Ketua LMA suku 15, (Toar) Wamena

Yali (anggota

panel)

02 Matias Yare 20 th Siswa SMU Jl. Bhayangkara

YPPGI, anggota

Satgas Papua

03 Metusalak 25 th Mahasiswa SKIP Potikelek, Kompleks

Yulahap Gereja Ebenhezer

04 Alius Alua 26 th Guru Honorer Jl. Bhayangkara

SPMA

05 Oskar Walela 18 th Siswa SMU YPK Jl. Irian (pabrik tahu)

06 Yapi Mabel 18 th Siswa SMU YPK Asrama GJPI, Jl.

Irian

07 Riman Nekwek 20 th Siswa SMU PGRI Asrama GJPI, Jl.

Irian

08 Leo Yare 18 th Siswa SMU Negeri Potikelek, Kompleks

Gereja Ebenhezer

09 Robinson 16 th Siswa SLTP St. Kompleks Lapangan

Sambom Thomas Pendidikan

10 Nelson Siringon 16 th Siswa SLTP YPK Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara

11 Albert Kabak 15 th Siswa SLTP Yapis Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara

12 Paulus Yare 19 th Siswa SMU PGRI Potikelek, Kompleks

Gereja Ebenhezer

13 Yonathan Tabla 18 th Siswa SMK Yapis Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara

14 Anis Siringon 15 th Siswa SLTP PGRI Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara

15 Enos Yando 125th Siswa SLTP Asrama GKI, Jl.

Negeri III Bhayangkara No. 25

Megapura,

16 Esau Yando 16 th Siswa SLTP Asrama GKI, Jl.

Negeri III Bhayangkara No. 25

Megapura

17 Lukas Ulunggi 18 th Siswa SMU YPK Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara No. 25

18 Nikius Miram 18 th Siswa SMU YPK Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara No. 25

19 Ayub Sama 19 th Siswa SMU Asrama GKI, Jl.

YPPGI, Bhayangkara No. 25

20 Gamaniel 18 th Siswa SMU PGRI Asrama GJPI Jl.

Wandikbo Irian

21 Alex Lintamon 19 th Tamatan SMU Asrama GKI, Jl.

Kristen Hom-hom, Bhayangkara No. 25

anggota Satgas

Papua

22 Semuel Peyon 19 th Siswa SMK Yapis Asrama GKI, Jl.

Bhayangkara No. 25

23 Niko Yando 18 th Siswa SMU Yapis Potikelek, Kompleks

Gereja Ebenhezer

24 Napius Yando 18 th Siswa SMK Yapis Potikelek, Kompleks

Gereja Ebenhezer

25 Fredrik Salak 19 th Mahasiswa STKIP Asrama GKI, Jl.

Wamena Bhayangkara No. 25

26 Mihel Siringon 17 th Siswa SLTP Asrama GKI, Jl.

terbuka Bhayangkara No. 25

27 Yesaya Pusop 17 th Siswa SMU PGRI Kompleks Lembaga

Pemasyarakatan,

Hom-hom

28 Yusak Yando 18 th Siswa SMU YPPGI Asrama GJPI Jl.

Irian







Pk. 13.00 WIT

Bertiup kabar burung bahwa rumah Sertu Pol. Herman Pasa di Jl. SD

Percobaan Wamena dibakar massa. Serma Pol. P.L. Tahapari bersama tiga

anggota polisi mendatangi tempat kejadian dengan motor. Tiba-tiba dari jauh

masyarakat mengepung dan melepaskan anak panah sehingga

mengakibatkan tiga (3) orang polisi korban luka-luka. Korban luka-luka dari

anggota polisi itu adalah:

1. Serka Pol. Nababan, terluka oleh anak panah di lengan atas.

2. Serma Pol. Tahapari, terluka oleh anak panah.

3. Serma Pol. G.Septori, terluka oleh anak panah, sebuah handy talkie

dan dua kotak amunisi yang dibawanya hilang dicuri.

Saat Sertu Pol. Marwan bermaksud mencabut anak panah dari lengan Serka

Pol. Nababan, pistol beserta peluru dan sarung senjatanya hilang dicuri. Akan

tetapi, selang satu-dua hari, pistol tersebut dikembalikan kepada polisi berkat

usaha tua-tua adat.





Pk. 14.00 WIT,

Suasana sunyi senyap. Tak satu pun bunyi senjata api aparat keamanan

terdengar. Masih ada posko di Wouma yang belum disentuh oleh aparat

keamanan. Massa berkumpul di tempat tersebut, di seberang kali Uwe;

sementara penduduk Wouma sendiri telah banyak yang mengungsi antara

lain ke Pugima (lihat lampiran daftar pengungsi).





Pk.15.00 WIT di Pasar Kaget, Desa Wouma

Haji Debo dan Sumario sudah dibunuh oleh massa yang sudah berkumpul

sejak pagi hari di seberang Kali Uwe (dari arah kota). Massa bergerak ke

seberang kali Uwe menuju ke kota. Sesampainya di seberang, massa

membakar rumah di tepi kali. Pada saat itu pasukan gabungan belum datang.





Tak lama kemudian, pasukan gabungan tiba dan bergerak ke arah Desa

Wouma. Anggota pasukan itu menggunakan dua buah truk dan mulai

membersihkan palang-palang dengan membunyikan tembakan ke udara

untuk bisa maju. Pasukan gabungan maju hingga ke bagian jalan yang

menurun mengejar massa dengan tembakan ke arah kaki. Massa berpencar

untuk mengepung pasukan gabungan dan menyerang balik. Pasukan

kemudian mundur ke arah kota.





Bentrokan terus terjadi: massa menyerang pasukan dengan panah dan

tombak sedangkan pasukan mundur sambil menembak ke arah kaki massa.

Sesampainya di Pasar Kaget, ternyata terdengar bunyi tembakan dari arah

rumah-rumah penduduk di situ ke arah massa. Mendengar bunyi tembakan,

diduga kuat bahwa ada pihak bersenjata api di dalam rumah-rumah

penduduk8. Karena itu sebagian massa yang bersenjatakan parang, sege

(tombak), panah, pisau, menyerang rumah-rumah penduduk di situ dan

membakar serta membunuh penghuni rumah tersebut.





Sebagian massa lainnya terus mendesak pasukan gabungan. Pasukan

mundur hingga sampai di depan Gereja Katolik Wamena. Tak lama



8

Dugaan ini diperkuat dengan bukti tiga magazen dan tiga selongsong peluru yang

ditemukan di lokasi bekas-bekas rumah yang dibakar oleh massa di Pasar Kaget-Wouma

saat dilakukan evakuasi korban.

kemudian, pesawat Hercules mendarat dan menurunkan pasukan bantuan

dari Jayapura di Bandara Wamena. Pasukan itu menurut saksi mata

merupakan pasukan gabungan dari Brimob dan TNI yang kebanyakan tidak

berseragam militer. Begitu pasukan turun dari pesawat, langsung diangkut

menuju Wouma. Bersama dengan pasukan yang masih bertahan, mereka

mendesak massa ke seberang jembatan. Massa mundur ke seberang kali

sambil merusak papan-papan jembatan dan membubarkan diri. Massa

banyak yang mengalami luka-luka tembak khususnya di bagian kaki.





Korban yang meninggal di pihak masyarakat:

1. Sumario (laki-laki, 45 tahun, pedagang kios)

2. Haji Debo (laki-laki, 50 tahun, penjagal sapi)

3. Nurhaidah Sihombing (perempuan, 27 tahun, perawat, dalam keadaan

hamil)

4. Rossye Wuwungan (perempuan, 40 tahun, ibu rumah tangga)

5. Agus Murip (laki-laki, 25 tahun, anggota Satgas Papua)

6. Lewi Heselo (laki-laki, 35 tahun, anggota Satgas Papua)

7. Robert Hesegem (laki-laki, 19 tahun, anggota Satgas Papua)

8. Ny. Saidi (perempuan, 38 tahun, pengusaha salon kecantikan)

9. Misnati (perempuan, 38 tahun)

10. Vivi (perempuan, 7 tahun, anak dari Misnati)

11. Abd. Muis alias Kacong (laki-laki, 45 tahun, pedagang)

12. Anisa Choirun (perempuan, 25 tahun, istri Kacong)

13. Walindia (perempuan, 3 tahun, anak Kacong)

14. Huda (Laki-laki, 23 tahun, famili Kacong)

15. Diah (Perempuan, 22 tahun, famili dari Kacong)

16. Ismadji (laki-laki, 58 tahun, pengawas sekolah TK dan SD Wamena)

17. Linus Gombo (laki-laki, 23 tahun)

18. Feky Panambungan (laki-laki, 32 tahun, pendeta)

19. Luther Limbong (laki-laki, 26 tahun)

20. Ernes Tabuni (laki-laki, 40 tahun, anggota Satgas)

21. M. Mudal (laki-laki, 23 tahun)

22. Sakka (laki-laki, 40 tahun)

23. Muhammad (laki-laki, 60-an tahun, pensiunan tentara)

24. Ny. Muhammad (perempuan, 55 tahun, istri Muhammad)





Setelah suasana reda, pasukan melakukan evakuasi bagi penduduk yang

masih selamat dan jenazah yang sempat ditemukan a.l. Nurhaidah Sihombing

(bidan) yang sedang hamil.





Pk. 16.00

Bentrokan reda. Hujan turun sangat lebat. Masyarakat di sekitar kompleks

missi telah mengungsi ke kompleks missi. Listrik padam karena salah

seorang warga masyarakat, Yohanes Kogoya, memutuskan salah satu kabel

listrik dengan batang pohon Wilo di sekitar rumah Bupati Jayawijaya tetapi

akhirnya dirinya sendiri terkena arus listrik tegangan tinggi sehingga

meninggal.





