implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke

							IMPLEMENTASI PP No.41/2007
dan Reorganisasi Pemda di
   Kabupaten Merauke


  Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

   www.kumoro.staff.ugm.ac.id
    kumoro@map.ugm.ac.id

   Magister Administrasi Publik
    Universitas Gadjah Mada
               KONSEP DASAR
              OTONOMI DAERAH
   Devolution / decentralisation: The transfer
    of functions or decision-making authority
    from the central government to local
    government (Cheema & Rondinelli, 1981).

   Otonomi daerah (local autonomy):
    kewenangan Daerah Otonom untuk
    mengatur dan mengurus kepentingan
    masyarakat setempat menurut prakarsa
    sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
    sesuai dengan peraturan perundang-
    undangan (UU No.32 Tahun 2004).
           METODE PELIMPAHAN
               WEWENANG
   “Ultra vires” is basically used for denoting the situation
    where local governments “vires” (functions) are explicitly
    listed, and therefore any local government action outside
    this list would be deemed to be “ultra vires”, i.e. beyond
    the scope of allowed functions.

   “General competence”, on the other hand, is the
    principle that allows local governments to take whatever
    necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens,
    providing services, and developing the regions. Under the
    “general competence” principle, local governments are free
    to take actions as long as they do not breach provisions in
    higher levels’ regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)
Pelimpahan Wewenang di Indonesia
– Metode yang dianut adalah general
  competence, dengan sedikit modifikasi
– Perumusan kewenangan daerah ditetapkan
  berdasarkan “kewenangan residual”, dengan
  rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah
  pusat, yi: bidang pertahanan dan keamanan,
  kebijakan moneter dan fiskal, politik luar
  negeri, agama, justisi.
– Dalam peraturan lebih teknis, perumusan
  kewenangan didahului dengan kewenangan
  pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,
  menurut PP No.25/2000.
– Perumusan berdasarkan pengakuan
  kewenangan dalam tiga jenjang (pusat,
  provinsi, kabupaten/kota) menurut PP
  No.38/2007.
     Muatan PP No.38/2007
 Pembagian kewenangan antara
  pemerintah pusat, provinsi, kab/kota
  secara rinci (lampiran 856 hal, mirip
  dengan muatan Kepmendagri 130-67 th
  2002)
 Kewenangan wajib (basic services): 26
  urusan
 Kewenangan pilihan (core competence) :
  8 urusan.
 Bagaimana dengan urusan pemerintahan
  yang konkuren?
1.    Pendidikan
                         URUSAN WAJIB
2.    Kesehatan
3.    Lingkungan hidup
4.    Pekerjaan umum
5.    Penataan ruang
6.    Perencanaan pembangunan
7.    Perumahan
8.    Kepemudaan & olah-raga
9.    Penanaman modal
10.   Koperasi & usaha kecil-menengah
11.   Kependudukan & catatan sipil
12.   Ketenagakerjaan
13.   Ketahanan pangan
14.   Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
15.   KB & keluarga sejahtera
16.   Perhubungan
17.   Komunikasi & Informatika
18.   Pertanahan
19.   Kesatuan bangsa & politik dalam-negeri
20.   Otda, PU, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian,
      persandian
21.   Pemberdayaan masyarakat dan desa
22.   Sosial
23.   Kebudayaan
24.   Statistik
25.   Kearsipan
             URUSAN PILIHAN

1.   Kelautan & perikanan
2.   Pertanian
3.   Kehutanan
4.   Energi & sumberdaya mineral
5.   Pariwisata
6.   Industri
7.   Perdagangan
8.   Transmigrasi
            Proses Terbentuknya Stuktur Organisasi



Pembagian
kerja 1



                                             Struktur
                                             organisasi




 Pembagian
 Kerja 2
                          Pembagian
                          Kerja 3       Koordinasi dan
                                        integrasi
               Perkembangan Organisasi dan Restrukturisasi


                                                           Kedewasaan

                    Pertumbuhan                                                              Kemunduran



