Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Download as PDF - PDF

Document Sample
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Download as PDF - PDF Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                       : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   PIN BB                     : 277878F0
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                            Materi
•   SPPN, Perlindungan Hutan dan
    Konservasi Alam
•   Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah
•   Rencana Strategis K/L
•   Rehabilitasi Hutan dan Konservasi
    SDA




                         dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
            Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
  jangka panjang, jangka
  menengah, dan tahunan
   Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.


                        dadang-solihin.blogspot.com   6
                  Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           7
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
 untuk itu.

 Partisipatif:
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       8
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                     DAERAH
        Dokumen             Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /        Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1)   (Renja SKPD)               ( Ps. 21 Ayat 3)
                               dadang-solihin.blogspot.com                            9
Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara
 20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan

                                    Pedoman                  Pedoman
                         Renstra                 Renja -                                 Rincian
                                                                          RKA-KL




                                                                                                   Pemerintah
                           KL                      KL                                     APBN




                                                                                                     Pusat
                  Pedoman                     Diacu

                                    Dijabar
              Pedoman                                        Pedoman
   RPJP                   RPJM        kan
                                                  RKP                     RAPBN          APBN
  Nasional               Nasional


Diacu           Diperhatikan                            Diserasikan melalui Musrenbang

                                    Dijabar
    RPJP      Pedoman    RPJM         kan         RKP        Pedoman
                                                                          RAPBD          APBD
   Daerah                Daerah                  Daerah




                                                                                                   Pemerintah
                                                                                                     Daerah
                  Pedoman                     Diacu


                                    Pedoman
                         Renstra                 Renja -    Pedoman        RKA -         Rincian
                          SKPD                   SKPD                      SKPD           APBD



                        UU SPPN                                             UU KN
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                        10
 Syarat Dokumen Perencanaan
          S.M.A.R.T
1. Specific:     Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
                 jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
               baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:     Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                 output dalam rangka mencapai target outcome yang
                 ditetapkan; serta antara target outcome dalam
                 rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:    Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


                       dadang-solihin.blogspot.com                       11
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          12
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   13
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               14
dadang-solihin.blogspot.com   15
             RPJMN 2010 - 2014
Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
           yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku       serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
  I        Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
           TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
           BERKEADILAN.
Buku II    Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
           kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
           2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
 II        PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III   Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku       dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
 III       DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.

                          dadang-solihin.blogspot.com                     16
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

                             Visi-Misi
                           SBY-Boediono


               Buku     RPJMN 2010-1014
                 I

                      11 Prioritas Nasional+
Buku               3 Prioritas Nasional Lainnya                  Buku
 II                                                               III
       Prioritas Bidang:
  Sosbud, Ekonomi, IPTEK,                     Prioritas Regional:
  Sarana Prasarana, Politik,                  Sumatera, Jawa-Bali,
 Hankam, Hukum & Aparatur,                 Kalimantan, Sulawesi, Nusa
 Wilayah & Tata Ruang, SDA &                Tenggara, Maluku, Papua
              LH
                        dadang-solihin.blogspot.com                     17
                  RPJMN 2010-2014
                              VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN


                              MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG


                           AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

                       dadang-solihin.blogspot.com            18
                Prioritas Nasional
     Perbaikan
Infrastruktur Lunak    Prioritas 1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                       Prioritas 2  Pendidikan
                       Prioritas 3  Kesehatan
     Penguatan         Prioritas 4  Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial   Prioritas 5  Ketahanan Pangan
                       Prioritas 6  Infrastruktur
                       Prioritas 7  Iklim Investasi dan Bisnis
    Percepatan
                       Prioritas 8  Energi
  Pembangunan
                       Prioritas 9  Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
                                    Penanggulangan Bencana
                       Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,
                                    Terdepan, dan Pascakonflik
  Pembangunan          Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
   Kreativitas                      Inovasi Teknologi