Di Pikhe, Kepala Suku dan tokoh masyarakat Pikhe mengumpulkan sekitar 20

orang warga masyarakat suku-suku lain (pendatang) ke Honai Resor dengan

maksud dijadikan jaminan atas penahanan para anggota Satgas Papua oleh

pihak kepolisian. Tak jauh dari Pasar Jibama seseorang bernama Nazir

dibunuh oleh massa dan jenasahnya dibuang di kebun-kebun.





Josep Udin9 ditangkap dan ditahan di Aula Polres bersama dengan tahanan

yang lain dan mengalami penganiayaan yang sama.





Sabtu, 7 Oktober 2000

Pagi-pagi, sekitar pk.07.00 WIT, Dandim Jayawijaya, Danramil Wamena Kota,

Sekwilda Jayawijaya dan beberapa anggota DPRD Jayawijaya menggerakan

massa dan aparat kepolisian/ Dalmas untuk mengevakuasi korban-korban

yang meninggal baik yang ditembak, dipanah, atau dibakar di Wouma.

Semuanya dibawa ke RSUD untuk diotopsi. Perinciannya pada saat itu

adalah sbb:









9

Identitas orang ini tidak diketahui secara pasti. Nama ―Udin‖ adalah nama julukan yang

diberikan oleh masyarakat khususnya pedagang kios kepadanya.

1. 19 jenazah berhasil ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Di

antaranya terdapat 4 kerangka korban yang tidak bisa dikenali lagi di

lokasi rumah Abd. Muis alias Kacong tetapi bukan keluarga Abd. Muis.

2. 17 rumah telah hancur dibakar.

3. 11 kios telah hancur dibakar.

4. 3 buah rumah dirusak.

5. Di salah satu lokasi kebakaran sempat ditemukan tiga buah magazen

peluru : 1 magazen M-16 dan 2 magazen uzi; dan 4 butir selongsong

peluru dengan jenis 38 SPL (Winchester): 1 buah; jenis PS-83 : 2 buah;

AD-81 : 1 buah.





7 orang korban dari masyarakat Baliem (baik di lokasi Wouma maupun lokasi

lain) dibawa untuk dikuburkan di kampung-kampung atas permintaan

keluarga-keluarga korban; sedangkan 24 korban meninggal dari kalangan

warga pendatang diserahkan kepada Pemda setempat untuk mengurusnya.

Muspida menyetujui pengadaan penguburan secara massal untuk warga

pendatang. Penguburan massal terlaksana pada pk.17.00-18.00 WIT di

pekuburan Sinakma Atas. Jenazah-jenazah itu dikuburkan di dua liang lahat

yang dipisahkan berdasarkan keyakinan Agama Kristen (11 orang) dan

Agama Islam (13 orang). Pencarian jenazah korban meninggal masih

berlanjut karena diduga bahwa masih banyak yang belum ditemukan.





Pk.11.00 di Sinakma

Pk. 11.00, Mashudi (32 tahun) guru SD Inpres Aikima, Pikhe, pergi ke arah

Sinakma dan bertemu massa di depan Posko Satgas Papua yang berada di

depan asrama YPPGI. Massa mengantar ke kompleks asrama YPPGI dimana

ada bangunannya. Massa ribut sendiri antara yang mau membunuh dan yang

berniat membebaskan dia. Akhirnya ada yang membunuhnya dengan tombak

dengan dua kali tikaman. Sore hari sekitar pk. 18.30 jenazah dipikul oleh

massa dan dibuang ke kali Uwe. (lima hari kemudian, 12 Oktober 2000,

jenazah itu ditemukan di bawah jembatan kali Uwe dan selanjutnya

dikuburkan oleh keluarga).





Sore hari

Suasana masih mencekam tetapi pergerakan massa tidak ada lagi.

Tembakan dari pihak aparat keamanan tidak terdengar. Penangkapan

semena-mena terhadap anggota masyarakat yang dicurigai tetap dijalankan

oleh Brimob. Sebagian besar dari kelompok orang yang telah ditangkap

sehari sebelumnya, pada malam hari sekitar pk. 18.30 dibebaskan. Akan

tetapi, 16 orang khususnya yang berasal dari Posko Doksar dan Honai resor

tetap ditahan oleh polisi tanpa surat penahanan dan pendampingan hukum

malah dengan penyiksaan yang sungguh tidak manusiawi. Selain kelompok

itu masih ditambah dengan Josep Udin yang sudah dalam keadaan tak

berdaya dan berbaring tak sadarkan diri.

Dari Posko Doksar:

1. Yohakim Huby (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)

2. Frans Huby (laki-laki, 36 th, dari Desa Hubykosy)

3. Heri Kosay (laki-laki, 25 th, dari Desa Hubykosy)

4. Hendrik Siep (laki-laki, 42 th, dari Desa Pikhe)

5. Agus Sorabut (laki-laki, 30 th, dari Desa Jibama)

6. Jakson Itlay (laki-laki, 32 th, dari Desa Hubykosy)

7. Edi Marian (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)





Dari Posko Honai Resor:

1. Timatus Kogoya (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)

2. Pilius Wenda (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)

3. Les Wenda (laki-laki, 26 th, dari Desa Pikhe)

4. Atinus Wenda (laki-laki, 36 th, dari Desa Pikhe)

5. Teri Wenda (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)

6. Isak Wenda (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)

7. Yoel Wenda (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)

8. Jules Wenda (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)

9. Elius Wenda (laki-laki, 23 th, dari Desa Pikhe)





Sejak malam ini, ada pemberlakuan jam malam mulai pk. 18.00.





Sekitar pk. 21.00

Udin dilarikan ke RSUD Wamena setelah dianiya dan dalam keadaan tak

berdaya. Polisi memberi keterangan bahwa Udin ditemukan dalam keadaan

tak berdaya karena dianiya massa dengan benda keras/benda tumpul 10. Pada

saat itu Udin ternyata sudah meninggal dunia.





Minggu, 8 Oktober 2000,

Sekitar pk. 09.00 WIT, sejumlah aparat kepolisian dan pasukan Brimob

kembali mengadakan aksi penyisiran di sekitar rumah-rumah penduduk di

Wamena kota dan terutama di wilayah Tolikara, Wouma. Penyisiran juga

dilakukan di Desa Kama. Brimob dan polisi masuk ke rumah-rumah penduduk

kadangkala disertai dengan mendobrak pintu rumah. Barang-barang yang

ada di dalam rumah disita: perabot dapur, perkakas tukang, dengan tuduhan

bahwa itu hasil curian. Tindakan ini membuat masyarakat mengungsi ke

sekitar Kali Baliem.





Sekitar pk. 13.00 WIT, penyisiran dilakukan di sekitar Pekuburan Lama. Satu

truk Brimob mendatangi Posko Sinar di Pekuburan Lama. Karena bendera

Bintang Kejora sudah diturunkan pada tanggal 6 Oktober 2000, Brimob hanya

merusak posko tersebut yang letaknya tak jauh dari Sekretariat Panel

Jayawijaya, rumah Bpk. Yafet Yelemaken. Tiang bendera dicabut dan

dibuang tak jauh dari lokasi posko.





Senin, 9 Oktober 2000

Di Jl. Irian, satu truk polisi menangkap Sudirman Pagawak (laki-laki, 37 th,

tinggal di Jl. Bhayangkara Wamena) yang sedang berkendaraan motor

dengan nomor polisi DS 6003 saat dia hendak membeli minyak tanah.

Sudirman kemudian diangkut dalam truk dan motor disita. Dia dibawa ke

Polres dan mendapat penyiksaan seperti 16 orang tahanan yang sudah lebih

dulu masuk. Dengan demikian jumlah tahanan seluruhnya sebanyak 17

orang.









10

Informasi mengenai Udin bisa dilihat pada keterangan dari salah seorang saksi yang sama-

sama berada di dalam tahanan Polres. Lihat Bagian Kesaksian dalam laporan ini.

Selasa, 10 Oktober 2000

Pemda Jayawijaya dan DPRD TK.II Jayawijaya secara resmi membentuk

Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Penanggulangan Pengungsi dan

dipimpin oleh Bpk. Drs. Yason Muabuay (Sekretaris Jayawijaya). Selain itu

diadakan rapat koordinasi antara pihak Pemda Tk. II Jayawijaya dengan

DPRD Tk. II Jayawijaya yang memutuskan:

1. jalur penerbangan harus dibuka kembali untuk semua penerbangan

yang biasa melayani Wamena khususnya dan Jayawijaya umumnya

2. kegiatan ekonomi harus dihidupkan kembali

3. kegiatan perkantoran harus dibuka seperti biasa

4. penyaluran bantuan melalui Satkorlak setempat





Rabu, 11 Oktober 2000

Diadakan kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan,

yakni Muspida Kabupaten Jayawijaya, Presidium, Panel, Satgas Papua, dan

perwakilan Muspida Propinsi Irian Jaya11. Dalam kesepakatan itu diatur

sejumlah hal seperti: penurunan bendera, kewajiban pihak Presidium, Panel,

dan Satgas untuk melakukan sosialisasi kesepakatan itu, perencanaan

upacara perdamaian, dan kewajiban pihak aparat keamanan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran oleh para anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Setelah terjadi perubahan redaksi terus-menerus akhirnya sekitar pk. 19.30,

kesepakatan itu ditandatangani di ruang kerja bupati David Huby.

Sesudahnya anggota kepolisian dari Polda Irja meminta Pdt. Obeth Komba

untuk mendampingi Bpk. Yafet Yelemaken, Bpk. Murjono Murip, Ibu Amelia

ke Polres. Polisi mengatakan kepada Pdt. Obeth Komba bahwa mereka ingin

berkenalan. Kira-kira pk. 20.00, mereka diantar ke Polres.





kira-kira pk. 21.00 WIT hingga 02.30 dini hari

Sesampainya di Polres, anggota Presidium: Obet Komba, dan panel

Jayawijaya: Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Murjono Murip dan Amelia

Jigibalom dipisahkan dan diminta ke ruang Serse untuk dimintai keterangan

sebagai saksi. Hal ini sempat diprotes oleh Pdt. Obeth Komba tapi tidak





11

Teks selengkapnya bisa dilihat pada bagian lampiran dalam laporan ini.

dihiraukan. Mereka diperiksa Polres Jayawijaya secara marathon tanpa surat

panggilan dan penasihat hukum serta tidak dibuat BAP (Berita Acara

Pemeriksaan).