    Formasi




1. Tahap kewiraswastaan   2. Tahap kebersamaan    3. Tahap              4. Tahap             5. Tahap
                                                     formalisasi dan       perluasan            kemunduran
                                                     kontrol               struktur
    Tujuan tidak jelas      Komunikasi dan         Formalisasi          Stuktur lebih       Turnover pegawai
    Kreativitas tinggi       struktur informal       Peraturan             kompleks             tinggi
                             Komitmen tinggi        Struktur stabil      Desentralisasi      Konflik
                                                     Pemekaran            Berbagai macam       meningkat
                                                      pada efisiensi        pasar               Sentralisasi
      Sistem Pemerintahan Daerah
           setelah Reformasi
   UU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan
    yaitu: (1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3)
    persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan
    perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal.
   Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah
    pusat (politik LN, pertahanan & keamanan, justisi, moneter &
    fiskal nasional, agama)
   Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diserahkan
    kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran,
    implementasi, dan evaluasinya.
   Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan,
    kepegawaian dan organisasi daerah.
   Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang
    jelas).
   Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah.
   Kecamatan (distrik) memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan
    desa (kampung, mukim) berhak untuk memilik kepala
    pemerintahan dan Badan Perwakilan sendiri.
         REALISASI PEMBAGIAN
     KEWENANGAN DALAM PENATAAN
    KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

 Diberikan keleluasaan daerah untuk
  menatanya sesuai dengan kemampuan
  dan kebutuhan
 Daerah mempunyai keadaan dan
  kemampuan yang berbeda
 Kewenangan daerah dalm konstruksi
  otonomi UU No.32/2004 seharusnya lebih
  leluasa ketimbang ketika diatur oleh UU
  No.5/1974
 Peraturan pemerintah seharusnya tidak
  mengatur yang cenderung membatasi
  keleluasaan dan keberagaman daerah
             Muatan PP No.41/2007
   Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (self-
    assessment)
   Struktur diharapkan lebih ramping & sesuai kebutuhan
    daerah; Ukuran maksimal: 15 dinas, 10 badan.
   Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf
    (sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur
    perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis
    daerah), unsur pelaksana (dinas).
   Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi
    unggulan (core competence) daerah
   Kemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan
    nasional (Sekr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb)
   Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel
    penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah:
    apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja?
   Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan  IIIa menjadi
    IIIb. Penghapusan Wakil Kepala Dinas.
   Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli
    (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli
    Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme?
    Kecemburuan?
                 Struktur Dasar Organisasi

                               Strategic apex




                                    Middle      Support
                  Techno-           line
                  structure                     Staff




                              Operating core




Sb: Mintzberg (1979:20)
    Deskripsi masing-masing
 Strategic   Apex
  – Suatu unit satuan organisasi yang
    berfungsi membuat kebijakan strategis
    untuk kelangsungan hidup dan
    pengembangan suatu orgaisasi
  – Fungsi ini biasanya terletak pada posisi
    tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan
    tertinggi suatu Organisasi (Untuk
    Dinas=Kepala Dinas)
                  Lanjutan I
 Middle   Line
  – Satuan Organisasi ini berfungsi sebagai
    perantara yang menyalurkan kebijakan
    strategis untuk dilaksanakan oleh
    satuan pelaksana organisasi
  – Satuan organisasi mediator ini
    umumnya pengelola dari fungsi bantuan
    dan fasilitasi (biasanya dijabat oleh
    Sekretaris)
                 Lanjutan II
   Operating Core
    – Unit organisasi berfungsi melaksanakan
      tugas pokok suatu organisasi. Unit ini
      yang berfungsi sebagai pelaksana yang
      bertanggungjawab atas berhasil
      tidaknya pelaksanaan kebijakan
      strategis yang ditetapkan oleh Strategic
      Apex
    – Unit ini berada di depan yang erat
      kaitanya dengan terwujudnya tugas
      pokok suatu organisasi (Dinas
      kesehatan= rumah sakit, poli klinik
      dsb.)
            Lanjutan III
 Techno-Structure
  –Unit ini berfungsi sebagai analis
   yang memberikan bantuan (hasil
   analisisnya) kepada Strategic Apex
   mengenai segala aspek yang
   berkaitan dengan tugas pokok
   organisasi untuk masukan
   pengambilan kebijakan (Misalnya:
   bagian Litbang)
            Lanjutan IV
 Support Staff
  –Unit organisasi ini terdiri dari
   satuan penunjang yang
   memperlancar pelaksanaan tugas
   pokok organisasi
  –Unit ini biasanya dipandang kurang
   penting, akan tetapi tanpa unit ini
   organisasi bisa lumpuh (misalnya
   bagian Tata Usaha)
          LEMBAGA DI PEMDA MERAUKE
          (Sekretariat & Badan/Inspektorat)
1.   Sekretariat Daerah (Pola 3 Asek)
2.   Sekretariat DPRD
Asisten Sekretariat Daerah:
1.   Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
    1. Bagian Pemerintahan
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
    3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan
2.   Pembangunan Daerah
    1. Administrasi Pembangunan
    2. Administrasi Sumberdaya Alam
    3. Administrasi Perekonomian
3.   Administrasi Umum
    1. Hukum
    2. Organisasi
    3. Umum
    4. Perlengkapan dan Aset
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI MERAUKE
   (8 Badan, 1 Satuan Teknis, 1 RSUD)
Badan (8 bh):
1.  Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)
2.  Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
3.  Kesatuan Bangsa & Perbatasan Daerah
4.  Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan
    Pelatihan (Balitbangdiklat)
5.  Badan Promosi dan Investasi Daerah
6.  Pengumpulan Data dan Arsip Daerah
7.  Kantor Informasi, Komunikasi, dan Perpustakaan
8.  Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan
    Sipil