                       dadang-solihin.blogspot.com                   19
             Perbedaan RPJMN 2004-2009
            dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)
Struktur Buku
          RPJMN 2004-2009                               RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku:                       Terdiri dari 3 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda          Buku satu, mencerminkan prioritas
  pembangunan nasional                       pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan     Buku Dua, mencerminkan
  nasional (bab-bab berdasarkan              pembangunan pada bidang dan lintas
  permasalahan dan prioritas                 bidang
  pembangunan yang ditentukan)              Buku Tiga, mencerminkan
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro            pembangunan dengan berbasis
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan               kewilayahan
  Pembangunan nasional serta
  penyusunan rancangan rencana kerja
  pemerintah tahun 2010



                                www.dadangsolihin.com                       20
             Perbedaan RPJMN 2004-2009
            dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)
     Substansi           RPJMN 2004-2009                  RPJMN 2010-2014
Perencanaan         Perencanaan berdasarkan isu      Perencanaan pada RPJMN
                    permasalahan (issue based)       berdasrkan pembagian bidang
                    selama 5 tahun
Perencanaan spasial Belum mencantumkan               Perencanaan spasial terdapat
                    perencanaan spasial              dalam buku tiga
Program dan         Open Program                     Linkage dengan struktur
Kegiatan                                             organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool               Dilengkapi dengan indikator
                    menentukan kinerja yang akan     untuk memudahkan
                    dicapai dan mengevaluasinya      pengukuran kinerja dan
                                                     evaluasi
Target               Belum seluruhnya                Terlihat target yang akan
                     mencantumkan target yang        dicapai selama 5 tahun
                     akan dicapai
Penganggaran         Belum mencantumkan              Mencantumkan anggaran bagi
                     anggaran                        pelaksanaan pembangunan
                                                     untuk 5 tahun
                             www.dadangsolihin.com                          21
 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

      NASIONAL-DAERAH                           K/L-SKPD            KEWENANGAN

       RENCANA JANGKA
                                          RENCANA STRATEGIS
     PANJANG & MENENGAH

                                                                        PERAN
          STRATEGI                               VISI, MISI            K/L-SKPD
                                                                      (2010-2014)
       KEBIJAKSANAAN                     TUJUAN DAN SASARAN

   KERANGKA EKONOMI MAKRO               STRATEGI DAN KEBIJAKAN


          PROGRAM                               PROGRAM                TUPOKSI
                                                                      K/L-SKPD
          KEGIATAN                              KEGIATAN              (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
  Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN

                              dadang-solihin.blogspot.com                      22
dadang-solihin.blogspot.com   23
                      Renstra-KL
•   Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
    untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
    Kementerian/Lembaga.
•   Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
    dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
    merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
•   Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
    yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
    yang akan dicapai oleh Presiden.




                         dadang-solihin.blogspot.com              24
Muatan Renstra-KL

 Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan




           dadang-solihin.blogspot.com          25
Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
  misi, tujuan, strategi,
  kebijakan, program, dan
  kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
  pokok dan fungsi
  Kementerian/ Lembaga

                        Informasi tentang
                         keluaran (output) dan
                         sumberdaya bersifat
                         indikatif


              dadang-solihin.blogspot.com        26
                Perbedaan Renstra 2004-2009                                           1/2
                 dengan Renstra 2010-2014
     Substansi           Renstra 2004-2009                      Renstra 2010-2014

Susunan Buku       Bervariasi di setiap Renstra       Terdiri dari 4 Bab:
                   Kementerian Lembaga                1.    Pendahuluan
                                                      2.    Visi, Misi, dan Tujuan K/L
                                                      3.    Arah Kebijakan dan Strategi
                                                      4.    Penutup

Visi dan Misi      Cakupan misi dan visi masih        Terdapat Ketentuan dan cara
                   belum jelas                        menentukan visi dan misi

Program/Kegiatan    Open Program dan Kegiatan         Program dan kegiatan disesuaikan
                    Tidak jelas pada setiap level      dengan hasil restrukturisasi
                     outcome dan output                 program dan kegiatan bagi setiap
                                                        K/L
                                                       Terdapat Ketentuan jelas bagi
                                                        pengguna program dan kegiatan