Kamis, 12 Oktober 2000 hingga pk. 15.00

Presidium: Obet Komba, dan 4 orang anggota Panel terus diperiksa oleh

Polres Jayawijaya hingga sore hari pk. 15.00. Alasan yang dipakai Polres

adalah ―demi menjaga keselamatan para mahasiswa Papua di Jawa” yang

telah mengalami penyerangan di asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta.





Jumat, 13 Oktober 2000 pk. 10.00

Presidium dan Panel Jayawijaya kembali diperiksa oleh Polisi di Polres

Jayawijaya. Kali ini mereka didampingi oleh penasihat hukum. Pihak

presidium dan Panel diminta untuk mencari pelaku perusakan dan

pembunuhan di Wouma kepada pihak polres dalam waktu 2 hari. Jika mereka

tidak berhasil, pihak polres akan menjadikan panel dan presidium sebagai

penanggung jawab peristiwa tersebut. Pihak Panel meminta waktu 5 hari

untuk mencari pelaku tetapi tidak diizinkan oleh Kapolres. Dalam pemeriksaan

tersebut, polisi mulai mengarahkan Presidium dan Panel ke arah dugaan

makar.





Sabtu, 14 Oktober 2000

Pdt. Obeth Komba dan Panel pergi ke Kurima untuk memenuhi tuntutan

Kapolres supaya mencari dan menyerahkan pelaku peristiwa Wouma. Usaha

ini gagal karena masyarakat tidak mau menyerahkan pelaku tersebut.

Masyarakat menyatakan bahwa polisi sendiri harus mencari pelaku bukan

memperalat Presidium dan Panel.





Sabtu, 21 Oktober 2000

Presidium dan panel berangkat ke Tiom untuk membujuk masyarakat di situ

supaya menurunkan Bendera Bintang Kejora. Hal ini dilakukan sesuai dengan

kesepakatan tgl. 11 Oktober 2000. Perjalanan dilakukan dengan helikopter

Rusia yang dibiayai oleh Pemda Tk. II. Perundingan ini berlangsung sangat

tegang dan keras. Pdt. Obeth Komba sempat dipukul oleh salah seorang

masyarakat. Anggota Panel dilempari lumpur sehingga baju mereka kotor

oleh lumpur. Setelah perundingan alot itu, akhirnya masyarakat bersedia

menurunkan bendera. Rombongan Presidium dan Panel masuk ke heli dan

bermaksud berangkat kembali ke Wamena. Tetapi mesin helikopter macet

sehingga pilot harus memperbaikinya selama kurang lebih satu jam. Selama

waktu perbaikan itu, massa mengurung rombongan dalam heli dan melarang

mereka turun. Massa melampiaskan kemarahan dan kekecewaan mereka

dengan melontarkan kata-kata marah atau caci maki. Akhirnya mesin bisa

diperbaiki dan rombongan kembali ke Wamena.





B. RANGKUMAN DATA KORBAN

Berdasarkan uraian peristiwa di atas bisa dirangkumkan unsur-unsur penting

sebagai berikut:

1. Korban meninggal dunia: 37 orang yang terdiri dari 33 orang

teridentifikasi dan 4 orang tak teridentifikasi.

2. Korban luka-luka : 89 orang

3. Pengungsi di Baliem: 13.565 orang yang ditampung di 20 lokasi.

4. Pengungsi ke luar Baliem : 76 orang ditampung di Kampus Akademi

Kesehatan Jayapura. Yang lain tidak diketahui.

5. Seluruh tahanan : 83 orang sebagian besar dilepaskan setelah 2 hari

ditahan.

6. Orang yang ditahan dan diproses secara hukum: 22 orang yang terdiri

dari: 16 orang anggota Satgas Papua; 1 orang PNS; 1 orang anggota

Presidium; 4 orang anggota Panel.





C. BERBAGAI KESAKSIAN

Dalam bagian ini akan diungkapkan berbagai kesaksian dari macam-macam

sumber yang menjadi indikator suasana yang terjadi.





1. EY, laki-laki, 38 tahun, guru SD12

Saat terjadi peristiwa Wamena, pagi-pagi guru ini masih ke sekolah

meski sudah mendengar penurunan bendera di Pasar. Dia menyaksikan





12

Identitas saksi ini dirahasiakan demi keselamatan saksi.

bahwa batu, kayu sudah dilemparkan ke semua jalan kota dan massa

sudah kumpul di berbagai sudut kota. Di sekolah murid tinggal segelintir

dan hanya beberapa guru. Saat tiba di rumah massa sudah berkumpul

di dekat rumahnya. Siang situasi sudah reda tembakan terdengar di

kejauhan saja. Dia mendengar bahwa di antara massa ada yang

membujuk supaya mereka tidak turun dan melawan Brimob sebab

mereka hanya memiliki busur, anak panah, tombak, dan parang saja.

―Sebelum jam tiga, brimob sudah datang membersihkan jalan. Persis

jam tiga massa yang datang dari arah selatan tiba di seberang kali.

Brimob juga ada di situ. Brimob tembak tapi tembak peringatan saja. Dor

satu kali. Saya suruh ibu dan anak pergi mengungsi. Saya dan adik

tinggal dalam rumah. Massa terus maju dan arah kiri dan kanan, semua

maju serang brimob dengan panah. Brimob mundur terus ke depan

gereja. Mungkin sambil mundur Brimob ada yang lari ke rumah-rumah.

Massa mulai lempar rumah dan bakar rumah. Saya sempat lihat. Dan

saya dengar ada teriakan minta tolong, saya panik. Kami keluar dari

rumah sambil merayap tetapi sampai di pinggir ada rombongan yang

siap di situ. Ada yang satu yang tinggal tertawa mau bunuh saya. Saya

bilang : ‗saya ini guru‘. Lalu ada orang lain yang bilang, ―Jangan! Itu kita

punya saudara‖. Dari situ orang tadi langsung tancap sege (tombak),

terus minta korek sama saya. Saya bilang, ‗Saya korek tidak ada‘.

Rumah saya terbuka lebar. Bisa pergi ambil. Lalu saya pergi sama adik

ke rumah ambil korek. Dan dia biarkan kami lalu kami terobos masuk ke

gereja‖.





Guru tersebut bersama keluarga tinggal di gereja. Akan tetapi, saat

kembali ke rumahnya, barang-barang perabot rumah tangga, pakaian-

pakaian, barang-barang kios sekitar Rp. 3-4 juta habis dicuri orang. Tiga

anak dan istrinya mengalami trauma saat kembali ke rumah. Tengah

malam, anaknya yang kecil (1 th) menangis 1-2 jam dan dua yang lain

takut tidur sendiri.





2. I. Tukiman, Kepala Sekolah SD YPPK Honai Lama,

Pada saat peristiwa Wamena terjadi, Pak Tukimin, yang sudah 18 tahun

bekerja di Wamena, berada di rumah dan memantau dari HT frekuensi

polisi bahwa keadaan Wamena kacau karena penurunan bendera oleh

Brimob. Guru ini mengaku bahwa dia beserta keluarga mengungsi ke

Wamena kota dari tempat tinggalnya di Honai Lama dengan diantar oleh

Satgas Papua Pos Honai Lama. Satgas di situ mengatakan, ―Jika pos

kami yang bergerak, maka kami bisa jamin keselamatan pak guru. Tapi

karena orang di balik gunung sudah bergerak, maka kami tidak bisa

jamin karena mereka pasti tidak kenal pak guru‖.





Karena alasan itu, Satgas Papua mengawal keluarga guru tersebut

berangkat ke Wamena kota dengan berjalan kaki saat pemalangan

sudah terjadi di setiap jalan di kota dan massa sudah turun ke setiap

sudut jalan sehingga keluarga tersebut tiba dengan selamat di salah

satu keluarga guru lainnya di kota. Saat hari berikut kembali ke

rumahnya untuk mengambil pakaian dan barang lainnya, ia mendapati

rumahnya sudah dibongkar orang. Nyaris seluruh barang perabot

rumah, pakaian, perabot dapur, TV, VCD player, hilang; bahkan kaca

jendela dan daun pintupun hilang.





3. 17 tahanan Polres Jayawijaya

17 orang yang ditahan ini pada mulanya ditangkap bersama puluhan

orang lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 80-an orang. Mereka

semua ditangkap dari posko-posko Satgas Papua dan dari tempat lain

saat diadakan penurunan bendera secara paksa. Mereka semua dibawa

ke Aula Polres. Semua disuruh membuka pakaian kecuali celana dalam.

Mereka disuruh duduk di lantai berurutan dengan membuka kedua kaki,

kepala tertunduk, kedua tangan memegang pundak orang di depannya,

dalam barisan seturut posko masing-masing.





Selanjutnya setiap polisi atau brimob yang masuk ke aula tersebut

memberikan pukulan dengan rotan, kayu, atau tendangan sepatu lars.

Makanan yang diberikan adalah satu nasi bungkus yang disuapkan

sendiri oleh polisi kepada sekitar 15-20 orang. Polisi juga memberikan

permen kepada barisan tersangka yang harus diedarkan dari satu orang

kepada yang lain dengan mulut (bukan dengan tangan). Polisi juga

memberikan satu bungkus kecil biskuit (seharga Rp. 500,-) dan harus

dibagi rata untuk 80-an orang tersebut. Jika hal ini tidak ditepati, mereka

mendapatkan pukulan dan tendangan dari polisi. Mereka dibiarkan tidur

di atas lantai tanpa alas apapun; apalagi ruang aula tersebut tidak

mampu menampung mereka untuk dapat tidur telentang sehingga

mereka semua tidur dalam posisi duduk.