Satuan lain:
1.  Satuan Polisi Pamong Praja
2.  Rumah Sakit Umum Daerah
        LEMBAGA DI PEMDA MERAUKE
              (Dinas & Distrik)
Dinas (16 bh):

1.    Dinas   Pendapatan Daerah
2.    Dinas   Pekerjaan Umum
3.    Dinas   Kesehatan
4.    Dinas   Pendidikan Sekolah Dasar
5.    Dinas   Pendidikan Menengah
6.    Dinas   Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7.    Dinas   Tanaman Pangan
8.    Dinas   Peternakan
9.    Dinas   Kehutanan dan Perkebunan
10.   Dinas   Perikanan dan Kelautan
11.   Dinas   Perhubungan
12.   Dinas   Migrasi, Permukiman, dan Ketenagakerjaan
13.   Dinas   Perindagkop
14.   Dinas   Pemuda, Olah-raga dan Pendidikan Luar Sekolah
15.   Dinas   Pengendalian Dampak Lingkungan
16.   Dinas   Kebudayaan dan Pariwisata

Wilayah:
1.   Distrik (20)
   PERUBAHAN ESELONISASI
        DI MERAUKE
Keadaan Sekarang      Konsultasi Depdagri
Eselon IIa          1 Eselon IIa            1
Eselon IIb         30 Eselon IIb        27
Eselon IIIa    121 Eselon IIIa         63
Eselon IIIb        11 Eselon IIIb      113
Eselon IVa    319 Eselon IVa          477
Eselon IVb         32 Eselon IVb        89
       Pasal 22 PP No.41/2007
     Pembentukan Dinas / LTD agar disesuaikan
     dengan Perumpunan Urusan. Perumpunan
     urusan Dinas tidak boleh digabung dg LTD 
     Plus Kebijakan Nasional.

1.   BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
     Perikanan dan Kehutanan)  UU No.16/2006
2.   BPBD (Badan Penanggulangan Bencana
     Daerah)  UU No.24/2007
3.   Badan Ketahanan Pangan  Perpres
     No.83/2006
4.   UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) 
     Permendagri No.20/2008.
            Strategi Reorganisasi
1.   Tetapkan “fungsi” sebelum “struktur” (money
     follows function)
2.   Lakukan perubahan dari yang potensi
     konfliknya terendah
3.   Jangan menghapus satuan organisasi yg
     kinerjanya baik (Do not kill the golden goose)
4.   Analisis ttg kinerja SKPD dan individual dg
     indikator kemampuan yg objektif
5.   Arahkan reorganisasi pada tujuan otonomi
     daerah; peningkatan ekonomi & kemakmuran
     rakyat di daerah, pelayanan publik yg efisien,
     responsif, akuntabel
6.   Kembangkan sistem insentif berdasarkan
     kinerja, bukan semata-mata pada jabatan
     struktural
7.   Utamakan good-will dalam mengoptimalkan
     kinerja, bukan mencari-cari kelemahan dalam
     peraturan untuk diri-sendiri & ego-sektoral.