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 27
                Perbedaan Renstra 2004-2009                                            2/2
                 dengan Renstra 2010-2014
    Substansi             Renstra 2004-2009                        Renstra 2010-2014

Outcome, Output   Masih belum menggunakan outcome           Menggunakan outcome dan
                  dan output                                output yang telah ditentukan
                                                            sesuai unit organisasi

Indikator          Penyusunan dengan indikator             Indikator bagi outcome dan output
                    yang masih belum terukur                telah ditentukan
                   Masih belum ada yang
                    menggunakan indikator

Sasaran           Sasaran masih belum disesuaikan           Sasaran disesuaikan dengan
                  dengan dokumen yang menjadi               dokumen yang terkait dengan
                  acuan (RKP dan RPJM)                      penyusunan Rensta seperti RPJM
                                                            dan RKP

Anggaran           Kerangka pendanaan masih                Alokasi anggaran selama 5 tahun
                    bervariasi pada tingkatan program
                    dan kegiatan
                   Jangka waktu anggaran bervariasi

                              dadang-solihin.blogspot.com                                  28
     Alur Penyusunan Renstra-KL

            Proses                       Proses                   Penetapan
          Teknokratik                    Politik                  Renstra-KL

 Menggunakan metode       Proses penyusunan             Renstra-KL ditetapkan
  dan kerangka berpikir     Renstra-KL yang                dengan Peraturan
  ilmiah                    disesuaikan dengan             Pimpinan K/L
 Trilateral meeting        visi, misi, dan program
  antara K/L, Bappenas,     prioritas (platform)
  dan Kementerian           Presiden
  Keuangan
 Mengacu pada
  rancangan teknokratik
  RPJMN dan RPJPN
  2005-2025
                           dadang-solihin.blogspot.com                        29
Alur Penyusunan Renstra-KL




         dadang-solihin.blogspot.com   30
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

                            ORGANISASI
                           KEMENTERIAN/
                             LEMBAGA

                              LEMBAGA
                           TINGGI NEGARA


 Program-program
Teknis dilaksanakan
  oleh organisasi
  Lembaga Tinggi
      Negara                  ESELON I




                              ESELON II




                      dadang-solihin.blogspot.com   31
          Renstra-KL bagi Kementerian


                              ORGANISASI
                             KEMENTERIAN/
                               LEMBAGA

                              KEMENTERIAN

    Program Teknis
 dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
    Eselon 1A yang
bersifat memberikan
                               ESELON I
pelayanan eksternal



                               ESELON II




                         dadang-solihin.blogspot.com   32
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator


                                        ORGANISASI
                                       KEMENTERIAN/
                                         LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
  (satu) Program Teknis                 KEMENTERIAN
                                        KOORDINATOR
  digunakan oleh
  seluruh Eselon 1A
  terkait
• Indikator kinerja
  masing-masing Eselon
  1A muncul dalam                         ESELON I
  indikator kinerja
  program

                                          ESELON II




                          dadang-solihin.blogspot.com   33
              Renstra-KL bagi LPND

                                 ORGANISASI
                                KEMENTERIAN/
                                  LEMBAGA

                               LPND & LEMBAGA
                               NON STRUKTURAL


 LPND dan Lembaga
 Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
    Lembaganya
                                  ESELON I