Pada tanggal 8 Oktober 2000, para tersangka dibebaskan kecuali 17

orang yang tetap ditahan dan disiksa. Setelah dua hari disiksa, barulah

pada tgl. 9 Oktober 2000 mereka dibawa ke ruang Serse untuk diperiksa

oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum meski hal ini sudah

diminta. Juga baru pada saat itu, Surat Perintah Penahanan diberikan.

Dalam Surat Penahanan itu para tersangka dituduh telah melakukan

tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (melawan petugas)

dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin seperti telah

diatur dalam pasal 214 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12

Tahun 1951. Mereka masih tetap ditahan hingga tgl. 11 Oktober 2000

dan baru pada tanggal 12 Oktober 2000, 17 orang tersebut dipindahkan

ke LP Wamena dengan status titipan tahanan Polres Jayawijaya.

Tuduhan terus dikembangkan oleh polisi sehingga mereka akhirnya

dikenai pasal ―makar‖ 106 KUHP.





4. Demianus Kabak, 29 tahun, laki-laki, anggota Satgas Papua Posko II

Kumbik

Menurut pengakuannya, dia adalah anak putus sekolah dari SMU PGRI

Wamena dan bergabung dengan Satgas Papua. ―Kami belum tahu

tentang informasi penuruan. Teman-teman bilang hari ini katanya aparat

mau menurunkan Bintang Kejora. Saat itu aparat sudah dilihat teman-

teman lewat jalan Bhayangkara menuju PGRI. Lalu saya dan teman-

teman lain tinggal di Posko. Setelah kasih naik bendera, beberapa menit

begitu, langsung aparat datang turunkan bendera. Kami tidak buat apa-

apa. Waktu mereka turukan bendera, ditarik seperti biasa, setelah ambil

benderanya baru tiangnya digergaji. Kami 6 orang langsung dipaksa

dengan todongan senjata naik ke truk. Enam orang itu: Otniel, Elias, Jan

Pieter, Ismail, Enos, Seartiel, dan saya. Pasukan itu ada Brimob, polisi,

tentara, pakai empat truk. Dari Jl. Bhayangkara mereka ke Sinapuk

Posko III dan turunkan bendera di sana. Aparat langsung masuk dan

tarik bendera. Tiangnya disensor. Setelah itu kami langsung terus lagi ke

Posko Kama, Jl. Pasar Baru‖.





5. Ismael Omoldoman, 37 tahun, laki-laki, wakil ketua Posko II Kumbik

Dia memberikan kesaksian sebagai berikut, ―Dari posko-posko semua

bendera diturunkan dulu, baru disengsor tiangnya kecuali di Posko

Pikhe. Sampai di Honai resor, aparat turunkan bendera dan 15 orang

dinaikkan lagi. Semuanya dibawa ke aula Polres.Tidak terjadi

perlawanan karena kami yang sudah di atas truk itu berteriak supaya

mereka (anggota satgas) jangan melawan. Lebih baik kita ikut saja.

Kami semua dibawa ke Polres dulu dan langsung disiksa di sana.

Sementara kejadian di Posko Induk itu kami tidak tahu. Kami sudah

ditahan. Tiga hari sebelumnya kami sudah tahu informasi penurunan

bendera tetapi kami tidak mau pusing karena kami ada yang lebih

bertanggung jawab yaitu Presidium dan Panel. Di tahanan kami dipukul

dengan tangan, rotan, karet mati, popor senjata, ditendang, diinjak

dengan sepatu laras. Kami mungkin bersalah tapi ada yang tanggung

jawab. Hampir semua yang ditangkap itu anak-anak sekolah yang tidak

tahu apa-apa. Mereka itu sekolah di PGRI, YPK, Yapis; ada yang

mahasiswa. Sekarang kami setelah dilepas ada yang sudah pulang

kampung karena takut, trauma, dan ada yang masih di sekitar kota.

Posko di sini dibongkar oleh kami sendiri atas perintah Brimob. Saya

dipukul puluhan kali dan dikeroyok. Siapa saja anggota Brimob di aula

itu melakukan hal yang sama terhadap kami. Mereka bilang, ‗Sekarang

HAM habis! Kami menjalankan perintah!‘ Sekarang kami sudah begini,

kami hanya minta Presidium dan Panel untuk bertanggung jawab dan

yang mengatur kami selama ini‖.

Hal yang sama menimpa diri Udin yang ditangkap dan dibawa ke tempat

yang sama sekitar pk. 16.00 pada hari yang sama. ―Begitu dia masuk,

pukulan jalan, dipukul terus dengan gulungan kabel, ditendang sampai

tidak-tidak. Dia ditanya, ‗Kau dari mana?‘ Dijawab, ‗Dari Timor timur‘.

Polisi lanjutkan, ‗Ah, yang benar. Jadi gara-gara kamu semua

masyarakat bisa masuk di sini?!‘ Dijawab, ‗Ya, benar‘. Dia bilang begitu

karena sudah terlalu disiksa. Dia punya muka tidak berbentuk. Dia punya

kumis dicukur dengan sangkur dan Pieter disuruh makan. Ya, karena

ditodong dengan senjata, maka dia makan, tapi tidak boleh pakai tangan

tapi langsung dengan mulut. Ya, karena kita takut, kita ikut yang dorang

mau‖.





6. Yafet Yelemaken, 43 tahun, laki-laki, anggota Panel Jayawijaya

Pak Yafet mengaku bahwa Panel diminta mencari pelaku pembunuhan

di Wouma oleh pihak Polres Jayawijaya. Jika mereka tidak berhasil

menemukan dan menyerahkankan kepada pihak polisi, panel sendiri

akan dijadikan tersangka dalam peristiwa Wamena. Setelah diadakan

kesepakatan dengan muspida tgl. 11 Oktober 2000, panel justru

diperiksa oleh polisi secara marathon dari pk. 21.00 hingga 2.30 dini

hari. Pemeriksaan masih dilanjutkan pada keesokan harinya. Mengingat

Pak Yafet adalah orang Kurima dan diduga oleh pihak kepolisian bahwa

pelaku peristiwa di Wouma adalah orang Kurima, Yafet ditugaskan untuk

mencari pelaku dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian dalam

waktu 2 hari. Hal ini sangat sulit dilakukan karena dia sendiri tidak keluar

rumah pada waktu kejadian.





7. HS dan ES13, saksi Pembunuhan Wouma

Waktu saya pulang dari tempat tugas ke rumah, pagi-pagi masyarakat

sudah bakar ban di Wouma situ dan dong sudah tebang pohon Wilo. Jl.

Sumatera dong sudah pagar rapat mati. Massa dari Tolikara, dari

Wouma, dari sana kumpul di jam kota Wouma situ. Dong bilang, ‗Kita

serang sudah!‘ tapi ada yang bilang ‗Kita tunggu komando dulu!‘ Dong di





13

Identitas saksi ini dirahasiakan demi keselamatan saksi.

bawah jembatan juga sudah kumpul dari Hepuba, Megapura, Hitigima,

dong campur. Kitong turun ke rumah ganti baju. Pas saya turun ke

bawah ada yang kasih tau, ‗Bapak, kitong nanti jam 3 nanti picah. Kitong

tunggu yang dari Kurima‘. Rombongan kedua turun datang. Dong dari

Kurima. Kitong duduk-duduk di depan rumah situ. Massa mulai lempar-

lempar rumah pendatang tapi saya kasih tahu mereka, ‗Jangan kalian

ancam-ancam mereka. Yang kalian lawan hanya Brimob‘. Massa dong

sudah siap dengan panah, sege (tombak), bensin yang dong isi dalam

botol, parang. Waktu rombongan datang lagi, dong mulai kipas. Brimob

belum ada. Dong bakar rumah di pinggir kali. Tapi sebelum dong bakar,

dong sudah bantai pace madura di sebelah kali, Sumario. Baru dong

bunuh Haji Debo. Waktu itu pasukan belum masuk. Tapi intel-intel sudah

masuk ke rumah-rumah. Sebenarnya masyarakat Wouma sudah kasih

tahu Haji Debo supaya masuk ke mereka punya rumah. Tapi pak Haji ini

anggap biasa-biasa saja.





Nah, sesudah itu pasukan datang dengan 3 truk dan tembak-tembak

peringatan tiga kali. Saya pas ada di jalan tapi langsung lari masuk ke

rumah. Waktu aparat sampai di turun-turun, massa menyebar. Aparat

posisi ada di bukit-bukit dan masyarakat kejar mereka terus sehingga

aparat mundur. Saya lihat semua itu. Pas saya lari ke rumah, saya kaget

kenapa masyarakat dong bakar rumah pace menado ini, pak Willy

Wuwungan. Dan saya dengar bunyi tembakan dari dekat situ. Massa

cari aparat ke situ. Masyarakat mulai bakar rumah di sebelah kami,

rumah pak Rudi Karundeng. Bakar pertama belum menyala. Kedua tidak

menyala. Baru setelah buang rumput kering dan siram minyak, baru

menyala. Waktu menyala ibu tidak tahan, lalu lari keluar dan dong kapak

dia (Rosse Wuwungan). Memang ada aparat di dalam rumah tapi

mereka itu intel dari Brimob yang mungkin dong sudah ada dari pagi.

Aparat mundur sampai jam kota situ. Tapi karena peluru habis, aparat

dong mundur sampai Gereja Katolik. Pas dong bakar terus, aparat dong

sudah maju lagi dan tembak-tembak. Waktu itu saya tidak bisa keluar

karena keluarga pendatang dong ada di dalam. Pendatang dong lari pas

dibakar dan masyarakat kejar. Dong lari lagi dan masyarakat panah

kena Pak Ismadji di perut, baru kapak dia. Begitu pak Ismadji dibunuh,

masyarakat kejar terus. Dong lari masuk dalam saya punya rumah dari

belakang. Waktu masyarakat tanya saya, ‗Dong lari kemana?‘ Saya

bilang, ‗Dong lari ke rumah masing-masing‘. Masyarakat dong kasih

tahu, ‗Bapak berdiri di luar supaya kami tahu, ini bapak punya rumah‘.