                                  ESELON II




                       dadang-solihin.blogspot.com   34
     Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN                                    3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
      1.1 Kondisi Umum                                    Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
      1.2 Potensi dan Permasalahan                         mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
                                                           tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
                                                           daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
                                                           diperlukan untuk melaksanakannya)
       KEMENTERIAN/LEMBAGA
                                                          Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
       2.1 Visi Kementerian/Lembaga
                                                           Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
       2.2 Misi Kementerian/Lembaga                        yang bersangkutan
       2.3 Tujuan                                         Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
       2.4 Sasaran Strategis                               kinerja outcome dari masing-masing
           Kementerian/Lembaga                             Program
                                                          Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI                        mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
       3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional            sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
                                                           kelembagaan, dan struktur organisasi
         Sesuai dengan penugasan RPJMN
                                                           sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
          pada K/L, terkait dengan prioritas
                                                           mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
          nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
          II dan/atau Buku III).                     BAB IV Penutup
         Uraian mencakup indikatif pendanaan        LAMPIRAN
          dilengkapi dengan indikator-indikator      Matriks Kinerja K/L
          kinerja outcome dari masing-masing         Matriks Pendanaan K/L
          Program

                                     dadang-solihin.blogspot.com                                  35
                 Step by Step
            Penyusunan Renstra K/L
                                                                         7
                                                    5
   1                                                                 Penyusunan
                          3                    Penyusunan             Target dan
                  Penyusunan Visi             Arah Kebijakan        Pendanaan K/L
Persiapan
                    dan Misi K/L               dan Strategi        (berbasis KPJM)




          Identifikasi            Penyusunan
        Kondisi Umum,                                          Penyusunan
                                   Tujuan dan
          Potensi dan                                          Program dan
                                Sasaran Strategis
       Permasalahan K/L                                          Kegiatan
                                       K/L
              2                           4                        6


                              dadang-solihin.blogspot.com                            36
           Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3
                                      (2) Identifikasi Kondisi
                                                                          (3) Penyusunan Visi
         (1) Persiapan                  Umum, Potensi dan
                                                                              dan Misi K/L
                                        Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L                  1. Visi adalah rumusan umum
   atau pilihan-pilihan strategis     Hasil evaluasi terhadap            mengenai keadaan yang
   yang akan dihadapi;                  pencapaian program dan            ingin dicapai oleh K/L pada
                                        kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi       Hasil aspirasi masyarakat
                                                                          akhir periode
   K/L dalam pelaksanaan                dalam pemenuhan                   perencanaan.
   tugas dan justifikasi fungsi         kebutuhan barang publik,       2. Misi adalah rumusan umum
   dan kewenangannya,;                  layanan publik, dan regulasi      mengenai upaya-upaya
                                        dalam lingkup kewenangan          yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
                                        K/L
   organisasi beserta tugas                                               untuk mewujudkan visi.
                                  2. Identifikasi Potensi dan
   pokok dan fungsinya.              Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan                                           Uraian Visi dan Misi K/L
   informasi yang diperlukan       Uraian kondisi umum serta            dituangkan dalam
   sebagai bahan                     potensi dan permasalahan            dokumen Renstra-KL Bab
                                     K/L dituangkan dalam Bab I.
   pengambilan keputusan                                                 II. Visi, Misi, Tujuan dan
                                     Pendahuluan pada subbab
   selama proses penyusunan          1.1 Kondisi Umum K/L, dan           Sasaran Strategis K/L,
   Renstra-KL.                       1.2 Potensi dan                     pada subbab 2.1 Visi K/L,
                                      Permasalahan K/L.                  dan 2.2 Misi K/L.

                                      dadang-solihin.blogspot.com                              37
          Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3
  (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran                      (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
             Strategis K/L                                            Strategi
1. Tujuan:                                          1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
    Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan    K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
     berlaku pada periode jangka menengah;                sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
    Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin           dalam rangka pencapaian program prioritas
     dicapai pada periode jangka menengah;                Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
    Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki         RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
     oleh K/L; dan                                        mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
    Dapat mengarahkan perumusan sasaran                  strategisnya sendiri.
                                                     Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional
     strategis, strategi dan kebijakan, serta program
     dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi     dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan
                                                       Kebijakan (subbab 3.1).
     K/L
2. Sasaran:                                         2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
    Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;       Memuat program-program indikatif untuk
    Mencerminkan berfungsinya outcomes dari              memecahkan permasalahan yang penting dan
     semua program dalam K/L;                             mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
                                                          jangka menengah serta memiliki dampak yang
    Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
                                                          besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
    Dilengkapi dengan target kinerja.
                                                          sasaran strategis.
                                                        Program-program tersebut harus mencakup
                                                          kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I,
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L                 II, III) sesuai dengan bidang terkait.
  dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,
                                                     Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
  Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3
                                                       dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan
  dan 2.4).                          dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2).
                                                       dan Strategi                                    38
        Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3
                (6)                                (7) Penyusunan Target dan
  Penyusunan Program dan Kegiatan                Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Program K/L                               1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L                                 kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan             2. Penyusunan program dan kegiatan
   Kegiatan K/L                                 baru untuk periode 2010-2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome)       3. Penyusunan anggaran tahun dasar
                                                (2010) bagi program dan kegiatan baru
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
                                             4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
                                                Menengah.




                               dadang-solihin.blogspot.com                        39
                            Program K/L
         Program Teknis                                Program Generik
 Merupakan program yang                      Merupakan program yang digunakan
  menghasilkan pelayanan kepada                oleh beberapa organisasi eselon 1 A
  kelompok sasaran/ masyarakat                 yang bersifat pelayanan internal untuk
  (pelayanan eksternal)                        mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi         atau administrasi pemerintahan
  eselon 1 A                                  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/           setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
  khusus tidak duplikatif untuk masing-        nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
  masing organisasi pelaksananya               membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian           Ditujukan untuk menunjang
  kinerjanya berdasarkan periode waktu         pelaksanaan program teknis
  tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
  menengah, perubahan hanya dapat
  dilakukan setelah melalui tahapan
  evaluasi
                               dadang-solihin.blogspot.com                       40
                   Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
  kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
  masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
  barang/jasa.
  a. Kegiatan Teknis
      Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
      kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
      pencapaian Sasaran Nasional.
  b. Kegiatan Generik
      Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
      beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.



                        dadang-solihin.blogspot.com              41
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
   serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
   mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
   tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
   kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
   pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
   tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
   yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
   data.

                             dadang-solihin.blogspot.com                      42
Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
  menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
  berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
  dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
  (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
  waktu tertentu.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  43
  Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
  dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
  pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
  dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
  program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
  tertentu.




                         dadang-solihin.blogspot.com                 44
            Target Kinerja  SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
   baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
   dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
   dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
   output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
   serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
   yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.



                          dadang-solihin.blogspot.com                       45
Penyusunan Pendanaan K/L
  Program dan                                      Struktur Program
    Kegiatan         1      Evaluasi (PP             dan Kegiatan
                                            2
   2005-2009                 21/2004)                 2010-2014
                                                                       Pagu
    Program                                                           Definitif
                            Struktur                                    2010
      Kegiatan                                             3
           Pagu                   Kinerja
         Definitif
           2010                                         Penyusunan
                                                        based year
                                                           2010
                                                                   Program
                                                                 dan kegiatan
                                                                  2010-2014
                                                           4              Pagu
                                                                         Definitif
                         Prakiraan Maju                                    2010


                 2011 2012 2013 2014


                          dadang-solihin.blogspot.com                                46
 Sumber danTarget Pendanaan

            Berasal dari:
  SUMBER     Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN    Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
             Melalui Mekanisme Public Private Partnership




  TARGET
                    MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN




                 dadang-solihin.blogspot.com                 47
dadang-solihin.blogspot.com   48
               Pencapaian Renstra 2005-2009                                                         1/4
1. Sampai 2004, lahan kritis di seluruh wilayah        6. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak
   Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi      diarahkan pada pemanfaatan “produk” jasa dari
   kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat        ekosistem hutan, berupa:
   kritis seluas 6,89 juta ha.                            a. Jasa penyediaan untuk menghasilkan
2. Laju degradasi hutan, yang meliputi deforestrasi          berbagai komoditas kebutuhan manusia
   dan degradasi fungsi, seluas 1,08 juta ha per             termasuk obat-obatan, sumber genetik, air,
   tahun, atau menurun dari 2,8 juta ha per tahun            dll,
   pada priode akhir 1990-an sampai awal 2000-            b. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas
   an.                                                       iklim, udara, air, erosi dan mengontrol
3. Pada 2008 telah disusun rancangan PP tentang              berbagai aspek biologis di muka bumi,
   Pengelolaan DAS. Secara keseluruhan, sampai            c. Jasa kultural dalam membentuk identitas
   akhir 2014 diharapkan sebanyak 108 unit DAS               budaya, hubungan sosial, peninggalan
   Prioritas di Indonesia dapat diselesaikan                 pusaka, wisata, dll, dan
   penyusunan rencana pengelolaan DAS                     d. Jasa pendukung dalam membentuk formasi
   terpadunya.                                               tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus
                                                             mineral.
4. Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi           7. Kegiatan penanaman pada kawasan hutan
   lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas,            yang dilaksanakan sampai 2008 adalah seluas
   sejak 2003 telah dicanangkan Gerakan                   906.969 ha. Kegiatan rehabilitasi lahan di luar
   Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).                 kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan
5. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya             telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas
   alam di kawasan hutan konservasi seluas 27,2           1.102.912 ha dan penghijauan lingkungan pada
   juta ha, atau kurang lebih 20% dari luas               lahan-lahan publik sebanyak 504,2 juta bibit
   kawasan hutan di Indonesia.                            pohon.
                                       dadang-solihin.blogspot.com                                   49
               Pencapaian Renstra 2005-2009                                                     2/4
8.   Pada 2008 dalam rangka meningkatkan peran      12. Berdasarkan angka tahunan titik api dari
     serta masyarakat dalam Gerhan, telah               2000-2009, rata-rata jumlah hotspot dalam 5
     dilakukan gerakan penanaman pohon                  tahunan adalah sebanyak 40.492 titik,
     sebanyak 108,95 juta bibit pohon.                  sedangkan untuk tahun 2005-2009 adalah
9.   Guna memulihkan kerusakan lahan pasca              sebanyak 58.890 titik.
     kegiatan penambangan telah dilakukan upaya     13. Kegiatan peningkatan kapasitas dan
     reklamasi lahan bekas tambang seluas 21.380        pemantapan kelembagaan antara lain
     ha.                                                dibentuknya Brigade Pengendalian Kebakaran
10. Dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan            Hutan (Manggala Agni) di 10 provinsi rawan
    melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan         kebakaran dengan jumlah personil sebanyak
    reklamasi, sejak 2003-2008 telah dilakukan          1.560 orang. Dengan adanya pembentukan
    penanam pada areal seluas 2.009.881 ha.             daerah operasi (Daops) baru Manggala Agni
                                                        di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur,
11. Kegiatan konservasi sumberdaya hutan telah          saat ini terdapat kekuatan Manggala Agni
    dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian         mencapai 1.590 orang.
    kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan
    taman nasional termasuk taman nasional          14. Upaya untuk meningkatkan efektivitas
    model dan kawasan konservasi lainnya,               penekanan jumlah hotspot telah dilakukan
    pengelolaan keanekaragaman hayati, dan              kegiatan pencegahan kebakaran melalui
    pengembangan jasa lingkungan dan wisata             peningkatan peran serta dan pemberdayaan
    alam.                                               masyarakat, sampai dengan tahun 2009 telah
                                                        terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA)
                                                        sebanyak 5.157 orang.