Begitu saya masuk, mereka lempar kaca picah. Saya keluar saya kasih

tahu, ‗Hei, kau tidak punya mata ini saya punya rumah‘. Mereka

langsung bilang, ‗Aduh bapak, saya minta maaf saya tidak tahu‘. Di

belakang, mungkin aparat yang di dalam rumah tembak dua orang dari

Kurima dan mati di tempat. Satu orang lain kena tembak di tangan,

tangan putus. Yang lain lagi kena di tangan tapi tidak putus.





Jadi saya tinggal di dalam rumah dan tutup kain korden karena kalau

mereka tahu saya kasih sembunyi pendatang di dalam rumah, saya juga

dibantai. Saya dengar tembakan-tembakan mulai maju, makin dekat,

makin dekat. Saya keluar, masyarakat sudah kosong. Saya kasih tahu

yang ada di dalam rumah, ‗Aparat ada di depan semua yang ada di

dalam lari ke aparat‘. Saya lalu kasih keluar barang sama ipar. Adik

brimob satu datang dan kasih tahu, ‗Kakak sebaiknya pergi kasih tinggal

barang-barang. Yang penting kakak selamat‘. Waktu saya lari naik ke

atas, saya lihat rumah-rumah sudah dibakar, rumah suster juga dibakar.

Lalu saya ketemu satu aparat lagi dan bilang, ‗Kakak bantu dulu angkat

mayat ini‘. Itu rupanya mayat suster. Dong kapak dia dan buang di

samping sumur‖.





8. Kapolres Jayawijaya, Superintenden Daniel Suripatty

Dalam pembicaran dengan Tim Kemanusiaan, Kapolres Jayawijaya

mengaku tidak mengetahui kesepakatan resmi antara Muspida Tk. I Irja

dengan Presidium tanggal 3 Oktober 2000. Pihaknya mengaku bahwa

penurunan bendera secara paksa ini adalah berdasarkan instruksi

Kapolda Irja, Brigjend. Pol. S.Y. Wenas; juga mengingat banyaknya

bendera yang dikibarkan di Jayawijaya. Pasca kejadian, Kapolres

berketetapan bahwa meskipun ada upacara perdamaian yang

direncanakan secara adat tetapi proses hukum bagi para tahanan harus

jalan terus. Itu berarti adat ―bayar kepala‖—yang dalam adat Baliem

berarti melunasi hutang nyawa—tidak bisa menggantikan proses hukum

yang dilakukan oleh pihak kepolisian. ―Tanya saja kepada pihak

keluarga korban yang dibantai, apakah mereka bersedia menerima

pembayaran dan proses hukum dihentikan. Proses perdamaian sudah

terjadi di antara masyarakat sendiri di Kecamatan Kurulu seperti terjadi

tgl. 20 Oktober lalu,‖ demikian pernyataan Kapolres.





9. Kapolda Irja, Brigjend. Pol. S.Y. Wenas

Sebenarnya sebagai bagian dari Muspida Tk. I Irja, Kapolda Irja telah

menyetujui penundaan penurunan Bendera Bintang Kejora saat

diadakan perundingan antara pihak Presidium dengan Muspida Tk. I.

Persetujuan ini masih diungkapkan kepada media lokal sebagai berikut,

―Sesuai hasil rapat antara jajaran Muspida (Kapolda, Pangdam, dan

Gubernur) serta pihak Presidium Dewan Papua di Gedung Negara

kemarin malam (3/10), upaya penurunan kita tunggu setelah anggota

PDP bertemu dengan Menkopolkam atau Presiden. Kita tunggu saja

bagaimana hasil pertemuan di Jakarta nanti dan ini kan sebagai langkah

baik dan masih bisa kita tolerir‖14.





Sesudah terjadi peristiwa Wamena, Kapolda Irja menyatakan sikap

seperti dikutip media lokal, ―Atas peristiwa ini, Presidium Dewan Papua

tertutama Panel Wamena harus ikut bertanggung jawab dalam kasus

Wamena berdarah. Apalagi puluhan korban telah bergelimpangan

disiksa, dibakar, termasuk seorang ibu yang sedang hamil‖15. Dalam

wawancara dengan TVRI Stasiun Jayapura tgl. 7 Oktober 2000 pk.

19.30, Kapolda menjelaskan bahwa insiden Wamena terjadi karena

panel tidak mentaati perintah Presidium Papua yang menyatakan bahwa

mengenai pengibaran bendera hanya diperbolehkan satu bendera di tiap

kabupaten. Di Wamena ada banyak sekali bendera Papua sehingga

perlu diambil tindakan. Kapolda masih mengungkapkan sikap yang lebih

keras dalam wawancara dengan RCTI tgl. 11 Oktober 2000 pk. 20.30





14

Harian Cenderawasih Pos, 6 Oktober 2000, hlm. 2 kolom 1.

WIT dengan menyatakan, ―Kalau dalam radius 5 km dari Wamena,

senjata tajam tidak diserahkan, maka polisi akan bertindak keras dan

siap menanggung risiko korban‖.









15

Harian Cenderawasih Pos, 9 Oktober 2000, hlm. 2 kolom 2.

BAGIAN III

ANALISIS PASCA PERISTIWA

6 OKTOBER 2000





P eristiwa 6 Oktober 2000 telah mengubah peta kehidupan masyarakat di

Baliem dan Papua pada umumnya. Berbagai unsur di bawah ini

menunjukkan perubahan yang bersifat fundamental dan jangka panjang.





1. Terbangunnya lingkaran kekerasan

Tindakan kekerasan dari pihak aparat keamanan berdampak ke dua arah.

Pertama, masyarakat yang tinggal di Wamena dan Baliem tidak

diperlakukan sebagai warganegara yang dihargai dan dijamin hak-hak

kewarganegaraan. Hal ini tampak nyata dalam berbagai tindakan aparat

kepolisian dan TNI:

 Penurunan bendera tidak mengikuti kesepakatan resmi di tingkat

Muspida TK. I Irian Jaya tanggal 3 Oktober 2000

 Penangkapan semena dan penahanan dengan penyiksaan tanpa

mengindahkan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP; bahkan tidak

menyediakan penasihat hukum sebagai kewajiban yang diatur KUHP

bagi para tahanan yang dikenai kemungkinan hukuman di atas 15

tahun.

 Operasi-operasi penyisiran dilakukan oleh aparat kepolisian pasca

kejadian dengan dalih mencari pelaku pembunuhan dan penjarahan

 Mendorong terciptanya sekat-sekat pemisah antar berbagai warga

masyarakat dengan pernyataan, dukungan sikap, atau tindakan nyata

yang cenderung diskriminatif.





Kedua, tindakan kekerasan aparat keamanan mengobarkan kembali

budaya perang di Baliem yang memiliki ciri khas pembalasan yang

setimpal. Saat jatuh korban meninggal dunia di kalangan Papua, kalangan

suku-suku lain dalam masyarakat menjadi pelampisan pembalasan karena

perlawanan terhadap aparat keamanan tidak berimbang. Tindakan

sedemikian menjadi lebih subur dalam situasi militeristik yang sudah

berkembang sebelumnya akibat keberadaan Satgas Papua dan akibat

perkembangan kondisi sosio-politik Baliem pasca sosialisasi hasil kongres

Papua II.





2. Terciptanya situasi ketakutan traumatik

Kekerasan luar biasa itu mendatangkan ketakutan yang bersifat traumatik

kepada setiap lapisan masyarakat tanpa pandang suku, agama, ataupun

warna kulit. Banyak keluarga mengalami trauma mendalam karena

mendengar, mengalami, melihat kekerasan yang luar biasa di depan mata

kepala sendiri. Banyak kaum perempuan dan anak tetap mengidap tanda-

tanda trauma seperti anak-anak menangis tengah malam, takut tidur

sendiri, mengigau. Kaum tua-tua Baliem teringat kembali akan peristiwa

tragis tahun 1977 ketika pecah kekerasan luar biasa antara TNI dengan

masyarakat Baliem. Situasi ketakutan dengan terang benderang

ditunjukkan dengan jumlah pengungsi, korban yang luka-luka, korban yang

meninggal dunia, dan kerusakan fisik di sejumlah tempat, khususnya di

Wouma.





Pasca kejadian, tanda-tanda trauma tetap terlihat dalam menurunnya

kegiatan di pasar baru Jibama dan kegiatan di kebun-kebun masyarakat.

Memang lalu-lintas taksi sudah berjalan tetapi tidak seramai sebelum

kejadian. Situasi traumatik di satu sisi berkaitan dengan sisi lainnya:

kemarahan massa yang terpendam. Peristiwa penyerangan di Tiom

terhadap 4 tentara Yonif 713 tgl. 15 Desember 2000 menunjukkan bahwa

luka batin tetap tertanam dalam hati dan ingatan masyarakat. Tanda

trauma yang paling terang benderang adalah rusaknya sistem pendidikan

di Baliem.





3. Rusaknya sistem pendidikan

Dengan peristiwa 6 Oktober 2000, dampak yang mulai nyata dan akan

berlangsung dalam jangka waktu panjang adalah rusaknya sistem

pendidikan di Baliem. Dari data yang dihimpun oleh Tim Kemanusiaan16,





16

Lihat lampiran data mengenai keadaan pendidikan di Baliem.

menjadi jelas bahwa seluruh unsur dalam sistem pendidikan (guru, murid,

sarana belajar-mengajar) telah rusak akibat situasi trauma yang belum juga

ditangani secara serius. Saat terjadi peristiwa tersebut, tercatat :

 2 tenaga pendidikan (Ismadji dan Mashudi) meninggal dibunuh oleh

massa dan 1 anak dari keluarga guru (Abdul Hafid) luka berat dan

akhirnya meninggal di rumah sakit.

 4 rumah guru dibakar massa : Ismadji, Kamari, Jamal Hadi, Sumadi.