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                50
               Pencapaian Renstra 2005-2009                                                        3/4
15. Untuk mempertahankan kawasan konservasi             19. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan
    di “jantung” Kalimantan telah dilaksanakan              konservasi jenis dan genetik, telah disusun:
    inisiatif kerjasama 3 negara yaitu Indonesia,           a. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
    Malaysia, dan Brunei Darusalam melalui                     Harimau Sumatera (Panthera tigris
    program Heart of Borneo (HoB) yang                         sumatrae) 2007-2017 yang telah ditetapkan
    dokumennya telah ditandatangani pada 12                    dengan Permenhut P.42/Menhut-II/2007)
    Februari 2007.                                          b. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
16. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan                Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan
    di Kalteng, sedang disusun rencana aksi                    2007-2017 (Permenhut P.44/Menhut-
    pengelolaan konservasi sebagai tindak lanjut               II/2007)
    dari penerbitan Permenhut P.55/Menhut-                  c. Strategy and Action Plan for The
    II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi                 Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-
    dan Konservasi Kawasan Pengembangan                        2017 (Permenhut P.43/Menhut-II/2007)
    Lahan Gambut di Kalteng.                                d. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
17. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman                     Orangutan Indonesia 2007-2017
    hayati telah dilakukan kegiatan penerapan                  (Permenhut P.53/Menhut-IV/2007)
    Sistem Manajemen Mutu dalam mendukung                   e. Strategi Konservasi Curik/Jalak Bali
    Program Good Governance melalui perolehan                  (Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan
    sertifikat ISO 9001:2000 pada Pebruari 2008.               Konservasi Alam Nomor SK.150/IV/Set-
18. Kegiatan pengembangan konservasi jenis dan                 3/2007).
    genetik telah dilaksanakan pelepas-liaran               f. Pedoman Penanggulangan Konflik Antara
    satwa liar dilindungi/endemic ke habitat                   Manusia dan Satwa Liar melalui Permenhut
    alamnya dari hasil penangkaran, sitaan,                    P.48/Menhut-II/2008.
    rampasan atau penyerahan langsung dari
    masyarakat.
                                        dadang-solihin.blogspot.com                                   51
              Pencapaian Renstra 2005-2009                                                       4/4
20. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan        23. Gambaran mitra bina cinta alam saat ini
    dan satwa liar (TSL), sampai dengan 2009            adalah jumlah kader konservasi sebanyak
    tercatat sejumlah 316 perusahaan penangkar
    TSL Guna penyelamatan satwa liar, telah             38.319 orang, kelompok pencinta alam
    dilakukan pelestarian eksitu satwa-satwa yang       sebanyak 1.317 unit, dan kelompok swadaya
    dilindungi di 36 unit lembaga konservasi            masyarakat/kelompok profesi 84 kelompok,
21. Dalam rangka pengembangan pariwisata                dimana mereka berperan sebagai inisiator,
    alam, sampai dengan pertengahan tahun               motivator, fasilitator, dan dinamisator upaya
    2009 terdapat 25 unit Izin Pengusahaan              konservasi sumberdaya alam hutan dan
    Pariwisata Alam (IPPA) yang berada pada 9           ekosistem setempat.
    (sembilan) unit kawasan taman nasional, 15      24. Perkembangan kegiatan pemberdayaan
    unit berada di kawasan taman wisata alam,           masyarakat dalam perspektif konservasi
    dan 1 unit berada di kawasan taman buru.            sumberdaya alam berupa pembinaan
    Sedangkan yang masih dalam tahap                    masyarakat desa di sekitar kawasan
    pengajuan permohonan ijin berjumlah 12              konservasi, saat ini terdapat sebanyak 2.931
    pemohon, dan yang dalam tahap izin prinsip          desa dengan jumlah warga sebanyak kurang
    berjumlah 15 pemohon.                               lebih 1,6 juta orang.
22. Terkait dengan pengelolaan hutan secara         25. Guna pengembangan pemberdayaan
    terpadu melalui peningkatan pemanfaatan             masyarakat tersebut telah dibangun 132
    jasa lingkungan hutan yang berpotensi               Model Desa Konservasi, terdiri dari 77 desa
    mendukung pembangunan kehutanan                     binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55
    berkelanjutan (sustainable forest                   desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam
    management).                                        (BKSDA).



                                     dadang-solihin.blogspot.com                                  52
                              Permasalahan
1. Belum semua kawasan hutan dilakukan             sistem tata air dalam hubungannya
   tata batas baik batas luar maupun batas         dengan masalah bencana banjir,
   fungsi.                                         kekeringan dan tanah longsor.
2. Belum semua kawasan hutan dikelola           6. Kurangnya data informasi kehutanan
   dalam unit-unit pengelolaan, khususnya          yang terintegrasi sesuai dengan
   pada kawasan hutan produksi dan hutan           kebutuhan para pihak.
   lindung di luar Pulau Jawa.                  7. Pengembangan Iptek kehutanan belum
3. Tingginya gangguan keamanan hutan               secara optimal menunjang untuk
   baik terhadap kawasan maupun hasil-             kebutuhan informasi dalam menetapkan
   hasilnya, termasuk ancaman kebakaran            kebijakan dan operasionalisasi teknis
   hutan dan lahan.                                pengelolaan hutan di lapangan.
4. Sebagian masyarakat belum memahami           8. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang
   pentingnya upaya-upaya konservasi               masih terbatas termasuk kapasitas
   sumberdaya alam, khususnya dalam                (kualitas dan kuantitas) sumberdaya
   konteks pelestarian jenis-jenis flora dan       manusia SDM, baik pada tatanan
   fauna serta lingkungan abiotiknya.              pemerintah terutama pemerintah
5. Lahan kritis termasuk kategori sangat           kabupatan/kota, serta masyarakat
   kritis masih luas yang berdampak pada           khususnya yang berada di dalam dan
   menurunnya daya dukung DAS,                     sekitar kawasan hutan.
   terutama dalam kaitannya dengan
                                 dadang-solihin.blogspot.com                            53
    Arah Kebijakan dan Strategi
•   Kebijakan prioritas pembangunan Sektor Kehutanan:
    1. Pemantapan Kawasan Hutan.
    2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran
       Sungai (DAS).
    3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
    4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
    5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
    6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              54
Program Kementerian Kehutanan
1.   Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan
     Kawasan Hutan
2.   Program Peningkatan Usaha Kehutanan
3.   Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
     Perlindungan Hutan
4.   Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran
     Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
5.   Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
6.   Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
7.   Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
     Kementerian Kehutanan
8.   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis
     Lainnya Kementerian Kehutanan
                        dadang-solihin.blogspot.com              55
      Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
                  Perlindungan Hutan
 Tujuan program:                                    Indikator Kinerja Utama Program:
  1. Meningkatkan ‘kemandirian’ pengelolaan            1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 12
     kawasan konservasi                                   di UPT PHKA.
  2. Terwujudnya kelestarian keanekaragaman            2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan
     hayati, dan hak-hak negara atas kawasan              taman nasional dan kawasan konservasi
     dan hasil hutan                                      lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun
  3. Meningkatnya penerimaan negara dan                   sebanyak 5%.
     masyarakat dari kegiatan konservasi               3. Populasi spesies prioritas utama yang
     sumberdaya alam.                                     terancam punah meningkat sebesar 3% dari
 Beberapa kegiatan dalam program Konservasi              kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan
  Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan                  habitat.
  Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon           4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal
  terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya              logging, perambahan, perdagangan
  dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan            tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal,
  degradasi hutan.                                        penambangan ilegal dan kebakaran hutan)
 Outcome program:                                        penanganannya terselesaikan minimal 75%.

  1. Biodiversity dan ekosistemnya berperan            5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau
     significant sebagai penyangga ketahanan              sumatera, dan pulau sulawesi berkurang
     ekologis dan penggerak ekonomi riil serta            20% setiap tahun.
     pengungkit martabat bangsa dalam                  6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata
     pergaulan global.                                    alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                   56
dadang-solihin.blogspot.com   57

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: sppn
Stats:
views:189
posted:11/28/2011
language:Indonesian
pages:57
Description: Capacity Building kerjasama LAN dengan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Royal Safari Garden Hotel-Puncak 28 November 2011