 17 rumah guru dibongkar dan dicuri habis oleh massa.





Pasca kejadian, pemerintah daerah Tk.II memang telah memberikan

santunan baik kepada kalangan guru maupun anggota masyarakat lainnya.

Akan tetapi, goresan luka batin tetap tinggal. Akibatnya: banyak guru telah

pergi dari Baliem, khususnya di tiga kecamatan: Tiom, Bokondini, Pirime.

Kebanyakan tidak mau kembali atau resmi pindah ke daerah lain, bahkan

sejumlah sekolah mengalami kekosongan guru. Hal yang sama terjadi juga

pada murid-murid. Guru dan murid yang masih tersisa tidak mampu

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar semestinya karena tujuan ke

depan sudah menjadi kabur dan sarana kegiatan belajar-mengajar rusak

berat atau hilang dicuri. Situasi ini telah berlangsung sejak Oktober 2000

dan belum berubah hingga Januari 2001. Kandep Diknas Kabupaten

Jayawijaya mencatat : 200 guru sudah mengajukan pindah keluar

Jayawijaya.





Dalam rentang waktu 3 bulan, tidak ada langkah apapun dari para pejabat

di Departemen Pendidikan Nasional terhadap nasib guru, murid, dan aset

pendidikan yang rusak di Baliem entah dalam bentuk kunjungan ke

Wamena dan kampung-kampung, entah perbaikan sarana, entah

menangani keluarga-keluarga guru yang mengalami trauma. Langkah yang

ditempuh Kandep Diknas Kabupaten Jayawijaya adalah sebatas

mengeluarkan kebijakan khusus bagi para guru untuk cuti panjang

Oktober-Desember 2000.

Barulah pada awal tahun 2001, Kepala Kandep Diknas Kabupaten

Jayawijaya, George de Fretes, mengambil langkah dengan mengajukan

usul17 kepada Kepala Bagian Biro Kepegawaian di Depdiknas Jakarta

untuk membuka formasi guru sebanyak 350 orang: 200 orang guru untuk

SLTP, 100 orang guru untuk SMU, 50 orang guru untuk SMK. Tetapi

formasi guru baru akan sangat bergantung pada pemulihan luka batin

masyarakat. Bagaimanapun juga, jika tidak ada langkah serius dari pihak-

pihak yang berkepentingan, satu tahap dalam sebuah generasi Baliem

akan kehilangan kesempatan untuk maju.





4. Terciptanya tembok pemisah di antara masyarakat

Seiring dengan peningkatan arus pengungsi, tercipta sekat-sekat pemisah

di antara masyarakat: orang lembah Baliem dengan luar lembah, Papua

dengan non-Papua, Papua pantai dengan Papua gunung. Kepercayaan di

antara masyarakat satu sama lain yang sudah terbangun selama belasan

tahun runtuh akibat kekerasan yang luar biasa itu. Hubungan baik satu

sama lain dirusakkan dengan peristiwa tersebut sehingga setiap kelompok

cenderung kembali menutup diri pada suku masing-masing. Hal ini

menjadi lebih nyata dengan terbentuknya ―Gerakan Solidaritas Masyarakat

Indonesia Non-Papua‖ (GSMINP) dengan Fitri Tudin sebagai ketuanya18

yang menuntut DPRD Tk. II supaya memperhatikan keadaan pengungsi

Wamena yang kekurangan bahan makanan dan mengevakuasi pengungsi

ke luar Wamena. Keterpecahan di antara masyarakat ini cenderung

diperkuat oleh pemberitaan media massa yang tidak etis, atau tidak faktual

atau tidak profesional. Contoh:

 ―Ibu Hamilpun dibantai‖ (Cenderawasih Pos, 9 Oktober 2000, tajuk

utama)

 ―Sudah Dipotong Tangannya, Uangnya Masih dirampas‖

(Cenderawasih Pos, 10 Oktober 2000, hlm. 1)

 ―Terhindar dari Maut Dengan Tertatih-tatih‖ (Cenderawasih Pos, 11

Oktober 2000, hlm. 1).



17

Usulan ini didukung oleh Kanwil Depdiknas Irja dalam suratnya kepada Menteri Pendidikan

Nasional No. 6626/I18.H.I/MIN/2000 tertanggal 23 Desember 2000.

18

Lihat harian Cenderawasih Pos, 11 Oktober 2000, hlm. 1.

 ―Bidan Hamil itu Tewas Ditikam Panah Satu Ikat‖ (Cenderawasih Pos,

14 Oktober 2000).

 ―65 warga pendatang terkurung di Jayawijaya‖ (Kompas, 23 Oktober

2000)

 ―Suara Pengungsi Wamena: Biar Dibangun seperti Surga Kami Tetap

Trauma‖ (Kompas, 26 Oktober 2000).

 ―Report of Witnessed Actions by Government of Indonesia armed

forces against West Papua civilians. Beginnings 06 October 2000. By

Aaron Maness‖ (jaringan email).

Situasi demikian tentu menjadi salah satu pendorong berkembangnya

kecurigaan satu sama lain yang hanya memperkokoh suasana takut yang

sudah tercipta.





5. Arus pengungsi di Baliem dan ke luar Baliem

Dampak langsung dan lanjutan dari peristiwa kekerasan 6 Oktober 2000

adalah terciptanya arus pengungsi baik di dalam wilayah Baliem maupun

ke luar lembah Baliem; baik Papua maupun non-Papua. Arus pengungsi ini

merupakan indikator bahwa ketakutan sudah menguasai masyarakat di

segala lapisan. Hal ini dengan terang benderang bisa dilihat dalam data

mengenai pengungsi yang sekurang-kurangnya berjumlah 13.565 orang

saat kejadian. Tidak ada satu pihakpun yang mampu memberikan

perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Para pengungsi yang

telah keluar dari Baliem pada umumnya tidak mau kembali lagi ke Baliem.

Hal ini secara nyata berdampak pada surutnya kegiatan ekonomi seperti di

Pasar Baru Jibama, sekolah-sekolah, kantor-kantor swasta, dan kantor-

kantor pemerintah.

6. Isolasi daerah

Menanggapi peristiwa kekerasan 6 Oktober 2000 berikut dampaknya,

Pemerintah Daerah Tk.II Jayawijaya dan Polres Jayawijaya mengisolasi

daerah dalam minggu Pertama. Akibatnya: Tim medis independen atau tim

kemanusiaan lainnya dari luar Wamena tidak bisa hadir segera dan

memberikan bantuan darurat secara medis dan bantuan kemanusiaan

lainnya; meski de facto kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif untuk

masyarakat yang hendak keluar dari Wamena karena aliran pengungsi ke

luar Wamena cukup besar. Kesulitan tenaga dokter ini diakui secara

terbuka oleh Sekda Jayawijaya, Drs. Yason Muabay, karena tinggal

tersedia 2 dokter yang harus menangani puluhan korban yang luka-luka

(tgl. 8 Oktober 2000).

Kebijakan ini patut dipertanyakan karena de facto terdapat tiga tuntutan

dasar masyarakat yang dihalangi oleh pemerintah:

 Informasi yang tepat, objektif, dan transparan mengenai apa yang

terjadi. Pada saat kejadian terjadi macam-macam berita yang tidak bisa

dijernihkan karena fakta sebenarnya sulit didapatkan di tempat oleh

pihak yang datang dari luar Wamena maupun masyarakat yang tinggal

di Wamena sendiri.

 Perlunya pendampingan hukum bagi para tahanan agar jaminan hukum

dipenuhi karena senyatanya aparat keamanan telah bertindak di luar

tatanan hukum sebagaimana diatur oleh KUHP. Jalan ke arah ini

ternyata dihalangi.

 Bantuan darurat kemanusiaan seperti tenaga medis yang diterima oleh

semua, bahan makanan, kebutuhan darurat pengungsi. Hal ini tidak

bisa dipenuhi karena ada isolasi daerah.

Sementara itu de facto orang yang keluar dari Wamena tetap mendapatkan

jalan keluar.





7. Pembelokan akar masalah

Akar peristiwa Wamena adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat

keamanan kepada masyarakat. Dalam peristiwa tersebut tidak ada bukti

yang menunjukkan bahwa kekerasan tersebut dipicu oleh perbedaan suku,

perbedaan warna kulit, atau perbedaan agama. Yang menjadi korban

dalam peristiwa tersebut adalah semua golongan masyarakat. Namun

demikian, kenyataan ini pelan-pelan menjadi kabur karena tidak adanya

sebuah penyelidikan yang akurat dan terbuka mengenai apa yang terjadi

sesungguhnya. Karenanya, gambaran yang berkembang adalah hasil dari

persepsi masyarakat, pemberitaan media massa, dan pernyataan-

pernyataan polisi yang cenderung sepihak, mengkotak-kotakkan. Buah dari

kekaburan ini adalah persepsi bahwa peristiwa Wamena adalah kekerasan

dari pihak Papua kepada non-Papua.





8. Reaksi massa di luar Jayawijaya

Peristiwa Wamena pada gilirannya memicu kemarahan massa di Jayapura.

Dengan diwakili oleh kelompok mahasiswa UNCEN, massa

mengungkapkan kemarahannya dengan memasang palang dan membakar

ban-ban bekas di depan Kampus UNCEN Abepura sehari sesudah pecah

peristiwa Wamena (7 Oktober 2000). Peristiwa Abepura ini nyaris

mendatangkan bentrokan antara mahasiswa dengan pihak aparat

kepolisian jika tidak ada pihak penengah yang kebetulan lewat di tempat

itu: Direktur Els-HAM, Bpk. Yohanis Bonay dan Sekum Persekutuan Gereja

Baptis di Irja, Pdt. Sofyan Joman.





Sikap senada kembali dikemukakan oleh Komunitas Mahasiswa dan

Pelajar Jayawijaya (KMPJ) di Jayapura tgl. 12 Oktober 2000 yang

menyatakan keprihatinan atas tragedi 6 Oktober sekaligus menuntut agar

Kapolres Jayawijaya ditarik. KMPJ juga menyerukan agar aparat kepolisian

dan elit politik tidak menjadikan masyarakat sebagai boneka politik dan

akhirnya selalu menjadi korban19.





Hal serupa terjadi di Manokwari 13 Oktober 2000. Massa mahasiswa,

pemuda, Satgas Papua melakukan unjuk rasa damai ke DPRD II

Manokwari dan diterima oleh Ketua DPRD II Manokwari: Daud Mandowen.







19

Harian Cenderawasih Pos, 13 Oktober 2000, hlm. 2

Massa menyesalkan peristiwa Wamena dan mempertanyakan instruksi

penurunan bendera Bintang Kejora oleh Menkosospolkam.





9. Reaksi elit politik di Jakarta dan Jayapura

Yang penting dicatat adalah bahwa dalam seluruh peristiwa Wamena sikap

pertama yang ditunjukkan oleh elit politik Jakarta adalah tetap

mempersoalkan izin Presiden untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora

dan mengupayakan penurunannya segera. Hal ini dikemukakan oleh Ketua

DPR RI, Akbar Tandjung20, dan dilanjutkan dalam Rakerpolkam tgl. 12

Oktober 2000 yang menyibukkan diri dengan upaya menyusun peraturan

mengenai bendera yang bersifat kultural. Kembali masalah kemanusiaan

direduksi kepada soal ideologis. Tidak satupun pejabat pemerintah di

tingkat Pusat maupun propinsi segera mengambil langkah untuk

menangani korban, nasib guru yang terbengkalai, trauma masyarakat,

keterpecahanan di antara masyarakat. Patut dipertanyakan sebenarnya

warganegara Indonesia yang sedang mengalami musibah di Papua dilihat

sebagai apa oleh para pejabat negara mengingat tidak ada langkah

perlindungan kepada mereka melainkan terus diperalat demi karier politik?





Sikap yang berbeda diambil oleh salah pihak DPRD Tk. I Irja melalui

wakilnya. Wakil Ketua DPRD Tk. I Irja, Ben Jeharu, kiranya lebih berfokus

pada korban karena ia menyerukan supaya mengesampingkan

kepentingan politik dan segera menangani keadaan darurat yang ada.

Untuk itu ia mempertanyakan isolasi daerah yang dilakukan oleh Bupati

dan Kepolisian setempat.





10.Stigmatisasi terhadap masyarakat Baliem dan Papua

Ternyata perisitiwa Wamena 6 Oktober 2000 memiliki jangkauan lebih luas

daripada Baliem. Akibat dari kekaburan fakta mengenai peristiwa Wamena

maka terjadilah penyerangan Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Kiranya hal ini menjadi salah satu indikator adanya upaya stigmatisasi

terhadap kelompok Papua sebagai pihak pencipta kekerasan padahal





20

Harian Cenderawasih Pos, 10 dan 11 Oktober 2000.

kekerasan itu terjadi akibat tindakan dua pihak: aparat keamanan dan

masyarakat dan memiliki kerangka struktural yang lebih luas dan lebih jauh

daripada insiden itu sendiri.





Stigmatisasi dikembangkan oleh pihak Kepolisian dengan terus

membebankan tanggung jawab seluruh peristiwa Wamena kepada pihak

Presidium baik yang ada di Jayapura maupun di Wamena. Berbagai

pernyataan Kapolda yang dikutip media massa menunjukkan dengan jelas

hal ini21. Hal ini kiranya mengikuti sikap yang diambil sebelumnya oleh

Menkosospolkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Megawati yang

telah mengambil langkah tegas dalam rakerpolkam tgl. 12 Oktober 2000 di

Jakarta : [1] melarang pengibaran bendera Bintang Kejora, [2] meninjau

ulang peran Presidium dan Satgas Papua.





Stigmatisasi juga berkembang di dalam lingkungan Papua seperti

dikemukakan oleh Sem Yaru yang mengemukakan garis pemikiran yang

sama dengan pihak kepolisian. Tgl. 14 Oktober 2000, dia meminta

tanggung jawab dari pihak Presidium atas kejadian Wamena.





Dua bulan sesudahnya, peristiwa Wamena dijadikan dalih oleh pihak

kepolisian untuk bertindak di luar hukum saat mencari pelaku peristiwa

penyerangan Polsek Abepura 7 Desember 2000. Dengan dalih tersebut,

polisi telah melakukan penangkapan dan penahanan di luar prosedur

hukum terhadap asrama-asrama mahasiswa di Abepura khususnya yang

dihuni oleh mahasiswa/i asal Jayawijaya dan Pegunungan Tengah, yakni

asrama Ninmin, asrama IMI Puncak Jaya, asrama Nayak, asrama Yapen

Waropen. Polisi juga telah melakukan penangkapan dan penahanan

dengan penyiksaan terhadap kelompok warga masyarakat pencari gaharu

(rumah masyarakat Anggruk di Skyline, pemukiman masyarakat Lani di

Kotaraja, pemukiman Suku Gem di Abe pantai), dengan dalih sebagai

pelaku peristiwa Abepura.22



21

Lihat Harian Cenderawasih Pos, 14 Oktober 2000, hlm. 1

22

Lihat Siaran Pers Els-HAM Papua Barat 14 Desember 2000 tentang Kasus Penyerbuan

Polsek Abepura dan Penanganannya dan Surat Gereja-gereja kepada Komnas HAM

11.Upaya pemulihan situasi oleh pemerintah daerah

Langkah berikut pemerintah daerah berusaha menangani problem

pengungsi, perawatan terhadap yang luka-luka. Untuk itu pemerintah

daerah bersama DPRD Tk.II Jayawijaya telah membentuk Satkorlak

Penanggulangan Bencana 6 Oktober 2000. Pemerintah daerah juga

berupaya mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa

Wamena dan menyusun kesepakatan bersama yang mengikat semua

pihak. Salah satu butir kesepakatan adalah rencana upacara perdamaian.

Meski secara formal telah direncanakan penyelenggaraan upacara

perdamaian23, pemerintah tidak mampu menunjukkan langkah-langkah

serius untuk menangani proses perdamaian (rekonsiliasi) guna

menyembuhkan luka batin di hati dan ingatan kolektif masyarakat. Upacara

itu sendiri tidak pernah dilaksanakan.





Pasca kejadian pemerintah mengambil tindakan pemberian santunan

kepada yang meninggal dan luka-luka. Keluarga 31 korban meninggal

dunia mendapatkan santunan masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- dan

16 korban luka atau cacat masing-masing mendapatkan Rp. 3.375.000,-

berdasarkan catatan dari Satkorlak tertanggal 4 November 200024.

Sebernarnya ada niat dari kepala-kepala suku untuk melaksanakan adat

‗bayar kepala‘ kepada korban yang bukan orang Baliem. Niat itu

didasarkan pada adat perdamaian Baliem supaya sungguh masyarakat

tidak merasa memiliki hutang nyawa. Tetapi, niat ini kemudian diambil alih

oleh Bupati yang memberikan santunan kepada semua korban. Menjadi

pertanyaan mengapa niat baik masyarakat untuk pelan-pelan

membereskan soal di antara masyarakat sendiri justru diambil alih oleh

pemerintah? Apakah dengan mengambil alih rasa tanggung jawab tersebut

masyarakat Baliem dipulihkan harga dirinya dan didamaikan dengan warga

masyarakat lainnya?





tertanggal 16 Desember 2000.

23

Lihat ―Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Kab. Jayawijaya, Presidium, Panel, dan

Satgas Papua Jayawijaya dihadiri Perwakilan Muspida Propinsi Irian Jaya‖ butir no. 5.

24

Daftar santunan dari Satlak PB Kabupaten Jayawijaya 4 November 2000 yang

ditandatangani ole A. Djufriadi.

12. Dampak penambahan polisi dan tentara

Dampak lain dari peristiwa Wamena adalah penambahan pasukan brimob

dan TNI di Baliem. Kehadiran tambahan pasukan yang mencolok ini cukup

mengubah suasana Wilayah Baliem. Berdasarkan penjelasan Bupati

Jayawijaya, Drs. David Hubi, penambahan pasukan Brimob dan TNI adalah

untuk mengamankan daerah. Untuk itu ditempatkan 10-20 orang tentara di

setiap kecamatan; bahkan jika banyak guru-guru yang pergi, kekosongan

itu akan diisi oleh tentara yang akan bertindak sebagai guru.





Tindakan lain yang dilakukan pasca kejadian adalah operasi-operasi

penyisiran untuk mencari pelaku pembunuhan dan pencurian massal.

Tindakan ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan banyak kali terjadi di luar

prosedur hukum karena dilakukan dengan kekerasan seperti telah terjadi di

wilayah Kama, Tolikara tgl. 8-11 Oktober 2000.





Fakta lain adalah bahwa kehadiran tentara dan polisi tambahan kiranya

tidak sekedar dimaksudkan untuk mengamankan wilayah. Kejadian

penurunan pasukan Yonif 433 Kostrad dengan terjun payung di Desa

Aikima, Pikhe, tgl. 23 November 2000 tidak membantu memulihkan situasi

malah patut dipertanyakan mengapa cara hadir pasukan TNI harus

memakai cara yang lazim dalam sebuah suasana perang? Apakah cara itu

semata-mata hendak menunjukkan suatu ancaman dan arogansi kepada

masyarakat?





Tindakan lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan razia

di Bandara Wamena bagi setiap penumpang yang hendak masuk ke

Wamena. Alasan yang dipergunakan oleh polisi adalah untuk mencari

senjata tajam atau minuman keras. Patut dipertanyakan mengapa tindakan

ini baru muncul sesudah peristiwa 6 Oktober 2000 dan tidak sebelumnya?

Apa sebenarnya tujuan dari razia ini?

BAGIAN IV

KESIMPULAN





D ari perisitwa kekerasan 6 Oktober 2000 terdapat sejumlah unsur kunci

yang memainkan peran utama di dalamnya. Unsur-unsur tersebut

adalah sebagai berikut:





1. Kekerasan dari pihak negara kepada masyarakat

Segi kekerasan telah menjadi unsur yang menentukan dalam peristiwa

Wamena. Di tingkat negara, kekerasan terjadi dalam wujud: [1] pembuatan

kebijakan yang bersifat menutup pintu dialog dengan masyarakat Papua,

[2] tidak berpegang pada kesepakatan-kesepakatan resmi yang diadakan

antara pemerintah dengan perwakilan masyarakat, [3] penurunan bendera

dengan kekerasan senjata, [4] penangkapan tanpa mengindahkan

prosedur hukum bahkan dengan penyiksaan. Dengan melihat tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh elit politik maupun pihak kepolisian itu, tidak

bisa dihindari munculnya pertanyaan fundamental: sebenarnya

masyarakat Papua hendak diperlakukan sebagai apa? Mengapa

kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani secara resmi begitu

mudah dilanggar bahkan dengan tindakan kekerasan justru oleh pihak

yang berkewajiban untuk menegakkan hukum? Mengapa dalam

menangani masalah, kepolisian mengedepankan tindakan yang tidak

mengindahkan tatanan hukum padahal setiap kali melontarkan slogan

‗pendekatan kasih sayang‘?





2. Kekerasan antar sesama masyarakat

Di tingkat masyarakat, kekerasan terwujud dalam tindak : [1] perusakan

pemukiman penduduk, [2] pembakaran rumah-rumah dan kios-kios, [3]

pencurian harta benda, dan [4] pembunuhan terhadap sesama

masyarakat. Kekerasan ini juga bersifat luar biasa. Khusus untuk wilayah

Wouma, peristiwa perusakan, pembakaran, dan pembunuhan adalah

akibat dari kemelut situasi yang ada saat terjadi penurunan bendera oleh

aparat keamanan. Kemelut tersebut telah mendatangkan kemarahan

massa yang tak terkendali. Tekanan kemarahan massa ini masih

ditambah oleh tembakan dari arah rumah-rumah penduduk di sisi jalan

yang tertuju kepada kelompok massa yang bergerak dari arah Wouma ke

Wamena kota.





3. Pemutarbalikkan hukum

Dari proses pemeriksaan polisi terhadap anggota presidium dan panel,

ditunjukkan secara jelas bahwa hukum telah diputar balikkan. Polisi

sebagai instansi penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengusut

pelaku pembunuhan dan perusakan. Kewajiban ini tidak bisa dialihkan

kepada pihak presidium atau panel apalagi jika pengalihan itu sebenarnya

merupakan dalih untuk menjatuhkan tuduhan kepada pihak tersebut.

Berdasarkan kenyataan itu, patut dipertanyakan : mengapa kepolisian

melemparkan tanggungjawabnya kepada pihak masyarakat? Apakah

langkah ini dimaksudkan untuk mengadu domba pihak Presidium dan

Panel dengan pihak masyarakat sendiri?





Sementara itu di tingkat propinsi, Kapolda memutarbalikkan kesepakatan

Muspida tgl. 3 Oktober 2000 dengan dalih bahwa jumlah bendera di

Baliem terlalu banyak. Mengapa hal-hal sedemikian tidak diutarakan

dalam perundingan di tingkat pimpinan Propinsi Irja? Apakah dengan

begitu mudahnya mengabaikan kesepakatan Muspida, Kapolda hendak

menyatakan diri sebagai pihak yang mengatasi hukum dan berada di atas

pemerintah sipil?





4. Pola kebijakan membiarkan

Ada sejumlah indikasi kuat bahwa pola kebijakan pembiaran dijalankan.

Pertama, 12 November 1999 saat diadakan hari ulang tahun Bpk. Theys

H. Eluay di Sentani yang dihadiri oleh sejumlah pejabat muspida Tk.I.

Kedua, pada tanggal 1 Desember 1999, bendera Papua dikibarkan di

berbagai tempat di Tanah Papua dan tidak ada reaksi apapun dari

pemerintah dan Polisi. Ketiga, saat diadakan Kongres Papua II 29 Mei – 4

Juni 2000, seluruh Muspida Tk. I Irja menghadirinya saat bendera

dikibarkan dan lagu ―Hai, Tanahku Papua‖ dinyanyikan. Dengan demikian,

masyarakat memahami bahwa pengibaran Bendera Papua adalah sah

seperti halnya pengungkapan aspirasi kemerdekaan meskipun tidak ada

pernyataan resmi dari pihak pemerintah dan kepolisian bahwa hal itu

dijamin secara hukum. Dengan demikian masyarakat dibiarkan

mengambang, berpegang pada persepsi sendiri, mengalami kebingungan

karena pernyataan yang bertentangan dari anggota Muspida. Dalam

suasana mengambang itulah, muncul kebijakan represif dari kepolisian

yang dengan penurunan Bendera Papua secara paksa yang bermuara

pada jatuhnya korban di pihak masyarakat. Kebijakan itu tidak hanya

berhenti pada tgl. 6 Oktober 2000 tetapi terus berlanjut dengan

membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan, berpegang pada

persepsi sendiri atau kelompok sendiri karena tidak ada proses investigasi

dan proses rekonsiliasi.





5. Persilangan kepentingan politik di tingkat atas

Tak bisa dipungkiri bahwa kerangka dari peristiwa Wamena adalah

perbenturan kepentingan elit politik Jakarta dengan dinamika sosio-politik

di Papua. Perbenturan itu pertama-tama berakar dari perbenturan

kepentingan di antara elit sendiri di Jakarta. Konflik di tingkat atas ini

menjadikan masalah kemanusiaan di Papua dibelokkan dan dipersempit

kepada problem ideologis sehingga akar masalah tidak tertangani tetapi

justru kepentingan elit politik yang bersangkutan dipertahankan. Dinamika

politik ini akhirnya berbenturan dengan kondisi nyata masyarakat Papua

yang makin tidak tahan karena suaranya terus tidak didengarkan sehingga

bermuara pada peristiwa kekerasan yang luar biasa.

REKOMENDASI







B

erdasarkan seluruh analisis latarbelakang masalah, pemaparan fakta

temuan dari lapangan, berikut segala dampak yang ditimbulkan dari

peristiwa 6 Oktober 2000, Tim Kemanusiaan Wamena

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:





1. Meminta kepada semua untuk memahami dan menerima bahwa

masalah Wamena adalah masalah yang kompleks yang berakar pada

dinamika sosio-politik di tingkat pusat, propinsi, maupun di Wilayah

Baliem sendiri yang menciptakan suatu lingkaran kekerasan yang luar

biasa.

2. Meminta kepada semua pihak untuk tidak menciptakan suasana yang

mengarah kepada kekerasan baik melalui pernyataan-pernyataan di

media massa, sikap arogan di lapangan, unjuk kekuatan senjata,

maupun intimidasi kepada pihak yang berbeda warna kulit, agama,

suku, gender, dan keyakinan politik.

3. Meminta kepada pemerintah di segala tingkat dan masyarakat Baliem

untuk segera memulihkan sistem pendidikan yang mengalami kerusakan

yang serius dan akan membawa dampak yang berkepanjangan.

4. Meminta kepada pemerintah di segala tingkat untuk mengambil langkah

yang konkret, segera, dan cermat untuk menangani nasib para guru dan

keluarganya yang telah menjadi korban peristiwa 6 Oktober 2000

dengan tidak mempersulit segala proses administratif yang diperlukan.

5. Meminta kepada pemerintah di segala tingkat untuk mengambil langkah

serius terhadap para murid yang tidak memiliki kesempatan belajar yang

layak karena guru dan sarana belajar-mengajar telah rusak di seluruh

Wilayah Baliem.

6. Meminta kepada para penegak hukum supaya menjalankan proses

litigasi berdasarkan prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran dan bukan

didasarkan pada desakan-desakan yang bersifat politis.

7. Meminta kepada pemerintah di segala tingkat untuk memperhatikan luka

batin (trauma) yang diderita oleh warga masyarakat Baliem maupun

warga masyarakat lainnya.

8. Meminta pemerintah dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia untuk

membentuk KPP HAM independen guna melakukan empat tugas utama

: [1] uji forensik atas korban yang tidak teridentifikasi dengan cara biasa,

[2] melakukan investigasi menyeluruh, [3] mengumumkan secara luas

dan terbuka hasil temuannya dalam waktu singkat, [4] melakukan

upaya-upaya penuntutan melalui peradilan HAM terhadap pihak

manapun yang terbukti bersalah dan mengorbankan nasib masyarakat

biasa.

9. Meminta kepada para pejabat di segala tingkat baik di jajaran

pemerintahan maupun kepolisian untuk bertanggung jawab secara

hukum atas segala pernyataan dan tindakan yang terbukti telah

mendatangkan korban di tingkat masyarakat biasa.

10. Hanya berdasarkan pelaksanaan rekomendasi 1-9, meminta kepada

segenap unsur untuk melakukan proses rekonsiliasi atau pendamaian

dengan syarat-syarat berikut ini:

a. membentuk Tim Kerja Rekonsiliasi yang terdiri dari segenap unsur

keahlian dan adat Baliem guna mengolah tahap-tahap rekonsiliasi

secara matang dan terencana dan menuangkannya dalam sebuah

kerangka kerja.

b. membentuk Forum Musyawarah Rekonsiliasi yang menjadi

representasi dari setiap unsur yang ada dalam masyarakat Baliem

yang mendiskusikan hasil kerja dari Tim Kerja Rekonsiliasi

c. memulihkan kondisi-kondisi fisik yang rusak akibat peristiwa 6

Oktober 2000 maupun sesudahnya

d. melaksanakan proses-proses rekonsiliasi yang tidak sebatas pada

upacara perdamaian yang bersifat seremonial dan formal belaka

melainkan berdasarkan kajian yang mendalam dari Tim Kerja

Rekonsiliasi.

*************